KAJIAN SINKRONISASI INDIKATOR KINERJA RPJMD DAN RKPD KOTA SEMARANG

Riptek Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 39 - 50

KAJIAN SINKRONISASI INDIKATOR KINERJA RPJMD DAN RKPD KOTA SEMARANG Samsul Ma’rif*), Prihadi Nugroho*), Mada Sophianingrum*), Viradin Yogiesti, Renni Nur H. Abstract Instruments planning documents as the main reference in the construction, dynamically changing in accordance with the developments. In addition, the preparation of planning documents must also mutually sustained each other at the national, provincial and district/city planning documents as well as good long-term, mid-term, or yearly. Planning documents that integrates well certainly can produce implementative planning and can realize good planning and sustainable development. As stated in Law No. 25 of 2004 Article 2 paragraph 4 of the national development planning system, aiming to ensure the creation of integration, synchronization, and synergy both between regions, between space, time, among the functions of government and between central and local governments. The purpose of this paper to assess the synchronization of performance indicators RPJMD and RKPD Semarang. In this study expected to obtain input to improve the methods of planning an integrated and synergistic with each other so that the vision and mission of Semarang city development can be achieved according to the target set. Keywords: synchronization, synergy, planning document, Semarang Latar Belakang Hasil penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Semarang nomor 9 tahun 2007 terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kemudian, dalam Perda Kota Semarang no. 12 tahun 2011, dijelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan kajian ini diharapkan dapat diperoleh masukan guna memperbaiki metode perencanaan yang saling terintegrasi dan sinergis satu dengan yang lain sehingga visi dan misi pembangunan Kota Semarang dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Perumusan Masalah Dalam penyusunan RPJMD, tentunya mempertimbangkan kriteria-kriteria dalam menentukan data atau informasi yang dijadikan isu strategis, yaitu 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah; 3) Luasnya pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Isu-isu strategis dalam pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah, yaitu adanya ketimpangan pertumbuhan wilayah, koordinasi lintas sektoral, dan keserasian pembangunan wilayah perbatasan. Isu strategis ini dalam penyelesaiannya diperlukan suatu perencanaan yang sinergis dan terintegrasi. Bertolak dari isu strategis di atas, laporan ini disusun untuk mengkaji sinkronisasi indikator kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang. Dengan kajian ini diharapkan dapat diperoleh masukan guna memperbaiki metode perencanaan yang saling terintegrasi dan sinergis satu dengan yang lain sehingga visi dan misi pembangunan Kota Semarang dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi indikator kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang guna mensinkronkan antara program masing-masing SKPD dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD. Adapun sasaran yang ingin dicapai, yaitu:  Mengkaji kesesuaian rencana dan indikator kinerja pembangunan jangka

*) Pengajar pada Jurusan PWK Fakultas Teknik Undip Semarang Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang





(Samsul Ma’rif dkk)

menengah yang telah ditetapkan dengan rencana kerja pembangunan daerah Mengkaji kesesuaian capaian rencana kerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja pembangunan jangka menengah daerah Menentukan tingkat sinkronisasi indikator kinerja RPJMD dan RKPD

Metode Penelitian Tahapan kegiatan penelitian ini dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu sebagai berikut: 1. Tahapan Persiapan Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yang dilakukan dengan menyiapkan proposal penelitian yang berisi latar belakang penelitian, kajian teori, dan metodologi penelitian, serta pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian melalui studi literatur, dan juga penyiapan panduan survei untuk pengumpulan data. 2. Tahapan Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan informasi dan data mengenai RPJMD dan RKPD Kota Semarang, proses penyusunan RKPD serta implementasi dan capaian RKPD. Pengumpulan informasi ini dilakukan melalui survei sekunder ke

instansi/dinas/ lembaga/ badan yang terkait dengan penelitian ini. 3. Tahapan Analisis Merupakan tahapan pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan guna menjawab maksud penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang terdiri atas dua tahapan analisis. Analisis tahapan pertama yaitu me-review kesesuaian rencana dan indikator kinerja pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana kerja pemerintah daerah serta implementasi capaiannya. Kemudian tahapan analisis yang kedua, yaitu menganalisis tingkat sinkronisasi indikator kinerja Daerah dengan indikator kinerja program RKPD Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan holistik. 4. Rekomendasi Tahap rekomendasi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian tahap penelitian. Tahap rekomendasi ini merupakan output penelitian dimana penyusunannya mengacu dari hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi yang diharapkan pada penelitian ini berupa indikator antara untuk mensinkronkan antara program masingmasing SKPD dengan IKK SKPD.

