[114] Gurita Politik Dinasti
Tuesday, 12 November 2013 22:43
Pengantar: Kekuasaan yang katanya milik rakyat kini telah dikebiri sedemikian rupa sehingga dimiliki oleh para dinasti penguasa. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebut ada 58 daerah yang dipimpin oleh dinasti. Satu yang menggemparkan bagaimana dinasti Atut mencengkeram Banten. Seperti apa politik dinasti ini berlangsung dan apa konsekuensinya bagi rakyat serta bagaimana pandangan Islam? Fokus mengupasnya berikut ini.
Kalau dibilang semua atas pilihan rakyat, tapi yang bukankah mereka naik ke tampuk kekuasaan atas permainan politik keluarga?
Seandainya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chairi Wardana, tidak ditangkap KPK, mungkin politik dinasti tidak mencuat ke permukaan. Penangkapan Wawan, nama panggilan adik Gubernur Banten itu, menjadi pintu gerbang banyak kalangan untuk mengungkap praktek politik dinasti dalam demokrasi di tanah air. Sepertinya publik dan para pengamat politik baru berani mengkritik keras jaringan politik dinasti belakangan.
Apalagi, suami dari Walikota Tangsel ini tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Penangkapan ini menjadikan publik kian percaya bahwa politik dinasti cenderung menimbulkan penyimpangan kekuasaan. Karenanya penentangan terhadapnya semakin lantang. Usai Wawan menjadi pesakitan KPK, Ratu Atut, sang kakak yang Gubernur Banten, juga tengah cenat cenut diperiksa KPK.
1/5
[114] Gurita Politik Dinasti
Tuesday, 12 November 2013 22:43
Jaringan Gurita
Provinsi Banten memang menjadi contoh nyata kuatnya politik dinasti di alam demokrasi. Separuh dari delapan kota atau kabupaten di provinsi tersebut dikuasai keluarga Chasan Sochib, ayah Ratu Atut, Gubernur Banten sekarang, dalam waktu tujuh tahun. Anak dan suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ini hendak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar untuk pemilu legislatif 2014.
Ada dua lagi anggota keluarga Atut yang mengincar kursi anggota Dewan pada Pemilu 2014. Anak ketiganya, Andiara Aprilia Hikmat, menjadi calon anggota DPD. Lalu, Ade Rossi Chaerunnisa ingin naik “status” dari DPRD Kota Serang ke DPRD Banten. Ade adalah istri Andika.
Selain keluarga intinya, sejumlah kerabat Atut menduduki posisi-posisi strategis di bumi jawara tersebut, antara lain Ratu Tatu Chasanah (adik), menjabat Wakil Bupati Serang; Tubagus Haerul Jaman (adik tiri), Wali Kota Serang; Heryani (ibu tiri), Wakil Bupati Pandeglang; dan Airin Rachmi Diany (adik ipar), Wali Kota Tangerang.
Tapi politik dinasti bukan saja terjadi di tanah jawara. Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi kepala daerah yang terlibat dalam politik kekerabatan atau politik dinasti. Total, ada 58 kepala daerah dan calon kepala daerah yang terlibat dalam politik dinasti.
Beberapa daerah yang teridentifikasi ada di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Ada pula di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.
Mulai dari saudara kandung, anak, ipar, ibu tiri bahkan hingga istri pertama dan kedua dibawa-bawa dalam lingkaran kekuasaan di sejumlah daerah tersebut. Yang unik pada pilkada di Kabupaten Kediri tahun 2010. Bupati petahana Sutrisno yang sudah tidak bisa mencalonkan lagi memajukan dua orang istrinya dalam pilkada. Haryanti, istri pertama, dan Nurlela, istri kedua, bertarung untuk memenangkan pilkada menggantikan suami mereka. ‘Perang’ dua istri
2/5
[114] Gurita Politik Dinasti
Tuesday, 12 November 2013 22:43
ini akhirnya dimenangkan Haryanti, istri pertama. Ia dilantik menggantikan suaminya. Kekuasaan pun lagi-lagi jatuh dalam keluarga Sutrisno.
Pilkada beraroma poligami juga terjadi Di Bone Bolango, Gorontalo, Sulawesi Utara. Bupati inc umbent Ismet Mile , bertarung dalam pilkada melawan istri pertamanya, Ruwaida. Usut punya usut hubungan sang Bupati dengan istri pertamanya kisruh setelah ia menikah lagi. Entah sebagai balas dendam atau unjuk kekuatan, istri pertama pun menantang suami dalam pilkada.
