Kode dan rumpun ilmu : 562 / Akuntansi
USUL PENELITIAN FUNDAMENTAL
KAJIAN SENSITIFITAS KINERJA KEUANGAN LOAN REVOLVING FUND UPK BKM PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN BERBASIS SOCIAL CAPITAL (STUDI DI KOTA MALANG, KOTA SURABAYA, DAN KABUPATEN JOMBANG)
Oleh: SETIA BUDI KURNIAWAN, SE, MM NIP. 678/FE - 0719097001 DR. SUTRISWANTO, DRS.,MSi DRS. ADI SUPRAYITNO,MSi
NIP. 406/FE - 0728125902 NIP. 430/FE - 0702046201
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG MARET 2013
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL LEMBAR PENGESAHAN RINGKASAN BAB 1. I. PENDAHULUAN 1.II. RUMUSAN MASALAH 1.III. KEUTAMAAN PENELITIAN : 1. VI. LUARAN PENELITIAN BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 MODAL SOSIAL DAN DIMENSI MODAL SOSIAL 2.2 DIMENSI MODAL SOSIAL
2.3 REVOLVING LOAN FUND (RLF-PINJAMAN BERGULIR) 2.4 KELUARAN DANA PINJAMAN BERGULIR (RLF) 2.5 PENELITIAN TERDAHULU BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1 LOKASI PENELITIAN 3.2 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 3.3 OPERASIONAL VARIABEL 3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 3.4 JENIS DATA BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sensitifitas penilaian kinerja keuangan UPK BKM pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan. Penilaian keuangan UPK BKM pada PNPM Perkotaan selama ini masih berbasis kepada modal ekonomi dan hal ini jelas berkebalikan dengan program pemberdayaan yang mengedepankan modal sosial sebagai kekuatan untuk menjelaskan basis kekuatan yang utuh dalam kelembagaan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir di program nasional pemberdayaan masyarakat. Kenyataannya data statistik keuangan PNPM perkotaan menunjukkan keberhasilan pada pengembangan modal ekonomi namun modal sosial tersisihkan secara perlahan. Secara perlahan dan pasti jangka panjang program ini menunjukan banyaknya kredit macet dan turunnya kemauan masyarakat untuk mengembangkan UPK BKM dilihat dari rendahnya rasa memiliki kelembagaan pengelolaan keuangan BKM ini. Teori keuangan berbasis modal ekonomi belum mampu menjelaskan untuk memotret kondisi sebenarnya sehingga basis teori sosial diperlukan menjelaskan, agar data ekonomi dan fakta sosial menunjukkan kondisi yang riil dan tidak menyesatkan. Kajian kembali atas kinerja keuangan pinjaman bergulir (Loanable Revolving Fund-LRF) yang selama ini digunakan perlu dilakukan sebagai bagian upaya mengembangkan indikator pengukuran kinerja keuangan yang tepat sesuai dengan program/entitas kegiatan. Spesikasi kegiatan PNPM memerlukan konsep teori keuangan yang dimungkinkan berbasis kepada akuntansi modal sosial dimensi dasar pemberdayaan. Harapan dari penelitian ini adalah munculnya dasar akuntansi modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Kata kunci : modal sosial, LRF, sensitifitas
BAB I I.
PENDAHULUAN PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang
berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembentukan modal sosial dalam ranah pelibatan kemasyarakatan. Kedekatan cultural dan berbagai tipologi masyarakat adalah asset yang luar biasa dalam membentuk sebuah kekuatan sosial yang nantinya mampu menjelmakan diri berbentuk kekuatan berbasis sosial dan ekonomi. Di era globalisasi (globalisation) dan perekonomian dunia yang pro pasar bebas (free market) dewasa ini, mulai tampak semakin jelas bahwa peranan non-human capital di dalam sistem perekonomian cenderung semakin berkurang (Coleman, 1990). Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak hanya berwujud alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa human capital. Sistem perekonomian dewasa ini mulai didominasi oleh peranan human capital, yaitu „pengetahuan‟ dan „ketrampilan‟ manusia. Kandungan lain dari human capital selain pengetahuan dan ketrampilan adalah „kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain‟. Kemampuan ini akan menjadi modal penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga bagi setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Modal yang demikian ini disebut dengan „modal sosial‟ (social capital), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi (Coleman, 1990). Oleh karena itu tidak salah apabila Bourdieu (1986) mengemukakan kritiknya terhadap terminologi modal (capital) di dalam ilmu ekonomi konvensional. Dinyatakannya modal bukan hanya sekedar alat-alat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan,
yaitu: (a) modal ekonomi (economic capital), (b) modal kultural (cultural capital), dan (c) modal sosial (social capital). Modal ekonomi, dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural, terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Modal sosial, terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial. Pemikiran Smith ini dituangkan dalam bukunya Theory of Moral Sentiments, dimana diungkapkan bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial serta pada dasarnya tidak bisa dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dimana proses ekonomi itu terjadi (Muller, 1992). Dengan demikian jauh di masa sebelumnya, yaitu pada abad XVIII, para pelopor mazab ekonomi klasik telah menegaskan bahwa tatanan ekonomi dunia baru yang akan berlangsung harus tidak boleh meninggalkan keberadaan potensi dan peran keterlibatan apa yang disebut dengan istilah 'kontrak sosial‟ (social contract). Unsur penting dari kontrak sosial ini antara lain apa yang mereka sebut sebagai karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik, dan kewajiban-kewajiban bersama, dimana unsur-unsur penting ini disebut dengan modal sosial (Fukuyama, 1992). Singkatnya kehidupan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, dimana kebudayaan membentuk seluruh aspek manusia, termasuk perilaku ekonomi dengan sejumlah cara yang kritis. Ditegaskan oleh Smith bahwa motivasi ekonomi sebagai sesuatu yang sangat kompleks tertancap dalam kebiasaan - kebiasaan serta aturan - aturan yang lebih luas. Oleh karenannya aktivitas ekonomi merepresentasikan bagian yang krusial dari kehidupan sosial dan diikat bersama oleh varietas yang luas dari norma-norma, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban moral, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang bersama-sama membentuk masyarakat (Muller, 1992). Berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) modal sosial adalah sangat penting dan merupakan ujung tombak bagi keberlanjutan sebuah sejarah kehidupan dan pembangunan Negara. Pada dasarnya keberkelanjutan pembangunan adalah pembangunan yang tidak menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. Oleh sebab itu prinsip‐prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam kasus PNPM Mandiri Perkotaan diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. Jadi prinsip‐pinsip pembangunan berkelanjutan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku PNPM‐Mandiri Perkotaan (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah), dalam melaksanakan PNPM‐MP adalah
melalui
penerapan
konsep
Tridaya.
