KAMPANYE KONSEP KENEGARAAN HIZBUT TAHRIR INDOESIA HTI Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sajana Komunikasi Islam (S.Kom.I.)
Oleh Zakaria al-Anshori NIM: 104051001888
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H./2010 M.
KAMPANYE KONSEP KENEGARAAN HIZBUT TAHRIR INDOESIA (HTI)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh Zakaria al-Anshori NIM: 104051001888
Di Bawah Bimbingan
Dr. H. A.Ilyas Ismail, MA NIP: 19630405 19403 1001
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H./2010 M.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul KAMPANYE KONSEP KENEGARAAN HIZBUT TAHRIR INDOESIA (HTI) Telah diujikan dalam siding munaqasyah pada 04 Juni 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I.) pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Ciputat, 04 Juni 2010
Sidamg Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Merangkap Anggota
Drs. Wahidin Saputra, M.A NIP: 19700903 199603 1001
Umi Musyarofah, M.A NIP: 19710816 1999703 2002
Penguji I
Penguji II
Drs. Jumroni, M.Si NIP: 19630515 19203 1006
Drs. H. Sunandar, M.A NIP: 19620626 1964031 1002
Pembimbing
Dr. H. A.Ilyas Ismail, MA NIP: 19630405 19403 1001
ABSTRAK Zakaria al-Anshori Kampanye Konsep Kenegaraan Hizbut Tahrir Indoesia (HTI) Nuansa demokrasi saat ini seakan mengarah kepada gerak globalisasi politik dan globalisasi ekonomi yang seolah terbangun dengan spirit kavitalisme, namun dalam perjalanan nya paham ini ditantang dan dihadapkan dengan satu antitesa yaitu Islam, karena ideologi inilah yang dianggap mengancam kelangsungan ekonomi dan politik global, karena fahaminilah yang bisa menimbulkan gerakan massif dan radikal, namun dalam tulisan hanya dibahas pemahaman Islam saja dalam menghadapi globalisai tersebut yang dalam hal ini direferesentasikan oleh organisasi islam fundamental yang mengusung konsep Dawlah Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data hingga analisis data dengan studi kepustakaan maupun lapangan yang merujuk pada metode penelitian kwalitataif, untuk menemukan data-data yang berkaitan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan, tentang bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkonseptualisasikan system ekonomi dan politik menurut Islam dengan bangunan Khilafah Islamiyah. Bagimana mereka mampu memasarkan gagasan dan ide politik mereka kepada pasar politik, karena kampanye pada intinya adalah How to Shall dan How to Share. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori kampanye (Campaign Theory) Arnold Steinberg dan Karl W. Deutsch. kampanye merupakan proses komunikasi terencana dan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, kampanye selalu melekat pada kegiatan komunikasi persuasif, karena kegiatan komunikasi persuasif secara sistematis mampu menciptakan ruang baru dan membentuk paradigma berfikir khalayak sasarannya atas satu ide dan gagasan. Yang dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ingin mencapai proyek utama mereka yaitu tegaknya Khilafah Islamiyah atau sistem ketatanegaraan yang Islami di Indonesia. Dalam waktu kurang lebih tujuh bulan mengadakan penelitian,secara garis besar penulis menemukan strategi kampanye Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu melalui beberapa tahapan; petama Marhalatu At-tasqif yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan, kedua Marhalatu At-tafaul ma’a Al-ummah Yaitu tahap berinteraksi dan bergaul dengan umat, ketiga Al-kifahu As-siyasi yaitu tahap perjuangan piolitik dalam menghadapi kekuatan politik diluar Islam, dan keempat Istilamu Al-hukmi tahap penyerahan kekuasaan atau pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang menerapkan hukum-hukum kufur, dan menerapakan hukum islam secara menyeluruh dalam system kenegaraan dan kegamaan. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempunyai konsep ketatanegaraan sendiri, mereka mecoba mengkonseptualisasikan system ketatanegaraan dan semua aspek-aspek yang berhubungan dengan Negara dan kewarga negaraan, mulai dari Hubungan Internasional, Politik dan ekonomi dalam Islam, system pertanian, Bentuk-Bentuk Kepemilikan (individu maupun umum), dan semua factor-faktor yang mengarah kepada berdirinya suatu negara Islam (Dawlah Khilafah). Selain itu mereka sebelum melalui tahapan-tahapan marhalah diatas mereka membentuk partai bawah tanah terlebih dahulu, partai bawah tanah ini sering kali dimusuhi penguasa dimana partai itu berada, karena agenda-agenda yang diperjuangkan secara diametral bertentangan dengan ideologi negara ia berada. Namun, meskipun timbultenggelam partai ini tetap eksis hingga sekarang, partai yang berpusat di Yordania ini telah menyebar ke berbagai negara di hampir seluruh Timur Tengah dan di negara-negara lain dengan cara bergerak di bawah tanah.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin ungkapan rasa Syukur dari hati yang paling dalam kepada Allah SWT, yang terucap lewat lisan insan lemah ini, yang senantiasa memberikan inayah dan Hidayah Nya serta kekuatan dzahir dan bathin, moril maupun materil, sehingga dalam upaya menyelasaikan penulisan skripsi ini penulis merasa mendapat spirit tersendiri dalam menyelesaikannya ketika mengingatya, terlepas dari kemungkinan ketidak sempurnaan penulisan skripsi ini Shalawat dan Salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, refererensi utama semua umat dalam memberikan ketauladan mencari ilmu pengetahuan yang menjadi lentera dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat bagi umatnya dimanapun. 1. Treima kasih kepada Dr.Arief Subhan,M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya: Bpk.Drs.Wahidin Saputra,M.A selaku Pudek I, Bpk. Drs. H. Mahmud Djalal, M.A selaku Pudek II, dan Bpk. Drs. Study Rizal LK,M.A selaku Pudek III. 2. Terima kasih yang tinggi khusus kepada Bpk. Dr. A. Ilyas Ismail, M.A yang setia membimbing penulis dalam penyusunan kripsi ini, 3. Terima kasih kepada Bpk. Drs. Jumroni, M.Si. selaku ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga kepada Ibu Umi Musyarofa, M.A. selaku Sekretaris Jurusan, yang kerap kali memberikan In-put dan solusi ketika penulis menemukan Trouble dalam penulisan sehinnga memberi kemudahan bagi penulis .
ii
4. Terima kasih untuk Abi (Bpk. Ismail Ramli) dan Umi (Ibu. Martini), dengan kekuatan cinta dan kasih sayang mereka memberikan rangsangan kasih yang selalu mengiringi penulis dan sekaligus spirit energi bagi penulis untuk tetap semangat dalam proses penulisan skripsi ini. 5. Terima kasih untuk pihak peugurus HTI DKI Jakarta pancoran, Bpk. Ismail Yusanto Jubir HTI beserta yang mewakilinya Bpk Nidahar dan pengurus lain. Yang juga sangat berkontribusi bagi penulis dalam mengumpulkan data-data penulisan. 6. Terima kasih untuk kawan-kawan LS-ADI. Bagus, Ryphonk, Wahyu, Sule, Munir, Ibenk serta yang lain yang dengan celetukan-celetukan persahabatan mereka membuat penulis merasa gerah untuk bangkit kembali ketika malas. Kawan-kawan HIMABO: Sopian, fauzi, Ipin, Fauzan, Riri dan teman-teman HIMABO yang lain pula, yang juga memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menyelsaikan penulisan skripsi ini. 7. Terimakasih kawan di KPI D 2004, Mila, Odah, Solah, Opik yang ikut membantu penulis dalam memberikan referensi pencarian data. kawan-kawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Ade Rahmat, Lutfhi, Mukhlisin, Nida, Arul, Anwar, Herdi, Irfa, Yayan dan kawan-kawan tahun 2004 yang semuanya juga bagian dari stimulus bagi penulis. 8. Terima kasih untuk teman-teman IRPAJA, Enden, Lege, Iwan, Faris, Harli, Tauhid, Nasef, Nunu, Tuti, Rika dan teman-teman pengurus lain yang kesemuanya adalah teman suka-duka dalam membawa pemuda Parakan Jati lebih peduli terhadap kemajuan kampong koe, sehinnga penulis merasa dengan semangat mereka lebih giat menyelesaikan skripsi ini.
iii
9. Terima kasih untuk kawan di KNPI Bogor, kang Farid, bang haris, syarif, Mama, Abe Januri dan yang lain juga yang ikut memberikan bantuan spirit dan semangat nya. 10. Terima kasih kepada kawan-kawan Kobong crew, Membi, Rouf, Abe ganteng, Caunk, Ma’mun, Abot dan sohib yang lain, sohib yang sering memberi tawa kepada penulis disaat penulis mencari hiburan. 11. Tidak lupa terima kasih untuk Tri Kusumawati teman yang sering menemani penulis dalam kesulitan, menghibur penulis sehingga penulis merasa lega ketika lelah, pusing, dan jenuh untuk bangkit kembali melihat sampai dimana penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, namun jasanya akan selalu diingat. Penulis berharap skripsi ini menjadi satu bentuk terima kasih kepada mereka sekaligus dapat bermanfaat setidaknya menjadi tambahan catatan kecil bagi kontribusi pengetahuan yang mungkin nilainya hanyan setetes dari lautan pengetahuan Tuhan. Penulis sangat membuka ruang segala kritik dan masukan terhadap apa yang terkandung dalam tulisan ini.
