KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
KAMPANYE KEAMANAN PENERBANGAN (SECURITY CAMPAIGN) TERHADAP PEMILIK ACCOUNT ADMIN PEMOHON PAS BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA TANGERANG, 18-19 MEI 2017
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.127 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCESS CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.167 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERMENHUB NOMOR : PM. 33 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM. 137 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBNGAN UDARA NOMOR : KP. 002 TAHUN 2016 TENTANG PAS BANDAR UDARA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERBITAN DAN PENGGUNAAN PAS ORANG DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA TAHUN 2017
KONDISI KEAMANAN PENERBANGAN SAAT INI
KONDISI
KUNING
KONDISI KEAMANAN DI BANDAR UDARA DALAM KEADAAN RAWAN DAN PERLU DILAKUKAN LANGKAH - LANGKAH PENINGKATAN KEAMANAN
PARAMETER KONDISI KUNING
ADANYA INFORMASI ANCAMAN DARI SUMBER YANG PERLU DILAKUKAN PENILAIAN ANCAMAN LEBIH LANJUT;
TERJADINYA TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI DAERAH SEKITAR BANDARA YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KEAMANAN PENERBANGAN;
TERJADINYA TINDAKAN MELAWAN HUKUM SECARA NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KEAMANAN PENERBANGAN;
TERJADINYA HURU HARA, DEMONSTRASI MASAL DAN PEMOGOKAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KEAMANAN PENERBANGAN;
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA TAMU NEGARA YANG SETINGKAT, MENGGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA DI BANDARA.
22 MARET 2016 TRAGEDI DI BANDAR UDARA BRUSEL ADANYA 2 (DUA) LEDAKAN BOM DI LOKET AMERICAN AIRLINE DAN DI STARBUCK
STARBUCK COFFEE
22 MARET 2016 TRAGEDI DI STASIUN BAWAH TANAH MAELBEEK BRUSEL DISEBUAH KERETA ANTAR STASIUN BAWAH TANAH BRUSEL
13 MARET 2015 PENEMBAKAN DIRESTORAN PETIT CAMBODGE DI ARONDISEMEN PARIS
PENEMBAKAN DI TEATER BATACLAN ARONDISEMEN PARIS PERANCIS
TINDAKAN MELAWAN HUKUM NASIONAL 14 JANUARI 2016, PENEMBAKAN DI DAERAH SEKITAR PLAZA SARINAH, JALAN MH THAMRIN, JAKARTA PUSAT.
ISU – ISU TERKINI BOMB
THREAT / BOMB JOKE LARANGAN LAPTOP
ANCAMAN BOM (BOMB THREAT)
ANCAMAN BOM / CANDAAN BOM : “SUATU ANCAMAN LISAN DARI SESEORANG YANG TIDAK DIKETAHUI ATAU SEBALIKNYA, YANG MENYARANKAN ATAU MENYATAKAN, APAKAH BENAR ATAU BOHONG.”
TARGET ANCAMAN BOM : 1. PESAWAT UDARA; 2. BANDAR UDARA; 3. FASILITAS NAVIGASI;
INST.003 TAHUN 2017
PENYELENGGARA BANDAR UDARA, BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING HARUS MENINDAKLANJUTI DAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA PETUGAS KEAMANAN BANDAR UDARA JIKA MENERIMA INFORMASI ANCAMAN BOM (BOMB THREAT)
PETUGAS KEAMANAN BANDAR UDARA, KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA ATAU KEPOLISIAN DAPAT MEMBATALKAN KEBERANGKATAN GUNA PEMERIKSAAN ATAU INVESTIGASI TERHADAP PELAKU ANCAMAN BOM
PENYELENGGARA BANDAR UDARA, BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI SECARA PERDATA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI KEPADA PELAKU ANCAMAN BOM
»
BANDARA ATAU AIRLINE PERLU MEMBENTUK TIM PENILAI ANCAMAN BOM
»
SETIAP ADA ANCAMAN BOM HARUS DILAKUKAN PENILAIAN TERLEBIH DAHULU, SEBELUM DIAMBIL TINDAKAN SELANJUTNYA
»
ANCAMAN BOM DI PESAWAT DINILAI OLEH TIM PENILAI AIRLINE, sedangkan ANCAMAN BOM DI BANDARA DINILAI OLEH TIM PENILAI BANDARA
»
PERLU DIBERIKAN TRAINING BOMB THREAT ASSESSOR BAGI PERSONIL AVSEC MINIMAL SETINGKAT SUPERVISOR
KESIMPULAN & SARAN
PADA TANGGAL 21 MARET 2017, AMERIKA SERIKAT MELARANG PENUMPANG MEMBAWA LAPTOP DARI 10 BANDAR UDARA DI DELAPAN NEGARA, YAKNI MAROKO, TURKI, MESIR, JORDANIA, ARAB SAUDI, KUWAIT, QATAR, DAN UNI EMIRAT ARAB.