Perlindungan
Lingkungan
(Environmental
Protection);
Pengembangan Masyarakat (Social Development); Pengembangan Ekonomi (Economic Development. Diyakini bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagian besar akan sangat ditentukan oleh individu‐individu dari pelaksana, pemanfaat, maupun pelaku‐pelaku lainnya. Oleh karena itu, dengan memberdayakan individu‐individu tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif, mandiri dan merdeka berlandaskan nilai‐nilai kemanusiaan yang universal. Perubahan perilaku individu inilah yang menjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif, sehingga pada akhirnya masyarakat (kumpulan‐kumpulan individu yang memiliki kesadaran kritis) mampu membangun dan menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam bidang pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Salah satu yang sering menjadi sorotan utama dalam program PNPM adalah kegiatan Pengembangan Ekonomi yang sering disebutkan dengan Ekonomi bergulir ( Revolving Loan FundRLF). Kegiatan ekonomi ini diharapkan mampu untuk membuka akses pemikiran masyarakat terhadap kebutuhan modal. Namun demikian sejak digulirkannya program pemberdayaan ini mulai tahun 1999 banyak kendala dan hambatan atas kegiatan ini. Salah satu yang menjadi isu nasional adalah macetnya dana modal ini di masyarakat. Banyak masyarakat tidak mampu dan mau mengembalikan dengan berbagai alasan. Berbagai upaya telah dilakukan baik menggunakan rescheduling, restructuring dan recondicioning untuk mengatasi kemacetan tersebut. Namun ada hal yang menarik dalam proses kemacetan ini jika dilihat dari sisi Kelembagaan dari pengelolaan keuangan. Sebutan Unit Pengelola Keuangan (UPK ) merupakan simbol pemberdayaan modal ekonomi dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai simbol modal sosial. Kedua kelembagaan ini saling mengait karena UPK dibentuk menjadi organ kegiatan dalam BKM menjalankan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dalam fungsi sosial UPK tidak mengedepankan profit saja tetapi penegakan nilai-nilai sosial dalam kegiatan pinjaman bergulir juga tidak lepas dari penilaian dan persyaratan pemberian pinjaman. Dua hal ini saja sudah merupakan dua sisi yang berbeda UPK diharapkan laba dan UPK diharapkan mampu membentuk kelompok masyarakat ekonomi yang tangguh berbasis pada nilai kemasyarakatan dan kepercayaan. Dua hal yang merupakan tugas ambiguitas dan juga merupakan sinergitas. Penilaian atas kinerja RLF UPK disandarkan kepada indikator kualitatif dan kuantitatif. Penilaian Kualitatif berfokus kepada kepatuhan organisasi terhadap pedoman dasar Program Nasional Pemberdayaan berbasis nilai-nilai sosial kemasyarakatan sedangkan penilaian kuantitatif diukur berdasarkan standar keuangan kepemilikan modal. Kedua instrumen ini dipakai dan digunakan untuk
mendapatkan tingkat kepastian keberhasilan pengelolaan manajemen keuangan UPK BKM pada program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Keberhasilan program penggunaan dana ekonomi bergulir secara kuantitatif diukur berdasarkan kondisi dimana ukuran kelompok (Loan at Risk), ukuran portofolio (Portofolio at Risk), keberdayaan operasional (Cost of Coverage) dan Tingkat pengembalian Investasi ( Return On Invesment) menjadi acuan keberhasilan kegiatan ekonomi bergulir dalam kelembagaan UPK BKM PNPM mandiri perkotaan. Kenyataan yang sekarang terjadi 4 basis ukuran ini ternyata secara kuantitatif data base dapat menunjukan tingkat indikator keberhasilan UPK BKM dalam mengelola Manajemen Keuangan dana bergulir (Revolving Loan Fund) namun berbeda dengan fakta sosial dipraktik. UPK BKM yang dianggap berhasil ternyata secara modal ekonomi mengalami peningkatan namun disisi nilai sosial kemasyarakatan berbasiskan nilai luhur malah sebaliknya mengalami kemerosotan atas nilai-nilai tersebut. Egoisitas pemanfaat dana bergulir bukan bersifat kelompok melainkan bersifat individualistis. Idealnya ketika terjadi kemacetan oleh salah seorang anggota kelompok maka angsuran pinjaman akan ditutup oleh anggota lain namun yang terjadi malah mereka tidak memperdulikan. Terkait dengan tidak adanya jaminan barang dalam pemanfaatan dana ekonomi bergulir secara sosial kekuatan terletak pada basis sosial (trust) namun hal ini ternyata hanya semata menggugugurkan persyaratan. Nilai kebersamaan yang disebut dengan dana tanggung renteng tidak sepenuhnya terbentuk dan dikelola dengan baik ditingkatan kelompok. Hasilnya kelompok peminjam yang terbentuk bukan merupakan representatif nilai sosial yang tangguh dan kuat secara ekonomi sehingga rentan dengan kemacetan dan juga rawan penyimpangan. Sehingga ukuran kuantitatif LAR, PAR, CCr dan ROI dalam penilaian manajemen keuangan UPK BKM perlu mendapat kajian ulang dan atas ukuran yang sebenarnya hendak dituju dimana nilai sosial menjadi basis fundamental kemajuan ekonomi. Dimensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial juga akan berbeda hasilnya jika dikaitkan dengan keberhasilan capaian LAR, PAR, CCr dan ROI, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk bonding/exclusive atau bridging atau inclusive. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat. Kajian sensitifitas terhadap ukuran LAR, PAR, CCr dan ROI perlu dilakukan sebagai evaluasi karena ukuran ini ternyata tidak dapat mencerminkan faktual kompositas modal sosial yang tangguh dan basis ekonomi tidak terbentuk secara utuh dari awal dimensi sosial yang kuat dan berkarakter budaya kemasyarakatan.
II. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana konsep dasar penentuan penilaian kinerja indikator Pinjaman Bergulir (Loanable Revolving Fund-LRF) PNPM perkotaan? 2. Mengapa LAR, PAR, CCr dan ROI menjadi indikator kinerja Keuangan UPK BKM PNPM Perkotaan?
3. Bagaimana Sensitifitas kinerja keuangan (LRF- LAR, PAR, CCr dan ROI) PNPM mengukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir di UPK BKM berbasis modal sosial? III. KEUTAMAAN PENELITIAN : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan konsep keuangan yang dipakai dalam penilaian manajemen keuangan UPK BKM yang selama ini berbasis kepada modal ekonomi
kepada
pengelolaan
manajemen
keuangan
berbasis
dasar
modal
sosial
(Bourdieu,1986). Penelitian ini memiliki dimensi pengembangan pada kajian teori keuangan yang melihat aspek keberhasilan pengelolaan keuangan pada program pemberdayaan tidak dilihat dari modal ekonomi saja namun bisa lebih dikomprehensifkan dengan modal sosial sebagai dimensi penilaian yang lebih mendalam. VI. LUARAN PENELITIAN Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi yang berarti, baik bagi praktisi maupun akademisi. Kontribusi tersebut akan berupa hasil penelitian yang diwujudkan dalam artikel penelitian, yang siap untuk diseminarkan dalam Seminar Nasional Akuntansi dan dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional (targetnya adalah Jurnal Riset Akuntansi Indonesia atau Gadjah Mada International Journal of Business, yang dipublikasi oleh Program MM Universitas Gadjah Mada) di Indonesia.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Modal Sosial dan dimensi Modal Sosial Fukuyama (1995) mendifinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Modal sosial sebagai suatu rangkian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Pada jalur yang sama Solow (1999) mendefinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Dimensi Modal Sosial Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme - mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentukbentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan. Menurut Burt (1992), kemampuan berasosiasi ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Apabila titik temu etis-normatif ini diketemukan, maka pada gilirannya kepentingankepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok, seperti kesetiaan, kejujuran, dan dependability. Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikankebajikan sosial umum. Bank Dunia (1999) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke demensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau
kelompok yang menopang (underpinning) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya. Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Demensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). Dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999). Namun demikian Fukuyama (1995) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (trust). Dimana trust ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Normanorma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan. Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Demensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk bonding/exclusive atau bridging atau inclusive.Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruhpengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat. (a) Modal Sosial Terikat (Bonding Social Capital) Modal sosial terikat adalah cenderung bersifat eksklusif . Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (inward looking) dibandingkan dengan berorientasi keluar (outward looking). Ragam masyarakat yang
menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen). (b) Modal Sosial yang Menjembatani (Bridging Social Capital), bentuk modal sosial yang menjembatani ini ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: (a) persamaan, (b) kebebasan, serta (c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Prinsip persamaan, bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok. Prinsip kebebasan, bahwasanya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif muncul dari dalam (kelompok), yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok tersebut . Bridging social capital akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan networking yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan reciprocity yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal.
