KAJIAN Tentang KESENJANGAN. antara UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Kajian tentang Kesenjangan antara United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

National Legal Reform Program

KAJIAN Tentang

KESENJANGAN antara UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

KAJIAN TENTANG KESENJANGAN ANTARA UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (UNTOC GAP ANALYSIS)

KAJIAN TENTANG KESENJANGAN ANTARA UNITED NATIONS CONVENTIONS AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

U NTOC G A P A NA LYS I S

Penyusun: I Wayan Parthiana, S.H., M.H. Dr. Ramelan, S.H., M.H. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

ii

Penerbit: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, Indonesia Telepon +62-21 526-7055 Faksimil +62-21 526-7055 Penerbitan ini didukung oleh The Netherlands Indonesia National Legal Reform Program (NLRP) Cetakan Pertama, 2010 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang ISBN : 978-602-98660-0-1

DAFTAR ISI Kata Pengantar.........................................................................................v Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan............. vii

Bab II

Pendahuluan............................................................................1 1.

Berlakunya UNTOC di dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. 3

2.

Sistematika dan Substansi UNTOC.................................................. 4

3.

Dampak UNTOC terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indonesia............................................................................................7

4.

Relevansi Pengkajian atas Kesenjangan Peraturan PerundangUndangan Indonesia terhadap UNTOC........................................... 8

5.

Metoda Pengkajian........................................................................... 9


Bab I

Kesenjangan antara UNTOC dengan Peraturan PerundangUndangan Indonesia.............................................................. 11 1.

Pernyataan Tujuan (Pasal 1)............................................................12

2.

Pemakaian Istilah (Pasal 2).............................................................14

3.

Ruang Lingkup Pemberlakuan (Pasal 3).........................................14

4.

Perlindungan Kedaulatan (Pasal 4).................................................15

5.

Kriminalisasi atas Partisipasi dalam Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi (Pasal 5)........................................................16

6.

Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak Pidana (Pasal 6)......... 17

7.

Upaya Memberantas Pencucian Uang (Pasal 7)............................. 17

8.

Kriminalisasi Korupsi (Pasal 8).......................................................19

9.

Tindakan Menentang Korupsi (Pasal 9)..........................................19

10.

Tanggung Jawab Badan Hukum (Pasal 10)................................... 20

11.

Penuntutan, Peradilan dan Saksi (Pasal 11)....................................21

12.

Perampasan dan Penyitaan (Pasal 12)........................................... 23

13.

Kerjasama Internasional Untuk Tujuan Perampasan (Pasal 13).. 26

iii


iv

14.

Penyerahan Harta Hasil Tindak Pidana atau Kekayaan yang Disita (Pasal 14)...................................................................... 26

15.

Yurisdiksi (Pasal 15)........................................................................ 28

16.

Ekstradisi (Pasal 16)....................................................................... 30

17.

Pemindahan Narapidana (Pasal 17)............................................... 32

18.

Bantuan Hukum Timbal Balik (Pasal 18)....................................... 33

19.

Penyelidikan Bersama (Pasal 19)................................................... 35

20.

Teknik Penyelidikan Khusus (Pasal 20)......................................... 36

21.

Pemindahan Proses Pidana (Pasal 21)............................................37

22.

Penyusunan Data Tindak Pidana (Pasal 22)...................................37

23.

Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan (Pasal 23).................... 38

24.

Perlindungan Saksi (Pasal 24)........................................................ 39

25.

Bantuan Terhadap dan Perlindungan Korban (Pasal 25).............. 40

26.

Tindakan untuk Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Pasal 26).............................................................41

27.

Kerjasama Penegakan Hukum (Pasal 27)...................................... 42

28.

Pengumpulan, Pertukaran dan Analisis Informasi tentang Sifat Tindak Pidana Terorganisasi (Pasal 28)........................................ 43

29.

Pelatihan dan Bantuan Teknis (Pasal 29)...................................... 44

30.

Tindakan Lain: Pelaksanaan Konvensi Melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis (Pasal 30)....................................... 44

31.

Pencegahan (Pasal 31).................................................................... 44

Bab III

Beberapa Temuan dan Rekomendasi..................................... 45

Bab IV

Matriks Kesenjangan antara UNTOC dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ...........................................55

KATA PENGANTAR

Untuk merintis hal tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan National Legal Reform Program (NLRP), sebuah lembaga yang didanai oleh Pemerintah Belanda dan diadministrasikan melalui Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memajukan lembaga-lembaga hukum dan masyarakat sipil, telah melakukan serangkaian kegiatan pengkajian dengan topik UNTOC Gap Analysis, yang membahas berbagai aspek kesenjangan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Kajian tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis pendekatan dari aspek hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum internasional publik, yang dilakukan bersama-sama oleh Dr. Surastini Fitriasih, Dr. Ramelan, dan I Wayan Parthiana, MH dengan dukungan teknis dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan NLRP. Kegiatan ilmiah tersebut berlangsung sejak 29 April 2010 sampai 20 Agustus 2010. Hasil kajian telah direview ahli hukum internasional (Belanda). Kementerian Hukum dan HAM – NLRP mempublikasikannya dengan maksud agar dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkannya. Sebagaimana dipahami, kebijakan hukum meratifikasi konvensi internasional mengandung konsekuensi bahwa secara yuridis formal konvensi tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu selain mempertimbangkan berbagai tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah (misalnya pendanaan, pembentukan struktur organisasi berupa badan, dewan, dan lain-lain) berdasarkan konvensi tersebut, hal yang tidak kalah penting untuk dipikirkan adalah sejauhmana konvensi yang telah diratifikasi bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Analisis kesenjangan antara UNTOC dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia menghasilkan tidak kurang dari 17 (tujuhbelas) temuan (kesenjangan), yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dan menindaklanjutinya. Sebagai contoh hasil kajian menemukan bahwa UNTOC sudah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, namun KUHP ataupun undang-undang pidana nasional Indonesia sama sekali tidak ada satupun yang dapat dipadankan dengan istilah “kejahatan (transnasional) terorganisasi”, sehingga dapat dipandang sebagai jenis kejahatan baru dalam hukum pidana nasional Indonesia, walaupun kejahatan dimaksud sudah banyak terjadi bahkan sudah menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Indonesia. Ini berarti bahwa istilah “kejahatan transnasional terorganisasi” (transnational organized crime) - ditambah dengan 10 istilah lain yang diintroduksi oleh UNTOC - merupakan hal baru yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para penegak hukum, khususnya dan pemerhati hukum pidana Indonesia pada umumnya.

Kata Pengantar


Kajian yang membahas kesenjangan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan sebuah konvensi internasional yang telah diratifikasi, baik dengan undangundang maupun keputusan presiden, merupakan hal yang baru dan cukup penting bagi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

v

Hasil analisis tersebut juga menemukan bahwa dengan berlakunya UNTOC menimbulkan persoalan terhadap ruang lingkup berlakunya hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – 9 KUHP, yang secara limitatif menentukan jenis-jenis tindak pidananya. Dengan demikian Tim mempertanyakan, apakah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP tersebut masih sesuai dengan UNTOC atau sudah ketinggalan zaman?


Dengan berlakunya UNTOC di dalam sistem hukum nasional Indonesia tidaklah berarti penerapan berbagai pasal-pasal Konvensi tersebut dengan mudah dapat dijalankan, setidak-tidaknya para penegak hukum memerlukan waktu untuk mempelajari dan memahaminya sehingga benar-benar dapat dilaksanakan, dengan penerapan yang tidak melanggar prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana yang jauh sebelumnya sudah berlaku.

vi

Model analisis kesenjangan (gap analysis) seperti yang dirintis oleh Ditjen PP bersama NLRP mungkin patut dikembangkan dalam berbagai konvensi internasional lainnya. Seharusnya kajian tersebut dilakukan oleh para ahli hukum secara komprehensif sebelum (Delegasi Republik) Indonesia menyatakan persetujuannya, sehingga dapat dicermati bagian-bagian mana dari substansi konvensi tersebut kemungkinan mengandung benturan norma (conflicting norms) dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Semoga hasil analisis UNTOC bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang direncanakan akan disampaikan Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun ini (2011). Jakarta, 5 Januari 2011 Tim Kajian

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya Kajian tentang Kesenjangan antara Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC Gap Analysis) yang merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan National Legal Reform Program (NLRP) Belanda dapat diselesaikan. Dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut melibatkan tenaga ahli, yakni Dr. Ramelan, S.H., M.H., Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., I Wayan Parthiana, S.H., M.H., dan Ms. Marjorie Bonn (tenaga ahli dari Belanda) serta masukan dari Kementerian-kementerian terkait. Kajian ini merupakan kajian hukum normatif atau kajian hukum doktrinal yang bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan atau aturan dan norma yang ada di dalam UNTOC terdapat kesenjangan atau apakah sudah di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil pengkajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan arahan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka menyusun undang-undang baru dalam bidang yang berkaitan dengan substansi UNTOC. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, juga kepada pihak National Legal Reform Program (NLRP) yang telah memfasilitasi kegiatan dimaksud sehingga kajian tersebut dapat selesai. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan hasil kerja dari Tim Kajian tentang Kesenjangan

Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan


SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

vii

antara Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC Gap Analysis). Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin… Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 22 Desember 2010 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


DR. WAHIDUDDIN ADAMS, S.H.,M.A

viii

Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

BAB

I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

BERLAKUNYA UNTOC DI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Majelis Umum PBB telah memprakarsai penyelenggaraan Konperensi Internasional tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot dan melelahkan, negara-negara peserta Konperensi berhasil menyepakati United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Sesuai dengan Pasal 36 ayat 1, UNTOC terbuka bagi semua negara untuk penandatanganan dari tanggal 12 – 15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar PBB di New York hingga tanggal 12 Desember 2002. Perlu diketahui, bahwa penandatanganan ini barulah tahap penerimaan dan persetujuan atas naskah perjanjian oleh wakil-wakil dari negara-negara yang menghadiri konperensi, sebagai naskah yang final dan otentik. Namun, sampai tahap penandatanganan ini, UNTOC belum berlaku atau belum mengikat sebagai hukum internasional positif. Untuk dapat berlaku atau mengikat sebagai hukum internasional positif, berdasarkan Pasal 36 ayat 3, negara-negara diberi kesempatan untuk menyatakan persetujuannya untuk terikat pada (consent to be bound by) Konvensi dengan cara melakukan peratifikasian (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval) atau aksesi (accession). Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1, Konvensi ini akan mulai berlaku (entry into force) pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi (ratification), penerimaan (acceptance), persetujuan (approval) atau aksesi (accession) yang keempat puluh. Dengan telah dipenuhinya ketentuan Pasal 38 ayat 1 maka kini UNTOC sudah berlaku sebagai hukum internasional positif. Akan tetapi, sesuai dengan salah satu prinsip hukum perjanjian (internasional), yakni pacta tertiis nec nosent nec prosunt, UNTOC hanya berlaku dan mengikat terhadap negara-negara yang sudah menyatakan persetujuannya untuk terikat, baik hal itu dilakukan dengan peratifikasian, penerimaan, persetujuan, ataupun pengaksesian. Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional yang sering menghadapi kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi yang terus berkembang dengan segala akibatnya, juga telah meratifikasi Konvensi ini dan selanjutnya memberlakukan (mengesahkan dan mengundangkan) ke dalam hukum nasionalnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi) pada tanggal 12 Januari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960). Dengan demikian, maka semenjak itu, UNTOC secara yuridis formal Pendahuluan


1.

3

telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka Konvensi dimaksud perlu ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yaitu dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur di dalam Konvensi yang telah diterima dan disahkan. Asas-asas hukum pidana internasional yang baru, sebagaimana dimuat dalam Konvensi, akan membuka wawasan baru dalam perkembangan penerapan hukum pidana nasional.

2.

SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI UNTOC


Berbeda dengan perjanjian internasional pada umumnya ataupun perjanjian tentang kejahatan internasional pada khususnya yang memiliki sistematika yang sudah baku, yakni, terdiri dari preambul (preamble) yang berisi dasardasar pertimbangan dan maksud serta tujuan mengapa perjanjian itu dibuat, kemudian berlanjut dengan batang tubuh yang memuat substansinya yang terbagi menjadi bab-bab dan bab-bab ini terdiri dari satu atau lebih pasal, sebaliknya UNTOC sama sekali tidak memuat preambul ataupun pembagian atas batang tubuhnya menjadi bab-bab melainkan langsung dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal (dari pasal yang paling awal sampai yang paling akhir). Oleh karena itu, untuk menelaah substansinya secara lebih mendalam, tidak ada jalan lain selain dengan mengikuti urutan pasal-pasalnya. Namun demikian, penguasaan dan pemahaman secara utuh dan terpadu atas UNTOC itu sendiri merupakan suatu keharusan sebab antara pasal yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan di dalam keseluruhannya itulah terkandung maksud dan tujuan dari Konvensi ini.

4

Secara keseluruhan, substansi UNTOC secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yakni: a.

Kaidah hukum materiil-substansial yakni tentang kejahatan itu sendiri sebagaimana dapat dijumpai dalam Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23, tentang yurisdiksi (Pasal 15) maupun hal-hal yang terkait dengan itu, antara lain tentang istilah-istilah yang digunakan (Pasal 2), ruang lingkup berlakunya Konvensi (Pasal 3), prinsip perlindungan dan penghormatan atas kedaulatan negara-negara peserta atau pihak pada Konvensi (Pasal 4);

b.

Kaidah hukum formal-prosedural, yakni, tentang masalah-masalah prosedural penanganan perkara, yang meliputi kerjasama internasional antara negara-negara peserta Konvensi, seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), dan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang disebut juga dengan bantuan hukum timbal balik (Pasal 18) ataupun pasal-pasal lainnya yang berkenaan dengan kerjasama internasional.

Perlu ditegaskan disini, bahwa pembedaan ini bukanlah sesuatu yang bersifat hitam dan putih sebab di dalam kaidah hukum formal-prosedural itupun Pendahuluan

terdapat hal-hal yang bersifat materiil-substansial, atau ada pasal-pasal yang substansinya merupakan area abu-abu (grey area). Pembedaan ini sekadar untuk memudahkan dalam penelaahannya saja.

a.

Perlindungan kedaulatan negara sesuai dengan hak eksklusif suatu negara yang ditentukan dalam Pasal 4 Konvensi yaitu Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsipprinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara lain. Konvensi juga tidak memberikan hak kepada suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk menerapkan yurisdiksi dan melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya dimiliki oleh pejabat berwenang Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

b.

Pertanggungjawaban badan hukum bukan hanya pidana saja tetapi juga meliputi tanggungjawab menurut hukum perdata dan hukum administrasi. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi hukum pidana tetapi juga sanksi yang bersifat pelarangan termasuk sanksi moneter (Pasal 10).

c.

Tenggang waktu daluwarsa ditentukan lebih panjang dan ditentukan lebih panjang lagi bila tersangka menghindari pelaksanaan proses peradilan (Pasal 11).

d.

Perluasan yurisdiksi kriminal dengan menerapkan asa extra-territorial jurisdiction, perluasan asas teritorial yang ditentukan dalam Pasal 15: 1)

Hukum pidana nasional memiliki yurisdiksi atas setiap tindak pidana jika: 

tindak pidana dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut;



tindak pidana dilakukan oleh warga negara dari Negara Pihak yang bersangkutan atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah negara yang bersangkutan atau;



tindak pidananya adalah satu dari tindak pidana yang ditetapkan Pasal 5 Ayat (1) dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana serius dalam wilayahnya;



tindak pidananya adalah satu dari tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 6 Ayat (1) (b) (ii) Konvensi yang dilakukan di luar wilayah dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana dalam wilayahnya. Pendahuluan


Konvensi memuat asas-asas hukum pidana sejalan dengan perkembangan asas-asas hukum internasional yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan hukum nasional, yaitu:

5

2)

memberlakukan yurisdiksi hukum nasionalnya atas tindak pidana yang diatur dalam Konvensi ketika tersangka berada di wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi atas orang tersebut dengan alasan semata-mata bahwa ia adalah warganegaranya.

3)

memberlakukan yurisdiksi hukum nasionalnya ketika tersangka berada dalam wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi atas orang tersebut.


Dari sisi lain, Konvensi ini dapat pula dipandang sebagai pengintegrasian dari empat substansi besar yang masing-masing sudah lazim diatur di dalam perjanjian-perjanjian internasional tersendiri. Keempatnya itu adalah, tentang kejahatan atau tindak pidana itu sendiri (Pasal 5, 6, 8, 9 dan 23), tentang ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), kerjasama timbal balik dalam masalah pidana atau bantuan hukum timbal balik (Pasal 18). Bahkan, aturan tentang ekstradisi (Pasal 16 ayat 1 - 17) dan bantuan hukum timbal balik (Pasal 18 ayat 1 – 30) dapat dipandang sebagai pemadatan atau pemampatan dari masing-masing pranata hukum tersebut. Selain dari keempat bidang tersebut, di dalam beberapa pasal lainnya juga terkandung tentang masalah-masalah yang lebih bersifat teknis-operasional yang juga dapat diatur dan dirumuskan dalam suatu perjanjian kerjasama dalam tingkatan yang self-executing, seperti kerjasama antara aparataparat penegak hukum (Pasal 26), kerjasama penegakan hukum (Pasal 27), pengumpulan, pertukaran dan analisis informasi tentang sifat tindak pidana terorganisasi (Pasal 28). Bahkan ada pula ketentuannya yang secara langsung dapat dilaksanakan pada tataran domestik negara-negara peserta/pihak ataupun pada tataran internasional melalui kerjasama antara aparat penegak hukum, seperti tentang pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 29).

6

Tentu saja dalam Konvensi ini, sebagaimana konvensi pada umumnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah baku dan lazim, walaupun tidak persis sama antara yang satu dengan lainnya. Ketentuan-ketentuan itu antara lain adalah, tentang konperensi para pihak pada Konvensi (Pasal 32), sekretariat (Pasal 33), pelaksanaan Konvensi (Pasal 34), penyelesaian sengketa (Pasal 35), penandatanganan, peratifikasian, penerimaan, persetujuan dan aksesi (Pasal 36), hubungan konvensi dengan protokol (Pasal 37), pemberlakuan (Pasal 38), amendemen (Pasal 39), penarikan diri (Pasal 40), penyimpanan dan bahasa (Pasal 41). Dengan menetapkan tindak pidana serius (serious crime) sebagai tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat (Pasal 2 huruf b) maka setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya sama dengan atau lebih berat dari batas tersebut, sepanjang tergolong sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi maka akan terliput di dalamnya, termasuk tindak pidana yang secara tegas diatur di dalam Pasal 5, 6, 8 dan 23 UNTOC. Dalam hukum pidana nasional Indonesia, tidak pernah ada sebutan khusus Tindak Pidana Serius. Selama ini hanya secara implisit saja tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas dikategorikan

Pendahuluan

Pada lain pihak, substansi Konvensi sebagaimana dapat dijumpai di dalam beberapa pasalnya, ada yang membebani kewajiban untuk mengambil tindakan kepada negara-negara pesertanya (Each State Party shall ………), antara lain seperti dapat dijumpai dalam pasal-pasal yang berisi kaidahkaidah hukum materiil-substansial (Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 8 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1). Ketentuan yang bernada perintah (mewajibkan) yang sifatnya imperatif ini, mau tidak mau haruslah dilaksanakan oleh negara-negara peserta atau pihak pada UNTOC. Ada pula ketentuannya yang berisi kewajiban untuk mempertimbangkan (States Parties /Each State Party shall consider ………) antara lain terdapat dalam Pasal 16 ayat 2, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 26 ayat 2, dan Pasal 28). Walaupun kewajiban ini juga bernada sebagai perintah, namun putusan akhir dari kewajiban untuk pertimbangan itu sepenuhnya terletak pada negara-negara peserta yang bersangkutan sebab kewajiban yang dibebankan itu hanya terbatas untuk mempertimbangkan saja. Selain itu, ada ketentuan yang sifatnya sepenuhnya fakultatif (Each State Party may ………). Oleh karena sifatnya yang fakultatif maka pelaksanaannya tentulah sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. Hal ini antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 14 ayat 3, Pasal 17, Pasal 18 ayat 16, dan Pasal 22.

3.

DAMPAK UNTOC TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA UNTOC yang kini sudah menjadi bagian dari dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional Indonesia, secara yuridis formal sejajar kedudukannya dengan undang-undang nasional Indonesia yang lain pada umumnya, undangundang pidana pada khususnya. Sebagai hukum yang berasal dari luar yang substansinya tidak dibuat oleh institusi pembuat undang-undang (Presiden dan DPR) melainkan hanya disetujui saja, tidak akan dapat dielakkan lagi dampaknya terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang lainnya yang sudah ada dan lebih dahulu berlaku sebagai hukum positif. Apa dan bagaimana saja dampaknya itu? UNTOC sebagai sebuah konvensi dalam ruang lingkup hukum pidana internasional, sebenarnya dampaknya terhadap hukum pidana nasional Indonesia, sama saja seperti dampak dari konvensi-konvensi lainnya dalam bidang hukum pidana internasional, terhadap hukum atau undangundang pidana nasional Indonesia. Dampak tersebut akan cukup besar terjadinya terutama yang berkenaan dengan ketentuan UNTOC yang bersifat imperatif. Sedangkan ketentuan UNTOC yang bersifat fakultatif, dampaknya itu relatif kecil. Namun, meskipun kecil, tetap harus diberikan Pendahuluan


sebagai tindak pidana serius. Namun karena merupakan poros dari tindak pidana yang lain yang tentu saja sudah ada pengaturannya di dalam hukum pidana nasional Indonesia, maka keberadaan dari tindak pidana serius ini merupakan kaidah hukum pidana baru yang membungkus banyak macam tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

7

perhatian yang sungguh-sungguh karena bersentuhan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan ketentuan UNTOC tersebut. Untuk menyelesaikan dampak ini, maka Indonesia harus mentransformasikan substansinya ke dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya. Secara sistematika, pentransformasian itu dapat disistematikakan sebagai berikut: Pertama; ada ketentuan UNTOC yang baru sama sekali dan tidak ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia harus membuat undang-undangnya yang baru. Hal ini terutama berkenaan dengan substansi yang berupa kaidah hukum pidana materiilsubstansial, seperti tentang kejahatan atau tindak pidana yang ditegaskan di dalam salah satu atau beberapa pasalnya.


Kedua; ada ketentuan UNTOC yang sudah ada padanan atau pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia. Jika demikian halnya, maka ada kemungkinan ketentuan UNTOC lebih lengkap atau lebih sempurna pengaturannya. Dalam hal ini, Indonesia haruslah menyesuaikan atau menyelaraskan ketentuan undang-undang nasionalnya dengan ketentuan UNTOC. Jika ketidak-sesuaian atau ketidak-selarasan itu sedemikian besarnya, Indonesia harus mengubah undang-undangnya tersebut bahkan harus membuat undang-undang baru yang substansinya sesuai/selaras dengan UNTOC untuk menggantikan undang-undang yang lama itu. Ketiga; sebaliknya jika pengaturan substansinya di dalam hukum atau undang-undang nasional justru sudah lebih lengkap sedangkan di dalam UNTOC justru tidak ada pengaturannya, hal ini tentulah sangat positif dan bisa dipertahankan terus. Bila perlu, diusulkan supaya ketentuan tersebut dimasukkan menjadi ketentuan UNTOC dengan melakukan pengamendemenannya.

8

4.

RELEVANSI PENGKAJIAN ATAS KESENJANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA TERHADAP UNTOC Atas dasar apa yang telah dipaparkan di atas, kiranya sangat relevan untuk dikaji secara lebih mendalam tentang sejauhmanakah terjadinya kesenjangan antara hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia berkenaan dengan masuk dan berlakunya UNTOC ke dalam sistem hukum nasional Indonesia serta dampak-dampaknya terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Dengan pengkajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran baik secara umum ataupun secara lebih rinci tentang kekurangan ataupun kelebihan dari hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia terhadap UNTOC. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa setiap konvensi internasional pada umumnya, konvensi tentang kejahatan internasional pada khususnya, secara umum merupakan sesuatu hal yang baru ataupun kalau bukan merupakan

Pendahuluan

Hasil pengkajian atas kesenjangan ini, selanjutnya akan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka membuat undang-undang baru dalam bidang yang berkenaan dengan substansi UNTOC ataupun demi penyempurnaan peraturan perundang-undang lain yang ada kaitannya. Semua itu dalam rangka pentransformasian UNTOC ke dalam hukum nasional Indonesia. Pada akhirnya, walaupun bukan yang terakhir, akan terhindarkan atau terkurangi adanya ketentuan-ketentuan dalam UNTOC yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait. Demikian pula akan terhindarkan kekosongan hukum yang terjadi sebagai akibat dari masih adanya kesenjangan tersebut. Secara ideal, diharapkan terwujud adanya keharmonisan antara keduanya.

5.

METODA PENGKAJIAN Kajian yang dilakukan ini merupakan kajian hukum normatif atau kajian hukum doktrinal, karena sumber data yang dikaji adalah data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan utamanya adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk peraturan perundang-undangan Indonesia, lebih dikhususkan pada tingkatan UU dan Peraturan Pemerintah. Ketentuan atau aturan dan norma yang ada di dalam UNTOC dijadikan acuan untuk melihat apakah sudah diimplementasikan dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Apabila sudah ada ketentuan serupa, lebih jauh dilihat pula apakah sudah sepenuhnya mengakomodasi norma yang diamanatkan dalam ketentuan UNTOC. Jadi bila dilihat dari perspektif tujuannya penelitian hukum normative ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Hal yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional Indonesia sinkron dengan ketentuan dalam UNTOC. Penelitian sinkronisasi ini di samping mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan yang relevan dengan ketentuan UNTOC, juga dapat mengungkapkan kelemahan dan kelebihan yang ada pada perundangundangan Indonesia yang terkait materi yang diatur dalam UNTOC. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan rekomendasi terhadap perundangundangan tersebut. Oleh karena pengkajian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

Pendahuluan


hal yang baru, namun banyak ataupun sedikit, mengandung unsur-unsur baru yang kadang-kadang tidak atau belum diatur di dalam hukum nasional. Ataupun jika sudah diatur, ternyata masih mengandung kekurangan setelah diperbandingkan dengan ketentuan Konvensi. Inilah yang pada umumnya merupakan kesenjangan yang sering dapat dijumpai antara hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara-negara dengan konvensi pada umumnya, tidak terkecuali dengan hukum nasional Indonesia dalam hubungannya dengan UNTOC.

9

tertentu, maka pendekatannya adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Dalam hal ini isu hukum yang menjadi obyek kajian adalah kejahatan transnasional yang terorganisasi.


Untuk memudahkan pengkajian, digunakan metode matriks yakni dengan menempatkan secara sejajar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dikaji di dalam masing-masing kolom yang berbeda sehingga akan lebih jelas tampak tampilannya. Dalam pengkajian ini, instrumen hukum yang dijadikan sebagai fokus atau titik sentral adalah UNTOC itu sendiri. Oleh karena itu, UNTOC ditempatkan di dalam kolom pertama, dengan rumusan yang lengkap sesuai dengan urutan pasal-pasalnya. Pada kolom kedua, ditempatkan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia -khususnya pasal-pasalnya- yang ada hubungannya dengan pasalpasal UNTOC dalam kolom pertama. Dengan menyejajarkan penempatannya dalam masing-masing kolom, akan lebih mudah untuk membandingkannya dalam rangka menemukan kelebihan ataupun kekurangan yang satu dari yang lain. Sebagai hukum yang berasal dari luar dan merupakan hasil kesepakatan dari negara-negara yang menjadi pihak/pesertanya, UNTOC mengandung kaidahkaidah atau nilai-nilai hukum baru yang dalam beberapa hal tidak terdapat di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia. Ataupun jika sudah ada pengaturannya, boleh jadi terdapat perbedaan antara keduanya. Atau sebaliknya, suatu substansi ternyata sudah ada pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan nasional tetapi ternyata tidak ada di dalam UNTOC. Dalam hal ini, justru peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan langkah yang lebih maju ketimbang UNTOC, meskipun dalam kenyataan, masalah seperti ini secara kuantitatif tidaklah banyak. Juga ada kemungkinan, keduanya mengandung kekurangan, tegasnya, sama-sama tidak mengatur tentang suatu hal yang seharusnya diatur. Pengkajian atau penganalisisan ini ditempatkan dalam kolom ketiga, sehingga akan lebih tampak permasalahannya.

10

Namun karena hukum merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan yang keseluruhannya merupakan suatu keterpaduan yang utuh, maka ada kemungkinan terdapat aspek-aspek lain yang terkait yang perlu dipertimbangkan. Aspek-aspek lain ini dapat dikatakan meliputi segala macam, baik peraturan perundang-undangan ataupun masalah-masalah lain yang lebih bersifat teknis-operasional. Aspek-aspek lain ini diberikan tempat dalam kolom keempat, untuk menunjukkan keterkaitannya dengan pengkajian atau penganalisisan dalam kolom ketiga. Akhirnya pada kolom kelima, dapat dikemukakan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian tersebut. Rekomendasi itu dapat berupa, langkah apa yang seharusnya ditempuh atau dilakukan. Misalnya, apakah perlu dibuat undangundang baru tentang apa yang diatur dalam UNTOC, apakah ketentuan tertentu dari UNTOC harus diadopsi untuk menggantikan ketentuan yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan harus diamendemen atau direvisi untuk disesuaikan dengan ketentuan UNTOC dan sebagainya. Pendahuluan

BAB

II KESENJANGAN ANTARA UNTOC DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

1.

PERNYATAAN TUJUAN (PASAL 1)

1.1.

Pendekatan UNTOC Pasal 1 Konvensi menegaskan tujuan yang hendak dicapai, yakni, memajukan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif. Penegasan dalam Pasal 1 Konvensi ini, dapat dipandang sebagai tujuan dari konvensi-konvensi tentang kejahatan atau tindak pidana internasional pada umumnya. Hal ini disebabkan karena tindak pidana internasional atau transnasional bagaimanapun juga melibatkan sekurang-kurangnya dua negara, yang pencegahan ataupun pemberantasannya akan lebih efektif jika dilakukan melalui suatu kerjasama (internasional) dibandingkan dengan bila masing-masing negara melakukan pencegahan dan pemberantasannya secara sendiri-sendiri.

1.2.

Masalah Pokok yang Dihadapi Indonesia Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (archipelagic state) yang secara geografis sangat strategis karena terletak antara dua benua dan dua samudera yang cukup ramai lalu lintas pelayaran maupun penerbangannya, juga sangat strategis bagi para pelaku dari pelbagai macam kejahatan internasional/ transnasional, termasuk pelaku kejahatan transnasional terorganisasi. Mereka bisa bekerjasama dengan sesama rekannya yang berada di negara lain, apakah kejahatan itu dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, apakah korbannya terjadi di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonsia, ataukah kombinasi antara semuanya. Bentuk dan jenis kejahatannyapun semakin canggih, terutama karena ditunjang oleh sarana teknologi yang mutakhir. Sebagai akibatnya, korbannyapun baik berupa orang ataupun harta benda, cukup banyak berjatuhan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional, harus berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional seperti kejahatan transnasional terorganisasi, baik secara tersendiri, ataupun dengan melalui kerjasama internasional.

1. 3.

Langkah Hukum yang Ditempuh Indonesia Demi mewujudkan kerjasama tersebut, Indonesia dalam perundangundangan pidana nasionalnya, belakangan ini hampir selalu mencantumkan di dalam salah satu butir konsideransnya tentang dimensi internasional dari tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang yang bersangkutan. Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


KESENJANGAN ANTARA UNTOC DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

13

Demikian pula dalam Penjelasan, secara tegas ataupun tersimpul, dinyatakan tentang perlunya kerjasama internasional dalam pencegahan ataupun pemberantasannya. Ini menunjukkan, bahwa hukum nasional Indonesia tidaklah seperti katak dalam tempurung, melainkan sudah membuka pintu dan jendela untuk memandang ke luar, bahwa dibutuhkan kerjasama (antara negara-negara) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana internasional/transnasional. Masih dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, Indonesiapun telah mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral ataupun multilateral sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana internasional/ transnasional, seperti perjanjian tentang ekstradisi, perjanjian tentang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana. Demikian pula keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia dalam INTERPOL ataupun ASEANAPOL ataupun kerjasama kepolisian di wilayah-wilayah perbatasan.


Hanya saja berkenaan dengan kejahatan atau tindak pidana transnasional terorganisasi sebagaimana diatur dalam UNTOC, hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang pidana positif (nasional) yang secara khusus mengaturnya. Akibatnya, semua langkah kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana internasional/transnasional yang telah ditempuh oleh Indonesia tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap kejahatan atau tindak pidana transnasional terorganisasi.

14

2.

PEMAKAIAN ISTILAH (PASAL 2) Pasal 2 Konvensi mengenalkan 10 (sepuluh) macam istilah disertai dengan pengertiannya masing-masing. Sebagian dari istilah tersebut ada yang sudah dikenal di dalam hukum pidana nasional Indonesia, seperti, kekayaan, pembekuan atau penyitaan, dan perampasan. Istilah-istilah dalam Pasal 2 UNTOC tersebut boleh jadi mengandung makna yang sama atau hampir sama ataupun berbeda dengan yang terdapat di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Sebagian lagi merupakan istilah yang relatif baru atau asing yang belum dikenal atau belum familiar di dalam hukum pidana nasional Indonesia, seperti, kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, tindak pidana serius, kelompok terstruktur, dan pengiriman terkendali. Adanya pelbagai macam istilah dengan makna yang sama, hampir sama bahkan ada yang berbeda ataupun istilah yang sama sekali baru dan asing di dalam hukum pidana nasional Indonesia, terutama yang dikenalkan oleh konvensi-konvensi internasional seperti UNTOC, jika dibiarkan berlangsung sebagaimana adanya, akan dapat menimbulkan multi interpretasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan pembakuan istilah, sehingga setiap istilah memiliki makna atau pengertian yang sama, atau jika harus dibedakan sesuai dengan konteks pemakaiannya, semua itu haruslah bisa dipahami dengan jelas oleh setiap orang.

Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

3.

RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN ( PASAL 3)

Jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam lingkup UNTOC, sebenarnya sudah ada pengaturannya dalam hukum pidana nasional Indonesia. Hanya saja pemaknaan dan luas lingkup pengaturannya tidak sepenuhnya sama dengan yang dikehendaki oleh UNTOC. Menjadi pertanyaan, mengapa UNTOC secara khusus menyerukan kepada negara-negara pihak, supaya mengkriminalisasikan keempat jenis kejahatan tersebut? Tampaknya hal ini disebabkan karena negara-negara peserta dalam Konperensi Palermo melihat masih cukup banyak adanya negara-negara yang belum menetapkan salah satu ataupun keempat jenis kejahatan itu sebagai tindak pidana di dalam hukum nasionalnya. Ataupun jika sudah, barangkali substansinya masih belum memadai. Di samping itu, keempat jenis kejahatan itulah belakangan ini yang seringkali dilakukan secara terorganisasi dan lintas batas negara atau transnasional. Sedangkan mengenai tindak pidana serius, seperti telah disebutkan dalam bagian Pemakaian Istilah, tidak pernah secara khusus digunakan namun beberapa undang-undang umumnya menyiratkan bahwa tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun ke atas adalah tindak pidana serius. Dengan demikian, baik istilah dan kriteria ini harus diperjelas dan disesuaikan dengan Konvensi.

4.

PERLINDUNGAN KEDAULATAN (PASAL 4) Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Kedaulatan bersifat deklaratif, yakni, menyatakan sesuatu yang sebenarnya memang sudah demikian adanya. Tanpa dinyatakan secara tegaspun, negara-negara dalam hubunganhubungan internasional memang harus bertindak demikian karena semua negara di dunia berkedudukan sejajar atau sama derajat. Atas dasar itulah maka negara-negara harus saling menghormati kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing, tidak boleh melakukan intervensi, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berupa penerapan kedaulatan ataupun yurisdiksi di dalam wilayah negara lain tanpa persetujuannya. Semuanya ini sudah merupakan prinsip-prinsip umum dari hukum internasional modern. Namun dalam prakteknya, tidak semua negara di dunia ini menaati prinsipprinsip umum dari hukum internasional ini. Ada negara-negara yang dengan dalih mencegah dan memberantas kejahatan lintas batas negara (transnasional), ternyata melakukan pencarian dan penangkapan langsung Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


Mengenai ruang lingkup berlakunya UNTOC adalah seperti ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b. Pasal 3 ayat 1 huruf a menegaskan empat jenis tindak pidana yakni; berpartisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi (Pasal 5), tindak pidana yang merupakan pencucian hasil tindak pidana (Pasal 6), tindak pidana korupsi (Pasal 8), dan tindak pidana yang merupakan gangguan terhadap proses peradilan (Pasal 23). Sedangkan Pasal 3 ayat 1 huruf b menambahkan lagi ruang lingkup berlakunya, yakni, mencakup tindak pidana serius (serious crime), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b.

15

atas seorang pelakunya yang berada di wilayah negara lain. Ataupun melakukan tindakan-tindakan dan pemaksaan (secara fisik ataupun psikis) terhadap negara lain yang pada umumnya lebih lemah dengan alasan negara itu menjadi sarang terorisme ataupun sarang kelompok kriminal lainnya. Tindakan seperti ini jelas merupakan intervensi dan pelanggaran atas kedaulatan negara lain. Adanya Pasal 4 ayat 1 dan 2 ini harus dipandang sebagai peringatan terhadap negara-negara peserta UNTOC, supaya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, tetap menghormati dan melindungi kedaulatan sesama negara.


5.

16

KRIMINALISASI ATAS PARTISIPASI DALAM KELOMPOK PELAKU TINDAK PIDANA TERORGANISASI (PASAL 5) Ketentuan dalam Pasal 5 UNTOC menghendaki negara peserta menetapkan sebagai suatu tindak pidana perbuatan seseorang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam kegiatan kelompok terorganisasi. Jadi yang harus menjadi fokus perhatian dalam hal ini adalah bukan pada keterlibatan dalam pembentukan kelompok terorganisasi untuk melakukan tindak pidana, tetapi lebih pada bagaimana seseorang atau beberapa orang melibatkan diri dalam kegiatan dari kelompok terorganisasi yang sudah ada dan diketahuinya beraktifitas melakukan tindak pidana. Ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada dalam perundang-undangan Indonesia, dapat dikatakan belum mengakomodasi amanat Konvensi tentang masalah partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, karena: 1.

Ketentuan tentang penyertaan dan permufakatan jahat dalam ketentuan hukum pidana Indonesia tidak dengan sendirinya dapat digunakan memidana orang yang terlibat, tetapi masih harus dikaitkan dengan tindak pidana apa yang dilakukan atau akan dilakukan. Singkatnya penyertaan dan permufakatan jahat bukan tindak pidana. Sedangkan Konvensi menghendaki keterlibatan dalam kelompok terorganisasi ditetapkan sebagai suatu tindak pidana.

2.

Penyertaan dan permufakatan jahat selama ini digunakan dalam hal keterlibatan orang-perorangan; bukan untuk masalah keterlibatan seseorang dalam hubungannya dengan kelompok terorganisasi

3.

Perbuatan yang diamanatkan oleh Konvensi lebih luas daripada yang selama ini masuk dalam lingkup pengertian penyertaan dan permufakatan jahat menurut ketentuan hukum pidana Indonesia.

Demikian pula halnya dengan ketentuan Pasal 169 KUHP yang melarang keterlibatan seseorang dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. Meskipun ketentuan ini sesungguhnya telah sejalan dengan semangat Pasal 5 Konvensi; namun ketentuan ini masih bersifat sangat umum dan pada kenyataannya hampir tidak pernah digunakan lagi. Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Meskipun UU Narkotika telah mengakomodasi sebagian ketentuan Pasal 5 Konvensi dalam memaknai permufakatan jahat, namun ketentuan ini hanya akan berlaku bagi tindak pidana narkotika. Untuk bentuk keterlibatan yang lain pun tidak diatur secara khusus. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perlu untuk mengakomodasi Ketentuan Pasal 5 Konvensi dengan merumuskannya sebagai perluasan penyertaan dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian akan dapat diberlakukan untuk semua keterlibatan dalam tindak pidana yang masuk cakupan tindak pidana transnasional terorganisasi.

KRIMINALISASI ATAS PENCUCIAN HASIL TINDAK PIDANA (PASAL 6) Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UndangUndang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian maka apa yang diamanatkan dalam Pasal 6 Konvensi ini sudah terjawab. Undang-Undang ini telah merumuskan perbuatan pemindahan kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai tindak pidana pencucian uang. Selain telah merinci tindak pidana asal yang masuk dalam lingkup ketentuan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga telah memberikan ruang jangkauan yang luas dengan memasukkan kriteria tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih sebagai tindak pidana asal. Sejalan dengan ketentuan Konvensi, UU Indonesia tentang Pencucian uang secara tegas menyatakan menganut asas kriminalitas ganda (double criminality) yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia, sepanjang dipandang sebagai tindak pidana menurut hukum di negara yang bersangkutan, dan menurut hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana maka termasuk dalam kategori tindak pidana asal sebagaimana dirinci dalam UU Pencucian Uang.

7.

UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG (PASAL 7) Upaya memberantas pencucian uang di Indonesia dilakukan melalui upaya penal maupun non penal, yang melibatkan berbagai komponen, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003, yaitu : 1.

Penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun dan penyedia jasa keuangan lainnya seperti pedagang valuta asing, usaha jasa pengiriman uang.



6.

17


18

2.

Pihak pengatur (regulator) yang terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan.

3.

Lembaga Intelejen Keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

4.

Penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK.

5.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang bertugas terutama mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

PPATK merupakan lembaga baru yang khusus dibentuk dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003, PPATK adalah pusat pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi mengenai kemungkinan pencucian uang. PPATK sudah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) dan banyak membuat nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga sejenis dari berbagai negara. Dengan demikian ketentuan dalam Konvensi sudah dilaksanakan langsung dalam praktek atau ditindaklanjuti dengan mengadakan kerjasama global, regional atau sub-regional. Dalam rangka mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, pihak regulator penyedia jasa keuangan telah menetapkan peraturan agar pihak penyedia jasa keuangan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sementara itu upaya pencegahan melalui cara mendeteksi dan memonitor pergerakan uang tunai dan instrumen berharga yang melintasi batas negara telah diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang melalui beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah dengan mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melapor kepada PPATK atas setiap transaksi yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih. Mekanisme kewajiban melaporkan juga dibebankan pada setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Laporan itu disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai. Mekanisme lainnya adalah dengan mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan untuk memberikan identitas secara lengkap dan akurat. Laporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari penyedia jasa keuangan dan laporan pembawaan uang tunai merupakan cara-cara yang efektif untuk mencegah pencucian uang dan agar kewajiban ini dilaksanakan dengan baik maka undang-undang memperkuatnya dengan sanksi pidana. Bahkan, terkait laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, ada ketentuan yang melarang direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa


Sanksi pidana yang diancamkan kepada penyedia jasa keuangan, bila yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan, menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang sejak awal. Namun harus dipertimbangkan apakah untuk perbuatan tersebut sudah perlu diancamkan sanksi pidana dan bukan sanksi lain yang mungkin akan lebih efektif? Penggunaan sanksi pidana secara tidak tepat dan berlebihan justru akan kontra produktif. Jadi dalam hal ini mungkin lebih tepat untuk mengancamkan sanksi administratif, agar kepercayaan masyarakat kepada penyedia jasa keuangan tetap terjaga, tetapi sekaligus dapat menjamin kepatuhan penyedia jasa keuangan pada kewajiban-kewajibannya. Agar sanksi ini dapat efektif, maka kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut selayaknya ada pada PPATK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut.

