1
Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)
Oleh ANES IKA MURTI H24070012
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
1
i
RINGKASAN
ANES IKA MURTI. H24070012. Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan. Di bawah bimbingan ABDUL KOHAR IRWANTO dan FARIDA RATNA DEWI. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset berharga yang dimiliki negara yang memiliki peranan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai penopang ekonomi negara, diperlukan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh BUMN. Berdasarkan Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Prinsip dan Praktek GCG pada BUMN, maka perusahaan di bawah status kementerian BUMN wajib untuk mengimplementasikan GCG. selain GCG, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002, perusahaan BUMN diwajibkan pula untuk menerapkan audit internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik sehingga perusahaan dapat menjadi lebih maju. Sebagai salah satu perusahaan BUMN maka PT Krakatau Industrial Estate (KIEC) diwajibkan untuk mengimplementasikan GCG dan audit internal. Manfaat penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis tingkat persetujuan karyawan PT KIEC terhadap efektivitas tahapan proses audit Divisi Satuan Pengawasan Intern dan 2) untuk menganalisis dampak dari penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan quota sampling. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis asosiatif melalui uji Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian ini adalah 1) Berdasarkan persepsi karyawan, tingkat persetujuan terhadap efektivitas tahapan kegiatan proses audit internal Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebesar 80%, 2) Tingkat persetujuan terhadap pelaksanaan GCG sebesar 77%, 3) Tingkat persetujuan terhadap kemajuan perusahaan setelah ada penerapan GCG sebesar 79%, 4) Berdasarkan hasil uji korelasi Rank Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan nyata antara penerapan GCG melalui audit internal dengan kemajuan perkembangan perusahaan . Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai korelasi sebesar (rs = 0,531) dimana nilai ini termasuk pada kategori kuat dan nilai peluang sebesar 0,000, dimana (p) < α (0,05).
i
i
Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC)
SKRIPSI Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar SARJANA EKONOMI pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
Oleh ANES IKA MURTI H24070012
DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011 i
ii
Judul Skripsi : Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Nama : Anes Ika Murti NIM : H24070012
Menyetujui, Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Ir. Abdul Kohar I, MSc NIP : 19491210 197803 1 002
Farida Ratna Dewi, SE, MM NIP: 19710307 200501 2 001
Mengetahui, Ketua Departemen
Dr. Ir. Jono M. Munandar, MSc NIP : 19610123 198601 1 002
Tanggal Lulus :
ii
iii
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Anes Ika Murti dilahirkan di Serang- Banten pada tanggal 19 Desember 1989 dari pasangan Bambang Mintarso dan Erlindawati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Widiyatama Cilegon pada tahun 1995-2001, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cilegon pada tahun 2001-2004, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cilegon pada tahun 2004-2007. Pada tahun 2007, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor) pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen. Pada masa perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen periode 2008-2009, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen periode 2009-2010, anggota Dewan Komisaris Himpunan Profesi Departemen Manajemen- Fakultas Ekonomi dan Manajemen periode 2008-2009, dan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor periode 2009-2010. Selain aktif dalam berorganisasi, penulis juga aktif sebagai pengajar privat untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi dan Ekonomi Umum. Selain itu, penulis juga aktif dalam mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh DIKTI. Adapun karya tulis yang pernah dihasilkan adalah pengembangan usaha pin beraroma terapi yang dapat meningkatkan daya ingat serta menurunkan stress tahun 2008, Valuasi Bisnis Lumbricus Chocolate Sebagai Makanan yang Menyehatkan tahun 2009, dan Pengembangan Usaha Jahe Celup Sebagai Minuman Praktis Menyehatkan tahun 2009. Adapun prestasi yang pernah penulis peroleh adalah menjadi peserta PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) XXII pada tahun 2009 di Universitas Brawijaya Malang.
iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis selalu berusaha agar skripsi ini disusun sebaik mungkin. Namun demikian, Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta membalas semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungannya kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kemaslahatan bagi orang lain.
Bogor, Agustus 2011
Penulis
iv
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, kerja sama, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua tercinta Bapak Bambang Mintarso dan Ibu Erlindawati yang
selama ini telah mencurahkan segenap kasih sayang, doa restu, perhatiannya dan motivasi kepada penulis 2. Adik tercinta Bintang Halfulfudzul yang telah menjadi inspirasi dan motivasi
bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana 3. Bapak Dr. Ir. Abdul Kohar irwanto, MSc dan Ibu Farida Ratna Dewi, SE, MM
selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 4. Ibu Yusrina Permanasari, S.Sos, ME yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan, ilmu, saran, pengarahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 5. Bapak Drs. Edward H. Siregar, SE, MM selaku dosen penguji yang telah
memberikan ilmu dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini 6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada
penulis serta semua staf TU Departemen Manajemen, FEM, IPB. 7. Bapak Gusti Amri selaku koordinator Komite Nasional Kebijakan Governance
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi mengenai GCG kepada penulis 8. Bapak Amin, Bapak Suparno, Bapak Ike, Ibu Anisah, Ibu Heni, Bapak Hendi,
Bapak Valdi, dan seluruh staf PT Krakatau Industrial Estate Cilegon yang telah berkenan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
v
vi
9. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta
kasih sayang dalam hidup penulis. 10. Anton Suwaifi yang selalu menemani dan memberikan banyak motivasi dan
saran kepada penulis 11. Fani Adriati Hapsari dan Dewi Wulan Sagita yang selama ini menjadi sahabat
dalam berbagi suka dan duka 12. Nuraviva Mutia Rizky, Mevi Flaviana, Devi Cinta Resmi dan Elis Lisnawati
yang yang selama ini menjadi sahabat dan penyemangat belajar selama kuliah 13. Teman-teman satu bimbingan: Rina, Putri, Christ, Yugo, Sani, dan Rully yang
selalu memberikan semangat untuk berjuang bersama 14. Temen-teman seperjuangan di manajemen 44 serta seluruh pihak yang tidak
bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, bantuan dan bimbingan selama pembuatan skripsi ini 15. Teman-teman kostan Wisma Melati yang telah memberikan saya semangat
untuk menyelesaikan skripsi ini Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Tidak banyak yang bisa penulis berikan sebagai tanda terima kasih atas bantuan selama ini. Semoga Allah memberikan balasan atas semua kebaikan.
vi
vii
DAFTAR ISI
Halaman RINGKASAN RIWAYAT HIDUP .................................................................................................... iii KATA PENGANTAR ............................................................................................... iv UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................... v DAFTAR ISI............................................................................................................... vii DAFTAR TABEL......................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR...................................................................................................... x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................xi I.
PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2. Perumusan Masalah........................................................................... 4 1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................. 4 1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................ 4 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................. 5
II.
TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 6 2.1. Good Corporate Governance (GCG).................................................. 6 2.2. Manfaat Implementasi GCG.............................................................. 7 2.3. Permasalahan dan Tantangan Implementasi GCG.............................. 8 2.4. Prinsip-Prinsip GCG ......................................................................... 9 2.5. Audit Internal .................................................................................. 10 2.6. Lingkup Penugasan Audit Internal................................................... 15 2.7. Proses Audit Internal ....................................................................... 16 2.8. Tujuan dan Fungsi Audit Internal .................................................... 18 2.9. Penerapan GCG pada Perusahaan.................................................... 21 2.10.Penelitian Terdahulu....................................................................... 36
III.
METODE PENELITIAN ............................................................................... 37 3.1. Alur Pikir Penelitian........................................................................ 37 3.2. Kerangka Pemikiran Konseptual ..................................................... 38 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian ........................................................... 39 3.4. Jenis dan Sumber Data .................................................................... 41 3.5. Metode Pengambilan Sampel .......................................................... 41
vii
viii
3.6. Metode Pengumpulan Data.............................................................. 41 3.7. Metode Skala Pengukuran ............................................................... 44 3.8. Metode Analisis Data ...................................................................... 45 IV.
PEMBAHASAN ................................................................................................ 48 4.1. Gambaran Umum Perusahaan ......................................................... 48 4.2. Karakteristik Responden.................................................................. 48 4.3. Persepsi Karyawan terhadap Good Corporate Governance pada Perusahaan ...................................................................................... 49 4.3.1 Hubungan Divisi Humas dengan pihak eksternal ........................ 50 4.3.2 Hubungan Divisi Humas dengan pihak internal .......................... 50 4.4. Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI)............................................ 56 4.4.1 Gambaran Umum Divisi SPI .......................................................... 56 4.4.2 Upaya Penguatan Peran SPI BUMN ............................................. 60 4.4.3 Penentuan Objek oleh SPI .............................................................. 61 4.5. Persepsi Karyawan terhadap Efektivitas Satuan Pengawasan Intern. 62 4.6. Hubungan SPI dengan GCG ............................................................ 71 4.7. Persepsi Karyawan tentang Kajian Penerapan GCG terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan.............................................. 73 4.7.1 Persepsi Karyawan terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan ........................................................................................ 73 4.7.2 Dampak Penerapan GCG terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan ........................................................................................ 74 4.7.3 Hasil Uji Korelasi antara penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan ......................... 79 4.8. Implikasi Manajerial ...................................................................... 80
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................ 81 1. Kesimpulan…………………………………………………………………………. 81 2. Saran………………………………………………………………………………… 81 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................. 82 LAMPIRAN.................................................................................................................. 84
viii
ix
DAFTAR TABEL
No
Halaman
1. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2003-2004.....................
1
2. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2005 dan 2007 ..............
2
3. Bobot skala likert........................................................................................
45
4. Interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman............................................
46
5. Persepsi Karyawan terhadap Asas Transparansi..........................................
51
6. Persepsi Karyawan terhadap Asas Kemandirian..........................................
52
7. Persepsi Karyawan Terhadap Asas Akuntabilitas........................................
53
8. Persepsi Karyawan terhadap Asas Tanggung Jawab....................................
54
9. Persepsi Karyawan terhadap Asas Keadilan................................................
55
10. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Persiapan Penugasan...................................................................
63
11. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Survey Audit Pendahuluan..........................................................
65
12. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pelaksanaan Pengujian..............................................................................
66
13. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Penyelesaian Penugasan............................................................................
67
14. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pelaporan Hasil Audit ............................................................................................... 68 15. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pemantauan Tindak Lanjut .......................................................................
70
16. Rencana Program Kerja SPI Tahun 2010 ..................................................
72
17. Persepsi karyawan terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan ...........
73
18. Data Penjualan Perusahaan .......................................................................
75
19. Kewajiban Jangka Panjang .......................................................................
77
20. Kepuasan Kerja dan Keterikatan Karyawan (K4) ......................................
78
21. Hasil Uji Korelasi Prinsip Good Corporate Governance dengan Kemajuan Perkembangan Perusahaan......................................................................... 79
ix
x
DAFTAR GAMBAR
No
Halaman
1. Tahapan-tahapan dari Proses Audit............................................................. 2. Alur Aktivitas Internal Audit ..................................................................... 3 Fungsi Audit Internal.................................................................................. 4. Kerangka Pemikiran konseptual.................................................................. 5. Alur Pikir Penelitian ................................................................................... 6. Struktur dan Kedudukan SPI....................................................................... 7. Objek audit Quality Assurance ................................................................... 8. Jumlah investor ..........................................................................................
x
16 17 19 39 40 59 59 74
xi
DAFTAR LAMPIRAN
No
Halaman
1. Kuesioner Penelitian...................................................................................
85
2. Daftar pertanyaan wawancara kepada Kepala Satuan Pengawas Internal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon............................................................. 92 3. Hasil Uji Validitas ......................................................................................