Ciputat, 04 Juni 2010
Zakaria al-Anshori
iv
DAFTAR ISI LEMBAR PERETUJUAN PEMBIMBING ABSTRAK ......................................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 9 C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ................................... 9 D. Metodologi Penelitian .................................................................. 10 E. Tinjauan Pustaka........................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan ................................................................... 12
BAB II
LANDASAN TEORITIS A. Kerangka Teori dan Pengertian Kampanye .................................. 14 B. Bentuk-Bentuk Kampanye ........................................................... 16 C. Pengertian Negara dan Sistem Ketatanegaraan .......................... 17 D. Bentuk-Bentuk Negara ................................................................. 22 E. Unsur-Unsur Negara .................................................................... 21 F. Hubungan Negara dengan Warga Negara, dan Agama ............... 23
BAB III PROPIL HIZBUT TAHRIR INDONESIA A. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir (HT) dan Gerakan Transmisinya ke Indonesia ........................................................... 27 B. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia Indonesia .................. 30
v
C. Akar Filoshofi Konsep bernegara dan ketatanegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...................................................... 31 D. Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).......................................... 36
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN A. Pemikiran dan Konsep Sistem Kernegaraan Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ....................................................... 39 1. Struktur Negara Islam (Dawlah Islamiyah) ............................. 39 2. Sistem Pemerintahan Islam........................................................ 40 a. Sistem sosial Politik .............................................................. 40 b..Sitem Sosial Ekonomi ........................................................... 41 c. Sistem Pertanian .................................................................... 43 d.Hubungan Internasional ......................................................... 44 B. Strategi dan Metode yang Dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkampanyekan Konsep Ketatanegaraannya dan Pikiran Politiknya ................................................................... 45 1. Partai Bawah Tanah .......................................................... 45 2. Tahapan-tahapan yang dijalankan HTI .............................. 49 3. Media komunikasi .............................................................. 50 C. Seruan Hizbut Tahrir Indonesia..................................................... 50
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................ 54 B. Kritik dan Saran ..................................................................... 56 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Mengkaji politik suatu negara sebesar dan sekomplek Indonesia selalu merupakan sebuah tantangan dalam usaha menemukan konsep kenegaraan maupun corak pemikiran serta ideologi apa yang cocok bagi negara Indonesia yang komplek ini sudah barang tentu tidak bisa tanpa bantuan ilmu sejarah. Memang ilmu sejarah tidak mugkin sama sekali mengadakan rekontruksi keseluruhan masa lalu, tetapi hanya melalui hasil rekontruksi sejarah dan dinamika masa lalu akan dapat diketahui dan dipahami arti peristiwa dan kejadian-kejadian masa lalu, tanpa adanya intervensi pengetahuan yang diberikan sejarah, masa lalu itu tidak lebih dari lautan peristiwa yang terus terjadi tanpa henti dan tanpa pesan. Usaha rekontruksi sejarah masa lalu hanyalah satu corak rangsangan yang diberikan oleh keprihatinan masa kini, keprihatinan itu bisa juga menimbulkan berbagai renungan, pemikiran, dan perbuatan. Dikalangan masyarakat yang cukup memiliki rangsangan yang didapat dari keprihatinan intelektual masa kini itu sangat dipengaruhi oleh pandangan subjektif tentang dinamika politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Bebicara tentang bagaimana mengkonseptualisaikan arah bangsa dalam perkara-perkara sosial dan politik tidak bisa serta-merta dengan mengagas satu ide atau ideologi yang semata-mata hanya melihat satu komunitas maupun satu sisi kekinian saja, tentunya kita harus melihat bagaimana sejarah mengukir dan
1
2
meletakan Indonesia sejak masa lalu hingga kini. Semenjak Indonesia muncul sebagai sebuah gagasan, sudah ada berbagai pandangan yang bersaing tentang negara-bangsa seperti apa seharusnya Indonesia ini. Kaum Nasionalis Sekuler seperti Mohammad Hatta misalnya, membayangkan sebuah Negara demokrasi sosial modern yang berkomitmen pada pekembangan ekonomi kapitalis, pendidikan, dan keadilan sosial. Kelompok komunis Indonesia juga memiliki beberapa cita-cita yang sama dengan kaum nasionalis sekuler tetapi mereka mengambil garis yang lebih keras terhadap Belanda. Penyebaran pemikiran Lenin bahwa kolonialisme adalah perpanjangan logis dari kaptalisme juga banyak berperan dalam mempersatukan rakyat Indonesia dan memobilisasinya untuk melawan Belanda. Aliran ketiga yang lebih beragam dari pada yang dua terdahulu adalah Islam. Organisasi Islam yang berpengaruh saat itu adalah Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah yang modernis. Organisasi-organisasi ini merupakan kekuatan rakyat yang kokoh yang mempertalikan ratusan atau bahkan jutaan ribu orang yang mendambakan suatu negara merdeka bedasarkan prinsip-prinsip Islam. 1 Jelas terlihat bahwa sejak awal munculnya Indonesia sebagai sebuah gagasan Islam sudah menjadi oposisi yang cukup diperhitungkan yang pada gilirannya menjadi kekuatan politik yang cukup mempunyai daya Propagate terhadap ideologi politik keagamaan di Indonesia Sedikit mengulas tentang sejarah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, uniknya Indonesia bukanlah sebuah Negara
1
Bourchier, David. “pemikiran sosial Politik Indonesia Periode Orde lama-baru” PT utama Graffiti. Jakarta: 2006.
3
Islam, dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tak kunjung selesai. Perdebatan ini telah muncul dalam perdebatan publik telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Perdebatan tentang Islam dan Nasionalisme Indonesia antara tokoh Nasionalis Muslim dan Nasionalis Sekuler pada 1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara pada kurun-kurun selanjutnya. Tulisan-tulisan tentang Islam dan watak nasionalisme Indonesia menghiasi surat kabar pergerakan nasional pada waktu itu, namun perdebatan tentang Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler menemukan titik klimaksnya pada persidangan formal dalam sidang-sidang majlis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Namun perdebatan tentang Islam dan negara kembali menghangat dikalangan kelompok Nasionalis Muslim yang direferesentasikan oleh H.Agus Salim, KH. Mas Mansur, dan KH. Wachid Hasyim yang menyuarakan aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia yang kemudian ditolak oleh kaum nasionalis sekuler dengan alasan kemajemukan Indonesia dan perasaan senasib melawan penjajah mendasari alasan mereka menolak konsep negara agama (Islam). 2 Diawal kemerdekaan pada Tahun 1945 Indonesia mampu merebut kemerdekaan dalam mengusir pasukan Jepang yang saat itu secara tidak langsung dibantu oleh tentara sekutu yang menyerang Hirosima dan Nagasaki, namun Belanda mulai kembali mendatangi Indonesia untuk melancarkan jajahanya dan 2
Tim ICCE UIN Jakarta “Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani” Jakarta Timur: Rawa mangun. Jakarta Timur: Prenada Media. Mangun, 2003
4
memperkuat cengkraman hegemoninya ditanah Indonesia ini. 1949, setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan secara resmi dari Belanda lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia menjalankan suatu sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer yang kemudian bermetamorfosis menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin dan diduduki oleh Ir.Soekarno, hubungan Islam dengan Negara kembali mengalami keteganagan dalam bentuk perseteruan sengit antara kelompok partai politik Islam, seperti partai Masyumi dan partai NU dengan partai politik sekuler seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan sebagainya. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ala Presiden Soekarno berakhir pada tahun 1996 diawali dengan peristiwa G-30 S PKI kemudian disusul dengan penandatanganan “super semar” peristiwa ini sekaligus memberikan indikasi jatuhnya kekuasaan Ir.Soekarno ke tangan Jendral.Soeharto. 3 Ditangan
Jendral Soeharto, sistem pemerintahan berubah menjadi
Demokrasi Pancasila dengan berlandasakan pada kemajuan pembangunan. Singkatnya, melalui ideologi developmentalismenya Indonesia masuk ke dalam program internasional pada abad 20, yang diawal abad 21-an program ini sering disebut dengan perdagangan bebas atau Globalisasi ekonomi dan teknologi. Dengan diterapkannya globalisasi diseluruh negara-negara belahan dunia terwujudlah suatu sistem ekonomi mapun politik global yang sering disebut dengan ekonomi Leberal dan Demokrasi Liberal serta ditandai dengan perdebatan-perdebatan dikalangan elit-elit ekonom kaliber dan politisi-politisi 3
Bourchier, David. “pemikiran sosial Politik Indonesia Periode Orde lama-baru” Jakarta: PT utama Graffiti. 2006.
5
lokal yang mempunyai kemampuan tingkat internasional berupaya menyampaikan asumsi mereka dengan interpretasi mereka dalam seminar-seminar, lokakarya, maupun lewat media-media demi mewujudkan ekonomi politik yang diadopsi dari dunia Barat, Setelah diperhatikan ternyata sungguh Islam pun sedari dulu sarat sekali dengan peranan-peranan tokoh yang bersifat politis. Yang kemudian muncul dalam Main-set masyarakat sebagai umat Islam baik secara individu maupun kolektif mempunyai tugas dakwah harus melihat sisi ini yang kemudian dalam kontekstual mencoba menformulasikan serta mengkonstruk opini masyarakat muslim upaya membentuk paradigma baru dalam melancarkan dakwah melalui politik. Di Indonesia, hasil survei Roy Morgan menunjukkan bahwa sembilan diantara sepuluh orang Islam dan Kristen, delapan di antara sepuluh orang Konghucu dan Buddha, serta lima diantara sepuluh orang Hindu menganggap agama merupakan bagian penting kehidupan sehari-hari. 4 Hal itu menunjukkan bahwa agama menjadi salah satu rujukan signifikan dalam setiap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia termasuk dalam dunia politik. Fenomena tersebut tampaknya tidak disia-siakan kaum politisi. Dari perjalanan sejarah politik di Indonesia, para politisi dari beragam ideologi selalu menjadikan agama sebagai pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan politik mereka. Dalam hal ini, politisi yang berlatar belakang agamis dengan ideologi kanan mendirikan partai dan yang berlatar belakang agama substantif mengusung nilai-nilai ajaran agama
4
(dikutip Guharoy, Jakarta Post, Edisi Oktober, 2007)
6
yang dikemas dalam partai terbuka, 5 dalam rangka mendapatkan kekuasaan, kemudian ada pula kelompok yang mendirikan partai dengan berideologi Islam namun bukan sekedar meraih kekuasan tapi mencoba untuk membuat ideolgi negara menjadi negara Islam, organisasi ini direferentasikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mereka ingin merubah ideologi negara, sistem perundangundangan negara, formalisasi syariat Islam dalam negara, dan semua aspek dalam negara berlandaskan ajaran dan doktrin Islam, singkatnya sistem negara Indonesia dengan warga negara mayoritas muslim harus kembali mengikuti apa yang dicontohkan Rosulullah SAW memberlakukan sistem Islam dalam negara yaitu Khilafah seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Memang sekitar 13 abad lalu di kawasan Timur Tengah tempat dimana ada begitu banyak khalifah yang berkuasa setelah Rosulullah SAW wafat, dimulai dengan berdirinya khilafah Rasyidah setelah wafatnya Rasul, yang dipimpim oleh Khulafaau Ar-rasyidin yakni sahabat dekat beliau Abu Bakar As-sidiq, Umar Ibnu Khatab, Usman Ibnu ‘Affan, dan terakhir ‘Ali Ibnu Abi Thalib Radiyallahu ‘Anhum melalui empat kali pergantian kepemimpinan Khilafah, yang pada giliranya pula setelah Khilafah Rasyidah pun berakhir diawali dengan jatuhnya kekuasaan Khalifah Rasyidah ke tangan muawiyah bin Abu Sufyan dari tangan Ali ibnu Abi Thalib, dan berdirinlah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, sampai kepada Turki Utsmani. 6
5
Oleh Abd A’la anggota Paripurna Komnas Perempuan “ Menggaet Agama untuk Politik” Jakarta, 29 Juli 2008 6 A’la, Abdul “ Menggaet Agama untuk Politik” Jakarta: Anggota Paripurna Komnas Perempuan 29 Juli 2008.
7
Organisasi keislaman yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini mencoba mengembalikan tata nilai kemasyarakatan dan ketatanegaraan yang bercorak Islam dalam bidang politik dan sebagainya, sebagaimana ketika sistem Khilafah diberlakukan,
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencoba berdakwah
melalui politik yang pada wujud akhirnya diharapakan Islam menemukan formasi jurispudensi negara yang baik dan mengacu kepada syariat Islam, dan berupaya menggolkan sistem Islam dengan mengkampanyekan bahwa sistem Khilafah adalah sistem yang paling baik untuk mewujudkan negara yang Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Gofuur. Kelompok ini adalah kelompok yang terinspirasi oleh undang-undang Islam yang berasumsi bahwa untuk menyelamatkan bangsa dari cengkraman imperialisme barat diera globalisasi seperti sekarang ini hanya dengan sistem islam “khilafah”. Karena berbicara tentang Islam syarat sekali dengan istilah dakwah, karena apapun alasanya di tengah maraknya kehidupan beragama tidak bisa dilepaskan dari kegiatan dakwah dari waktu ke waktu. Tidak hanya melibatkan da’i-da’i propesional tetapi melibatkan semua orang islam yang kemudian menyadari posisi mereka adalah Khalifah sekaligus sebagai pendakwah (da’i). Doktrin “Sampaikanlah dari pesanku walaupun satu ayat” merupakan sabda Rosulullah SAW yang telah didengar dan diketahui berabad-abad silam, siapapun wajib berdakwah dengan pegetahuan yang minim sekalipun, setidaknya seseorang itu berdakwah untuk keluarga dan dirinya sendiri. 7 Sehingga banyak sekali organisasi-organiasi masa maupun organisasi keislaman yang mencoba
7
Fatwa, A.M. Demokrasi Teistis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
8
menginterpretsikan dakwah Islam dalam keseharian hidup lewat aspek sosial dan politik, karena menegakan Islam bukan sekedar mengurus perkara-perkara furu’iyah
tetapi juga dalam aspek pelayanan publik (public service) dalam
melihat dinamika kehidupan yang selalu berkembang dengan sangat progress, mau tidak mau siapapun dan agama apapun pasti melintasi jalur atau rel tersebut, yang
pada
giliranya
kemudian
banyak
diantaranya
yang
mencoba
mengimplementasikan hal tersebut lewat partai dan organisasi keislaman maupun politik terbuka yang seakan mengarah kepada khilafah, karena kenyataannya bagaimanapun Islam ketika ditegakan pasti menyentuh bahkan melewati ranah politis. Mereka menganggap kelompok mereka adalah bagian dari umat yang di seru Allah SWT. untuk berdakwah membenahi sistem kenegaraan di negaranegara dunia khususnya Indonesia dengan sistem Islam. Firman Allah SWT.