8.

KRIMINALISASI KORUPSI (PASAL 8) Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan telah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan juga telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka direncanakan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini disebabkan masih ada beberapa ketentuan yang belum selaras dengan Konvensi tersebut, salah satunya adalah belum dikriminalisasinya pejabat publik asing dan pegawai sipil internasional. Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Gap Analysis UNCAC dan Perundang-undangan Indonesia pada tahun 2006.

9.

TINDAKAN MENENTANG KORUPSI (PASAL 9) Hukum nasional mengatur pencegahan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang ini substansinya lebih bersifat preventif. Di samping itu, hukum nasional mengatur tindakan Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


Keuangan memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Larangan serupa juga berlaku bagi Pejabat atau Pegawai PPATK, serta Penyelidik/Penyidik dan diperkuat dengan ancaman sanksi pidana yang berat karena mencantumkan pidana minimal khusus dan sistem ancaman pidananya kumulatif berupa penjara dan denda.

19

menentang korupsi dengan undang-undang yang substansinya lebih bersifat represif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut telah mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga khusus anti korupsi. Untuk melaksanakan amanat ini dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Gap Analysis UNCAC dan Perundang-undangan Indonesia pada tahun 2006.


10.

20

TANGGUNGJAWAB BADAN HUKUM (PASAL 10) Mengenai badan hukum dalam Pasal 10 UNTOC sama sekali tidak ada penjelasan tentang maknanya. Hal ini dapat diartikan, bahwa pengertian badan hukum, sepenuhnya diserahkan pada masing-masing negara sesuai dengan hukum nasionalnya. Ketentuan ini mewajibkan kepada setiap negara untuk membebankan tanggungjawab kepada badan hukum baik tanggung jawab pidana, perdata ataupun administratif atas partisipasinya/peran sertanya dalam tindak pidana serius yang melibatkan kelompok penjahat transnasional terorganisasi. Sesungguhnya, di dalam hukum atau undang-undang pidana nasional Indonesia, pertanggungjawaban badan hukum terutama pertanggungjawaban pidana sudah diatur sejak berlakunya Undang-Undang (DRT) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (sebagaimana telah diubah dan ditambah) walaupun dengan istilah yang berbeda. Dalam hukum atau undang-undang pidana nasional Indonesia terdapat istilah korporasi yang pengertiannya lebih luas daripada badan hukum karena tidak saja berkenaan dengan korporasi yang berbentuk badan hukum tetapi juga yang tidak berbentuk badan hukum. Tanggungjawabnyapun bisa berupa tanggungjawab pidana, perdata maupun administratif. Bahkan selain daripada korporasi atau badan hukum itu sendiri, pengurusnyapun tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya dalam suatu tindak pidana yang melibatkan badan hukumnya. Dengan demikian, apa yang diamanatkan dalam Pasal 10 UNTOC sebenarnya sudah terjawab dalam pelbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Meskipun telah ditetapkan sebagai subyek hukum pidana sejak tahun 1955, dalam kenyataannya hingga saat ini belum pernah ada korporasi yang dijatuhi pidana. Hal ini nampaknya disebabkan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi kurang dikenal dalam praktek peradilan.


PENUNTUTAN, PERADILAN DAN SANKSI (PASAL 11) Sistem sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus yang masuk dalam lingkup Konvensi telah selaras dengan amanat dari Konvensi yang secara tersirat menghendaki dijatuhkannya sanksi yang berat terhadap (pelaku) tindak pidana. Bahkan dalam perundang-undangan khusus tersebut, di samping diancamkan pidana maksimal khusus juga diancamkan pidana minimal khusus dengan tujuan menghindarkan dijatuhkannya pidana yang ringan. Ketentuan ini memang ditujukan untuk tindak pidana- tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana khusus, yang oleh banyak kalangan disebut sebagai extraordinary crime. Hanya saja untuk tindak pidana lain yang menurut Konvensi masuk kategori tindak pidana serius, tidak ada ketentuan pidana minimal khusus. Hal ini yang dalam pelaksanaannya dapat membuka celah terjadinya ketidaksesuaian dengan tujuan Konvensi yang ingin menjatuhkan pidana yang relatif lebih berat pada pelaku kejahatan transnasional terorganisasi. Oleh karena itu perlu dibuat ketentuan khusus agar hakim memperhitungkan beratnya tindak pidana transnasional terorganisasi ketika akan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Ketentuan khusus ini dapat berupa pemberatan pidana, bila tindak pidana dilakukan secara transnasional terorganisasi. Kriminalisasi dan penentuan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana transnasional terorganisasi. Kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kewenangan hukum yang jelas pada para pelaksana hukum. Kejelasan di sini bukan hanya berupa kewenangan menurut undang-undang, tetapi juga harus ada independensi pelaksana hukum dalam mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk memaksimalkan penangkalan tindak pidana tersebut. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyidik kepolisian dan kejaksaan masih rentan terhadap intervensi kekuasaan dan politik, mengingat kedudukan lembaga tersebut yang masih menjadi bagian dari eksekutif. Kebijakan untuk melakukan peninjauan kembali kedudukan penyidik dan penuntut umum sebagai bagian lembaga yudikatif yang independen, merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam menegakkan hukum, para pelaksana hukum berpedoman pada hukum acara pidana umum (dalam KUHAP) maupun yang ada dalam Perundang-Undangan Pidana Khusus. Perundang-undangan Pidana Khusus mengatur ketentuan khusus untuk menjamin efektifitas penegakan hukum yang diperkuat dengan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sekalipun diatur ketentuan hukum acara pidana khusus namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang layak (fair trial) sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, yang antara lain:



11.

21

1.

Pembatasan penahanan yang diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP, Pasal 25 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo UndangUndang Nomor 15 tahun 2003

2.

Penggunaan Laporan Intelejen sebagai bukti permulaan dalam perkara tindak pidana terorisme harus melalui pemeriksaan pendahuluan di sidang pengadilan (Pasal 26 Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo UU Nomor 15 tahun 2003).

3. Persidangan in absensia (tanpa kehadiran terdakwa) hanya dimungkinkan setelah terdakwa dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan. Ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, dipandang sebagai tindakan terdakwa melepaskan haknya untuk membela diri.


Amanat Konvensi untuk menerapkan syarat-syarat yang lebih berat ketika mempertimbangkan pembebasan awal atau pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana, telah diakomodasi dalam hukum nasional Indonesia meskipun belum sepenuhnya. Hal ini terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menentukan syarat lebih berat bagi terpidana kasus korupsi, terorisme dan narkotika dibandingkan dengan terpidana lainnya untuk mendapatkan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Jadi syarat yang lebih berat hanya terbatas bagi terpidana tiga kasus tersebut; dan tidak berlaku bagi terpidana tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana serius dan tindak pidana terhadap proses peradilan. Untuk mengakomodasi amanat Konvensi secara menyeluruh, maka harus dibuat aturan khusus yang memberikan syarat yang lebih berat pada terpidana kasus kejahatan transnasional yang terorganisasi ketika akan mendapatkan pembebasan awal atau pembebasan bersyarat; misalnya dengan menetapkan syarat telah menjalankan pidana yang lebih lama untuk dapat memperoleh remisi, cuti, bebas bersyarat.

22

Dalam kaitan dengan penuntutan dan penjalanan pidana, Undang-undang Pidana Khusus, misalnya tentang tindak pidana korupsi, terorisme dan pencucian uang tidak mengatur secara khusus jangka waktu kadaluwarsa penuntutan dan penjalanan pidana, sehingga masih merujuk pada ketentuan kadaluwarsa penuntutan dan penjalanan pidana yang diatur dalam KUHP. Dengan mengingat kekhususan dari tindak pidana transnasional terorganisasi, yaitu sangat kompleks dan tidak mudah pengungkapannya, maka harus dibuat ketentuan khusus tentang penuntutan dan penjalanan pidana untuk menjamin efektifitas penegakan hukum pada pelakunya.

12.

PERAMPASAN DAN PENYITAAN ( PASAL 12 ) Ketentuan umum yang menjadi dasar hukum untuk perampasan barang (KUHP dan KUHAP), mengatur bahwa pada umumnya yang dapat dirampas


Konvensi mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memungkinkan perampasan atas hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam konvensi atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut, dan kekayaan, peralatan atau sarana lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana. Setiap negara juga diwajibkan mengambil upaya yang perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun untuk tujuan akhir perampasan. Tindakan penyitaan ini tidak hanya ditujukan pada barang atau harta benda hasil kejahatan, melainkan juga dilakukan terhadap harta benda yang berasal dari konversi hasil kejahatan, harta benda sah yang tercampur dengan hasil kejahatan dan keuntungankeuntungan yang diperoleh dari harta benda hasil kejahatan. Untuk tujuan tersebut di atas, negara pihak harus memberikan kewenangan kepada pengadilan atau otoritas kompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan-catatan bank, keuangan atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Kerahasiaan bank tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak tindakan pembukaan atau penyitaan dokumen dimaksud. Dalam hubungan dengan tindakan penyitaan dan perampasan tersebut, negara pihak dimungkinkan untuk menerapkan prinsip pembuktian terbalik terbatas yaitu mensyaratkan seorang pelaku membuktikan asal-usul yang sah dari harta benda yang diduga merupakan hasil kejahatan atau yang telah disita, sesuai dengan prinsip dasar hukum nasional dan dengan proses peradilan serta proses lainnya. Ketentuan tentang penyitaan dan perampasan tersebut dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Hukum nasional mengatur tindakan penyitaan dan perampasan sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP merupakan hukum acara pidana yang mengatur tentang tata cara penyitaan dan perampasan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Sementara itu



adalah barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Hanya UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara lebih luas masalah ini. Dalam tindak pidana korupsi, yang dapat dirampas adalah barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Namun demikian, UU secara tegas tetap memberikan batasan tindakan perampasan barang terkait perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan melarang hakim menjatuhkan perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan.

23

Pasal 39 KUHP mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang diperoleh dari kejahatan.


Penyitaan dan perampasan barang atau harta benda yang terkait dengan tindak pidana diatur secara lebih luas dalam perundang-undangan pidana khusus seperti Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud KUHP, juga diancam pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan serta nilai harga lawan barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Pidana tambahan juga dijatuhkan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana tambahan uang pengganti tidak dijumpai dalam Konvensi.

24

Ketentuan tentang pembuktian terbalik terbatas yang mensyaratkan terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan tindak pidana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Ketentuan umum yang menjadi dasar hukum untuk perampasan barang (KUHP dan KUHAP) mengatur bahwa pada umumnya yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Hanya UU Tindak Pidana Korupsi yang telah mengatur secara lebih luas masalah ini. Dalam tindak pidana korupsi, yang dapat dirampas adalah barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Namun demikian, UU secara tegas tetap memberikan batasan tindakan perampasan barang terkait perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan melarang hakim menjatuhkan perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan. Dalam mencapai tujuan akhir berupa perampasan, Konvensi mewajibkan setiap negara mengambil upaya yang dianggap perlu guna memungkinkan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun. Salah satu mekanisme yang telah ada dalam perundang-undangan nasional Indonesia adalah dengan mengecualikan ketentuan tentang kerahasiaan bank. Jadi berdasarkan mekanisme ini, untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa atau orang lain. Persyaratan yang ketat ditetapkan untuk menghindarkan penyalahgunaan kewenangan ini.


Dari penelaahan secara mendalam terhadap perundang-undangan Indonesia, khususnya untuk perampasan dan penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 12 Konvensi dapat disimpulkan bahwa masih belum ada pengaturan yang jelas dan komprehensif untuk tindakan penyitaan dan perampasan harta benda yang berasal dari konversi hasil kejahatan, harta benda yang tercampur dengan hasil kejahatan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta benda hasil kejahatan. Meskipun ketentuan yang ada secara implisit telah mencakup jenis-jenis obyek tersebut namun ketiadaan ketentuan yang khusus dan jelas akan menyulitkan dalam praktek. Sehubungan dengan sifat transnasional dari tindak pidana yang menjadi obyek kajian dan masalah kerja sama antar negara sebagai salah satu tujuan dari Konvensi, penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menunjukkan adanya ketentuan tentang permintaan dari negara lain terkait dengan barang yang dirampas. Akan tetapi, pengertian barang dalam undang-undang atau perjanjian ekstradisi terbatas pada barang-barang bergerak atau berwujud yang memang relatif mudah untuk diserahterimakan. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pengaturan tentang perampasan (barang) sudah memadai sebagai sarana kerjasama internasional, khususnya tentang prosedur atau mekanisme melakukan penyerahan barang yang dirampas. Prosedur perampasan barang memang sangat terkait dengan hukum atau peraturan peundang-undangan nasional terutama dari tempat barang itu berada. Oleh karenanya perlu ditinjau kembali ketentuan tentang penyitaan dan perampasan barang hasil pidana untuk disesuaikan dengan Konvensi.

13.

KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK TUJUAN PERAMPASAN (PASAL 13) Konvensi mengatur kerjasama internasional dalam rangka perampasan hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan atau instrumen lain yang digunakan dalam tindak pidana yang berada di luar wilayah negara. Pasal 13 Konvensi menentukan prosedur permohonan penyitaan dan perampasan yang diajukan oleh suatu negara kepada negara lain, jika harta benda yang dimintakan untuk disita berada dalam wilayah negara lain tersebut.



Tindakan perampasan barang dilakukan secara berhati-hati. Hal ini tercermin dari diwajibkannya terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana di dalam persidangan kasus pencucian uang. Bahkan, dalam konteks yang sama kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang asal-usul harta kekayaan dalam tindak pidana korupsi adalah lebih luas lagi. Hal yang wajib dijelaskan terdakwa tidak hanya menyangkut asal-usul harta kekayaannya saja tetapi juga harta suami/istrinya, anaknya, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

25

Substansi dari Pasal 13 ini memang sudah ada beberapa padanannya di dalam beberapa undang-undang pidana Indonesia meskipun tidak persis sama. Namun apa yang diamanatkan dalam Pasal 13 ini, merupakan sesuatu yang bisa langsung diterapkan dalam praktek meskipun para pihak belum terikat dalam suatu perjanjian khusus tentang kerjasama internasional untuk tujuan perampasan. Hal ini disebabkan substansinya itu sudah bersifat teknis-operasional yang tidak membutuhkan peraturan khusus lagi untuk melaksanakannya.


Hanya saja di dunia ini, ada kemungkinan negara-negara yang hanya bersedia melakukan kerjasama internasional untuk tujuan perampasan, apabila antara negara yang bersangkutan dengan negara mitranya sudah terlebih dahulu terikat pada suatu perjanjian sebagai landasan hukumnya. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksudkan itu haruslah dalam pengertian yang luas, jadi tidak semata-mata perjanjian kerjasama untuk tujuan perampasan saja, melainkan juga termasuk perjanjian lain yang dekat hubungannya, seperti perjanjian kerjasama timbal balik dalam masalah-masalah pidana. Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana transnasional terorganisasi ataupun kasus-kasus tindak pidana transnasional lain yang tidak terorganisasi, sepanjang memiliki yurisdiksi kriminal atas kasus tersebut, dapat saja secara langsung bekerjasama untuk tujuan perampasan ini dengan negara-negara yang terkait. Sebagai negara berdaulat, setiap negara dapat menempuh langkah-langkah yang dipandangnya lebih efisien dan efektif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional, termasuk kerjasama untuk tujuan perampasan seperti dalam Pasal 13 ini.

26 14.

PENYERAHAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA ATAU KEKAYAAN YANG DISITA (PASAL 14) Mengenai harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita oleh negara pihak, Konvensi mewajibkan negara pihak untuk menyerahkannya sesuai dengan undang-undang nasionalnya dan prosedur administrasi. Negara pihak diminta untuk memberikan prioritas terhadap pengembalian harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita kepada negara pihak peminta yang akan menggunakannya untuk kompensasi kepada korban tindak pidana atau kepada pemiliknya yang sah. Negara pihak yang bertindak melakukan perampasan dan penyitaan berdasarkan permintaan negara pihak lain dapat memberikan pertimbangan khusus untuk membuat perjanjian atau pengaturan mengenai pemotongan dari harta tindak pidana atau kekayaan atau dana yang berasal dari penjualan harta tindak pidana kekayaan atau bagian darinya kepada rekening yang ditunjuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai dana untuk memberikan bantuan teknik kepada negara berkembang atau negara transisi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) (c) Konvensi dan kepada badan antar pemerintah yang mengkhususkan diri pada upaya melawan tindak pidana terorganisasi ataupun sebagai pembagian dengan negara pihak


lain yang ditentukan secara tetap atau kasus per kasus sesuai dengan hukum nasional atau prosedur administrasi. Perundang-undangan tindak pidana di Indonesia tidak mengatur tentang penyerahan harta tindak pidana atau kekayaan yang dirampas dan disita oleh negara lain atas permintaan negara Indonesia ataupun yang dirampas dan disita oleh negara Indonesia atas permintaan negara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 Konvensi ini.

Hukum acara pidana umum (KUHAP) dan beberapa perundang-undangan khusus yang terkait dengan tindak pidana transnasional terorganisasi belum mengatur penyerahan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita sebagaimana yang diamanatkan Pasal 14 Konvensi. Namun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali instrumen hukum Indonesia untuk masalah ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengatur tentang permintaan bantuan dan pemberian bantuan dalam rangka menindaklanjuti putusan pengadilan mengenai perampasan harta kekayaan/benda yang disita ini. Ketentuan ini setidaknya dapat menjadi payung hukum bagi perundang-undangan pidana lainnya berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berisi perampasan benda sitaan/harta kekayaan berupa benda tidak bergerak seperti tanah, terkait dengan sistem hukum setiap negara terhadap kepemilikan benda tidak bergerak oleh negara lain. Bantuan timbal balik, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dilakukan berdasarkan perjanjian atau atas dasar hubungan baik atau prinsip resiprositas. Dengan demikian, berarti penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 masih memerlukan tindak lanjut, berupa dibuatnya perjanjian terlebih dahulu dengan negara-negara yang diminta secara bilateral atau multilateral. Untuk lingkup ASEAN, telah dibuat Treaty on Mutual Legal Assistance on Criminal Matters among ASEAN Countries (MLA) tahun 2008, yang sudah mengatur kerjasama tentang penyerahan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita. Dalam hal tidak dibuat perjanjian, bantuan timbal balik tetap dapat dilakukan berdasarkan hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum



Ketentuan yang dimaksud dalam Konvensi dirumuskan secara singkat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang mengatur tentang permintaan bantuan kepada negara yang diminta (Pasal 22), pemberian bantuan kepada negara peminta (Pasal 51 – Pasal 54), tindak lanjut putusan pengadilan berupa perampasan harta kekayaan / benda yang disita, pidana denda atau pembayaran uang pengganti, termasuk ketentuan tentang penggantian biaya dan bagi hasil harta kekayaan yang dirampas (Pasal 57).

27

internasional, setelah dilakukan kajian kasus per kasus. Dalam masalah hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita dan diserahkan ini, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, harus juga diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi karena di dalam salah satu pasal dari undang-undang ini ada pengaturan tentang penyerahan barang hasil tindak pidana ataupun kekayaan yang disita.


Untuk masalah penyerahan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita, khususnya yang berkaitan dengan perampasan benda tidak bergerak seperti tanah maupun perampasan uang atau harta benda bergerak lainnya, perlu dilakukan kajian terhadap peraturan-peraturan terkait untuk memperjelas dan memudahkan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan kemungkinan berbedanya sistem yang dianut oleh negara yang meminta bantuan dan yang dimintai bantuan.

28

15.

YURISDIKSI (PASAL 15) UNTOC membebani kewajiban kepada negara-negara pihak untuk memberlakukan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 5, 6, 8 dan 23. Tentang yurisdiksi ini, sebenarnya juga sudah diatur di dalam hukum pidana Indonesia seperti di dalam KUHP yakni dalam Pasal 2 – 9 yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari asas-asas yang sudah berlaku umum, seperti asas teritorial, asas ekstra-teritorial, asas kewarganegaraan aktif, asas kewarganegaraan pasif, asas perlindungan dan asas universal. Demikian pula di dalam undang-undang pidana Indonesia di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tentang yurisdiksi kriminal Indonesia terhadap tindak pidana terorisme diatur di dalam Pasal 3, 4 dan 16 yang pada hakekatnya juga berdasarkan asasasas tersebut di atas tetapi terkandung perluasan atas yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial obyektif. Tegasnya, yurisdiksi kriminal Indonesia berlaku terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan di negara lain tetapi dilaksanakan atau diselesaikan di wilayah negara itu atau menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di wilayah negara itu. Persoalannya terletak pada luasnya ruang lingkup yurisdiksi kriminal tersebut, tegasnya apakah ruang lingkup yurisdiksi kriminal dalam hukum pidana Indonesia sudah sama luasnya dengan yurisdiksi kriminal yang diberikan oleh hukum internasional? Atau dengan rumusan lain, apakah yurisdiksi kriminal di dalam hukum pidana Indonesia, khususnya yurisdiksi kriminal dalam KUHP yang notabene merupakan hukum pidana peninggalan jaman Kolonial Belanda masih sesuai ataukah sudah ketinggalan dengan perkembangan jaman globalisasi seperti sekarang ini? Perlu diketahui, bahwa konvensi-konvensi tentang kejahatan internasional/ transnasional, menganut paham yurisdiksi kriminal yang amat luas. Hal


Pasal 15 ayat 1 huruf (a) UNTOC menganut asas teritorial sedangkan huruf (b) memperluasnya dengan mencakup tindak pidana tersebut yang dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera negara pihak atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan pada waktu tindak pidana tersebut dilakukan. Selanjutnya Pasal 15 ayat 2 huruf (a) menganut asas nasionalitas pasif, karena tindak pidana itu dilakukan terhadap warganegara dari negara pihak yang bersangkutan. Sedangkan huruf (b) menganut asas nasionalitas aktif, karena ditujukan terhadap si pelaku tindak pidana yang adalah warganegara dari negara pihak yang bersangkutan ataupun terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Sebenarnya ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 ini juga sudah ada di dalam Pasal 2 - 5 KUHP. Akan tetapi Pasal 15 ayat 3 dan 4 UNTOC mengandung perluasan. Pasal 15 ayat 3 mewajibkan setiap negara pihak untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang diatur dalam UNTOC terhadap tersangka pelaku yang berada di dalam wilayahnya dan pelaku tersebut tidak diekstradisikan dengan alasan bahwa si pelaku adalah warganegaranya. Selanjutnya ayat 4 yang sebenarnya hampir sama dengan ayat 3, hanya saja si tersangka pelaku bukan warganegara dari negara yang bersangkutan namun berada di dalam wilayah negara itu tetapi tidak diekstradisikan. Dalam praktek, masalah seperti ini bisa saja terjadi. Suatu negara kedatangan seorang pelaku kejahatan baik orang itu warganegaranya ataupun bukan warganegaranya dan orang itu tidak diekstradisikan ke negara lain tetapi oleh negara itu tidak diambil tindakan hukum apapun disebabkan karena negara itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal atas orang dan/atau perbuatannya tersebut. Sebagai akibatnya, orang itu menikmati impunitas di negara itu. Hal ini tentulah sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dari para korban. Mengingat akan semakin kompleksnya jenis kejahatan yang terjadi pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, termasuk kejahatan transnasional terorganisasi, sudah pada waktunya Indonesia memperluas ruang lingkup yurisdiksi kriminalnya baik yang berdasarkan asas teritorial, asas ekstra-teritorial, asas kewarganegaraan aktif ataupun pasif ataupun asas perlindungan. Dengan perluasan yuridiksinya itu, maka kejahatan jenis apapun yang timbul pada masa yang akan datang yang diatur di dalam konvensi-konvensi internasional dan ditransformasikan ke dalam hukum atau Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


ini dapat dimengerti, sebab kejahatan internasional/transnasional pada umumnya demikian kompleksnya baik peristiwanya sendiri maupun akibatakibatnya. Diharapkan supaya setiap jengkal dari kejahatan tersebut, terjangkau oleh yurisdiksi kriminal negara-negara. Dengan kata lain, tidak ada sedikitpun dari kejahatan itu atau bagian-bagian dari kejahatan itu yang berada di luar yurisdiksi kriminal negara-negara. Dalam hubungan ini, tidak terkecuali dengan UNTOC yang menganut paham yurisdiksi kriminal yang luas.

29

perundang-undangan pidana Indonesia, akan terjangkau oleh hukum pidana Indonesia. Sudah barang tentu, perluasan yurisdiksi itu harus didasarkan pada adanya kepentingan (interest) dari Indonesia terhadap kejahatan atau tindak pidana yang bersangkutan serta harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional umum.


Pada lain pihak, perluasan yurisdiksi itupun akan lebih banyak menimbulkan pertautan atau konflik yurisdiksi kriminal antara dua negara atau lebih, tegasnya, atas satu tindak pidana bisa tunduk pada yurisdiksi dari dua atau lebih negara. Apalagi negara-negara lain juga menganut yurisdiksi yang sama dengan atau bahkan lebih luas dari yurisdiksi kriminal Indonesia. Akan tetapi penyelesaian konflik yurisdiksi dalam hukum pidana (internasional) relatif lebih mudah ketimbang konflik yurisdiksi dalam hukum perdata. Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana, jika salah satu dari negara yang yurisdiksi kriminalnya saling berkonflik atau bertautan tersebut berhasil menangkap si pelaku kejahatan atau tindak pidana, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan dengan kekuatan mengikat yang tetap/pasti maka negara-negara yang lainnya haruslah menghormati putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Sesuai dengan asas ne bis in idem, negaranegara itu tidak boleh lagi mengadili untuk kedua kalinya atau lebih terhadap kejahatan tersebut. Dengan demikian maka selesailah masalahnya.

30

16.

EKSTRADISI (PASAL 16) Pengaturan tentang pranata hukum ekstradisi di dalam UNTOC cukup komprehensif yang pada hakekatnya merupakan pemadatan/pemampatan dari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum internasional tentang ekstradisi yang sudah lazim dicantumkan di dalam perjanjian dan perundangundangan tentang ekstradisi. Beberapa asas ekstradisi tersebut, antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 16 ayat 1 tentang asas kejahatan ganda (double criminality), Pasal 16 ayat 10 tentang tidak menyerahkan warganegara (non extradition of nationals), Pasal 16 ayat 14 tentang tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (non extradition of political criminal). Pada beberapa negara, seperti di Belanda dan Uni Emirat Arab, Pasal 16 ayat (1) Konvensi ini dapat langsung diberlakukan sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan ekstradisi. Jadi negara tersebut tidak harus mengatur lebih lanjut ketentuan ini di dalam undang-undang ekstradisi. Bagi Indonesia, pelaksanaan ekstradisi didasarkan kepada perjanjian bilateral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi atau dimungkinkan pula atas dasar asas resiprositas yang dianut hukum internasional. Meskipun demikian, ternyata ada beberapa substansinya yang justru merupakan hal yang relatif baru yang tidak selalu ada di dalam perjanjian dan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Ketentuan tersebut misalnya, Pasal 16 ayat 8 yang mewajibkan negara-negara pihak untuk


Ketentuan baru lainnya adalah Pasal 16 ayat 12 tentang kewajiban negara pihak diminta berdasarkan atas permintaan dari negara pihak peminta, mempertimbangkan untuk melaksanakan atau melanjutkan pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman dari orang yang diminta (terhukum) yang sudah dijatuhkan oleh negara pihak peminta apabila negara pihak diminta menolak permintaan ekstradisi dari negara-pihak peminta. Sudah tentu pertimbangan negara pihak diminta itu haruslah dengan tetap berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri, tegasnya, sepanjang hukum nasionalnya memungkinkan hal ini. Ketentuan ini terkait dengan pemindahan narapidana (butir 17). Ketentuan ini memang relatif baru dan sangat jarang dijumpai di dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi baik yang lama maupun yang dibuat belakangan ini. Bagaimana dengan pengaturan tentang ekstradisi di dalam hukum nasional Indonesia? Di dalam hukum nasional Indonesia, tentang ekstradisi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Jika ditelaah secara lebih mendalam, ternyata substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ini tidak mengatur masalah-masalah seperti Pasal 16 ayat 8, 10, dan 12. Ini dapat dipandang sebagai kekurangan dari UndangUndang ini dibandingkan dengan UNTOC. Apalagi jika dibandingkan dengan perkembangan pranata hukum tentang ekstradisi belakangan ini seperti yang telah dituangkan di dalam United Nations Model Treaty on Extradition (1990) yang sudah banyak diikuti oleh negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian maupun perundang-undangan ekstradisi pada masa belakangan ini, substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ini sudah jauh ketinggalan. Oleh karena itu direkomendasikan supaya Undang-Undang



mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi tersebut sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Pasal 16 ayat 10 tentang kewajiban negara pihak diminta -- yang menolak permintaan dari negara pihak peminta untuk mengekstradisikan si pelaku dengan alasan bahwa dia adalah warganegaranya sendiri -- untuk mengajukan si pelaku yang adalah warganegaranya itu ke hadapan badan yang berwenang untuk tujuan penuntutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati impunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi ketentuan ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati impunitas di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada butir 15 (pembahasan tentang jurisdiksi).

31

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ini dicabut dan diganti dengan undang-undang ekstradisi yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman.


17.

32

PEMINDAHAN NARAPIDANA (PASAL 17) Tentang pemindahan narapidana, UNTOC hanya mengatur di dalam satu pasal saja dan itupun hanya merupakan himbauan saja supaya negara-negara pihak mempertimbangkan pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemindahan orang-orang yang dipidana penjara ataupun bentuk pencabutan hak kebebasan lainnya dari wilayah negara yang memidananya ke wilayah negara yang merupakan kewarganegaraan dari narapidana yang bersangkutan, supaya mereka dapat menyelesaikan hukuman atau sisa hukumannya di negaranya sendiri. Perjanjian semacam ini tampaknya masih belum banyak dibuat oleh negara-negara di dunia ini dan karena itu dapat dipandang sebagai sesuatu yang relatif baru. Sebuah perjanjian yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk masalah pemindahan narapidana ini adalah Convention on the Transfer of Sentenced Persons (1983) antara negara-negara anggota Dewan Eropa (Council of Europe) dan Schengen Convention (Title III Chapter V) (1990) yang merupakan pelengkap dari Konvensi 1983 tersebut. Perjanjian internasional tentang pemindahan narapidana ini dibuat berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, yakni, memberikan kesempatan kepada narapidana (asing) yang sedang menjalani pidananya di negara lain yang bukan negara yang menjadi kewarganegaraannya untuk menjalani pidana atau sisa pidananya itu di negaranya sendiri. Dengan menjalani pidana atau sisa pidananya di negaranya sendiri, maka dia didekatkan dengan nilainilai sosial budaya dari masyarakat di negaranya sendiri, didekatkan dengan anggota keluarga dan sanak familinya, ataupun iklim dan cuaca di negaranya yang lebih sesuai dengan kehidupan pribadinya ketimbang iklim dan cuaca di negara lain. Semua ini, secara sosial-psikologis amat penting artinya bagi perkembangan kejiwaan dari narapidana yang bersangkutan. Namun demikian, narapidana asing yang bersangkutan harus tetap dihormati haknya untuk menentukan sendiri, apakah dia akan memilih untuk menjalani pidana di negaranya sendiri ataukah tetap akan menjalani pidananya di negara (asing) yang bersangkutan. Dalam beberapa hal, memang ada kemungkinan bahwa seorang narapidana asing, berdasarkan pertimbangan yang sifatnya sangat pribadi/personal, lebih senang menjalani hukuman di negara (asing) yang bersangkutan dibandingkan dengan di negaranya sendiri. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan masalah pemidanaan seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana memang tidak ada satu pasal atau ayatnya pun yang mengatur tentang kemungkinan untuk pemindahan


Oleh karena itu dapat direkomendasikan supaya Indonesia berinisiatif untuk mengadakan pendekatan kepada negara-negara sahabat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemindahan narapidana atau jika ada pendekatan dari negara-negara sahabat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, sebaiknya Indonesia menyambut dengan terbuka. Memang ada kekhawatiran, bahwa perjanjian semacam ini akan mendorong warganegara Indonesia yang dipidana di negara yang sudah terikat pada perjanjian ini dengan Indonesia untuk beramai-ramai meminta pemindahan pelaksanaan pidana atau sisa pidananya di Indonesia. Pada hal lembaga pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini banyak yang sudah penuh dengan narapidana bahkan ada yang jauh melebihi kapasitasnya. Namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak menerima narapidana warganegara Indonesia yang sedang menjalani pidana di negara lain untuk dipindahkan pemidanaannya ke Indonesia. Alasan kemanusiaan seperti tersebut di atas haruslah ditempatkan lebih tinggi atau di atas dari alasan lainnya.

18.

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (PASAL 18) Berkenaan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters), Indonesia telah memiliki undang-undang tersendiri, yakni, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Sedangkan dalam konteks ASEAN, delapan negara anggota ASEAN yakni, Brunei Darrussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Vietnam, juga telah menandatangani Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Maters di Kuala Lumpur pada tanggal 20 Nopember 2004. Selanjutnya, Myanmar sudah resmi menjadi pihak ASEAN Treaty on MLA pada bulan Desember 2009. Dengan demikian hanya 1 (satu) negara yaitu Thailand yang belum menjadi pihak pada Treaty tersebut. Jika ditelaah dengan seksama ketentuan tentang Bantuan Timbal Balik dalam UNTOC, yakni, Pasal 18 yang terdiri dari 30 ayat (ayat 1 - 30) tampak bahwa Pasal 18 ini merupakan pemadatan/pemampatan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Jika diperbandingkan antara Pasal 18 UNTOC dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, memang ada beberapa ketentuan yang sama tetapi juga ada kekosongan di pihak yang satu ataupun di pihak yang lain. Artinya, di dalam UNTOC ada pengaturannya sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tidak ada ataupun sebaliknya. Beberapa materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang tidak ada atau tidak diatur di dalam UNTOC, antara lain adalah: 1.

tentang memperoleh kembali seluruh sanksi denda yang berupa uang;



narapidana. Meskipun demikian, semua undang-undang itu juga tidak melarang untuk melakukan perjanjian kerjasama pemindahan narapidana seperti dihimbau oleh UNTOC.

33

2.

tentang pengidentifikasian dan pencarian orang.

3.

tentang “transit” yang diatur di dalam Pasal 40 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tetapi sama sekali tidak diatur di dalam UNTOC.


Sedangkan beberapa ketentuan UNTOC yang tidak atau belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yakni, 1.

tentang kemungkinan untuk memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian para ahli (Pasal 18 ayat 4);

2.

tentang kewajiban untuk memfasilitasi kehadiran sukarela seseorang di negara pihak peminta.

3.

tentang kewajiban untuk merahasiakan informasi dari negara pihak diminta (Pasal 18 ayat 5);

4.

tentang kewajiban negara pihak diminta untuk tidak boleh menolak memberikan bantuan timbal balik dengan alasan kerahasiaan Bank (Pasal 18 ayat 8 UNTOC)

5.

tentang dapat dipindahkannya seseorang yang ditahan atau menjalani pidana untuk tujuan identifikasi, pemberian kesaksian atau untuk memperoleh bukti bagi penyidikan, penuntutan atau proses pengadilan (Pasal 18 ayat 10);

6.

tentang larangan menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh negara pihak diminta untuk melakukan penyelidikan, penuntutan ataupun proses peradilan dalam kasus lain, selain yang dinyatakan dalam permintaan, tanpa persetujuan sebelumnya dari negara pihak diminta tersebut (Pasal 18 ayat 19);

7.

tentang syarat yang dapat diberikan oleh negara pihak peminta kepada negara pihak diminta agar merahasiakan fakta dan substansi permintaan tersebut (Pasal 18 ayat 20);

8.

tentang tidak diperbolehkannya negara pihak diminta untuk menolak permintaan bantuan timbal balik dari negara pihak peminta hanya dengan alasan kejahatan itu melibatkan masalah keuangan (Pasal 18 ayat 22);

9.

tentang jaminan dari negara pihak peminta untuk tidak menuntut, menahan, menghukum atau membatasi kebebasan pribadi seorang saksi ahli atau orang lain yang memberikan bukti atau membantu penyidikan, penuntutan atau proses peradilan di wilayah negara pihak peminta (Pasal 18 ayat 27).

34

Namun baik UNTOC maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006,


sama sekali tidak menegaskan tentang pihak mana atau siapa yang harus bertanggungjawab dan sejauh manakah tanggungjawabnya itu atas “pengamanan/ keamanan” dari orang yang dipindahkan dari wilayah negara pihak diminta ke wilayah negara pihak peminta dalam rangka memberikan keterangannya di hadapan penegak hukum negara tersebut termasuk pengembaliannya ke negara pihak diminta. Demikian pula halnya dengan “pengamanan/keamanan” dari benda-benda yang akan dijadikan sebagai alat atau barang bukti yang dibawa dari wilayah negara pihak diminta ke wilayah negara pihak peminta.

19.

PENYELIDIKAN BERSAMA (PASAL 19) Pasal 19 ini membebankan kewajiban kepada negara-negara pihak pada UNTOC untuk mempertimbangkan penandatanganan persetujuan bilateral atau multilateral ataupun pengaturan-pengaturan mengenai masalahmasalah yang merupakan subyek dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di satu atau lebih negara. Oleh karena kewajiban yang dibebankan ini adalah kewajiban untuk mempertimbangkan, maka tentu saja sepenuhnya tergantung pada hasil pertimbangan dari negara-negara pihak itu baik secara bilateral ataupun multilateral. Para pihak sepenuhnya dapat menentukan pilihan, apakah akan membuat perjanjian semacam ini secara bilateral ataupun multilateral ataukah memilih tidak membuat perjanjian. Jika pada suatu waktu menghadapi kasusnya, para pihakpun masih dapat melakukan kerjasama secara kasus demi kasus. Satu hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah, apakah hukum nasional masing-masing negara pihak mengenai mekanisme atau prosedur dalam melakukan penyelidikan, penuntutan ataupun peradilan sama ataukah tidak. Sejauh manakah persamaan dan perbedaannya? Jika ada perbedaanperbedaan, kiranya para negara pihak dapat saling menghormati. Hal ini sesuai dengan amanat dalam kalimat terakhir dari Pasal 19 ini, yakni, mereka wajib menjamin penghormatan atas kedaulatan dari negara pihak yang wilayahnya digunakan untuk melakukan penyelidikan tersebut, yang berarti pula, menjamin penghormatan atas pelaksanaan hukum nasionalnya. Hukum nasional Indonsia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ataupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mengatur secara tegas tentang kemungkinan untuk melakukan penyelidikan bersama seperti diamanatkan dalam Pasal 19 UNTOC ini. Akan tetapi ketiga undang-undang itupun tidak melarang atau Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


Ternyata dari paparan di atas tampak cukup banyak kekosongan atau kesenjangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 jika dibandingkan dengan Pasal 18 UNTOC. Masalah-masalah yang merupakan kesenjangan tersebut secara substansial justru amat penting untuk diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Oleh karena itu, perlu difikirkan untuk melakukan pengamendemenan terhadap Undang-Undang tersebut.

35

dengan kata lain, memberikan kemungkinan untuk melakukan kerjasama tersebut. Bahkan dalam prakteknya, ada tuntutan kebutuhan praktis untuk melakukan kerjasama itu secara kasus demi kasus. Ada baiknya juga pemerintah Indonesia melakukan penjajagan untuk melakukan kerjasama penyelidikan bersama dengan negara-negara sahabat yang secara potensial sering menghadapi masalah yang proses penyelidikan, penuntutan dan peradilannya, membutuhkan suatu kerjasama semacam ini.

20.

TEKNIK PENYELIDIKAN KHUSUS (PASAL 20)


Mengenai teknik penyelidikan khusus, sebenarnya peraturan perundangundangan Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana di luar KUHP, sudah banyak yang mengaturnya, seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi, tentang teknik penyelidikan khusus ini, bukanlah sesuatu yang baru sama sekali di dalam hukum nasional Indonesia. Akan tetapi dalam penerapannya, harus dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari pihak yang menjadi sasaran pada khususnya, hak asasi manusia dari masyarakat luas pada umumnya. Sifat penyelidikannya yang dilakukan dengan cara-cara yang khusus yang tentu berbeda dengan cara-cara penyelidikan yang dilakukan pada umumnya, mengandung kemungkinan yang sangat besar atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

36

21.

PEMINDAHAN PROSES PIDANA (PASAL 21) Pemindahan proses pidana ini, tegasnya, merupakan pemindahan orang yang diduga, dituduh ataupun didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam UNTOC ke negara pihak yang dipandang sebagai negara yang paling tepat dan efektif dalam pelaksanaan penuntutan dan peradilannya. Tentu saja pemindahan orang ini dapat pula disertai dengan pemindahan barang-barang bukti yang terkait, khususnya yang berupa benda-benda bergerak. Dengan demikian, proses penuntutan dan peradilannya dipusatkan pada negara pihak yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengatur tentang pemindahan proses pidana ini. Namun, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tersimpul memungkinkan untuk dilakukan pemindahan proses pidana tersebut. Terlepas dari ada atau tidak adanya


Akan tetapi dalam pelaksanaannya, haruslah dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia dari individu yang bersangkutan. Di samping itu juga terkait dengan sanksi pidana yang (kemungkinan) berbeda antara kedua negara. Misalnya, negara tempat orang itu tertangkap dan diproses secara pidana, ternyata sudah menghapuskan hukuman mati dari hukum pindana nasionalnya. Sedangkan Indonesia hingga kini masih menganut hukuman mati. Demikian juga dalam prakteknya, badan pengadilannya masih menjatuhkan hukuman mati serta telah banyak terhukum yang diesksekusi dengan hukuman mati. Jika orang yang bersangkutan dipindahkan proses pidananya dari negara yang bersangkutan ke Indonesia, sudah tentu dia akan sangat dirugikan sebab besar kemungkinannya dia akan diancam bahkan dijatuhi hukuman mati oleh badan peradilan Indonesia. Kecuali ada jaminan yang cukup kuat dan meyakinkan dari negara Indonesia, bahwa terhadapnya tidak akan diancam dan atau dijatuhi hukuman mati. Hal ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana.