93
4. Hasil Uji Reliabilitas ..................................................................................
95
5. Karakteristik Responden.............................................................................
96
6. Program Kerja Pemeriksaan Perusahaan .....................................................
97
7. Hasil Uji Rank Spearman Hubungan Korelasi Good Corporate Governance dengan Kemajuan Perkembangan Perusahaan............................................... 99
xi
1
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997-1998 merupakan akibat dari lemahnya corporate governance dalam suatu negara. Berdasarkan hasil studi Asian Development Bank (ADB) terhadap 5 negara asia, tidak diterapkannya good governance bisa berdampak fatal bagi perekonomian suatu negara bahkan bisa berdampak pula bagi negara sekitarnya. Hasil laporan tersebut menunjukkan lemahnya corporate governance yang merupakan salah satu faktor utama dari krisis ekonomi di Asia Tenggara pada kurun waktu krisis 1997-1998 (Syarifuddin, 2007). Tabel 1 dan 2 berikut memberikan gambaran lebih lengkap sehubungan dengan implementasi corporate governance (CG) di Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara lainnya di Asia-Pasifik. Studi dilakukan oleh Credit Lyonais Asia melalui Corporate Governance Watch dalam buku Bank Indonesia memperlihatkan hal sebagai berikut: Tabel 1. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2003-2004 CG Country Score
Country
2003
2004
1. Singapore
7,7
7,5
2. Hong Kong
7,3
6,7
3. India
6,6
6,2
4. Malaysia
5,5
6,0
5. Korea
5,5
5,8
6. Taiwan
5,8
5,5
7. Thailand
4,6
5,3
8. Philippines
3,7
5,0
9. China
4,3
4,8
10. Indonesia
3,2
4,0
Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, ACGA (2004)
1
2
Tabel 2. Markets Ranked by Corporate Governance Tahun 2005 dan 2007 CG Country Score Market
Total Score (%)
Total Score (%)
2007
2005
1.
Hong Kong
67
69
2.
Singapore
65
70
3.
India
56
61
4.
Taiwan
54
52
5.
Japan
52
-
6.
Korea
49
50
7.
Malaysia
49
56
8.
Thailand
47
50
9.
China
45
44
10. Philippines
41
46
11. Indonesia
37
37
Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, ACGA (2007)
Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, capaian implementasi CG Indonesia masih berada dalam tahapan rendah yaitu tahapan yang berhubungan dengan pemahaman terhadap keberadaan terhadap berbagai aspek CG. Penilaian untuk implementasi CG menggunakan pendekatan CLSA (2004), dilakukan dengan memperhatikan 5 aspek variabel makro yang berhubungan dengan tingkat implementasi CG ; rules and regulations (15%), enforcements (25%), political and regulatory environments (20%), IGAAP (20%), dan CG culture (20%). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset berharga yang dimiliki negara yang memiliki peranan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai penopang ekonomi negara, diperlukan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh BUMN. Penerapan GCG bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah status kementerian BUMN telah tercantum di dalam misi BUMN yaitu melaksanakan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja, strategi dan pengelolaan usaha untuk mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan pada prinsip GCG dalam
2
3
pengelolaan BUMN. Dan berdasarkan Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Prinsip dan Praktek GCG pada BUMN, maka perusahaan di bawah status kementerian BUMN wajib untuk mengimplementasikan GCG. Dengan diwajibkannya pengimplementasian GCG pada perusahaan BUMN, maka perusahaan-perusahaan tersebut dituntut pula untuk melakukan audit internal perusahaan karena audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif, serta penerapan audit internal telah diwajibkan pula berdasarkan Surat Edaran Bapepam No.SE-02/PM/2000 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Sehingga Audit Internal sudah seharusnya menjadi bagian dari struktur suatu perusahaan yang menerapkan GCG. . Penerapan GCG dan audit internal di perusahaan-perusahaan memungkinkan praktik usaha yang transparan dan memiliki akuntabilitas. Penerapan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham serta stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, pemegang saham, dan juga stakeholder lainnya, maka perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensinya dalam jangka panjang (Ronald, 2004). Salah satu perusahaan yang berada di bawah status kementerian BUMN adalah PT Krakatau Steel (KS). PT KS memiliki beberapa anak perusahaan yang terbagi ke dalam anak perusahaan yang telah menerapkan praktik GCG dan anak perusahaan yang belum menerapkan praktik GCG. Adapun salah satu anak perusahaan PT KS yang telah menerapkan GCG adalah PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan PT KIEC.
3
4
1.2. Perumusan Masalah Berkembangnya
pengimplementasian
GCG
pada
perusahaan-
perusahaan BUMN didukung oleh Surat Edaran Meneg BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan Prinsip dan Praktek GCG pada BUMN dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP103/MBU/2002 tentang penerapan audit internal. PT KIEC Sebagai perusahaan BUMN yang telah menerapkan GCG sejak tahun 2006 dan audit internal, maka diperlukan adanya pembahasan tentang pengimplementasian GCG dan audit internal untuk mengetahui tingkat efektifitasnya. Dengan menilai penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan, maka dapat diperoleh perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah audit internal pada PT KIEC telah efektif? 2. Bagaimanakah dampak Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Menganalisis tingkat efektivitas audit internal yang dilakukan oleh PT KIEC. 2. Menganalisis dampak Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC. 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemuajuan perkembangan perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan
penerapan
Good
Corporate
Governance
sehingga
perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan, para stakeholders serta mampu bersaing ditengah ketatnya persaingan industri saat ini, dan pertimbangan dalam pengajuan sertifikasi GCG oleh IICG melalui CGPI (Corporate Governance Perception Index). Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai gambaran bagi perusahaan BUMN lain yang
4
5
belum mengimplementasikan GCG karena dengan mengimplementasikan GCG maka perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Manfaat penelititan bagi penulis adalah sebagai salah satu sarana dalam menambah wawasan dalam bidang manajemen khususnya mengenai Good Corporate Governance dan Audit Internal dalam suatu perusahaan. Manfaat penelitian ini bagi pihak lain yaitu memberikan informasi dan dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama pada kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini membahas tentang penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perusahaan di bawah status kementerian BUMN dengan studi kasus pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Divisi Satuan Pengawasan Intern, Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap karyawan PT Krakatau Industrial Estate Divisi Satuan Pengawasan Intern dan divisi lain.
5
6
II.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Good Corporate Governance (GCG) GCG merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel dan adil sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku umum. Terdapat beberapa pengertian dari beberapa pakar mengenai definisi dari GCG ini yang tertuang dalam Tunggal (2010) diantaranya: 1. Good
Corporate
mengendalikan
Governance
perusahaan
agar
adalah terjadi
upaya
mengarahkan
keseimbangan
dan
kekuatan
kewenangan di antara para pengelola perusahaan (Cadbury,1992). 2. Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengaturan hak (rights), termasuk kendali di dalam maupun di luar manajemen secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan rights itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh para stakeholders (CEPS yang dalam Tunggal, 2010). 3. Good Coporate Governance kerap diartikan sebagai checks and balance antara kewenangan para pengambil keputusan di dalam perusahaan, antara manajemen, direktur, stakeholders, karyawan dan stakeholders yang lain (OECD yang dalam media Akuntansi, 2000). GCG merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan norma, etika, budaya, dan aturan yang berlaku. GCG sebagai struktur, mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, dan Stakeholder lainnya. GCG sebagai sistem, berfungsi sebagai pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat mencegah munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. GCG sebagai proses, terwujudnya transparansi atas penentuan tujuan perusahaan dan pencapaian tujuannya (CGPI,2010).
6
7
Landasan penerapan GCG pada perusahaan secara umum dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) Tahun 2001 sebagai pedoman implementasi GCG. Sedangkan landasan hukum bagi perusahaan di bawah status kementerian Badan Hukum Milik Negara dikeluarkan oleh Kepmen BUMN No. 117/M-MBU/2002 yang mengatur tentang penerapan praktik GCG. 2.2. Manfaat Implementasi GCG Manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan GCG adalah (Setiawan,2007) : 1. Meningkatkan kepercayaan publik 2. Meminimalisasi cost of capital, artinya perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi pihak kreditor. Kondisi sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. 3. Menciptakan nilai budaya kerja yang harmonis diantara Organ Perusahaan 4. Menciptakan citra yang baik (good corporate image) 5. Maksimalisasi nilai pemilik saham (shareholder value maximization) Tjager tahun 2003 mengemukakan manfaat pengimplementasian GCG adalah: 1. Meningkatkan jumlah investor 2. Meningkatkan citra perusahaan Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu 3. Kelengkapan organ perusahaan 4. Meningkatkan keuntungan perusahaan 5. Meningkatkan kepercayaan stakeholders 6. Meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan 7. Meningkatkan modal perusahaan 8. Menjunjung etika bisnis Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik-buruk. Etika perusahaan menyangkut hubungan
7
8
perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan meninmbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dengan stakeholders, yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang (Toruan, 2003). Perusahaan-perusahaan yang bersandarkan pada etika akan memperoleh pemasukan dalam bentuk uang yang sangat banyak sebagai hasil dari proses yang lebih cepat, lebih baik dalam negosiasi dengan pelanggan, supplier, dan pekerja (Dirgantoro, 2001). Etika Korporasi terbagi menjadi 3 yaitu immoral management, amoral management, dan moral management. Immoral management merupakan tingkatan terendah dalam etika bisnis suatu perusahaan artinya perusahaan tidak mengindahkan moralitas dan hukum dalam internal perusahaan maupun aktivitas bisnisnya. Amoral management merupakan tingkatan dimana perusahaan telah mengetahui tentang moralitas dan hukum namun berbuat amoral dalam kegiatan bisnisnya. Moral management merupakan tingkatan tertinggi dalam etika bisnis karena
perusahaan
mengindahkan
moralitas
dan
hukum
dalam
menjalankan aktivitas bisnis maupun internal perusahaan. 2.3. Permasalahan dan Tantangan Implementasi GCG Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengimplementasian GCG adalah (Setiawan,2007) : 1. Kesadaran akan manfaat GCG belum menyatu dalam diri individu yang ada dalam Organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang saham) 2. Belum lengkapnya infra structure dan soft structure sebagai tools dalam penerapan GCG sehingga membutuhkan biaya besar (mahal) 3. Masih adanya praktik pengelolaan perusahaan oleh pemegang saham mayoritas atau pengendali sehingga memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi 4. Budaya
perusahaan,
karena
masih
banyak
menghadapi
berbagai
ketidakpastian dalam iklim usaha, maka para pengusaha lebih bertumpu
8
9
pada short term strategy dibandingkan tujuan mencapai long term strategy sehingga GCG adalah “barang mahal”. 2.4. Prinsip-Prinsip GCG Komite Nasional Kebijakan Governance atau disingkat KNKG merupakan komite yang menciptakan prinsip-prinsip bagi dunia usaha dalam menerpakan GCG. Prinsip-prinsip GCG ini harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. KNKG menyebut prinsip Corporate Govenance sebagai asas Corporate Governance. Berikut ini lima asas yang tercantum di Pedoman Umum GCG (KNKG, 2006): 1. Transparency (Transparansi) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 2. Accountability (Akuntabilitas) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan
pemegang
saham
dan
pemangku
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibility (Responsibilitas) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
9
10
4. Independency (Independensi) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 2.5. Audit Internal Filosofi dari sistem audit adalah melakukan scanning untuk melihat apakah inisiatif yang telah dibuatkan rencana aksinya efisien dan efektif dilakukan. Sistem audit digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap implementasi dan konsistensi dari implementasi proses. Secara harfiah sistem audit mengandung pengertian sebagai pengujian ‘sistematik’ dan ‘mandiri’ untuk menetapkan apakah kegiatan improvement dan hasil yang berkaitan sesuai dengan rencana aksi dan tujuan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebut ini diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. Pengertian ‘sistematik’ adalah audit direncanakan melalui pendekatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan suatu standar manajemen audit guna pengaturan yang lebih baik. Sedangkan untuk pengertian ‘mandiri’ adalah personil yang melakukan audit adalah independen artinya harus berasal dari luar bagian yang diaudit sehingga hasil auditnya akan objektif dan terbebas dari pengaruh pihak lain (Wibowo, 2004). Divisi Audit merupakan divisi khusus yang dibentuk agar perusahaan dapat mengetahui hasil dari pengimplementasian prinsip-prinsip GCG pada perusahaan. Pengadaan Divisi Audit telah tertuang dalam Bapepam No.SE03/PM/2000 dan surat Bursa Efek Jakarta no:Kep.339/BEJ/07-2001 tertanggal 20 Juli 2001, bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang terdaftar di publik dan Surat Ketetapan Menteri no:117/2002 bagi SoEs (State Owned Enterprises) di Indonesia, dengan jelas menyatakan 3 prinsip utama dari peran dan responsibilitas Komite Audit (Tjager et al,2003, p.46):
10
11
1. Disclosure perusahaan, khususnya yang terkait dengan disclosure keuangan 2. Praktik kontrol internal perusahaan 3. Praktik corporate governance perusahaan Audit Internal menurut konsorsium organisasi profesi audit internal di Indonesia adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi
dan
meningkatkan
efektivitas
pengelolaan
risiko,
pengendalian, dan proses governance (Tunggal, 2010). Beberapa istilah umum dalam audit menurut Wibowo tahun 2004 adalah sebagai berikut: 1. Auditee Adalah organisasi yang diaudit 2. Auditor Adalah orang yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit/ orang yang melaksanakan audit 3. Lead Auditor Adalah auditor yang ditunjuk untuk memimpin suatu audit 4. Conformity (Kesesuaian) Adalah memenuhi persyarataan yang ditetapkan 5. Non-Conformity (Ketidaksesuaian/deviasi) Adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan 6. Observation/ Remark Adalah opini auditor untuk menyampaikan suatu kondisi yang pada saat itu tidak menyalahi persyaratan, tetapi jika dibiarkan dapat mengarah pada ketidaksesuaian 7. Objective Evidence (Bukti Nyata) Adalah informasi yang dapat membuktikan kebenaran, berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau sarana lain.