MASKAPAI YANG TERKENA LARANGAN YAITU : ROYAL JORDANIA, EGYPTAIR, TURKISH AIRLINES, SAUDI ARABIA AIRLINES, KUWAIT AIRWAYS, ROYAL AIR MAROC, QATAR AIRWAYS, EMIRATES DAN ETIHAD AIRWAYS.
SELANJUTNYA INGGRIS DAN AUSTRALIA MEMBERLAKUKAN KETENTUAN YANG SAMA
KETENTUAN TENTANG PENANGANAN LAPTOP YANG AKAN DIBAWA KE DALAM PESAWAT UDARA DI INDONESIA KETENTUAN TENTANG PENANGANAN BARANG ELEKTRONIK BERUPA LAPTOP TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/2765/XII/2010 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEAMANAN PENUMPANG, PERSONEL PESAWAT UDARA DAN BARANG BAWAAN YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA DAN ORANG PERSEORANGAN, PASAL 23 HURUF B ANGKA 3 DISEBUTKAN BAHWA :
“LAPTOP DAN BARANG ELEKTRONIK LAINNYA DENGAN UKURAN YANG SAMA DIKELUARKAN DARI TAS/BAGASI DAN DIPERIKSA MELALUI MESIN X-RAY”
LANGKAH LANGKAH PENINGKATAN KEAMANAN DI BANDAR UDARA
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA SESUAI PM. 41 TAHUN 2011 PENGATURAN
PENGENDALIAN
PENGAWASAN
• SOP • SURAT EDARAN
• SOSIALISASI • BIMBINGAN TEKNIS • PENERBITAN IZIN • • • • •
AUDIT (PUSAT) INSPEKSI TEST SURVEY MONITORING
PAS BANDAR UDARA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE)
PM. 137 TAHUN 2015
BAB V
ORANG PERSEORANGAN SELAIN PERSONEL DI BIDANG KEAMANAN PENERBANGAN (NOS SECURITY STAFF) HARUS DILAKUKAN :
DILAKUKAN PEMERIKSAAN LATAR BELAKANG (BACKGROUND CHECK)
DIBERIKAN PELATIHAN KEPEDULIAN KEAMANAN PENERBANGAN (AVIATION SECURITY AWARENESS)
PM. 167 Tahun 2015 1.
PASAL 38 UNIT KERJA PENERBIT PAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN BACKGROUND CHECK DAN PEMOHON HARUS MENGIKUTI PENYULUHAN DAN DIBERIKAN PEMAHAMAN SECURITY AWARENESS
2.
PASAL 45 BACKGROUND CHECK DIBERIKAN TERHADAP PEMOHON PERPANJANGAN: a. PAS BULANAN DAN MINGGUAN SETIAP 6 (ENAM) BULAN. b. PAS TAHUNAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN
KEGUNAAN BACKGROUND CHECK APA….?
MENGAPA
KEGUNAAN
SASARAN
APA PENGARU HNYA
SEGALA UPAYA, PENYELIDIKAN, PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN SERTA MENCARI INFORMASI TERKAIT LATAR BELAKANG SESEORANG (BIODATA LENGKAP) UNTUK MENGETAHUI LATAR BELAKANG SESEORANG (SASARAN) YANG SEBENARNYA (MINIMAL MENDEKATI). SEBAGAI DASAR DAN PERTIMBANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN. ORANG YANG ADA KAITANNYA / HUBUNGAN DENGAN AKTIFITAS / PEKERJAAN (DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA). MEMBAWA DAMPAK POSITIF TERHADAP KINERJA.
BACKGROUND CHECK MELIPUTI 1. DATA PRIBADI (NAMA LENGKAP, TTL, KELAMIN, AGAMA, STATUS, ALAMAT, PEKERJAAN, NIK, NO. PASPOR, NO. TLP ); 2. HUBUNGAN KELUARGA (BIODATA ISTRI / SUAMI, BIODATA ORANG TUA/ IBU-BP, MERTA, SAUDARA KANDUNG, SAUDARA TIRI / ANGKAT); 3. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (TK, SD, SLTP S.D PERGURUAN TINGGI / JURUSAN, KURSUS DLL); 4. LATAR BELAKANG PERGAULAN (LOKASI / TEMPAT YANG SERING DIKUNJUNGI, TEMAN/REKAN DEKAT, HOBBY, ORANG YANG PALING DICINTAI, AKTIFITAS YANG SERING DILAKUKAN, AKTIFITAS DIWAKTU SENGGANG, DSB); 5. RIWAYAT PEKERJAAN (BAGIAN APA, SEBAGAI APA, BERAPA LAMA); 6. TRAVEL KRIMINAL RECORD (PELANGGARAN DAN PIDANA, MASALAH APA DAN BAGAIMANA PENYELESAIANNYA); 7. RIWAYAT PERJALANAN ANTAR NEGARA (PASPOR, DALAM RANGKA APA, NEGARA MANA, BERAPA LAMA, SPONSOR SIAPA); 8. SINYALEMEN (RAMBUT, MUKA, KEPALA, GIGI, BADAN, WARNA, TINGGI/BERAT BADAN, TANDA ISTIMEWA, DBS);
PM. 167 Tahun 2015 PASAL 45 A PENGAJUAN PAS BANDAR UDARA DITOLAK, APABILA: a. TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN. b. GAGAL MEMENUHI BACKGROUND CHECK 1) TERLIBAT KRIMINAL 2) PEMALSUAN DOKUMEN 3) MEMBERIKAN INFORMASI/DATA PALSU 4) TERLIBAT ORGANISASI TERLARANG
Peraturan Dirjen No: KP. 02 Tahun 2016 1.