22.

PENYUSUNAN DATA TINDAK PIDANA (PASAL 22) Penyusunan data tindak pidana merupakan bidang kegiatan dalam ruang lingkup administrasi peradilan. Pasal 22 UNTOC menghimbau kepada negaranegara pihak untuk melakukan penyusunan data tindak pidana, apakah landasan hukumnya berupa undang-undang (tindakan legislatif) ataupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sepenuhnya tergantung kepada negara yang bersangkutan. Langkah ini lebih merupakan langkah internal dari masing-masing negara pihak, namun mengandung kerjasama internasional, terutama berkenaan dengan putusan-putusan badan peradilan negara-negara pihak lainnya yang dapat disusun datanya di negara pihak yang bersangkutan ataupun sebaliknya. Dalam hubungan dengan Indonesia persoalannya adalah, apakah putusanputusan badan peradilan (pidana) negara-negara lain dapat dijadikan sebagai alat bukti (surat) untuk diajukan ke hadapan pengadilan Indonesia? Pertanyaan ini muncul, disebabkan karena Pasal 22 tersebut menegaskan bahwa putusan itu dapat dijadikan sebagai informasi (alat bukti?) dalam proses pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi (UNTOC). Terhadap masalah ini dapat dikemukakan, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur penggunanaan putusan pengadilan negara asing sebagai alat atau barang bukti dalam proses



pengaturan di dalam hukum atau perundang-undangan pidana Indonesia, jika pada suatu waktu Indonesia menghadapi suatu kasus yang berkenaan dengan kemungkinan perlunya dilakukan pemindahan proses pidana ke negara lain, Indonesia bisa saja melakukannya dengan negara yang bersangkutan, berdasarkan atas hubungan baik yang berlaku secara timbal balik antara kedua pihak. Hal ini dapat pula dipandang sebagai perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan masing-masing pihak.

37

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, praktek peradilan di Indonesia mengakui putusan pengadilan dalam perkara atas tersangka lain (pengadilan nasional, bukan pengadilan asing) dalam kasus yang masih berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa sebagai alat bukti surat apabila diajukan ke hadapan persidangan sesuai dengan proses yang sah menurut hukum acara pidana. Kadang-kadang putusan pengadilan tersebut turut dipertimbangkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya atas perkara yang bersangkutan.

23.

KRIMINALISASI GANGGUAN PROSES PERADILAN (PASAL 23)


UNTOC membebankan kewajiban kepada negara pihak untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana terhadap setiap perbuatan yang merupakan gangguan proses peradilan. Ada 2 (dua) bentuk perbuatan yang dipandang sebagai bentuk gangguan proses peradilan, yaitu : a.

Obyek gangguannya adalah saksi dan bukti

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu, atau mencampuri dalam pemberian suatu kesaksian atau perbuatan bukti dalam proses beracara.

b.

Obyek gangguannya pejabat peradilan atau penegak hukum

Setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum. Ketentuan ini tidak mengurangi hak negara (dalam perundang-undangannya) untuk melindungi pejabat publik dalam kategori lain.

38

Ketentuan yang mengatur kriminalisasi gangguan proses peradilan yang dimaksud dalam konvensi sudah diatur dalam perundang-undangan pidana Indonesia antara lain dalam : a.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Substansi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia pada umumnya menyangkut gangguan yang bersifat fisik terhadap proses peradilan, sedangkan gangguan-gangguan yang bersifat non fisik seperti intimidasi mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau aparat penegak Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

hukum belum dirumuskan secara jelas. 24.

PERLINDUNGAN SAKSI (PASAL 24) Konvensi mensyaratkan agar negara-negara pihak mengambil segala tindakan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap para saksi dalam proses peradilan yang memberikan kesaksiannya mengenai tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi. Perlindungan diberikan juga kepada keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka. Perlindungan diberikan berhubung kemungkinan adanya pembatasan atau intimidasi terhadap saksi dalam proses peradilan.

a.

Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisiknya seperti misalnya menempatkan mereka dan mengizinkan untuk merahasiakan identitas dan keberadaan orang tersebut.

b.

Membuat aturan pembuktian guna memungkinkan kesaksian yang diberikan dengan suatu cara untuk menjamin keselamatan saksi, seperti memungkinkan pemberian kesaksian melalui teknologi komunikasi, misalnya saluran video (video links) atau cara lain yang memadai.

Konvensi juga mewajibkan bahwa ketentuan perlindungan saksi ini berlaku terhadap korban sepanjang mereka bertindak menjadi saksi. Perundangundangan tindak pidana khusus di Indonesia pada umumnya sudah mengatur perlindungan saksi. Perlindungan saksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 15 tahun 202 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003) diatur secara umum yaitu tentang kewajiban negara memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan /atau hartanya, termasuk keluarganya. Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan saksi adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini bukan saja mengatur perlindungan secara fisik, tetapi juga perlindungan dalam bentuk pemberian keterangan kesaksian yang memungkinkan tidak perlu hadir di persidangan.

25.

BANTUAN TERHADAP DAN PERLINDUNGAN KORBAN (PASAL 25) Berbeda dengan perlindungan terhadap saksi, perlakuan terhadap korban



Tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk diadili secara layak (due process). Tindakan – tindakan perlindungan saksi dimaksud meliputi :

39

kejahatan, Konvensi mewajibkan kepada negara-negara pihak bukan saja memberikan perlindungan tetapi juga wajib memberikan bantuan terhadap korban kejahatan.


Bantuan dan perlindungan terhadap korban kejahatan yang ditentukan dalam Konvensi meliputi :

40

a.

Tindakan-tindakan yang tepat dari kemungkinan ancaman pembalasan dan intimidasi.

b.

Prosedur-prosedur yang memadai untuk memberikan akses ganti rugi dan pemulihan bagi korban-korban tindak pidana.

c.

Dalam proses peradilan, pendapat-pendapat dan keprihatinan dari korban harus dikemukakan dan dipertimbangkan dengan cara yang tidak merugikan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan.

Perundang-undangan Indonesia membedakan antara pelapor dan korban, sehingga beberapa undang-undang tidak memuat ketentuan tentang perlindungan korban, tetapi memuat ketentuan perlindungan pelapor. Perundang-undangan yang memuat perlindungan terhadap pelapor diantaranya adalah Pasal 39 - Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlindungan yang diberikan terhadap pelapor pada dasarnya menyangkut larangan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim menyebut nama dan alamat pelapor dalam proses pemeriksaan. Perlindungan terhadap korban secara tegas diatur dalam Pasal 36 – Pasal 42 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban. KUHAP memberikan bantuan terhadap korban melalui ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang korban yang diberi kesempatan untuk pertama-tama didengar dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dan ketentuan Pasal 90 yang mengatur penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban. Perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan korban dirumuskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang diberikan berdasarkan ketentuan tersebut meliputi prosedur pemberian keterangan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, kesaksian secara tertulis atau melalui sarana elektronik dan perlindungan dalam bentuk immunitas, tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.


Korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat selain memiliki hakhak yang ditentukan dalam undang-undang, juga diberikan perlindungan dengan pemberian hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

TINDAKAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (PASAL 26) Konvensi mewajibkan negara pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna mendorong orang-orang yang berpatisipasi atau telah berpartisipasi dalam kelompok-kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi agar bersedia : a.

Memberikan informasi yang bermanfaat (seperti identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan kelompok-kelompok penjahat terorganisasi sendiri maupun keterkaitan kelompok penjahat terorganisasi dengan jaringan internasional, serta tindak pidana yang telah dan mungkin akan dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi) kepada badan yang berwenang untuk tujuan penyelidikan dan pembuktian.

b.

Memberikan bantuan faktual, konkrit kepada badan yang berwenang dalam rangka menghalangi kelompok penjahat terorganisasi dari sumber daya mereka atau dari hasil tindak pidana.

Konvensi juga mewajibkan negara pihak membuka kemungkinan pengurangan pidana atas terdakwa maupun pemberian kekebalan dari penuntutan terhadap seseorang yang bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan. Apabila seseorang yang bersedia memberikan informasi bermanfaat ataupun bantuan konkrit dalam penyelidikan dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas berada di satu negara pihak dan orang tersebut bersedia melakukan kerjasama dengan badan-badan yang berwenang dari negara pihak lainnya, maka negara-negara pihak tersebut menurut Konvensi dapat membuat persetujuan atau peraturan tentang kemungkinan negara pihak lainnya memberikan perlakuan pengurangan pidana atau kekebalan penuntutan. Perundang-undangan Indonesia belum mengatur hal-hal terkait dengan bantuan dan kerjasama orang-orang yang pernah terlibat tindak pidana terorganisasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana terorganisasi. Pengaturan tentang saksi mahkota yang bekerjasama dan membantu dalam penyelidikan dan pembuktian masih belum diterapkan dalam perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 42 mengatur peran serta masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika orang yang berjasa tersebut orang yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi kemungkinan bekerja sama dalam penyelidikan dan pembuktian Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


26.

41

tindak pidana yang sama, mereka tidak berhak mendapat penghargaan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang saksi yang sekaligus menjadi tersangka bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pembuktian di persidangan pengadilan, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan kesaksiannya tersebut sebagai alasan meringankan pidana.


27.

42

KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM (PASAL 27) Mengenai kerjasama penegakan hukum pada umumnya, beberapa pranata hukum yang ditegaskan di dalam UNTOC seperti ekstradisi (Pasal 16), pemindahan narapidana (Pasal 17), bantuan hukum timbal balik (Pasal 18), penyelidikan bersama (Pasal 19), kerjasama dalam melakukan teknikteknik penyelidikan khusus (Pasal 20), pemindahan proses pidana (Pasal 21), sebenarnya semua ini sudah termasuk di dalam ruang lingkup kerjasama penegakan hukum. Akan tetapi Pasal 27 tentang kerjasama penegakan hukum, secara lebih khusus menekankan kerjasama tersebut dalam pelbagai aspeknya yang lebih bersifat teknis-operasional seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 huruf (a – f). Hal inipun sudah dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh Kepolisian R.I. baik secara langsung dengan Kepolisian negara-negara sahabat ataupun dengan kerjasama melalui INTERPOL/ICPO (International Criminal Police Organisation). Persoalannya adalah, apakah kerjasama antara instansi-instansi penegak hukum tersebut dilandasi oleh suatu perjanjian kerjasama ataukah tidak? Pasal 27 ayat 2 UNTOC menekankan kepada negara-negara pihak untuk membuat perjanjiannya jika memang belum dilandasi oleh suatu perjanjian atau jika sudah dilandasi suatu perjanjian supaya perjanjian yang sudah ada itu diubah. Apapun hasil pertimbangan tersebut, sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. Namun perlu ditekankan disini, bahwa tanpa ada perjanjian kerjasama terlebih dahulupun, ketentuan Pasal 27 ini dapat langsung dilaksanakan baik pada tataran internasional ataupun domestik masing-masing negara pihak. Sudah tentu dengan tetap menghormati kedaulatan dan hukum nasional masing-masing negara pihak. Bahkan Pasal 27 ayat 2 mempersilakan para pihak untuk menjadikan Konvensi sebagai landasan hukum untuk bekerjasama apabila para pihak belum terikat pada suatu perjanjian. Dalam hubungannya dengan Indonesia, sebaiknya Indonesia menyikapi apa yang diamanatkan Pasal 27 ayat 2 ini dengan menginventarisasi perjanjian antara aparat penegak hukumnya dengan sesama aparat penegak hukum negara-negara sahabat jika memang perjanjian itu sudah ada. Jika perjanjian itu tidak atau belum ada perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan perjanjian kerjasama atau cukup dengan mengamendemen perjanjian yang sudah ada seperti tersebut di atas, terutama perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik, dengan menyisipkan substansi-


Selain itu, juga perlu diinventarisasi undang-undang pidana Indonesia di luar KUHP yang mengandung dimensi kerjasama internasional, khususnya berkenaan dengan kerjasama penegakan hukum untuk diharmonisasikan pengaturannya dengan perjanjian-perjanjian kerjasama penegakan hukum yang sudah ada ataupun praktek-praktek kerjasama penegakan hukum antara aparat penegak hukum yang sudah berlangsung selama ini. Sebagai contoh adalah, Undang-Undang Nomor 1/PRP. Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memberi wewenang kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya. Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengandung substansi mengenai kerjasama penegakan hukum dengan negara lain.

28.

PENGUMPULAN, PERTUKARAN DAN ANALISIS INFORMASI TENTANG SIFAT TINDAK PIDANA TERORGANISASI (PASAL 28)

43

Substansi Pasal 28 ini tergolong sebagai sesuatu yang bersifat teknisoperasional dan karena itu secara langsung dapat diimplementasikan oleh negara-negara pihak baik pada tataran domestik ataupun internasional. Andaikata substansi ini dipandang perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian, tidak perlu dibuat satu perjanjian khusus, tetapi dapat disisipkan di dalam perjanjian kerjasama penegakan hukum seperti telah dipaparkan di atas. Atau ada kemungkinan bahwa substansi Pasal 28 ini sudah terliput di dalam perjanjian tentang kerjasama penegakan hukum yang sudah ada tersebut. Dalam kenyataan, ternyata institusi penegak hukum Indonesia seperti kepolisian dan kejaksaan telah membentuk satuan tugas atau unit kerja untuk menangani kasus-kasus tindak pidana internasional/transnasional, seperti tindak pidana transnasional terorganisasi, tindak pidana terorisme dan sebagainya antara lain dengan tujuan membentuk penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang ahli dan spesialis mengenai tindak pidana transnasional. Demikian juga penunjukan atau pengangkatan staf ahli dalam bidang-bidang yang terkait pada institusi kepolisian dan kejaksaan sudah sejak lama dilakukan. Demikian juga kerjasama antara kepolisian atau kejaksaan dengan perguruan tinggi di Indonesia.

29.

PELATIHAN DAN BANTUAN TEKNIS (PASAL 29)



substansi yang terkandung dalam Pasal 27 UNTOC ini. Atau langkah yang lebih komprehensif, yakni, setelah dilakukan inventarisasi atas semua perjanjian tentang kerjasama yang termasuk dalam ruang lingkup penegakan hukum yang sudah ada, dilanjutkan dengan pengkajian secara lebih mendalam tentang substansi dari semua perjanjian itu sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat dilanjutkan dengan pengamendemenannya, ataupun jika dipandang perlu, membuat perjanjian baru.

Sama seperti substansi Pasal 28, substansi Pasal 29 inipun merupakan sesuatu yang sangat teknis-operasional dan karena itu secara langsung dapat diimplementasikan. Oleh karena yang menjadi fokus dari Pasal 29 adalah tentang pelatihan (ayat 1), perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pelatihan (ayat 2), peningkatan pemberian bantuan pelatihan dan teknis (ayat 3) dan kegiatan operasi dan pelatihan melalui organisasi internasional regional ataupun global (ayat 4) maka lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) ataupun lembaga-lembaga pendidikan dalam lingkungan institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman perlu ditingkatkan peranannya.


30.

44

TINDAKAN LAIN: PELAKSANAAN KONVENSI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN BANTUAN TEKNIS (PASAL 30) Substansi Pasal 30 mewajibkan Negara-Negara Pihak mengambil tindakantindakan yang kondusif guna mengoptimalkan pelaksanaan konvensi melalui kerjasama internasional dengan alasan dan pertimbangan adanya pengaruhpengaruh negatif dari tindak pidana terorganisasi terutama pengaruh negatif terhadap pembangunan berkelanjutan.

31.

PENCEGAHAN (PASAL 31) Substansi Pasal 31 inipun sama seperti substansi pasal 28 dan 29 yakni berkenaan dengan masalah-masalah yang bersifat teknis-operasional yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh negara-negara pihak, termasuk Indonesia. Semuanya tergantung pada ada atau tidaknya kehendak politik (political will) masing-masing negara pihak tersebut.


BAB

III BEBERAPA TEMUAN DAN REKOMENDASI

BEBERAPA TEMUAN DAN REKOMENDASI

Secara kronologis, dapatlah dikemukakan beberapa temuan tersebut dan disertai pula rekomendasinya, seperti di bawah ini.

Pertama, dengan mulai berlakunya UNTOC ke dalam dan menjadi bagian dari hukum

nasional Indonesia, setelah dianalisis secara mendalam ternyata di dalam hukum nasional Indonesia sama sekali tidak ada satupun pasal dari KUHP ataupun undangundang pidana nasional Indonesia di luar KUHP yang mengatur tentang kejahatan (transnasional) terorganisasi. Demikian pula tindak pidana yang sudah diatur di dalam hukum pidana nasional Indonesia ternyata tidak ada yang dapat dipadankan dengan kejahatan (transnasional) terorganisasi. Dengan demikian, kejahatan (transnasional) terorganisasi ini dapat dipandang sebagai jenis kejahatan baru di dalam hukum pidana nasional Indonesia walaupun dalam kenyataan, kejahatan seperti ini sudah banyak terjadi bahkan sudah menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Indonesia. Hal ini berbeda dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang setelah diratifikasi dan diberlakukan ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, sudah langsung berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai undang-undang anti korupsi yang sudah ada dan berlaku sebelumnya. Dalam hal ini, Indonesia mentransformasikan substansi UNCAC, khususnya kaidah-kaidah hukum pidana materiil-substansialnya ke dalam hukum pidana nasionalnya, dengan cara merevisi atau mengamendemen undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsinya (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Atau jika ketidaksesuaiannya atau ketertinggalannya demikian besarnya, dapat pula dibuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yang substansinya selaras dengan UNCAC untuk menggantikan undang-undang yang lama tersebut. Dalam hubungan ini, pemerintah Indonesia menempuh cara pertama. Sedangkan kejahatan (transnasional) terorganisasi yang merupakan substansi pokok dari UNTOC, oleh karena tidak ada padanannya di dalam hukum pidana nasional Indonesia, maka mau tidak mau Indonesia haruslah mentransformasikan substansi pokoknya tersebut ke dalam hukum pidana nasional Indonesia, dengan cara membuat Beberapa Temuan dan Rekomendasi


Berdasarkan analisis terhadap kesenjangan antara UNTOC dan peraturan perundangundangan nasional Indonesia yang bersinggungan dengan UNTOC seperti telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, ternyata ada beberapa temuan yang dapat diungkapkan yang patut mendapat perhatian sungguh-sungguh dari badan pembuat undang-undang yakni, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Akan lebih baik lagi, jika kedua badan pembentuk undang-undang ini, menindaklanjutinya dengan langkahlangkah nyata seperti membuat undang-undang baru ataupun mengamendemen peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan dan atau yang terpengaruhi oleh temuan-temuan ini.

47

undang-undang tentang tindak pidana (transnasional) terorganisasi. Substansi dari undang-undang ini, sedapat mungkin supaya diselaraskan dengan substansi dari UNTOC, khususnya dengan kaidah-kaidah hukum materiil-substansialnya. Undang-undang inilah yang harus diterapkan terhadap kasus-kasus tindak pidana (transnasional) terorganisasi sesuai dengan asas-asas dari berlakunya hukum pidana Indonesia atau yurisdiksi kriminal menurut hukum pidana nasional Indonesia.


Kedua, mengenai istilah-istilah. Ternyata UNTOC dalam Pasal 2 mengintroduksi

48

cukup banyak (10 macam) istilah. Pada lain pihak, hukum pidana nasional Indonesiapun juga sudah mengenal cukup banyak istilah. Seperti telah dikemukakan di atas (Bab II Bagian 2. Pemakaian Istilah (Pasal 2)), diantara istilah-istilah tersebut ada yang baru sama sekali karena belum/tidak ada di dalam hukum pidana nasional Indonesia tetapi ada pula yang sudah lama tercantum di dalam hukum pidana nasional Indonesia, baik dengan substansi yang sama ataupun dengan substansi yang berbeda. Istilah-istilah yang baru tersebut, antara lain, kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, tindak pidana serius, kelompok terstruktur dan pengiriman terkendali. Sedangkan istilahistilah dalam UNTOC yang sudah dikenal di dalam hukum pidana nasional Indonesia, antara lain, kekayaan, hasil tindak pidana, pembekuan atau penyitaan, perampasan, dan tindak pidana asal. Walaupun istilah-istilah dalam UNTOC dimaksudkan khusus dalam hubungan dengan kejahatan (transnasional) terorganisasi, namun dalam praktek, terutama dalam kasuskasus konkrit, ada kemungkinan keterkaitan antara kasus kejahatan (transnasional) terorganisasi dengan dengan kasus-kasus kejahatan lain yang diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP dan secara serentak tersangkut istilah-istilah, baik yang tercantum dalam UNTOC ataupun istilah-istilah dalam KUHP atau undang-undang pidana lain di luar KUHP. Hal ini menimbulkan persoalan, istilah manakah yang harus digunakan? Dalam praktek hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, terutama di kalangan para penegak hukum, baik di kalangan internal dari korps penegak hukum itu sendiri maupun antara korps penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Kiranya perlu dipertimbangkan adanya pembakuan istilah-istilah dalam hukum pidana, sudah tentu sepanjang hal itu dimungkinkan.

Ketiga, adalah ruang lingkup berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana

diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Oleh para ahli, ketentuan ini dipandang sebagai konkritisasi dari asas-asas berlakunya hukum pidana, yakni, asas teritorial, asas kewarganegaraan aktif, asas kewarganegaraan pasif, dan asas universal. Sedangkan dari sudut pandang hukum (pidana) internasional, masalah ini termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi negara, khususnya yurisdiksi kriminal yang juga berdasarkan atas keempat asas tersebut. Tegasnya, yurisdiksi kriminal berdasarkan asas teritorial, asas kewarganegaraan aktif, asas kewarganegaran pasif, dan asas universal. Persoalannya adalah, ketentuan Pasal 2 - 9 KUHP, khususnya tentang ruang lingkup dari asas kewarganegaraan aktif dan pasif seperti dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 yang secara limitatif menentukan jenis-jenis tindak pidananya. Seperti sudah diketahui, KUHP Indonesia yang hingga kini masih berlaku adalah merupakan peninggalan dari KUHP Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda (sekarang: Indonesia) pada tahun 1918 berdasarkan asas konkordansi. Di Negeri Belanda sendiri KUHPnya itu sudah banyak mengalami perubahan (penambahan ataupun pengurangan). Timbul Beberapa Temuan dan Rekomendasi

Oleh karena itu, patut untuk dipikirkan secara lebih mendalam, mengenai perlu diperluasnya ruang lingkup yurisdiksi (kriminal) dalam Pasal 4, 5, 7 dan 8 KUHP. Perluasan ini tentu saja juga dalam rangka mengantisipasi atas semakin banyaknya bermunculan kejahatan transnasional yang semakin canggih serta semakin meningkatnya kepentingan nasional Indonesia baik pada tataran domestik ataupun internasional, yang harus dilindungi dari kejahatan atau tindak pidana internasional/ transnasional, baik yang terorganisasi ataupun tidak terorganisasi.

Keempat, ketentuan tentang penyertaan maupun permufakatan jahat yang ada

dalam perundang-undangan Indonesia dapat dikatakan belum mengakomodasi amanat Konvensi tentang masalah partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi karena lingkup perbuatan yang diamanatkan oleh Konvensi lebih luas daripada yang selama ini masuk dalam lingkup pengertian penyertaan dan permufakatan jahat menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk diakomodasi ketentuan Pasal 5 Konvensi dengan merumuskannya sebagai perluasan penyertaan dalam hukum pidana Indonesia agar dapat diberlakukan untuk semua keterlibatan dalam tindak pidana yang masuk cakupan tindak pidana transnasional terorganisasi.

Kelima, terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang,

perundang-undangan Indonesia sudah mengatur upaya penal secara sangat memadai. Akan tetapi juga harus dipertimbangkan bahwa upaya penal harus selaras dengan upaya-upaya non- penal yang dapat dilakukan, misalnya dengan memberikan sanksi yang mungkin akan lebih efektif daripada sanksi pidana dalam suatu kondisi dan situasi tertentu. Oleh karena itu seharusnya kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh PPATK disertai dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif pada penyedia jasa keuangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam upaya mencegah tindakan pencucian uang. Sanksi administratif yang dijatuhkan jangan sampai merusak kepercayaan masyarakat pada penyedia jasa keuangan dan berdampak buruk pada sistem transaksi keuangan.

Keenam, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) belum diatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik asing ataupun oleh pegawai sipil internasional. Tampaknya, dalam rangka pengamendemenan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Beberapa Temuan dan Rekomendasi


pertanyaan, untuk kurun waktu sekarang ini, apakah ketentuan dalam Pasal 4, 5, 7 dan 8 tersebut masih sesuai ataukah sudah ketinggalan jaman? Pada sisi lain, jenis-jenis kejahatan internasional/transnasional yang baru dengan karakter yang semakin canggih, semakin lama semakin banyak bermunculan yang juga sudah cukup banyak diatur di dalam konvensi-konvensi tentang kejahatan internasional. Konvensi-konvensi tentang kejahatan internasional/transnasional ini, -termasuk UNTOC- jiwa dan semangat dari yurisdiksi (kriminal)nya atas kejahatan atau tindak pidana yang diaturnya justru dalam ruang lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam salah satu pasalnya yang menyerukan kepada negara-negara pihak/peserta untuk memberlakukan yurisdiksinya dengan jangkauan yang luas terhadap kejahatan yang diatur di dalam konvensi tersebut.

49

yang sedang berlangsung sekarang ini dan juga dalam rangka pentransformasian substansi UNCAC, kiranya masalah ini sudah ditampung untuk selanjutnya dicantumkan di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hasil amendemen tersebut.

Ketujuh, tentang tanggungjawab badan hukum. Sesungguhnya sudah sejak


tahun 1955 hukum pidana nasional Indonesia mengakui bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain, badan hukum sudah diakui sebagai subyek hukum pidana. Bahkan dalam beberapa Undang-Undang Pidana Khusus, digunakan istilah korporasi yang ruang lingkupnya tidak hanya mencakup badan hukum tetapi juga perkumpulan yang bukan badan hukum. Namun demikian dalam prakteknya, hingga saat ini, belum pernah ada korporasi yang dijatuhi sanksi pidana. Hal ini nampaknya disebabkan ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi kurang dikenal dalam praktek peradilan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pemberian pelatihan tentang perkembangan asas-asas baru hukum pidana dan hukum acara pidana bagi para penegak hukum. .

50

Kedelapan, sistem sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus

yang masuk dalam lingkup Konvensi telah selaras dengan amanat dari Konvensi yang secara tersirat menghendaki dijatuhkankannya sanksi yang berat terhadap (pelaku) tindak pidana. Bahkan dalam perundang-undangan khusus tersebut, di samping diancamkan pidana maksimal khusus juga diancamkan pidana minimal khusus dengan tujuan menghindarkan dijatuhkannya pidana yang ringan. Ketentuan ini memang ditujukan untuk tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana khusus, yang oleh banyak kalangan disebut sebagai extra-ordinary crime. Hanya saja untuk tindak pidana lain yang menurut Konvensi masuk kategori tindak pidana serius, tidak ada ketentuan pidana minimal khusus. Hal ini yang dalam pelaksanaannya dapat membuka celah terjadinya ketidaksesuaian dengan tujuan Konvensi yang ingin menjatuhkan pidana yang relatif lebih berat kepada pelaku kejahatan transnasional terorganisasi. Oleh karena itu perlu dibuat ketentuan khusus agar hakim memperhitungkan beratnya tindak pidana transnasional terorganisasi ketika akan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Ketentuan khusus ini dapat berupa pemberatan pidana bila tindak pidana dilakukan secara transnasional terorganisasi.

Kesembilan, kriminalisasi dan penentuan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana harus dibarengi dengan kewenangan hukum yang jelas pada para pelaksana hukum. Kejelasan di sini bukan hanya berupa kewenangan menurut undang-undang, tetapi juga harus ada independensi pelaksana hukum dalam mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk memaksimalkan penangkalan tindak pidana tersebut. Mengingat kedudukan lembaga penegak hukum yang masih menjadi bagian dari eksekutif maka kebijakan untuk melakukan peninjauan kembali kedudukan penyidik dan penuntut umum sebagai bagian lembaga yudikatif yang independen merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Kesepuluh, berkenaan dengan jangka waktu daluwarsa, UNTOC menyerukan kepada

negara-negara pihak/peserta supaya menetapkan jangka waktu daluwarsa yang lebih panjang atas tindak pidana yang diatur di dalamnya. Ini merupakan kecenderungan umum dari konvensi-konvensi tentang kejahatan internasional/transnasional

Beberapa Temuan dan Rekomendasi

mengingat sifatnya yang secara umum lebih canggih ketimbang kejahatan biasa. Hal ini dapat dipandang sebagai penyimpangan dari jangka waktu daluwarsa yang ditentukan di dalam hukum pidana nasional (KUHP) Indonesia. Undang-undang Pidana Khusus, misalnya tentang tindak pidana korupsi, terorisme dan pencucian uang tidak mengatur secara khusus jangka waktu kadaluarsa penuntutan dan penjalanan pidana, sehingga masih merujuk pada ketentuan kadaluarsa penuntutan dan penjalanan pidana yang diatur dalam KUHP. Dengan mengingat kekhususan dari tindak pidana transnasional terorganisasi, yaitu sangat kompleks dan tidak mudah pengungkapannya, maka harus dibuat ketentuan khusus tentang daluwarsa penuntutan dan penjalanan pidana yang lebih panjang daripada jangka waktu daluwarsa dalam KUHP untuk menjamin efektifitas penegakan hukum pada pelakunya. Ketentuan ini merupakan lex specialis dari ketentuan dalam KUHP. khususnya untuk perampasan dan penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 12 Konvensi sampai pada suatu kesimpulan bahwa masih belum ada pengaturan yang jelas dan komprehensif untuk tindakan penyitaan dan perampasan harta benda yang berasal dari konversi hasil kejahatan, harta benda yang tercampur dengan hasil kejahatan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta benda hasil kejahatan. Meskipun ketentuan yang ada secara implisit telah mencakup jenis-jenis obyek tersebut, namun ketiadaan ketentuan yang khusus dan jelas akan menyulitkan dalam praktek. Oleh karenanya perlu ditinjau kembali ketentuan tentang penyitaan dan perampasan barang hasil tindak pidana untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Konvensi.

Keduabelas, hukum acara pidana umum (KUHAP) dan beberapa perundang-

undangan khusus yang terkait dengan tindak pidana transnasional terorganisasi belum mengatur penyerahan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita sebagaimana yang diamanatkan Pasal 14 Konvensi. Namun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali instrumen hukum Indonesia untuk masalah ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah mengatur mengenai permintaan bantuan dan pemberian bantuan dalam rangka menindaklanjuti putusan pengadilan berupa perampasan harta kekayaan/benda yang disita ini. Ketentuan ini setidaknya dapat menjadi payung hukum bagi perundang-undangan pidana lainnya berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang berisi perampasan benda sitaan/harta kekayaan berupa benda tidak bergerak, seperti tanah misalnya, terkait dengan sistem hukum setiap negara terhadap kepemilikan benda tidak bergerak oleh negara lain. Namun untuk pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 masih memerlukan tindak lanjut.

Ketigabelas, tentang pranata hukum ekstradisi. Pengaturan tentang ekstradisi

dalam UNTOC yang dapat dipandang sebagai merepresentasikan perkembangan mutakhir dari pranata hukum tentang ekstradisi dalam hukum internasional serta dengan mengacu pada United Nations Model Treaty on Extradition (1990), semakin memperlihatkan ketertinggalan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.



Kesebelas, penelaahan secara mendalam terhadap perundang-undangan Indonesia,

51


Beberapa kekurangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tersebut, -di antara demikian banyak kekurangannya antara lain, ekstradisi dibatasi atas kejahatan yang dilakukan di luar wilayah negara diminta atau negara yang menyerahkan (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1979). Padahal kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negaradimintapun, si pelakunya juga dapat diekstradisikan oleh negara diminta, sepanjang berdasarkan pertimbangannya, orang yang diminta itu lebih tepat diadili oleh negarapeminta. Apalagi jika berkenaan dengan kejahatan transnasional (termasuk kejahatan transnasional terorganisasi) yang pelaku ataupun korbannya bisa berada di wilayah beberapa negara. Dalam kasus seperti ini, negara-diminta dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permintaan untuk pengekstradisian pelakunya kepada negarapeminta, walaupun kejahatan atau sebagian dari kejahatan terjadi di wilayahnya. Dalam hal ini, negara-diminta dapat mengesampingkan penerapan yurisdiksi kriminalnya yang berdasarkan asas territorial.

52

Berkenaan dengan penolakan negara-diminta terhadap permintaan negara-peminta untuk pengekstradisian atas orang yang diminta yang sudah berstatus sebagai terhukum, atas permintaan negara-peminta supaya negara-diminta mempertimbangkan pelaksanaan hukumannya tersebut di negara-diminta (Pasal 16 ayat 12 UNTOC) juga tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Keempatbelas, mengenai pemindahan narapidana, hingga kini belum ada satu

pasalpun dari Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995) ataupun KUHAP yang menegaskan tentang kemungkinan pemindahan narapidana ini. Tegasnya, pemindahan dalam rangka pelaksanaan hukuman atau sisa hukuman bagi narapidana asing yang sedang menjalani hukuman di Indonesia ataupun narapidana warganegara Indonesia yang sedang menjalani hukuman atau sisa hukumannya di negara lain, untuk dapat melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya di negaranya sendiri. Oleh karena itu, kedua undang-undang tersebut di atas perlu diamendemen dengan menambahkan satu pasal atau ayat tentang pemindahan narapidana. Atau jika dipandang supaya landasan hukumnya lebih kuat, sebaiknya dibuat undang-undang khusus tentang pemindahan narapidana yang substansinya dapat diselaraskan dengan substansi dari perjanjian-perjanjian internasional bilateral atau multilateral tentang pemindahan narapidana. Ada baiknya pula Convention on the Transfer of Sentenced Persons antara Negara-Negara Eropa yang ditandatangani di Strasbourg pada tanggal 21 Maret 1983 dijadikan sebagai rujukannya. Kelimabelas, tentang bantuan hukum timbal balik. Ada satu kelebihan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik, yakni, ada pengaturan tentang “transit” yang memang sudah lazim dapat dijumpai di dalam konvensi-konvensi ataupun perjanjian bilateral ataupun multilateral tentang bantuan hukum timbal balik tetapi UNTOC sama sekali tidak mengaturnya. Kelebihan lainnya adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur tentang kemungkinan untuk memperoleh kembali sanksi denda yang berupa uang dan tentang pengidentifikasian dan pencarian orang. Akan tetapi pada sisi lain, justru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ini masih mengandung kekurangan jika dibandingkan dengan UNTOC, seperti, tentang Beberapa Temuan dan Rekomendasi

pemberian informasi, hal-hal yang berkenaan dengan pembuktian dan penilaian para ahli, tentang kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diterima dari negaradiminta, negara-diminta tidak boleh menolak memberikan informasi kepada negarapeminta dengan alasan kerahasiaan bank, dan masih banyak lagi kekurangannya yang lain. Hal-hal seperti ini sama sekali tidak dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

Keenambelas, mengenai teknik penyelidikan khusus (Pasal 20), dan pemindahan

proses pidana (Pasal 21). Dilihat secara sepintas, substansi kedua pasal ini tampak tidak menimbulkan persoalan apapun karena sifatnya yang tergolong teknisoperasional yang dapat dilaksanakan secara langsung berdasarkan kesepakatan untuk bekerjasama antara para pihak. Akan tetapi, justru dalam penerapannya itulah terdapat kemungkinan pelanggaran atas hak asasi manusia dari orang atau kelompok orang yang menjadi sasarannya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti, aparat penegak hukum. Dalam melakukan teknik penyelidikan khusus oleh pejabat yang berwenang, misalnya, dengan penggunaan pengiriman terkendali secara tepat, penggunaan peralatan elektronik, bentuk-bentuk pengawasan lainnya ataupun dengan operasi-operasi rahasia (Pasal 20 ayat 1), walaupun dibenarkan menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, dalam prakteknya sangat rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dari masyarakat pada umumnya, hak asasi manusia dari orang atau kelompok orang yang menjadi sasaran dari teknik penyelidikan khusus tersebut pada khususnya. Demikian pula halnya dengan pemindahan proses pidana (Pasal 21), hak asasi manusia dari orang yang bersangkutan boleh jadi akan terlanggar, misalnya, negara dimana dia akan dipindahkan, ternyata mengancam kejahatannya itu dengan sanksi pidana yang lebih berat atau dengan hukuman mati sedangkan di negara semula, diancam dengan sanksi pidana yang lebih ringan atau tidak diancam dengan hukuman mati. Bahkan dengan pemindahan itu, mengakibatkan dirinya dipisahkan dan dijauhkan dari keluarga dan nilai-nilai sosial budaya yang selama ini dianutnya. Jika benarbenar proses pidananya dipindahkan dan sudah tentu dia sendiri juga dipindahkan tanpa persetujuannya, bukankah semua ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusianya? Untuk itu, kepada pejabat yang berwenang atau aparat penegak hukum dari masingmasing pihak perlu dimintakan perhatian, supaya berhati-hati dalam penerapan kedua pasal ini. Penerapan teknik penyelidikan khusus tetap harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, demikian pula pemindahan proses pidana Beberapa Temuan dan Rekomendasi


Oleh karena hal-hal tersebut tidak saja dihadapi dalam kasus-kasus kejahatan transnasional terorganisasi seperti diatur dalam UNTOC tetapi juga akan dihadapi dalam kasus-kasus tindak pidana lain yang membutuhkan kerjasama bantuan hukum timbal balik, maka ada baiknya ketentuan-ketentuan dalam UNTOC yang tidak ada atau tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tersebut diadopsi dan dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, substansi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2006 akan menjadi lebih lengkap dan akan semakin kuatlah eksistensinya sebagai landasan hukum dalam melakukan kerjasama bantuan hukum timbal balik.

53

hendaknyalah dilakukan dengan terlebh dahulu meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Ketujuhbelas, tentang gangguan terhadap proses peradilan. Hingga kini belum ada


satu undang-undang yang secara terintegrasi mengatur tentang tindak pidana yang berupa gangguan terhadap proses peradilan (pemeriksaan di depan badan peradilan dari yang paling rendah hingga yang tertinggi), baik yang dilakukan di luar ataupun di dalam proses persidangan. Kalapun ada, ternyata masih tercerai-berai di sana-sini dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan satu undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang gangguan terhadap proses peradilan ini.

54


BAB

IV MATRIKS KESENJANGAN ANTARA UNTOC DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1

PSL

tujuan Konvensi sehingga

undang-undang (Sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009). Tujuan Konvensi tersebut telah selaras dengan konsiderans dari

lebih efektif.

3.

2.

1.

uang tetapi

saja oleh

kejahatan

transnasional,

merupakan

kejahatan

bukan juga

kerjasama

regional

atau

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang

internasional

dan

keamanan

nasional

maupun

35

Tahun

2009

Tentang


pidana narkotika telah bersifat transnasional yang

Narkotika, dalam pertimbangan huruf e ; bahwa tindak

Nomor

dengan terorisme.

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

nasional yang mengacu pada konvensi internasional

dengan membentuk peraturan perundang-undangan

kan pada komitmen nasional dan internasional

Huruf d : “bahwa pemberantasan terorisme didasar-

internasional”

perdamaian

yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap

Huruf c : “bahwa terorisme mempunyai jaringan

Undang-Undang

-

-

Terorisme dalam pertimbangan :

Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15

Peraturan

melalui forum bilateral atau multilateral.

melakukan

karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara

nasional

pencucian

Pencucian Uang, dalam pertimbangan huruf d : “bahwa

Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-

beberapa undang-undang antara lain:

agar

mengadopsi tujuan konvensi.

bahan pertimbangan untuk meratifikasi UNTOC menjadi

tindak pidana transnasional terorganisasi secara

baru

perundangyang

harmonisasi perundang-undangan

terjadi

memperhatikan

undangan

peraturan

Indonesia pada dasarnya telah

tindak pidana transnasional terorganisasi telah dijadikan

penyusunan

Dalam

Kebijakan legislatif hukum pidana

Pentingnya kerjasama untuk mencegah dan memberantas

kerja sama untuk mencegah dan memberantas

REKOMENDASI

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan

Pernyataan Tujuan

DIPERTIMBANGKAN

ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

ISI

HAL-HAL LAIN YANG

Draft 5 (11 Agustus 2010) 1

MATRIKS KESENJANGAN ANTARA UNTOC DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

57

2

PSL

jaringan

perkembangan

situasi

dan

kondisi

yang

ada

padanan

perundang-undangan

Belum namun

tersebut

Indonesia

istilah

tindak pidana tersebut.

ada

dalam beberapa

rumusan

berkembang untuk menanggulangi dan memberantas

dengan

Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai

bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22

yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat,

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa

terpadu

dengan

tujuan

untuk

tidak

langsung,

3.

Tahun

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang

dengan

“kelompok

orang”

mengatur secara umum tanpa

Pidana Terorisme yang berbunyi : “setiap orang adalah

hanya

Ketentuan dalam KUHP

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang

pok orang” pelaku tindak pidana.

kewenangan hakim untuk menbubaran dan pelarangan “kelom-

subyek

definisi/

angka (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

sebagai

dari

jatuhkan putusan berupa pem-

orang”

berasal

tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 1

“setiap

orang”

hukum

pengertian

“kelompok

tindak pidana tambahan seperti

Istilah

Perpu ini juga tidak mengatur

itu

tindak pidana Narkotika.

Selain

bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu

orang”.

dan tidak mengatur pertanggung-

sud

“kelompok

Terorganisasi

2009

lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan

Kejahatan

35

pidana terhadap subyek hukum

atau

keuntungan keuangan atau materi lainnya;

langsung

mendefinisikan

Nomor

lanjut tentang apa yang dimak-

Undang-Undang

perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan

yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau

2.

jawaban pidana serta ancaman

ditetapkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok

yang Narkotika

lebih

lebih

secara

atau

penjelasan

Pidana Terorisme tidak

Tindak

memberikan

sanksi pidana penjara 6 tahun bila turut campur dalam

Pemberantasan

KUHP, Pasal 169 antara lain: mengancam dengan

tentang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun

menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan,

pelanggaran

melakukan satu tindak pidana serius atau

secara

ANALISIS

Peraturan Pemerintah Pengganti

1.

yang

oleh

dalam satu periode waktu dan bertindak

terstruktur

didukung

2003

kelompok

canggih,

ketentuan yang menyerupai rumusan tersebut antara lain :

suatu

teknologi

organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan

tinggi,

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang



terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk

berarti

a) “Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi”

Untuk tujuan Konvensi ini:

Pemakaian Istilah

ISI

58 ikatan atau

ideologi

penganut

formal,

ikatan formal.

bentuk melalui suatu

tertentu. Korporasi di-

aliran

misalnya

suatu

tidak dibentuk dalam

rasi. Kelompok orang

berbeda dengan korpo-

Istilah kelompok orang

DIPERTIMBANGKAN

dan

pembakuan dalam

hukum

nisasi.

nasional

tindak

yang

pidana

terorga-

trans-

pidana Indonesia dalam

nakan

istilah-istilah yang digu-

risasi

Perlu dilakukan inventa-

REKOMENDASI

Draft 5 (11 Agustus 2010) 2 HAL-HAL LAIN YANG

PSL

atau sanksi yang lebih berat;

kemerdekaan paling kurang empat tahun

dihukum dengan maksimum penghilangan

merupakan suatu tindak pidana yang dapat

b) “Tindak pidana serius” berarti tindakan yang

ISI

dengan

yang dipermasalahkan bukanlah penyertaan dalam tindak pidana.