REVOLVING LOAN FUND (RLF-PINJAMAN BERGULIR) Struktur Pengelola Dana Pinjaman Bergulir PNPM Pengelolaan dana pinjaman bergulir dalam PNPM “Mandiri” merupakan salah satu kegiatan yang dipilih masyarakat di kelurahan sasaran. Kegiatan tersebut harusnya telah tercantum dalam perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) yang disusun masyarakat di kelurhaan sasaran. Target sasaran dan capaian yang diharapkan atas kegiatan pinjaman bergulir dalam jangka waktu tiga tahun ke depan tertuang secara jelas dalam dokumen tersebut. Sedangkan penanggung jawab capaian tersebut adalah badan keswadayaan masyarakat (BKM). BKM merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tidak untuk mencari keuntungan (not for profit oriented). BKM merupakan lembaga representasi masyarakat yang dibentuk melalui proses pemilihan secara langsung. BKM ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal masyarakat yang terbentuk dari orang-orang pilihan warga yang berjumlah antara 9 sampai dengan 13 orang. Dalam fungsinya, BKM lebih merupakan dewan amanah
(board of trustee), yang mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Fungsi utama BKM adalah pengambil keputusan mengenai semua jenis kegiatan yang tertuang dalam PJM Pronangkis. Sedangkan seluruh operasional kegiatan dilakukan oleh unitunitnya yang terdiri dari unit pengelola sosial (UPS), unit pengelola lingkungan (UPL), dan unit pengelola keuangan (UPK). UPS merupakan unit pelaksana kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan yang bersifat sosial. Diantaranya, kegiatan peningkatan gizi balita dan ibu hamil. UPL merupakan unit pelaksana kegiatan infrastruktur. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya, pengadaan prasarana pengelolaan sampah, perbaikan fasilitas perolehan air bersih, dan lain-lain. Sedangkan UPK merupakan unit pelaksana kegiatan dana pinjaman bergulir. Kegiatan utama yang dijalankan adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mempunyai akses pada lembaga keuangan formal. Dengan demikian, pengelolaan kegiatan dana pinjaman bergulir berada di dalam organisasi masyarakat (non profit) yang secara umum diberi nama generik BKM. UPK adalah satu-satunya unit pengelola kegiatan dalam BKM yang menghasilkan keuntungan (laba). KELUARAN DANA PINJAMAN BERGULIR (RLF) RLF mampu mencapai kinerja keuangan yang memuaskan. Indikator-indikator tercapainya output tersebut adalah: a. RLF memiliki loans at risk >3 bulan kurang dari 10%, pengukuran ini didasarkan kepada seberapa besar jumlah kelompok peminjam yang menunggak dibandingkan dengan total ksm aktif. Penilaian dianggap baik jika ksm yang menunggak di bawah 3 bulan jumlahnya ada dibawah atau sama dengan 10 %. b. RLF
memiliki portfolio at risk >3 bulan kurang dari 10%,
pengukuran ini
didasarkan kepada seberapa besar kelompok penunggak yang memiliki kolektibilitas di atas 3 bulan di bandingkan dengan total saldo pinjaman yang beredar di masyarakat. Penilaian dianggap baik jika saldo pinjaman beresiko nunggak diatas tiga bulan dibandingkan dengan total pinjaman nilainya dibawah 10 %.
c. RLF memiliki cost coverage >125%, pengukuran iini didasarkan kepada perbandingan antara pendapatan UPK BKM dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh UPK.Jika ratio perbandinganya di atas 125% maka dianggap baik. d. RLF memiliki return on investment > 10%, pengukuran ini didasarkan kepada perbandingan antara keuntungan UPK dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan dalam perguliran dana. Dianggap baik jika perbandingannya menghasilkan ratio di atas 10%. Berikut kategori penilaian yang diberikan atas kinerja UPK BKM dalam bentuk tabel. INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA KEUANGAN Kinerja Memuaskan
Kinerja Minimun
Penundaan
<10%
<20%
>40%
<10%
<20%
<25%
≥125%
>100%
<75%
≥10%
>0%
<0%
Level PNPM Loans at Risk (LAR)
Jumlah KSM yang menunggak > 3 bulan + Jml KSM migrasi Pinjm Alternatif Jumlah KSM aktif
Portofolio at Risk (PAR)
Saldo pinjaman menunggak ≥3bulan Realisasi saldo pinjaman
Level UPP-PNPM Cost Coverage ratio (CCr)
Total Pendapatan Total Biaya
Return on Investement (ROI)
Laba (rugi) bersih Modal awal
Sumber :Pedoman Revolving Fund, 2007, program PNPM
Hasil analisis administratif diperoleh data: LAR dan PAR tinggi, maka UPK harus mengintensifkan penagihan tunggakan ROI rendah
maka UPK harus (1) mengintensifkan penagihan tunggakan; (2)
mengevaluasi apakah jasa pinjaman terlalu rendah; (3) mengevaluasi apakah biaya operasional UPK terlalu tinggi. Dengan kondisi demikian UPK tidak akan berkelanjutan dan berkembang karena tidak akan terjadi penambahan (akumulasi) modal. Sehingga apabila telah diketahui penyebab utama dari hasil evaluasi tersebut,
maka UPK / LKM bersama masyarakat perlu menetapkan kebijakan baru dalam pelayanan pinjaman bergulirnya. CCr tinggi, maka UPK perlu mempertahankan, karena berarti UPK telah bisa mandiri dan pendapatan UPK cukup untuk membiayai semua kegiatan operasionalnya. Dalam memberikan pinjaman semua lembaga keuangan, termasuk UPK, berharap bahwa semua pinjaman yang disalurkan akan dibayar kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun, harapan ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Betapapun baiknya prosedur, analisis, putusan pinjaman, maupun jaminan yang diberikan dalam kaitan dengan pemberian pinjaman tersebut, seringkali masih saja dijumpai adanya tunggakan pinjaman. Rendahnya pinjaman bermasalah mencerminkan tumbuhnya atau tingginya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, dan kepedulian masyarakat setempat. Keberlanjutan program PNPM di setiap UPK BKM dilakukan berdasarkan kemampuan UPK BKM dan stakeholder setempat menjalankan kinerja keuangan PNPM berdasarkan indikator keberhasilan rendahnya tingkat tunggakan (repayment rate), rendahnya kelompok peminjam yang menunggak pinjaman (Loan at Risk), rendahnya saldo pinjaman bermasalah (Portofolio at Risk), Kemampuan UPK BKM mengelola pendapatan atas biaya (Cost Coverage) dan Peningkatan investasi (Return on Invesment).