Kerangka Pikir Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan

Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD & RKPD MAPPING

Bagaimana tingkat sinkronisasi indikator kinerja RPJMD & RKPD Kota Semarang dalam Perencanaan Pembangunan? Identifikasi kerangka institusional penyusunan RKPD Kota Semarang

Dokumen Perencanaan Kota Semarang (RPJMD, RKPD dan Renja SKPD)

Review Realisai/Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Identifikasi kesesuaian RPJMD dan RKPD

ANALISIS

Analisis Tingkat Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD

Kajian Pustaka: konsep, pendekatan, dan proses penyusunan RKPD

 Tingkat Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD  Formulasi indikator antara untuk mensinkronkan antara program masing-masing SKPD dan IKK SKPD KELUARAN

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2012

Gambar 1 Kerangka Pikir Ruang Lingkup, Prinsip, dan Pendekatan Berpedoman pada Permendagri nomor Perencanaan Pembangunan Daerah 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

40

Riptek Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 39 - 50 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang ada harus memiliki prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan, perencanaan yang terintegrasi, serta perencanaan yang sesuai dinamika perkembangan serta kondisi dan potensi yang dimiliki. Adapun dalam permendagri ini juga diatur bahwa dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus mencakup ruang lingkup, menerapkan prinsip-prinsip, serta tata cara perumusan sebagaimana yang tercantum dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 guna mewujudkan produk perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan. Adapun penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan harus berdasarkan pada pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

1 Penjabaran RPJMD

Rencana Awal RKPD

Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kecamatan

urusan wajib yang mengacu pada SPM. Selain itu sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010, dalam penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada rencana tata ruang. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, yaitu: a penyelenggaraan pemerintahan daerah; b organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah; c kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah; d keuangan daerah; e potensi sumber daya daerah; f produk hukum daerah; g kependudukan; h informasi dasar kewilayahan; dan i informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alur Perencanaan Pembangunan Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Semarang atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) implementasinya dimulai bulan Januari sampai April setiap tahunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang disusun berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kota. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota didahului dengan kegiatan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. Gambar alur penyusunan RKPD serta waktu pelaksanaanya dapat dilihat pada gambar berikut.

3

4 Renc. RKPD

Forum SKPD

Musrenbang Kota

2

Perwal RKPD

Program & Kegiatan SKPD

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Aspirasi Pemangku Kepentingan Pemb. daerah Rencana Renja RKPD

Januari

Februari

5 Renc. Akhir RKPD RKPD

Maret

 Menjadi Pedoman Penyusun RAPBD  Sbg Pedoman dlm Penyesuaian Renja SKPD

April

Gambar 2 Alur Proses Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

41



Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagaimana gambar di atas, memenuhi tiga prinsip berikut: 1. Prinsip Partisipatif (Participative) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. 2. Prinsip Kesinambungan (Sustainable) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri dari pada suatu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. 3. Prinsip Keseluruhan (Holistic) Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelasanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut/ unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal diatas juga mengandung unsur yang dapat berkembang secara terbuka dan demokratis. Kajian Kesesuaian Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD per Urusan Kajian kesesuaian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara indikator kinerja dan target, program, serta rencana kegiatan dan realisasinya berdasarkan dokumen RPJMD Kota Semarang, dengan target tahun 2011; RKPD Kota Semarang tahun 2011; dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2011. Kajian penilaian yang dilakukan dalam kajian kesesuaian ini berupa tingkat

