KAK Timor-Leste Aderito Pinto Tilman, S.H., Commissioner
Komisi Anti-Korupsi TL masih balita • Didirikan pada tahun 2010,dengan dilantiknya Komisaris Anti Korupsi yang pertama oleh Parlamen Nasional TL; • Tahun 2010 masa dimana Komisi Melakukan persiapan secara institusi; • Melakukan perekrutan staf di bidang administrasi dan keuangan, investigator serta staf di bidang pendidikan dan pencegahan; • Mempersiapkan pelatihan kepada para staf yang baru direkrut; • Baru melakukan kegiatan investigasi dan sosialisasi dalam bidang pencegahan di tahun 2011;
2
Pokok Presentasi 1. Peta Timor-Leste dan batas wilayah 2. Undang-Undang Nº 8/2009, tentang Pembentukan Komisi Anti Korupsi (visi, misi dan mandat Komisi Anti- Korupsi); 3. Ruang Lingkup KAK; 4. Kewenangan KAK; 5. Pendelegasian wewenang dari pihak Kejaksaan; 6. Kerja sama Internasional; 7. Kerja sama antar institusi di Timor-Leste; 8. Kendala yang dihadapi; 9. Upaya yang dilakukan; 10. Institusi yang berpotensi melakukan korupsi; 11. Kasus penyuapan di perbatasan antar negara
3
Peta Timor-Leste dan batas wilayah (Trough of Timor)
Dili, Timor-Leste Capital
Timor Sea /Timor Gap
Timor-Leste Income: - Oil Revenue : + 90% - Non-oil Revenue: + 10%
4
Undang-Undang Nº 8/2009, tentang Pembentukan Komisi Anti Korupsi • Latar Belakang didirikannya Komisi Anti Korupsi didasarkan pada fenomena bahwa perbuatan korupsi sangat kompleks, dengan dimensi yang luas dan konsekuensi negatif dalam bidang sosial ekonomi yang berdampak pada sumber daya negara hanya dinikmati dan disalahgunakan oleh mereka yang mempunyai jabatan dan kekuasaan; • Tujuan dari Undang-Undang ini untuk memberikan kewenangan khusus serta independen sebagai organ polisi kriminal dalam menjalankan tugasnya; • Sebelumnya masalah korupsi ditangani oleh Ombudsman (PDHJ) Timor-Leste sejak tahun 2006.
5
Visi dan Misi KAK • Visi = Timor-Leste merupakan Negara yang berasaskan demokrasi dan hukum memiliki budaya penolakan yang kuat terhadap korupsi demi kesejahteraan rakyat. • Misi = Memberantas korupsi melalui bidang Pencegahan dan Investigasi.
6
Ruang lingkup Komisi (pasal 3) • Komisi Anti Korupsi (KAK) merupakan sebuah institusi negara yang independen secara teknikal, administratif dan keuangan; • Komisi diberikan kewenangan yang independen, sebagai Organ Polisi Kriminal Espesialis di bidang korupsi; • Sebagai Organ Polisi Kriminal Espesialis, Komisi dalam melakukan tugasnya didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.
7
Wewenang Komisi Anti Korupsi (pasal 5) • Dalam bidang pencegahan kejahatan: • Menghimpun dan meng-analisis informasi tentang penyebab dan pencegahan korupsi; • Meningkatkan kesadaran dengan tujuan untuk membatasi praktek-praktek korupsi; • Menasehati kepada semua institusi publik manapun tentang cara untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi. 8
Selanjutnya… • Melakukan desiminasi informasi tentang tugas dan peranan dari Komisi Anti Korupsi/KAK melalui sektor pendidikan ( SD-PT), NGO, Sektor Swasta, Sektor Publik, Partai Politik, Community Leader, Organisasi Perempuan dan Pemuda, Sektor keagamaan, aparat militer dan kepolisian ditingkat nasional maupun daerah dengan kegiatan seperti: Seminar, Lokakarya, TOT, FGD serta membentuk Pokja Anti Korupsi pada tingkat Universitas, mendirikan kantin kejujuran, lomba cerdas cermat, lomba pidato; • Melakukan monitoring dan inspeksi tergadap penggunaan aset negara, monitoring proyek fisik serta melakukan riset.
9
Dalam Bidang Investigasi Komisi memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi berdasarkan pendelegasian wewenang dari pihak kejaksaan; Melakukan investigasi terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal (292-299) KUHP Menghimpun informasi tentang kriminalitas; Mengidentifikasi orang-orang yang dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana korupsi; Menyelidiki/mengumpulkan barang bukti tentang suatu tindak pidana; 10
Selanjutnya… - Melakukan proses indentifikasi dan melakukan proses penahanan terhadap seseorang; - Mencari dan memeriksa barang bukti; - Melakukan Penyitaan terhadap dokumen yang dijadikan barang bukti - Melakukan pekerjaan intelijen - Melakukan penyadapan telefon terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi; - Melakukan pengujian terhadap materi seperti: buku, dokumen, registrasi, kearsipan dan elemen lainnya; - Meminta keterangan ahli dan uji laboritorium 11
Pendelegasian Wewenang - Pemblokiran rekening bank bagi tersangka; - Pembekuan aset aktif baik yang ada di pihak lain ataupun dalam pengawasan pihak tertentu.