Tercapainya semua indikator ini
menunjukkan bahwa UPK BKM berhasil menjalankan program PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pemberdayaan pengentasan kemiskinan. UPK BKM dapat dipercaya menjadi saluran ekonomis bagi pihak pemerintah daerah maupun pihak lainnya untuk membantu memberikan tambahan modal bagi UPK BKM yang kemudian diteruskan kepada masyarakat peminjam. Penelitian terdahulu : Penelitian sebelumnya oleh Sukanti dan Setia (2008) menunjukkan LAR PAR CCr dan ROI dapat menunjukkan keberhasilan UPK BKM di wilayah Kecamatan Pare Kediri, potret keberhasilan ditunjukkan dengan dicapainya ukuran standar Nasional dalam LAR PAR CCr dan ROI. Namun seiring dengan waktu kekuatan UPK BKM mengalami stagnasi dan kemunduran sehingga hasil dari indikator kinerja ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Penelitian lainnya Liyana (2008) menjelaskan pinjaman bergulir dapat membantu modal usaha dan kelancaran usaha serta dapat meningkatkan usahanya. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa pinjaman bergulir membantu anggota KSM. Syaiful (2003) dalam hasil penelitiannnya tentang Analisis Tingkat keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui P2KP menjelaskan kekuatan kelembagaan berbasis nilai luhur kemasyarakatan (BKM) merupakan pendukung keberlanjutan dan keberhasilan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat saat ini) baik pengembangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nazief, Harmono (2006) dalam hasil penelitiannya menjelaskan dalam ekonomi bergulir setiap daerah memiliki focus sendiri. Ada yang berorientasi pada lingkungan, sosial dan ekonomi tergantung pada topografi masyarakat dan kebutuhan pembangunannya.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di UPK BKM di kota Malang, Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang. Pemilihan sampel atas UPK BKM didasarkan atas pemilihan dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Kriterianya didasarkan kepada Pedoman Umum PNPM Perkotaan dan Pengelolaan Manajemen keuangan yang sesuai Standar Operasional PNPM Perkotaan. 3.2 Prosedur pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara; pertama, survey dan mengadakan observasi langsung ke UPK BKM di Lokasi penelitian, kedua, melakukan wawancara untuk mengumpulkan data secara subjektif dan objektif berupa data primer UPK BKM, Kelompok Swadaya Masyarakat, Pimpinan Kolektif BKM, World Bank dan kolekting data sekunder. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 3.3 Operasional Variabel Modal sosial adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Sensitifitas Kinerja Keuangan adalah kemampuan kebijakan BKM dalam pengelolaan keuangan terhadap ketaatan dalam menjalankan prinsip dasar manajemen keuangan PNPM, terhadap aspek pencatatan transaksi keuangan UPK BKM dan prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh UPK BKM berbasis modal sosial yang meliputi; Loan at Risk (LAR) adalah prosentase kelompok yang berisiko melakukan tunggakan pinjaman. Portofolio at Risk (PAR) adalah prosentase saldo pinjaman yang mengalami tunggakan terhadap total pinjaman KSM. Cost Coverage adalah prosentase kemampuan pendapatan
UPK BKM terhadap biaya operasional UPK BKM. Return on Invesment adalah kemampuan UPK BKM dalam mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan 3.4 Jenis data Data primer diambil langsung secara langsung berupa wawancara ke World Bank, UPK BKM, KSM tentang pengelolaan keuangan dan data sekunder berdasarkan laporan kinerja keuangan bulanan UPK BKM dan laporan keuangan UPK BKM. 3.5 Teknik Analisis Data Penelitian ini adalah studi eksplorasi, yaitu suatu studi yang diarahkan untuk mengembangkan konsep dengan lebih jelas, menetapkan prioritas, mengembangkan defenisi operasional dan memperbaiki desain akhir riset (Cooper dan Schindler, 2006). Dilakukannya penelitian ekplorasi ini karena keterbatasan data yang tersedia terkait praktik akuntansi di UPK BKM. Selain itu, alasan digunakannya metode eksplorasi pada penelitian ini untuk mengungkap secara komprehensif keterkaitan praktik akuntansi dengan kemampuan UPK BKM dalam mengembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dengan mendasarkan pada data tabulasi hasil pengumpulan data. Hasil tabulasi di ekxplorasi dengan penjelasan hasil wawancara dengan Bank Dunia dan UPK BKM serta pihak terkait lainnya. Kegiatan Studi Pendahuluan : (Diah
dan Budi (2008), Liyana (2008), Syaiful (2003), Nazief, Harmono, (2006)
Luaran Informasi dan analisis Program Pemberdayaan PNPM
Tahun pertama Konfirmasi data sekunder dengan data primer dg cara observasi lapangan yang dipilih berdasarkan sampel
Konsep dasar pengelolaan LRF berdasarkan konsep World Bank dan UPK BKM
Indikator Capaian Program Pengelolaan Program Pengelolaan Pinjaman bergulir PNPM Pinjaman bergulir PNPM mampu meningkatkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas kesejahteraan dan kapasitas pengelola keuangan UPK BKM pengelola keuangan UPK BKM
Adanya teori dasar penentuan RLF berdasarkan modal ekonomi dan adanya teori dasar RLF berdasarkan Modal Sosial
Tahun ke dua Konfirmasi data sekunder dengan data primer dg cara observasi lapangan yang dipilih berdasarkan sampel
Kajian sensitifitas kinerja keuangan RLF terhadap kondisi riil di praktikIV. BAB
Analisis terhadap keobjektivitasan pengukuran kinerja yang selama ini digunakan dan dipraktikan.
BAB IV PEMBIAYAAN Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, maka anggaran kegiatan penelitian yang diusulkan sebagai berikut : 4.1 Anggaran Biaya PERINCIAN ANGGARAN YANG DIUSULKAN JENIS PENGELUARAN TAHUN I
TAHUN II
HONOR
Rp. 21.000.000
Rp. 21.000.000
BAHAN AUS/HABIS PAKAI
Rp.