☺ ☺ Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga). (Qs. Ali-Imran, 104) 8
8
Hizbut Tahrir “Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir” Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 2007
9
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Agar pembahasan tidak melebar maka demi efektifnya proses pembahasan masalah ini, penulis membatasi hanya pada isi kampanye konsep kenegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 2. Mengacu dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkonseptualisasikan sistem kenegaraan? b. Seperti apa metode dan strategi atau konsep kampanye yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mengkampanyekan konsep kenegaraan dan pikiran politiknya ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Untuk menemukan jawaban dari pertanyan-pertanyaan di atas, maka penelitian ini bertujuan memberi gambaran dan jawaban yang konstruktif tentang : Gambaran umum tentang konsep kampanye kenegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Visi Misi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan tahapantahapan yang dijalankan
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam
mengkampanyekan pikiran politiknya
10
2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Peneliti dapat memahami akan teori-teori tentang konsep kampanye kenegaraan yang dalam hal ini konsep kampanye konsep kenegaraan yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). b. Manfaat Praktis Menambah wawasan peneliti akan gambaran praktis dari organisasi tersebut dalam menjalankan subtansi kampanye mereka.
D. Metodologi Penelitian Metode penelitian ini bersifat deskriptif kwalitatif, yaitu 1. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik : a. Obervasi Yaitu melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. 9 b. Interview (wawancara) Wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. 10 Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (Bpk. Ismail 9
Urahmad, Winarno “Menyusun Rencana Penelitian” Bandung: CV. Tarsita,1989 .H.162 Bachtiar, Wardi “Metode Penelitian Ilmu Dakwah” Jakarta:Logos 1997. Cet. Ke-1, H 72
10
11
Yusanto) dalam mencari atau memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian memlalui tanya jawab, dengan menggunakan alat panduan wawancara. 11 c. Dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data-data berupa buku, catatan, artikel, arsip, foto dan sebagainya yang berkaitan dengan kampanye dan konsep keNegaraan untuk diadakan pengamatan langsung. 2. Analisis Data Adapun analisis data dalam penelitian terhadap Kampanye Konsep Kenegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) penulis menggunakan analisis deskriptif analitik. Dekriptif adalah gambaran suatu masyarakat atu kelompok tertentu, atau gambaran tentang suatu gejala, hubungan antara dua gejala atau lebih. 12 sedangkan analalitik adalah uraian. 13 Deskriptif analitik berarti suatu uraian yang dapat menggambarkan suatu peristiwa atau gejala dan hubunganya dengan gejala lain.
E. Tinjauan Pustaka Sebelum penulis mengadakan pencarian data dengan mencari buku-buku, membuka situs internet dan mengadakan wawancara untuk kemudian disusun menjadi satu karya ilmiah, penulismengadakan studi pusataka atau tinjauan kepustakaan dengan memlihat atau memeriksa skripsi-skripsi sebelumnya yang membahas tentang organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesi (HTI), memang 11
Nazir, Muhammad “Metode Penelitian” Jakarta: Gaila Indonesia, 1998. Cet.ke-1 H 234 Suhartono, Irawan “Metode Penelitian Sosial” Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005 cet.ke-5,H.35 13 Artanto, Pius. M.Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Suabaya : Arloka,1999).H.29 12
12
penulis menemukan ada pula skripsi yang membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun skripsi tersebut fokus kepada pola komunikasi yang diterapkan organisai tersebut ketika ketika pembelajaran atau Liqo, bukan konsep kampanye atau konsep kenegaraan fersi mereka. Untuk itu penulis mengadakan penelitian tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun fokusnya berbeda, yaitu Konsep Kampanye Kenegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan condong membahas tentang konseptualisai sistem kenegaraan dan strategi kampanye atau metode yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada umat Islam Indonesia secara umum maupun khusus . F. Sistematika Penulisan Skripsi ini disusun menggunakan sistematika pembahasan bab per bab, kemudian dijelaskan dalam sub-sub tema pembahasannya. Adapun sistematika pembahasannya itu sebagai berikut: BAB I : pada bab satu ini akan dijelaskan Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan. BAB II : pada bab dua ini penulis terlebih dahulu akan dijelaskan sekelumit tentang Pengertian Kampanye, Bentuk-Bentuk Kampanye, Pengertian Negara, Bentuk-bentuk Negara, hubungan Negara dengan warga Negara dan agama. BAB III: pada bab tiga ini penulis akan mencoba memberikan gambaran umum tentang Oganisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mencakup,
13
Sejarah berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gambaran umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan transmisinya ke Indonesia, Akar Filoshofi Konsep kenegaraan dan ketatanegaraan Versi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta tujuan dari organisasi tersebut BAB IV: pada bab empat penulis mencoba mengungkapkan temuan analisis yang mencakup Pemikiran, Doktrin, dan Konsep Kernegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Strategi dan Metode yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkampanyekan Konsep Ketatanegaraannya dan Pikiran Politiknya, Bentuk-bentuk Kampanye yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan seruan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) BAB V : Penutup, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah-masalah yang diangkat. Pada bab ini penulis juga membuat saran-saran. Dan pada akhir tulisan, penulis menuliskan daftar pustaka sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Kerangka Teori dan Pengertian Kampanye Sering terjadi kerancuan pengertian dalam istilah kampanye yang disamakan dengan propaganda, secara operasional keduanya adalah sama-sama melakukan kegiatan berkomunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya, diawalawal istilah propaganda terlebih dahulu dikenal dalam kegiatan komunikasi yang dirancang untuk jangka panjang, misalnya dalam kegiatan ajaran keagamaan, politik dan hingga kepentingan propoganda militer melalui komunikasi searah.,. Namun Pada kurun waktu selanjutnya, konsep kampanye yang lahir kemudian dan melakukan kegiatan komunikasi secara terencana yang lebih moderat, terbuka, toleran, dengan waktu tebatas atau jangka pendek, dan program yang jelas, persuasif serta dapat diidentifikasikan secara jalas nara sumbernya (komunikator) dan selalu berkonotasi positif. 1 Kampanye politik modern menurut Arnold Steinberg, adalah Usaha yang legal dan formal yang terorganisir dengan baik untuk memperoleh kekuasaan, artinya kampanye politik adalah suatu usaha yang terkelola, terorganisisr, dan terkordinasi untuk memperoleh kekuasaan legal. Maka proses kegiatan kampanye menurut Karl W Deuttsch bertujuan untuk a)The selective interest of the masses (ketertarikan massa yang selektif) b) the actual characteristic of the political 1
Ruslan,Rosady S.H,M.M ” Strategi Kampanye Public Relation” Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997. hal.23
14
15
situation (karakter yang asli dari sebuah situasi politik c)The selective operations by wich emotion, sense of the public (proses kampanye langsung lewat promosi media). Dibawah ini kami paparkan pendapat beberapa pakar tentang kampanye. 2 1. Leslie B. Snyder (2002) A communication campaign is an organized communication activity, directed at a particular audience, for at particular periode of time to achieve a particular goal. Secara garis besar bahwa kampanye komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang terorganiasasi, secara langsung ditujukan kepada khalayak tertentu pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pfau dan Parrot (1993) A campaign is consecious susteined and ancremental procces designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing. Suatu kampanye yang secara sadar, menunjang dan meningkatkan proses pelaksanan yang terencana pada periode tertentu untuk bertujuan mempengaruhi khalayak sasaran tertentu). 3. Roger dan Storey Mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara bekelanjutan dalam periode waktu tertentu.
2
Herman Ibrahim “Kampanye Tanpa Kekerasan” Depok: CV.Citra Utama. Jl.Cimanuk. 1999 hal.8
16
B. Bentuk-Bentuk Kampanye Aktivitas komunikasi dalam berkampanye biasanya berkaitan dengan suatu kepentingan dan tujuan Apa? siapa khalayak sasaranya yang akan dibujuk? Dalam rangka kegiatan apa? Dalam berbagai kegiatan tersebut, terdapat beberapa jenis program kampanye yang dilaksanakan secara prinsip merupakan kegiatan yang bertitik tolak untuk memotivasi atau membujuk, dan mencapai tujuan tertentu, maka menurut Charles U.Larson, dalam bukannya berjudul persuasion, reception, and responsibility (California. Wardsworth publishing Co.1992) yang telah membagi jenis-jenis kampanye kegiatan menjual produk, kandidat dan ide atau gagasan perubahan sosial, yaitu sebagai berikut: 1. product – oriented campaigns kegiatan dalam kampanye berorientasi pada produk, dan biasanya dilakukan dalam kegiatan komersial kampanye promosi pemasaran suatu peluncuran produk yang baru. Misalnya peluncuran provider-seluler Fleksi-Telkom, pergantian nama National ke panasonoc, pperubahan logo baru BNI-46 dan Bank Danamon dan sebagainya.sedangkan kampanye PR bertujuan untuk membangun citrea positif perusahaan melalui program kepedulian dan tanggung jawab sosial. 2. candidate – oriented campaigns kegiatan kampanye yang berorientsi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik (political campaign), dan misalnya kampenye pemilu dalam era reformasi tahun 2004 lalu, untuk kampanye Caleg (calon legislatif atau anggota DPR/MPR), serta kampanye pilpres
17
– capres dan cawapres (pemilihan calon presiden dan wakil presiden) hingga jabatan publik lainnya yang berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kampenye politik serta kampanye berkomunikasi pemasaran dan periklanan atau menggunakan teknik-teknik kampanye PR dalam jangka waktu relatif pendek, 3-6 bulan dengan dukungan dana yang cukup besar (investasi) untuk pengeluaran periklanan komersial, publikasi dan biaya perjalanan kampanye beraudiensi dengan para pendukunganya diberbagai lokasi yang tersebar di nusantara. 3. ideological or cause campaigns Jenis kampanye ini berorientasi bertujuan bersifat khusus dan dimensi perubahan sosial (social change campaigns), misalnya kegiatan kampanye sosial bersifat khusus non komersial, Anti HIV/AIDS, anti narkoba, program keluarga berencana nasional (KBN), “Damai itu indah”, “kampanye langit biru” serta termasuk kampanye “Sadar Bayar Pajak” dan hingga Kadarkum (Kampanye Sadar Hukum), pelestarian lingkungan alam dan sebagainya.