PEMOHON AKAN DIBERI ACCOUNT ADMIN BERUPA USERNAME DAN PASSWORD
2. PEMOHON DAPAT MEMBUAT ACCOUNT INTERNAL DAN HARUS BERTANGGUNG J AWAB: a. KERAHASIAAN ACCOUNT b. DATA YANG DI INPUT c. DOKUMEN YANG DIUPLOAD d. KESELURUHAN PROSES PENGAJUAN PAS BANDARA
Peraturan Dirjen No: KP. 02 Tahun 2016
KEWAJIBAN PENERBIT PAS BANDARA SECARA ONLINE
a.
MEMELIHARA DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG TERSIMPAN DI SERVER.
b.
MENJAMIN SISTEM ONLINE DAPAT DIAKSES PEMOHON SETIAP SAAT.
c.
MENJAGA KERAHASIAAN ACCOUNT DAN DATA PEMOHON
d.
MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA
SOP PENERBITAN DAN PENGGUNAAN PAS ORANG DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA TAHUN 2017
SANKSI 1.
SANKSI ADMINISTRATIF A. PERINGATAN B. PEMBEKUAN C. PENCABUTAN DAN/ATAU D. DENDA ADMINISTRATIF
SANKSI ADMINISTRATIF DAPAT DIKENAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
PENANGGUNG JAWAB ACCOUNT DALAM PENERBITAN PAS BANDAR UDARA MELAKUKAN MANIPULASI DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA YANG BERLAKU
FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI INSTANSI/ PERUSAHAAN PELAYANAN PAS ORANG / PAS KENDARAAN / TANDA IZIN MENGEMUDI SISI UDARA
APABILA DIKEMUDIAN HARI SELURUH DATA-DATA YANG SAYA SAMPAIKAN DIMAKSUD TIDAK BENAR, MAKA BERSEDIA UNTUK DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KUHP PASAL 264 TENTANG PEMALSUAN SURAT
SANKSI SESUAI UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PASAL 35 SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN, PENGRUSAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH OLAH DATA YANG OTENTIK
PASAL 51 SETIAP ORANG YANG MEMENUHI UNSUR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 12 (DUA BELAS) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 12.000.000.000,00 (DUA BELAS MILIAR RUPIAH)
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
PASAL 263
(1) BARANG SIAPA MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN ATAU PEMBEBASAN HUTANG, ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARIPADA SESUATU HAL DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK DIPALSU, DIANCAM JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN, KARENA PEMALSUAN SURAT, DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA ENAM TAHUN
PASAL 264
(1) PEMALSUAN SURAT DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA DELAPAN TAHUN, JIKA DILAKUKAN TERHADAP : 1. AKTA AKTA OTENTIK 2. SURAT HUTANG ATAU SERTIFIKAT HUTANG 3. SURAT SERO ATAU HUTANG ATAU SERTIFIKAT SERO 4. TALON, TANDA BUKTI DIVIDEN ATAU BUNGA DARI SALAH SATU SURAT DIATAS TADI 5. SURAT KREDIT ATAU SURAT DAGANG
KESIMPULAN DAN SARAN SETIAP INSTANSI/PERUSAHAAN HARUS : 1. MELAKUKAN BACKGROUND CHECK TERHADAP KARYAWAN /PEGAWAINYA 2. PEMEGANG ACCOUNT UTAMA HARUS PIMPINAN TERTINGGI TETAPI ACCOUNT TAMBAHAN DAPAT DIDELEGASIKAN KEPADA PERSONEL YANG DITUNJUK 3. MEMBUAT SOP PERMOHONAN PAS BANDARA
4. WAJIB MELAPORKAN DATA PEGAWAI/KARYAWAN SECARA PERIODIK 3 (TIGA) BULAN SEKALI KEPADA KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
Terima Kasih TERIMA KASIH