capaian kinerja, tingkat keberhasilan capaian, tingkat capaian RKPD, tingkat kesesuaian realisasi dan tingkat eksistensi data. Adapun hasil rata-rata dari kajian yang telah dilakukan yaitu tingkat capaian kinerja sebesar 125,06%, tingkat keberhasilan capaian 77,32%, tingkat capaian RKPD 111,58%, tingkat kesesuaian realisasi 70,95%, dan tingkat eksistensi data 73,7%. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 125,06% berarti bahwa rata-rata indikator kinerja dari keseluruhan urusan telah mampu mencapai bahkan melampui target. Hal ini dikarenakan pada target beberapa indikator kinerja, memiliki nilai yang mampu dicapai melebihi target, meskipun ada beberapa indikator yang tidak mampu mencapai target. Sedangkan rata-rata hasil tingkat keberhasilan capaian menghasilkan nilai sebesar 77,32% yang berarti bahwa dari indikator kinerja yang memiliki data informasi perihal pencapaian targetnya, hanya sebesar 77,32% indikator kinerja yang mampu mencapai sesuai targetnya. Adapun rata-rata nilai tingkat capaian RKPD menunjukkan angka sebesar 111,58%, yang memiliki makna bahwa capaian target indikator kinerja yang sesuai dalam target RKPD hanya sebesar 111,58%. Rata-rata tingkat kesesuaian realisasi antara implementasi dari rencana-rencana kegiatan dalam RKPD tahun 2011, menunjukkan angka sebesar 70,95%. Hal ini memberikan gambaran bahwa ratarata urusan, kesesuaian antara rencana kegiatan dengan realisasinya maupun sebaliknya, hanya memiliki tingkat kesesuaian realisasi sebesar 70,95%. Adapun rata-rata tingkat eksistensi data yang mampu memberikan gambaran ketercapaian target indikator kinerja, hanya mampu menunjukkan angka 73,70%. Hal ini berarti bahwa pada penyajian data dan informasi yang ada masih kurang optimal dalam memberikan gambaran perihal ketercapaian indikator kinerja. Untuk melihat penilaian dari masing-masing urusan, dapat dilihat pada Tabel 1 Rekap Kajian Kesesuaian Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD per Urusan berikut.

Tabel 1 Rekap Kajian Kesesuaian Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD per Urusan No

Urusan

Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat Keberhasilan Capaian

Tingkat Capaian RKPD

Tingkat Kesesuaian Realisasi

Tingkat eksistensi Data

1

Pendidikan

57.14%

87.67%

79.29%

61.76%

50.00%

2

Kesehatan

102.71%

38.89%

98.76%

93.75%

100.00%

42

Temuan 1. Ketidaksesuaian kegiatan yang terealisasi dengan program (dalam pelaporan LKPJ), tetapi kegiatan yang telah direalisasikan telah mampu menjawab semua program yang ada 2. Ketidaktersediaan data yang mampu menjawab capaian indikator kinerja Beberapa kegiatan dalam RKPD tidak terealisasi