C. Pengertian Negara dan Sistem Ketatanegaraan Pengertian sistem ketatanegaaran Menurut Wade and Philips dalam teorinya Constitutional Theory ia merumuskan “Constitutional law is then that body of rules which prescribes a)The Structure b)The functions of the organs of central and local government” In the generally accepted of the term it means the rules which the structure of the principal organs of government and their
18
relationship to each other, and determine their principal functions”. (Hukum konstitusional merupakan bentuk tubuh dari peraturan-peraturan yang mencakup: Struktur, dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah local yang umumnya diterima sebagai bentuk peraturan terrtulis yang prinsipil dalam hubungannya dengan yang lainnya serta keseluruhannya). 3 Sedangkan pengertian Negara Secara Etimologi Negara atau state (Bahasa Inggris), Staat (Bahasa Belanda dan Jerman) dan Etat (Bahasa Prancis) semua kata-kata itu diambil dari bahasa latin Status atau Statum yang berarti keadaan atau kedudukan yang tetap dan tegak atau sesuatu yang memiliki sifatsifat yang tegak dan tetap, istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah status civitatis atau status republica. dari pengertian terakhir inilah lahir istilah negara pada abad ke-16. Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu di derah tertentu dan mempunyai daerah pemerintahan yang berdaulat, pengertian ini mengandung nilai konsitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat (rakyat) adanya wilayah (daerah) dan adanya pemerintah yang berdaulat. Menurut Roger H.Soultau, negara didefinisikan dengan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan 3
Moh.Kusnadi S.H “Hukum Tata Negara” Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI. CV.Sinar Bhakti . Jakarta 1985
19
secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama. Sejalan dengan Max Weber pun medefinisikan bahwa negara adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sadangkan dalam konsep Robert M. Mac Iver, Negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam sesuatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada al-Quran dan al-Sunah, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya saja di dalam al-Quran dan al-sunah terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan kenegaraan. Selain itu, konsep Islam tentang negara juga berasal dari 3 (tiga) paradigma, yaitu : 1) paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikan sesudah rosulullah SAW, terutama biasanya merujuk pada masa Khulafah al-Rasyidin ; 2) paradigma yang bersumber pada teori Imamah dalam paham islam Syi’ah; 3) paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintahan. 4 Teori tentang khilafah menurut Amin Rais, dipahami sebagai suatu misi kaum muslimin yang harus ditegakan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah SWT, maupun rasul Nya, adapun cara pelaksanaanya, al-Quran tidak menunjukan secara terperinci, tetapi dalam bentuk gelobal saja. Sedangkan untuk teori imamah (dalam pengertian Negara/state ) dalam al-Quran tidak tertulis. Akan tetapi kalau yang dimaksudkan dengan imamah itu adalah kepemimipinan yang harus diikuti oleh umat islam, hal itu jelas ada dalam al-quran, artinya al-Quran menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti pemimpin yang benar, yang terdiri dari manusia-manusia atau pemimpin yang menggunakan Islam sebagai patron kepemimpinannya. Dari beberapa pendapat tentang negara tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (gorverned) oleh sejumlah pejabat yang berhak
4
. Tim ICCE UIN Jakarta “Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani” Prenada Media. Rawa mangun.Jakarta Timur.2003
20
menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah. 5 D. Bentuk-Bentuk Negara Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum dalam konsep dan teori modern negara terbagi ke dalam dua bentuk, Negara Kesatuan (Unitarianisme) dan Negara serikat (Federasi). 1. Negara Republik Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaanya negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu; sentral dan otonomi. a) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini b) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah pemerintah yang kepala daerahnya diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus pemerintah di wilayahnya sendiri, sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paska orde baru di Indonesia dengan sistem otonomi daerah dan sistem otonomi khusus dapat dimasukan kedalam model ini. 2. Negara Serikat Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasanya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah Limitatif (satu demi Satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat, mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan
5
Surat-surat politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem “Tidak Ada Negara Islam” .Jakarta: Djambatan,1997
21
mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan dalam tiga kelompok: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. a. Monarki Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai aleh raja atau ratu, dalam prakteknya, monarki memiliki dua jenis: monarki absolute dan monarki konstitusional. Monarki absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu, termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan raja atau ratunya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekan di beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. b. Oligarki Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. c. Demokrasi Pemerintahan model ini adalah bentuk pemerintahan yang bersandsar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasan pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, dan aman.
E. Unsur-unsur Negara Mengenai unsur-unsur negara beberapa pendapat mengatakan unsur negara
secara
global
membutuhkan
tiga
unsur
pokok,
yakni
rakyat
(masyarakat/warga negara), wilayah dan pemerintahan. Lebih jelasnya unsurunsur pokok dalam negara ini, akan dijelaskan masing-masing tersebut. 1. Rakyat (Masyarakat) Setiap negara tidak mungkin ada tanpa adanya rakyat atu warganya. Unsur ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik dan bagaimanapun manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi (Negara). Rakyat dalam konteks ini
diartikan sebagai
22
sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. 2. Wilayah Wilayah merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah negara, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. a. Daratan (wilayah darat) Wilayah suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan atau laut {perairan) negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara ditentukan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral; perjanjian yang dibuat oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Perbatasan antara dua negara dapat berupa, perbatasan alam (seperti sungai, danau, pegunungan atau lembah) perbatasan buatan (seperti pagar tembok, pagar kawat, tiang tembok) perbatasan menurut ilmu pasti (yakni dengan mengunakan garis lintang atau bujur pada peta bumi). b. Perairan (wilayah laut / perairan) Perairan atau wilayah laut disebut perairan atau laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Adapun batas dari perairan teritorial itu pada umumnya 3 mil laut (5,555 km) yang dihitung dari pantai ketika air surut. Laut yang berada di luar peraiarn teritorial disebut lautan bebas, karena wilayah tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan suatu negara sehingga siapapun bebas memanfaatkannya
23
c. Udara (wilayah udara) Udara yang berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) territorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian suatu wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya 3. Pemerintah Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya, pemerintah seringkali jadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan
menyelaraskan
kepentingan-kepentingan
yang
bertentangan.
Pemerintah yang menetapkan, menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan negara.
F. Hubungan Negara dengan Warga Negara, dan Agama 1. Hubungan Negara dengan Warga Negara Negara dan warga negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia,sesuai dengan konstitusi,misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh
24
warga Negara Indonesia tanpa kecuali.secara jelas dalam UUD pasal 33 misalnya disebutkan bahwa fakir miskin dan anak–anak terlantar dipelihara oleh Negara (ayat1);negara mengembangkan system jamminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (pasal 2);Negara bertanggung jawab atas atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanaan umum yang layak (ayat 3); Selain itu, Negara juga bbertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak – hak warga Negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi dan berekreasi dan sebagainya. Namun demikian, kewajiban Negara untuk memenuhi hak–hak warganya tidak akan berlangsung dengan baik tanpa dukungan warga negara dalam
bentuk
pelaksanaan
kewajibannya
sebagai
warga
negara.
misalnya,warga Negara berkewajiban membayar pajak dan mengontrol jalannya pemerintahan baik melalui mekanisme control tidak langsung melalui tidak langsung melalui wakilnya di lkembaga perwakilan rakyat (DPR,DPRD) maupun secara langsung melalui cara – cara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara melakukan control secara langsung bisa dilakukan melallui misalnya,lembaga swadaya masyarakat,pers,atau demonstasi yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.pada saat yang sama,dalam rangka menjamin hak –hak warga negara, negara harus mejamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga Negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara,selain memberikan pelayanan publik yang prfesional.
25
2. Hubungan Negara dengan Agama Negara dan agama adalah persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (discourse) yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli.hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menterjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara bagian dari agama. Pada hakikatnya negara sendiri secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal
dalam
hubungan
manusia
dengan
manusia
lain
untuk
mencapaitujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia itu adalah pendiri negara itu sendiri. Perlu dikemukakan bahwa konsep negara bangsa dilahirkan oleh pertimbangan politis daripada diasaskan pada doktrin agama. Kewilayahan dan bukan bentuk agamalah basis nasionalisme karena nasionalisme selama ini diasosiasikan pada kesamaan sejarah, budaya, bahsa dan etnisitas, tidak dengan kesamaan agama. Jika Islam menjadi basis nasionalisme maka akan ada satu negara bangsa saja. Islam Indonesia memiliki karakteristik budaya dan sejarah yang
unik. Dulunya, Hinduisme adalah kekuatan dominant
selama abad pertengahan.Namun fakta jelas memaparkan bahwa kesatuan politik dann rasa kebangsan tidak bergantung pada kesatuan agam tetapi lebih pada faktor politik. 6
6
Asghar Ali Engineer “Islam Masa Kini” Pustaka Pelajar.Yogyakarta:2004.hal 96
26
Dalam konteks Indonesia agama yang diakui resmi oleh pemerintah Indonesia Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong hu Cu. Tiga agama pertama Hindu, Budha dan hindu tidak hanya bergerak dalam bidang spiritual namun juga bergerak dalam bidang politik (kenegaraan). Bagi mereka secara prinsip agama adalah identik dengan negara. Hal yang demikian terwujud dalam sejarah Nusantara dengan berdirinya kerajaan-kerajan hindu, budha dan Islam. namun demikian dalam Republik Indonesia agam juga sebagai sumber ketegangan dan perselisihan dapat diredakan dengan diterimanya Pancasila dan UUD 1945 dimana prinsip kebebasan beragama dituangkan di dalamnya. 7
7
Drs.D.Hendropuspito,O.C.”Sosiologi Agama” Kanisius.Yogyakarta,1983.hal188
27
BAB III PROFIL HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI
A. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir dan Gerakan Transmisinya ke Indonesia H;izbut Tahrir (HT) didirikan pada tahun 1952.M/1371.H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani (1909-1979), kelahiran Ijzim sebuah kampung di daerah Haifa Palestina. Ia mendapat
pendidikan
di
kampung
halamannya,
kemudian
melanjutkan
pendidikannya ke al-Azhar dan Dar al-Ulum Kairo. Ia adalah seorang ulama besar dan seorang hakim (qhadi) pada Mahkamah Banding di al-Quds, beliau pernah menjadi hakim di beberapa kota di Palestina, serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari keluarga berilmu karena kedua orang tuanya adalah ahli syariah Islam. Selain itu, kakek buyutnya Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhammad anNabhani as-Syafi’i, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Dawlah Khilafah. 1 Beliau mendirikan partainya Tahun 1952 M, dan dengan konsentrasi penuh ia memimpin partai, ia menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur yang secara keseluruhan merupakan sumber pengetahuan pokok partai, beliau hidup berpindah-pindah antara Yordania, Suriah, Libanon dan kemudian wafat serta dimakamkan di Beirut. Setelah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tahun 1977 M / 1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizb berdiri, 1
A.Najiyulloh. “Gerakan Keagaman dan pemikiran” (akar ideologi dan penyebarannya), Jakarta Timur: Al-I’tishom, ,2003
27
28
atas taufik Allah beliau mampu mengemban amanah itu sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikiranya, dan dibawah amir Hizb yang kedua ini Hizbut Tahrir mampu memperluas medan dakwahnya diberbagai negeri muslim dilebih 40 negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali Dawlah Khilafah. Setelah ia wafat diteruskan oleh Amir yang ketiga yaitu, Syaik A’tha Abu Rusythah, menjabat sejak tahun 2003 M / 1424 H. beliau adalah seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Pada tahun-tahun terakhir ini, Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat dihati umat. Pada tahun 2007 yang lalu Hizbut Tahrir mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan Khilafah di Indonesia. Sekitar 100.000 orang hadir, dan jutaan lainya mengarahkan pandanganya pada konferensi tersebut 2 . Sedangkan transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan di Indonesia terjadi petama kali pada tahun 1982-1983 melalui M.Mustofa dan Abdurahman alBaghdadi. M.Mustofa adalah anak pengasuh pondok pesantren al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan DDII, Abdullah bin Nuh. Mustofa adalah alumnus perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia. Selama ia belajar di Yordania, Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanah Hizbut Tahrir
disana. Keterlibatannya dalam
gerakan ini bermula pada ketertarikannya kepada buku-buku karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ia diperkenalkan dengan salah satu
2
2009
HTI: Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Jakarta Selatan: HTI Press,
29
buku Taqiyuddin Hadarah Al-Islamiyah (peradaban Islam) oleh ayahnya sendiri, Abdullah bin Nuh, sebelum berangkat ke Yordania pada tahun 1979, ketika sampai di Yordania secara tidak sengaja ia bertemu dengan para aktifis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku Taqiyuddin lebih lengkap Pendalamannya terhadap karya-karya Taqiyuddin membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini. Mustofa menganggap Taqiyuddin telah sampai pada taraf mujtahid mutlak, ia adalah mujtahid besar abad ini karena istinbat al-ahkamnya (penggalian hukum) dan cara berfikir fiqihnya khususnya dalam kitab al-Tafkir sama menariknya dengan imam Syafi’i, Selain itu ketertarikan Mustofa kepada gerakan ini karena organisai tidak pernah terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata meskipun selalu berada di bawah tekanan pemerintah, Kegiatan utama mereka adalah menyebarkan pemikiran Islam dan memperkuat Aqidah dan Mabda (ideologi) Islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai forum halaqah (kelompok diskusi/pengajian), hingga akhirnya ia ikut aktif dalam kegiatan dakwah pemikiran Hizbut Tahrir. Pada tahun 1982, Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti semester, dalam kesempatan ini ia memperkenalkan dan mengajarkan pemikiranpemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa IPB Bogor yang memang sejak lama mengaji kepada ayahnya yang pertama kali dikenalkan dengan pemikiran ini adalah Fathul Hidayat seorang mahasiswa IPB yang kemudian menjadi motor penggerak Hizbut Tahrir ketika Mustofa kembali meneruskan belajarnya di Yordania pada masa-masa awal. 3
3
M.Imdadun Rahmat, “Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesi” Jakarta: Erlangga, Ciracas, 2005
30
B. Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhany di al-Quds, Paletina tahun 1952. Kegiatan utama partai ini adalah politik yang berasakan Islam, Agenda utama partai ini membangun kembali sistem Khilafah Islamiyah dan menegakan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir bercita-cita membangun tatanan masyarakat dan sistem politik yang berlandaskan aqidah Islam karena Islam harus menjadi tata aturan kemasyarakatan dan menjadi dasar konstitusi dan undang-undang. Selain bermaksud membangun kembali umat Islam dari kemerosotan, Hizbut Tahrir juga bermaksud membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundangundangan, dan hukum-hukum yang tidak berasal dari Islam, serta membebaskan kaum Muslim dari dominasi dan pengaruh-pengaruh Barat, Hizbut Tahrir juga bermaksud membangun kembali sistem Dawlah Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, melalui dawlah inilah Hizbut Tahrir berkeyakinan bahwa hukum Islam dapat ditegakan. Gerakan yang dilakukan partai ini meliputi pendidikan, pembinaan umat dengan Tsaqofah (wawasan) islam, melancarkan pertarungan pemikiran (Syira’ul Fikri), dan aktifitas politik (Kifah as-Siyasi). Dalam upaya membina umat Hizbut Tahrir menyebarkan pemikiran Islam, baik dalam kerangka sosial maupun politik sambil membebaskan umat dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran
yang
salah,
persepsi-persepsi
yang
keliru,
serta
membebaskan dari ide-ide dan pandangan Barat yang dianggap kufur. Gerakan pertarungan pemikiran mereka lakukan dengan mengupas pemikiran-pemikiran sesat dan menawarkan kerangka berfikir yang islami.