Sedangkan kejahatan oleh organisasi termasuk di dalamnya kejahatan korporasi yang merupakan bagian dari kejahatan

ada

undang-undang

yang

secara

menyebutkan klasifikasi tindak pidana serius.

Tidak

diidentikkan dengan organisasi dagang atau bisnis.

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dari

(Pasal

penahanan

KUHAP)

tentang

acara,

beberapa

tindak

adalah

pidana

pidana

yang

serius

bahwa

bila

(1)

bantuan ayat

yang

pada

pejabat

lima tidak

semua

yang

hukum

penjara penasihat maka bersangkutan

sendiri,

lebih

pidana atau mempunyai

tahun

diancam

tersangka atau terdakwa yang

dikatakan

KUHAP)

56

tentang (Pasal

hukum

ketentuan

atau lebih. Demikian juga dalam

diancam pidana penjara 5 tahun

tindak

bahwa

dapat diketahui secara tersirat

20

ketentuan

hukum

misalnya

ketentuan

tetapi

Walaupun tidak ada terminologi khusus,


khusus

kerah putih. Kejahatan oleh organisasi pada umumnya

tujuan melakukan kejahatan. Jadi

perkumpulan yang ber-

adanya

yang

mengacu kepada suatu organisasi rahasia seperti mafia.

sini

yang diselenggarakan melalui organisasi kriminal yang

di

menjadi fokus perhatian adalah

bahwa

pulkan

Kejahatan terorganisasi dimaksudkan sebagai kejahatan

tapi secara tersirat dapat disim-

crime) dan kejahatan oleh organisasi.

melakukan kejahatan. Akan te-

bermaksud

membedakan antara kejahatan terorganisasi (organized

yang

dimaksud

Secara teoritis, pengertian tindak pidana terorganisasi

perkumpulan

yang

apa

atau korporasi”.

menetapkan kriteria yang jelas

maupun yang bertanggung jawab secara individual,

ANALISIS

orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer


59

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

tentang

Tindak

Pidana

yang

diancam

dengan

lebih,

yang Negara

di Republik

dilakukan

pidana

tersebut tindak


maupun suatu struktur yang jelas;

keanggotaannya

tersirat

kejahatan. secara

dengan

dapat

Akan

bermaksud

perkumpulan

yang Jadi

yang

dipermasalahkan

bertujuan melakukan kejahatan.

adanya

menjadi fokus perhatian adalah

disimpulkan bahwa di sini yang

tetapi

melakukan

yang

dimaksud perkumpulan

dari

yang

apa

melakukan suatu tindak pidana Narkotika

kesinambungan

anggotanya,

menetapkan kriteria yang jelas

para

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan

bagi

secara

formal

mengatur secara umum tanpa

(c) hanya

terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk

huruf KUHP

yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang

dan dalam

tidak perlu memiliki peran yang ditetapkan

(a)

juga pidana

melakukan tindak pidana dengan segera dan

Huruf

menurut hukum Indonesia.

merupakan

tindak

Negara Republik Indonesia dan

Indonesia atau di luar wilayah

wilayah

atau

pidana penjara 4 (empat) tahun

lainnya

yang diperoleh dari tindak pidana

Pidana adalah Harta Kekayaan

menyatakan bahwa Hasil Tindak

Pencucian Uang Pasal 2 butir y

2003


penasehat hukum bagi mereka.

Ketentuan

dibentuk

dalam

mendefinisikan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan

acak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

secara

pemeriksaan

proses peradilan wajib menunjuk

tingkat

ANALISIS

untuk

tidak

c) “Kelompok terstruktur” berarti suatu kelompok

yang



ISI

60 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

maupun

yang

tidak

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh

e. penyelundupan imigran;

d. penyelundupan tenaga kerja;

c. penyelundupan barang;

b. penyuapan;

a. korupsi;

penyertaan

dalam

tetapi

kelompok

yang

ada

terstruktur.

tindak

terorganisasi ini.

melakukan

pidana

untuk kelompok terstruktur yang

dalam UNTOC ada ciri khusus

dengan Padahal

dimaksud

yang

kelompok terstruktur.

apa

Tidak ada penjelasan lebih lanjut

adalah

terorganisasi,

Kelompok Pelaku tindak pidana

Tahun 2009 tidak ada terminologi

Dalam Undang-Undang Nomor 35

tindak pidana.

bukanlah

ANALISIS


Ayat (1):

suatu tindak pidana; dari tindak pidana:

Pidana Pencucian Uang Pasal 2:

atau tidak langsung, melalui pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak

berwujud

berasal dari atau diperoleh, secara langsung

e) “Hasil tindak pidana” berarti setiap kekayaan

kepentingan terhadap, asset tersebut;

yang

berwujud.

hukum yang membuktikan hak atas, atau

baik

bergerak,

tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 butir 4 mendefinisikan Harta

tidak Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak

atau

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

berbentuk


berbentuk,

baik

d) “Kekayaan” berarti aset berbentuk apapun,

ISI

61


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

f)

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, tetapi

pelepasan atau perpindahan kekayaan, atau

istilah

penyitaan dan pemblokiran. Istilah/pengertian penyitaan

“penyitaan”

Hukum Acara Pidana Indonesia, membedakan pengertian

atau

berarti

“Pembekuan”

ayat (1) huruf n.

sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan

Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau

Ayat (2):

merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga

wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah

penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di

y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana

x. di bidang kelautan; atau

w. di bidang lingkungan hidup;

v. di bidang kehutanan;

u. di bidang perpajakan;

t. prostitusi;

s. perjudian;

r. pemalsuan uang;

q. penipuan;

p. penggelapan;

o. pencurian;

n. terorisme;

m. penculikan;

l. perdagangan senjata gelap;

k. perdagangan manusia;

j. psikotropika;

i. narkotika;

h. di bidang asuransi;

g. di bidang pasar modal;

f. di bidang perbankan;


pem-

(freezing) sebagai

pembekuan diartikan

blokiran yang memiliki penger-

dapat

Istilah

ANALISIS


pelarangan sementara pemindahan, konversi,

ISI

62 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI



PSL

yang

dikeluarkan

oleh

berdasarkan

pengawasan

yang

meliputi

berbeda

penguasaan penuntut

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan

berarti

atau

yang

sengaja


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1):

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

kejahatan

yang

dari

Pasal 39 ayat (1) : Barang-barang kepunyaan terpidana

lainnya;

diperoleh

tambahan

barang-barang tertentu sebagai salah satu bentuk pidana

KUHP Pasal 10 b, butir 2: menyebutkan perampasan

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui

Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta

hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa

2002 Pasal 32 ayat (1) : Penyidik, penuntut umum, atau

Pemblokiran menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun

pengadilan.

melalui ijin/persetujuan hakim.

hakim.

dan tata cara pelaksanaan harus

juan

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

dan penguasaan pemegang barang,

alih

benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

mengambil

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau

untuk

cara

barang dilepaskan sementara dari

penyidik

tata

pemblokiran tanpa ijin/persetu-

umum),

atau

tindakan

Penyitaan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16: Serangkaian

diblokir “belum” berada dalam

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun (penyidik/

pengertian bahwa barang yang

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 negara

(seizure). Pemblokiran memiliki

“penyitaan”

yang

pengertian

hukum

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

dengan

Pencucian Uang, Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor

akibat

perintah pengadilan atau badan berwenang

berarti

perampasan

diberlakukan,

ANALISIS

tian, tata cara pelaksanaan dan

32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-

perundang-undangan lainnya,

tanpa diberi penjelasan tentang pengertiannya, misal Pasal

pemblokiran ada dalam


pencabutan permanen atas kekayaan dengan

dapat

“Perampasan”

bilamana

h) “Tindak pidana asal” berarti setiap tindak

g)

perintah

atau

sementara

penjagaan

secara

pengadilan atau badan berwenang lainnya;

suatu

kekayaan

menerima

ISI

63

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL


i) “Pengiriman terkendali” berarti cara untuk

merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Negara Republik Indonesia dan tindak pidanatersebut juga




x. di bidang kelautan; atau

w. di bidang lingkungan hidup;



t. prostitusi;

s. perjudian;

r. pemalsuan uang;

q. penipuan;

p. penggelapan;

o. pencurian;

n. terorisme;

m. penculikan;

l. perdagangan senjata gelap;


j. psikotropika;

i. narkotika;


g. di bidang pasar modal;

f. di bidang perbankan;

e. penyelundupan imigran;

d. penyelundupan tenaga kerja;


b. penyuapan;

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh a. korupsi;

yang

Pasal 6 Konvensi ini;

hasil-hasil dari tindak pidana:

mana

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

yang

ANALISIS



diperolehnya dapat menjadi subjek dari suatu

pidana

ISI

64 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


3

PSL

satu

berwenang

mereka,

bawah

Negara,

1.

atau

mengikat;

referensi

crime”

shall

(b)

conduct

huruf

mean

2

yang

maximum deprivation of liberty of at least

constituting an offence punishable by a

“serious

Konvensi ini, yakni:

seperti

Pasal

serius

dalam

pidana

ditetapkan

(b) Tindak

Pasal 5, 6, 8 dan 23 dari Konvensi

(a) Tindak pidana yang ditetapkan menurut

penuntutan atas:

lain, terhadap pencegahan, penyelidikan, dan

Konvensi ini berlaku kecuali jika dinyatakan

dalam batas-batas kewenangan mereka.

berlaku pada organisasi-organisasi tersebut

“Negara-negara Pihak” dalam Konvensi ini

menyetujui

menandatangani, mengesahkan, menerima,

kuasa, menurut prosedur internalnya, untuk

dalam Konvensi ini dan yang telah diberikan

kompetensinya dalam hal-hal yang diatur

Negara-negara Pihaknya telah menyerahkan

negara berdaulat dalam suatu wilayah, yang

suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-

j) “Organisasi regional integrasi ekonomi” berarti

terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana;

pidana dan identifikasi orang-orang yang

untuk keperluan penyidikan suatu tindak

badan

di

lebih

dan

atau

sepengetahuan

wilayah

pengawasan

dengan

dalam

mencurigakan ke luar dari, melalui atau ke

memungkinkan kiriman yang tidak sah atau

ISI

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 3

yang

pidana

ada

kebaharuan

dengan tindak pidana (nasional

dan

ada yang mengandung

Dikatakan baru karena berkenaan

Perlu dipikirkan dan di-

tersendiri di luar KUHP.

undang-undang

KUHP ataukah diatur di Pasal 3 Konvensi ini

Indonesia.

dalam

diintegrasikan ke dalam mun karena substansi pidana

pidana Indonesia, nahukum

di

dalam

tindak pidana yang sudah dikenal

dipertimbangkan apakah pengaturannya

diatur di dalam hukum

sudah

hukum

nasional Indonesia, perlu

dalam

ini ditransformasikan ke

Konvensi

ini

tercakup dalam Pasal 3

pidana

sebenarnya mencakup jenis-jenis

dapat dipandang

Pasal

Jika substansi Konvensi

sebagai substansi yang baru yang

Konvensi ini

dari

tindak

lingkup

ruang

atau

beberapa kejahatan

jenis

dalam

Walaupun termasuk

yang

pidana

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


Mengenai kejahatan atau tindak

ANALISIS



65

4

PSL

2.

1.

Negara-negara

Pihak

tentang

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia perlindungan

dalam

memang

harus

hubungan-hubungan

lain

berdasarkan

hukum

tidak

dan boleh

melakukan

masing-masing

kedaulatan

dari moderen.

umum internasional

prinsip

Namun

hukum

intervensi. Ini sudah merupakan

atau

kemerdekaan

menghormati

nasionalnya.

Pihak

sama derajat dan harus saling

bertindak demikian karena semua

internasional

di

secara tegaspun negara-negara

mikian adanya. Tanpa dinyatakan

sebenarnya memang sudah de-

yakni menyatakan sesuatu yang

Negara

menerapkan

tentang

kedaulatan ini bersifat deklaratif,

negara di dunia ini berkedudukan

untuk

dan

yang hanya dimiliki oleh pejabat berwenang

lainnya

23

yurisdiksi dan melaksanakan fungsi-fungsi

Pihak

berdasarkan asas resiprositas.

2002

Negara

Tahun

Pasal 4 mengatur menyimpangan dari pada asas ini

1

untuk mengambil tindakan dalam wilayah

Nomor

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 3 dan

Undang-Undang

memberikan hak kepada suatu Negara Pihak

yang Atas

ini

Tidak

Konvensi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan

dalam negeri negara-negara lain.

sudah

Konvensi.

Indonesia

seperti ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

dalam

Pasal

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

pidana

tidak melakukan intervensi terhadap masalah

ada

dan

semata-mata domestik

8

kejahatan serius

maupun transnasional.

yang

Pasal

baik

mencakup

kejahatan pada Pasal 5, Pasal 6,

substansinya

yang

sional terorganisasi untuk jenis

Pidana

serta

selaras

trans-

mencakup dan

vensi ini.

dengan ketentuan Kon-

nasional

mencakup

terorganisasi

nasional

tang kejahatan trans-

Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini transna-

nasional

kejahatan

stansinya

luar

ten-

di

undang-undang

ataupun

bangkan pembentukan

KUHP

Tindak

Undang-Undang Terorganisasi yang sub-

tentang

tukan

dalam tentang pemben-

kaji secara lebih men-

KUHP.

Konvensi

hukum

serius),

pidana

dalam

asas-asas berlakunya

tindak

(kejahatan

atau

maka perlu dipertim-

hampir

pada

gai macam kejahatan

yang mencakup berba-

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


semua tindak pidana yang diatur

mencakup

karena

yang

Ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP yang memuat

integritas wilayah Negara-negara dan prinsip

berdasarkan

melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional moderen

mereka

suatu

prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan

kewajiban-kewajiban

wajib

kelompok penjahat terorganisasi.

melibatkan

umumnya

dan

transnasional

lama,

Dikatakan

transnasional)

tindak pidana yang pada dasarnya bersifat

dan

ANALISIS

terorganisasi.

four years or a more serious penalty.



Tindak pidana serius tersebut merupakan

Perlindungan Kedaulatan

2.

ISI

66


5

PSL

atas

wajib

dalam

mengambil

Pidana

Pasal

materi

menganjurkan maupun

masih memiliki pengertian atau

melakukan tindak pidana (uitlokken), ataupun Pasal 88 KUHP tentang permufakatan jahat. Hanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

lainnya dan, jika dipersyaratkan oleh

undang-undang nasional, melibatkan

suatu tindakan yang dilakukan oleh


permufakatan

jahat

(uitlokken)

terorganisasi.

pidana

penyertaan pidana

lam

tindak

untuk diterapkan daserta

(medeplegen),

dalam KUHP, antara lain turut

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang menganjurkan untuk

atau

memperoleh

tentang turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen),

keuntungan

materi

dalam

keuangan

langsung

dalam

pidana

dan

per-

tian istilah dalam KUHP

KUHP maupun penger-

mufakatan jahat dalam

(deelneming)

dari serius yang terorganisasi.

tindak

tentang

Bentuk-bentuk

jahat

istilah

KUHP,

sudah tidak sesuai lagi

88 pengertian

Pasal

permufakatan

dalam penyertaan

langsung tentang

terlibat Ketentuan

jika

penyertaan dalam tindak pidana perbuatan material.

yang tidak

merujuk

(deelneming), antara lain Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

atau

tujuan

langsung

dengan

berhubungan

masih

dirinci

pada ketentuan umum hukum pidana tentang penyertaan

pidana Indonesia

per-

perundang-undangan

- Perlu

serius

pidana

sampai

hukum Indonesia.

lam

perundang-undangan

tindak

55

sebagi

luasan penyertaan da-

muskan

5 diru-

Pasal perlu

Konvensi

- Ketentuan

REKOMENDASI

lain untuk melakukan tindak pidana

dalam

Partisipasi

(i) setuju dengan satu atau lebih orang

menurut

dengan Pasal 60) dan

serius,

(Pasal memandang

Bab V Buku I KUHP

bangan tindak pidana.

umumnya

atau

Konvensi. perundangundangan pidana Indonesia pada

percobaan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

terlibat

5

2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

yang

pemenuhan tindak pidana;

dalam

mereka

16

Penafsiran

Pasal

dimaksud

dengan

tidak

Peraturan

sampai

sudah

sesuai dengan perkem-

KUHP

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

yang

pidana

dalam

penyertaan (deelneming)

Ajaran

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


sebagai tindak pidana yang berbeda dari

13

seperti

(a) Salah satu atau kedua dari hal berikut

Pasal

tidak

Indonesia

atau

ketentuan KUHP seluas

perundang-undangan

tindak

dalam

jahat serta dalam perundang-undangan pidana lainnya

sebagai

tentang

(deelneming) dan Pasal 88 KUHP tentang permufakatan

menetapkan

KUHP

terhadap

sama negara.

dan melindungi kedaulatan se-

nisasi harus tetap menghormati

penyertaan

62)

pihak dalam

kejahatan transnasional terorga-

Penafsiran

Pasal

supaya

pidana, apabila dilakukan secara sengaja :

untuk

UNTOC

harus

pencegahan dan pemberantasan

dalam

ini peringatan

negara-negara

sebagai

terhadap

Konvensi

(2)

ayat dipandang

karena itu Pasal 4 ayat (1) dan

negara menaati prinsip ini. Oleh

penyertaan

dengan

ANALISIS

dalam prakteknya tidak semua

Ketentuan semacam ini diatur dalam Bab V (Pasal 55

perlu

Pihak

Tindak

partisipasi

sampai

Negara

Pelaku


tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap

1. Setiap

Terorganisasi

Kelompok

Kriminalisasi

ISI

67

PSL


penjahat

memfasilitasi,

memberi

atau

diru-

atau

memberi

sebagaimana

sarana

dengan

Demikian

permufakatan

pidana.

pula yang

dengan

melibatkan

maksud,

tujuan

Tahun 2009 tentang Narkotika.

niat,

keadaan faktual yang obyektif.

Pengetahuan,

dalam Undang-Undang Nomor 35

5

Pasal ini dapat didasarkan pada keadaan-

Pasal

Pasal 5 Konvensi sudah diadopsi

dalam

atau

Konvensi

persetujuan yang mengacu kepada ayat 1

kelompok penjahat terorganisasi.

serius

partisipasi

dibandingkan dengan pengertian

pidana

tindak

memiliki pengertian yang sempit

terjadinya

atau

membimbing

kejahatan (Pasal 88 KUHP) masih

membantu, bersekongkol, memfasilitasi

lebih sepakat akan melakukan

istilah

tindak

ke-2 KUHP) untuk terwujudnya

muskan dalam Pasal 55 ayat (1)

keterangan

kesempatan,

mengarahkan,

(b) Mengorganisasikan,

untuk

sebagaimana

terorganisasi

pidana

ditetapkan menurut ayat (1) (a) (i) dari Pasal

tindak

penjahat

tujuan-tujuan

kelompok

nasionalnya mensyaratkan keterlibatan suatu

diatur

sendiri-sendiri

ada aspek khusus bila

dakpastian hukum.

dengan

satan,

martabat,

akan menyebabkan keti-

atau

tenpidana terorganisasi mengingat

transnasional

tang

kekerasan, ancaman atau penye-

saan

diartikan sebagai dua orang atau

narkotika.

narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

sesuatu,

sebagaimana diuraikan di atas.

membantu

bahwa

menganjurkan,

melakukan,

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan

menyuruh,

serta

menjanjikan

dengan menyalahgunakan kekua-

atau

batas (dengan istilah memberi

syarat-syarat yang sangat ter-

tercapainya tujuan tindak pidana

akan

dari

terorganisasi

sepengetahuan

partisipasinya

dengan

kelompok

lain

penjahat terorganisasi;

b. kegiatan-kegiatan

turut

melaksanakan,

membantu,

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

a. kegiatan kriminal dari kelompok

peran

dalam:

mengambil

3. Negara-negara Pihak yang undang-undang

2.

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih

tersebut,

aktif

dari pada ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 88.

niat untuk melakukan tindak pidana

dari memberikan definisi permufakatan jahat yang lebih luas

kriminal

kelompok penjahat terorganisasi atau

kegiatan Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

(Pasal 13), merencanakan dan/atau menggerakkan (Pasal 14).

yang, suatu

seseorang

dan

oleh

dengan sepengetahuan atas tujuan

(ii) dilakukan

tindak

tersendiri

undang

undang-

ada

Perlu

dengan menggunakan istilah pembantuan atau kemudahan

pidana atau masih menentukan

terorganisasi;

bali.

konkrit dalam pelaksanaan tindak

sedikit memperluas bentuk-bentuk penyertaan tersebut

penjahat

perlu dirumuskan kem-

kelompok

yang

tindakan

sempit

dengan

yang

melibatkan

penafsiran dihubungkan

atau

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

REKOMENDASI

Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

DIPERTIMBANGKAN

kesepakatan

ANALISIS


mendorong



salah satu dari para peserta dalam

ISI

68


6

PSL

suatu

Pihak

tindakan

dalam

nasionalnya

Jenderal

Perserikatan

Bangsa-

pada

saat

mereka

menyerahkan

yang

se-

yang kini sedang dibahas RUU nya di DPR.

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

pidana, untuk tujuan menyembunyi-

kan atau menyamarkan asal kekayaan

yang

Penyedia

Jasa

Keuangan

ke

Jasa


Penyedia

suatu

dari

menghindari

hukum

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari

akibat

b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

membantu

terlibat

atau dalam

yang

sah

pelaksanaan tindak pidana asal untuk

seseorang

tidak

Un-

Undang-Undang tentang Tindak Pidana

Nomor 15 Tahun 2002

miliki

Indonesia sudah me-

baru

dang-Undang

a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

dengan

diubah

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja:

hasil

tindak

merupakan

tersebut

rencana

dengan mengetahui bahwa kekayaan

dalam

Uang dang

No-

Pencucian

Undang-Undang

1. a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 3

patut

(a) (i) Konversi atau pemindahan kekayaan,

atau

tentang Tindak Pidana

diketahui

pencucian uang.

yang

merupakan hasil tindak pidana sebagai tindak pidana

kekayaan

dilakukan secara sengaja:

untuk

menetapkan sebagai tindak pidana, apabila

diperlukan

Nomor 15 Tahun 2002 jo.

Undang-Undang

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

mor 25 Tahun 2003

mungkin

ANALISIS

REKOMENDASI


diduga

yang

dengan

6

harta

Pasal

kekayaan

dengan

pemindahan

sampai

maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

3

lainnya

Pasal perbuatan

undang nasionalnya, peraturan dan upaya

dalam

merumuskan

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar undang-

membentuk,

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

wajib

Uang

Pihak

1. Setiap

Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang

Pidana


Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak

ataupun aksesi terhadap Konvensi ini.

instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan

atau

Bangsa pada saat mereka menandatangani

Sekretaris

(1) (a) (i) dari pasal ini, wajib memberitahu

tindak pidana yang ditetapkan menurut ayat

membantu persetujuan untuk tujuan-tujuan

mensyaratkan

undang-undang

yang

Negara-negara

termasuk

tersebut,

penjahat terorganisasi. Negara-negara Pihak

pidana serius yang melibatkan kelompok

nasional mereka mencakup seluruh tindak

ini wajib menjamin bahwa undang-undang

ISI

69

PSL

pada

pidana;

kekayaan,

penggunaan

dengan

atau

sistem

bekerja

sama

atau

pidana

yang

ditetapkan

setiap

dan

membantu,

pelaksanaan

menurut Pasal ini.

tindak

membimbing

dan

memfasilitasi

melakukan

bersekongkol,

untuk

konspirasi untuk melakukan, mencoba

ii) Partisipasi,

hasil tindak pidana;

bahwa kekayaan tersebut merupakan

mengetahui, pada saat penerimaan,

penguasaan

dasar

Perolehan,

konsep

kekayaan tersebut adalah hasil tindak

hukumnya:

i)

dikatakan

apa

ke

luar

negeri

Harta

Kekayaan

yang

usul

maksud Kekayaan

menyembunyikan Harta

atau yang

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia b. pentransferan;

a. penempatan;

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:

sebagai berikut:

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

milyar rupiah).

dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas

paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

asal

dengan

menyamarkan

lainnya,

tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan

tindak pidana; atau

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

f. membawa

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

nama pihak lain;

ini.

dalam undang-undang

unsur yang ditentukan

dingkan dengan unsur-

Pasal 6 perlu diperban-

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas

yang ditentukan dalam

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan

unsur-unsur

Mungkin

dapat

ini sudah terjawab.

Harta

maupun atas nama pihak lain;

membelanjakan

tersebut, dengan mengetahui bahwa

lokasi, lam Pasal 6 Konvensi

sumber, tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri

dasar, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

sifat

atau

Pencucian Uang maka

milikan dari atau hak atas kekayaan

atas

c. membayarkan

nama pihak lain;

Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas

DIPERTIMBANGKAN

pelepasan, pemindahan atau kepe-

penyamaran

ANALISIS

REKOMENDASI


yang diamanatkan da-

atau



Kekayaan

Penyembunyian

tindakannya;

(b) Tunduk

(ii)

ISI

70

PSL

tahun

dan

denda

paling

sedikit

Rp

d. penyelundupan tenaga kerja; e. penyelundupan imigran; f. di bidang perbankan; g. di bidang pasar modal;

sebagai tindak pidana asal semua tindak

pidana serius sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Konvensi ini dan tindak pidana

yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5,


b. penyuapan;

b) Setiap Negara Pihak wajib memasukkan

a. korupsi;

jangkauan terluas dari tindak pidana asal.

berusaha

ANALISIS


sebanyak 25 tindak pidana :

wajib

menerapkan ayat (1) dari Pasal ini hingga

Pihak

Tindak pidana asal telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)

Negara

a) Setiap

Ayat (2)

juta rupiah).

rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta

Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana

dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah

atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara

rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa

berikut:

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

rupiah).

banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

belas)

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

pidana, dipidana dengan pidana penjara paling

atau patut diduganya merupakan hasil tindak

g. penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya

f. penitipan; atau

e. sumbangan;

d. hibah;

c. pembayaran;


ayat 1 dari Pasal ini :

2. Untuk tujuan melaksanakan atau menerapkan

ISI

71


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

pidana

yang

melibatkan

s. perjudian; t. prostitusi;

w. di bidang lingkungan hidup; x. di bidang kelautan; atau

merupakan


Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia merupakan

pidana

menurut

hukum

pasal

melakukan tindak pidana asal;

yang

hukum Indonesia juga merupakan tindak pidana.

orang-orang

menurut hukum di negara yang bersangkutan, dan menurut

yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini

pada

negara Republik Indonesia dipandang sebagai tindak pidana

Pihak, dapat diatur bahwa tindak pidana

berlaku

yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan di luar wilayah

dasar hukum nasional dari suatu Negara

tidak

yang menganut asas kriminalitas ganda (double criminality)

e) Apabila disyaratkan oleh prinsip-prinsip

Sekretaris

dan

kepada

ini

Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa;

penjelasannya

menerapkan

Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

tindak

atau

Indonesia. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Konvensi diadopsi dalam

yang

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15

undang-undangnya setiap

dari

juga

perubahan dari undang-undang tersebut

salinan

d) Setiap Negara Pihak wajib menyediakan

dilaksanakan di sana.

Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut


tersebut

apabila

pidana

melaksanakan atau menerapkan Pasal ini,

tindak


hukum nasional dari Negara Pihak yang

berdasarkan

pidana asal hanya apabila dilakukan dan

pidana


suatu Negara Pihak wajib menjadi tindak

tindak


pidana yang dilakukan di luar jurisdiksi

tindak

yang

Namun,

r. pemalsuan uang;

maupun di luar jurisdiksi Negara Pihak

bersangkutan.

q. penipuan;

pidana yang dilakukan baik di dalam

p. penggelapan;

o. pencurian;

pidana asal wajib memasukkan tindak

c) Untuk tujuan dari sub-ayat (b), tindak

kelompok penjahat yang terorganisasi.

tindak n. terorisme;


j. psikotropika;

m. penculikan;

mereka

atas

tertentu, l. perdagangan senjata gelap;

asal

daftar tersebut suatu aturan menyeluruh

pidana

wajib, paling sedikit, memasukkan dalam

tindak

i. narkotika;

dari

daftar

peraturannya

menjabarkan


Pihak yang

Dalam hal Negara-negara

ANALISIS



Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini.

ISI

72 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


7

PSL

atau

sebagai

niat

tujuan

unsur

yang suatu

Pasal

ini

dapat

didasarkan

dan

pelaporan

transaksi

catatan

dan

27

bahwa

Pasal

dari

aparat

ini,

administrasi,

Konvensi

Bank

Menteri

dari

Modal,

terdiri

Pasar

yang

hukum,

tukar

pada

dan

tingkat

bekerjasama

informasi

untuk

disyaratkan

oleh

undang-undang

nasionalnya, dan untuk tujuan tersebut,

yang

nasional dan internasional, dalam kondisi

saling

kemampuan

memiliki

nasional,

Mengenal

Nasabah,

pidana pencucian uang.


Asing.

2004 tentang Pedagang Valuta

6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari

mengkoordinasikan

penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak

terutama

Peraturan Bank Indonesia Nomor

bertugas

upaya

yang

Prinsip

kehakiman)

undang-undang

oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

kekuasaan

efek-

dapat

kan pengawasan.

PPATK dalam melaku-

wewenang

dengan

ini tifitas

Hal

mempengaruhi

Pasar

lator).

Pengawas

Ketua

Badan

pihak pengatur (regu-

kepada

mencurigakan

keuangan Keuangan Non Bank, Keputusan

Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga

Penerapan

Modal Nomor : Kep-02/PM/2003

Pencegahan

Kejaksaan,

tentang

tidak

jasa transaksi

yang melaporkan

keuangan

tanggal 15 Januari 2003 tentang

Nasional

Kepolisian,

45/KMK.06/

penyedia

dan

Koordinasi

seperti

Nomor

Republik

2003 tanggal 30 Januari 2003

Indonesia

Keuangan

keuangan.

Pemberantasan Tindak Pencucian Uang yang dipimpin

5) Komite

Pengadilan, KPK.

4) Penegak

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3) Lembaga Intelejen Keuangan yaitu Pusat Pelaporan

Keuangan.

Pengawas

(regulator)

Badan

pengatur

Indonesia,

2) Pihak

jasa

pencucian uang (meliputi, apabila sesuai

lain yang ditugaskan untuk memberantas

pengatur, penegak hukum, dan aparat

menjamin

18

(b) Wajib, tanpa mengenyampingkan Pasal

mencurigakan.

pembukuan

nasabah,

kan

identifikasi

dia

PPATK kepada penye-

Menteri

atas

Bank

PPATK hanya melapor-

Peraturan

tanggal 18 Juni 2001, Keputusan

lain

dapat dijatuhkan oleh

pedagang valuta asing, usaha jasa pengiriman uang.

antara

nasabah,

yang

tersebut wajib menekankan persyaratan

dana

mengenal

sanksi

Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

perusahaan

prinsip

dengan

pensiun dan penyedia jasa keuangan lainnya seperti

asuransi,

perusahaan

menerapkan

bentuk pencucian uang, di mana rejim

perusahaan

bank,

keuangan

diikuti

sekuritas,

terhadap

tidak

kepada

transaksi

untuk menangkal dan mendeteksi segala

rentan

PPATK

mencurigakan

melaporkan

mencurigakan

yang

menetapkan

penyedia

pencucian uang, dalam kewenangannya,

lain dari

jasa

1) Penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor transaksi

badan terdiri

peraturan agar pihak penyedia

Nomor 25 Tahun 2003, yaitu :

bukan bank dan, bilamana perlu, badan-

yang

yang

keuangan


atas bank-bank dan institusi keuangan

domestik telah

Pihak regulator penyedia

melibatkan berbagai komponen, sebagaimana diatur dalam

menyeluruh

pengawas

jasa

jasa

keuangan untuk

Kewajiban

(a) Wajib membentuk rejim pengatur dan

1. Setiap Negara Pihak : Konvensi

DIPERTIMBANGKAN

baik global,

dalam regional atau sub-regional.

skala

kerjasama

serta Konvensi untuk be-

kan negara-negara pe-

Konvensi yang mewajib-

tentuan Pasal 7 ayat (4)

Supaya diperhatikan ke-

jasa keuangan.

terhadap bank penyedia

kepercayaan masyarakat

nya tanpa mengganggu

dan penjatuhan sanksi-

transaksi mencurigakan,

tidak mentaati pelaporan

dia jasa keuangan yang

sanksi terhadap penye-

Perlu dipikirkan adanya

REKOMENDASI


Ayat (1) huruf a dan huruf b

ANALISIS

Ayat (1) huruf a dan huruf b Konvensi

pada


Rezim anti pencucian uang Indonesia dibangun dengan

Upaya Memberantas Pencucian Uang

keadaan faktual yang obyektif.

1

tindak pidana yang ditetapkan dalam ayat

dipersyaratkan

f) Pengetahuan,

ISI

73


PSL

informasi mengenai


3.

Peraturan Bank Indonesia untuk perbankan dan pedagang valuta

a. Transaksi keuangan mencurigakan b. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam

dan

dan

regional,

antar-regional dan

uang.

organisasi internasional melawan pencucian

prakarsa

diminta untuk menggunakan sebagai acuan

pasal lain dari Konvensi ini, Negara Pihak

mengenyampingkan

ketentuan

pengatur

bawah

rejim

di

tanpa

domestik

ini,

Pasal

pembentukan

pengawas

Dalam

uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau

besar dan instrumen berharga.

dan akurat.

jasa keuangan wajib memberikan identitas secara lengkap

orang yang melakukan hubungan usaha dengan penyedia

Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 17 menentukan bahwa setiap


kepada Dirjen Bea dan Cukai.

keluar wilayah Negara Republik Indonesia harus melapor

rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,- atau lebih, atau mata

transfer lintas negara uang dalam jumlah

yang membawa uang tunai berupa

keuangan non bank (asuransi,

melaporkan

Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (1) menentukan

pengusaha bahwa setiap orang

dan

perorangan

Menteri

Pasar

Modal

perusahaan sekuritas.

Pengawas

untuk

dana pensiun) Keputusan Badan

lembaga

tersebut dapat mencakup persyaratan bahwa

untuk

Keputusan

Keuangan

asing,

lain


secara

guna

masing-

antara

apapun pergerakan modal yang sah. Upaya

informasi

pengamanan

regulator

jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih.

penggunaan

pada

negara

layak dan tanpa menghalangi dalam bentuk

menjamin

tunduk

mereka,

batas

nasabah

masing

melintasi

negara

mengenal

oleh

kewajiban

PPATK :

yang

berharga

instrumen-instrumen

Ketentuan lebih rinci mengenai diatur

dan

mengatur

kewajiban penyedia Jasa Keuangan untuk melapor kepada

tunai

2003

uang

Tahun

25

Nomor

Undang-Undang

untuk mendeteksi dan memonitor pergerakan

Ayat (2) Konvensi

ANALISIS

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo.

Ayat (2) Konvensi



kan pelaksanaan tindakan yang mungkin

2. Negara-negara Pihak wajib mempertimbang-

kemungkinan pencucian uang.

penyebaran

sebagai pusat pengumpulan, analisis dan

unit intelijen keuangan yang bertugas

wajib mempertimbangkan pembentukan

ISI

74 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


8

PSL

Pihak

wajib

berupaya

untuk

global,

regional,

sub-regional dan

Action

Task

Force

Laundring

(APG)

dan

yang

di

atau

sudah

dalam

ditindaklanjuti

langsung

ini

penawaran

atau

pemberian

(b) Permintaan

atau

tugas resmi mereka;

penerimaan

oleh

atau menahan diri dalam pelaksanaan

badan lain agar pejabat itu bertindak

dalam tugas resminya atau orang atau

tidak semestinya, untuk pejabat public

atau tidak langsung , keuntungan yang

kepada pejabat public, secara langsung

(a) janji,

pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

tindak Tindak Pidana Korupsi.

(UNCAC)

melakukan

perubahan


20 Tahun 2001.

1999 jo. Undang-Undang Nomor


untuk

Tahun 2006 maka direncanakan

dengan Undang-Undang Nomor 7

Corruption

Against

sebagai

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

menetapkan

perlu

untuk

sinya United Nations Convention

sub-

Sejalan dengan telah diratifika-

atau

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

regional

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang

regional.

global,

dengan mengadakan kerjasama

praktek

dilaksanakan

Ketentuan

bisa

Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK).

dan

Pusat

memiliki

berbagai

bernama

sudah

sejenis

Pengendalian

lembaga

Indonesia

negara.

lembaga

banyak membuat MoU dengan

Money

(FATF) dan Asia Pasific Group on

Financial

PPATK sudah menjadi anggota

Ayat 4 Konvensi

ANALISIS

legislatif dan tindakan lainnya yang dianggap


1. Setiap Negara wajib mengambil tindakan

Kriminalisasi Korupsi

memberantas pencucian uang.

hukum dan aparat pengatur keuangan guna

bilateral antara aparat peradilan, penegak

sama

mengembangkan dan meningkatkan kerja-

4. Negara

ISI

75


Against

vention

Cor-

Con-

dikaji tersendiri.

ruption (UNCAC) sudah

Nations

United

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

yang

tidak public

menahan

diri

dan

tindakan

lainnya

yang

tindakan

wajib

dalam

menetapkan

sebagai

yang

dianggap

sebagai

perlu

tindak

untuk pidana


public

atau

seseorang

yang

ditetapkan

dalam

undang-undang

menjalankan fungsi dimaksud

dari Negara Pihak di mana orang tersebut

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

nasional dan sebagaimana yang diterapkan

yang

memberikan pelayanan public sebagaimana

pejabat

Konvensi ini, pejabat publk berarti seorang

4. Untuk tujuan dari Pasal ini dan Pasal 9 dari

ini.

tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal

keikutsertaan sebagai kaki tangan dalam

menetapkan

upaya

3. Setiap Negara pihak juga wajib mengambil

tindak pidana atas korupsi dalam bentuk lain.

mempertimbangkan

Demikian juga, setiap Negara pihak wajib

public asing atau pegawai sipil internasional.

ayat (1) Pasal ini yang melibatkan pejabat

tindak pidana tindakan yang merujuk pada

dianggap perlu untuk menetapkan sebagai

legislative

pihak

mengambil

Negara

mempertimbangkan

2. Setiap

pelaksanaan tugas resmi mereka

bertindak

orang atau badan lain agar pejabat itu

tersebut dalam tugas resminya atau

pejabat

manfaat

untuk

langsung,

semestinya,

tidak

pejabat public, secara langsung atau

ISI

ANALISIS



76 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


10

9

PSL

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pelaksanaan undangundang ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor Pidana Korupsi Pasal 13 dan Pasal 69.

Negara

pihak

wajib

mengambil

tanggung

jawab

pidana

orang

yang

3. Tanggung jawab tersebut tanpa mengabaikan

pidana, perdata ataupun administratif.

tanggung jawab badan hukum dapat berupa

2. Tunduk pada prinsip hukum Negara Pihak,

tindak



terdapat

kan

dalam

undangdalam pembuktian dan

perbedaan

(occupa-

pertanggungjawaban yang ditentu-

sistem

disebabkan

Sedikit

pengurus.

jabatannya

kejahatan individu

yang

paknya

undang, permasalahan

disebut

korporasi,

dijatuhi

dalam

sendiri

dilakukan

di

yang

pidana. Hal ini nam-

porasi

tional crime).

tersebut

tannya

pengurus

Tuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh

korporasi

dalam

bertindak

yaitu

orang

namun kenyataannya

1955,

maupun bersama-sama.

lingkungan

yang

kukan kejahatan dalam jaba-

oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja

6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi ini.

untuk

lain

sebagai individu yang mela-

korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal

dan

penjahat

hubungan

perorangan

Pengertian tindak pidana terorisme dilakukan oleh

pidana

terorganisasi

kelompok

maupun

belum pernah ada kor-

melibatkan

kepada

wab

pengurusnya.

yang

hukum

pidana

dalam

membebankan tanggung ja-

yang dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau

badan

tahun

subyek hukum pidana, dan

- Pasal 17 mengatur tata cara penuntutan korporasi

atas

jawab

sejak

keikutsertaan dalam tindak pidana serius

tanggung

pidana

hukum

untuk

sebagai

hukum/korporasi

hukumnya,

menetapkan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dite-

prinsip

telah

tapkan sebagai subyek

wajib

atur tanggung jawab badan

Pihak

1. Undang-undang yang meng-

Negara 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

1. Setiap

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Meskipun

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

mengambil

ANALISIS

badan

tanggungterhadap

satu

pasal

dari

transnasional)

sasi (nasional dan/atau

Tindak Pidana Terorgani-

undang-undang tentang

lah

cantumkan sebagai sa-

sanksinya, sebaiknya di-

hukum disertai dengan

jawab

Pembebanan

REKOMENDASI


tindakan yang diperlukan, sejalan dengan

Tanggung Jawab Badan Hukum

layak terhadap tindakan mereka.

menangkal penggunaan pengaruh yang tidak

tersebut kemandirian yang memadai untuk

publik, termasuk memberikan kepada otoritas

mendeteksi dan menghukum korupsi pejabat

tindakan oleh otoritasnya dalam mencegah,

langkah-langkah untuk menjamin efektifitas

2. Setiap

korupsi pejabat publik;

menghukum

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

dan

mencegah,

mendeteksi,

lainnya untuk meningkatkan integritas dan

mengambil

tentang

tindakan

hukumnya,

1999

legislatif, administratif ataupun upaya efektif

Tahun

system

28

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari

Nomor

Undang-Undang

wajib, sepanjang tepat dan sejalan dengan

Hukum nasional mengatur pencegahan korupsi melalui


Pasal 8 dari Konvensi ini, setiap Negara pihak

1. Disamping tindakan yang ditetapkan dalam

Tindakan Menentang Korupsi

ISI

77

PSL

yang

pelarangan, termasuk sanksi moneter.

pidana yang efektif, proporsional dan bersifat

terlibat

tindak

pidana

terorisme

pula bertanggung

perbuatan tersebut dianggap

korporasi. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan

melalui

kegiatan

yang

pencabutan izin, pembubaran

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia korporasi

baik

Hanya

saja

dalam undang-undang

lingkungan

atur. dalam

yang

bertindak

undang masih belum meng-

mela-

jawab

orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain

yang

sebagai

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-

hukum

tanggung

perdata

kukan tindak pidana, undang-

badan

bentuk

yang putusan

mana

- Pengertian tindak pidana dilakukan oleh korporasi

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan

3. Sanksi

hakim.