11
12
Dalam menerapkan audit internal, terdapat hal yang perlu diperhatikan oleh internal auditor yaitu Kode Etik Auditor Internal. Kode Etik Auditor Internal meliputi (Tunggal, 2007) : A. Principles 1. Integrity Integritas seorang audit sangat berkaitan dengan faktor kepercayaan (trust), oleh karena hal itulah yang akan merupakan landasan untuk menilai kebenaran atas pertimbangan keputusan yang diambilnya. 2. Objectivity Auditor internal harus dapat menunjukkan obyektivitas maupun profesionalismenya
dalam
mengumpulkan,
mengevaluasi
dan
mengkomunikasikan informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/ penelitian yang dilakukannya, serta tidak terpengaruh oleh faktor subyektivitas maupun kepentingan pribadinya. 3. Confidentiality Auditor internal sangat menjunjung tinggi faktor kerahasiaan serta sangat menjaga nilai, dan kepemilikan informasi yang diperolehnya hanya dapat diungkapkan kepada pihak yang berhak kecuali ada kewajiban yang didukung dan dilandasi faktor legal. 4. Competency Auditor internal akan menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalamannya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas internal auditing. B. Rules of Conduct 1. Integrity a. Auditor internal akan melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab dan teliti. b. Auditor
internal
akan
memperhatikan
aturan
hukum
dan
mengungkapkan segala hal yang diharapkan baik oleh ketentuan hukum maupun profesi.
12
13
c. Auditor internal tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan
hukum
atau
terlibat
pada
hal-hal
yang
bersifat
mendiskreditkan profesi internal auditing maupun organisasinya. d. Auditor internal akan menghargai dan mendukung tujuan organisasi yang sesuai dengan aturan hukum dan memperhatikan etika. 2. Objectivity a. Auditor internal tidak akan terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak suatu penilaian yang obyektif (unbiased assessment), dan kegiatan lainnya yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan organisasi. b. Auditor internal tidak akan menerima sesuatu apapun yang dapat merusak atau dapat mengganggu keputusan maupun pertimbangan yang dibuat berdasarkan profesionalisme. c. Auditor
internal
akan
melaporkan
segala
sesuatu
yang
diketahuinya secara lengkap, karena apabila tidak demikian dapat mengurangi makna atau bobot dari laporan atas kegiatan penelaahan yang dilakukannya. 3. Confidentiality a. Auditor internal akan menjaga semua informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan secara baik dan benar. b. Auditor internal tidak akan mempergunakan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi maupun hal-hal lain yang bertentangan dengan aturan hukum maupun etika organisasi. 4. Competency a. Auditor internal hanya akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya. b. Auditor internal akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku yakni Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. c. Auditor
internal
akan
selalu
meningkatkan
kemahirannya,
efektivitas dan kualitas pekerjaannya secara terus menerus.
13
14
Sedangkan Kode Etik menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal adalah: 1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya. 2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. 3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya. 4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan
yang
dapat
menimbulkan
prasangka,
yang
meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. 5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. 6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi professional yang dimiliki. 7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal. 8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya. 9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu
14
15
fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang diriviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. 10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. 2.6. Lingkup Penugasan Audit Internal Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh (Tunggal, 2008). 1. Pengelolaan Risiko Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko siginifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. 2. Pengendalian Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern, secara berkesinambungan. 3. Proses Governance A. Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi. b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
15
16
d. Secara
efektif
mengkoordinasikan
kegiatan
mengkomunikasi informasi di antara
dari,
pimpinan,
dan
dewan
pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen. B. Fungsi audit internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika organisasi. 2.7. Proses Audit Internal Proses audit internal pada prinsipnya merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan sampai dengan terbitnya laporan hasil audit. Secara garis besar, proses audit
internal
dibagi
ke
dalam
enam
tahapan
yaitu
(http://www.sai.ugm.ac.id): Persiapan Penugasan
Survey Audit Pendahulu an
Pelaksanaan Pengujian
Penyelesaian Penugasan Audit
Pelaporan Hasil Audit
Pemanatauan Tindak Lanjut
Gambar 1. Tahapan-tahapan dari Proses Audit (Zamzami, 2010) 1. Persiapan Penugasan Audit Adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukkan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh Satuan Audit Internal. 2. Survey Audit Pendahuluan Adalah proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Oleh karena itu survey pendahuluan di sini meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit. 3. Pelaksanaan Pengujian Adalah tahapan yang bertujuan untuk mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survey pendahuluan. Bukti tersebut harus ditemukan secara cermat, akurat dan tepat terkait dengan temuan audit atau kesimpulan audit.
16
17
4. Penyelesaian Penugasan Adalah tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif dan independen. 5. Pelaporan Hasil Audit Laporan hasil audit ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. 6. Pemantauan Tindak Lanjut Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh auditee terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan. Efektivitas
sistem
audit
internal
dapat
ditelusuri
dengan
mengetahui bagaimana proses audit yang telah dilakukan oleh komite audit internal. Berdasarkan proses di atas, proses audit internal dapat dijabarkan menjadi empat tahapan yang masing-masingnya memiliki penjelasan seperti pada gambar 2 (Wibowo, 2004) : Alur Aktivitas Internal Audit I.
Penetapan Program 1. Keputusan/ komitmen Manajemen
7. Pembuka
4. Penentuan waktu, auditor, auditee
3. Penunjukkan
IV. Tindak Lanjut 12. Perencanaan tindakan perbaikan
8. Audit
5. Menyiapkan kertas kerja: form check-list & form laporan
2. Ruang lingkup tujuan, waktu
personil
IIIa. Pelaksanaan
II. Perencanaan
9. Penutup IIIb. Pelaporan
13.Pelaksanaan tindakan perbaikan
14. Review efektivitas
10. Penyiapan
6. Konfirmasi pelaksanaan kepada Auditee
11.Penyampaian
15. Review manajemen
Gambar 2. Alur Aktivitas Internal Audit (Wibowo, 2004)
17
18
2.8. Tujuan dan Fungsi Audit Internal Tujuan utama dari audit internal adalah menemukan kecurangan sebelum kecurangan tersebut dideteksi oleh pemeriksa eksternal selama pemeriksaan tahunan. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh audit internal adalah (Tunggal,2010) : 1. Kebenaran dan kelengkapan informasi kegiatan perusahaan. 2. Penyesuaian dan penerapan kebijakan perusahaan, rencana kerja, prosedur dan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang mencakup hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Menjaga aset perusahaan terhadap penggunaan yang salah atau sewenang-wenang oleh pihak yang tidak berkepentingan. 4. Efektivitas, efisiensi dan kelengkapan organ operasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 5. Internal control tersebut harus mencakup pengendalian aktivitas perusahaan, pengendalian aktiva perusahaan, bentuk informasi dan komunikasi (terutama keuangan), pengendalian yang berkelanjutan atau monitoring,
pengendalian
lingkungan
kerja
dan
sekeliling,
pengendalian terhadap budaya dan risiko yang diambil. Penerapan audit internal pada suatu perusahaan memiliki tujuan lain. Menurut Bayangkara tahun 2008 adapun tujuan audit internal adalah: 1. Menilai keandalan laporan keuangan 2. Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur 3. Menilai pengendalian internal organisasi 4. Menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya 5. Program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi Auditor internal memiliki peran yang penting dalam rangka CG. Adapun fungsi utama dari auditor internal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang. Oleh sebab itu, Dewan direksi harus menyadari bahwa auditor internal adalah salah satu agen yang sangat penting dalam perusahaan. Pekerjaan auditor internal
18
19
seharusnya digunakan sebagai validasi informasi yang diberikan oleh manajemen senior. Adapun fungsi Audit Internal adalah sebagai berikut (Tunggal 2008): Professional Practice Framework: attributes, performance, implementation, guidance (Practices aids & involving issue) Approach: systematic & disciplined
Principles & rules of conduct: integrity, objectivity, confidentiality & competency
Code of ethic
Independent, objective, assurance, consulting Activity
IA Functi on Coverage
Evaluate & improve effectiveness of risk management, control & governance process
Objectiv e
Add value and improve an organization’s operations
Mission
Help an organization accomplishes its objectives
Gambar 3 Fungsi Audit Internal (Tunggal, 2008) a. Independent Konsep independensi merupakan hal yang fundamental. Auditor internal melaksanakan tugas secara bebas dan objektif, auditor internal tidak dapat bertahan apabila dia tidak objektif. Dengan kebebasannya, memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak berpihak. b. Assurance and Consulting Peran yang utama dari auditor internal adalah memberikan assurance/keyakinan bahwa perusahaan dapat atau tidak dapat mengelola risiko dengan baik dengan melihat apakah pengendalian yang ada dapat mengatasi risiko. Assurance/keyakinan ini bukan bersifat mutlak, karena walaupun penelaahan sudah dilakukan secara profesional, masih saja terdapat kemungkinan tidak teridentifikasinya risiko yang nyata.