31
Sementara itu, gerakan politik dilakukan dengan cara menentang kaum imperialis untuk membebaskan umat dari dominasi politik mereka, memerdekakan umat dari cengkeraman pengaruh mereka serta mencerabut akar-akar kaum imperialis, baik berupa pemikiran, kebudayaan, ekonomi, maupun militer dari seluruh negerinegeri Islam. 4 Dalam
rangka
menjalankan
agenda
politiknya,
Hizbut
Tahrir
menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang para penguasa yang tidak menerapkan sistem politik yang Islami, menerapkan syariah Islam dan hukum-hukum Islam menurut konsepsi mereka, menghianati amanat rakyat dan melakukan penindasan. Dari keseluruhan aktifitasnya, yang paling menonjol adalah kegiatan kampanye untuk menolak sistem politik yang berasal dari Barat. Mereka menolak konsep nasionalisme, demokrasi, Trias politika, kedaulatan rakyat, sistem kekuasaan turun-temurun, hukum sekuler dan konsep politik lain yang dianggap tidak berasal dari syariat Islam. Mereka menghendaki sebuah sistem politik yang Islami yang hampir sama dengan sistem politik Islam Abul a’la al-Maududi dan Sayyid Qutb. 5
C. Akar Filoshofi Konsep kenegaraan dan ketatanegaraan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sejak Pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 Masehi) dunia Islam mengalami kemunduran dan kemerosotan yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat, sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk 4
HTI: Hizbut Tahri walManhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir (Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwahnya), diterjemahkan oleh Abi ‘afif & Nurkhalish. Jakrta: 2002 5 Rahmat, M.Imdadun “Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia” Jakarta: Erlangga, 2005
32
membagkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan
dan
kemunduranya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satupun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia Islam masih tetap berada dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan akibat kekacauan dan kemunduranya, dan masih terus merasakan pedihnya keterbelekangan dan berbagai goncangan. Sebab-sebab kemunduran dunia Islam ini dapat kita kembalikan kepada satu hal, yaitu lemahnya pemahaman umat terhadap Islam yang sedang amat parah, yang merasuk ke dalam pikiran kaum muslim, ini berawal tatkala Bahasa Arab mulai diremehkan perananya untuk memahami Islam sejak awal abad ke-VII Hijriyah, sehingga kekuatan yang dimiliki Bahasa Arab dengan Kharisma Islam terpisah. Selama kekuatan Bahasa Arab tidak disatukan dengan kharisma Islam, yaitu dengan cara menempatkan Bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam sebagai unsur yang sangat penting yang tidak terpisahkan dari Islam, maka kemunduran itu akan tetap melanda kaum muslim karena Bahasa Arab merupakan kekuatan besar yang telah turut ikut mengembangkan kharisma Islam. Islam dan Bahasa Arab merupakan satu kesatuan, Islam tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan Bahasa Arab, karena Bahasa Arab merupakan salah satu syarat mendasar untuk memahami hukum islam dalam berijtihad, tanpa memahami Bahasa Arab berarti menghilangkan ijtihad terhadap syari’at. Kedudukan ijtihad itu sendiri teramat penting bagi umat Islam, sehingga umat tidak akan memperoleh kemajuan tanpa adanya ijtihad. Kegagalan berbagai upaya untuk membangkitkan kaum Muslim dapat dikembalikan pada tiga sebab. Pertama, tidak adanya pemahaman yang mendalam
33
mengenai Fikrah Islamiyah dikalangan para aktifis kebangkitan Islam. Kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai Thariqah Islamiyah dalam menerapkan Fikrah. Ketiga, tidak adanya usaha untuk menjalin Fikrah Islamiyah dengan Thariqah Islamiyah sebagai satu hubungan yang solid, yang tidak mungkin terpisahkan. Apabila kita telusuri mengenai fikrah, ternyata banyak unsur-unsur terselubung telah menyelinap masuk kedalam Fikrah Islamiyah yang tidak banyak diketahui secara rinci oleh sebagian besar kaum Muslim. Unsur-unsur terselubung mulai menyusup sejak awal abad II Hijriyah sampai munculnya periode penjajahan. Filsafat-filsafat asing, seperti filsafat India, Persia, dan Yunani telah mempengaruhi sebagian kaum Muslim dan menyeret mereka terjerumus dalam kesalahan dengan berupaya mengkompromikan Islam dengan filsafat-filsafat ini. Padahal jelas filsafat-filsafat ini bertentangan secara keseluruhan dengan Islam. Usaha-usaha untuk mengkompromikan islam dengan Filsafat-filsafat tersebut telah menimbulkan adanya interpretasi dan penafsiran yang menjauhkan sebagian arti dan hakikat Islam dari benak kaum Muslim. Hal ini melahirkan kesalahpahaman terhadap Islam dalam diri sebagian besar umat. Ditambah lagi dengan kelalaian umat terhadap penguasaan Bahasa Arab dalam pengembanagn Islam yang terjadi pada abad VII Hijriyah. Faktor-faktor inilah yang mendorong kemunduran kaum muslim. Belum lagi sejak akhir abad XI Hijriyah (abad ke-17 Masehi) sampai sekarang dengan munculnya ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya), kristenisai dan serangan politik yang datang dari Barat semakin menambah parahnya kemerosotan, sekaligus menjadi problema baru dalam masyarakat Islam.
34
Faktor-faktor
tersebut
memberikan
andil
yang
cukup
besar
terhadap
kesalahpahaman kaum muslim mengenai Fikrah islamiyah, Sehingga mampu melenyapkan kejernihan fikrah islamiyah yang hakiki dari benak kaum muslim. Sedangkan terhadap thariqah Islamiyah, umat Islam jelas secara berangsur-angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai Thariqah Islamiyah. Dahulu, kaum muslim mengtahui bahwa keberadaannya dalam hidup ini adalah hanya untuk Islam saja, dan bahwasanya tugas Dawlah Islamiyah adalah menerapkan Islam, menjalankan hukum-hukum Islam di dalam negri dan menyebarluaskan dakwah Islam ke luar negeri dan sesungguhnya metode praktis untuk merealisasikannya adalah dengan jihad yang dilakukan oleh Negara. Namun demikian, Kenyataan sebenarnya menunjukan bahwa umat Islam setelah mngetahui semua itu mulai berpandangan bahwa tugas seorang muslim di dunia ini terlebih dahulu, baru setelah itu sebagai tugas yang kedua menyampaikan nasehat dan petunjuk. Itupun jika keadaannya mengijinkan. Di sisi lain, Negara sudah tidak mempedulikan lagi kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam. Negara tidak lagi merasa bersalah atas kelalaiannya dan berpangku tangan dari aktifitas jihad fi sabilillah dalam rangka menyebarkan Islam. Kaum muslim sendiri, setelah kehilangan negaranya disamping kekurangan dan kelemahannya, mulai beranggapan bahwa kebangkita Islam dapat diraih kembali melalui membangun masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan, serta mendidik akhlak. Sementara mereka pada saat yang sama berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur yang menguasai dan menjajah mereka.
35
Begitulah menyangkut aspek fikrah (konsep) dan thariqah (metode penerapan). Sedangkan jika dilihat mengenai hubungan Fikrah dan thariqah, ternyata kaum muslim hanya memperhatikan hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan pemecahan problematika kehidupan yang menyangkut aspek fikrah saja , mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan cara fraktis pemecahan problematika tersebut, yaitu hal-hal yang menjelaskan thariqah. Pandangan seperti ini menjadikan kaum muslim hanya menitikberatkan pada studi hukum-hukum syari’at dengan meninggalkan metode operasionalnya. Mereka lebih banyak mempelajari hukum-hukum yang berkaitan masalah shalat, nikah, talak, sedangkan hukum yang berkaitan dengan jihad, ghanimah, hukumhukum yang menyangkut khilafah, qadla (peradilan), hukum-hukum tentang kharaj, dan sebagainya terlupakan. Cara seperti inilah yang akan membuat kaum muslim memisahkan fikrah dan thariqah, antara teori dan praktek, sehingga hasilnya kemustahilan untuk menerapkan fikrahnya karena tidak ada penerapan thariqahnya. 6 Semua itu menjadi lebih parah lagi dengan munculnya kesalahan dalam memahami syariat yang akan diterapkan ditengah-tengah masyarakat, Islam akhirnya ditafsirkan tidak sesuai dengan isi kandungan nash-nashnya dengan tujuan agar disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat pada saat itu, padahal seharusnya masyarakatlah yang harus diubah agar sesuai dengan Islam. 7 Tindakan yang mereka lakukan ini tentu saja semakin menjauhkan
6
an-Nabhani , Taqiyuddin “Mafahim Hizbut Tahrir, Diterjemahkan oleh Abdullah, HTI, Jakarta.2008 7 Syabab Hizbut Tahrir “bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah ´ judul asli The Methode to Re-establish the Khilafah,diterjemhkan oleh M.Ramdan Adi, Bogor Pustaka Thariqul Izzah, 2004
36
Islam dari kehidupan. Musuh-musuh Islam selalu menggunakan faham-faham yang salah dan hukum yang batihl ini, sebagai alat untuk menyusupkan undangundang dan prinsip-prinsip mereka kepada umat Islam, yang tanpa disadari bahwa hal ini bertentangan dengan agama Islam. Bertolak dari penjelasan ini sudah seharusnya terdapat sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dalam aspek fikrah (konsep) maupun thariqah (metoda penerapannya) lalu mengkaitkan keduanya dan berusaha melangsungkan kembali kehidupan Islam di negeri-negeri Islam, sehingga menjadi titik awal pergerakan yang memancarkan sinar dakwah Islam, dan kemudian menjadi titik tolak penyebaran Dakwah Islamiyah. Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berdiri untukmendirikan Dawlah Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan Islam secara sempurna di negeri-negeri Islam serta mengemban dakwah islamke seluruh dunia.
D. Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Realitas yang dihadapi kaum Muslim saat ini dapat dirasakan oleh setiap Muslim, saat ini negeri-negeri Muslim diperintah oleh sistem kufur, sehingga tak diragukan lagi mereka hidup di Darul Kufur. Mereka terpecah ke dalam lebih dari empat entitas, mulai dari Negara bercorak kebangsaan, keemiratan, kesultanan dan kemullahan. Mereka terlalu lemah menentang kaum kuffar. Dalam kondisi ini yang menjadi masalah bagi setiap Negara di dunia Islam adalah bagaimana mengubah kondisi mereka dari Darul Kufur menjadi Darul Islam, lalu menyatukannya dengan negera-negara Islam yang lain. Inilah yang menjadi perkara bagi setiap Negara di dunia Islam. Lebih dari itu, hal ini merupakan
37
pangkal dari seluruh perkara utama umat Islam sehingga pilihan hidup atau mati dalam perkara ini merupakan hal yang urgen. Hizbut tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi islam partai ini didirikan untuk memenuhi perintah allah SWT,
☺
Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga). (Qs. Ali-Imran, 104) 8 Hizbut tahrir bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara kufur menuju paham, pemikiran sistem hukum, dan Negara Islam dengan menerapkan syariat islam secara kaffah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia, tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam darul Islam, yakni Negara Islam dan masarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariat Islam dalam sebuah dawlah khlifah. ini merupakan satusatunya metode untuk membangkitkan umat islam. Hizbut tahrir juga bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, ini berarti mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara islami di Darul Islam dan di dalam masyarakat Islam. Seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’ di bawah naungan dawlah Islammiah, yaitu dawlah khilafah 8
Hizbut Tahrir “Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir” , Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 2007
38
islamiyah, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati, dan agar menjalankan perintahnya berdasarkan kitabullah dan sunah rasulNya, Juga untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Disamping itu Hizbut Tahrir bertujuan untuk membagkitkan kembali umat islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir
berusaha untuk mengembalikan posisi umat kemasa kejayaan dan
kemuliaannya, mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia, danagan kembali menjadi negara super power di dunia seperti yang telah terjadi di masa silam, dan memimpinnya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kelompok ini (Hizbut Tahrir ) berkeyakinan mereka adalah kelompok yang berusaha untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang ide-ide, dan sistem perundangan-undangan kufur maupun kekupuran itu sendiri secara menyeluruh, sehingga islam dapat menyelimuti seluruh dunia., yang pada tujuan
adalah
mendirikan Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah, karena melalui jalan inilah semua tujuan-tujuan dan keinginan mereka di atas dapat terlaksana. 9
9
An-Nabhani, Taqiyuddin.” Daulah Islam terjemah Ad-Daulah Al-Islamiyah” HTIPressTebet, Jakarta Selatan.2002
39
BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN
A. Pemikiran dan Konsep Sistem Kernegaraan Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 1. Struktur Negara Islam (ad-Dawlah al-Islamiyah) Hizbut Tahrir selalu berusaha menjadikan metode dakwah Rasulullah SAW sebagai referensinya, menurut mereka sistem dan struktur Negara yang paling baik secara Islam adalah sebagaimana Rasulullh SAW terapkan di Madinah. Ketika dimadinah Rosulullah SAW, menerapkan sistem yang terkordinir seperti : a. Rasulullah mengangkat wali-walidi tingkat propinsi, seperti ketika rasul mengangkat Mu’adz bib Jabal menjadi wali di Janad, dan Khalid bin Sa’id di Sanaa. b. Menganklat Amil di Tingkat Kota, Rasul mengangkat Amru bin ‘Ash di Oman c. Rasul Mengambil zakat dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, bukan pajak seperti yang berlaku di Negara-negara mayoritas Islam. d. Mengangkat Qadli untuk memutuskan hokum yang berlandaskan alQur’an, as-Sunah, Qiyas, baru kemudian Ijtihad. e. Rasulillah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat, para pemikir yang berpandangan luas, serta memiliki keutamaan,memiliki
39
40
kekuatan iman dan telah teruji dalam penyebarluasan dakwah Islam, seperti Hamzah, Abu Bakar, Ja’far, Umar, Ali, ibnu Mas’ud dan lainlain. Demikian Rasul menegakan sendiri struktur dawlah Islam dan telah menyempurnakannya selama hidupnya. Negara dipimpin oleh sorang Khlifah, Mu’awwim, Wali, ‘Amil, kemudian dalambidang hokum ada Qadli sebagai pengambil keputusan berdasarkan hokum Islam, dan untuk keamanan dan pertahanan ada pasukan tentara (militer), Kepala Biro, Majlis Syuro tempat ia bermusyawarah. Struktur ini baik bentuk maupun wewenangnya merupakan Thariqah yang wajib diikuti oleh negara-negara Islam. 1 Islam setelah Rasul hijrah ke Madinah
bukan sekedar satu
komunitas, tetapi sebuah Negara, hal ini diperkuat oleh adanya Bai’at Aqobah dari orang-orang muslim Madinah untuk mengangkat nabi sebagai pemimpin sekaligus janji setia mereka kepada beliau untuk tidak mensekutukan Allah SWT, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, serta tidak menghianati beliau 2
2. Sistem Pemerintahan Islam (Dawlah Khilafah Islamiyah) a. Sistem Sosial Politik Politik adalah pengaturan seluruh umat dan negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Politik dijalankan Negara dengan cara menerapkan 1
an-Nabhani, Taqiyuddin “Mafahim Hizbut Tahrir” Jakarta: Diterjemahkan oleh Abdullah, HTI,.2008 2 Iskandar, Arif ”Materi Dasar Islam” Bogor: Al-azhar Press. 2009. 16153
41
sistem Islam di tengah-tengah masyarakat, mengatur urusan dan kemaslahatan mereka di dalam negeri, mengetahui konstelasi politik internasional serta politik negara-negara besar yang berpengaruh di dunia. Juga, mencakup pembinaan hubungan luar negeri dengan berbagai negara sesuai dengan kepentingan dakwah ke seluruh dunia dengan jalan dakwah dan jihad. Peranan politik umat dan partai-partai politik yang ada ditengahtengah umat dilakukan dengan cara mengawasi dan mengontrol para penguasa yang mengatur urusan umat, meluruskan tingkah laku dan memberikan nasehat kepada merakaketikamenyimpang dari aturan Islam disamping memperhatikan semua urusan dan kepentingan umat muslim. b. Sistem Sosial Ekonomi Ekonomi dalam Islam merupakan jaminan bagi tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok untuk setiap individu rakyat secukupcukupnya, dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pelengkap sebatas kemampuannya. Dengan anggapan individu tersebut hidup dalam masyarakat Islam mempunyai bentuk kehidupan yang khas yang berbeda dengan sistem kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu syari’at Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan bagi setiap individu secara sempurna. Semua itu bisa terwujud jika ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti anak-anaknya dan ahli warisnya.
42
Tetapi jika tidak ada wali atau ada tapi tidak mampu memberikan nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh Baitul Mal. Dengan demikian Islam menjamin kebutuhannya secara layak bagi setiap individu. i. Bentuk-Bentuk Kepemilikan Pemilikan dalam konsep Dawlah Islam terdiri dari tiga jenis, Pertama Kepemilikan Individu :Pemilikan individu merupakan izin dari syar’i kepada umat dalam hal penggunaannya baik yang dipakai langsung
habis,
dimanfaatkan
atau
ditukarkan.
Islam
telah
menjadikan pemilikan individu sebagai hak bagi seseorang secara syar’i, seseorang boleh memiliki harta bergerak, seperti ternak, uang, mobil, pakaian, ataupun yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik. syara’ telah memberikan wewenang kepada individu terhadap apa yang telah menjadi miliknya untuk mengaturnya sendiri. Namun demikian syara’ juga telah menetapkan dan membatasi sebab-sebab pemilikan harta yang boleh dimiliki manusia termasuk cara-cara pengembangannya dan menetapkan pula cara-cara pengaturan harta. Kedua Kepemilikan Umum: Pemilikan umum mencakup benda-benda yang oleh Allah telah dijadikan milik bersama kaum muslim. Setiap individu diperbolehkan
memanfaatkannya, tetapi
dilarang memilikinya. Ada tiga sumber daya alam yang termasuk dalam pemilikan umum, yaitu, Pertama fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, dan jika tidak ada akan menimbulkan kesulitan, seperti air. Rasulullah saw bersabda:
43
“Masyarakat berserikat dalam tiga macam sumber (alam), yaitu air, padang (rumput) pengembalaan dan api (energi)”. Ketiga Kepemilikan Negara: Bentuk pemilikan Negara ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya setiap alat yang digunakan untuk menghasilkan (memproses) ketiga macam sumber tadi. seperti instalasi air yang menghubungkan santral dengan konsumen, alat pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tiang-tiang beserta kabelnya semua ini adalah milik Negara.
c. Sistem Pertanian Bidang pertanian merupakan bidang penting dalam sebuah Negara, hasil-hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhsn fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, Belum lagi berbagai produk olahan yang menunjang kenyamanan hidup manusia seperti obat-obatan, kosmetilka, kerajinan dan sebagainya dengan penduduk lebih 200 juta jiwa, Indonesia saat ini misalnya, membutuhkan bahan pangan pokok sekurang- kurangnya 53 juta ton beras, 12.5 juta ton jagung. Dan 3.0 juta kedelai dalam satu hari, masalah pertanian ini pun sering digunakan dalam kancah politik luar negeri suatu negara. -Pada perang ahzab di tengah-tengah kekhawatiran yang mengepung kaum muslim rosulullah SAW, pergi menjumpai Uyainah bin hisnin bin hudzaifah bin bard dan harits bin auf bin abu haritsah al-murri, yang saat itu menjadi panglima perang gathfan, beliau menawarkan sepertiga hasil buah-
44
buahan kota madinah kepada mereka
dan sebagai kompensasinya
keduanya pulang bersama pasukannya, tidak terlibat dalam persekutuan bersama-sama dengan pasukan quraisy. -Penghentian impor gandum amerika ke uni soviet turut mempercepat keruntuhan Negara tirai besi tersebut. Pada saat ini, isu penting dan sesitif dalam WTO (world terade Organzation) adalah isu subsidi pertanian. 3
d. Hubungan Internasional Hubungan Dawlah Islamiyah dengan negara-negara lain di dunia wajib disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Negara-negara yang ada dewasa inidan tercakup dalam dunia Islam, seluruhnya dianggap berada di dalam satu wilayah. Kaum muslim adalah satu umat yang berbeda dengan umat manusia yang lainnya. Oleh karena itu, wajib bersatu dalam satukesatuan negara dan kekuasaan yang berhubungan sesama kaum muslim (negeri-negeri Islam) tidak dimasukan dalam hubungan maupun politik luar negeri tetapi dianggap sebagai bagian dari politik dalam negeri, sehingga tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada perjanjian apapun, dan wajib di laksanakan persatuan seluruh negeri-negeri tersebut dalam satu wadah negara, yaitu Negara khilafah. Penduduk negeri-negeri itu tidak digolongkan sebagai orang asing jika negara mereka masuk dalam Darul Islam, mereka diperlakukan sebagai rakyat negara Khilafah. Berbeda halnya jika negara mereka masih darul kufur (belum bergabung dengan negara Khilafah), maka mereka diperlakukan sebagai penduduk darul kufur.