No

Urusan






3

Keluarga Berencana

87.80%

25.00%

87.80%

76.92%

57.14%

4

Ketenagakerjaan

108.49%

77.78%

93.25%

69.57%

100.00%

5

Kebudayaan

100.00%

100.00%

100.00%

79.07%

75.00%

6

Pemuda dan Olahraga

124.10%

100.00%

124.10%

52.17%

85.71%

7

Perpustakaan

115.93%

100.00%

115.93%

100.00%

50.00%

8

Perencanaan Pembangunan

16.67%

16.67%

16.67%

53.66%

75.00%

9 10

Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil

80.00% 103.05%

80.00% 80.00%

80.00% 102.38%

100.00% 80.00%

100.00% 55.56%

11

Kesbangpol dalam Negeri

58.13%

50.00%

51.33%

52.05%

92.86%

12

100.00%

100.00%

100.00%

56.25%

33.33%

13 14

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 78.33%

100.00% 54.55%

100.00% 75.00%

15

Koperasi dan UKM

81.91%

80.00%

68.95%

84.21%

100.00%

Temuan Terdapat beberapa realisasi kegiatan yang tidak terdapat pada rencana kegiatan RPKD Ketidaksessuaian baseline indikator kinerja antara RKPD 2011 dengan RPJMD 2010-2015 Terdapat beberapa rencana kegiatan RKPD yang tidak terealisasi Terdapat beberapa realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan RKPD Terdapat beberapa realisasi kegiatan yang tidak terdapat pada rencana kegiatan RPKD Terdapat satu indikator kinerja yang tidak memiliki data pendukung pencapaiannya 1. tidak tersedianya data kondisi kinerja awal sehingga sulit diketahui besarannya 2. antara indikator kinerja dan target tidak jelas 3. terdapat beberapa rencana kegiatan RKPD yang tidak terealisasi 4. Terdapat beberapa realisaasi kegiatan yang tidak tertuang dalam rencana kegiatan RKPD Ketidaktersediaan data yang mampu menjawab capaian indikator kinerja 1. Ketidaksesuaian rencana kegiatan dan realisasinya 2. Ketidaktersediaan data yang dapat menjawab capaian dari indikator kinerja 1. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi 2. Terdapat indikator kinerja yang tidak ada target-nya sehingga akan sulit untuk mengetahui keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut 3. Ketidaktersediaan data yang mampu menggambarkan capaian indikator kinerja dari adanya realisasi RKPD 2011 Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi 1. Ketidaksesuaian kondisi kinerja awal yang sangat besar pada

43


Urusan

No




(Samsul Ma’rif dkk) Tingkat Kesesuaian Realisasi


16

Penanaman Modal

121.61%

100.00%

109.64%

63.16%

60.00%

17

Ketahanan Pangan

107.23%

100.00%

142.02%

76.92%

100.00%

18

Pertanian

65.19%

50.00%

65.19%

33.33%

100.00%

19

Kehutanan

No Data

No Data

No Data

100.00%

0.00%

20

Pariwisata

92.37%

60.00%

92.37%

56.52%

83.33%

21

Kelautan dan Perikanan

362.16%

80.00%

304.13%

70.59%

66.67%

44

Temuan indikator akses permodalan sehingga akan sulit untuk mencapai target (data 2010: 1237 KUMKM, sedangkan kondisi kinerja awal pada RPJMD: 2153 KUMKM) 2. ada ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana kegiatan Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan RKPD Data lumbung pangan masyarakat, yang terdapat pada LKPJ dalam tingkat KK (bukan kelurahan) Catatan: penghitungan capaian kinerja dihitung dari data LKPJ dan beberapa data memiliki satuan yang berbeda dengan target, seperti data lumbung pangan masyarakat, data kelancaran akses pangan masyarakat miskin yang diperoleh dari hasil kompilasi data pemberian bantuan bagi keluarga rawan pangan, data fasilitasi warung desa/lumbung pangan masyarakat, dan fasilitasi pengembangan pekarangan terpadu Terdapatnya program yang tidak terwadahi dalam rencana kegiatan RKPD, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Cat: Hasil evaluasi realisasi RKPD tahun 2011 yang terdapat pada RKPD 2013, menunjukkan ketidaksesuaian indikator kinerja pada RPJMD 1. tidak tersedianya data yang dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Cat: Hasil evaluasi realisasi RKPD tahun 2011 yang terdapat pada RKPD 2013, menunjukkan ketidaksesuaian indikator kinerja pada RPJMD ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dengan realisasi maupun sebaliknya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dengan realisasi maupun sebaliknya 2. kondisi kinerja awal dan target yang memiliki jumlah yang sangat berbeda dengan data yang tercantum di LKPJ 2011 3. Terdapat program yang tidak memiliki rencana kegiatan RKPD


No

Urusan






Temuan tetapi ada realisasi kegiatannya.