19
20
Sedangkan fungsi konsultasi dari efisiensi audit internal merupakan perubahan yang mendasar dalam peran audit internal. Perubahan ini secara jelas menunjukkan bahwa audit internal merupakan suatu divisi konsultasi yang lebih matang dari sebelumnya. Dalam konsultasi tersebut audit juga harus mempertimbangkan pengaruh dari risiko. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal tahun 2004, penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara program quality assurance, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal
secara
periodik
serta
pemantauan
internal
yang
berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standard dan Kode Etik Audit Internal. c. Designed to add value Sebagai sebuah jasa audit, auditor harus berbasis pada auditee dan mengerti akan kebutuhan perusahaan sehingga jasa yang diberikan harus dapat memberikan manfaat pada perusahaan. Hal ini harus menjadi perhatian utama dari kepala audt internal. d. Improve an organization’s operations Hal ini merupakan cara pandang audit yaitu pengembangan yang terus menerus. Audit internal ada untuk membuat segalanya lebih baik dan tidak untuk menyelidiki orang. e. Systematic, Disciplined Approach Audit internal saat ini menjadi suatu profesi yang matang. Artinya profesi ini mempunyai satu standar profesional yang jelas dan dapat dipakai sebagai guidelines dalam memberikan jasa yang berkualitas. Suatu ukuran keprofesionalan adalah perusahaan dapat mengharapkan auditornya untuk menerapkan pendekatan yang sistematik dan disiplin. Baik itu pekerjaan konsultasi maupun
20
21
assurance, Institute of Internal Auditor (IIA) performance standard mengharuskan agar kepala audit internal membuat kebijakan dan prosedur untuk memberi pedoman dalam aktivitas audit internal. f. Risk Management, control and governance process Manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance merupakan cakupan dari kerja audit internal. Perusahaan yang tidak mengembangkan sistem yang kuat dari ketiga unsur ini dalam jangka panjang akan banyak menemui kesulitan dalam pencapaian tujuan. CG dideskripsikan sebagai bagaimana cara perusahaan diarahkan dan dikendailkan. 2.9.Penerapan GCG pada Perusahaan Hal utama dalam penerapan GCG yaitu terdapatnya organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Perusahaan yang telah memiliki organ perusahaan maka termasuk pada perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG. Adapun rincian tugas organ perusahaan adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham
Prinsip Dasar RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.
21
22
Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1.1.Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (fit and proper) bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki
Komite
Nominasi
dan
Remunerasi,
dalam
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan
pendapat
komite
tersebut
yang
disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS. 1.2.Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan
Dewan
Komisaris
dan
Direksi,
perlu
dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG. 1.3.Bagi perusahaan yang memiliki Komite Audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. 1.4.Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundangundangan mengharuskan adanya keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan. 1.5.Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. 2. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang
22
23
memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu: 2.1.Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2.2.Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS; 2.3.Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal
panggilan
RUPS,
sehingga
memungkinkan
pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; 2.4.Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung; 2.5.Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut. 3. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. 2. Dewan Komisaris
Prinsip Dasar Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan
23
24
dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan
melaksanakan
GCG.
Namun
demikian,
Dewan
Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: a. Komposisi
Dewan
Komisaris
harus
memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan
memiliki
kemampuan
sehingga
dapat
menjalankan
fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah
memperhatikan
kepentingan
semua
pemangku
kepentingan. c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 1.1.Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan
kompleksitas
perusahaan
dengan
tetap
memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 1.2.Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota
24
25
Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan
perusahaan,
untuk jangka
waktu
tertentu
termasuk dalam kategori terafiliasi. 1.3.Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 1.4.Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. 1.5.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri. 2. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris a. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
25
26
2.2.Anggota
Dewan
Komisaris
dilarang
memanfaatkan
perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. 2.3.Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. 2.4.Anggota
Dewan
Komisaris
harus
memahami
dan
melaksanakan Pedoman GCG ini. 3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris 3.1.Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat. 3.2.Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. 3.3.Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi. 3.4.Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendirisendiri
berhak
mempunyai
akses
dan
memperoleh
informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
26
27
3.5.Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka. 3.6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS. 3.7.Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian
lingkungan,
sekurang-kurangnya
harus
membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 4. Komite Penunjang Dewan Komisaris 4.1. Komite Audit a) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlak umum, (ii) struktur pengendalian internal
perusahaan dilaksana-
kan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
27
28
b) Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris; c) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan,
Komite Audit diketuai oleh Komisaris
Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntasi dan atau keuangan. 4.2. Komite Nominasi dan Remunerasi a) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris
dan
Direksi
serta
sistem remunerasinya; b) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris
dan
Direksi
dan
mengusulkan
besaran
remunerasinya:. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar; c) Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap
28
29
kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan; d) Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS. 4.3. Komite Kebijakan Risiko a. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan; b. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. 4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance a. Komite
Kebijakan
Corporate
Governance
bertugas
membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility); b. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan; c. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 1.1.Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari
29
30
laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. 1.2.Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. 1.3.Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. 3. Direksi
Prinsip Dasar Direksi
sebagai
organ
perusahaan
bertugas
dan
bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares
adalah
mengkoordinasikan
kegiatan
Direksi.
Agar
pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 1. Komposisi
Direksi
harus
sedemikian
rupa
sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
30
31
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman
serta
kecakapan
yang
diperlukan
untuk
menjalankan tugasnya. 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. 4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Komposisi Direksi 1.1.Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. 1.2.Anggota Direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. 1.3.Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. 1.4.Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.
31
32
2. Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi 2.1.Anggota Direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas
sehingga
pelaksanaan
fungsi
pengelolaan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. 2.2.Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain. 2.3.Anggota Direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya. 2.4.Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini. 3. Fungsi Direksi Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas
utama
yaitu
kepengurusan,
manajemen
risiko,
pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. 3.1. Kepengurusan a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; b. Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien; c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan; d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi; e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah
32
33
dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja. 3.2. Manajemen Risiko a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan; b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko; c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko. 3.3. Pengendalian Internal a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun
dan
mengelola
dana
masyarakat,
perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal; c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan: (i) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (ii) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko; (iii) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap
33
34
peraturan
perusahaan,
pelaksanaan
GCG
dan
perundangundangan; dan (iv) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal; d. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan
kerja
pengawasan
internal
mempunyai
hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3.4. Komunikasi a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan; b. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah: (i) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan (ii) menjamin tersedianya informasi
yang
boleh
diakses
oleh
pemangku
kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan; c. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun
dan
mengelola
dana
masyarakat,
perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh
terhadap
kelestarian
lingkungan,
harus
memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (investor relations); d. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan
(compliance)
menjamin
kepatuhan
34
tersendiri, terhadap
fungsi
untuk
peraturan
35
perundangundangan
dilakukan
oleh
Sekretaris
Perusahaan; e. Sekretaris Perusahaan atau pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan pula kepada Dewan Komisaris. 3.5. Tanggung Jawab Sosial a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan,
Direksi
harus
dapat
memastikan
dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Pertanggungjawaban Direksi 4.1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. 4.2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. 4.3. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
memungkinkan
pemegang
saham
melakukan
penilaian. 4.4. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan
35
36
atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. 4.5. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas
pengelolaan
perusahaan
dalam
rangka
pelaksanaan asas GCG. 2.10. Penelitian Terdahulu Teguh Aditia Pratama (2010) melakukan penelitian mengenai hubungan budaya korporat dengan implementasi Good Corporate Governance pada PT Saung Mirwan Bogor. Dihasilkan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Saung Mirwan berjalan dengan baik dan terdapat hubungan yang positif antara pemahaman budaya korporat dengan implementasi Good Corporate Governance. Nila P, Vitriyanti (2008) melakukan penelitian mengenai Hubungan Pengendalian Intern dengan Good Corporate Governance pada beberapa BUMN yang ada di Bandung. DIhasilkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern yang baik berimplikasi pada praktik manajemen yang baik.
36
37
III.
METODE PENELITIAN
3.1. Alur Pikir Penelitian PT KIEC merupakan salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel yang sudah berdiri sejak 16 Juni 1982 bergerak dalam penyediaan properti industri, komersial, hunian, dan infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti yang tertuang dalam misinya. Adapun Visi PT KIEC adalah menjadi Pemain Properti
Nasional
yang
Terkemuka.
PT
KIEC
sudah
berhasil
mengembangkan misi-misinya, yaitu properti industri lahan industri, bangunan pabrik siap pakai (SFB) dan pergudangan; Properti komersil hotel dan restoran, lapangan golf, ruang perkantoran dan sarana olah raga; dan Properti perumahan. Audit internal yang diterapkan oleh PT KIEC merupakan salah satu cara agar prinsip-prinsip GCG dapat terlaksana dengan baik sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, nilai pemegang saham dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dalam penerapannya, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan pelaksanaan audit internal dan GCG pada perusahaan. Faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam faktor berpengaruh yang bisa dikendalikan dan faktor berpengaruh yang tidak bisa dikendalikan. Adapun yang termasuk ke dalam faktor berpengaruh yang bisa dikendalikan yaitu peraturan perusahaan, program audit internal, pelaksanaan audit internal, laporan hasil audit internal, dan juga penerapan asas-asas GCG. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor berpengaruh yang tidak bisa dikendalikan yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap implementasi audit internal dan GCG dapat membuat PT Krakatau Industrial Estate Cilegon mengetahui apakah penerapan divisi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) telah efektif. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan keadaan aktual dengan parameter kontrol dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan
37
38
sebagai masukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu pengimplementasian
GCG
yang
berpengaruh
terhadap
kemajuan
perkembangan perusahaan. Dengan mengetahui tingkat efektivitas penerapan GCG melalui SPI maka perusahaan dapat meyakinkan stakeholders bahwa perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada mereka sehingga kepercayaan stakeholders dapat terbangun, meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan keberlanjutan usaha, dan dapat menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya yang belum menerapkan GCG dan audit internal (lihat Gambar 5). 3.2. Kerangka Pemikiran Konseptual Pentingnya penerapan GCG pada perusahaan- perusahaan di Indonesia terlebih pada perusahaan BUMN menjadi berita yang penting sejak terjadinya krisis di Asia Tenggara pada tahun 1997-1998. Dengan demikian, sebagai salah satu perusahaan BUMN maka PT KIEC juga menerapkan GCG. Divisi Satuan Pengawasan Intern (audit internal) merupakan salah satu divisi yang memiliki tanggung jawab dalam pengimplementasian GCG pada perusahaan. Hal terpenting selanjutnya setelah penerapan GCG pada perusahaan adalah memastikan pemahaman tentang GCG oleh karyawan secara keseluruhan dan tahapan-tahapan serta ruang lingkup audit internal oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern. GCG merupakan salah satu bentuk upaya dalam memajukan perusahaan karena dengan demikian perusahaan dapat lebih meningkatkan kinerja, kepercayaan stakeholders dan nilai perusahaan. Pengukuran pemahaman tentang GCG dan audit internal oleh karyawan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan skala likert maka pendapat responden dapat dibobotkan dan diukur (dikuantitatifkan) di dalam kuesioner yang telah penulis sediakan. Selanjutnya, dengan menggunakan analisis asosiatif maka dapat diketahui hubungan antara penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan (Lihat Gambar 4).