Pasal 20 mengatur :

Tindak Pidana Korupsi.

instansi menindaklanjuti

gara,

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

apakah diumumkan oleh berita ne-

misalnya

larangan

pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

dan/atau

atur lebih lanjut pelaksanaan

usaha

pidana

izin

pidana denda ditambah sepertiga dan dapat dijatuhkan pencabutan

rasi. Akan tetapi tidak meng-

Pasal 5 mengatur ancaman pidana adalah maksimum tambahan

dan/atau pelarangan korpo-

dan dapat pula memerintahkan dibawa paksa.

memerintahkan pengurus menghadap sendiri

atur sendiri administrasi yaitu

2. Undang-undang juga meng-

lingkup

dengan

yang

hanya apabila

Tata cara pemanggilan oleh hakim dapat dilakukan

termasuk dalam lingkup usahanya.

kegiatan dalam

usaha korporasi.

dilakukan

perbuatan

tidak

termasuk

dipertanggungjawabkan

melakukan

dapat

tidak

Korporasi

jawab

korporasi

fungsional dalam struktur korporasi. jika

struktur korporasi. Demikian

terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun

kedudalam

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu baik

fungsional

dukan

Pencucian Uang Pasal 4 mengatur tata cara penuntutan

mempunyai

jawab

Pengurus

pengurus

bertanggung

korporasi.

uang

pembatasan

jawab

ada

pencucian

apabila

hanya

dan

tanggung

dimana

pidana

dalam undang-undang tindak

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-

yang

pidana korporasi. dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

hukum

ini tunduk pada sanksi pidana atau bukan

badan Korporasi

bahwa

dan mengatur ancaman pidana pokok hanya dengan

- Pasal 18 mengatur tata cara pemanggilan korporasi

ANALISIS



dikenai tanggung jawab sesuai dengan Pasal

memastikan

4. Setiap Negara Pihak wajib, secara khusus,

melakukan tindak pidana.

ISI

78 terbentur asas hukum.

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

ISI

memerintahkan

dibawa

ke

sidang

negara

terdakwa secara perdata yang

diancamkan pada pasal-pasal tindak pidana narkotika peraturan perundang-undangan tersebut

ditambah sepertiga.

nyata ada kerugian keuangan

-

-

2007

tentang

hukum Indonesia bersifat luas dalam

Perbankan.

Undang-Undang

Nomor

Usaha Milik Negara. 10

Tahun

1998

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia peraturan

sanksi terhadap

badan hukum

ayat yang menegaskan tentang

trasi ini tidak ada satu pasal atau

Dalam undang-undang adminis-

perundang-undangan.

berdasarkan

hukum yang tidak dibentuk


tentang

perundang-udangan maupun badan

peraturan

dasarkan

Tahun

badan

perundang-undangan arti badan yang dibentuk ber-

40

dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Nomor

pidana. 4. Pengertian

Perseroan Terbatas.

Undang-Undang

diatur tentang badan hukum antara lain :

menggugat

diputus bebas oleh pengadilan

ataupun

secara

bukti

penyi-

pemberatan tiga kali dari pidana denda sebagaimana

tingkat

dapat dijatuhkan pidana denda pada korporasi dengan

diatas dalam beberapa perundang-undangan administrasi -

secara

Negara tersangka

terdapat

sedangkan

tidak

dalam

terhadap

untuk perdata

Pengacara menggugat

Jaksa

cukup

tentang

hukum

pidana penjara dan denda pada pengurusnya, maka

2009

badan

subyek

perorangan

tentang hak negara melalui

maupun

orang

hukum

untuk

baik

umum,

Tahun 2001) mengatur secara

20

jo.

dikan

Tahun

1999 Nomor

yang

35

Tahun

Narkotika dalam Pasal 130 dinyatakan apabila tindak

Nomor

31

Undang-Undang

mor

korupsi (Undang-Undang No-

pemberantasan tindak pidana

ANALISIS

pidana dilakukan oleh korporasi, selain dijatuhkan

Undang-Undang

denda

d. Pidana pokok yang dijatuhkan maksimum pidana

atau kantor.

c. Panggilan disampaikan di tempat tinggal pengurus

Selain keempat

4.

dan

pengadilan.

sendiri

b. Hakim dapat memerintahkan pengurus menghadap

kepada orang lain.

a. Diwakili oleh pengurus, yang dapat mewakilkan

- Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi :

sendiri maupun bersama-sama.


79

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


11

PSL

hukum

pidana

maksimum

umum

dan

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia pidana

dengan

hukum

nasionalnya

dan

wajib sesuai

dengan

Pihak

tepat,

berada

Negara

dibawah

Republik

KUHP tuan

daluarsa

a. Pembatasan penahanan yang diatur dalam Pasal 24,

Sipil dan Politik, antara lain :

yang

lembaga

bidang

lain

serta berdasarkan

penuntutan undang-undang.

kewenangan

di

melaksanakan kekuasaan negara

sebagai

Kejaksaan

tindak

yang

dalam

transnasional

Sekalipun diatur ketentuan hukum acara pidana khusus

pemerintahan

atau

daluarsa

kembali

inde-

menambahkan keten-

dalam

terorganisasi.

Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak-Hak

yang

Negara

Indonesia

kepolisian

Indonesia dalam Pasal 8 ayat (1):

pidana

Konvensi

setiap

ketentuan

2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1):

layak (fair trial) sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi

tindakan

- Peninjauan


2004 tentang Kejaksaan Republik

sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23

ini,

penden.

bagian dari kekuasaan eksekutif.

lembaga yang

bagian yudikatif

menjadi

masih

tersebut

yang

penuntut umum seba-

dudukan penyidik dan

- Peninjuan kembali kerentan

gai

masih

berhubung kedudukan lembaga

kejaksaan

intervensi kekuasaan dan politik,

dan

Independensi penyidik kepolisian

Transaksi Keuangan (PPATK). namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang

mengambil

pendirian

pembubaran/

tahap

dengan

dari

pengakhirannya.

sampai

mulai

terbatas, BUMN dan perbankan)

Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan Analisis

yang

mengatur

mengatur

hukum

hanya


penegakan

tersebut

tentang badan hukum (perseroan

uu

Hal ini adalah wajar sebab ketiga

perdata

REKOMENDASI

diperkuat pembentukan lembaga independen seperti Komisi

efektifitas

pidana,

DIPERTIMBANGKAN

undang-undang

menjamin

sanksi

ataupun administratif.

baik

ANALISIS


Presiden.

untuk

3. Dalam hal tindak pidana yang ditetapkan

untuk

pertimbangan

tindak

kebutuhan

dengan

atas

terhadap

dan

hukum

menangkal tindak pidana tersebut.

semestinya

tersebut

penegakan

untuk

tindakan

dilaksanakan

efektifitas

ini,

yang diatur dalam KUHAP, juga mengatur ketentuan khusus

memaksimalkan

Konvensi

dalam

juga

Hukum acara pidana yang diatur dalam ketiga undang-

khusus

undang tersebut di samping berdasarkan ketentuan umum

mengatur ancaman pidana minimum khusus.

ancaman

orang atas tindak pidana yang tercakup

nasionalnya

Undang Nomor 20 Tahun 2001 disamping menganut sistem

yang berkaitan dengan penuntutan orang-

undang-undang

berdasarkan

kewenangan

bahwa

memastikan

2. Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk

2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Peraturan

beratnya tindak pidana tersebut.

dalam


diatur

ini dijatuhi sanksi dengan memperhitungkan

yang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang

pidana

Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi

sanksi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2002 jo.

Sistem



pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5,

1. Setiap Negara Pihak wajib membuat tindak

Penuntutan, Penghakiman, dan Sanksi

ISI

80

PSL

wajib,

sebagaimana

proses

mengunjungi

untuk keluarga,

cuti

menjelang

mendapatkan bebas,

remisi,

cuti dan

Konvensi

ini

akan

mempengaruhi

tentang

Perubahan

atas

sesuai dengan hukum tersebut.

ANALISIS


kadaluarsa

Pasal 78 sampai dengan Pasal 83.

pidana tersebut wajib dituntut dan dihukum

ketentuan

nasional negara Pihak dan bahwa tindak

itu

keabsahan perilaku, tunduk pada hukum

karena

penuntutan masih berdasarkan ketentuan umum KUHP

atau prinsip hukum lainnya yang mengatur

Oleh

yang lebih panjang tentang jangka waktu kadaluarsa penuntutan.

dan tentang pembelaan hukum yang berlaku

Undang-undang masih belum mengatur ketentuan khusus

dengan terpidana lainnya.

Pemasyarakatan ditentukan lebih berat dibandingkan

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

2006

yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini

prinsip bahwa uraian tentang tindak pidana

dalam

Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

pelaksanaan peradilan.

28

Nomor

lebih panjang apabila tersangka menghindari

terorisme dan narkotika menurut Peraturan Pemerintah

memulai pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi,

untuk

dicakup dalam Konvensi ini dan waktu yang

panjang

d. Syarat-syarat

haknya untuk membela diri;

patut, dipandang sebagai tindakan terdakwa melepaskan

peradilan bagi setiap tindak pidana yang

yang

nasionalnya, waktu daluwarsa penuntutan

layaknya, menetapkan berdasarkan hukum

Pihak

terdakwa tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan

Negara

sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan. Ketidakhadiran

yang dipidana karena tindak pidana tersebut.

Setiap

hanya dimungkinkan setelah terdakwa dipanggil secara

Tahun 2003);

awal atau pembebasan bersyarat atas orang

6. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum

5.

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15

pada saat mempertimbangkan pembebasan

tindak

berwenang

beratnya

badan c. Persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absensia)

memperhatikan

atau

26 Peraturan Pemerintah Pengganti

pidana yang tercakup dalam Konvensi ini

lainnya

pengadilannya

4. Setiap Negara Pihak wajib menjamin bahwa

pemeriksaan pendahuluan di sidang pengadilan (Pasal

dalam perkara tindak pidana terorisme harus melalui

proses pidana selanjutnya.

b. Penggunaan Laporan Intelejen sebagai bukti permulaan

keperluan

mempertimbangkan

atau

untuk memastikan kehadiran terdakwa pada

banding,

Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor

persidangan 15 Tahun 2003;

sebelum

tentang

pembebasan

keputusan

25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHAP, Pasal

berupaya

dengan

pembelaan,

sehubungan

hak


memastikan bahwa syarat yang dibebankan

mengindahkan

ISI

81


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


12

PSL

dalam


dengan

dan

keuntungan-

mengatur pidana tambahan uang bukan

kepunyaan

terdakwa

pidana korupsi.

dari sumber yang sah, kekayaan tersebut

terhadap

perampasan

hingga sejumlah nilai yang terhitung dari

jawab

dan

ayat pencucian

(4),

hasil

(5)]

tindak

terkait

Pasal 12 Konvensi [(ayat (3),

Akan tetapi pengaturan dalam

dengan masalah pencucian uang

kewenangan

ayat

mengabaikan

ter-

tanggung

tanpa

negara-negara, masuk Indonesia.

pembekuan atau penyitaan lainnya, dikenai

wajib,

tersebut

di pidana

diatur (acara)

umum nasional

pidana

hukum

sudah

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak

tindak

yang

istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau

hasil

2001 memberikan

Tahun

telah

Jika

untuk

20

tercampur dengan kekayaan yang diperoleh

terdakwa

Nomor

dalam

kewajiban

Undang-Undang

keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda

jo.

dari hasil tindak pidana.

Undang-

12 Konvensi merupakan masalah

jo.

menentukan

1999

yang dimaksud dalam pasal ini, sebagai ganti

Tahun

Pada umumnya ketentuan Pasal

31

huruf b Undang-Undang Nomor

1999

terdakwa

pidana dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2003

pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1)

wajib dikenai tanggung jawab atas upaya

Tahun

harta

ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut

25

dengan

Undang Nomor 20 Tahun 2001)

Nomor

sama

benda yang diperoleh dari tindak

banyak

pengganti yang jumlahnya paling

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak

Undang-Undang

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo.

apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan.

yang

dengan

atau dikonversi, sebagian atau seluruhnya,

3. Jika hasil tindak pidana tersebut telah diubah

perampasan.

dalam ayat (1) pasal ini untuk tujuan akhir

penyitaan barang apapun yang dimaksud

barang

Pasal 19 mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan

atau

perampasan

pembekuan

identifikasi,

pelacakan,

yang dianggap perlu guna memungkinkan

memperluas

pembe-

yang

undang-undang

Disamping itu juga diatur tentang pidana pembayaran uang

yang pengganti.

tercakup dalam Konvensi ini.

pidana

rantasan tindak pidana korupsi

tindak

Hanya

dalam

milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.

harta benda hasil kejahatan.

keuntungan yang diperoleh dari

kejahatan

digunakan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan

pidana

hasil

yang

hasil

pidana perampasan barang yang digunakan untuk atau

tindak

benda

dengan

harta

konversi

yang digunakan atau ditujukan untuk

hasil

tercampur

kejahatan,

dari

(b) Kekayaan, peralatan, atau sarana lainnya

tersebut;

2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil upaya

4.

yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana Hanya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

tercakup

sama

yang yang dilakukan.

pidana

Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya

tindak

berasal

yang

pidana

barang

Konvensi.

disesuaikan

tindak

digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang-barang

benda

(a) Hasil tindak pidana yang berasal dari

harta

dan

ditinjau ketentuan

Perlu

pasan

Indonesia

meliputi

Perundang-undangan

kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau

untuk

perlu guna memungkinkan perampasan atas:

dijadikan

penyitaan

yang penyitaan dan perampasan yang

ketentuan

42 KUHP dan Pasal 194 KUHAP yaitu barang-barang

umumnya

dengan

untuk

hasil

peram-

tentang

kembali

REKOMENDASI

hukum nasionalnya, tindakan yang dianggap

Pada

DIPERTIMBANGKAN

masih belum mengatur tentang

mengambil,

dalam

wajib

ANALISIS


perampasan barang adalah Pasal 39 sampai dengan Pasal

Pihak

dimungkinkan



sistem

sepanjang

1. Negara-negara

Perampasan dan Penyitaan

ISI

82

PSL

atau

keuntungan lain

yang

ini,

dengan

cara

yang

yang

dan

dalam

sama

dimaksud

setiap

member-

badan-badan

wajib

atau

Pihak

pengadilan

Negara

atau

keuangan,

dibuka

bank,

dapat

atau disita.

Pihak

dapat

mempertim-

sesuai

dirampas,

tersebut

dapat

sebagai

mengabaikan

hak-hak

9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum

pihak ketiga yang beritikad baik.

ditafsirkan

8. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh

lainnya.

dan dengan proses peradilan dan proses

dengan prinsip dasar hukum nasional mereka

persyaratan

sepanjang

yang

lain

kekayaan

diduga sebagai hasil tindak pidana atau

usul yang sah dari hasil tindak pidana yang

bahwa seorang pelaku memperlihatkan asal-

bangkan kemungkinan untuk mensyaratkan

7. Negara-negara

dengan alasan kerahasian bank.

bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini

Negara Pihak tidak boleh menolak untuk

perdagangan

catatan-catatan

berwenangnya untuk memerintahkan agar

dayakan

ini,

6. Untuk tujuan Pasal ini dan Pasal 13 Konvensi

sepanjang sama dengan hasil tindak pidana.

Pasal

tindakan-tindakan

wajib juga dikenai tanggung jawab berupa

hasil tindak pidana yang telah tercampur

dikonversi, atau kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana yang telah diubah atau

berasal dari hasil tindak pidana, kekayaan

5. Pendapatan

hasil yang tercampur tersebut.

ISI


seperti

diatur

dalam

oleh ayat

6

rahasia

khususnya

Undang-Undang

sepanjang

juga barang

alat

bisa yang

bukti,

negara-peminta

bersa-

relatif

Oleh

itu

diserah-

memang

bergerak

karena

untuk

atau terbatas

sebaiknya perampasan barang ini

terimakan.

mudah

atau

yang

barang-barang berwujud

pada

Ekstradisi

undang-undang perjanjian

dalam

Akan tetapi, pengertian barang

yang diminta.

maan dengan penyerahan orang

kepada

dirampas itu dapat diserahkan

alat bukti, maka barang yang

dirampas adalah juga merupakan

maka

sebagai

dijadikan

yang

dan

dirampas

ayat (2) mengatur barang yang

Ekstradisi Pasal 42 ayat (1) dan

Nomor 1 Tahun 1979 tentang

Berdasarkan

rahasia tersebut dikesampingkan.

perbankan yang

dengan

Perbankan,

berkenaan

tentang

Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perubahan atas Undang-


Demikian pula dengan Undang-

25 Tahun 2003.

2002 jo. Undang-Undang Nomor


pidana,

ANALISIS



83

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


13

PSL

sama

Internasional

untuk

Tujuan

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia apakah meliputi tindakan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan.

(a)

Pidana Korupsi sama sekali tidak mengatur kerjasama

tersebut


perintah

dan,

surat

mendapatkan surat perintah perampasan

apabila


kepada lembaga berwenang untuk tujuan

tersebut

oleh sistem hukum nasionalnya:

permintaan

lebih lanjut rincian pelaksanaan kerjasama yang dimaksud,

wilayahnya wajib, sepanjang dimungkinkan

Menyerahkan

melawan terorisme sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Undang-undang tidak mengatur

kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan

hasil tindak pidana, kekayaan, perlengkapan,

12 ayat (1) Konvensi ini yang berada di

dengan negara lain di bidang intelejen, kepolisian dan

ditetapkan dalam Konvensi untuk merampas

atau instrumen lain yang merujuk pada Pasal

Pasal 43 hanya mengatur tentang kerjasama internasional

memiliki jurisdiksi atas tindak pidana yang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Pihak

lain yang

permintaan dari Negara

1. Suatu Negara Pihak yang telah menerima

Perampasan

Kerja

Nomor 1 Tahun 2006).

perundang-

hukum

barang

Pasal

13 tertampung

dalam

Konvensi

serta

itu yang tentang

barang

negara

tersebut. Misalnya, jika

barang-barang

status

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ini berlaku.

maka

2001,

jo.

mengatur

1999


Tahun

berada,

tempat 31

Undang-Undang

dalam Nomor

dari

memperhatikan hukum

sangat penting untuk

seperti

tidak

perundangyang

maka

atau

berbagai wujud bentuknya,

macam

nasional

pidana

Timbal Pidana,

dari

yang

negara mengharuskan

ada

perampasan,

khusus

dapat

Walaupun Pasal 13 ayat

transnasional.

perampasan

untuk melakukan

dahulu

adanya perjanjian lebih

yang

mengingat

tentang

substansinya

kerjasama

perjanjian

untuk

dipertimbangkan mengadakan

Perlu terdiri

barang

kemungkinan

karena

yang dirampas dapat

Oleh

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


mengatur bantuan timbal balik

undangan

Bantuan Masalah untuk

Dalam

tentang sehingga

Balik

2006


sudah

Ketentuan

negara tempat barang itu berada.

undangan nasional, terutama dari

peraturan

atau

dengan

Perampasan

terkait

sangat

dirampas.

kukan penyerahan barang yang

prosedur atau mekanisme mela-

internasional, khususnya tentang

sebagai sarana untuk kerjasama

ini sebenarnya sudah memadai

(barang) dalam Undang-Undang

perampasan

Peng-

Masalah Pidana (Undang-Undang

suatu Negara Pihak. tentang

tang Bantuan Timbal Balik dalam

dan berdasarkan ketentuan hukum nasional aturan

lain yakni undang-undang ten-

dalam

tersebut diartikan dan dilaksanakan sesuai

dimaksud

didasarkan pada landasan hukum

yang Pasal

ANALISIS

tindakan



dalam Pasal ini mempengaruhi prinsip bahwa

ISI

84


PSL

3.

mengambil

langkah

untuk

telah

mengadakan

perjanjian

pengadilan

tentang

perampasan

yang

nantinya

akan

berbeda

diantara Konvensi

dan

18

ini

sama

Konvensi

diberlakukan

pada

dapat

yang dirinci dalam Pasal 18, ayat (15),

Pasal ini. Sebagai tambahan dari informasi

Pasal

Ketentuan

diterapkan bersedia

atau

dan

karena

itu

dapat

negara

yang

dalam


Namun membantu

pada Konvensi. ada mensyaratkan

kenyataan,

dua negara yang telah terikat

diterapkan secara langsung oleh

yang orang-orang kesaksian

persetujuan

memberikan

6) Mengusahakan

penyitaan hasil kejahatan.

5) Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan

dan penyitaan;

hukum

diminta.

yang dapat dijadikan landasan

3) Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;

ketentuan

4) Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti

sebagai

tergolong

13

Pasal

Ketentuan

ayat (1) dari Pasal ini, oleh Negara Pihak

lainnya;

2) Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan

yang

negara-negara yang terlibat.

atau, berdasarkan permintaan sesuai dengan

diperintahkan oleh Negara Pihak peminta

tujuan

termasuk pelaksanaan surat rogatori ;

hukum

Pasal 12 ayat (1) dari Konvensi ini untuk

terkait dengan masalah sistem

1) Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang

perlengkapan atau instrumen lain merujuk

bergerak seperti tanah. Hal ini

perampasan benda-benda tidak

putusan

dimaksud di sini juga meliputi

tersebut meliputi :

b. Kerjasama bantuan timbal balik dengan negara lain

negara

yang

atau menyita hasil tindak pidana, kekayaan,

mengindentifikasi, melacak dan membekukan

wajib

hal

kutan.

negara

yang

bersang-

cam ini dengan negaraapakah

putusan

pengadilan,

menindaklanjuti

a. Kerjasama bantuan timbal balik dapat dilaksanakan

resiprositas.

memiliki kerjasama bantuan timbal balik atau berdasarkan prinsip

yang

diminta

lain

ditetapkan dalam Konvensi ini, negara Pihak

Pihak dalam

Negara

huOleh karena itulah perlu

landasan

adanya perjanjian sema-

tujuan

kumnya.

sebagai

ra bersedia menjadikan

menjamin negara-nega-

hukumnya, hal ini belum

landasan

sebagai

lain.

sampai

negara itu, dan lain-

(1)

dengan (5) Konvensi ini

ayat

13

untuk

untuk

kemungkinan menjadikan pasal

timbangkan

sertanya untuk memper-

dibawa ke luar wilayah

setempat,

di

masih

perkara

yang

(6) Konvensi mewajibkan negara-negara pe-

perampasan, yaitu :

internasional

yang

undang-undang

pidana

barang

bergerak/tetap,

REKOMENDASI

barang yang terlarang

negara

terkait

barang

tak

menyangkut

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


1 Tahun 2006 mengatur bantuan

kerjasama

jurisdiksi atas suatu tindak pidana yang

oleh

2. Menindaklanjuti permintaan yang diajukan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor

Pidana Pencucian Uang Pasal 44 dan Pasal 44 A yang

dalam

masalah

mekanisme bantuan timbal balik

mengatur

tidak

diminta.

pelaksanaan

ini juga

berada di wilayah Negara Pihak yang

teknis yang bersangkutan.

rinci

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak

secara

merujuk pada Pasal 12 ayat (1) yang

yang

terkait (Pasal 19), sesuai dengan

perundang-undangan

diatur

perjanjian

dimaksud. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo.

berdasarkan

ketentuan

perlengkapan atau instrumen lain yang

atau

dengan

dalam

berlaku

sesuai

kerjasama

yang

perundang-

mengatur

undangan

peraturan

Indonesia. Akan tetapi undang-undang

meminta

dengan

dengan hasil tindak pidana, kekayaan,

yang

di

Konvensi ini sepanjang hal ini berkaitan

Pihak

pengadilan

dan

internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik

Negara

suatu

penyitaan

pemblokiran,

sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dari

wilayah

oleh

sesuai

tindakan lainnya yang diperlukan

dikeluarkan

korupsi

dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak

diminta, surat perintah perampasan yang

sebagaimana pidana

penggeledahan,

mengatur kerjasama dengan penegak hukum negara lain

yang

melaksanakan

perintah

mengeluarkan

surat

untuk

untuk

bantuan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 yang

tujuan

lembaga

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

dengan

kepada

(b) Menyerahkan

berwenang,

Nomor 1 Tahun 2006 mengatur

tindak pidana yang berada di luar negeri. Hanya dalam

Undang-Undang

Walaupun

internasional dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil

ANALISIS

tersebut; atau


diberikan, melaksanakan surat perintah

ISI

85

PSL

ini,

uraian

dari


yang

oleh

cukup

dasar

untuk

Pihak

yang

memung-

Negara

fakta-fakta

lanjut yang diminta.

Pihak Peminta dan uraian dari tindak

fakta yang dijadikan dasar oleh Negara

(2) dari Pasal ini, pernyataan dari fakta-

(c) Dalam hal permintaan menyangkut ayat

surat perintah tersebut.

sepanjang diminta untuk melaksanakan

pernyataan dari fakta-fakta dan informasi

dikeluarkan oleh Negara Pihak peminta,

yang menjadi dasar permintaan yang

hukum dari surat perintah perampasan

(1) (b) dari Pasal ini, salinan sah secara

(b) Dalam hal permintaan menyangkut ayat

nasionalnya;

kan surat perintah berdasarkan hukum

kinkan Negara Pihak diminta mendapat-

Peminta

dijadikan

dari

diminta

atau

multilateral

yang

Setiap

Negara

Pihak

wajib

mungkin

menyediakan

mengikat Negara Pihak Peminta.

bilateral

atau perjanjian, persetujuan atau pengaturan

nasionalnya dan aturan-aturan pelaksananya

sesuai dan berdasarkan ketentuan hukum

akan diambil oleh Negara Pihak

dalam ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini

4. Keputusan atau tindak lanjut yang diatur

5.

timbal

balik

yang

tidak

dengan peraturan perundang-undangan.

kerjasama

bertentangan

perampasan

sebagai

landasan hukumnya untuk dite-

tujuan

ini.

dengan

perampasan

berkaitan

Pasal

perjanjian

rapkan dalam suatu kasus yang

dari

adanya

khusus tentang kerjasama untuk

keharusan

ANALISIS

pernyataan

(a)

7) Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian

penyidikan di negara peminta.



kekayaan yang diminta dirampas dan

(1)

(a) Dalam hal permintaan menyangkut ayat

wajib memuat:

permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal ini

ISI

86 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI



14

PSL

peraturan

hukum

dan

suatu

Negara

Jenderal

atau

hukum

dan

Pihak

untuk

Bangsa-

memilih

Perserikatan

kepada

perundang-

penjelasannya

adanya

perjanjian,

Negara

Pihak

cukup.

ini sebagai dasar perjanjian yang perlu dan

tersebut wajib mempertimbangkan Konvensi

syarat

ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal ini dengan

membuat pengambilan upaya sesuai dengan

Jika

bangsa.

Sekretaris

undangannya

peraturan

kan Pasal ini dan setiap perubahan dari

mengabaikan hak-hak Pihak ketiga

yang

dilakukan

berdasarkan

ANALISIS


dalam

tentang

Masalah

Bantuan

Pidana

Timbal

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Balik

pidana


tindak

atau Pasal 13, alinea 1, Konvensi ini wajib

pemberantasan

2006

tentang

terorisme (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang–undang


disita oleh Negara Pihak menurut Pasal 12

1. Harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang

Kekayaan yang Disita

Penyerahan Harta Hasil Tindak Pidana atau

Pasal ini.

internasional

untuk meningkatkan efektifitas kerja sama

atau pengaturan bilateral atau multilateral

kan untuk membuat perjanjian, persetujuan

9. Negara-negara Pihak wajib mempertimbang-

yang beritikad baik.

sebagai

8. Ketentuan Pasal ini tidak dapat ditafsirkan

pidana yang dicakup dalam Konvensi ini.

dimintakan bantuan bukan merupakan tindak

Negara Pihak apabila tindak pidana yang

7. Kerja sama dalam Pasal ini dapat ditolak oleh

6.

dari

perundang-undangannya yang memberlaku-

salinan

ISI

87

tidak bergerak berupa

rampasan harta benda

Berkenaan dengan pe-

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

kajian peraturan terkait untuk

peraturan-

dilakukan terhadap

Perlu

REKOMENDASI


PSL

disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Konvensi.

prioritas

nasional

dan

menganut devisa

nesia lintas

terhadap kepemilikan benda tidak bergerak oleh negara lain. Sesuai dengan Penjelasan Umum dan Ketentuan Pasal 5 Undang-

disita, pidana denda atau pembayaran uang pengganti, termasuk ketentuan tentang penggantian biaya dan bagi hasil harta kekayaan yang dirampas (Pasal 57).

hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita

kepada pemiliknya yang sah.

lintas mengingat

lalu

Masalah

Pidana

bahwa


pidana

secara tetap atau kasus per kasus, harta

b) Pembagian dengan Negara Pihak lain,

tindak

13

berkenaan Pasal

Konvensi, juga berlaku

mukakan yaitu :

Pidana

Bantuan Timbal Masalah

atau

dengan

dalam

tentang

pidana

masih memerlukan tindak lanjut,

Balik

tindak

Apa yang telah dike-

melawan

diri

2006

upaya

terorganisasi.

pada

mengkhususkan

kekayaan yang disita.

yang


penyerahan harta hasil

kejasama

2008 sudah mengatur

Countries (MLA) tahun

Dengan

penerapan

prinsip

hu-

pemerintah

demikian

atau

dasar

matters among ASEAN

assistance on criminal

Treaty on Mutual Legal

terbatas.

anut lalu lintas devisa

Konvensi ini dan kepada badan antar

resiprositas.

sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) (c)

baik

bungan

atas

darinya, kepada rekening yang ditentukan

bagian

dilakukan

atau

pidana

kekayaan

janjian, maka bantuan dapat

berasal dari penjualan harta hasil tindak

atau

2. Dalam hal belum ada per-

1. Perjanjian, atau;

a) Menyumbangkan jumlah dari harta tindak

pidana atau kekayaan atau dana yang

berdasarkan :

bantuan timbal balik ini dilakukan

mengenai:

pengaturan

untuk

dalam

atau

khusus

pertimbangan

perjanjian

membentuk

negara-

memberikan

Balik

negara tertentu mengTimbal

sedangkan Bantuan

Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Pasal 13 Konvensi ini, Negara Pihak dapat

bebas

lalu

Negara Republik Indo-

devisa,

peraturan

dari Negara Pihak lain menurut Pasal 12 dan

3. Pada saat bertindak berdasarkan permintaan

negara

tentang

pengadilan berupa perampasan harta kekayaan/benda yang

setiap

dikaji

tindak pidana atau mengembalikan harta

hukum

perlu

sistem

harta benda bergerak

sampai dengan Pasal 54), untuk menindaklanjuti putusan

kepada

seperti

korban

kompensasi

bergerak

tentang

perampasan uang atau

memberikan

tidak

tanah misalnya, terkait dengan

benda

berupa

bantuan kepada negara yang diminta (Pasal 22) maupun

kekayaan

per-

pelaksanaan-

dengan

pemberian bantuan kepada negara peminta (Pasal 51

sitaan/harta

yang berisi perampasan benda

1960

No-

dikaji

Pokok-Pokok

Tahun

Sedangkan

nya.

pengadilan

aturan

putusan

daklanjuti

Agraria

tentang

5

termasuk bantuan untuk menin-

pengadilan,

mor

kepada Negara Pihak Peminta agar ia dapat

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana mengatur permintaan

harta

untuk

jika

sidang

perlu

Undang-Undang

tanah

DIPERTIMBANGKAN

penyerahan

disita.

atau

kekayaan

yang

harta hasil tindak pidana

dahkan

memperjelas dan memu-

REKOMENDASI


hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita

mengembalikan

memberikan

hukum

mempertimbangkan

diminta,

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan

penyerahan harta hasil tindak pidana atau kekayaan yang

diizinkan

di

Konvensi ini, Negara Pihak wajib, sepanjang

riksaan

penyidikan, penuntutan, peme-

bagi pidana

dengan

hukum

berkenaan

payung

Undang Nomor 25 Tahun 2003) tidak mengatur tentang

menjadi

uang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-

tindak

dari Negara Pihak lain menurut Pasal 13

pemberantasan

2. Pada saat bertindak berdasarkan permintaan

tentang lainnya

undang–undang

Tahun 2001) dan undang-undang tindak pidana pencucian

prosedur administrasi.

dan

perundang-undangan

nasionalnya

pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

undang-undang

2003),

ANALISIS

dengan



diserahkan oleh Negara Pihak tersebut sesuai

ISI

88

PSL

adminstrasi.

dengan hukum nasional atau prosedur

hasil tindak pidana atau kekayaan, sesuai

dana yang berasal dari penjualan harta

hasil tindak pidana atau kekayaan, atau

ISI


atau

multilateral

kriteria

kasus

kasus

hubungan

per

dan

prinsip

nasional

baik

Bantuan Masalah

Timbal Pidana.

Juga

Balik

undang-undang

ini

ada hasil

tindak

pidana ataupun kekayaan yang disita.

barang

pengaturan tentang penyerahan

dari

karena di dalam salah satu pasal

Tahun 1979 tentang Ekstradisi

dengan Undang-Undang Nomor 1

dalam

tentang


itu berhubungan dengan Undang-

nya sebagai alat bukti dan karena

ini ada hubungan dengan status-

yaan yang disita dan diserahkan

Hasil tindak pidana atau keka-

Pasal 5 ayat (2).

hukum

hukum (Penjelasan

maupun

internasional

nasional

perhatikan

menguntungkan, dan mem-

persamaan kedudukan, saling

berdasarkan

pada

berpedoman

dengan kepentingan

habat

baik yaitu hubungan bersa-

dengan

2. Kajian

ASEAN)

(melalui perhimpunan negara

bilateral

negara yang diminta secara

bih dahulu dengan negara-

1. Mengadakan perjanjian terle-

ANALISIS



89

Pasal

Konvensi ini.

untuk

14

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


15

PSL

atas

tindak

tindak pidana di Indonesia;

a) Tindak pidana dilakukan di wilayah Negara

memuat

yang

kriminal

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar

tersebut dilakukan.

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia palsu; Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-

tindak 4.

palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak

pidana

serius

dalam

dalam

tentang

di

jurisdiksi perundang-undangan

Ketentuan

Indonesia.

sendiri

di dalam hukum nasional-

dijabarkan

internasional tersebut,

diberikan oleh hukum

wilayahnya dengan tujuan melakukan

hukum

pidana

Konvensi ini dan dilakukan di luar

menurut

pitnya yurisdiksi yang diadili

Indonesia sehingga tidak dapat

negara-

atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang

ayat

saja

yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut,

5,

Hanya

(1)

berdasarkan

dalam

kasus tersebut.

Pasal

di

tindak

i) Satu dari tindak pidana yang ditetapkan

hukum

diatur

bahwa

tukan luas atau sem-

c) Tindak pidananya adalah:

yang

kemungkinan

pidana

suatu

berdasarkan

tanggungan

bersangkutan terhadap

yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda

atas

ada

negara dalam menen-

Indonesia,

maka

Konvensi berada di luar yurisdiksi

wilayah

tanggungan

analogi,

yang

pidana

dalam

biasa

penafsiran

negara

pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga

di

yang

Pemalsuan surat hutang dan sertifikat hutang atas

tingan

sepanjang ada kepen-

but. Dengan kata lain,

daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula

tinggal

kewarganegaraan

Negara yang bersangkutan; atau

bertempat

memiliki

bersangkutan atau oleh orang yang tidak

3.

Indonesia dilarang menggunakan

yang

pidana

merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Pihak

hukum

Karena

ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan

b) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh

dalam

pada yurisdiksi kriminal.

kepentingan terhadap kasus terse-

kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank

Negara

yuris-

memiliki

warga negara dari Negara Pihak tersebut;

dari

lingkup

memberikan diksi yang sangat luas

ruang

nasional

nasional. Hukum Inter-

dasarkan hukum inter-

lingkup yurisdiksi ber-

pengertian dan ruang

Perlu ditinjau tentang

teori locus delictie.

dengan syarat negara

jenis tindak pidana yang tunduk

warganegara

sejalan

dengan perkembangan

transnasional,

secara limitatif ditentukan jenis-

Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang

2.

praktek

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP

(6)

(1)

a) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap

Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104,

ayat ayat

dalam

peradilan tindak pidana

kan

kepada negara-negara

15

106, 107, 108, dan 131.

1.

Pasal dengan

yurisdiksi

kriminal telah diterap-

Perluasan

DIPERTIMBANGKAN

ditinjau

tentang

kembali

KUHP perundang-

dalam

memasukkan

pengaturan

dalam

Pasal 4

akan

ada

atau

jangkauan dan

jangkauan

dan

tindak ada

atau yang

akan ada di kemudian

pidana

kejahatan

yang luas, maka setiap

umum

substansi yang sifatnya

Dengan

masa yang akan datang.

mungkin akan ada pada

yang

ada sebelumnya maupun

pidana baik yang sudah

kau semua jenis tindak

yang mampu menjang-

bersifat umum dan luas

dengan satu pasal yang

dan Pasal 5 tetapi cukup

seperti

KUHP tidak perlu limitatif

tentang yurisdiksi dalam

Sebaiknya

luasan asas teritorial.

kriminal, terutama per-

asas perluasan yurisdiksi

dengan

undangan pidana lainnya

maupun

diatur

yurisdiksi kriminal yang

ketentuan

Perlu

REKOMENDASI


Konvensi.

sampai

ataupun mencakup

KUHP

sudah

dalam

KUHP

ketentuan

RUU

yurisdiksi

yurisdiksinya atas setiap tindak pidana jika:

Negara Pihak dapat juga memberlakukan

Indonesia :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

bersangkutan pada saat tindak pidana

yang

- Pasal 4

pesawat udara Indonesia;

Negara

peraturan

terdaftar

berdasarkan

apakah ruang lingkup

melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau

Pihak tersebut atau pesawat terbang yang

15 Konvensi.

berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia

Pertanyaan yang dapat diajukan,


sesuai dengan ketentuan Pasal

yang mengibarkan bendera dari Negara

perundang-undangan

ketentuan

kebanyakan

perluasan yurisdiksi criminal tidak

tidak

terorganisasi

tindak pidana transnasional dan

b) Tindak pidana dilakukan di atas kapal

- Pasal 3

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu

ini jika:

Pihak tersebut; atau


- Pasal 2

Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi

pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5,

jurisdiksinya

undangan pidana khusus terkait

Konvensi tentang Yurisdiksi

yaitu :

Ketentuan Pasal 15

memberlakukan

mengambil Pasal 9 KUHP, serta perundang-

wajib

Ketentuan Pasal 2 sampai dengan

Pihak

kriminal

Negara

ANALISIS

sudah diatur dalam KUHP Pasal 2 sampai dengan Pasal 9,

Setiap



tindakan yang mungkin diperlukan untuk

2. Tunduk pada Pasal 4 Konvensi ini, suatu

1.

Jurisdiksi

ISI

90


PSL

luar

wilayahnya

dengan

tujuan

16, wajib

(10)

yang

negara

dimana

Ayat (2)

dilakukan diancam dengan pidana.

perundang-undangan perbuatan

pelaku

berada

dalam

(2)

yang

Pasal

ini

telah

berdasarkan

Pihak

negara sesudah melakukan perbuatan.

negara

dimana

perbuatan

salah

satu

tindak

pejabat

Indonesia


sebagaimana

diluar pidana

yang

melakukan

setiap

berlaku

perbuatan yang sama, badan berwenang dari

bagi


atau proses pengadilan berkenaan dengan

- Pasal 7

dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

perundang-undangan

rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut

Berlakunya Pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian

- Pasal 6

sedang melakukan penyidikan, penuntutan

bahwa satu atau lebih Negara pihak yang lain

diberitahu, atau sebaliknya telah memahami,

atau

ayat

(1)

ayat

Negara

yurisdiksinya

suatu

melaksanakan

5. Apabila

atas orang tersebut.

wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi

tersangka

2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga

tindak

untuk Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir

atas

perlu

Indonesia

ketika

jurisdiksinya

dianggap

perundang-undangan

pidana yang tercakup dalam Konvensi ini

memberlakukan

tindakan

4. Setiap Negara Pihak dapat juga mengambil

dalam

pidana

Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut

2.

ia adalah salah satu warga negaranya.

ekstradisi atas orang

tersebut dengan alasan semata-mata bahwa

dan tidak melakukan

450, dan 451;

Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-pasal 160, 161, 240, 279,

atas

inilah yang akan menjadi

an kepastian hukum. Hal

tersebut di atas.

ketika tersangka pelaku berada di wilayahnya

jurisdiksinya

ku-

ka yang menentang ide

locus

yakni,

rang memberikan jamin-

kelemahan,

mengandung

Hanya saja, model ini

diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia

delictie.

menentukan

ke-

kesulitan

dicermati

mungkinan

Perlu

negara itu sendiri.

jangkau.

hari akan menjadi ter-

titik kecaman dari mere-

mengancam

ter-

masing-masing, sepenuhnya

gantung pada negara-

jadi

nya

REKOMENDASI


yang

tindak pidana yang diatur dalam Konvensi ini

memberlakukan

kejahatan

diperluas

yurisdiksi

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


Ayat (1)

- Pasal 5

1.

Pihak

ayat

tentang

untuk

Negara

Pasal

o

yang melakukan :

setiap

dari

dan

keselamatan penerbangan sipil.

n,

mengambil tindakan yang dianggap perlu

ini,

tujuan

Konvensi ini di dalam wilayahnya.

ayat (1) (a) (i) atau (ii) atau (b) (i)

ditetapkan sesuai dengan Pasal 6,

untuk melakukan tindak pidana yang

di

sudah

teori

Indonesia belum mengakomodasi

hukum pidana internasional.

tentang

udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m,

446

sebagaimana telah dianut dalam

dengan

Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat

sampai

(1) (b) (ii) Konvensi ini dan dilakukan

444 yang

438,

kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan

Pasal

ditetapkan berdasarkan Pasal 6, ayat

pidana

perkembangan

tindak

ANALISIS

pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan

dari


yang

satu

wilayahnya.

Konvensi

3. Untuk

ii)

ISI

91

PSL

Bab

XXVIII

Buku

Kedua

Pasal

8

perahu,

dengan

16

yang

menganut

prinsip

perluasan

yurisdiksi


Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2003

jo.