22

Perdagangan

99.49%

75.00%

99.49

50.79%

55.56%

23

Perindustrian

567.36%

100.00%

345.12%

66.67%

80.00%

24

Pekerjaan Umum

110.49%

75.00%

110.49%

74.89%

100.00%

25

Perumahan

97.14%

97.14%

97.14%

81.82%

75.00%

26

Perhubungan

201.87%

90.00%

201.87%

50.55%

90.00%

27

Penataan Ruang

87.50%

50.00%

87.50%

69.23%

50.00%

28

Lingkungan Hidup

97.89%

66.67%

97.89%

58.49%

75.00%

29

Energi dan Sumberdaya Mineral

80.00%

50.00%

80.00%

25.00%

100.00%

30

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial

75.00%

75.00%

75.00%

27.27%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

28.95%

83.33%

119.21%

31 32

Komunikasi dan Informasi

75.00%

119.21%

12.50%

66.67%

33

Otonomi Daerah, 101.35% 85.71% Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Rata-Rata 125.06% 77.32% Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2012

101.35%

61.26%

30.43%

111.58%

70.95%

73.70%

Terdapatnya program yang tidak terwadahi dalam rencana kegiatan RKPD dan realisasinya ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dengan realisasi maupun sebaliknya Cat: Hasil evaluasi realisasi RKPD tahun 2011 yang terdapat pada RKPD 2013, menunjukkan ketidaksesuaian indikator kinerja pada RPJMD Ada beberapa rencana kegiatan yang tidak terwadahi oleh realisasi kegiatan maupun sebaliknya terdapat beberapa realisasi kegiatan yang tidak dapat mewadahi rencana kegiatan Ada beberapa rencana kegiatan yang tidak terwadahi oleh realisasi kegiatan maupun sebaliknya terdapat beberapa realisasi kegiatan yang tidak dapat mewadahi rencana kegiatan Terdapat rencana kegiatan yang tidak terealisasi Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki data yang mampu memberikan gambaran Terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki data yang mampu memberikan gambaran Tidak terdapatnya rencana kegiatan pada program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan tetapi terdapat realisasi kegiatan Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi Terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan RKPD dan realisasi

45



Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program Kota Semarang Kajian analisis sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Kota Semarang ini akan dibahas Review Indikator Kinerja Daerah

mengenai kesesuaian antara indikator kinerja daerah dengan indikator kinerja program Kota Semarang tahun 2012. Kajian analisis ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Review Indikator Kinerja RKPD IKD tidak terjawab oleh IKP maupun program

IKD = IKP

IKD tidak terjawab IKP maupun program sehingga dilakukan penyesuaian program

IKD terjawab dari atau gabungan program dari lintas SKPD/ urusan

IKD ≠ IKP

IKP tidak sesuai dengan IKD

Indikator Antara

IKP tidak sesuai dengan IKD tetapi terjawab dari program IKP

IKD terjawab dari/ atau gabungan

IKD terjawab dari / atau

IKD terjawab/ sama dengan

program IKP

gabungan IKD

IKP

Identifikasi Sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program


Gambar 3 Kerangka Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program Kajian sinkronisasi yang dilakukan, menganalisis secara keseluruhan kesesuaian antara indikator kinerja daerah yang merupakan ketetapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan indikator kinerja program Kota Semarang, terutama RKPD Kota Semarang tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian secara keseluruhan dalam upaya sinkronisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dalam RKPD tahun 2011, ditemukan beberapa IKP yang telah sesuai dengan IKD dan IKP tidak sesuai dengan IKD. Ketidaksesuaian antara IKD dengan IKP yang ada, ditemukan 3 (tiga) tipologi dari ketidaksesuaiannya, yaitu 1. IKP tidak mampu menjawab IKD 2. IKP tidak sesuai dengan IKD 3. IKP tidak sesuai dengan IKD tetapi dapat terjawab dari program IKP tersebut. Adapun dari hasil kesesuaian dan ketidaksesuaian yang ada antara IKD dan IKP, dalam upaya identifikasi sinkronisasinya ditemukan 5 (lima) tipologi guna penyesuaian. Berikut ini tipologi sinkronisasi IKD dan IKP, yaitu 1. IKD terjawab atau sama dengan IKP,