38
39
Penerapan GCG melalui audit internal
Pemahaman prinsip GCG oleh perusahaan dan tahapan audit internal oleh divisi audit internal
Kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC
Metode Deskriptif : Menggunakan skala likert
Analisis Asosiatif : Uji Rank Spearman
Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan PT KIEC
Gambar 4. Kerangka Pemikiran konseptual 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di PT KIEC, Banten.
Pemilihan
perusahaan
dilakukan
secara
sengaja
dengan
pertimbangan bahwa adanya kesediaan pihak perusahaan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan antara bulan Maret-April 2011.
39
40
Faktor berpengaruh yang bisa dikendalikan: Eksternal Peraturan perusahaan, Program audit internal, Pelaksanaan audit internal, dan Prinsip GCG
Pengumpulan data:
Kebijakan Pemerintah
Kuesioner Wawancara
Proses Permasalahan yang ada Perlunya kajian pelaksanaan GCG di PT KIEC karena semakin berkembangnya pengimplementasian praktik GCG
Data/ informasi yang dibutuhkan: Penerapan GCG dan audit internal PT KIEC
INPUT
Output
Metode Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala Likert Analisis Asosiatif dengan menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman
OUTPUT
Pengimplementas ian prinsip-prinsip GCG dan audit internal pada perusahaan
Outcome Penerapan audit internal yang sesuai dengan kompetensi dan program audit internal perusahaan Penerapan GCG yang baik (sesuai dengan prinsip GCG)
Parameter Control
Faktor berpengaruh yang tidak bisa dikendalikan:
Impact Meningkatkan nilai perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, keberlanjutan usaha, dan kemajuan perusahaan
Menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam
Feedback
menerapkan audit internal dan GCG
Gambar 5. Alur Pikir Penelitian
40
40
Kebijakan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
Pengadaan organ perusahaan Prosentase tahapan proses audit internal Signifikansi α = 0,05
40
41
3.4. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari karyawan Divisi SPI dan karyawan Divisi Non SPI PT KIEC serta wawancara langsung kepada Kepala Divisi SPI PT KIEC. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku, majalah, jurnal, internet, serta data-data yang dimiliki perusahaan dan dari penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dari data primer yang telah didapatkan. 3.5. Metode Pengambilan Sampel Metode Penarikan sampel dilaksanakan dengan quota sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan dan penelitian ini dikatakan selesai jika kuota yang telah ditentukan telah terpenuhi (Sugiyono, 2004). Penentuan jumlah contoh dari populasi dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode Slovin (Umar, 2003) berikut : n
N 1 Ne
Dimana:
2
............................................................................. (1)
n = jumlah contoh N = Ukuran populasi e = kesalahan yang ditolerir (10%)
Dengan populasi sebanyak 280 orang dan dengan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebesar 10% maka didapat sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 74 sampel. n
280 73 , 68 74 1 280 ( 0 . 1 ) 2
3.6. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua cara yaitu :
1. Kuesioner 41
42
Responden yang terdiri dari karyawan dan atasan baik dari Divisi SPI dan Divisi Non SPI diberikan kuesioner tertutup yang harus mereka isi. Kuesioner tersebut berupa pilihan atas suatu jawaban yang telah ditentukan berdasarkan skala Likert. Menurut Istijanto (2005) dalam skala Likert, kemungkinan jawaban tidak hanya sekedar setuju dan tidak setuju saja, melainkan dibuat dengan lebih banyak kemungkinan jawaban yaitu setuju (S), tidak setuju (TS), Cukup Setuju, sangat setuju (SS), dan sangat tidak setuju (STS). Kuesioner dalam penelitian kali ini dibagikan kepada pihak responden itu sendiri. Instrumen dalam kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dihitung dengan menggunakan software SPSS 17 for Windows dan Microsoft Office Excel 2007. a. Uji Validitas Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004). Langkah-langkah dalam menguji validitas kuesioner (Umar, 2004) adalah sebagai berikut: 1) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur 2) Melakukan uji coba skala pengukuran pada 30 responden. 3) Mempersiapkan Tabel tabulasi jawaban. 4) Memperhitungkan korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan mengunakan rumus teknik korelasi Product Moment. Rumusnya adalah sebagai berikut : r= ( ∑
Keterangan :
∑
∑ ∑
.....................................(2)
(∑ ) ( ∑
(∑ ) )
n = Jumlah karyawan x = Skor masing-masing pertanyaan y = Skor total
Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Umar, 2008). Uji validitas kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan-
42
43
pertanyaan yang diajukan dapat mewakili objek yang diamati. Berdasarkan uji validitas ini akan diketahui apakah pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner memenuhi syarat sah atau tidak untuk dijadikan data dalam penelitian. Sebanyak 49 pertanyaan diberikan kepada 30 responden sebagai penelitian awal. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama berisikan pertanyaan tentang data responden, bagian kedua berisikan pertanyaan tentang audit internal, bagian ketiga berisikan pertanyaan tentang GCG, dan bagian keempat berisikan pertanyaan tentang kemajuan perkembangan perusahaan. Adapun jumlah masing-masing pertanyaan disetiap bagian adalah bagian pertama 7 pertanyaan, bagian kedua 22 pertanyaan, bagian ketiga 18 pertanyaan, dan bagian keempat 9 pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas, seluruh pertanyaan dinyatakan valid dimana r hitung > r tabel untuk selang kepercayaan 95% (α=5%). Dengan demikian, terdapat 49 pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner penelitian selanjutnya. Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat di Lampiran 3.
b. Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran (Umar, 2008). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Alpha Cronbach digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen Skala Likert. Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai 1 dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan rumus untuk menghitung koefisien reliabilitas Alpha Cronbach (ri) adalah sebagai berikut : r11 =
1−
∑
................................................. (3)
r11
= koefisien reliabilitas Alpha Cronbach
k
= jumlah item pertanyan
∑
= jumlah varians item
43
44
= varians total Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument atau untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan untuk dijadikan alat ukur. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dengan bantuan software SPSS versi 17 Microsoft Office Excel 2007. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai alpha sebesar 0,973 yang berarti bahwa kuesioner yang disebarkan sangat reliable, sehingga dapat diandalkan sebagai alat ukur penelitian. Perhitungan yang lebih rinci menghasilkan nilai alpha 0.948 untuk kuesioner audit internal (Satuan Pengawasan Intern), 0,940 untuk kuesioner GCG dan 0.959 untuk kuesioner kemajuan perkembangan perusahaan. Hasil perhitungan uji reliabilitas ini dapat dilihat di Lampiran 4.
2. Wawancara Dilakukan kepada pihak manajemen yang bersifat terbuka sehingga membebaskan responden untuk menjawabnya. Wawancara digunakan sebagai sudut pandang yang lain bagi penguatan pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden. Wawancara dilakukan kepada Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern yaitu Bapak Suparno dan Kepala Divisi Humas dan Keamanan yaitu Bapak Tb. Ike Nikita. 3.7. Metode Skala Pengukuran Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai jawaban responden dalam kuesioner adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
Jawaban
setiap
item 44
pertanyaan
atau
instrumen
yang
45
menggunakan Skala Likert merupakan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2004). Untuk keperluan analisis kuantitatif, kuesioner dalam penelitian ini menggunakan lima skala yang diberi bobot tertentu sesuai dengan tingkat skalanya. Selanjutnya bobot ini akan dihitung untuk memperoleh skor nilai jawaban-jawaban reponden. Rincian bobot dan skala yang digunakan adalah sebagai berikut : Tabel 3. Bobot skala likert No Keterangan
Bobot Nilai
1
Sangat setuju/Baik
5
2
Setuju/Baik
4
3
Cukup setuju/Baik
3
4
Tidak setuju/Baik
2
5
Sangat tidak setuju/Baik
1
3.8. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis asosiatif. Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis penerapan audit internal pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan mengukur tingkat GCG yang telah diterapkan oleh perusahaan. Langkah-langkah pengolahan dan analisis datanya sebagai berikut : 1. Memberi skor pada setiap jawaban responden sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Skala Likert. 2. Membuat tabulasi dari skor-skor nilai yang telah diperoleh dari jawaban responden dan kemudian mencari rataanya. Analisis asosiatif digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya hubungan antara GCG dengan kemajuan perkembangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji korelasi Rank Spearman (Sugiyono, 2003). Langkah-langkah dalam pengujian korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut : 1. Menentukan hipotesis
45
46
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Hipotesis 1: Ho: Tidak terdapat hubungan antara
penerapan Good Corporate
Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan H1: Terdapat
hubungan positif antar penerapan Good Corporate
Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan
Menghitung koefisien korelasi Rank Spearman menggunakan rumus sebagai berikut : rs = 1-
(
∑
Keterangan :
)
……………………………………(4)
rs = koefisien korelasi Rank Spearman di = selisih antara rank bagi X dan Y n = banyaknya pasangan data
Besarnya nilai r terletak pada r = 0 – 1 dan r < 0, artinya : a. r = 0 – 1 Hubungan X dan Y sempurna positif ( mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif). b. r < 0 Hubungan X dan Y sempurna negatif ( mendekati -1, hubungan sangat kuat dan negatif). Jika r antara 0 sampai 1 maka kedua variabel berkorelasi dengan keeratan relatif. Semakin mendekati 1, maka keeratan hubungan akan semakin kuat. Interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Interpretasi koefisien korelasi Rank Spearman
46
47
Interval Koefisien
Keeratan Hubungan
0,00 < r ≤ 0,20
Sangat lemah
0,21< r ≤ 0,40
Lemah
0,41 < r ≤ 0,70
Kuat
0,71 < r ≤ 0,80
Sangat kuat
0,81 < r ≤ 0,99
Sangat kuat sekali
r=1
Korelasi sempurna
(Sumber: Bhuono A. Nugroho, 2005 dalam Teguh Aditia,2010)
2. Menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut : Tolak H0 jika peluang < tingkat signifikansi, artinya terdapat hubungan yang nyata antara penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan. Tolak H1 jika nilai peluang > tingkat signifikansi, artinya tidak terdapat hubungan yang nyata antara penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan. Dengan tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0.05 (5%) karena angka ini dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara dua variabel atau lebih.
47
48
IV.
PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Perusahaan PT KIEC didirikan pada 16 Juni 1982 di WISMA KRAKATAU Lt. 1 Jl. KH. Yasin Beji No. 6 Cilegon- Banten dan bergerak dalam penyediaan properti industri, komersial, hunian, dan infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti yang tertuang dalam misi perusahaan. Sebagai perusahaan yang terkemuka, PT KIEC memiliki visi dan Misi sebagai berikut: Visi : Menjadi Pemain Properti Nasional yang Terkemuka Misi
: 1. Menyediakan properti industri lahan industri, bangunan pabrik siap pakai (SFB) dan pergudangan; 2. Menyediakan Properti komersil hotel dan retoran, lapangan golf, ruang perkantoran dan sarana olah raga; 3. Menyediakan properti perumahan
4.2. Karakteristik Responden Karakteristik responden yang terdapat dalam kuesioner terbagi menjadi tiga (3) yaitu Usia, Tingkat Pendidikan, dan Lama Kerja. Pembagian karakteristik didasarkan pada keterkaitan dengan pengimplementasian Good Corporate Governance dan Kemajuan Perkembangan Perusahaan pada perusahaan (Lihat lampiran 6). 1. Usia Responden Usia responden terbagi atas kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui sebanyak 67% atau 48 responden berada pada kisaran usia 31-40 tahun dan merupakan jumlah terbanyak pada kisaran usia yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sudah memiliki kematangan berpikir dalam memposisikan dirinya dan menjalankan tugasnya.
48
49
2. Tingkat Pendidikan Responden Tingkat pendidikan responden terbagi atas kurang dari atau sama dengan SMP, SMA, Diploma, Sarjana strata 1, dan Sarjana strata 2. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui sebanyak 55% atau 41 responden berada pada kisaran tingkat pendidikan Sarjana S1. Menurut Staf SDM bagian rekrutmen, hal ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki
kemampuan
intelektual
yang
baik
sehingga
dapat
mengerjakan segala kewajibannya dengan baik dan mudah dalam mempelajari segala yang ada di dalam perusahaan. 3. Lama Kerja Responden Lama kerja responden terbagi ke dalam kurang dari 5 tahun, 515 tahun, 16-25 tahun, dan 26-35 tahun. Berdasarkan kuesioner, diketahui sebanyak 78% atau 56 responden berada pada kisaran lama kerja 5-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan telah memahami tugas-tugas yang harus mereka kerjakan dan segala bentuk peraturan yang harus ditaati. 4.3. Persepsi Karyawan terhadap Good Corporate Governance pada Perusahaan Sejak tahun 2006, PT KIEC telah menerapkan praktik GCG. Hal ini dilakukan karena PT Krakatau Steel selaku induk perusahaan telah menerapkan GCG terlebih dahulu dan telah mendapatkan predikat Terpercaya oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) melalui pemeringkatan penerapan GCG (CPGI). Oleh sebab itu, seluruh anak perusahaan PT KS wajib pula untuk menerapkan praktik GCG. Jenis sistem Corporate Governance yang dianut oleh PT KIEC adalah Two- Board System yaitu sistem yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif korporasi. Penerapan sistem ini sesuai dengan undangundang yang berlaku untuk BUMN, termasuk dalam hal organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Upaya yang dilakukan PT KIEC untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG adalah dengan membentuk Tim GCG. Berdasarkan Surat Keputusan
49
50
Direksi PT KIEC No.HK.00.01/0022/2006 tanggal 29 Maret 2006 maka Tim GCG bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memantau penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan agar berjalan efektif; 2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Tim GCG baik jangka pendek maupun jangka panjang; 3. Menjadi counterpart dari Tim GCG PT Krakatau Steel (Persero); 4. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja secara periodik sedikitnya sekali setiap bulan kepada Direksi. GCG dapat diterapkan diseluruh divisi yang ada di perusahaan. Adapun contoh penerapan GCG pada Divisi Humas dan Keamanan adalah: 4.3.1. Hubungan Divisi Humas dengan pihak eksternal Divisi Humas bekerja sama dengan Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Hukum, dan lainnya. Pengimplementasian GCG memperlihatkan mengenai kebenaran hubungan kerja sama antara Divisi Humas PT KIEC dengan pihak eksternal karena GCG merupakan jembatan yang memotret keadaan sebenarnya mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, dan Fairness, serta terdapat tanggung jawab dalam perusahaan. 4.3.2. Hubungan Divisi Humas dengan pihak internal Pengimplementasian GCG dapat terlihat dengan adanya pencatatan atau pendokumentasian hubungan antara Divisi Humas dengan divisi lain di dalam perusahaan. Sebagai contoh, untuk pengadaan peralatan dalam Divisi Humas, maka Divisi Humas harus melakukan pencatatan penganggaran atau perencanaan pengadaan peralatan dengan sempurna hingga pengadaan peralatan tersebut teraktualisasi. Hal ini dilakukan karena adanya pertanggungjawaban setiap divisi kepada Direktur Utama.
50
51
Kajian dampak penerapan GCG pada PT KIEC dilakukan dengan menggunakan asas-asas GCG menurut KNKG yaitu: 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukaan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Tabel 5. Persepsi Karyawan terhadap Asas Transparansi No.
Pertanyaan
STS
TS
CS
S
SS
Modus
1
Selalu menerima informasi secara
2
13
30
26
4
CS
1
11
36
21
5
CS
0
1
25
35
13
S
1
16
31
24
2
CS
terbuka dari perusahaan 2
Selalu mendapat informasi secara mudah dari perusahaan
3
Selalu memelihara transparansi/ keterbukaan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan
4
Selalu mengetahui setiap pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan Modus
CS
Berdasarkan Tabel 5, maka dapat dilihat bahwa responden menyatakan cukup setuju jika selalu menerima informasi secara terbuka dari perusahaan, selalu mendapatkan informasi secara mudah dari perusahaan, dan selalu mengetahui setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, reponden menyatakan setuju jika selalu memelihara transparansi/ keterbukaan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan memberikan informasi yang benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan.
Menurut pihak
manajemen,
pengambilan
keputusan
dilakukan oleh top management, kemudian hasilnya diinformasikan kepada kepala divisi dan dilanjutkan kepada karyawan.
51
52
Jumlah skor yang diperoleh dari prinsip transparansi berdasarkan hasil kuesioner adalah 993. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 1480 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan
data
tersebut
maka
tingkat
persetujuan
terhadap
pengimplementasian prinsip transparansi adalah sebesar 67%.
2. Kemandirian, merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, kemandirian mencerminkan keadaan dimana setiap karyawan telah mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka selama bekerja. Tabel 6. Persepsi Karyawan terhadap Asas Kemandirian No. 1
Pertanyaan Saya selalu bersikap
STS
TS
CS
S
SS
Modus
0
0
8
50
16
S
0
0
6
49
19
S
0
0
11
42
21
S
0
1
12
44
17
S
profesional/mandiri dalam mengerjakan kewajiban/tugas saya 2
Saya selalu belajar dari setiap kesalahan yang saya perbuat
3
Saya bekerja dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan dari pihak manapun
4
Saya selalu melakukan kewajiban saya tanpa harus menunggu instruksi atau perintah dari atasan Modus
S
Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa responden menyatakan setuju jika selalu bersikap profesional/mandiri dalam mengerjakan kewajiban/tugas, selalu belajar dari setiap kesalahan yang mereka perbuat, selalu bekerja dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan selalu melakukan kewajiban mereka tanpa harus menunggu instruksi atau perintah dari atasan. Hal ini dapat terjadi karena adanya
52
53
kejelasan job description dari masing-masing jabatan dan jika dilihat dari lama kerja, sebanyak 78% responden telah bekerja selama 5-15 tahun sehingga karyawan telah mengetahui dengan seksama tugas yang seharusnya mereka kerjakan tanpa harus diperintahkan oleh atasan. Jumlah skor yang diperoleh dari prinsip kemandirian berdasarkan hasil kuesioner adalah 1202. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 1480 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan
data
tersebut
maka
tingkat
persetujuan
terhadap
pengimplementasian prinsip kemandirian adalah sebesar 81%.
3. Akuntabilitas,
merupakan
pertanggungjawaban
organ
kejelasan atau
fungsi,
karyawan
pelaksanaan
sehingga
dan
pengelolaan
perusahaan terlaksana secara efektif. Tabel 7. Persepsi Karyawan Terhadap Asas Akuntabilitas No. 1
Pertanyaan Saya selalu mendapat pengawasan
STS
TS
CS
S
SS
Modus
1
5
12
48
8
S
0
2
6
51
15
S
dari atasan dalam menjalankan tugas 2
Saya melaksanakan tugas sesuai dengan divisi yang saya tempati Modus
S
Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa responden menyatakan setuju jika selalu mendapat pengawasan dari atasan dalam menjalankan tuganya dan melaksanakan tugas sesuai dengan divisi yang ditempati. Pengawasan oleh atasan, dilakukan untuk mengetahui apakah karyawan telah melakukan tugasnya dengan baik atau belum dan untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing karyawan. Sedangkan untuk kejelasan pelaksanaan organ perusahaan, maka Divisi SPI selalu melaksanakan audit terhadap fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Sebagai contoh, Divisi SPI melakukan audit terhadap absensi organ perusahaan ketika pelaksanaan RUPS. Hal ini dilakukan agar organ perusahaan dapat memberikan hak suaranya dalam menentukan kebijakan
53
54
untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan komitmen organ terhadap perusahaan. Jumlah skor yang diperoleh dari prinsip akuntabilitas berdasarkan hasil kuesioner adalah 580. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 740 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan
data
tersebut
maka
tingkat
persetujuan
terhadap
pengimplementasian prinsip akuntabilitas adalah sebesar 78%.
4. Tanggung
Jawab,
merupakan
kesesuaian
di
dalam
pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Selain itu, tanggung jawab memperlihatkan kontribusi yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tabel 8. Persepsi Karyawan terhadap Asas Tanggung Jawab No. 1
Pertanyaan Saya bertanggung jawab atas apa
STS
TS
CS
S
SS
Modus
0
0
3
46
25
S
0
0
2
52
20
S
0
0
4
47
23
S
0
0
4
49
21
S
yang telah saya kerjakan 2
Tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik oleh saya
3
Saya selalu menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan berani bertanggung jawab atas tindakan yang saya perbuat
4
Saya selalu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi demi tercapainya visi dan misi perusahaan Modus
S
Berdasarkan Tabel 8, responden menyatakan setuju jika responden bertanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan; tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik oleh mereka; selalu menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan
54
55
berani bertanggung jawab atas tindakan yang mereka perbuat; dan mereka selalu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Menurut pihak manajemen, rasa tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh masing-masing karyawan karena hal ini dapat menentukan tingkat pencapaian perusahaan dan kemajuan bagi perusahaan. Jumlah skor yang diperoleh dari prinsip tanggung jawab berdasarkan hasil kuesioner adalah 1261. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 1480 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap pengimplementasian prinsip tanggung jawab adalah sebesar 85%.