Pertahankan Kekuasaan
Politik model kekerabatan di alam demokrasi sebenarnya sudah dimulai semenjak dalam parpol. Golkar di masa Orde Baru yang diisi oleh putra-putri Soeharto. Tutut, Bambang, Tomi mengisi tampuk jajaran kepengurusan di partai beringin. Bahkan Tutut akhirnya didaulat menjadi menteri sosial di masa akhir jabatan sang ayah.
Parpol lain yang sejak lama bernuansa dinasti adalah PDI-P. Partai berkepala banteng ini dikuasai klan Presiden pertama RI Soekarno. Anak-anak Soekarno menduduki jabatan strategis termasuk ketua umumnya, Megawati. Mendiang suaminya, Taufik Kiemas juga menjadi orang penting bahkan paling berpengaruh di partai tersebut.
Pola sama juga diberlakukan di tubuh Parpol Demokrat. Keluarga SBY menduduki jabatan strategis di parpol itu. Mulai dari istrinya hingga putranya, Ibas. Bahkan Ani Yudhoyono sempat santer digadang-gadang sebagai capres untuk pemilu 2014.
Politik kekerabatan yang dulu dikenal dengan istilah nepotisme pastinya mengundang sejumlah kecaman. Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menyebut politik dinasti adalah kemunafikan. Rezim Soeharto pun ditumbangkan karena tudingan praktek KKN. Tetapi di zaman reformasi parpol dan elite politisi justru mempraktikkan nepotisme.
Sementara itu Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB, politik dinasti bertentangan dengan semangat
3/5
[114] Gurita Politik Dinasti
Tuesday, 12 November 2013 22:43
reformasi. Meski berpolitik adalah hak setiap orang akan tetapi praktik politik dinasti berdampak buruk. Menurutnya ini akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik. Kekuasaan hanya dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.
Tersindir dengan berbagai pemberitaan dan kritik atas praktek politik dinasti, sejumlah petinggi parpol dan pejabat ramai-ramai membela diri. Ketua DPP bidang hukum Partai Demokrat Didi Irawadi menganggap dinasti politik adalah hal wajar untuk menguntungkan sebuah partai politik.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga menegaskan politik dinasti sah saja selama tak membuat partainya terpuruk. "Selama itu baik untuk partai jalani dengan baik. Politik bukan dinasti yang salah. Kalau bukan dinasti tapi melanggar hukum ya sama saja," katanya. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiyakto juga menilai dinasti politik sah saja asal tidak ditempuh dengan cara curang atau rekayasa.
Sementara itu keluarga kepala daerah terpilih yang meneruskan jabatan kerabat atau ayahnya juga membela diri. Putra Bupati Indramayu yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu, Daniel Muttaqien, malah tegas menyatakan keberadaan dinasti politik merupakan pilihan rakyat. ''Ini sistem demokrasi yang kedaulatannya ada di tangan rakyat,'' katanya. Bupati Indramayu saat ini, Anna Sophanah, terpilih menggantikan suaminya Irianto MS Syafiuddin, atau yang biasa disapa Yance.
Jadi siapa sebenarnya yang diperjuangkan oleh demokrasi? Rakyat atau kerabat?
Kalau dibilang semua atas pilihan rakyat, tapi yang bukankah mereka naik ke tampuk kekuasaan atas permainan politik keluarga? Susah bagi orang luar untuk bisa bersaing dengan politisi yang punya link kekerabatan.
Selain itu politik dinasti bukan saja berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi juga demi mempertahankan dan menambah kekayaan keluarga. Kasus penangkapan Wawan dan Akil Mochtar, akhirnya menguak mengguritanya jaringan bisnis keluarga Ratu Atut di Banten. Dengan kekuasaan di tangan, mudah saja bagi Ibu Gubernur dan keluarganya menggarap berbagai proyek-proyek di tanah jawara tersebut. Kekayaan mereka pun meningkat
4/5
[114] Gurita Politik Dinasti
Tuesday, 12 November 2013 22:43
berlipat-lipat. Inilah sebenarnya motif praktek politik dinasti di alam demokrasi. Uang dan kekuasaan. [] Iwan Januar
5/5