46

2. IKD dapat terjawab dari adanya gabungan beberapa IKD yang ada, contohnya yaitu IKD angka harapan hidup dapat terjawab dari keseluruhan IKD kesehatan yang meliputi pelayanan, sarana & prasarana, kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. 3. IKD dapat terjawab dari program IKP atau gabungan beberapa program IKP 4. IKD terjawab dari gabungan beberapa program dari lintas urusan atau SKPD 5. IKD tidak terjawab oleh IKP maupun program sehingga harus disusun program baru atau dilakukan penyesuain program. Hasil dari rekapitulasi kajian sinkronisasi pada IKD dan IKP menunjukkan bahwa tipologi sinkronisasi terbesar pada tipologi IKD tidak terjawab oleh IKP maupun program sehingga harus disusun program baru atau dilakukan penyesuaian program (tipologi 5), dengan persentase sebesar 35,05%. Adapun tipologi sinkronisasi terkecil sebesar 6,07% berupa tipologi IKD dapat terjawab dari adanya gabungan beberapa IKD yang ada (tipologi 2). Adapun untuk ketiga tipologi lainnya, yaitu tipologi sinkronisasi IKD terjawab atau sama

Riptek Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 39 - 50 dengan IKP (tipologi 1) sebesar 29,44%, tipologi sinkonisasi IKD dapat terjawab dari program IKP atau gabungan beberapa program IKP (tipologi 3) sebesar 22,43%, dan tipologi sinkonisasi IKD terjawab dari gabungan beberapa program dari lintas urusan atau SKPD (tipologi 4) sebesar 7,01%. Secara diagram hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.


Selain itu, dari hasil kajian sinkronisasi IKD dan IKP menunjukkan bahwa upaya sinkronisasi IKD dan IKP pada masing-masing urusan dapat dilakukan melalui lebih dari satu tipologi sinkronisasi. Oleh karena itu, dari hasil rekapitulasi kajian sinkronisasi IKD dan IKP berdasarkan pengkategorian tipologi sinkronisasi menunjukkan bahwa upaya sinkronisasi IKD dan IKP dilakukan dengan tipologi sinkronisasi 1 sebanyak 18 urusan (43,9% dari 41 urusan), sinkronisasi dilakukan dengan tipologi sinkronisasi 2 sebanyak 8 urusan (19,51% dari 41 urusan), sinkronisasi dilakukan dengan tipologi 3 sebanyak 15 urusan (36,59% dari 41urusan), sinkronisasi dilakukan dengan tipologi 4 sebanyak 5 urusan (12,2% dari 41 urusan), dan sinkronisasi dilakukan dengan tipologi 5 sebanyak 23 urusan (56,1% dari 41 urusan). Adapun urusan-urusan pada masingmasing tiopologi sinkronisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4 Hasil Rekapitulasi Kajian Sinkronisasi IKD dan IKP Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Kajian Sinkronisasi IKD dan IKP Berdasarkan Pengkategorian Tipologi Tipologi Sinkronisasi Tipologi 1: IKD terjawab atau sama dengan IKP

Tipologi 2: IKD dapat terjawab dari adanya gabungan beberapa IKD yang ada Tipologi 3: IKD dapat terjawab dari program IKP atau gabungan beberapa program IKP Tipologi 4: IKD terjawab dari gabungan beberapa program dari lintas urusan atau SKPD Tipologi 5: IKD tidak terjawab oleh IKP maupun program sehingga harus disusun program baru atau dilakukan penyesuain program

Urusan Kesehatan; Fokus Seni dan Budaya; Pekerjaan Umum; Perencanaan Pembangunan Daerah; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Sosial; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kebudayaan; Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Kearsipan; Perpustakaan; Pertanian; Pariwisata; serta Fasilitasi Iklim Berinvestasi. Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Perhubungan; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan; serta Fasilitas Wilayah / Infrastruktur. Pendidikan; Kesehatan; Kemiskinan; Angka Kriminalitas; Perhubungan; Pemuda dan Olahraga; Komunikasi dan Informatika; Perpustakaan; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Perindustrian; Fasilitas Wilayah / Infrastruktur; serta Fasilitasi Iklim Berinvestasi. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi; Komunikasi dan Informatika; Kehutanan; Fasilitas Wilayah / Infrastruktur; serta Fasilitasi Iklim Berinvestasi.