12
Jumlah kasus yang ditangani Komisi • Kasus yang ada bersumber dari Komisi sendiri berdasarkan laporan yang masuk; • Kasus yang didelegasikan oleh pihak Kejaksaan; • Sejak tahun 2011-2016 jumlah kasus yang ditanggani komisi sebanyak 140; • Khusus tahun 2016, dari bulan Januari- Agustus ada 19 Kasus, 15 kasus laporan akhir hasil investigasi sudah di serahkan kepada pihak kejaksaan dan 4 kasus lainnya sedang dalam proses investigasi.; • Pelaku yang terlibat mulai dari pejabat negara hingga pegawai negeri sipil; • Dari jumlah tersebut ada yang sudah diputus oleh pengadilan ada yang sedang dalam proses dakwaan dan ada yang sedang dalam persidangan.
13
Kerjasama Internasional Timor-Leste menjadi anggota INTERPOL sejak bulan Oktober 2002 setelah restorasi Kemerdekaan RDTL; Kerjasamana dengan Interpol diwakili oleh pihak Kejaksaan Agung dan PNTL; Pada tahun 2015, pemerintah membentuk PCIC ( Policia Cientifica de Investigação Criminal) yang sekaligus sebagai focal point Interpol Timor-Leste, KAK juga menjadi keanggotaan didalamnya; Melalui undang-undang No.16/2014, FIU (Financial Information Unit) Timor-Leste, menjadi anggota FIU International dan EGMONT GROUP dalam hal ini kerja sama khusus dalam bidang tukar menukar informasi, pelatihan dan sharing keahlian.
14
Selanjutnya… KAK telah menandatangani MoU dengan MACA Malaysia 2015 dan KPK Indonesia pada tahun 2014 Kerja sama antara Kejaksaan Agung Timor-Leste dengan semua negara anggota CPLP ( Comunidade Pais de Lingua Portuquesa ) dalam hal tukar menukar informasi dan pengembangan kapasitas para jaksa dan institusi yang memiliki kegiatan semacamnya termasuk KAK; Kerjasama antar lembaga Anti Korupsi CPLP; Menjadi States parties UNCAC 15
Kerja sama antar Institusi di TL • KAK memiliki kerja sama yang erat dengan pihak Kejaksaan Agung Timor-Leste; • KAK memiliki kerja sama dengan Ombudsman Timor-Leste; • KAK memiliki kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Timor-Leste; • KAK memiliki kerja-sama dengan Public Service Commission Timor-Leste. 16
Kendala Penegak Hukum Timor-Leste dalam menanggani kasus korupsi lintas negara. • Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi sektor koorporasi/swasta; • Belum adanya undang-undang tentang pelaporan harta kekayaan oleh pejabat penyelenggara negara. • Belum adanya undang-undang tentang memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat penyelenggara negara.
17
Selanjutnya… • Lambatnya tanggapan dari lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dari negara kedua atau ketiga dalam kaitannya dengan mutual legal assistant pada kasus korupsi lintas negara; • Timor-Leste mengalami kendala dalam beberapa kasus yang melibatkan warga negara asing dari negara Singapura, Portugal dan Amerika Serikat, KAK dan Kejaksaan Agung kesulitan dalam melakukan proses hukum; • Timor-Leste hingga saat ini belum memiliki undang-undang tentang Extradisi dan karenanya belum adanya perjanjian extradisi yang dilakukan Timor-Leste dengan negara lain.
18
Upaya yang dilakukan • KAK bersama pihak Kejaksaan Agung Timor-Leste telah menyampaikan draft undang-undang anti- korupsi kepada Parlamen Nasional lewat Komisi A yang membidangi masalah konstitusi, hukum, administrasi negara, otonomi daerah dan anti-korupsi untuk diagendakan untuk segera dibahas; • Melakukan kerja-sama dengan institusi penegak hukum negara anggota CPLP dalam hal tukar-menukar informasi dan capacity building. 19
Selanjutnya… • Mendorong Pemerintah dan Parlamen Nasional Timor-Leste untuk memberikan prioritas kepada beberapa kebutuhan akan undangundang yang bisa membantu instituisi penegak hukum dalam melakukan tugasnya; • Undang-undang extradisi juga menjadi prioritas untuk dibuat; • Undang-Unadang tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara; • Melakukan amandemen terhadap KUHP dan KUHAP Timor-Leste tentang beberapa materi yang perlu diperbaiki dan ditambahkan (memasukan asas pembutian terbalik dalam kasus korupsi dan menkriminalisasi pihak kontraktor yang mekukan tindak pidana dalam bidang konstruksi.
20
Institusi yang berpotensi terhadap korupsi • • • • • • •
Lembaga Bea dan Cukai/Customs Kantor Perpajakan; Lembaga Procurement; Kementerian Pekerjaan Umum; ADN; Institusi Kepolisian; Kementerian Kehakiman, kantor pencatatan sipil dan notaris; • Kementerian sumber daya alam dan perminyakan
21
Kasus penyuapan di lintas batas antar negara. • Dalam konteks Timor-Leste, aparat kepolisian sulit untuk mengontrol karena selain pos lintas resmi, masih ada jalur ilegal yang dilalui oleh masyarakat dari TL maupun dari Indonesia; • Pihak kejaksaan belum ada kasus kongkrit yang dibawa ke meja hijau; • Ada beberapa pegawai customs dan oknum PNTL yang terlibat kasus penyuapan diberikan sanksi administratif seperti pemecatan dan ada yang dilakukan mutasi pekerjaan. 22
Terima kasih
23