5. Keadilan, merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 9. Persepsi Karyawan terhadap Asas Keadilan No.
Pertanyaan
1
Saya sudah diperlakukan secara adil
STS
TS
CS
S
SS
Modus
2
6
25
35
6
S
1
2
23
37
11
S
2
1
12
45
14
S
2
8
21
34
9
S
oleh perusahaan sesuai dengan apa yang saya telah saya kerjakan 2
Saya mempunyai hak untuk dapat memberikan masukan kepada perusahaan sama seperti yang lainnya
3
Saya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan karyawan lain dalam perusahaan
4
Saya selalu mendapatkan perhatian dari perusahaan tanpa ada perbedaan Modus
S
Berdasarkan Tabel 9, responden menyatakan setuju jika mereka sudah diperlakukan secara adil oleh perusahaan sesuai dengan apa yang
55
56
telah mereka kerjakan, mereka mempunyai hak untuk dapat memberikan masukan kepada perusahaan sama seperti lainnya, mereka mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan karyawan lain dalam perusahaan, dan mereka selalu mendapatkan perhatian dari perusahaan tanpa ada perbedaan. Keadilan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan telah sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas dan pedoman etika dan budaya PT. KIEC. Jumlah skor yang diperoleh dari prinsip keadilan berdasarkan hasil kuesioner adalah 1088. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 1480 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan
data
tersebut
maka
tingkat
persetujuan
terhadap
pengimplementasian prinsip keadilan adalah sebesar 74%. Secara keseluruhan, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian Good Corporate Governance berdasarkan hasil kuesioner adalah 5140. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item adalah 6660 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap pengimplementasian prinsip-prinsip GCG adalah sebesar 77%. 4.4.
Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 4.4.1. Gambaran Umum Divisi SPI Divisi SPI telah tersertifikasi oleh Sucofindo (ISO 9001: 2008) dan KAN (Komite Akreditasi Nasional) sehingga segala bentuk tugas, tanggung jawab, wewenang, struktur dan kedudukan telah ditetapkan. 1. Visi dan Misi Divisi Satuan Pengawasan Intern Visi : menjadi partner manajemen dalam mencapai tujuan dan memberi nilai tambah bagi perusahaan Misi : menyelenggarakan kegiatan assurance, melalui penilaian (evaluasi), pengendalian (control) dan tata peraturan perusahaan (corporate governance) secara professional dan independent sesuai Standar Profesi Auditor Indonesia (SPAI)
56
57
2. Dasar Hukum Satuan Pengawasan Intern Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT KIEC merupakan salah satu divisi yang berpedoman pada: A. UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 67 yaitu pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern dan SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama B. PP No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 66 ayat 1 dan 2: Setiap BUMN wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama C. Kepmen
BUMN
No.
KEP-117/M-MBU/2002
tentang
Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Pasal 22 (1): Direksi harus menetapkan sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN D. Kep. Ka. Bapepam & LK 496/2008 E. Sistem Prosedur Internal Perusahaan F. Standar Profesi Audit Internal yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan ketentuan lain yang terkait.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi SPI A. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan operasional, keuangan, ketaatan dan khusus (fraud), menilai sistem pengelolaan risiko dan pengendalian intern perusahaan, serta memberikan saran-saran perbaikannya. B. Melaksanakan
peran
konsultatif
dalam
peningkatan
efektivitas peningkatan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. C. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau pelaksanaan tugas Direktur Utama dan manajemen terkait.
57
58
D. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. E. Melaksanakan
koordinasi
dengan
Komite
Audit
dan
Eksternal Auditor dalam mencapai akuntabilitas yang optimal.
4. Wewenang Divisi SPI A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. B. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan focus, ruang lingkup dan jadwal audit, menerapkan teknik untuk mencapai tujuan audit, serta mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga ahli (profesional) jika dipandang perlu. C. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Komite Audit.
5. Struktur dan Kedudukan Divisi SPI Satuan Pengawasan Intern dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Satuan Pengawasan Intern beranggotakan kepala divisi dan lima staff (lihat gambar 6). Berdasarkan Gambar 6, staff Divisi SPI terdiri dari Tata Usaha,
Pemeriksa
Madya
Keuangan,
Pemeriksa
Madya
Operasional, Pemeriksa Pertama Keuangan, Pemeriksa Pertama Operasional, dan Ahli Pertama QA. Ahli Madya Pemeriksa Operasional Non Keuangan bertugas untuk melakukan audit terhadap perawatan perusahaan, mengaudit kegiatan perhotelan perusahaan (mulai dari bagian office, kamar, laundry, dan sebagainya), dan kegiatan-kegiatan lain di luar keuangan perusahaan. Ahli Pertama Quality Assurance (QA) merupakan
58
59
jabatan yang melakukan penjaminan mutu perusahaan dengan mengacu pada ISO 9001: 2008. Menurut Bapak Valdi selaku Ahli Pertama QA Divisi SPI, tugas dari QA adalah menjamin mutu perusahaan dengan melakukan audit disetiap proses kegiatan perusahaan dan melakukan kontrol terhadap perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee (lihat gambar 7). Audit dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun oleh internal, hal ini dilakukan sebelum dilaksanakannya audit oleh eksternal. DIREKTUR UTAMA
DIR. PENGEMBANG AN USAHA
DIR. SDM & KEUANGAN
DIR. OPERASI & KOMERSIAL
SATUAN PENGAWASA N INTERN TATA USAHA
PEMERIKSA MADYA OPERASIONAL
PEMERIKSA MADYA KEUANGAN
PEMERIKSA PERTAMA OPERASIONAL
PEMERIKSA PERTAMA KEUANGAN
AHLI PERTAMA QA
Gambar 6. Struktur dan Kedudukan SPI
Input
Proses
Output
Objek yang diaudit dan dikontrol oleh QA
Gambar 7. Objek audit Quality Assurance
59
60
6. Persyaratan Auditor Internal Dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern PT. Krakatau Industrial Estatae Cilegon disebutkan bahwa persyaratan auditor internal paling kurang meliputi : A. Memiliki
integritas
dan
perilaku
yang
professional,
independen, jujur, dan objektif B. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi lainnya yang
dibutuhkan
untuk
melaksanakan
tanggung
jawab
perorangan C. Bersedia
meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
kompetisi lainnya melalui pengembangan professional yang berkelanjutan Selain itu, disebutkan pula bahwa Auditor dan pelaksana yang
duduk
dalam
Satuan
Pengawasan
Intern
dilarang
melaksanakan perangkapan jabatan terhadap kegiatan operasional perusahaan baik di dalam perusahaan maupun Anak Perusahaan. 4.4.2. Upaya Penguatan Peran SPI BUMN Mengingat pentingnya keberadaan Divisi Satuan Pengawasan Intern dalam perusahaan maka diperlukan adanya upaya penguatan peran SPI
yaitu melakukan formalisasi tujuan, kewenangan dan
tanggung jawab SPI dalam Internal Audit Charter. Penanggungjawab Fungsi Audit Internal (PFAI) harus mengupayakan persetujuan atas charter dari manajemen senior dan Pimpinan & Dewan Pengawas Organisasi
(PDPO).
Persetujuan
atas
charter
tersebut
harus
didokumentasikan dalam minute perusahaan. Charter Audit harus: (a) menjelaskan posisi fungsi audit internal dalam organisasi, (b) menyatakan kewenangan fungsi audit internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan asset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dan (c) menjelaskan ruang lingkup fungsi audit internal. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan pengajuan terhadap Sertifikasi oleh Lembaga Independen
60
61
terkait ISO 9001: 2008 sehingga SPI memiliki infrastruktur dan SDM yang baik serta menggunakan metodologi berstandar internasional, evaluasi keefektifan peran SPI dengan membuat KPI SPI, dan evaluasi atas persentase temuan yang ditindaklanjuti (Follow Up) oleh manajemen. Menurut Bapak Hendi selaku staff Divisi SPI, evaluasi atas persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh manajemen (close) sebanyak 80% dalam satu tahun atau 14 Laporan Hasil Pemeriksanaa (LHP) dalam satu tahun. 4.4.3. Penentuan Objek oleh SPI Terdapat dua cara yang dilakukan oleh Divisi SPI dalam menentukan objek yang akan diperiksa yaitu berdasarkan bobot risiko maupun pernah atau tidaknya objek tersebut diperiksa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan objek periksa berdasarkan bobot risiko adalah sebagai berikut: 1. Membuat objek universe (semua objek yang berada di perusahaan) 2. Menentukan
nilai
prioritas
objek
PKPT
(Program
Kerja
Pemeriksaan Tahunan) (PM + Nilai Objek) – PT Keterangan : PM = Permintaan Manajemen PT= Pemeriksaan terakhir oleh pemeriksa internal/ eksternal 3. Setelah mendapatkan nilai prioritas objek audit berdasarkan perhitungan nilai prioritas maka SPI akan mempresentasikan kepada Direksi 4. Apabila disetujui, maka akan ditandatangani oleh Direksi 5. Melakukan Pra-audit (Tinjau lokasi, wawancara, melihat peraturan yang berlaku, dan sebagainya) 6. Membuat Audit Plan 7. Membuat Program Pemeriksaan (rencana audit yang dibuat lebih rinci) atau Program Kerja Audit 8. Pembahasan oleh Tim SPI mengenai Program Kerja Audit
61
62
9. Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama 10. Melakukan pemeriksaan ke lapangan 11. Perolehan data berdasarkan hasil interviu 12. Membuat draft LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 13. Melakukan pembahasan temuan sementara antara auditor yang turun ke lapangan dengan auditee (Verifikasi temuan sementara) 14. Pertemuan antara Kepala Divisi SPI dengan Kepala Auditee untuk membahas hasil temuan sementara untuk mengetahui apakah memerlukan suatu revisi atau tidak 15. Membuat Laporan Hasil 16. Membuat Form Tindak Lanjut (Laporan Tindak Lanjut Temuan) yang berisikan: Temuan, Rekomendasi, Program Tindak Lanjut, Tanggal Target Penyelesaian, dan tanda tangan kedua belah pihak yang diketahui oleh Direktur Utama 17. Melakukan tinjauan dan meminta bukti kepada auditee untuk mengetahui apakah auditee melaksanakan rekomendasi tindak lanjut atau tidak 4.5. Persepsi Karyawan terhadap Efektivitas Satuan Pengawasan Intern Pengukuran efektivitas kerja Divisi SPI dapat dilihat dari KPI SPI dan evaluasi atas persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh manajemen. Namun, dalam penelitian ini, untuk melihat efektivitas kerja Divisi SPI maka penilaian dilakukan dengan menilai tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukannya. Tahapan yang dimaksud dimulai dari tahapan persiapan penugasan, tahapan survey audit pendahuluan, tahapan pelaksanaan pengujian, tahapan penyelesaian penugasan, tahapan pelaporan hasil audit, dan tahapan pemantauan tindak lanjut. 1. Tahapan Persiapan Penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya.