Kesehatan; Fokus Seni dan Budaya; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan; Pemuda dan Olahraga; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan; Statistik; Kemampuan Otonomi Daerah; Fasilitas Wilayah / Infrastruktur; serta Sumber Daya Manusia. Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2012

47

Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian “Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Dari hasil kajian kesesuaian indikator kinerja RPJMD dan RKPD, rata-rata tingkat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan RKPD sebesar 70,95% dan rata-rata tingkat eksistensi data yang mampu memberikan gambaran capaian indikator kinerja sebesar 73,70%. 2. Temuan yang diperoleh setelah melakukan kajian kesesuaian indikator kinerja RPJMD dan RKPD, yaitu - Ketidaksesuaian kegiatan yang terealisasi dengan program (dalam pelaporan LKPJ), tetapi kegiatan yang telah direalisasikan mampu menjawab semua program yang ada; - Ketersediaan data yang tidak mampu menjawab tingkat capaian indikator kinerja, baik data yang tidak tersedia maupun satuan data yang berbeda; - Ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana kegiatan RKPD; - Ketidaksesuaian baseline indikator kinerja antara RKPD 2011 dengan RPJMD 2010-2015, sehingga beberapa indikator kinerja sulit mencapai target dan beberapa indikator lain sangat mudah mencapai target atau telah mampu mencapai target sampai beberapa tahun ke depan; - Tidak terealisasinya beberapa rencana kegiatan RKPD; - Ketidakjelasan antara indikator kinerja dan target sehingga sulit untuk diketahui peningkatan capaiannya; - Terdapat beberapa program dalam RPJMD yang tidak terwadahi dalam rencana kegiatan RKPD 3.

48

Kajian identifikasi dalam upaya sinkronisasi IKD dan IKP, ditemukan 5 (lima) tipologi dalam penyesuaiannya, yaitu a. IKD terjawab atau sama dengan IKP; b. IKD dapat terjawab dari adanya gabungan beberapa IKD yang ada, contohnya yaitu IKD angka harapan

(Samsul Ma’rif dkk) hidup dimana dapat terjawab dari keseluruhan IKD kesehatan yang meliputi pelayanan, sarana dan prasarana, kesehatan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat; c. IKD dapat terjawab dari program IKP atau gabungan beberapa program IKP; d. IKD terjawab dari gabungan beberapa program dari lintas urusan atau SKPD; e. IKD tidak terjawab oleh IKP maupun program sehingga harus disusun program baru atau dilakukan penyesuain program Adapun rekomendasi berdasarkan hasil dan temuan kajian, yaitu 1. Terkait dengan RPJMD, diperlukan kajian ulang perihal kondisi kinerja awal dan target dari indikator kinerja RPJMD sehingga target indikator kinerja dapat dicapai dengan baik dan optimal. 2. Dalam penyusunan RKPD diperlukan sinkronisasi antara indikator kinerja dan program dalam RPJMD dengan indikator kinerja, program, dan rencana kegiatan RKPD sehingga perencanaan dan realisasinya dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai targettarget pembangunan secara optimal. 3. Dalam penyusunan RPJMD dan RKPD, diperlukan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sehingga indikator kinerja program yang ada dapat menjawab semua capaian IKD. 4. Diperlukan koordinasi yang baik antar SKPD karena terdapat beberapa IKD dimana capaiannya merupakan hasil dari beberapa program lintas urusan atau SKPD. Adanya koordinasi antar SKPD ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan dan realisasinya dapat berjalan efektif dan efisien serta saling mendukung dan meminimalisir adanya tumpang tindih tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Riptek Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 39 - 50 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2011. Peraturan Daerah Kota Semarang No.9 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Semarang Tahun 20102015. Perubahan Peraturan WaliKota Semarang No. 15 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012. Surat Edaran Menteri dalam Negeri nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

49


50


KAJIAN SINKRONISASI INDIKATOR KINERJA RPJMD DAN RKPD KOTA SEMARANG

Recommend Documents