Rp
KOMPONEN PERALATAN
Rp. 12.000.000
Rp. 7.000.000
PERJALANAN / transportasi
Rp. 18.000.000
Rp. 16.400.000
Lokakarya / Seminar
Rp.
9.400.000
Rp. 9.400.000
MONITORING
Rp.
1.600.000
Rp. 1.600.000
TOTAL PENGELUARAN
7.000.000
Rp. 69.000.000
TOTAL ANGGARAN SELAMA DUA TAHUN DUA TAHAP
Rp. 132.400.000
8.000.000
Rp. 63.400.000
4.2 Jadwal Penelitian Tahap I – Tahun Pertama: RENCANA KEGIATAN PENELITIAN
BULAN KE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
1.Persiapan 2. Identifikasi Data Skunder 3. Observasi Lapang 4. Konfirmasi data sekunder dengan data lapang 5. Analisa Konsep dasar pengelolaan LRF berdasarkan konsep World Bank dan UPK BKM
6. Pembuatan Laporan dan buku
Tahap I – Tahun kedua RENCANA KEGIATAN PENELITIAN 1.Persiapan 2. Identifikasi Data Skunder 3. Observasi Lapang 4. Konfirmasi data sekunder dengan data lapang 5. Analisa Konsep dasar pengelolaan LRF berdasarkan konsep World Bank dan UPK BKM 6. Kajian sensitifitas kinerja keuangan RLF terhadap kondisi riil di praktik
BULAN KE 1
2
3
4
5
6
7
DAFTAR PUSTAKA Adler, P., Kwon S. 2000. Social Capital: the good, the bad and the ugly. In E. Lesser (Ed). Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications. Butterworth-Heinemmann. Bourdieu, P. 1986. The Form of Capital. In J. Richardson (Ed). Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. New York: Greenwood Press. Cohen, S., Prusak L. 2001. In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work. London: Harvard Business Pres. Coleman, J., 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge Mass: Harvard University Press. --------------. 1999. Social Capital in the Creation of Human Capital. Cambridge Mass: Harvard University Press. Dasgupta, P., Ismail S. 1999. Social Capital A Multifaceted Perspective. Washington DC: World Bank. Dirjen Kimpraswil.2012.Pedoman Umum P2KP. Departemen Permukiman dan dan Prasarana Wilayah. Jakarta Dirjen Kimpraswil.2012.Pedoman Umum PNPM. Departemen Permukiman dan dan Prasarana Wilayah. Jakarta Dirjen Kimpraswil.2012.Unit Pengelola Keuangan P2PK. Departemen Permukiman dan dan Prasarana Wilayah. Jakarta Dirjen Kimpraswil.2012.Pedoman Teknis P2KP. Departemen Permukiman dan dan Prasarana Wilayah. Jakarta Expert Group Meeting.2007.Konsolidasi Manajemen Keuangan P2KP PNPM. Juni 2007. Jakarta Fukuyama, F. 1992. The End of History and The Last Man. New York: Free Press ---------------. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York: Harmono,. Nazief Nirwanto. 2006. Pengembangan Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perilaku Ditinjau dari Dimensi Tridaya. Jurnal aplikasi manajemen.vol 4 no 2 Liyana. 2008. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang.Skripsi. UnDip Muller. 1995. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York: Free Press. Syaiful. 2003. Analisis Tingkat keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui P2KP.UniversitasMerdeka Malang Sukanti, Diah., Setia Budi. 2008. Analisis Pengukuran Kinerja Unit Pengelola Keuangan BKM Berdasarkan standar Pengelolaan Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pendekatan ROI, LAR, PAR, CCr dan RR
Lampiran 1 ANGGARAN TAHUN I
JUSTIFIKASI ANGGARAN Anggaran Penelitian Tahun Pertama Honorarium Jumlah Anggota
Minggu/
a. Ketua
1
b. Anggota c. Pembantu
Tim Peneliti
Bulan Kerja
Jam/
4
10
10
15.000
6.000.000
2
4
10
10
12.000
9.600.000
3
4
8
8
5.600
5.400.000
bln
Tarip/Rp
Total/Rp
Minggu
Sub Total
21.000.000
Bahan aus / habis pakai Kertas Folio form 10 box @ Rp 60.000
Rp.
600.000
Kertas A4 10
[email protected]
Rp.
500.000
Kertas HVS 10 rim @ Rp. 20.000
Rp.
200.000
Kertas duplikator 5 rim @ Rp. 30.000
Rp.
150.000
Tinta printer HP inkjet black 4 buah @ Rp. 350.000
Rp. 1.400.000
Tinta printer HP inkjet color 2 buah @ Rp. 400.000
Rp.
CD 10 box @ Rp. 50.000
Rp. 500.000
Spidol transparan 3 set @ Rp. 100.000
Rp.
Pensil 100 buah @ Rp. 2.000
Rp. 200.000
Blok Note 300 buah @ Rp. 2000
Rp. 600.000
Odner-Map plastik 100 buah @ Rp. 15.000
Rp. 1.500.000
Bolpoin 100 buah @ Rp. 2.000
Rp.
800.000
300.000
200.000
Ordner 5 buah @ Rp. 10.000 Sub Total
Rp.