2002

butir

e

undang-undang

pemberantasan

kejahatan itu dilakukan.

berdasarkan undang-undang Republik Indonesia pada saat

Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar

yang dilakukan di atas kapal yang berbendera Negara

terorisme juga berlaku terhadap tindak pidana terorisme

Tahun

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Pasal

ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka.

2. menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap

1. dilaksanakan atau diselesaikan di wilayah mereka, atau

yang dilakukan di negara lain, akan tetapi :

negara dapat diterapkan terhadap tindak pidana terorisme

teritorial obyektif yaitu perundang-undangan pidana suatu

Pasal

Pidana Terorisme diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta



Yurisdiksi kriminal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

internasional.

pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum

Diterapkannya pasal-pasal 2 – 5, 7, dan 8 dibatasi oleh

- Pasal 9

- Pasal 8

maupun dalam Ordonansi Perkapalan;

hukum nasionalnya.

sesuai

mengenai surat laut dan pass kapal di Indonesia,

Pihak

oleh

Negara

Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan

yurisdiksi pidana manapun yang ditetapkan

suatu

dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku

sebagaimana

diluar

pidana

sekalipun tindak

tidak boleh mengenyampingkan pelaksanaan

satu

Indonesia

salah

diluar

melakukan

internasional pada umumnya, Konvensi ini

6. Tanpa mengabaikan norma-norma hukum

yang

dalam

berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia,

dimaksud

mereka.

sama

sebagaimana

dengan tujuan mengkoordinasikan tindakan

satu

wajib, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia

itu

berkonsultasi

Pihak


ANALISIS


lain

layaknya,

Negara

ISI

92 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI



16

PSL

diminta

dapat

Negara

Pihak

yang

meminta

dan

maka

ekstradisi

dapat

dilakukan

atas

dasar

yang

antara negara-

lembaga

ayatnya,

juga

konvensi-konvensi yang

atau ayat dari konvensi yang bersangkutan.

hubungan baik (ayat 2) disertai dengan suatu syarat, yakni, jika

untuk Ayat 3:

ditentukan

tentulah


tersebut bisa berbeda-beda.

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

negara


mana

Negara

dengan

jian menerima permintaan ekstradisi dari

lain

terhadap

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

kan ekstradisi melalui adanya suatu perjan-

Pihak

masing-masing

negara

Perundang-undangan Indonesia mengatur ekstradisi dalam

kasus

Indonesia

sebab Republik

kasuistis

kejahatan politik.

kepentingan

secara

4. Jika suatu Negara Pihak yang mempersyarat-

antara mereka.

menghendakinya ataukah tidak,

apakah

negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai

prakteknya,

Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala

Republik menghendakinya.

negara

perjanjian ekstradisi yang ditandatangani di

Dalam

Indonesia

kepentingan

pidana yang dapat diekstradisi dalam setiap

yang

sepanjang negara

kepentingan Republik Indonesia

dengan

Ayat 4:

RI

diekstradisikan

bersangkutan.

negara

dapat

politik

kan tindak pidana tersebut sebagai tindak

antara

juga

kejahatan

Pihak. Negara Pihak berupaya mencantum-

persetujuan

jenis

didasarkan

diperjanjikan

suatu

beberapa

diminta

ekstradisi yang ada di antara Negara-Negara

dalam

pelakunya

dipertimbangkan

diekstradisi

wajib Terhadap

ini

dicantumkan sebagai tindak pidana yang bisa

Pasal

sebagai kejahatan poiltik. tertentu

pasal-pasal sejenis yang

dalam salah satu pasal

atas

yang

3. Setiap tindak pidana yang menggunakan

mana

jika pengekstradisian atas orang

kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap

tindak pidana yang disebutkan belakangan.

di

negeri

dalam

luar

Jendral

lui

Direktorat

terian Luar Negeri melapenyam-

melakukan

Kementugas dan wewenang

maka

ruang

dan

keluar

hubungan

lingkup rintah

diberi

jukan lembaga pemeyang

termasuk

eksternal

tindakan sebab tentang penun-

pakan atau

ini memang dapat dipahami

Tahun 2000

24

pemberitahuan ini meru-

Nomor

Oleh

masalah

dalam

Undang

karena

lainnya.

terdapat

huruf a UNTOC ataupun

nya di dalam Undang-

Ketiadaan pengaturan-

ditentukan

sebagai-

seperti pasal 16 ayat 5

ketentuan dari konvensi, lainnya

nal

lebih

perjanjian ekstradisi). Hanya saja

hakekatnya

merupakan

pada

Kejahatan

dapat menerapkan Pasal ini juga terhadap

yang

yang diamanatkan oleh internasio-

organisasi suatu

organ dari organisasipada

(belum

terikat

belangsung secara timbal balik

Ayat 2:

inter-

Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik;

organisasi

nasional mengenai apa

dari

Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta

satu

beritahuan kepada organ

beberapa di antaranya tidak tercakup dalam

salah

diberi wewenang

yang dan

untuk melakukan pem-

tugas

merintah

kepada

ataupun

secepatnya

berdasarkan hubungan baik yang

PBB

Sekretaris

menyampaikan

itu, Pemerintah

untuk

menunjuk lembaga pe-

Indonesia

sebaiknya

wewenang

juk atau diberi tugas dan

Ayat 1:

Jendral

kepada

untuk

tugas dan wewenang

pemerintah yang diberi

mengenai

ataupun

suatu

bersangkutan pada

ekstradisi,

terikat

perjanjian

sudah

ayat 2, ayat 3, ayat 4) yang berbunyi :

peminta

juga mengatur tentang kejahatan politik (Pasal 5 ayat 1,

apabila dengan

yang

negara-

orang

suatu

Indonesia

oleh

peminta,

diminta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Indonesia menghendakinya (ayat 2)

hubungan baik dan jika kepentingan negara Republik

(1)

kini lembaga

hingga ada

pemerintah yang ditun-

belum

Apabila

REKOMENDASI

beberapa tindak pidana serius yang berbeda,

2. Apabila permintaan ekstradisi terdiri dari

negara Pihak yang diminta.

kedua

dihukum berdasarkan hukum nasional dari

ekstradisi

mana

untuk

pidana

ataupun

tindak

mengekstradisikan

bahwa

Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat

ketentuan

berada di wilayah Negara Pihak yang diminta,

dengan

dalam salah satu pasal

lain, yakni, Indonesia bersedia

1); 2.

tidak

ekstradisi dengan negara-negara

di

ternasional sama sekali menegaskan

tentang Perjanjian In-

Indonesia

yang menjadi subyek permintaan ekstradisi

Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (ayat

1.

kelompok penjahat terorganisasi dan orang

No-

mor 24 Tahun 2000

Undang-Undang

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


dalam menghadapi kasus-kasus

sikap

menegaskan

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut antara lain mengatur:

3, ayat 1 (a) atau (b), melibatkan suatu

Undang Nomor 1 Tahun 1979 ini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

di mana tindak pidana yang diatur pada Pasal

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-

Ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam

ANALISIS


tercakup dalam Konvensi ini atau pada kasus

1. Pasal ini berlaku bagi tindak pidana yang

Ekstradisi

ISI

93

PSL

nasional kan

Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut

dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

inter-

aturan


lembaga

membentuk

pasal ini.

Konvensi

lainnya

guna

melaksanakan

perjanjian kstradisi dengan Negara Pihak

layaknya,

ditetapkan oleh hukum nasional negara Pihak

7. Ekstradisi tunduk kepada ketentuan yang

mereka.

yang bisa diekstradisikan diantara sesama

pasal ini digunakan sebagai tindak pidana

wajib mengakui tindak pidana terhadap mana

ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian

kepada

Sekretaris

Jendral

Oleh

dari Pasal 18 ayat 13 UNTOC.Undang-Undang Nomor

UNTOC dapat dijumpai dalam Pasal 44 ayat 6 huruf a UNCAC.

1

Tahun

1979 dicabut

dan

berkenaan

Perserikatan

ketentuan

Bangsa-Bangsa, dengan

sahabat, maka perjanjian-

negara-negara

dengan

lumnya

ataupun

yang

yang sudah ada sebe-

pidana di luar KUHP baik

undang-undang

Setiap Sekretaris

bilateral

disi

kepada

Jendral

disi yang baru. pada perjanjian ekstramenyampaikan sikap Indonesia

diganti dengan undang-

harus

tentang Ekstradisi sudah

undang tentang Ekstra-

juga diatur di dalam

Oleh karena ekstradisi

untuk melaksanakan

amanat

juga Pasal 16 ayat 5 huruf a

termasuk

sanakan Pasal 16 ayat 5,

wewenang untuk melak-

juk atau diberi tugas dan

pemerintah yang ditun-

karena

Balik) lembaga

UNTOC. itu,

Timbal ayat

13

Hukum

dalam Pasal 18 (Bantuan

Indonesia telah terikat

dan

dalam (Ekstradisi)

jiwanya sama dengan

Undang-Undang

16

untuk

ayat 5 juga dijumpai di

Pasal

seperti

wewenang

Amanat

itu.

dan

ditunjuk dan diberi tugas

Konvensi yang isi dan

ini.

dari

adalah pemerintah yang paling tepat untuk

lembaga

Perjanjian

perjanjian bilateral dan khusus

tugas

pemerintah

penunjukan

sebagai peraturan pelaksanaan

(perpres)

presiden

atau

dan

Internasional

Hukum

REKOMENDASI

untuk

wewenang

diberikan

mengenai yang

atau lembaga

penegasan

Dalam hukum nasional Indonesia,

PBB.

nya

adalah,

sebagaimana

menggunakan

wewenang untuk menyampaikan-

tidak

bagi kerja sama ekstradisi, berupaya,

mereka

dalam Persoalannya

pemerintah yang diberi tugas dan

Jika

UNTOC sebagai

Konvensi ini sebagai landasan hukum

6. Negara Pihak yang tidak mempersyaratkan

(b)

16) hukum

pengekstradisian.

Pasal

peng-

seharusnyalah

untuk

menjadikan

landasan

Indonesia

Konvensi ini; dan

ini

ekstradisian,

ekstradisi dengan Negara-negara Pihak

Konvensi

apakah (khususnya

menggunakan

Bangsa-Bangsa

sebagai landasan hukum bagi kerja sama

mereka

Perserikatan

hukum

peraturan

Jenderal

landasan

Sekretaris

memberitahukan

pemerintah

an

lebih

perundangyang

rendah seperti peratur-

undangan

16 (Ekstradisi) tersebut sebagai

Indonesia

apakah akan menjadikan Pasal

sikap

atau aksesi terhadap Konvensi ini, agar

tentang

ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari

saat

instrumen

PBB

Pada

penyerahan

(a)

Jendral

diatur di dalam per-

Sekretaris

kan

kepada

(Indonesia) untuk memberitahu-

wajib :

sebaiknya

ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian,

yang

onal

UNTOC yaitu tentang kewajiban

ini digunakan.

5. Negara-Negara Pihak yang mempersyaratkan

pada

merupa-

masalah

ini

organisasi

tataran teknis operasi-

hubungannya

dari

organ

dengan Pasal 16 ayat 5 huruf a

dalam

1

bangkan tindak pidana terhadap mana pasal

Nomor

kepada

melakukan ekstradisi dengan mempertim-

Undang-Undang

huan

paian atau pemberita-

2

Indonesia

tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik,

dasar

Konvensi ini sebagai landasan hukum untuk

sikap

seperti dalam Pasal 2 ayat 1 dan

Dari

tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan

DIPERTIMBANGKAN

yang menegaskan tindak pidana terorisme dikecualikan dari

ANALISIS


negara tersebut dapat mempertimbangkan



tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi,

ISI

94

PSL

antara untuk

lain,

Pihak

Diminta

dapat

menolak

dan

kepada

perjanjian

ekstradisinya.

hukum

yang

mendesak

dan

dengan

permintaan

di

dalam

wilayahnya,

ke

dalam

lainnya

untuk

menjamin

di wilayahnya

kasus

yang

tersebut

tanpa

diwajibkan

Pihak

ekstradisi,

Negara

penundaan yang tidak semestinya kepada

menyerahkan

mengupayakan

permintaan

bahwa ia merupakan warga negaranya, atas

Pasal ini semata-mata dengan pertimbangan

dengan tindak pidana terhadap penggunaan

tersebut tidak mengekstradisi orang terkait

ditemukan tersangka pelanggar, jika negara

10. Suatu Negara Pihak yang

keberadaannya dalam proses ekstradisi.

tepat

penahanan atau menggunakan upaya yang

berada

yang ekstradisinya telah diminta dan yang

Negara Pihak meminta, mengambil orang

dan

bahwa kondisi tersebut sungguh diperlukan

Negara Pihak diminta dapat, setelah yakin

nasionalnya

9. Tunduk

pidana

ketentuan

tindak

menggunakan Pasal ini.

mempertimbangkan

persyaratan pembuktian yang terkait, dengan

prosedur ekstradisi dan menyerderhanakan

hukum nasionalnya, berupaya mempercepat

8. Negara-Negara Pihak wajib, tunduk terhadap

ekstradisi.

Negara

ekstradisi dan pertimbangan terhadap mana

minimum

meliputi,

hukuman

berlaku,

persyaratan

yang

Diminta atau melalui perjanjian ekstradisi

ISI

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ekstradisi

1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,

ekstradisi

adalah United Nations Model

sekali.

bahwa

sangat

Indonesia

disayangkan

terlibat

secara

aktif perundingan-perundingan untuk

merumuskan

tentang

konvensi

kejahatan

konvensi-

dan

semangatnya

sama seperti Pasal 16 ayat 5 huruf a

jiwa

yang

tersebut pengaturan

konvensi mengandung

setiap

internasional yang hampir dalam

khususnya

nasional,

naskah konvensi-konvensi inter-

nasional

atau konperensi-konperensi inter-

dalam

banyak

merupakan negara besar yang

mengingat

tentulah

Ketidakjelasan atau ketiadaan ini

Extradition, 1990.

Treaty

yang

on

baru

Nomor

on

Treaty

Model

oleh

negara-

baru

sebagai

1979 tentang Ekstradisi

Undang Nomor 1 Tahun

pengganti dari Undang-

yang

unekstradisi

pembuatan dang-undang

Dalam

disi.

undang tentang ekstra-

perjanjian dan undang-

negara dalam membuat

diikuti

on Extradition ini sudah

1990. UN Model Treaty

Extradition,

Nations

pada

sebaiknya mengacu United

juga

Undang-Undang

baru

bahkan mungkin tidak ada sama

yang

sebagai pengganti dari

undang-undang

buat

a, hingga kini masih belum jelas

undang-undang

buat

ekstradisi

UNCAC

maupun dalam mem-

seperti

Pasal 44 (Ekstradisi) ayat 6 huruf

lainnya

negara-negara sahabat

Indonesia dalam mem-

crime”.

tergolong extraditable

ini. sebagai

undang

yang undang-

pidana dalam

diatur

“tindak

ada tentang:

pasalnya

dalam

dengan

perjanjian

membuat

yang

konvensi

internasional

juga terdapat di dalam konvensi-

yang

sebagai acuan dalam

pidana

Juga perlu diperhatikan

tindak

berkaitan dengan ekstradisi yang

1

ataupun ketentuan sejenis yang

Nomor

diatur dalam Konvensi.

Undang-Undang

Tahun 1979 tentang Ekstradisi,

2

dengan

penegasan

supaya di dalam salah

masa yang akan datang

berkenaan

menghadapi

seperti dalam Pasal 2 ayat 1 dan

dalam

satu

menyampaikan/

akan diundangkan pada

kasus ekstradisi yang

berarti

ekstradisi

REKOMENDASI

memberitahukan sikap Indonesia

juga

tersimpul

itu perlu diperhatikan

secara

perjanjian

yang

UNTOC

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


Pasal 16 ayat 5 huruf a dari

ANALISIS



95

PSL

yang

berwenang

untuk

tujuan

dengan

prosedur

yang

dan

lain, aspek

khususnya

hukum

untuk

ketentuan

warga

sebaliknya

seorang

berdasarkan

salah

hanya

atau

nasionalnya

Pihak

tersebut

guna

menjalani


dan

Negara

bahwa

penyerahan

orang

Pihak

Negara

telah yang

Pihak

ekstradisi,

diupayakan

untuk

tujuan

diminta

adalah

warga

negara

dari

Negara Pihak Diminta, maka Pihak Diminta,

yang

pelaksanaan hukuman, ditolak karena orang

12. Jika

dalam ayat (10) Pasal ini.

melepaskan dari kewajiban yang ditetapkan

tersebut atau penyerahan sudah cukup untuk

mereka anggap tepat, persyaratan ekstradisi

sepakat dengan opsi ini dan syarat lain yang

mengupayakan ekstradisi orang dimaksud

tersebut

dan

atau

diupayakan,

ekstradisi

pemeriksaan pengadilan, atau proses dimana

hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari

Negara

bahwa orang tersebut akan dikembalikan ke

negaranya

menyerahkan

mengekstradisikan

berdasarkan

11. Kapan saja suatu Negara Pihak diberikan izin

penuntutan tersebut.

pembuktian, guna menjamin efisiensi proses

menyangkut

satu

yang bersangkutan wajib saling bekerja sama

Negara Pihak tersebut. Negara-negara Pihak

pidana berat lain sesuai hukum nasional

dengan cara yang sama seperti kasus tindak

keputusan dan melakukan proses hukum

penuntutan. Badan tersebut wajib mengambil

badan

ISI

pemerintah

dengan

diatur

dalam

konvensi-

Indonesia

diambil

bagaimana

sebaiknya

tentang

pemerintah

yang

dari

organisasi

inter-

dari

16

ayat

(3)

Konvensi

yang

tercakup

dalam dijadikan crime)

di

untuk perjanjian-

(extraditable

alasan dalam

pengekstradisian

dapat

Konvensi sebagai kejahatan yang

hatan

untuk mempertimbangkan keja-

mewajibkan negara-negara pihak

Pasal

kaidah hukumnya.

meliputi asas-asas dan kaidah-

pranata hukum ekstradisi yang

pemadatan/pemampatan

Pasal 16 Konvensi ini merupakan

nasional yang dimaksudkan.

organ

dilakukan pemberitahuan kepada

dan selanjutnya atas dasar itulah

oleh konvensi yang bersangkutan

terhadap apa yang diamanatkan

oleh

sikap

keputusan

konvensi dan untuk mengambil

yang

terkait dengan pokok masalah

yang lain (di dalam negeri) yang

lembaga-lembaga

mengkoordinasikannya

sangat perlu, antara lain untuk

untuk tugas dan wewenang ini

Penunjukan lembaga pemerintah

UNTOC ini.

ANALISIS



96 DIPERTIMBANGKAN

dalam

pemperjanjian-per-

yang

(prosedur sederhana/singkat).

ekstradisi

procedure”

“simplified

supaya tentang extradition

dalamnya dicantumkan

di

negara-negara sahabat,

janjian ekstradisi dengan

buatan

maupun

REKOMENDASI


PSL

hukuman

yang

telah

dikenakan

tingkat

pemrosesan,

termasuk

pembebanan

kewajiban

untuk

yang

dibuat

untuk

tujuan

dasar

jenis

kelamin,

ras,

agama,

terhadap

posisi

dipenuhinya

ekstradisi

hanya

atas

dianggap melibatkan masalah keuangan.

pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut

permintaan

15. Negara-Negara Pihak tidak boleh menolak

tersebut

menyebabkan

orang

untuk alasan-alasan dimaksud.

kerugian

atau

akan

tersebut

tersebut

orang

permintaan

politik

kewarganegaraan, suku asal atau pendapat

atas

penuntutan atau penghukuman seseorang

permintaan

memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa

mengekstradisi, jika Negara Pihak Diminta

sebagai

14. Tidak satu pun dalam Konvensi ini ditafsirkan

berada.

Pihak dalam wilayah tempat orang tersebut

diberikan oleh hukum nasional dari Negara

penikmatan semua hak dan jaminan yang

semua

wajib dijamin atas perlakuan yang adil pada

terhadap penggunaan Pasal ini digunakan,

pidana

dijalankan

tindak

sedang

mempertimbangkan

dengan

yang

dengan

terkait

hukum

orang

kepadanya

proses

13. Setiap

atau sisa hukuman darinya.

berdasarkan hukum nasional Negara Peminta

sanaan

Peminta, wajib mempertimbangkan pelak-

berdasarkan atas permohonan dari Negara

selaras dengan persyaratan hukum tersebut,

jika hukum nasionalnya mengizinkan dan

ISI


antara

pencantuman

ekstradisi Dengan

baru

yang

terdapat

negaranya.

Negara

di-

kemungkinan

16

ayat menolak

(15)

tidak permintaan

negara-negara

pidana

itu

melibatkan

penafsiran dimaksud

apa

dengan

tentang

sekali tidak terdapat di dalam

Kedua ketentuan di atas sama

“melibatkan masalah keuangan”.

yang

perbedaan

ketentuan ini dapat menimbulkan

masalah keuangan. Akan tetapi

tindak

esktradisi dengan alasan bahwa

pihak

membolehkan

Pasal

syarakatannya sendiri.

hukumannya di lembaga pema-

untuk melanjutkan pelaksanaan

pertimbangkan

peminta, diwajibkan untuk mem-

minta, atas permintaan negara-

warga

negara diminta karena dia adalah

ditolak untuk diekstradisikan oleh

dengan seorang terhukum yang

Pasal 16 ayat (12) berkenaan

dan ayat (15).

tum dalam Pasal 16 ayat (12)

dalam Konvensi adalah tercan-

Substansi

nya.

tanggungjawab atas perbuatan-

dapat menghindarkan dari dari

ini, diharapkan pelakunya tidak

mereka.

perjanjian

ANALISIS



97

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

(14)

Konvensi

yang mengandung dimensi politik

16

(8)

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia persya-

prosedur

Konvensi

negara-

Konvensi

asasi

peng-

ekstradisi.

Ketentuan

8

ini

sama

dengan “simplified extradition procedure”

ayat

Jiwa dan semangat dari Pasal 16

1979 tentang Ekstradisi.


seperti ini tidak terdapat dalam

kasus

ratan tentang pembuktian dalam

menyederhanakan

mempercepat dan

untuk

dalam

pihak

kepada

ayat negara

mewajibkan

Pasal

manusia di bidang politik.

hak

demi terhadap

adalah

hormatan

politik

hatan yang mengandung dimensi

kejahatan politik ataupun keja-

untuk mengekstradisikan pelaku

Patut diketahui, bahwa larangan

diekstradisikan.

sehingga pelakunya tidak boleh

hatan politik ataupun kejahatan

kejahatan yang

atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

multilateral

ayat

dapat digolongkan sebagai keja-

dan

16

atau

bilateral

Pasal mengelaborasi

pengaturan-pengaturan untuk melaksanakan

perjanjian

17. Negara Pihak wajib berupaya membentuk

tersebut.

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tampak terlalu umum.

kejahatan

informasi yang berhubungan dengan dugaan

tentang

memberikan pandangannya dan memberikan

guna politik di dalam Undang-Undang

Peminta

Substansi

Pihak

memberikan kesempatan yang luas untuk

Negara

1979 tentang Ekstradisi.


ANALISIS

dengan



yang diminta, jika perlu, wajib berkonsultasi

16. Sebelum menolak ekstradisi, Negara Pihak

ISI

98 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

ISI


yang

ekstradisi ekstradisi

na-

lampau delapan

telah

the

Procedure”

dengan

consents

before

a

nasional

positif,

tampaknya

tidak merupakan hukum inter-

UN Model Treaty ini, meskipun

competent authority”.

explicitly

provided that the person sought

a request for provisional arrest,

grant extradition after receipt of

if not precluded by its law, may

rumusan: “The Requested State,

Extradition

menegaskan tentang “Simplified

Extradition yang dalam Article 6

Treaty on

mengesahkan

United Nations Model

PBB

Pada tahun 1990, Majelis Umum

ini.

sekali tidak ada ketentuan seperti

puluhan atau sebelumnya) sama

masa

dasawarsa

(sekitar

perjanjian-perjanjian pada

ekstradisi

dalam

sional negara-negara ataupun di

undang-undang

kangan ini. Sedangkan di dalam

bela-

tentang

multilateral

ataupun dibuat

bilateral

perjanjian-perjanjian

nasional negara-negara ataupun

dalam undang-undang ekstradisi

ekstradisi) yang lazim dijumpai di

(prosedur sederhana/singkat dari

ANALISIS



99

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG REKOMENDASI


PSL

ISI

diikuti

dan

tentang

multilateral

ataupun ekstradisi,

dalam

perjanjian-perjanjian

16

ayat

(12)

ini

juga

dengan

alasan

orang

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia wajib

yang

untuk

diminta

negara

sebagai

terdapat

dalam

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1979.

tidak

itu sendiri. Ketentuan ini juga

hukumannya di negara diminta

melaksanakan hukuman atau sisa

tersebut

negara

dari

berstatus permintaan peminta,

Atas

terpidana.

tersebut

negaranya. Dalam hal ini orang

yang bersangkutan adalah warga

peminta

dijatuhkan hukuman oleh negara

orang yang diminta yang telah

atas

untuk

mewajibkan diminta hukuman

yang negara

melaksanakan

kepada

ektradisi,

merupakan hal baru di dalam

Pasal

sudah mulai dicantumkan.

ini, ketentuan pasal 16 ayat (8)

ektradisi yang dibuat belakangan

Di

ini sebagai salah satu pasalnya.

“simplified extradition procedure”

termasuk pencantuman tentang

bilateral

perjanjian-

negara-negara

pembuatan

oleh

praktek

perjanjian

dalam

diadopsi

dalam

ANALISIS



100 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


17

PSL

menyelesaikan masa hukuman mereka di sana.

tercakup dalam Konvensi ini, agar mereka dapat

ke wilayah mereka bagi tindak pidana yang

narapidana.

memberikan

atau bentuk pencabutan hak kebebasan lainnya, wewenang

Balik untuk

Dalam

tidak


No-

kepada

KUHAP pasal

negaranya demikian

Hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan

pidana

di

pihak,

adalah

pidananya

di

yang dipidana

Indonesia

dan

dan menjalani

cukup banyak warganegara asing

merupakan suatu fakta bahwa

lain

Indonesia.

narapidana ini. Pada

sisa

mengenai masalah pemindahan

pidana pidananya

menjalani

di

atau

untuk

negara Indonesia dengan negara sahabat

asing

yang menjalani pidana di antara

maupun

perjanjian

hukuman bagi nara pidana asing

Indonesia

bagi

dan warganegara

pula

sendiri

atau

bisa

di

yang

tentang pemindahan pelaksanaan

Indonesia

sisa

untuk

pidana

asing

pidananya

menjalani

ataupun sebaliknya.

(Indonesia)

negaranya

sendiri

Indonsia

menjalani

hukuman/ sisa hukumannya di

menjalani

di

pidana

untuk

hukuman

lain

yang

negara

menegaskan

satu

kemungkinan bagi nara

semacam

dalam

dipertimbangkan ataupun RUU KUHAP ada

supaya

Perlu

menjalani

ini.

ini tidak bisa dijadikan alasan

hukuman

pemindahan bagi nara pidana asing.

pelaksanaan

tentang

untuk perjanjian

sahabat membuat

negara

ajakan dengan negara-

sedang

perjanjian

kapasitas. Namun demikian, hal

membuat

Indonesia

aktif mengadakan penj-

Sebaiknya

REKOMENDASI

untuk tidak menerima WNI yang

untuk

pada umumnya sudah melebihi

Indonesia

melakukan penjajagan

yang

syarakatan

Indonesia

daya tampung Lembaga Pemadi

Australia sudah pernah

Tampaknya ada kendala dalam

2008,

Pada

tahun

ketentuan Konvensi.

negara

yang dimaksud.

ke

yang bersangkutan

mengakomodasi

Pemasyarakatan belum

tentang

mor 12 Tahun 1995

Undang-Undang

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


berkewarganegaraan dari negara

yang

mengupayakan

narapidana

yang

pemindahan


pengalihan

Pidana

mengadakan

Masalah

negara

Timbal

Bantuan

pengaturan-pengaturan

pemindahan orang-orang yang dipidana penjara

tentang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

dirasakan

atau

praktek

terkait dengan adanya beberapa

dapat

Kebutuhan

Pihak ketentuan tentang pemindahan narapidana ke negara lain.

Negara

Perundang-undangan pidana Indonesia belum mengatur

mempertimbangkan

ANALISIS


pembentukan perjanjian bilateral dan multilateral

Pemindahan Narapidana

ISI

101

18

PSL

juga

cukup

banyak

yang

dari

adanya

perjanjian

bagi

asing

ini

kedekatan

dengan

kemanusiaan,

narapidana masalah

nilai-nilai

sosial

budaya,

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia diplomatik.

(a) atau (b), adalah pada dasarnya bersifat

asasi permintaan

hak

saluran

dan mengajukan

hukum

yang

Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui

9

dapat

bidang

menteri

pidana yang mengacu pada Pasal 4, ayat (1)

di

Menteri

jawab

(1):

bertanggung

adalah

yang tepat untuk mencurigai bahwa tindak

bantuan

Menteri

Pasal

balik

10:

manusia.

timbal

angka

Negara Pihak Peminta memiliki pertimbangan

secara

1

yang sama satu dengan lainnya, di mana

memberikan

wajib

1. Memperoleh

dan

Pasal

3

ditetapkan

Pasal

antara lain :

dalam

disebut

balik.

tidak

bilateral

Perjanjian

pidana.

Sedangkan

cari orang. ketentuan

balik negara–

timbal

tentang

masalah

negara ASEAN adalah:

diantara

bantuan

pidana.

seluruhnya dengan tindak

dalam

tentang bantuan timbal balik

2. Mengidentifikasi dan men-

dengan

antara negara-negara sahabat

Indonesia

atau

janjian multilateral dan

adakan perjanjian-per-

Indonesia telah meng-

DIPERTIMBANGKAN

Tahun

yang internasinoal

tentang

seperti, Hubungan

antara

kerjasama internasional.

Indonesia,

dari hukum acara pidana

dimensi

guna dengan dipertimbangkan

2006

ketentuan menegaskan

satu

Perlu

Konvensi.

disesuaikan

1

Nomor

penyempurnaan Undang-Undang

Perlu

REKOMENDASI


sanksi denda berupa uang

kembali

Konvensi,

tetapi dalam

2006

sebagai koordinator pengajuan permintaan bantuan timbal

berperan

tercakup dalam Konvensi ini sebagaimana

yang

hubungannya dengan tindak pidana yang

authority)

Tahun

(central

pemegang

penuntutan, dan proses pengadilan dalam

otoritas

Undang-Undang

Hukum dan Hak Asasi Manusia ditunjuk sebagai pejabat

hukum timbal balik dalam hal penyelidikan,

1

yang diatur dalam Pasal 3

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Menteri

Nomor

a. Bentuk bantuan timbal balik

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana telah diatur

kemanusiaan

iklim, dan lain-lain yang bersifat

hari,

keluarga, soal makanan sehari-

seperti,

adalah

an

pemindahan pelaksanaan hukum-

ataupun undang-undang tentang

Alasan

masyarakatnya.

keluarganya, maupun kehidupan

seperti kerinduan atas tanah air,

psikologis

mereka

beban

diantara

menghadapi

Banyak

pidananya di negara-negara lain.

WNI yang dipidana dan menjalani

sebaliknya

ANALISIS

sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan



1. Negara Pihak wajib saling memberikan satu

Bantuan Hukum Timbal Balik

ISI

102

PSL

dalam

melibatkan

kelompok

3.

Undang Nomor 1 Tahun


hukum

timbal

balik

yang

akan

catatan usaha;

perbankan, keuangan, perusahaan atau

relevan, termasuk laporan pemerintah,

resmi dari dokumen dan laporan yang

(f) memberikan dokumen asli atau salinan

pembuktian dan penilaian para ahli;

(e) memberikan informasi, hal-hal mengenai

(d) memeriksa barang dan tempat;

pembekuan;

(c) melakukan pencarian dan penyitaan, dan

adilan;

(b) memberikan pelayanan dokumen peng-

seseorang;

(a) mengambil bukti atau keterangan dari

untuk tujuan-tujuan berikut :

diberikan menurut Pasal ini dapat dimintakan

Bantuan

Negara Pihak Peminta.

sesuai dengan Pasal 10 Konvensi ini di

badan hukum dapat dikenai tanggung jawab

seseorang

ataupun

yang

melengkapi

Negeri

tentang

bantuan

timbal

belum

1

seseorang

yang na untuk tujuan identifikasi,

ditahan atau menjalani pida-

pindahkan

Konvensi tentang dapat di-

d. Ketentuan Pasal 18 ayat (10)

Tahun 2006.

dalam Nomor

diatur Undang-Undang

bank,

dengan alas an kerahasiaan

PBB.

pada Sekretaris Jenderal balik

informasi timbal

rikan

bantuan

tidak boleh menolak membe-

tersebut

ke-

memberitahukan

Negeri yang

Luar bahwa negara yang diminta

masalah Seyogyanya

dalam Menteri

balik

kukan

wewenang untuk mela-

huan badan yang diberi

pelaksanaan pemberita-

Luar

Manusia dengan Menteri

Hukum dan Hak Asasi

Perlu koordinasi Menteri

pidana.

akan

saling

(komplementer).

sisi

ditempatkan dalam po-

Konvensi yang menentukan

yang

multi dan bilateral, sebaiknya

janjian-perjanjian

c. Ketentuan Pasal 18 ayat (8)

Tahun 2006.

datang.

1

Undang-Undang

Nomor

masa

diminta, belum diatur dalam

yang

ada

baik

dalam

tentimbal masalah

sahabat bantuan

yang akan ada pada

dari

masi

negara

sudah

merahasiakan

untuk

infor-

pidana

balik

tang

negara

Konvensi tentang kewajiban

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (5)

di

kehadiran

negara pihak peminta.

sukarela


terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.

lidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam

hubungan dengan tindak pidana yang suatu

Pasal 30: Menteri melakukan koordinasi dengan instansi

dengan mempertimbangkan proses penye-

Diminta

nesia dengan negara-

Pihak

2. Memfasilitasi

Negara

atau

terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.

dari

dan

pengaturan

multilateral

bilateral antara Indo-

penilaian

para ahli.

dan

buktian

Pasal 29 (2): Menteri melakukan koordinasi dengan instansi

Perjanjian-perjanjian

untuk ditindaklanjuti.

pem-

2006, dan dalam per-

lam Konvensi, Undang-

undang terkait, perjanjian, persetujuan dan

mengenai

informasi,

timbal

Matters yang ditanda-

hal-hal

telah

hukum

balik yang terdapat da-

bantuan

REKOMENDASI

tangani di Kuala Lum-

28, Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung

Bantuan

1

dalam

Nomor

disebut

ber 2004.

permintaan

tidak

Undang-Undang

tetapi

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal

1. Memberikan

hal

mengatur

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Dalam

yang

bentuk bantuan timbal balik

Konvesi

pur tanggal 20 Nopem-

(1):

pengajuan

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

Tahun 2006, antara lain :

29

suatu

ANALISIS


semaksimal mungkin berdasarkan undang-

2. Bantuan hukum timbal balik wajib diberikan

pelaku tindak pidana terorganisasi.

dimaksud Pasal

di

pidana

berada pemberian Bantuan.

tersebut

dalam

permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui

pidana

Negara Pihak Diminta dan bahwa tindak

terdapat

tindak

yang

jika

informasi

Pasal 28 (3): Menteri dapat meminta informasi tambahan

saksi, hasil-hasil, sarana-sarana atau bukti


antar negara, termasuk para korban, para

ISI

103

PSL

hasil

pemberian

kesaksian

atau

untuk

kehadiran

lain

Negara Pihak Diminta.

nasional

yang

hukum

lainnya

dengan

bantuan

bertentangan

jenis

tidak

sukarela

tujuan

seseorang di Negara Pihak Peminta;

memfasilitasi

pembuktian;

benda-benda

f.

yang

diberikan

oleh

permin-

Pasal 18 ayat (20) mengatur

suatu permintaan yang disusun oleh Negara

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia agar

merahasiakan

bahwa

informasi

1

Tahun

membolehkan negara yang diminta menolak

tidak

yang

penggunaannya. Namun, hal ini tidak akan

g. Ketentuan Pasal 18 ayat (22)

Nomor

sementara, atau dengan pembatasan pada

dimaksud tetap bersifat rahasia, walaupun

permintaan

2006.

yang

Undang

Badan

menuruti

berada.

berwenang yang menerima informasi wajib

tersebut

belum diatur dalam Undang-

diminta

taan tersebut. Ketentuan ini

mengindahkan

informasi

tanpa

Negara yang badan berwenang memberikan

dilakukan

fakta dan substansi permin-

wajib

proses pemeriksaan dan proses pidana di

ini

peminta kepada negara yang

diberikan oleh negara pihak

Konvensi ini.

5. Pengiriman informasi menurut ayat (4) Pasal

tentang syarat yang dapat

Pihak yang disebut belakangan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006.

dalam

ada

persetu-juan

dan proses pidana, atau dapat menghasilkan

tanpa

diminta. Ketentuan ini tidak

bahwa

atau melakukan pemeriksaan dengan baik

yakin

sebelumnya dari negara yang

mereka

berwenang tersebut dalam mengupayakan

yang

informasi tersebut dapat membantu pihak

lain,

dalam

adilan kasus lain, selain yang taan,

kriminal dinyatakan

masalah

yang

Pihak

dengan

informasi

kepada badan yang berwenang di negara

berhubungan

menyampaikan

nuntutan atau proses peng-

bukti melakukan penyelidikan, pe-

dari

larangan

lumnya,

berwenang

tentang

menggunakan informasi atau

mengatur

Negara Pihak dapat, tanpa diminta sebe-

yang

Nomor 1 Tahun 2006. e. Pasal 18 ayat (19) Konvensi

negara yang diminta untuk

badan

belum

suatu

nya,

pengadilan,

diatur dalam Undang-Undang

proses

penyidikan, penuntutan atau

melacak

atau

atau

ANALISIS

untuk memperoleh bukti bagi

mengidentifikasi



tindak pidana, kekayaan, sarana-sarana

4. Tanpa mengesampingkan hukum nasional-

(i)

(h)

(g)

ISI

104 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

merupakan

bukti

yang

dapat

Pengirim.

Apabila,

mengkonsultasikan

di

depan

tidak

mungkin,

Pihak

Pengirim

mengenai

(9)

sampai

ayat

(29)

Pasal

ini

tidak

terikat

dengan

suatu

maka

terikat

perjanjian

ketentuan-ketentuan

tersebut

(29)

ini

Pihak

sebagai

Negara-Negara

Pasal sangat

pengganti

dianjurkan untuk menggunakan ayat-ayat

darinya.

ayat

sepakat untuk menggunakan ayat (9) sampai

digunakan kecuali jika Negara-Negara Pihak

yang berhubungan dengan perjanjian wajib

itu,

Pihak

semacam

Negara

perjanjian bantuan hukum timbal balik. Jika

tersebut

sesuai dengan Pasal ini jika Negara Pihak

digunakan terhadap permintaan yang dibuat

7. Ayat

akan

atau

maupun

atau

keseluruhan

mengatur

bilateral

terhadap

sebagian, bantuan hukum timbal balik.

yang

secara

ada,

kewajiban

yang

mengatur,

lain

multilateral,

perjanjian

mempengaruhi

6. Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak boleh

pengungkapan tersebut tanpa penundaan.

Negara

Negara Pihak Penerima wajib memberitahu

pemberitahuan

dalam perkara yang sifatnya luar biasa,

Pihak

diminta,

negara

apabila

dengan

dan,

Pengirim sebelum pengungkapan tersebut

wajib memberitahukan kepada Negara Pihak

kasus seperti ini, Negara Pihak Penerima

membebaskan orang yang tertuduh. Dalam

yang

proses beracara, mengungkapkan informasi

menghalangi Negara Pihak Diminta, dalam

ISI


bantuan

timbal

tidak 1

tidak

menahan,

yang

proses

penyidikan, atau

Undang-Undang

substansi

substansi

seharusnya

diatur

tetapi

2006 mengatur tentang “transit”


tidak diatur di dalam keduanya.

yang

atau sebaliknya atau ada hal-hal

satu tetapi ada di pihak yang lain

yang kekosongan di pihak yang

sama atau jiwanya sama, ada

dikatakan ada ketentuan yang

2006 ini, secara umum dapat


dengan

diperbandingkan

Nomor 1 Tahun 2006.

dalam

pihak peminta, belum diatur

peradilan di wilayah negara

penuntutan

membantu

yang memberikan bukti atau

lain

seorang

pribadi atau orang

saksi

ahli

kebebasan

Konvensi

Jika

boleh menghukum atau membatasi

peminta menuntut,

pihak

tentang jaminan dari negara

h. Ketentuan Pasal 18 ayat (27)

Tahun 2006.

keudalam

Nomor

diatur

masalah

Undang-Undang

angan,

melibatkan

balik hanya dengan alasan

permintaan

ANALISIS



105

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

dengan

an” atas orang ataupun barang bukti” mulai dari proses paling awal hingga akhir. Sejauhmana pembagian tanggungjawab anta-

apakah tindakan tersebut merupakan suatu

tindak pidana berdasarkan hukum nasional


bantuan

memberikan


ini,

yang

tercakup

(b)

tersebut

dengan

bebas

dimaksud Konvensi.

oleh Negara-Negara Pihak tersebut.

tentang

dalam

pidana

timbal

dalam Pasal

13

sebagaimana

balik

permintaan

bertanggungjawab

Manusia menerima

ketentuan-ketentuan yang dianggap tepat

untuk masalah

dari

Negara Pihak sepakat, tunduk terhadap

berwenang

bantuan

yang

yang

Asasi

kedua

badan

memberikan persetujuan secara sadar;

orang

badan

kewenangan Menteri Hukum dan Hak

jika

dalam

(a)

dipindahkan

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

dapat

Sekretaris Jenderal PBB tentang

kajahatan

Konvensi

Indonesia

dengan

Republik

belum memberitahukan kepada

hubungannya

Pemerintah

dalam

pengadilan

memperoleh

proses

untuk

bukti bagi penyelidikan, penuntutan, atau

“Pengamanan/keamanan” ini.

Pasal 18 Konvensipun juga sama

sebaliknya

sekali tidak mengatur masalah

atau

kesaksian

pemberian

orang

Diminta dengan tujuan untuk identifikasi,

keamanan

atau alat bukti tersebut .

yang keberadaannya di Negara Pihak lain

atas

diminta

hukuman di wilayah sebuah negara Pihak

10. Seorang yang sedang ditahan atau menjalani

ra negara-peminta dan negara-

tentang

kehendaknya,

terlepas

sesuai

diputuskan

“pengamanan/keaman-

2006 sama sekali tidak mengatur

apabila

dianggap perlu, memberikan bantuan, sejauh

dapat,


Diminta

Negara

Pihak

dalam salah satu pasalnya.

tidak adanya kriminalitas ganda. Namun,

multilateral

sesuai dengan Pasal ini dengan pertimbangan

perjanjian

tidak sebagai

sudah seharusnya mengatur di

sebuah

sekali

padahal

sama

mengaturnya,

memberikan bantuan hukum timbal balik

9. Negara-Negara Pihak dapat menolak untuk

ini

Konvensi

pertimbangan kerahasiaan bank.