3
Buletin Dakwah. Al-Wa’ie “Barat dan Ideologi Setan” .Jl.Kwitang 13. Jakarta
Edisi September 2005
45
Negara-negara lain, baik yang berada di Barat maupun di Timur, seluruhnya dianggap darul kufur dan statusnya menurut syara’ adalah termasuk Darul Harb. Hubungan dengan mereka didimasukan ke dalam politik luar negeri dan ditentukan sesuai dengan keperluan jihad, kemaslahatan kaum muslim dan kepentingan negara Khilafah berdasarkan ketentuan hukum Syara’. Dengan negeri-negeri tersebut di atas di bolehkan mengadakan perjanjian bertetangga baik, perjanjian perdagangan, ekonomi, perjanjian ilmiah, perjanjian dalam bidang pertanian, dan perjanjianperjanjian lainnya yang di bolehkan menurut syar, perjanjian-perjanjian tersebut harus ditentukan jangka waktunya dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan jihad dan kepentingan kaum muslim serta kemaslahatan negara Khalifah.
B. Strategi dan Metode yang Dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkampanyekan Konsep Ketatanegaraannya dan Pikiran Politiknya 1. Partai Bawah Tanah Menurut penuturan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), partai yang berdiri sejak 1953 ini sepanjang sejarahnya selalu menjadi partai yang dimusuhi
penguasa.
Karena
agenda-agenda
yang
diperjuangkan
bertentangan secara diametral dengan ideologi negara ia berada. Namun, meskipun timbul-tenggelam, partai ini tetap eksis hingga sekarang. Partai yang berpusat di Yordania ini telah menyebar ke berbagai negara di hampir
46
seluruh Timur Tengah dan di negara-negara lain dengan cara bergerak di bawah tanah. Dalam bentuk jaringan orang dan sistem Hizbut Tahrir telah menyebar ke berbagai negara di hampir seluruh Timur Tengah, Inggris, Jerman, Belanda, Austria, Pakistan, Malaysia, Singapura, Australia, jepang, Uzbekistan, Azerbaizan, Kazakhstan, Kirgistan dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat Karena disemua tempat di larang, maka Hizbut Tahrir tidak tumbuh sebagai organisai resmi, kecuali di Indonesia Hizbut Tahrir tumbuh sebagai organisasi yang legal, meskipun pada awal pembentukannya pada 1982 hingga kejatuhan Orde Baru Hizbut Tahrir juga mengalami represi. Hizbut Tahrir bergerak di bawah tanah dan tidak memiliki organisasi formal. Mereka melakukan aktivitas organisasi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Mereka menggunakan cara-cara khusus yang membuat aktivitas mereka sulit terdeteksi dengan aparat negara. Dalam menjalankan kegiatan politik yang tidak legal di mata penguasa ini, para pendukung Hizbut Tahrir tertolong dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi, dari telepon, fax hingga internet. Teknologi terakhir inilah yang banyak memudahkan mereka berhubungan dan mudah menghilangkan jejak. Hal di atas sama dengan penuturan tokoh Hizbut Tahrir di Uzbekistan bahwa gerakan Hizbut Tahrir di jalankan dengan tingkat kerahasiaan
yang
tinggi.
Diseluruh
Asia
Tengah
gerakannya
terdesentralisasi pada Enam hingga Delapan orang per sel (kelompok). Sel-
47
sel ini di sebut dawrah (sircle), yakni kelompok pengajian yang ditugasi untuk menyebarkan dakwah Hizbut Tahrir. Ketua sel memberikan tugastugas mingguan bagi anggotanya yang di harapkan untuk bergerak dan merekrut anggota baru lalu dibentuk menjadi sel baru. Ketua sel merupakan satu-satunya orang di dalam sel yang mengenal orang-orang di level yang lebih
atas.
Dengan
demikian
berbagai
upaya
penguasa
untuk
menyelundupkan agen rahasianya kedalam jaringan Hisbut Tahrir hanya bisa menangkap sel itu. Di tengah kesulitan yang menhimpit ini, Hizbut Tahrir tetap terorganisasi dengan baik. Masing-masing jaringan diwajibkan berpegang teguh kapada Qanun al-Idari (Undang-undang dasar gerakan). Qanun ini memuat prinsip-prinsip pemikiran, ideologi dan manhaj gerakan. Qanun ini disarikan dari berbagai kitab yang di tulis oleh para tokoh Hizbut Tahrir. Kitab-kitab ini menjadi rujukan dalam wawasan, sikap dan tindakan para aktivis Hizbut Tahrir diseluruh dunia. Sedangkan aktualisasi prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk kegiatan menjadi hak masing-masing jaringan tingkat negara sesuai dengan konteks politik masing-masing, sebagai contoh, Hizbut Tahrir menyelenggarakan pertemuan, diskusi, seminar, demonstrasi, menerbitkan buku, majalah dan sebagainya. Setiap wilayah harus selalu berhubungan dengan dewan pimpinan pusat (Laznah Qiyadah Markaziyah) yang dipimpin oleh seorang amir. Pengurus wilayah juga harus melakukan pertanggung jawaban kepada pengurus internasionalnya. Semua proses-proses itu dilakukan melalui
48
hubungan firtual. Tidak ada mekanisme temu langsung seperti kongres atau muktamar. Aktivitas Hizbut Tahrir ditingkat regional (Negara) disebut sistem kegiatan wilayah. Setiap wilayah organisasi ini dipimpin oleh panitia khusus yang disebut “Lajnah Al-Wilayah” panitia khusus yang dibentuk oleh dewan pimpinan pusat Hizbut Tahrir untuk mengembangkan pengaruh politik, ideologi, serta aktualisasi aksi-aksi mereka, anggota panitia ini terdiri dari tiga sampai sepuluh orang. Lajnah al-Wilayah ini akan selalu tunduk kepada dewan pimpinan rahasia dalam struktur partai politik Hizbut Tahrir. Gerakan internal maupun eksternal dilakukan dengan sangat hatihati, karena ketika diketahui sebagai aktivis Hizbut Tahrir, maka akan ditangkap. Bahkan di Yordania dan Timur Tengah sendiri Hizbut Tahrir menghadapi tingkat represi yang tinggi. Buku-buku tentang Hizbut Tahrir dilarang beredar dan tidak boleh dibaca atau disebarkan. Para aktivis Hizbut Tahrir dikategorikan sebagai pemberontak, sehingga mereka yang termasuk pemimpin tertinggi Hizbut Tahrir sendiri harus hidup berpindahpindah untuk menghindari penangkapan aparat pemerintah. Untuk mensiasati situasi represif ini para pemimpin serta jaringan aktivis Hizbut Tahrir berkomunikasi melalui media-media misalnya melalui dunia maya. Hubungan dengan international board terbentuk melalui komunikasi internet. 4
4
Rahmat, M.Imdadun “Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta:.Erlangga, Ciracas, 2005.
49
Kesulitan ini juga dialami oleh para aktivis dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang belajar di Yordania dan Timur Tengah. Mereka tidak mengetahui siapa para aktivis Hizbut Tahrir dan jika tahu mereka tidak bisa berhubungan, sebab mereka diawasi dengan ketat, yang paling mungkin mereka lakukan adalah membaca buku-buku karya para tokoh Hizbut Tahrir dengan sembunyi-sembunyi. Dengan media on-line mereka agak tertolong, karena media ini bisa diakses dimana-mana, sulit dilacak dan mudah menyembunyikan diri, sehingga para mahasiswa yang menjadi aktifis Hizbut Tahrir asal Indonesia di Timur Tengah sulit sekali berjejaring dengan para aktivis dakwah Hizbut Tahrir disana. 5
2. Tahapan-Tahapan Yang Dilalui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam
Mengkampanyekan
Konsep
Kenegaraan
Dan
Pikiran
Politiknya. Ketika mereka sudah menjadi organisasai yang reesmi atau tidak mendapat sikap represif lagi dari pemerintah maka mereka tidak lagi berinteraksi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, tetapi sudah lebih mudah dan leluasa seperti di Indonesia. Mereka mencoba melakukan perekrutan dengan metode yang lebih terorganisir dan komunikatif melalui beberapa tahapan.
5
M. Imdadun Rahmat, “Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia”, (Ciracas. Jakarta: Erlangga, 2005), h. 54
50
1) Marhalatu At-tasqif : yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizb guna membentuk kerangka gerakan 2) Marhalatu At-tafaul ma’a Al-ummah: Yaitu tahap berinteraksi dengan umat agar timbul kesadaran umum di tengah umat serta ikut memikul kewajiban dakwah, sehingga berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 3) Al-kifahu As-siyasi : yaitu tahap dimana dibutuhkan perjuangan politik agar dapat berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, serta menentang para penguasa dan berusaha meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat, kemudian juga ketika mereka melalaikan kewajibannya terhadap umat. 4) Istilamu Al-hukmi : Penyerahan kekuasaan atau pengambil alihan kekuasaan dari pemerintah yang menerapkan hukum-hukum kufur, dan menerapkan hokum Islam secara kenseluruhan lalu mengembannya ke seluruh dunia sebagai risalah. 6
3
Media Komunikasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga mencoba menyampaikan pikiran
politiknya kepada masyarakat luas lewat media-media komunikasi massa seperti Koran, Majalah, Radio, pamplet dan sebagainya. Media-media 6
Syabab Hizbut Tahrir “bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah ´ judul asli The Methode to Re-establish the Khilafah,diterjemhkan oleh M.Ramdan Adi, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
51
komunikasi yang sudah siterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seperti Koran (Media Umat), Majalah (al-Wa’i), Pamplet (al-Islam), maupun bukubuku yang memaparkan tentang ide dan gagasan mereka. 7 Serta slogan-slogan provokatif yang mereka buat dan dimuat dimedia-media buatan mereka.