50.000
Rp. 7.000.000
Komponen Peralatan Sewa peralatan video :camera, handycam, LCD
Rp
3.000.000
Sewa gedung pertemuan lokal
Rp. 4.000.000
5 X Rp 800.000 Sewa sepeda motor 30 hari (3 tempat) Sub total
Rp. 5.000.000 Rp. 12.000.000
Perjalanan Dinas Transportasi untuk survey dan FGD : 5 x Rp 4.500.000 kunjungan, 3 lokasi, 3 orang @ Rp 100.000 Transportasi local untuk survey dan FGD : 5 x Rp 4.500.000 kunjungan, 3 lokasi, 3 orang @ Rp 50.000 Lumpsum : 1 hari per lokasi, 3 lokasi, 5x Rp. 9.000.000 kunjugan 6 orang @ Rp 100.000 Sub Total
Rp. 18.000.000
Lokakarya/Seminar/Curah pendapat/FGD/Lain-lain/monitoring Biaya pelaksanaan 3 lokasi X @ Rp. 1.000.000
Rp. 3.000.000
Persiapan materi 3 X Rp. 300.000
Rp.
Tabulasi entry data lapang 3 lokasi
Rp. 1.500.000
Analisa data 3 lokasi
Rp.
900.000
Fotocopy proposal untuk perijinan
Rp.
200.000
Fotocopy peraturan dan juklak
Rp.
400.000
Penggandaan laporan antara dan akhir
Rp. 1.000.000
Persiapan materi seminar hasil
Rp.
500.000
Pelaksanaan seminar hasil
Rp.
500.000
900.000
Publikasi jurnal akreditasi
Rp.
Total
500.000
Rp. 9.400.000
Dana Monitoring
Rp.
1.600.000
JUSTIFIKASI ANGGARAN Anggaran Penelitian Tahun Kedua a. Honorarium Jumlah Anggota
Minggu/
a. Ketua
1
b. Anggota c. Pembantu
Tim Peneliti
Bulan Kerja
Jam/
4
10
10
15.000
6.000.000
2
4
10
10
12.000
9.600.000
3
4
8
8
5.600
5.400.000
bln
Tarip/Rp
Total/Rp
Minggu
Sub Total
21.000.000
b. Bahan aus / habis pakai Kertas Folio form 10 box @ Rp 60.000
Rp.
600.000
Kertas A4 10
[email protected]
Rp.
500.000
Kertas HVS 10 rim @ Rp. 20.000
Rp.
200.000
Kertas duplikator 5 rim @ Rp. 30.000
Rp.
150.000
Tinta printer HP inkjet black 4 buah @ Rp. 350.000
Rp. 1.400.000
Tinta printer HP inkjet color 2 buah @ Rp. 400.000
Rp.
CD 10 box @ Rp. 50.000
Rp. 500.000
Spidol transparan 3 set @ Rp. 100.000
Rp.
800.000
300.000
Pensil 100 buah @ Rp. 2.000
Rp. 200.000
Blok Note 300 buah @ Rp. 2000
Rp. 600.000
Odner-Map plastik 100 buah @ Rp. 15.000
Rp. 1.500.000
Bolpoin 100 buah @ Rp. 2.000
Rp.
200.000
Ordner 5 buah @ Rp. 10.000
Rp.
50.000
Sub Total
Rp. 7.000.000
c. Komponen Peralatan Sewa peralatan video :camera, handycam, LCD
Rp
3.000.000
Sewa gedung pertemuan lokal
Rp. 4.000.000
5 X Rp 800.000 Sub total
Rp. 7.000.000
d. Perjalanan Dinas Biaya perjalanan pengurus kelembagaan dan praktisi untuk FGD penyempurnaan hasil penelitian: 6 orang @ Rp. 500.000
Rp. 3.000.000
Lumpsum pengurus kelembagaan dan praktisi untuk FGD penyempurnaan model: 12 orang @ Rp. 500.000
Rp. 6.000.000
Transportasi tim untuk sosialisasi : 2 kunjungan, 3 lokasi, 3 orang @ Rp 200.000
x
Rp 3.800.000
Transportasi local tim untuk sosialisasi : 2 x kunjungan, 3 lokasi, 3 orang @ Rp 100.000
Rp 1.800.000
Lumpsum tim 1 hari per lokasi, 3 lokasi : 2x kunjungan , 3 orang @ Rp 200.000
Rp. 1.800.000
Sub Total
Rp. 16.400.000
e. Dana Monitoring
Rp. 1.500.000
Lampiran 2.