Pasal

Konvensi. Sebaliknya, Pasal 18

dengan

balik

sesuai

untuk memberikan bantuan hukum timbal

(3), ayat (4), dan ayat (5)] tetapi hal ini tidak terdapat di dalam


[Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat

ANALISIS

kerja sama.



tersebut tersebut jika mereka melakukan

ISI

106 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

Pihak

terhadap

orang

yang

kewajiban

untuk

tetap

menahan

negara

Pihak

dari

mana

orang

wajib,

tanpa

menunda

Pihak

tesebut

sebagaimana

yang

orang

penahanan

mana

bawah

dari

di

oleh

badan-badan

Pihak

Pihak

mana dari

boleh

orang

yang

yang

dipindahkan

tersebut

kalau

Negara

Pihak

dari

mana

seseorang,

apapun

kewarganegaraannya,

(10) dan ayat (11) Pasal ini sepakat, bahwa

seseorang dipindahkan sesuai dengan ayat

12. Kecuali

Negara Pihak dari mana ia dipindahkan.

yang dijalani di bawah penahanan dari

dari mana ia dipindahkan selama waktu

hukuman yang telah dijalani di Negara

diberikan pengurangan atas pelaksanaan

(d) Orang

pemulangan orang tersebut;

untuk memulai proses ekstradisi bagi

mana orang yang dipindahkan tersebut

Negara

tidak

terhadap

mempersyaratkan

dipindahkan

(c) Negara

berwenang dari kedua Negara Pihak;

disepakati

disepakati sebelumnya, atau sebaliknya

dipindahkan

Negara

orang

pelaksanaan kewajibannya, memulangkan

dipindahkan

(b) Negara Pihak terhadap orang tersebut

tersebut dipindahkan;

oleh

jika sebaliknya diminta atau diberi kuasa

orang yang dipindahkan tersebut, kecuali

dan

dipindahkan wajib memiliki kewenangan

(a) Negara

11. Untuk tujuan dari ayat (10) Pasal ini:

ISI

ANALISIS



107


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

yang untuk

memiliki

kekuasaan

kepada

badan

yang

dengan

sistem

bantuan

hukum


diterima.

Apabila

badan

yang

yang

berwenang

untuk

eksekusi,

yang Bangsa-

berwenang.

Perserikatan

badan

Jenderal

oleh

yang berwenang yang ditunjuk untuk tujuan

Bangsa wajib diberitahu mengenai badan

Sekretaris

tersebut

dan eksekusi yang layak atas permintaan

badan tersebut wajib mendorong percepatan

badan

berwenang mengirimkan permintaan kepada

yang

yang layak atau pengiriman atas permintaan

wajib memastikan percepatan dan eksekusi

wilayah tersebut. Badan yang berwenang

memiliki fungsi yang sama untuk daerah atau

menunjuk badan berwenang yang lain, yang

timbal balik yang terpisah, maka ia bisa

wilayah

Negara Pihak memiliki daerah khusus atau

berwenang untuk dilaksanakan. Jika suatu

mengirimkannya

balik dan juga untuk melaksanakan atau

menerima permintaan bantuan hukum timbal

dan

berwenang

jawab

yang

tanggung

badan

13 Setiap Negara Pihak wajib menunjuk sebuah

mana ia dipindahkan.

keberangkatannya dari wilayah Negara dari

atau penghukuman-penghukuman sebelum

kelalaian-kelalaian,

tersebut

perbuatan-perbuatan,

orang

mempertimbangkan

mana

dengan

dari

dipindahkan

Negara

dari kebebasan pribadinya dalam wilayah

tunduk kepada pembatasan-pembatasan lain

tidak boleh dituntut, ditahan, dihukum atau

ISI

ANALISIS



108 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

dari

atau

ratifikasi,

aksesi

atau

terhadap

penerimaan

dan

komunikasi

ditujukan

diterima

oleh

negara

syarat-syarat

yang

Pihak

keasliannya.

Sekretaris

yang

dapat

diterima

oleh

setiap

instrumen

ratifikasinya,

Konvensi

ini.

Dalam

keadaan

diperkuat secara tertulis.

secara lisan, namun wajib dengan segera

Negara Pihak, permintaan dapat dilakukan

mendesak dan yang disepakati oleh Negara-

terhadap

penerimaan, atau persetujuan atau aksesi

menyimpan

Negara Pihak pada saat negara dimaksud

bahasa

diberitahu mengenai bahasa atau bahasa-

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib

membuktikan

memungkinkan Negara Pihak tersebut untuk

dengan

dapat

Diminta,

yang

menghasilkan catatan tertulis, dalam bahasa

dimungkinkan, dengan cara lain yang dapat

14. Permintaan wajib dibuat tertulis atau, apabila

Kepolisian Internasional, jika dimungkinkan.

Negara Pihak sepakat, melalui Organisasi

dalam keadaan mendesak, yang Negara-

kepadanya melalui saluran diplomatik dan,

tersebut

untuk mempersyaratkan bahwa permintaan

boleh meniadakan hak suatu Negara Pihak

oleh Negara-Negara Pihak. Persyaratan tidak

kepada badan yang berwenang yang ditunjuk

terkait dengan hal tersebut wajib dikirim

timbal balik dan setiap komunikasi yang

Konvensi ini. Permintaan bantuan hukum

persetujuan

instrumen

ini pada saat setiap Negara Pihak menyimpan

ISI

ANALISIS



109


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

identitas

badan

berwenang

dan

sifat

penuntutan,

dari

proses

dasar

atau

yang

kewenangan

yang

melakukan

yang tujuan

dengan

Pihak

Peminta

ingin

untuk

dari

orang

yang


pelaksanaan

permintaan

tersebut

meminta

dan

hukum

Diminta,

dengan

nasional

tidak

nasional

sejauh

hukum

dengan Pihak

Negara

Pihak

bertentangan

Negara

17. Suatu permintaan wajib dilaksanakan sesuai

hal itu dapat memudahkan pelaksanaannya.

sesuai dengan hukum nasional atau apabila

bagi

hal

dapat

apabila

Diminta

tambahan

Pihak

diperlukan

informasi

16. Negara

tindakan tersebut diupayakan.

(f) tujuan untuk mana bukti, informasi atau

bersangkutan; dan

kewarganegaraan

(e) dimana mungkin, identitas, lokasi dan

ditindaklanjuti;

Negara

dan rincian prosedur tertentu dimana

(d) uraian tentang bantuan yang diupayakan

penyajian dokumen-dokumen peradilan;

dengan

berhubungan

permintaan-permintaan

kecuali

(c) ringkasan dari fakta-fakta yang relevan,

peradilan.

investigasi, penuntutan ataupun proses

dari

tersebut terkait, dan nama serta fungsi

pengadilan terhadap mana permintaan

investigasi,

pokok

membuat permintaan tersebut;

(b) masalah

(a)

balik wajib memuat

15. Suatu permintaan bantuan hukum timbal

ISI

ANALISIS



110 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

dimungkinkan

dan

sesuai

dengan

Negara

pemeriksaan

atas

dilaksanakan

lainnya,

dapat,

Pihak

pertama

Negara

Pihak

dari

atau

diperlukan

seseorang

dilakukan

oleh

seorang

pejabat

Peminta

tidak

boleh

tertuduh.

Dalam

kasus

memberitahu Negara Pihak Diminta sebelum

terakhir ini, Negara Pihak Peminta wajib

membebaskan

informasi yang merupakan bukti yang dapat

mengungkapkan dalam proses beracaranya,

menghalangi Negara Pihak Peminta untuk

Diminta. Tidak ada dalam ayat ini yang

persetujuan sebelumnya dari Negara Pihak

tanpa

yang

penuntutan,

selain

permintaan

peradilan

penyelidikan,

dalam

proses

ataupun

dinyatakan

untuk

Diminta

atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak

mengirimkan atau menggunakan informasi

Pihak


dihadiri oleh seorang pejabat peradilan dari

peradilan dari Negara Pihak Peminta dan

wajib

menyepakati bahwa pemeriksaan tersebut

Pihak Peminta. Negara-Negara Pihak dapat

tersebut hadir sendiri di wilayah Negara

dimungkinkan

melalui konferensi visual jarak jauh jika tidak

mengizinkan

permintaan

lain,

ahli oleh otoritas peradilan dari Negara Pihak

Pihak dan harus didengar sebagai saksi atau

saat seseorang ada di wilayah suatu Negara

prinsip-prinsip dasar hukum nasional, pada

Jika

prosedur yang ditetapkan dalam permintaan.

19. Negara

18.

Diminta dan jika mungkin, sesuai dengan

ISI

ANALISIS



111


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

dengan

Negara

Pihak

negara

kepada

Pihak

Negara

Peminta

wajib Pihak

Negara

Pihak

dimaksud,

fakta

kecuali

untuk

sepanjang

substansi

Diminta

dan

mematuhi

persyaratan

mengenai

Jika

permintaan

tidak

dibuat

sesuai

ini;

Pihak

Diminta

memper-


umum

atau

dan

kepentingan

keamanannya,

oleh

apabila

penuntutan,

atau

tunduk

serupa,

tersebut

yang

penyelidikan,

pidana

pidana proses

kepada

tindak

dakan yang diminta terkait dengan tindak

tin-

hukum

melaksanakan

dilarang

untuk

Diminta

nasionalnya

Pihak

(c) Jika pihak-pihak berwenang dari Negara

mendasar lainnya;

ketertiban

kedaulatannya,

taan tersebut cenderung akan merugikan

timbangkan bahwa pelaksanaan permin-

Negara

dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal

(b) Jika

(a)

21. Bantuan hukum bersama dapat ditolak :

Negara Pihak Peminta.

kerahasiaan, ia wajib segera memberitahu

dapat

tersebut. Jika Negara Pihak Diminta tidak

diperlukan untuk melaksanakan permintaan

permintaan

merahasiakan

kepada

20. Negara Pihak Peminta dapat mensyaratkan

tanpa penundaan.

Diminta mengenai pengungkapan tersebut

memberitahukan

biasa,

Diminta. Apabila, dalam perkara yang luar

mengkonsultasikan

pengungkapan tersebut, dan jika diminta,

ISI

ANALISIS



112 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

bantuan

mungkin

balik

memper-

timbal

wajib

hukum

dan

yang

wajib

Pihak

Peminta

wajib

segera

yang

timbal

diminta dapat

tidak

Pihak Diminta

balik

tersebut

penyelidikan,

penuntutan

atau

berkonsultasi dengan Negara Pihak Peminta

(25) Pasal ini, Negara Pihak Diminta wajib

guhkan pelaksanaannya sesuai dengan ayat

dengan ayat (21) Pasal ini atau menang-

26. Sebelum menolak sebuah permintaan sesuai

proses pengadilan yang sedang berlangsung.

campuri

dengan alasan bahwa hal tersebut men-

oleh Negara

hukum

ditangguhkan

25. Bantuan

diperlukan lagi.

bantuan

memberitahu Negara Pihak Diminta apabila

Negara

proses penanganan permintaan dimaksud.

pantas oleh Negara Pihak Peminta, selama

Diminta

permintaan-permintaan

menanggapi

Pihak

Negara

permintaan.

diberikan, lebih baik dicantumkan di dalam

dan untuk pertimbangan-pertimbangan yang

yang disarankan oleh Negara Pihak Peminta

timbangkan sejauh mungkin batas waktu

sesegera

permintaan

24. Negara Pihak Diminta wajib melaksanakan

penolakan bantuan hukum timbal balik.

23. Alasan-alasan wajib diberikan bagi setiap

masalah keuangan.

pidana dimaksud juga dianggap melibatkan

balik hanya dengan alasan bahwa tindak

suatu permintaan bantuan hukum timbal


pengadilan di dalam yurisdiksi mereka.

ISI

ANALISIS



113


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

lain

terhadap

kebebasan

Jaminan

keamanan

tersebut


bahwa

keberadaanya

tidak

lagi

Peminta

atau

telah

meninggalkan,

permintaan ditanggung oleh negara Pihak

28. Biaya-biaya umum dari pelaksanaan suatu

telah kembali atas kehendaknya sendiri.

Pihak

tinggal secara sukarela di wilayah Negara

patan untuk pergi, namun demikian tetap

diperlukan oleh otoritas peradilan, kesem-

resmi

Pihak sejak tanggal pemberitahuan secara

waktu yang disepakati oleh Negara-Negara

belas hari berturut-turut atau suatu jangka

yang telah memiliki, untuk jangka waktu lima

berakhir apabila saksi, ahli atau orang lain

Diminta.

keberangkatannya dari wilayah Negara Pihak

perbuatan, kelalaian atau hukuman sebelum

pribadinya di wilayah tersebut terkait dengan

pembatasan

dihukum atau tunduk terhadap pembatasan-

Pihak Peminta, tidak boleh dituntut, ditahan,

atau proses peradilan di wilayah Negara

membantu suatu penyelidikan, penuntutan,

dalam suatu proses beracara atau untuk

Peminta, setuju untuk memberikan bukti

yang atas permintaan dari Negara Pihak

Pasal ini, seorang saksi, ahli atau orang lain

27. Tanpa mengindahkan penggunaan ayat (12)

wajib tunduk pada syarat-syarat tersebut.

bantuan dengan syarat-syarat tersebut, ia

perlu. Jika Negara Pihak Peminta menerima

ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap

dapat diberikan tunduk terhadap ketentuan-

guna mempertimbangkan apakah bantuan

ISI

ANALISIS



114 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

guna

menentukan

cara-cara

ketentuan-

biaya-biayanya

didasarkan,

pelaksanaan

yang

yang

nasional

dimilikinya

hukum

Pihak

pemerintah,

dokumen-

dari

yang

Pihak

wajib

mempertim-

persetujuan-persetujuan

untuk

memperluas

ketentuan-ketentuan

untuk memberikan efek yang praktis atau

pengaturan yang dapat melaksanakan tujuan

bilateral atau multilateral atau pengaturan-

penandatanganan

bangkan, sejauh diperlukan, kemungkinan

30. Negara-Negara

tersedia untuk masyarakat umum.

yang menurut ketentuan hukum nasional

dokumen atau informasi yang dimilikinya

catatan-catatan

secara tunduk

salinan-salinan

ketentuan-ketentuan

tepat,

dianggap

atau

Peminta

terhadap

sebagian

Negara

keseluruhan,

kepada

(b) dapat, atas kebijakannya, memberikan

tersedia untuk masyarakat umum.

ketentuan

informasi

menurut

atau

catatan pemerintah, dokumen-dokumen

Peminta salinan-salinan tentang catatan-

(a) wajib memberikan kepada Negara Pihak

29. Negara Pihak Diminta :

yang

akan

syarat-syarat

tersebut

dan

wajib ditanggung.

termasuk

permintaan

ketentuan

konsultasi

taan, maka Negara-Negara Pihak wajib ber-

bersifat luar biasa untuk memenuhi permin-

kutan. Apabila diperlukan biaya besar atau

oleh Negara-Negara Pihak yang bersang-

Diminta, kecuali jika sebaliknya disepakati

ISI

ANALISIS



115


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI



20

19

PSL

dilaksanakan

dalam

berbagai

kasus

perjanjian

kerjasama

kepada dalam

membuat

menjamin

batas-batas

terorisme (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

dalam

dimungkinkan dan di bawah persyaratan-

wajib,

1. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana

Perundang-undangan tindak pidana khusus sudah mengatur

yang

prinsip-prinsip

Pihak

oleh

beberapa teknik penyelidikan khusus :

diizinkan

dalam sistem hukum nasional, setiap Negara

1. Jika dasar

kegiatan penyelidikan

Teknik Penyelidikan Khusus

sepenuhnya dihormati.

digunakan untuk

sama

perjanjian

perbedaan kepentingan nasional.

perbedaan sistem hukum serta

negara lain, terkendala karena

khusus secara kasuistis dengan

ataupun

tetap

menghormati

dengan

harus

penyelidikan ini, dilaksanakan

khusus

Teknik

menghormati

dengan

Against

ratifikasi

(CAT) pembentukan

Torture

Convention

Perlu tindak lanjut dari

pihak.

nasional masing-masing multilateral

atau

tetap

negara sahabat dengan

Perjanjian

bilateral

dan

Indonesia kepolisian

kejaksaan dari negara-

dengan

negara

sian dan kejaksaan dari

prehensif antara kepoli-

an bersama yang kom-

jian tentang penyelidik-

untuk membuat perjan-

Perlu

yang dipertimbangkan

dang-undangan terkait.

kedaulatan dan hukum

lebih

lebih

dicantumkan di dalam perun-

untuk

isi

dipertimbangkan mengadopsi Konvensi

untuk

Perlu

kepolisian.

secara

dikaji mendalam.

perlu dahulu dari

pembuatan perjanjian, masalah ini

kearah

dan melangkah

perbedaannya. Sebelum

ataukah Sejauhmana persamaan

tidak.

itu

merupakan

wewenang

dari masing-masing negara

penyelidikan

atau melakukan

mekanisme

prosedur

de,

masalah penyelidikan, tentu saja

karena hal ini berkenaan dengan

wajib

akan

terlibat

kan dua atau lebih negara. Oleh

yang

bahwa kedaulatan Negara Pihak yang wilayahnya

Pihak

atas kasus-kasus yang melibat-

pernah

untuk

19

melakukan penyelidikan bersama

dimaksud

Pasal kewajiban

negara-negara

membebani

Ketentuan

ini

aparatur

Australia, bom JW Marriot, dan lain-lain.

berdasarkan

Kerjasama

dengan

penegak hukum negara lain.

Indonesia

terorisme seperti kasus bom Bali, bom Kedutaan Besar

dilaksanakan

lain.

bersama

Negara

dapat

negara

penyelidikan

antara aparatur penegak hukum

badan

adalah, apakah meto-

mengenai pembentukan badan-

perhatian

Persoalan yang perlu mendapat

Indonesia

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


belum secara khusus mengatur

Perundang-undangan

ANALISIS

persetujuan secara kasus demi kasus. Negara-

bersama

kepolisian

kerjasama

dengan

wewenang Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan

penyelidikan

persetujuan

pengaturan,

penyelidikan bersama. Dalam hal tidak adanya

atau

Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun

intelijen,

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur

bidang

bersangkutan dapat membentuk badan-badan

di

atau lebih Negara, badan-badan berwenang yang

lain

pencegahan dan pemberantasan terorisme.

negara

penuntutan, atau proses pengadilan di satu

dengan

2003 mengatur wewenang untuk melakukan kerjasama internasional

pengaturankepolisian dan kerjasama teknis lainnya dalam rangka

atau

hal-hal yang merupakan subjek penyelidikan,

multilateral

pengaturan yang dalam hubungannya dengan

atau

Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun

bilateral

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


penandatanganan



Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan

Penyelidikan Bersama

Pasal ini.

ISI

116


PSL

di

e.

jasa

keuangan

mengenai

harta

dengan

persetujuan

atau


menggunakan

teknik-teknik

penyelidikan

ayat 2 pasal ini, keputusan-keputusan untuk

pengaturan sebagaimana ditetapkan dalam

3. Dalam hal tidak adanya persetujuan atau

tersebut.

ayat (1); hukum

acara

penyedia

jasa

d. Kewenangan

untuk

kepada

pidana


melakukan

tindak memerintahkan

pidana

keuangan

untuk

pencucian uang (Pasal 38);

menurut

c. Pengaturan alat bukti elektronika sebagai alat bukti

secara sewenang-wenang.

dikucilkan

tidak ditahan, ataupun

hak untuk tidak ditangkap,

persetujuan-

tidak

dahulu tindak pidana asalnya (Penjelasan Pasal 3

dari

atau

ketentuan-ketentuan

dan

diskriminatif,

Negara-Negara

pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih

kedaulatan

sama

hak diperlakukan

b. Untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana

untuk

kemanusiaannya,

jasa keuangan (Pasal 17);

a. Kewajiban mengenal identitas nasabah penyedia

direndahkan martabat

tidak

lakukan secara kejam,

Undang Nomor 25 Tahun 2003) :

(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-

2. Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang

wajib

persamaan

mematuhi

dibentuk

atau

tidak diper-

dilaksanakan secara ketat sesuai dengan

prinsip-prinsip

dilaksanakan

sepenuhnya

dan

tersebut

Perjanjian-perjanjian


internasional.

dalam konteks kerja sama pada tingkat

tidak

untuk

telepon (Pasal 31).

disiksa,

hak

kewenangan untuk menyadap pembicaraan lewat

kebebasan

pengaturan-pengaturan untuk menggunakan

atas

teknik-teknik penyelidikan khusus tersebut

apabila diperlukan, persetujuan-persetujuan

dan keamanan pribadi,

penyidikan

pelaksanaan

hak

teknik

dengan

surat dan kiriman melalui jasa pos/pengiriman dan

yang

yang

Kewenangan membuka, memeriksa dan menyita

undang-undang

manusia

secara langsung terkait

bilateral atau multilateral yang sesuai atau

Ketentuan

kekayaan seseorang, tanpa izin Gubernur Bank

lembaga

asasi

dan

Kewenangan untuk meminta keterangan dari bank

berHak-hak

khusus ini, antara lain,

pidana

d.

sangkutan.

pemblokiran harta kekayaan (Pasal 29);

dengan

mengatur rahasia bank tidak berlaku (Pasal 30);

tindak

terorganisasi

tujuan

kejahatan

dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan

yang

hubungannya

Kewenangan untuk memerintahkan kepada bank

ada

Negara Pihak didorong untuk membentuk,

penyelidikan

pidana

untuk

c.

terkait

tindak pidana terorisme (Pasal 27);

Indonesia.

tujuan

tindak

wilayahnya

yang

operasi-operasi

bentuk-bentuk

yang tercakup dalam Konvensi ini, Negara-

2. Untuk

secara efektif.

dan

atau

pejabat-pejabatnya

lainnya

oleh

memberantas

berwenang

rahasia,

pengawasan

elektronik

atau

hukum secara konsisten.

peralatan

seperti

perilaku aparat penegak

lainnya,

orang-orang lain yang

khusus

Perlu penegakan standar

menurut hukum acara pidana dalam pemeriksaan

penyelidikan

pelaku

si

oleh

aparat penegak hukum.

Penyiksaan

Anti

sasarannya,

menjadi ataupun

bukti kejahatan

sebagai seperti

intelijen

Pengaturan alat bukti elektronika sebagai alat bukti

laporan

permulaan yang cukup (Pasal 26); b.

Penggunaan

yang

Undang-undang tentang

orang

dari

REKOMENDASI

hak-hak asasi manusia

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

dianggap tepat, penggunaan teknik-teknik

a.

ANALISIS


pengiriman terkendali secara tepat dan, jika

diperlukan guna memungkinkan penggunaan

yang

Nomor 15 Tahun 2003) :

tindakan

Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang

mengambil

nasionalnya,


persyaratan yang ditetapkan oleh hukum

ISI

117

PSL

4.

dari

bersangkutan,

membuktikan

bahwa

harta

atau

menempatkan

kembali secara keseluruhan atau sebagian.

memindahkan penyadapan

dan

merekam

tentang

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia kepada

jasa

keuangan

bank/lembaga

keadaan

dan

perjanjian

lainnya,

atau

7) Meminta

bantuan

Interpol.

Indonesia

konsesi yang dilakukan tersangka/terdakwa; atau

pencabutan sementara perizinan. Lisensi serta

perdagangan

6) Menghentikan sementara transaksi keuangan,

tersangka/terdakwa kepada instansi terkait;

5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan

terdakwa atau pihak lain yang terkait;

keuangan untuk memblokir rekening tersangka,

4) Memerintahkan

tersangka/terdakwa;

keuangan

3) Meminta keterangan kepada bank/lembaga jasa

seseorang bepergian ke luar negeri;

2) Memerintahkan instansi terkait untuk melarang

pembicaraan;

1) Melakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi.

petunjuk (Pasal 26 A).

Pengaturan alat bukti elektronika sebagai alat bukti

Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

b.

a.

korupsi :

3. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana

atau

seperti menahan

yang

metode-metode

Pihak

persetujuan

terdakwa

kekayaannya bukan hasil tindak pidana (Pasal 35).

dan membiarkan barang-barang tetap utuh,

meliputi

Negara-Negara

dengan

dapat,

internasional

tingkatan

menggunakan

pada

untuk

terkendali

pengiriman

Keputusan-keputusan

bersangkutan.

Kewajiban

berlaku (Pasal 33);

pelaksanaan

dan

yurisdiksi oleh Negara-Negara Pihak yang

memperhatikan


f.

keterangan

undang-undang yang mengatur rahasia bank tidak

meminta

dengan

untuk

pemblokiran (Pasal 32); e. Kewenangan setiap orang. Untuk maksud hal ini, ketentuan

dan

pema-

kasus

haman-pemahaman dalam bidang keuangan

demi

kan

kasus penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan

secara


ANALISIS


dapat, apabila diperlukan, mempertimbang-

dilakukan

khusus tersebut pada tingkat internasional

ISI

118 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


21

PSL

hukum

untuk dan

lain

negara penangkapan

yang

tepat

dalam

beberapa

yurisdiksi,

untuk memusatkan penuntutan.

terdapat

dengan

tujuan

proses pidana.

untuk

dilakukan

pemindahan

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia formal)

lebih

dipertimbangkan

hal

ini,

seyogyanya

menguntungkan baginya.

pidana negara mana yang lebih

berdasarkan atas prinsip, hukum

Dalam

orang yang bersangkutan.

kepentingan

di antara kedua negara.

pidana

peminmemperhatikan

proses

perbedaan sanksi pidana

dahan

memperhatikan

samping tifitas dan efisensi, juga harus

di

dengan

pidana,

berdasarkan pertimbangan efek-

proses

syarat-syarat

Indo-

Berkenaan dengan pemindahan

undang-udangan

ini diadopsi dalam per-

jika ketentuan Konvensi

Perlu

nesia tentang tambahan

pemin-

yang

acara

ASEAN.

dahan proses penuntutan.

prosedur

pidana

hukum

ketentuan

tentang

menyangkut

(hukum

lanjut

merumuskan

belum

di antara negara-negara masih

di negara lain. Undang-undang

tindak pidana teorisme

penuntutan

pemindahan

terorisme yang terjadi/dilakukan

proses

mengatur

pidana

tindak

terorisme

atas

dijadikan rujukan untuk

tindak

pidana

perundang-undangan pemberantasan


penuntutan

kemungkinan

kepentingan

pelaksanaan peradilan, khususnya dalam hal

dapat

13

merupakan

2007

tanggal Januari

2003 sebatas mengatur yurisdiksi

tersirat

membuka

secara

Nomor

dalam hal dimana pemindahan tersebut dianggap 2003



tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini, Tahun

ditanda tangani di Cebu, Philipina

Undang Nomor 1 Tahun 2002 jo.

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti

dengan yang lainnya, proses penuntutan suatu 15

Counter Terrorism yang

on

ASEAN

Undang-

Pemerintah

Pengganti

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Convention

REKOMENDASI

pemindahan penuntutan dengan negara lain.

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

Perundang-undangan Indonesia belum mengatur proses

ANALISIS

kemungkinan untuk memindahkan antara satu

penyitaan barang bukti di luar negeri.

pencarian,

penegak

melakukan

instansi



Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan

Pemindahan Proses Pidana

ISI

119

23

22

PSL

belum

mengatur

kriminalisasi

gangguan proses peradilan perkara tindak pidana khusus dirumuskan dalam undang-undang dimaksud pada bab tersendiri, misalnya :

diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak

pidana, apabila dilakukan secara sengaja:


jo.

intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan

b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau

Dengan Tindak Pidana Korupsi”.

dengan judul “Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan

Tahun

dalam Konvensi ini.

31

dalam Bab III, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24

Nomor

yang

pelaksanaan tindak pidana yang tercakup

Undang-Undang

Lain

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur

2.

Pidana

bukti dalam proses beracara terkait dengan

pemberian suatu kesaksian atau pembuatan

dalam

“Tindak

tekanan

mental

yang

bentuk

pejabat

mobilisasi

peradilan,

belum

media

dan

media dipikirkan

non

untuk

masih

pembentukan opini, baik melalui

misalnya

pendensi

kuat untuk mempengaruhi inde-

berikan

tetapi sesungguhnya dapat mem-

mencampuri

judul

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme”.

atau

dengan

24

palsu

bersifat

kesaksian

tidak

semestinya untuk membujuk memberikan

yang

langsung dalam bentuk non fisik,

tidak

atau

Gangguan

yang

menawarkan

langsung.

gangguan

Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor

janji,

keuntungan

bersifat

berbentuk

15 Tahun 2003 mengatur dalam Bab IV, Pasal 20-

atau

memberikan

intimidasi

yang

pada

dalam

proses

sedang

fisik

umumnya

tersebut

diatur

gangguan yang undang-undang

peradilan

Kriminalisasi

yang

hakim

untuk

tersebut

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

a) penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau

1.

Dalam

lainnya

sepanjang

tindakan

legislatif

dan

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan

Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan

perkara

diperiksa/diadili.

atas

keyakinan

dipertimbangkan

pengadilan

memperkuat

turut

putusan

Kadang–kadang

acara

pidana.

proses yang sah menurut hukum

yang tercakup dalam Konvensi ini.

proses

perdalam

Kon-

sebagaimana

ketentuan akan datang.

umum dalam KUHP yang

sebagai

vensi seyogyanya diatur

dimaksud

adilan

gangguan

Perumusan kriminalisasi

yakinan hakim.

untuk memperkuat ke-

bukti

pidana yang berhubungan dengan tindak pidana

alat

sebagai

pengadilan

yang memberi petunjuk

satu

lain

an putusan

nesia tentang pengguna-

ke persidangan sesuai dengan

dengan

yang

menggunakan informasi tersebut dalam proses

berhubungan

kasus

tersangka/perkara dalam

salah

masih

lain

nama

undang-undangan Indo-

yang

atas

alat bukti surat apabila diajukan

Indonesia,

penyidikan,

pelanggar di negara lain dengan tujuan untuk

perundang-undangan

proses

negara

yang

dalam

dipertimbangkan

perkara yang diperiksa, sebagai

apapun

terhadap

hukuman

sebelumnya

tepat,

bukti

Perlu

REKOMENDASI

dalam penyusunan per-

DIPERTIMBANGKAN

memandang putusan pengadilan

Praktek peradilan di Indonesia

ANALISIS


seorang

dijatuhkan

dianggap

barang

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

atau

bukti

ketentuan-ketentuan dan dengan tujuan yang

sepanjang

diperlukan dengan pertimbangan, berdasarkan

lainnya

Perundang-undangan

tindakan penggunaan putusan pengadilan negara lain sebagai alat

atau

legislatif

Indonesia



Setiap Negara Pihak dapat mengambil tindakan

Penyusunan Data Tindak Pidana

ISI

120


24

PSL

dalam

dengan

agar

memenuhi

hadir langsung di pengadilan.

menyangkut

identitas

dan

keberadaan

yang

terhadap

elektronik

dengan

tentang

Peraturan

Perlindungan

Saksi

dan

Korban,

dan


perlindungan

memiliki

memberikan

banyak


pengaturan khusus dalam beberapa undang-Undang seperti

2006

yang

cukup

kepada Saksi, seperti

informasi

telah

diberikan.

pembatasan-pembatasan

pengungkapan

sarana

3. Saksi tidak dapat dituntut karena kesaksian yang

Perundang-undangan

dimungkinkan,

jika perlu, tidak mengungkapkan atau

dan Indonesia

diperlukan

melalui

menampung mereka dan mengizinkan,

sejauh

perlindungan fisik orang tersebut, seperti,

atau

2. Saksi tersebut dapat memberikan kesaksian secara didampingi oleh pejabat yang berwenang.

bagi

dengan tertulis

diproses

prosedur-prosedur

untuk

(a) Menetapkan

hak

terdakwa,

semestinya:

termasuk

hak-hak

persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa

mengurangi

ayat (1) Pasal ini dapat meliputi, antara lain,

alat keterangan saksi.

tanpa

kete-

bukti

syarat kekuatan atau

pah

keabsahan

tentang

1. Saksi yang berada dalam ancaman sangat besar, atas

2006

saksi dalam Pasal 9 dan Pasal 10, yaitu :

yang dekat dengan mereka.

Tahun

2. Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam

13

bagi keluarga mereka dan orang-orang lain

Nomor

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan

tercakup dalam Konvensi ini dan, jika patut,

dan

harus di bawah sum-

yang

sidangan,

rangan yang diberikan

pidana

belum

pidana (KUHAP).

tindak

sah,

dirumuskan dalam hukum acara

mengenai

yang

Uang mengatur secara umum kewajiban negara memberi

per-

perlindungan khusus terhadap saksi dan keluarganya.

di

kesaksian

lisan

saksi atau sarana elektronik.

tertulis

melalui

yang diberikan dengan

keterangan

bukti

bukti

dapat diakui sebagai

cara dan kekuatan alat

KUHAP,

dan

revisi saksi secara langsung

Dalam

atau melalui sarana elektronik,

saksi dalam proses pidana yang memberikan

dan alat

Terorisme

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

Pidana

pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-

Tindak sehingga

Pemberantasan


memberikan

tentang

dari

untuk

efektif

kemungkinan

perlindungan

kemampuannya,

meng-

perlu ditambahkan tata

masih

REKOMENDASI

anut asas pemeriksaan

KUHAP

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


tertulis

memberikan

kesaksian

Norma yang mengatur tata cara

Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

wajib

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Pihak

dikriminalisasi.

ANALISIS

mengambil

Negara

dalam


tindakan-tindakan yang tepat dalam batas

Setiap

publik

perundang-undangan

pejabat

peraturan

melindungi

kategori lain.

yang

memiliki

yang mengurangi hak Negara Pihak untuk

dalam Konvensi ini. Tidak ada dalam ayat ini

Perlindungan Saksi

1.

hubungannya

pelaksanaan tindak pidana yang tercakup

hukum

tugas resmi pejabat peradilan atau penegak

ISI

121

25

PSL

orang tersebut;

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia kesaksian

cara lain yang memadai.

komunikasi seperti saluran video atau

pembuatan


bagi

korban-korban

sejauh

juga

dapat

pidana

khusus

tercakup oleh Konvensi ini.

ketentuan

hukum

nasionalnya,

3. Setiap Negara Pihak wajib, tunduk kepada

yang

90

yang

mengatur

Nomor

13

Tahun

mengatur

perkara

perlindungan korban dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal

Undang-Undang

2006

penggabungan

gugatan ganti kerugian oleh korban.

Pasal

tama didengar keterangannya dalam sidang adalah korban

pidana

dan

korban-korban

tindak

bagi

KUHAP mengatur perlindungan korban dalam Pasal 160

memberikan akses ganti rugi dan pemulihan

menetapkan

memadai

wajib

pemberian

ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa yang pertama-

prosedur-prosedur

yang

Pihak

tentang

korban,

untuk

Negara

pula

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Setiap

mengatur

perlindungan

pembalasan dan intimidasi.

nasional

dan

hukum

bantuan

ini, terutama dalam kasus-kasus ancaman

pemberian

saksi,

mengatur bahwa

dan alamat pelapor. Dalam

rangka

korban-korban

ketentuan

tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi

kepada

dengan

dilarang menyebut nama

perlindungan

korban

Perundang-undangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam pemeriksaan,

mengambil

dan

wajib

kemampuannya untuk memberikan bantuan

Pihak perlindungan

Negara

tindakan-tindakan yang tepat dalam batas

1. Setiap

Bantuan terhadap dan Perlindungan Korban

mereka adalah saksi-saksi.

diterapkan

4. Ketentuan-ketentuan Pasal ini juga wajib

yang mengacu pada ayat (1) Pasal ini.

Negara lain bagi penampungan orang-orang

atau pengaturan-pengaturan dengan Negara-

kan

3. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbang-

2.

ini

dan keadaan tertentu.

memungkinkan

diberikan melalui penggunaan teknologi

perlindungan

misalnya

undang-undang,

Undang Pemberantasan Terorisme. diberikan pada keluarga dalam garis keturunan tertentu

yang

yang menjamin keamanan saksi tersebut,

kesaksian Menurut

memungkinkan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang


hanya

diberikan

pada

yang

oleh

dengan

berat.

korban

tindak

dimungkinkan

Ganti

seharusnya Negara.

yang

halnya

yang

ini dikaitkan dengan kesalahan

kerugian dari pelaku. Tentunya

yang berupa restitusi, yaitu ganti

pidana pada umumnya hanyalah

diperoleh

kerugian

diberikan

kompensasi

pula

manusia Demikian

asasi

kepada korban pelanggaran hak

psikososial

medis dan bantuan rehabilitasi

Pemulihan, dalam arti bantuan

ANALISIS


diberikan oleh saksi dengan suatu cara

guna

(b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian

ISI

122 DIPERTIMBANGKAN

dipertimbangkan

hatan (victim oriented).

pendekatan korban keja-

pensasi didasarkan pada

konsep pemberian kom-

Perlu

REKOMENDASI



26

PSL

merugikan

pembelaan.

tidak

terhadap

hak-hak

mengambil

dapat

dituntut

karena

laporan

atau

Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur

Indonesia

dimaknai

secara

oleh

Negara

kepada

merupakan

kewa-

gagal

karena

negaranya

berwenang

dalam

dituangkan dalam ben-

yang

penegak

badan

lukan bantuan orang-orang yang

dan

kepada

kejahatan terorganisasi memer-

penyelidikan

berwenang

rangka

tujuan

yang

kerjasama antar negara guna memberantas kelompok

untuk

badan-badan

kerjasama antara aparat

kepada

Bentuk Sifat rahasia dan tertutup dari

kejahatan terorganisasi, serta memberikan bantuan

(a) Menyediakan informasi yang bermanfaat


hukum,

hukum

jika

dari

masi dan dokumentasi. transnasional terorganisasi.

tentang orang-orang yang terlibat dalam kelompok

dalam mengelola infor-

kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi:

mempidana

berantas

tindak

strategi

untuk menghimpun dan mendokumentasikan informasi

dan

pemberdayaan aparatur penegak hukum

Perlu

REKOMENDASI

Kewajiban dari negara atau lembaga penegak hukum

mencegah

sangat

menjadi

sehingga

menetapkan

informasi untuk

relevan

Dokumentasi

korban tindak pidana

bersangkutan

warga

yang

da

memberikan perlindungan kepa-

telah

Negara

dianggap

kewajiban

Negara

kan

tidak. Jadi kompensasi merupa-

pelaku dinyatakan bersalah atau

pelaku mampu atau tidak, atau

jiban Negara tanpa perlu melihat

kompensasi

mampu. Padahal secara konsep,

korban dalam hal pelaku tidak

diberikan

keliru, yaitu ganti kerugian yang

di

dalam

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


yang telah berpartisipasi dalam kelompok-

1.

wajib

dorong orang-orang yang berpartisipasi atau

Pihak tentang :

Negara

tidak

kesaksian yang diberikan.

3. Pelapor

didampingi oleh pejabat yang berwenang.

secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan

tindakan-tindakan yang tepat untuk men-

Setiap

dengan Aparat Penegak Hukum

Tindakan untuk Meningkatkan Kerja Sama

1.

ketentuan

perundang-undangan

dinyatakan bersalah.

peraturan

memberi Kompensasi

dapat khusus,

hakim tentang

persetujuan Secara

atas

2. Korban dapat memberi keterangan atau kesaksian

besar,

pidana terhadap pelanggar dengan cara yang

pada

dapat

terdakwa

restitusi bila

keterangan kesaksian tanpa hadir di sidang pengadilan.

dipertimbangkan

Jadi

ANALISIS

tahapan-tahapan yang tepat dalam proses

dan

diberikan

disampaikan

pelaku.

1. Korban yang merasa dalam ancaman yang sangat

untuk

10, yaitu :

korban

keprihatinan-keprihatinan


memungkinkan pandangan-pandangan dan

ISI

123

PSL

pelaku

faktual,

pidana

menghalangi

yang

konkrit

berwenang

untuk

yang

membantu

badan

dan

kelompok-

tindak

oleh

yang


berarti

dalam

penyelidikan

atau

terhadap

penuntutan

dasar

seseorang

kekebalan yang

atas

hukum

pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

penyelidikan atau penuntutan atas tindak

memberikan kerja sama yang berarti dalam

pemberian

prinsip-prinsip

nasionalnya,

dengan

kan untuk membuka kemungkinan, sesuai

3. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbang-

oleh Konvensi ini.

penuntutan atas tindak pidana yang tercakup

yang

atas tertuduh yang memberikan kerjasama

keadaan yang tepat, pengurangan hukuman

kan untuk membuka kemungkinan, dalam


hasil tindak pidana.

sasi dari sumber daya mereka atau dari

kelompok-kelompok penjahat terorgani-

dapat

kepada

bantuan

teroganisir;

dilakukan

kelompok

pidana

mungkin

tindak

terorganisasi lainnya.

dengan penjahat

telah

internasional

kelompok-kelompok

keterkaitan penuntutan serta memberi perlindungan.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

bekerjasama dengan aparat penegak hukum, diatur dalam

Keringanan hukuman bagi saksi yang juga tersangka yang

pidana

pengurangan hukuman atau pemberian kekebalan dari

tindak

termasuk

keterkaitan-keterkaitan,

(b) Memberikan

(iii)

(ii)

penuntutan

transnasional terorganisasi diberi penghargaan berupa

dan

penyelidikan

pok-kelompok penjahat terorganisasi;

Saksi mahkota yang bekerjasama dan membantu

lokasi atau kegiatan-kegiatan kelom-

kejahatan terorganisasi. 2.

pembuktian terhadap hal-hal seperti:


seperti

antar

sebagai

hukum

tergolong

penegak

(self executing

Prersiden.

bentuk

ataupun

dalam

Undang

kan

Keputusan

Undang-

agreement), tanpa perlu dituang-

dilaksanakan

perjanjian yang dapat langsung

negara,

aparat

antara

internasional,

kerjasama

tataran

perjanjian

Pada

dan

sifatnya

lebih longgar dari pada agreement.

informal

yang

of (MOU)

Memorandum Understanding

tuk

saan, sebaiknya berben-

perjanjian,

an terhadap saksi mahkota.

tuk

antara kepolisian, kejak-

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


penting memberikan pengharga-

terlibat di dalamnya, sehingga

ANALISIS


(i) identitas, sifat, komposisi, struktur,

ISI

124

27

PSL

1.

negara lain.

keamanan dan pertukaran informasi yang

cepat, terkait semua aspek tindak pidana


payung

intinya mengenai kerjasama penegakan hukum dengan

dan jawatan-jawatan guna memudahkan

kerjasama

pelaksanaan penegakan

hukum,

pelengkap

2007 menjadi

Januari

13

mereka,

Timbal Balik dalam Masalah Pidana memuat substansi yang

yang ditandatangani di

perwakilan-perwakilan

pelaksanaannya.

antara

pidana

on Counter Terrorism Cebu Philipina tanggal

tindak

2004,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan

men-

efektif

November

dan ASEAN Convention

29

pencucian uang.

perlu,

lebih

hukum,

ciptakan saluran-saluran komunikasi di

jika

serta

penegakan

di Kuala Lumpur tanggal

ditandatangani

dengan memperhatikan

pihak.

sional

masing-masing

dah-kaidah hukum na-

prinsip-prinsip dan kai-

tetap

tik-nasional

nasional ataupun domes-

kan pada tataran interyang

negaraASEAN

dari

Matters negara

dapat langsung diterap-

27

Ketentuan Assistance in Criminal

Pasal

REKOMENDASI

Treaty on Mutual Legal

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


antara badan-badan yang berwenang di

dan,

masalah

bantuan

(a) Meningkatkan dalam

luwes

2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatur

efektif: balik

karena cakupannya lebih luas dan

timbal

kerjasama

Pasal 44 dan Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 15 Tahun

tindakan-tindakan

cukup melaksanakan

2006

intelejen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya.

mengambil

untuk

Tahun

khususnya,

1

oleh Konvensi ini. Setiap Negara Pihak wajib,

Nomor

melaksanakan

bantuan Undang-Undang

pelaksanaan balik,

memadai

untuk

timbal

acara

kepada

wewenang

kerjasama internasional dengan negara lain di bidang

Indonesia

memberi

hukum

terdapat

memberantas tindak pidana yang tercakup

Republik

2003

terutama

Pemerintah

Tahun

kekurangan

Sekalipun

efektivitas tindakan penegakan hukum guna

15

Nomor

meningkatkan

Pengganti


untuk

Pemerintah

masing-masing,

Peraturan

sistem hukum dan pemerintahan nasional

43

masih

Pasal

Dalam rangka pencegahan pemberantasan tindak pidana terorisme

ANALISIS


erat satu dengan lainnya, sesuai dengan

Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama

Kerjasama Penegakan Hukum

dan ayat (3) Pasal ini.