B Seruan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pada tanggal 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 M, negara penjajah kafir Inggris dan agennya, Musthafa Kamal, menghapus dawlah khilafah di Istanbul. Ini membuka pintu bagi negaranegara kolonialis untuk menguasai negara-negara Muslim, mereka memecah belah wilayah Islam yang demikian luas menjadi lebih dari 57 negara. Di atas negara-negara tersebut, kekuatan kolonialis mengangkat antek-antek mereka menjadi penguasa untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka. Ketundukan kepada kepentingan negara-negara kafir tampak pada konstitusi, hukum, dan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim, sehingga pergantian sosok penguasa disebuah negeri tidak akan dapat mengubah keadaan di negeri tersebut karena ideologi dan sistemnya tetap. Sejak penghapusan khilafah, umat Islam ditimpa berbagai malapetaka, kemalangan dan penderitaan. Inggris menyerahkan Palestina -tanah yang diberkahi negeri Isra’ dan Mi’raj Rasulullah saw- kepada orang-orang Hindu bagian terbaik dari wilayah sub-benua India dan menyisakan wilayah-wilayah yang miskin kepada umat Islam. Inggris membiarkan Kashmir sebagai wilayah yang terus berdarah-darah, dimana orang-orang Hindu terus menerus menganiaya umat Islam sejak puluhan tahun yang lalu. Rusia membantai dan mengasingkan ribua Muslim di Asia Tengah;dan hingga kini Rusia masih menjalankan kebijakan yang bengis terhadap umat Islam di Chechnya. Sementara itu, Amerika Serikat, dengan dalih “perang melawan terorisme” menduduki Irak dan Afghanstan, merenggut kehormatan para muslimah, serta membantai ribuan lainnya. Demikianlah, rangkaian permusuhan dan pelecehan orang-orang Kafir terhadap umat Islam terus berlangsung. Bukan hanya itu, mereka juga melontarkan serangan terbuka terhadap akidah Islam dengan berulang kali menghina Rasulullah saw yang mulya dan membuat tulisan,cerita,komik atau film yang melecehkan al-Quran. Wahai umat Islam! Demikianlah keadan kita setelah Khilafah dihapuskan. Adalah sebuah hal yang sangat hina dan memalukan, ketika kita diperlakukan bagaikan makanan yang diperebutkan oleh negara-negara yang rakus. Negeri-negeri kita menjadi sebuah arena persaingan antar negara-negar kafir
7
www. hizbut_tahrir.or.id
52
Maka, tidak diaragukan lagi, bahwa satu-satunya jalan untuk membebaskan umat dari keadaan yang penuh kesulitan dan kehinaan ini adalah dengan menegakan kembali Dawlah Khilafah. Kita telah merasakan berbagai sistem dan ideologi, dari sistem demokrasi hingga sistem diktator, Inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk bergerak bersama-sama menuju sebuah sistem yang sesuai dengan akidah kita. Sebuah sistem yang diperintahkan oleh Allah SWT, yang di dalamnya diterapkan syariah secara kaffah melalui penegakan kembali Daulah Khilafah. 8
8
2009
HTI: Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Jakarta Selatan: HTI Press,
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Konsep Sistem Kenegaraan Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia Dari hasil pencarian data-data baik melalui buku-buku, internet, maupun hasil wawancara, penulis mendapatii bahwa sistem kenegaraan islam adalah apabila sudah terpenuhi beberapa kriteria : a. “Al-kuwah indal muslimin” kekuatan ditangan umat muslim. Artinya kekuatan ada ditangan seluruh umat, bukan seperti dimayoritas Negara-negara muslim sekarang keputusan ada dipenguasa atau ditangan pemilik modal karena mereka tetap mengadopsi Demokrasi, Sosialisme, Sekularisme, ataupun Liberalisme. umat Islam di Negaranegara mayoritas muslim saat ini memisahkan antara negara dan agama. b. “at-tatbik al-ahkam as-sar’iyah fi kuli al-majal al-hayah” ada penerapan Syariah secara menyeluruh dalam aspek kehidupan umat. c. Dalam menerapkan hukum Selalu berlandaskan pada al-Qur’an dan asSunah (Hadits Nabi SAW). Tidak mengadopsi sama sekali baik Hukum, Sistem Ekonomi, Sistem Politik maupun Sistem Sosial dari luar Islam karena Islam sudah sempurna, konseptualisasi tata kehidupan manusia baik berkaitan dengan Ukhrawi (Shalat, Zakat, Puasa, Haji, Jihad, dan sebagainya), maupun Duniawi (Sistem keyakinan keagamaan, sosial Politik, sosial ekonomi, pertanian,
53
54
maupun sistem pergaulan) serta urusan-urusan yang berkaitan dengan Public service dan lain sebagainya sudah ada dalam al-Qur’an, Tinggal kita
sebagai
muslim
yang
berkitabkan
al-Qur’an
bagaimana
menginterpretsikannya lewat pintu Ijtihad yang tentunya dengan kemampuan Bahas Arab yang fasih dan kompeten. Allah SWT, berfirman dalam al-Qur’an tentang kesempurnaan Islam.
☺ ☺ ☺ Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan atasmu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. (QS al-Maaidah : 3 ) 2. Metode yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mengkampanyekan konsep kenegaraan dan pikiran politiknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selalu menjadikan dakwah Rasul sebagai referensinya. Rasul dalam berdakwah tahapannya itu kan ada tiga, pertama, umat yang sudah memahami kepribadian dan kesadaran yang Islami melakukan perjuangan dakwah dan politik untuk mewujudkan Negara yang Islami pula. Kedua, proses pembinaan yang tujuannya untuk menciptakan kesadaran politik Islam dikalangan umat. Ketiga, mewujudkan para pengemban dakwah Islam yang memiliki kepribadian yang unik, yang keunikan itu Nampak kepada dua hal pola pikirnya dan pola jiwanya. Seseorang dikatakan memiliki akidah Islam bila menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam berpikir, seseorang
55
dikatakan memiliki jiwa yang Islami jika ia tidak melakukan atau meninggalkan satu perbuatan disertai pengetahuan hukum Allah atas perbuatan tersebut.
a. Gerakan Bawah Tanah Di negara-negara dimana ketika organisasi ini dilarang dan organisai ini menjadi partai yang dimusuhi penguasa karena agendaagenda yang diperjuangkan bertentangan secara diametral dengan ideologi Negara, mereka menyebar melalui jaringan orang dan sistem dalam mengkomunikasikan pikiran politiknya kepada khalayak.
b. Marhaltud Da’wah (tahapan-tahapan dakwah) Hizbut Tahrir melakukan beberapa tahapan dalam merekrut anggota baru yaitu: i. Tahap pembinaan dan pengkaderan (Marhalatu At-tasqif ) ii. Tahap berinteraksi dengan umat (Marhalatu At-tafaul ma’a Alummah) untuk menimbulkan kesadaran di tengah umat. iii. Tahap perjuangan politik (Al-kifahu As-siyasi) iv. Tahap Penyerahan atau pengambilalihan kekuasaan (Istilamu Alhukmi) dari pemerintah.
c. Media Komunikasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga mencoba menyampaikan pikiran politiknya kepada masyarakat luas lewat media-media komunikasi massa seperti Koran (Media Umat), Majalah (al-Wa’i), Pamplet (al-Islam), maupun buku-buku bacaan yang memuat ide dan konsep mereka tentang kepemerintahan Negara islam.
56
B. Kritik dan Saran 1. Secara umum konsep kenegaraan dengan tahapan-tahapan kampanye dan metode yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah cukup efektif dan
mempunyai daya tawar karena mampu merekonstruksi
paradigma baru dikalangan umat dengan melibatkan proses komunikasi yang efektif. 2. Kampanye yang dijalankan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)lebih mirip kepada metode dakwah bukan kampanye karena tujuan kampanye adalah khalayak tertentu dan waktu tertentu, tetapi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lebih menitik beratkan kepada ajakan jangka panjang dan lebih bertujuan kepada cita-cita propaganda. 3. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bermaksud menggabungkan semua negerinegeri muslim melebur kedalam satu wilayah Darul Islam, sehingga tidak ada lagi skat-skat pemisah antar Negara yang satu dengan Negara lain dibawah komando kekuasaan tunggal Khilafah. 4. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seolah ingin membekukan islam seperti di zaman Rasul Muhammad SAW, mereka tidak memilah antara terma alDin (esensi agama) dan terma Syariah ( perumusan dan pembentukan hukum berdasarkan konteks sosial keagamaan). 5. Mereka menolak berpikir ulang tentang isu yang berkembang dizaman sekarang, dalam arti harus diberikan ruang beda mana yang termasuk perkara-perkara transenden (Ilahiyah) dan mana perkara yang termasuk
57
kerangka Syariah 1 . Mereka berpandangan Islam harus diterapkan dalam semua aspek dan sistem baik hal-hal yang berkaitan dengan public service, public interest, maupun sistem pergaulan sesama individu, sosial dan hubungan internasional.
1
Ali Engineer, Asghar”Islam masa kini” Yogyakarta: .Pustaka Pelajar.2004
DAFTAR PUSTAKA A’la, Abdul “ Menggaet Agama untuk Politik” Jakarta: Anggota Paripurna Komnas Perempuan 29 Juli 2008. Al-maududi, Abul A’la. khilafah dan Kerajaan. Bandung: Mizan, Anggota IKAPI, 1998. An-Nabhani, Taqiyuddin “Daulah Islam terjemah Ad-Daulah Al-Islamiyah” HTIPress Tebet, Jakarta Selatan.2002. An-Nabhani Taqiyuddin. Mafahim Hizbut Tahrir, Diterjemahkan oleh Abdullah, HTI Press, Jakarta: 2008. Asghar Ali Engineer”Islam masa kini”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004. A. Najiyulloh. Gerakan Keagaman dan pemikiran (Akar Ideology dan Penyebarannya), Jakarta Timur: Al-I’tisham Cahaya Umat, 2004. Artanto, Pius, M.Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arloka,1999). hal.29. Buletin Dakwah. Al-Wa’ie “Barat dan Ideologi Syaithan” Jakarta: HTI Press. Edisi September. 2009.
.Jl.Kwitang 13.
Bourchier, David. “pemikiran sosial Politik Indonesia Periode Orde lama-baru” Jakarta: PT utama Graffiti. 2006. Fatwa, A.M. Demokrasi Teistis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. F. Isjwara S.H, LLM, “Pengantar Ilmu Politik” Bandung: Bina Cipta , 1976. Drs. D. Hendropuspito, O.C. ”Sosiologi Agama” Kanisius Yogyakarta, I’tisham, Jakarta Timur: 2003. HTI: “Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia” Jakarta Selatan,2009. HTI: Hizbut Tahrir wal Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir (Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwahnya), diterjemahkan oleh Abi ‘afif & Nurkhalish. Jakarta, 2002. Hizbut Tahrir “Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir” Bogor: Pustaka Thariqul Izzah: 2007. Ibrahim. Herman. “Kampanye Tanpa Kekerasan” Depok: CV.Citra Utama. Jl.Cimanuk. 1999 hal.8.
58
59
Irawan Suhartono “Metode Penelitian Rosdakarya,2005)cet.ke-5,H.35.
Sosial”(Bandung:
PT.Remaja
Kusnadi, Moh. S.H “Hukum Tata Negara” Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UI. CV.Sinar Bhakti .1985. Drs. H. Kencana, Inu. “Ilmu Pemerintahan da Al-qur’an”, Jakarta: Bumi Aksara. 1994. Drs. Kansil SH, “Sistem Pemerintahan Indonesi”, Jakarta: Aksara Baru, 1985. Nazir, Muhammad “Metode Penelitian” (Jakarta: Gaila Indonesia, 1998). Cet.ke1 H 234. Rosady, Ruslan. S.H, M.M ”Strategi Kampanye Public Relation” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Rahmat, M. Imdadun “Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Islam Timur Tengah ke Indonesia” Ciracas. Jakarta: Erlangga, 2005. Syabab Hizbut Tahrir “bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah” Bogor: judul asli The Methode to Re-establish the Khilafah,diterjemhkan oleh M.Ramdan Adi, Pustaka Thariqul Izzah, 2004. Surat-surat politik Nurcholis Madjid-Mohammad Roem “Tidak Ada Negara Islam” Jakarta: Djambatan,1997. Tim ICCE UIN Jakarta “Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani” Jakarta Timur: Rawa mangun. Jakarta Timur: Prenada Media. Mangun, 2003. Urahmad. Winarno. “Menyusun Rencana Penelitian” (Bandung: CV. Tarsita, 1989). hal.162. Wardi, Bachtiar “Metode Penelitian Ilmu Dakwah”(Jakarta:Logos 1997). Cet. Ke-1, hal 72. www. hizbut_tahrir.or.id