Dukungan Sarana dan Prasarana
Laboratorium Inkubator Lembaga Pengabdian Masyarakat Ruang Pertemuan Ilmiah Laptop milik sendiri Forum komunikasi antar dosen di lingkungan Universitas Merdeka
Lampiran 3. Personalia Penelitian 1. Ketua Peneliti a. Nama
: Setia Budi Kurniawan, SE, MM
b. NIP
: 678 / FE
e. Pangkat/ Golongan
: 4a / Lektor Kepala
d. Disiplin Ilmu
: Ekonomi – Akuntansi Keuangan
e. Jabatan fungsional/struktural
: Staf pengajar
f. Fakultas/Jurusan
: Ekonomi / Akuntansi
g. Waktu penelitian
: 8 jam/ minggu dalam 10 bulan
2. Anggota Peneliti
: Sutriswanto, Dr, SE, M.Si
3. Anggota Peneliti
: Adi Suprayitno, Drs. M.Si
2. Tenaga Laboran/Teknisi
: 3 mahasiswa
3. Pekerja Lapangan/Pencacah
: 6 mahasiswa
4. Tenaga Administrasi
: 1 mahasiswa
Lampiran 4
CURRICULUM VITAE A. Identitas Diri 1
Nama Lengkap (dengan gelar)
Setia Budi Kurniawan, SE, MM
2
Jenis Kelamin
Laki-Laki
3
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
4
NIP
678 / FE
5
NIDN
0719097001
6
Tempat dan Tanggal Lahir
Malang, 19 September 1970
7
E-mail
[email protected] /
[email protected]
8
Nomor Telepon/HP
08123314436 / (0341) 326874
9
Alamat Kantor
Jl. Terusan Raya Dieng 62 -64 Malang
10
Nomor Telepon
(0341) 568395
11 12
Lulusan Yang Telah Dihasilkan Mata Kuliah yang Diampu
S1 = 123 orang 1. Seminar Akuntansi Keuangan 2. Seminar Akuntansi Manajemen 3. Perencanaan Pajak 4. Sistem Informasi Akuntansi 5. Metodologi Penelitian
B. Riwayat Pendidikan S1
S2
Nama Perguruan Tinggi
Universitas Merdeka Malang
Universitas Brawijaya Malang
Bidang Ilmu
Akuntansi
Akuntansi Manajemen
Tahun Masuk-Lulus
1989-1994
1999-2004
Judul Skripsi-Disertasi
Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Berwujud Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia Pada Laporan Keuangan Percetakan Pancasona Malang
Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran, Keterlibatan Kerja Dengan
Senjangan Anggaran (Studi Perilaku Pimpinan Bank Pada Bank Devisa Umum Di Jawa Timur)
Pembimbing/Promotor
Dra. Diah Any Pangastuti, MSi
Prof. Dr. Hary Sutanto, SU
C. Riwayat Penelitian Tahun
Judul Penelitian
Jabatan
1995
Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Berwujud Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia Pada Laporan Keuangan Percetakan Pancasona Malang
Ketua
2004
Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran, Keterlibatan Kerja Dengan Senjangan Anggaran (Studi Perilaku Pimpinan Bank Pada Bank Devisa Umum Di Jawa Timur)
Ketua
2005
Analisis Pengaruh Faktor Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Resiko Investasi Saham (Studi Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di LQ45)
Ketua
2008
Analisis Implementasi PSAK No. 24 Revisi tahun 2004
Ketua
2008
Dampak Perbedaan Kultur Masyarakat Terhadap Praktik Pengungkapan Dan Asimetri Informasi Di Pasar Modal Indonesia
Anggota
2009
Analisis Pengukuran Kinerja Unit Pengelola Keuangan BKM Berdasarkan Stándar Pengelolaan Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pendekatan ROI, LAR, PAR CCr
Anggota
2009
Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Perilaku Manajer Hotel Di Kota Malang, Surabaya dan Batu)
Anggota
KARYA ILMIAH A. Buku / Jurnal Tahun
Judul
Penerbit
1995
Buku Pedoman Sistem Keuangan Koperasi Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Merdeka Malang Merdeka Malang
2000
Job Analisis (Analisa Jabatan) Dalam Rekrutmen, Jurnal Ekonomi Seleksi, Dan Penempatan Karyawan ISSN:14.10.3303
Unmer
Malang
2001
Perkembangan Dan Teknologi
Unmer
Malang
2001
Jurnal Keuangan Dan Perbankan D3 Agency Theory Dan Asymmetric Information Theory Keuangan Dan Perbankan Unmer Serta Penerapannya Dalam Manajemen Keuangan Malang ISSN:14.10.8089
2001
Akuntansi Biaya Dan Manajemen Operasional Baru
2001
Peranan Lembaga Indonesia
2002
Jurnal IPS dan pengajarannya Fak. Pemasaran Terpadu Dan Model Alternatifnya Dalam Ekonomi Univ. Malang Penjualan ISSN:0854.8250-terakreditasi
Akuntansi:Pendidikan Profesi, Sdm Jurnal `Ekonomi ISSN:14.10.3303
Informasi
Dalam
Jurnal Ekonomi ISSN:14.10.3303
Universitas
Unmer
Malang
Pariwisata Jurnal Pesona D3 Pariwisata Dan Perhotelan ISSN:14.10.7252
CURRICULUM VITAE Nama NIDN NIP/NIK No Sertifikasi Dosen TempatdanTanggalLahir JenisKelamin Status Perkawinan Agama Golongan / Pangkat JabatanAkademik PerguruanTinggi Bidang Ilmu Alamat Telp./Faks. AlamatRumah Telp./Faks. HP Alamat e-mail Tahun Lulus 1983 1985 1993 2012
: Dr. SUTRISWANTO,SE., M.S. : 0728125902 : 406 / FE : 11107102514901 : Malang,28 Desember 1959 : √ □ Laki-laki : √ □ Kawin : Islam : III-c/Penata : Lektor : FakultasEkonomiUniversitasMerdeka Malang : Manajemen : Jl. TerusaRayaDieng No. 62-64 Malang : 0341561448/0341561448 : Jl. Danau Bratan Timur VI /H8 G1 Malang : 0341718153 : 08123358303 :
[email protected]
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI Program Pendidikan (diploma, Perguruantinggi Jurusan/Program sarjana, magister, spesialis, Studi/Bidang dan doctor) Ilmu Sarjana Muda Univ. Merdeka Malang Manajemen Sarjana Univ. Merdeka Malang Manajemen Magister Univ. Airlangga Manajemen Doktor Ilmu Ekonomi Univ. Merdeka Malang Manajemen PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun
1983
1985
1993
1999
JudulPenelitian
Ketua/ anggot a Ketua
Sumber Dana
Penggunaan Modal Kerja Yang Laporan Penelitian Sarjana EfektifUntukMeningkatkanRentabilitasPada Muda Perusahaan RokokDjagungPadi Malang Pelaksanaam Inventory Control Ketua Skripsi PadaPabrikKulit PT. PaginaCitaKaranglo Malang AnalisisBeberapaFaktor Yang Mempengaruhi Ketua Tesis Ekspor Kulit Kambing di Jawa Timur ( Kajian Manajemen Strategi Ekspor Industri Kulit Kambing di JawaTimur) Pengembangan Model Anggot DIKTI Pemenang Hibah