Negara Pihak lainnya sesuai dengan ayat (2)

oleh

menyangkut

perlakuan

nasionalnya,

pemberian

hukum

kemungkinan

dengan

tujuan atau pengaturan-pengaturan, sesuai

kan untuk membentuk persetujuan-perse-

yang bersangkutan dapat mempertimbang-

Negara Pihak lainnya, Negara-Negara Pihak

kepada badan-badan yang berwenang dari

dapat memberikan kerja sama yang berarti

(1) pasal ini berada di satu Negara Pihak

5. Apabila seorang yang dimaksud pada ayat

Pasal 24 Konvensi ini.

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

4. Perlindungan atas orang-orang tersebut wajib

ISI

125


PSL

tercakup

oleh

Konvensi

ini,

sama

dengan

Negara-Negara

dalam

tindak

pidana

hasil-hasil tindak

tindak perleng-

pidana


yang

dan

untuk

jawatan-

berwenang,

meningkatkan

dan

antara

atau

perjanjian

bilateral

tunduk

meliputi,

perjanjian-

Negara-Negara Pihak


kepada

pertukaran personil dan ahli-ahli lainnya,

jawatan

perwakilan-perwakilan

badan-badan

(d) Memfasilitasi koordinasi efektif di antara

tujuan analisis atau penyelidikan.

diperlukan atau sejumlah bahan untuk

(c) Memberikan, apabila tepat, hal-hal yang

tindak pidana tersebut;

untuk digunakan dalam perbuatan

yang digunakan atau dimaksudkan

kapan atau sarana-sarana lainnya

kekayaan,

perbuatan

tersebut;

dari

pidana atau kekayaan yang berasal

pemindahan

terkait;

atau lokasi orang-orang lain yang

keterlibatan

orang-orang yang dicurigai memiliki

identitas, keberadaan dan kegiatan

(iii) pemindahan

(ii)

(i)

Konvensi ini mengenai :

dengan tindak pidana yang tercakup oleh

Pihak lain melakukan penyelidikan terkait

(b) Bekerja

keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.

yang bersangkutan menganggap perlu,

termasuk, apabila Negara-Negara Pihak

yang

ISI

ANALISIS



126 hukum.

DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

informasi

dengan

Negara-

rute

dapat

alat-alat

apabila

dan

yang

penjahat

kegiatan-kegiatan

administratif

dan

tindakan-

pidana

ini,

untuk

yang

oleh

wajib perse-

langsung

antara

instansi-instansi

persetujuan-persetujuan atau

adanya

persetujuan-


dapat

yang ini

tersebut

Konvensi

Pihak-Pihak

mempertimbangkan

bersangkutan,

dimaksud di antara Negara-Negara Pihak

tidak

atau

hal

persetujuan

Dalam

pengaturan-pengaturan tersebut sudah ada.

apabila

penegak hukum mereka dan, mengubahnya,

sama

atau pengaturan-pengaturan mengenai kerja

tujuan-persetujuan bilateral atau multilateral

pembentukan

Pihak

memberlakukan

tercakup

Negara-Negara

tujuan

mempertimbangkan

Konvensi

2. Dengan

Konvensi ini.

tindak

untuk tujuan identifikasi dini terhadap

tindakan lain yang diambil secara tepat

secara

(f) Pertukaran informasi dan berkoordinasi

mereka.

menyembunyikan

atau dipalsukan ataupun cara-cara untuk

palsu, dokumen-dokumen yang diubah

pengangkut, dan penggunaan identitas

meliputi,

kelompok

metode-metode

digunakan,

oleh

dan

terorganisasi,

digunakan

khusus

Negara Pihak lainnya melalui cara- cara

(e) Pertukaran

pejabat penghubung.

yang bersangkutan, penempatan pejabat-

ISI

ANALISIS



127


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


28

PSL

atau

regional,

guna

organisasi-organisasi

Pihak

wajib

berusaha

menanggapi

tindak

pidana

trans-

dan

tindak

pidana

analisis

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang

untuk

mengembangkan

dan

berbagi

tindak

lainnya

pelaku

dengan

dan

pidana

melalui

satu

organisasi-

terorganisasi

keahlian analisis mengenai kegiatan-kegiatan

kan

2. Negara-Negara Pihak wajib mempertimbang-

teknologi-teknologi dibentuk

Satgas

Tindak

Pidana

Transnasional

tugas

kerja

perundang-

menghimpun umum

dan atau

badan

larangan bagi setiap

belum

menyentuh

pihak-pihak terkait untuk menjamin integritas

orang-orang

yang

serta

dan pembiayaan

menajemen transnasional terorganisasi masih

dalam pembentukan,

membentuk badan khusus yaitu Badan Narkotika Nasional.

tindak

Pencegahan

hukum yang terlibat

orang

mendokumentasikan

an

data, membuat catat-

untuk

pada suatu lembaga

suatu konsep kebijakan. pidana

untuk

perlu menjamin integritas.

diperkuat

profesi

Yayasan,

dibentuk atau ditugaskan ke-

1. Perlunya

REKOMENDASI

Terorisme, dan untuk masalah narkotika pemerintah telah

hukum, belum mengarah kepada

penegakan

etik

akademisi masih terbatas untuk proses

standar profesi, kode

Keterlibatan kalangan ilmiah dan keperluan

Terbatas,

hukum Perseroan pada kemampuan menganalisa.

badan seperti

undangan yang meng-

Peraturan atur

sebatas

unit masih

atau

anggota, belum mengarah ke-

dibentuk

DIPERTIMBANGKAN

meningkatkan kemampuan teknis

yang

Satuan

ANALISIS


Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dibentuk Desk Anti

Terorganisasi dan Terorisme, di Kementerian Koordinator

telah

dan

dilibatkan.

profesional

kelompok-kelompok

Di Kepolisian dibentuk Detasemen Khusus 88, di Kejaksaan

untuk

dan ahli tindak pidana transnasional terorganisasi.

tujuan

termasuk

dengan

beroperasi,

terorisme

keadaan dimana tindak pidana terorganisasi

pidana

membentuk penyidik dan penuntut umum yang spesialis

tindak

kasus/perkara tindak pidana transnasional terorganisasi

pidana terorganisasi di wilayahnya, keadaan-

akademis,

membentuk unit kerja atau satuan tugas untuk menangani

Lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan telah

dan

dan

berkonsultasi



kecenderungan-kecenderungan dalam tindak

ilmiah

menganalisa,

kalangan

untuk

dengan

kan


sifat

pertukaran

tentang

terorganisasi

informasi

Pengumpulan,

penggunaan teknologi modern.

nasional terorganisasi yang dilakukan melalui

guna

bekerjasama, dalam batas kemampuannya,

3. Negara-Negara

instansi penegak hukum mereka.

meningkatkan kerjasama diantara instansi-

internasional


atau

termasuk

persetujuan

dimaksud,

akan menggunakan sepenuhnya persetujuan-

Apabila dianggap tepat, Negara-Negara Pihak


hukum timbal balik terkait dengan tindak

sebagai landasan bagi kerja sama penegakan

ISI

128

29

PSL

pemantauan

atas

kebijakan-

tindak

terhadap

yang

oleh

tersebut

tercakup

Program-program

pidana

Program-program

tersebut

wajib,

awasan

tindak

pendeteksian

terhadap

pencegahan,

pidana

dan yang

peng-

(a) Metode-metode yang digunakan dalam

hal sebagai berikut:

hukum nasional, berhubungan dengan hal-

khususnya dan sejauh diperbolehkan oleh

staf.

dapat meliputi dukungan dan pertukaran

ini.

tindak

Konvensi

atas

pencegahan, pendeteksian dan pengawasan

muatan

kurang

melibatkan

analisis.

sehingga

kurang

penguasaan

kalangan ilmiah dan akademis,

hukum

kuri-

an

hukum

aparat

gabung-

baga terkait lainnya.

badan/lem-

antara

pendidikan

Penyelenggaraan

kulum.

penyusunan

Perlu bantuan teknis

nya.

dengan

yang

penegak

Pendidikan

pidana

hukum

dengan lembaga lain-

rat

penegak

tindak

2.

penegak

maupun antara apa-

rat

kerjasama antar apa-

penguatan

gota profesi. 2. Perlunya

1.

badan hukum menjadi ang-

pengurus

transnasional

transnasional dan terorganisasi.

sifat

kriminologis dan sosiologis yaitu


perikanan dan sebagainya.

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan

pidana

terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana

tindak

dan pejabat bea cukai, serta aparat lainnya

hukumnya korupsi,

mengembangkan

penegak pemberantasan

bagi

termasuk para jaksa, para hakim penyelidik

pidana

tindak pidana transnasional terorganisasi seperti pendidikan

aparat

khusus tindak

bersifat yuridis dogmatis, kurang

yang

tahun menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus

pelatihan

muatan

program-program

Pihak

memperbaiki

Negara

Kurikulumnya

1. Setiap mengandung

banyak

pajak,

pemberantasan tindak pidana terorganisasi hampir setiap

masih

konsultan

pengacara,

Lembaga pendidikan pada instansi yang terkait dalam

akuntan.

notaris,

khususnya

terorganisasi sebagai

terlibat dalam tindak pidana

badan-badan

REKOMENDASI

tertentu

serta

DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG


hukum swasta dan profesi-profesi

masyarakat

ANALISIS

sejauh

dan


diperlukan, memulai, mengembangkan atau

wajib,

pidana penilaian-

efektivitas

melakukan

Pelatihan dan Bantuan Teknis

efisiensinya.

penilaian

dan

memberantas

terorganisasi

guna

kebijakannya dan tindakan-tindakan faktual

kan


dan

metodologi-

dikembangkan

digunakan secara tepat.

wajib

dan

pengertian-pengertian

standar-standar

tersebut,

metodologi

umum,

tujuan

organisasi internasional dan regional. Untuk

ISI

129


PSL

dalam

orang-orang

teknik-teknik

keterlibatannya

oleh

dan

yang tindak

yang

di

Negara-Negara

persing-

pemindahan

barang

tindak

pidana,

kekayaan,

metode-metode

yang

digunakan

hasil

tersebut,

kekayaan,

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia zona

pelabuhan-

pada

hukum

modern,

elektronik,

yang

termasuk pengiriman

yang

dilakukan

melalui

dalam bentuk lainnya; dan

an telekomunikasi atau teknologi modern

penggunaan komputer-komputer, jaring-

terorganisasi

memberantas tindak pidana transnasional

(h) Metode-metode yang digunakan dalam

terkendali dan operasi-operasi rahasia;

pengawasan

an

(g) Perlengkapan dan teknik-teknik penegak-

dan

pengawasan

bebas

pelabuhan bebas;

perdagangan

(f) Tehnik-tehnik

(e) Pengumpulan bukti-bukti;

dan tindak pidana keuangan lainnya;

kan dalam memberantas pencucian uang

termasuk metode-metode yang diguna-

perlengkapan atau sarana-sarana lainnya,

penyamaran

untuk pengiriman, penyembunyian atau

dan

perlengkapan atau sarana-sarana lainnya

hasil-hasil

(d) Mendeteksi dan memantau pemindahan

selundupan;

(c) Memantau

gahan, dan tindakan balasan yang tepat;

termasuk

pidana yang tercakup oleh Konvensi ini,

dicurigai

digunakan

(b) Rute-rute

tercakup oleh Konvensi ini;

ISI

ANALISIS



130 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

dan

dan

seminar-

konferensi-konferensi

internasional

menggunakan

khusus

dan

kebutuhan-

Pihak

wajib

meningkatkan

instansi-instansi

dengan

tanggung

dan

dan

usaha-

wajib

pelatihan

dalam

kegiatan-

diperlukan,

memaksimalkan

sejauh

operasi

untuk

Pihak

bilateral

dalam


dan

organisasi internasional dan regional dan

kegiatan

usaha

memperkuat,

Negara-Negara


multilateral,

atau

4. Dalam hal adanya persetujuan-persetujuan

jawab yang relevan.

atau

karan di antara aparat dalam otoritas pusat

dukungan-dukungan dan pertukaran-pertu-

tersebut dapat meliputi pelatihan bahasa,

timbal balik. Bantuan pelatihan dan teknis

memudahkan ekstradisi dan bantuan hukum

bantuan pelatihan dan teknis yang akan

3. Negara-Negara

kebutuhan dari Negara-negara transit.

masalah-masalah

yang menjadi perhatian bersama, termasuk

mendorong diskusi tentang masalah-masalah

seminar untuk meningkatkan kerja sama dan

regional

patut,

Pasal ini dan untuk tujuan itu juga, apabila

bidang-bidang yang mengacu pada ayat (1)

yang dirancang untuk berbagi keahlian dalam

sanaan program penelitian dan pelatihan

sama lain dalam perencanaan dan pelak-

2. Negara-Negara Pihak wajib membantu satu

saksi.

perlindungan korban-korban dan saksi-

(i) Metode-metode yang digunakan dalam

ISI

ANALISIS



131


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


30

PSL

Dalam

meng-

2.

1.

perlu

dengan

koordinasi

dengan


satu

dengan

tujuan

untuk


memberantas

tindak

bantuan

keuangan

dan

pidana

pidana

secara

mereka

dan

melaksanakan

efektif

Konvensi ini dengan hasil yang baik;

membantu

terorganisasi

guna

transnasional

berkembang

melawan

tindak

negara-negara

materi untuk mendukung usaha-usaha

(b) Meningkatkan

transnasional terorganisasi;

dan

berkembang dimaksud guna mencegah

memperkuat kemampuan negara-negara

bekembang,

berbagai tingkatan dengan negara-negara

(a) Meningkatkan kerja sama mereka pada

internasional dan regional:

termasuk

lainnya,

pengetahuan di bidang

pertama

perundang-undangan.

pembentukan peraturan

pertukaran

dengan

wajib

adalah

Pihak

Untuk

Negara-Negara

menciptakan

tahap

studi negara

usaha-usaha nyata sejauh dimungkinkan dan

bagi

peserta Konvensi

khususnya

pembangunan berkelanjutan.

umumnya,

pada

antar

melalui banding

sama

alaman

kerja

pengaruh negatif tindak pidana terorganisasi

melalui

internasional, mempertimbangkan pengaruh-

pertukaran

teknis

pengetahuan dan peng-

bantuan

bangunan ekonomi dan

dimungkinkan,

guna

mengambil

kondusif

wajib

dilakukan

yang

Pihak

optimalnya pelaksanaan Konvensi ini, sejauh

tindakan-tindakan

Negara-Negara

pelaksanaan

rangka

REKOMENDASI

Konvensi melalui pem-

DIPERTIMBANGKAN

teknis

pelaksanaan

ANALISIS


efektifkan

lain:



melalui pembangunan ekonomi dan bantuan

Tindakan

dan

Konvensi

bilateral

multilateral yang relevan lainnya.


ISI

132

PSL

bantuan

teknik

kepada

memenuhi

kebutuhan-kebu-

melalui

yang

dan

secara

memadai

teratur khusus

Negara-

pendanaan

Bangsa-Bangsa.

mekanisme

khusus,

nasionalnya

dengan

ketentuan-

sesuai

dan

lain

Negara-

lembaga-lembaga

meyakinkan

dan

mereka

3. Sejauh

mereka

dimungkinkan,

Konvensi ini.

membantu

tujuan

guna

kepada

dan

banyak

tindakan-tindakan

mencapai

berkembang

modern

peralatan-peralatan

negara-negera

pelatihan

khususnya

upaya-upaya

lebih

ini,

dalam

Pasal

memberikan

dengan

program-program

dengan

sesuai

dengan

keuangan sepatutnya untuk bergabung

Negara

dan

ketentuan Konvensi ini.

(d) Mendorong

yang

ketentuan-

kekayaan

dengan

atau

sesuai

pidana

dirampas

tindak

bagian dari uang atau nilai dari hasil

kontribusi ke dalam rekening tersebut,

ketentuan Konvensi ini, guna memberikan

hukum

pertimbangan

Negara Pihak juga dapat memberikan

Perserikatan

suatu

ditunjuk untuk tujuan tersebut dalam

yang

rekening

sukarela

Pihak berusaha memberikan kontribusi

Untuk tujuan tersebut, Negara-Negara

tuhannya bagi pelaksanaan Konvensi ini.

mereka

negara ekonomi transisi untuk membantu

negara-negara berkembang dan negara-

(c) Memberikan

ISI

ANALISIS



133


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


31

PSL

tidak negeri

keuangan

lainnya

pada

tingkatan

atau

penetapan-

material

logistik,

dengan

pembiayaan

yang

diperlukan


dan

dan pidana

nasional

dan

menciptakan

serta


dasar

hukum

peluang-peluang

berpartisipasi

di

yang

terorganisasi

pasar-pasar

penjahat

administratif

melalui

atau

tindakan

tindakan-tindakan lainnya.

legislatif,

yang sah dengan hasil tindak pidananya,

untuk

kelompok-kelompok

yang ada saat ini atau yang akan datang bagi

mengurangi

prinsip-prinsip

nasionalnya,

dengan

2. Negara-negara Pihak wajib berusaha, sesuai

pidana transnasional terorganisasi.

yang ditujukan untuk pencegahan tindak

meningkatkan praktik terbaik dan kebijakan

proyek

mengembangkan dan mengevaluasi proyek-

1. Negara-Negara Pihak wajib berusaha untuk

Pencegahan

transnasional terorganisasi.

tindak

pendeteksian,

terhadap

pencegahan,

pengawasan

untuk

diatur oleh Konvensi agar menjadi efektif dan

sebagai sarana kerja sama internasional yang

mengenai

mempertimbangkan

bantuan

penetapan bilateral atau multilateral tentang


4. Negara-Negara Pihak dapat menandatangani

bilateral, regional, dan internasional.

sama

yang ada atau pengaturan-pengaturan kerja

luar

mengesampingkan

bantuan

boleh

komitmen-komitmen

tersebut

ISI

ANALISIS



134 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

dalam

pengembangan

penasihat

hukum,

penyalahgunaan

oleh

(ii)

(i)

pen-

tindakan-tindakan

kelompok-kelompok

terorganisasi;

dan

oleh

perintah

peng-

kemungkinan

pembiayaan

sesuai, orang-orang yang dihukum

dalam suatu periode waktu yang

adilan atau cara-cara lain yang tepat

pembatalan

Memperkenalkan

badan-badan hukum;

pengelolaan,

orang yang terlibat dalam pendirian,

tentang badan-badan hukum dan

Pembentukan laporan-laporan publik

dimaksud dapat mencakup;

jahat

hukum

(d) Mencegah penyalahgunaan badan-badan

publik untuk kegiatan perdagangan;

izin-izin yang diberikan oleh badan-badan

publik dan terhadap subsidi-subsidi dan

waran yang dilakukan oleh badan-badan

sasi terhadap prosedur-prosedur pena-

kelompok-kelompok penjahat terorgani-

(c) Pencegahan oleh

notaris

publik, konsultan pajak dan akuntan.

terutama

etik bagi profesi-profesi yang relevan,

dan badan swasta terkait, termasuk kode

untuk melindungi integritas masyarakat

standar dan prosedur yang dirancang

(b) Peningkatan

industri;

badan-badan swasta terkait, termasuk

instansi penegak hukum atau jaksa dan

(a) Penguatan kerja sama antara instansi-

Tindakan-tindakan tersebut dipusatkan pada:

ISI

ANALISIS



135


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

dari

yang

dokumen-dokumen

orang-orang

(didiskualifikasi)

dari

dalam

yang

dihukum

atas

tindak

secara

berkala

instrumen-


oleh

yang

dapat

publik

sebab-sebab

kesadaran

keberadaan,

dan

terkait

disebarkan, apabila dianggap tepat, melalui

transnasional terorganisasi. Informasi dapat

kegawatan, serta ancaman dari tindak pidana

dengan

meningkatkan

5. Negara-Negara Pihak wajib berupaya untuk

kelompok-kelompok

kelemahan

penjahat terorganisasi.

disalahgunakan

mendeteksi

praktik administrasi dengan tujuan untuk

instrumen hukum yang relevan dan praktik-

mengevaluasi



orang-orang

mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat


Negara Pihak lainnya.

badan yang berwenang dari Negara-

(iii) dari ayat ini dengan badan-

mengacu pada sub-ayat (d) (i) dan

di dalam dokumen-dokumen yang

(iv) Pertukaran informasi yang terdapat

badan hukum; dan

jabatannya sebagai direktur badan-

dibatalkan

nasional

(iii) Pembentukan

di

badan-badan

didirikan

direktur

yang

jurisdiksinya;

hukum

sebagai

oleh Konvensi ini atas jabatannya

atas tindak pidana yang tercakup

ISI

ANALISIS



136 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


32

PSL

Setiap

wajib

sama

satu

wajib,

lainnya dan

dan

sepatutnya,

transnasional

internasional

dengan

untuk dalam

mengembangkan

tindakan-tindakan

pidana

rentan

dan

terorganisasi

dalam dan

transnasional

Pihak

memajukan

pidana

untuk

tindak

Negara-Negara

memberantas

kemampuan

dengan ini dibentuk untuk meningkatkan

1. Suatu Konferensi Para Pihak pada Konvensi

Konferensi Para Pihak pada Konvensi

transnasional terorganisasi.

atau

tindak

terpinggirkan

yang

kondisi-kondisi

kelompok-kelompok

mengatasi

tindakan

sosial

secara

terhadap

dengan

membuat

contoh

yang

pidana transnasional terorganisasi, sebagai

yang ditujukan untuk pencegahan tindak

partisipasi dalam proyek-proyek internasional

yang mengacu pada Pasal ini. Hal ini meliputi

dan

regional yang relevan dalam meningkatkan


bekerja

pidana

Pihak

tindak

terorganisasi.

mencegah

tindakan-tindakan

mengembangkan

membantu

lainnya

Pihak

Negara-Negara

dapat

yang

otoritas-otoritas

Bangsa, nama dan alamat dari otoritas atau

Bangsa-

memberitahu

Perserikatan

Pihak

Jenderal

Negara

Sekretaris

7. Negara-Negara

6.

memberantas tindak pidana dimaksud.

dan

partisipasi

mencegah

meningkatkan

dalam

untuk

masyarakat

tindakan

media massa dan wajib meliputi tindakan-

ISI

ANALISIS



137


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


PSL

Jenderal

Perserikatan

Bangsa-

Pihak

wajib

menggunakan

aturan

yang

ditetapkan

sete-

sebut).

penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan

ter-

bayaran atas biaya-biaya yang timbul dalam

(termasuk aturan-aturan menyangkut pem-

rusnya dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini

kegiatan-kegiatan

prosedural dan aturan-aturan yang mengatur

Para

sejak berlakunya Konvensi ini. Konferensi

para Pihak tidak lebih lambat dari satu tahun

Bangsa wajib menyelenggarakan Konferensi

Sekretaris

meninjau pelaksanaan Konvensi ini.

kegiatan-kegiatan oleh


pidana

transnasional

kecenderungan-kecenderungan

tindak

dengan

relevan

dan

(d) Meninjau

secara

berkala

pelaksanaan

organisasi-

regional

organisasi-

dan

juga

internasional

sama

organisasi bukan pemerintah;

yang

organisasi

(c) Bekerja

yang berhasil untuk memberantasnya;

terorganisasi dan tentang praktik-praktik

dalam

dan

Negara-Negara Pihak tentang pola-pola

(b) Memfasilitasi pertukaran informasi antara

an kontribusi-kontribusi sukarela;

termasuk dengan mendorong pengerah-

29, Pasal 30 dan Pasal 31 Konvensi ini,

Negara-Negara Pihak berdasarkan Pasal

(a) Memfasilitasi

termasuk :

yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini,

mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan

3. Konferensi Para Pihak wajib menyepakati

2.

ISI

ANALISIS



138 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


33

PSL

Konvensi ini; ini

dan

yang

diperlukan

mengenai

dalam

pelaksanaannya

melalui

mekanisme-mekanisme peninjauan Para

program-programnya,

Pihak, rencana-

informasi

memberikan

Konvensi

wajib

oleh

para

Pihak

Konferensi

Negara

ditetapkan

melaksanakan

Konvensi

ini,

Jenderal

Perserikatan

Bangsa-

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

yang

(a) Membantu Konferensi Para Pihak dalam

2. Sekretariat wajib:

Konferensi Para Pihak pada Konvensi ini.

yanan sekretariat yang diperlukan kepada

Bangsa wajib menyediakan pelayanan-pela-

1. Sekretaris

Sekretariat

Para Pihak.

sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi

untuk

tindakan-tindakan legislatif dan administratif

rencana dan praktik-praktiknya, termasuk

tentang

kepada

5. Setiap

Pihak.

mungkin

tambahan semacam ini sebagaimana yang

melalui

informasi yang diberikan oleh mereka dan

mereka

ini dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh

Negara Pihak dalam melaksanakan Konvensi

tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara-

pengetahuan

ini, Konferensi para Pihak wajib memperoleh

4. Untuk tujuan ayat (3) (d) dan (e) dari Pasal

Konvensi

rekomendasi-rekomendasi

memperbaiki

pelaksanaannya.

untuk

(e) Membuat

ISI

ANALISIS



139


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


34

PSL

membantu

Pihak

seba-

informasi


Negara

Pihak

wajib

mengambil

guna

menjamin

pelaksanaan


masing-masing

Negara

Pihak

Negara

tindakan-tindakan

3. Setiap

yang

Pihak

lebih

dapat

tegas

atau

mengambil

pelaku tindak pidana terorganisasi.

ini mempersyaratkan keterlibatan kelompok

Konvensi ini, kecuali sejauh Pasal 5 Konvensi

sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 ayat (1)

keterlibatan kelompok penjahat terorganisasi

terlepas dari sifatnya yang transnasional atau

nasional

Konvensi ini wajib ditetapkan dalam hukum

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23

2. Tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan

kewajiban-kewajibannya dalam Konvensi ini.

nasionalnya,

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum

tindakan-tindakan legislatif dan administratif,

tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk

1. Setiap

Pelaksanaan Konvensi

internasional dan regional terkait.

sekretariat

(c) Menjamin koordinasi yang perlu dengan

ayat (5) Konvensi ini; dan

gaimana yang diuraikan dalam Pasal 32

para

memberikan

Konferensi

dalam

permintaan,

kepada

Pihak

(b) Atas

Negara

sidang-sidang

pelayanan-pelayanan

pada

Konferensi para Pihak peserta;

diperlukan

yang


membuat

memberikan

dan

dan

ditetapkan dalam Pasal 32 Konvensi ini

ISI

ANALISIS



140 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


35

PSL

Pihak

antara

mengenai

sengketa

atau

penafsiran

dua atau

lebih

sepatutnya

wajib,

atas

permintaan

tidak

dapat

salah

Negara-

menyepakati

satu

Pihak

dapat,

dengan

melalui

saat

Statuta pada

Internasional

atau

aksesi

Konvensi

ini,

4. Setiap

itu.

Negara

Pihak

yang

membuat

Pihak yang membuat pensyaratan semacam

ayat (2) Pasal ini terhadap setiap Negara

Negara Pihak lainnya tidak akan terikat pada

dirinya pada ayat (2) Pasal ini. Negara-

menyatakan bahwa ia tidak mengikatkan

persetujuan

penandatangan, ratifikasi, penerimaan, atau

Negara

Mahkamah.

3. Setiap

sesuai

Mahkamah

permintaan

kepada

Negara Pihak dapat melimpahkan sengketa

arbitrasi,

pihak

organisasi

Negara

setelah tanggal permintaan arbitrasi, Negara-

melalui arbitrasi. Apabila, 6 (enam) bulan

salah satu Negara-Negara Pihak, diselesaikan

yang

diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu

pelaksanaan Konvensi ini yang tidak dapat

Negara

2. Setiap

melalui negosiasi.

penafsiran atau pelaksanaan Konvensi ini

menyelesaikan sengketa-sengketa mengenai

1. Negara-Negara Pihak wajib berusaha untuk

Penyelesaian Sengketa

pidana transnasional terorganisasi.

untuk mencegah dan memberantas tindak

keras dari yang diatur oleh Konvensi ini

ISI

ANALISIS



141


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


36

PSL

kapan

pun

menarik

selanjutnya

di

Markas

Perserikatan

organisasi

setidaknya

satu

tersebut

salah telah

Negara

Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia adanya

Perserikatan

disimpan

atau kepada

Bangsa-

penerimaan

persetujuan.

dengan

atau

dapat

menyimpan

instrumen

organisasi

tersebut

wajib

menyatakan ruang lingkup kompetensinya

persetujuan,

Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau

anggotanya telah melakukan hal yang sama.

bila sekurang-kurangnya satu dari Negara

ratifikasi, penerimaan ataupun persetujuan

regional

Bangsa. Suatu organisasi integrasi ekonomi

Jenderal

wajib

Sekretaris

ratifikasi,

persetujuan

berlaku

Instrumen

ini

penerimaan

ratifikasi,

3. Konvensi

ayat (1) Pasal ini.

menandatangani Konvensi ini sesuai dengan

anggota

apabila

oleh organisasi integrasi ekonomi regional

2. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan

12 Desember 2002.

Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal

dan

hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia,

untuk penandatanganan sejak tanggal 12

1. Konvensi ini terbuka bagi semua Negara

Persetujuan dan Aksesi

Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan,

Perserikatan

pemberitahuan

juga

Jenderal

melalui

Sekretaris

Bangsa-Bangsa.

kepada

pensyaratannya

dapat

pensyaratan sesuai dengan ayat (3) Pasal ini

ISI

ANALISIS



142 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


37

PSL

Organisasi

dimaksud

penyimpanan

wajib

perubahan

juga

yang

Bangsa-Bangsa.

Sekretaris

satu wajib

pada

Pada

saat

Jenderal

aksesi

pihak

menyatakan

ruang

lingkup

dengan

penyimpanan

sesuai

ekonomi

regional

atau

suatu juga

4.

Konvensi

ini,

Konvensi

ini

dengan

wajib dengan

mempertimbangkan

bersama-sama

dari

secara

protokol

ditafsirkan

Setiap

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari itu.

menjadi Pihak terhadap protokol tersebut

terikat dengan suatu Protokol kecuali jika ia

3. Suatu Negara Pihak pada Konvensi ini tidak

wajib

organisasi

terhadap

menjadi Pihak pada Konvensi ini.

integrasi

Pihak

Negara

suatu

menjadi

Protokol,

2. Untuk

atau lebih protokol.

1. Konvensi ini dapat dilengkapi dengan satu

Hubungan dengan Protokol

kompetensinya.

terkait

perubahan

lainnya

memberitahukan

wajib

oleh Konvensi ini. Organisasi dimaksud juga

kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur

wajib

aksesi, organisasi integrasi ekonomi regional

Perserikatan

kepada

Instrumen

ini.

disimpan

adalah

sekurang-kurangnya

anggotanya

Konvensi

Negara

regional

Negara atau organisasi integrasi ekonomi

4. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh setiap

terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.

memberitahukan

ini.

terhadap hal-hal yang diatur oleh Konvensi

ISI

ANALISIS



143


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


39

38

PSL

Konvensi

ini

mulai

persetujuan

hari

aksesi

ratifikasi,

tanggal

pada

atau

setelah

berlaku

instrumen

puluh

ekonomi

regional

tidak

dapat

dari organisasi tersebut.

yang disimpan oleh Negara-negara anggota

dihitung sebagai tambahan dari instrumen

integrasi

instrumen yang disimpan oleh organisasi

keempat puluh. Untuk tujuan ayat ini, setiap

penerimaan,

penyimpanan

kesembilan

menyetujui

menerima,

atau

yang mengaksesi

meratifikasi,


Perserikatan Bangsa-

mempertimbangkan dan memutuskan usulan

Negara pihak pada Konvensi dengan tujuan

negara Pihak dan kepada Konferensi Negara-

usulan amandemen tersebut kepada Negara-

Bangsa, yang kemudian mengkomunikasikan

Sekretariat Jenderal

amandemen dan menyampaikannya kepada

Pihak terhadap Konvensi dapat mengajukan

mulai berlakunya Konvensi ini, suatu Negara

1. Setelah lewat masa 5 (lima) tahun sejak

Amandemen

atau

setelah

Negara

puluh

organisasi instrumen yang terkait.

oleh

ketiga

penyimpanan

tanggal

hari

pada

berlaku

keempat puluh tersebut, Konvensi ini mulai

Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen

regional

ekonomi

2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi

1.

Pemberlakuan

tujuan dari protokol itu.

ISI

ANALISIS



144 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

Konferensi

para

Pihak

wajib untuk

kesepakatan

dicapai,

lingkup

kompetensinya,

wajib

pada

Konvensi

ini.

Organisasi-

pilihnya

pilih

dan

anggota

mereka

Negara-negara

hak

bila

penerimaan,

atau

persetujuan

tersebut

kepada

instrumen Sekretaris

persetujuan

5. Apabila

suatu amandemen mulai berlaku

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

amandemen

atau

penyimpanan

penerimaan

tanggal

ratifikasi,

sejak

suatu Negara Pihak, 90 (sembilan puluh) hari

ayat (1) Pasal ini mulai berlaku mengikat

4. Amandemen yang disahkan sesuai dengan

Negara-Negara Pihak.

ratifikasi,

ayat (1) Pasal ini berlaku dengan adanya

3. Amandemen yang disahkan sesuai dengan

sebaliknya.

menggunakan

hak

organisasi tersebut tidak dapat menggunakan

Pihak

jumlah Negara anggotanya yang menjadi

dengan jumlah suara yang sama dengan

menggunakan hak pilihnya dalam Pasal ini

ruang

2. Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam

Negara Pihak.

pada saat pertemuan Konferensi Negara-

Konvensi yang hadir dan memberi suara

suara mayoritas Negara-Negara Pihak pada

untuk diterima, memeroleh dua per tiga

amandemen wajib, sebagai upaya terakhir,

ada

yang

upaya

tidak

setiap

ditempuh dan

Bila

mencapai konsensus telah

amandemen.

berupaya mencapai konsensus pada setiap

dimaksud.

ISI

ANALISIS



145


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI



41

40

PSL

hal

tersebut

akan

mengikat

terikat

pada

ini

setiap

ketentuan-

dan

Jenderal tersebut

Perserikatan

diri

Jenderal

Perserikatan

Bangsa-

Sekretaris

Bangsa-Bangsa.

kepada

Jenderal

Perserikatan

yang kesemuanya otentik, wajib disimpan

China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol

2. Naskah Asli Konvensi, dalam bahasa Arab,

ini.

Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi

1. Sekretaris

Penyimpanan dan Bahasa

terhadap protokol-protokolnya.

(1) Pasal ini akan berakibat penarikan diri

3. Penarikan diri dari Konvensi ini sesuai ayat

telah menarik diri.

ketika seluruh Negara-Negara anggotanya

berhenti menjadi Pihak terhadap Konvensi ini

2. Suatu organisasi integrasi ekonomi regional

Jenderal.

penerimaan pemberitahuan dari Sekretaris

berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal

Penarikan

Sekretaris

Bangsa-Bangsa.

kepada

Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari

Penarikan Diri

telah mereka ratifikasi, terima atau setujui.

amandemen-amandemen sebelumnya yang

Konvensi

tetap

ketentuan

lainnya

penundukan dirinya. Negara-negara Pihak

Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan

mengikat,

ISI

ANALISIS



146 DIPERTIMBANGKAN

REKOMENDASI


PSL

menandatangani Konvensi ini.

Pemerintah masing-masing, telah

ini berkuasa penuh, telah diberi kuasa oleh

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah

ISI

ANALISIS



147


DIPERTIMBANGKAN

HAL-HAL LAIN YANG

REKOMENDASI


TIM PENGKAJI

I Wayan Parthiana, S.H., M.H. lahir di Gianyar, Bali, tahun 1947. Dia meraih gelar Sarjana Muda Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (1970), gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung (1974) serta gelar Magister Bidang Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1985). Sejak tahun 1974 sampai sekarang, I Wayan Parthiana telah mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mengampu mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Laut Internasional, Hukum Hak-Hak Asasi Manusia, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Pidana Internasional. Selain di fakultas hukum, pada tahun 1983-1994, I Wayan Parthiana juga mengajar mata kuliah Hukum Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selain mengajar, I Wayan Parthiana banyak menulis buku dalam bidang hukum khususnya hukum internasional yaitu: Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Edisi Pertama, 1983, Alumni, Bandung dan Edisi Kedua, 1989, Mandar Maju, Bandung); Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia (Kumpulan Karangan) (Bina Cipta, 1987); Pengantar Hukum Internasional (Edisi Pertama, 1990 dan Edisi Kedua, 1993, Mandar Maju, Bandung); Hukum Perjanjian Internasional Bagian Pertama dan Kedua (Edisi Pertama, 2005, Mandar Maju, Bandung); Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional (Edisi Pertama, 2005, Mandar Maju, Bandung); Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi (Edisi Pertama, 2004, Yrama Widya, Bandung); Hukum Pidana Internasional (Edisi Pertama, 2006, Yrama Widya, Bandung); Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern (Edisi Pertama, 2010, Yrama Widya, Bandung). Dr. Ramelan, S.H., M.H. Dr. Ramelan lahir di Madiun pada tahun 1945 dan memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga pada tahun 1970, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2002, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2009. Yang bersangkutan pernah berkarir di Kejaksaan Republik Indonesia lebih dari 35 tahun serta mengikuti banyak pendidikan kedinasan antara lain: Pembentukan Jaksa (1971), Pendidikan Intelijen Operation pada Pusdik Intelstrat Mabes ABRI (1974), Pendidikan Bidang Operasi Kejaksaan Agung (1982), Sekolah Staf Pimpinan Administrasi (1988), Pendidikan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara/Kejaksaan Agung (1991), Kursus Reguler Angkatan XXVIII LEMHANNAS (1995). Dr. Ramelan memiliki pengalaman kerja yang panjang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Curup (1988-1990), Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo (19901991), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Irian Jaya (1991-1993), Kepala Kejaksaan Negeri Bogor (1993-1994), Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1994), Staf Khusus Jaksa Agung (1994-1996), Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Agung Republik Indonesia (1996-1997), Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (1997-1998), Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (1998), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (1998-1999), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (1999-2000), Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia Matriks Kesenjangan antara Untoc dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia


I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

149

(2000- 2005), Dosen (dengan jabatan sebagai Lektor) pada mata kuliah Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (2004-sekarang), Widyaiswara (Luar Biasa) pada Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setelah pensiun dari Kejaksaan Agung, Dr. Ramelan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (2005-2009), Anggota tim Pakar Hukum Kementerian Pertahanan (2006-sekarang), dan Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan Komisaris Independen PT Tjiwi Kimia (2007- sekarang), Konsultan Hukum PT Kereta Api Indonesia (Mei 2010-sekarang).


Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

150

Lahir di Bogor pada tahun 1964, Dr. Surastini memperoleh gelar akademik dari Universitas Indonesia yaitu Sarjana Hukum tahun 1988, Magister Hukum tahun 1997 dan Doktor Bidang Hukum tahun 2006. Selain itu, Dr. Surastini juga mengikuti Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang (1993); Summer Course, Winconsin University, USA (1993); Continuing Legal Education on Legal Consultant and Lawyer, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (1994); Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Diponegoro, Semarang (1998); dan Training Programme on The Human Rights Trainers, Departemen Kehakiman RI – Roul Wallenberg Institute, Jakarta dan Swedia. (2001). Dr. Surastini banyak berkecimpung di dunia pendidikan dengan menjadi pengajar pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1988-sekarang), Program Sarjana Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta (1994-2000), Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta (1999-2001), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003-sekarang), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta (2007), Program Sarjana Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia (2009-sekarang), Program Magister Pascasarjana Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia (2010). Selain mengajar, Dr. Surastini pernah menjadi Sekretaris Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1994-2003), anggota Task Force for Preparing Quality of Undergraduate Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998 – 1999), serta Manajer Pendidikan dan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006-2008). Kontribusi lain Dr. Surastini dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah keterlibatannya dalam Penyusunan Modul CAT, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2008); Penyusunan Revisi Modul HAM untuk Brimob, Sentra HAM – Kemitraan (2009); Pelatih dalam Penyegaran untuk Pelatih Utama Brimob, Sentra HAM –Kemitraan (2009); Analis Pusat Penelitian Jejaring KY tentang Putusan Pengadilan (2009); Peneliti dalam Penyusunan Buku Pedoman Penanganan People Smuggling, Departemen Kriminologi Fisip UI – IOM (2009); Peneliti dalam Penyusunan Arah Kebijakan Polri, Departemen Kriminologi Fisip UI – Kompolnas (2009); Analis Pusat Penelitian Jejaring KY tentang Putusan Pengadilan (2010); Pengajar dalam Pelatihan Hukum Pidana “The Building Blocks Project”, Kerjasama Indonesia- Belanda (2010).


KAJIAN Tentang KESENJANGAN. antara UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Recommend Documents