62
63
Berdasarkan Tabel 10, responden SPI menyatakan sangat setuju dan responden Non SPI menyatakan setuju pada tahapan persiapan penugasan. Hal ini menunjukkan bahwa SPI harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam menentukan batas-batas audit sehingga SPI dapat lebih fokus dalam melakukan persiapan audit; perusahaan menentukan time frame audit; perusahaan membuat standar untuk melaksanakan audit; tim audit internal berjumlah minimal tiga orang; tim audit internal menentukan jadwal pelaksanaan audit; dan tim audit menyiapkan dokumen, formulir dan kertas kerja yang diperlukan selama proses audit. Tabel 10. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Persiapan Penugasan No. 1
Pertanyaan Perusahaan
Non SPI STS
TS
CS
SPI S
SS
STS
TS
CS
S
SS
Modus
0
0
9
51 9
0
0
0
2
3
S
0
0
8
50 11
0
0
0
2
3
S
Perusahaan membuat 0
0
11
49 9
0
0
1
1
3
S
2
14
40 13
1
0
0
1
3
S
0
0
9
48 12
0
0
0
2
3
S
0
0
12
45 12
0
0
1
1
3
S
menentukan batasbatas audit sehingga dapat lebih fokus 2
Perusahaan menentukan time frame audit
3
standar untuk melakukan audit 4
Tim audit berjumlah 0 lebih dari tiga orang
5
Tim audit internal menentukan jadwal pelaksanaan audit
6
Tim audit menyiapakan dokumen, formulir, dan kertas kerja yang diperlukan selama proses audit
Modus
63
S
64
Tahapan persiapan penugasan ini dilakukan untuk menentukan daftar objek yang akan diaudit dan menyiapkan dokumen, formulir dan kertas kerja yang memang dibutuhkan oleh tim audit untuk memeriksa auditee. Dengan adanya tahapan ini maka diharapkan tim audit menjadi lebih terarah dalam melakukan audit dan bisa mempunyai standar dalam melakukan audit terhadap seluruh objek audit yang ada di dalam perusahaan. Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 1788. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 2220 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan persiapan penugasan dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 81%.
2. Tahapan Survey Audit Pendahuluan Audit internal (SPI) harus melakukan survey audit pendahuluan yaitu proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Dengan demikian maka SPI dapat menentukan siapa yang akan diaudit terlebih dahulu berdasarkan risiko terbesar yang ditemukan. Berdasarkan Tabel 11, responden SPI menyatakan sangat setuju dan responden Non SPI menyatakan setuju pada tahapan survey audit pendahuluan. Hal ini menunjukkan bahwa SPI harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan audit dengan fokus terhadap auditee; audit secara objektif; dan pemeriksaan dokumen sistem (rencana aksi dan dokumen lainnya) terhadap aktual pelaksanaanya. Tahapan survey audit pendahuluan dilakukan untuk mengurutkan risiko-risko dari objek audit mulai dari risiko terkecil hingga terbesar. Kemudian Divisi SPI akan mempresentasikan risiko-risko terbesar kepada direksi yang kemudian akan diputuskan risiko mana yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sehingga risiko-risiko yang besar dapat dikendalikan oleh perusahaan. Setelah mendapatkan mendapatkan persetujuan dari direksi maka Divisi
64
65
audit akan segera menyiapkan rencana audit untuk mendapatkan temuan audit. Tabel 11. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Survey Audit Pendahuluan No 1
Non SPI
Pertanyaan Tim audit
STS
TS
CS
0
0
1
0
SPI SS
Modus
S
SS
STS
TS
CS
S
9
49
11
0
0
0
3 2
S
0
12
42
14
0
0
0
2 3
S
0
13
47
9
0
0
0
2 3
S
melakukan audit dengan fokus terhadap auditee 2
Tim audit internal melakukan audit secara objektif
3
Tim audit memeriksa dokumen sistem (rencana aksi dan dokumen lainnya) terhadap aktual pelaksanaannya
Modus
S
Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 893. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 1110 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan, responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan survey audit pendahuluan dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 80%.
3. Tahapan Pelaksanaan Pengujian Dalam
melaksanakan
audit,
auditor
internal
(SPI)
harus
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Berdasarkan Tabel 12, responden SPI menyatakan sangat setuju dan responden Non SPI menyatakan setuju pada tahapan pelaksanaan pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa SPI harus lebih meningkatkan
65
66
kinerjanya dalam mencari bukti yang dapat menguatkan informasi secara relevan; tidak pernah melakukan rekayasa terhadap bukti dari temuan audit; dan tetap siaga terhadap setiap petunjuk/bukti yang dapat mempengaruhi hasil audit. Menurut
pihak
manajemen,
tahapan
pelaksanaan
pengujian
merupakan tahapan dimana staf Divisi SPI melakukan audit di tempat auditee untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan melakukan wawancara setelah mendapatkan Surat Tugas Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.
Tabel 12. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pelaksanaan Pengujian No 1
Pertanyaan Tim audit internal
Non SPI
SPI SS
Modus
STS
TS
CS
S
SS
STS
TS
CS
S
0
0
16
41
12
0
0
0
1 4
S
1
1
15
40
12
0
0
0
1 4
S
0
1
16
46
6
0
0
0
1 4
S
selalu mencari bukti yang dapat menguatkan informasi secara relevan 2
Tim audit internal tidak pernah melakukan rekayasa terhadap bukti dari temuan audit
3
Tim audit tetap siaga terhadap setiap petunjuk atau bukti yang dapat mempengaruhi hasil audit
Modus
S
Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 875. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 1110 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan, responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan pelaksanaan pengujian dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 79%.
66
67
4. Tahapan Penyelesaian Penugasan Tahapan penyelesaian penugasan merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan (di tempat auditee). Dalam tahap ini auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan yang dilakukan di tempat auditee. Berdasarkan Tabel 13, responden SPI menyatakan setuju dan responden Non SPI menyatakan setuju pada tahapan penyelesaian penugasan. Hal ini menunjukkan bahwa SPI harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan konfirmasi terkait hasil temuannya kepada auditee; rekomendasi kepada auditee; meminta jawaban auditee atas rekomendasi yang telah disampaikan; dan melakukan rapat secara teratur dengan auditee. Menurut pihak manajemen, tahapan penyelesaian penugasan yang dilakukan SPI adalah pembuatan draft LHP berdasarkan hasil temuan dan membicarakan hasil temuan di dalam divisi SPI. Tabel 13. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Penyelesaian Penugasan No 1
Pertanyaan Tim audit internal
Non SPI STS
SPI
TS
CS
S
0
0
13
45
0
1
9
0
0
0
4
SS
Modus
STS
TS
CS
S
SS
11
0
0
0
1
4
S
51
8
0
0
0
1
4
S
8
52
9
0
0
0
2
3
S
11
47
7
0
0
1
1
3
S
selalu memberikan konfirmasi terkait hasil temuannya kepada auditee 2
Tim audit internal selalu memberikan rekomendasi kepada auditee
3
Tim audit internal meminta jawaban auditee atas rekomendasi yang telah disampaikan
4
Tim audit internal melakukan rapat secara teratur dengan auditee
Modus
67
S
68
Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 1181. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 1480 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan, responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan penyelesaian penugasan dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 80%.
5. Tahapan Pelaporan Hasil Audit Tahapan pelaporan hasil audit mengharuskan audit internal untuk melaporkan atau mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. Tabel 14. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pelaporan Hasil Audit No 1
Pertanyaan Tim audit internal
Non SPI
SPI
STS
TS
CS
S
0
1
22
0
0
0
0
Modus
SS
STS
TS
CS
S
SS
42
4
0
0
1
1
3
S
7
53
9
0
0
0
3
2
S
8
47
14
0
0
0
3
2
S
secara teratur melakukan rapat dengan manajemen auditee 2
Tim audit internal secara berkala menyusun laporan hasil audit
3
Laporan hasil audit internal sangat berguna bagi pembuatan keputusan perusahaan dimasa yang akan datang
Modus
S
Berdasarkan Tabel 14, baik responden SPI maupun Non SPI menyatakan setuju jika tim audit internal secara teratur melakukan rapat dengan manajemen auditee; secara berkala menyusun laporan hasil audit; dan laporan hasil audit internal sangat berguna bagi pembuatan keputusan perusahaan dimasa yang akan datang.
68
69
Tahapan pelaporan hasil audit dilakukan untuk memberitahukan hasil temuan audit antara Kepala Divisi SPI dengan Kepala auditee dan kemudian memutuskan apakah diperlukan adanya revisi atau tidak. Kemudian Divisi SPI membuat laporan hasil berdasarkan hasil pertemuan Kepala Divisi SPI dan kepala auditee. Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 885. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 1110 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan, responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan pelaporan hasil audit dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 80%.
6. Tahapan Pemantauan Tindak Lanjut Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak-lanjut hasil penugasan yang dikomunikasikan kepada manajemen. Berdasarkan Tabel 15, baik responden SPI maupun Non SPI menyatakan setuju jika Tim audit internal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati oleh tim audit internal dengan auditee; Perusahaan telah mengembangkan komunikasi yang efektif antara auditor internal, auditor eksternal, dan dewan direksi; dan Tim audit internal telah melakukan tugasnya secara efektif. Tahapan pemantauan tindak lanjut dilakukan untuk mengetahui apakah auditee melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Divisi SPI dan untuk meminta kepala auditee untuk menandatangani lembar tindak lanjut yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala Divisi SPI dan Direktur Utama.
69
70
Tabel 15. Persepsi Karyawan Non SPI dan Karyawan SPI terhadap Tahapan Pemantauan Tindak Lanjut No 1
Pertanyaan Tim audit internal
Non SPI STS
TS
CS
0
1
5
0
1
0
0
SPI S
Modus
SS
STS
TS
CS
S
SS
60
3
0
0
0
1
4
S
11
52
5
0
0
1
2
2
S
14
51
4
0
0
0
3
2
S
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati oleh tim audit internal dengan auditee 2
Perusahaan telah mengembangkan komunikasi yang efektif antara auditor internal, auditor eksternal, dan dewan direksi
3
Tim audit internal telah melakukan tugasnya secara efektif
Modus
S
Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner sebesar 873. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 1110 (dengan asumsi semua menjawab SS). Secara keseluruhan, responden SPI dan Non SPI menyatakan setuju jika Divisi SPI melakukan tahapan pelaporan hasil audit dalam menjalankan tugasnya dengan tingkat persetujuan 79%. Secara keseluruhan, jumlah skor yang diperoleh dari penelitian efektivitas tahapan- tahapan kegiatan Divisi SPI berdasarkan hasil kuesioner sebesar 6492. Sedangkan jumlah ideal (kriterium) untuk seluruh item sebesar 8140 (dengan asumsi semua menjawab SS). Jadi berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap efektivitas tahapan kegiatan Divisi SPI sebesar 80%.
70
71
4.6. Hubungan SPI dengan GCG Hubungan Divisi SPI dengan GCG dapat dilihat dari ruang lingkup Divisi SPI yang mencakup proses governance, pengendalian internal, dan manajemen risiko. 1. Pengendalian Internal Mengendalikan agar perusahaan taat pada perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, tercipta efisiensi dan efektivitas dalam proses operasional keuangan, dan non keuangan (tidak terjadi kecurangan). Tabel 15 (rencana program kerja) divisi SPI memperlihatkan adanya pengawawasan intern untuk keuangan maupun non keuangan dan kegiatan pengendalian administratif. 2. Manajemen Risiko Dilakukan berdasarkan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) atau pemeriksaan khusus. Dengan menghitung bobot risiko terhadap seluruh objek yang ada di perusahaan, mempresentasikan hasil yang ditemukan di depan Direksi, hingga penandatanganan oleh Direksi sebagai bukti persetujuan mengenai pelaksanaan audit oleh Divisi SPI. Berdasarkan tabel 15 (rencana program kerja) divisi SPI, maka dapat terlihat adanya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh divisi SPI. Ini merupakan salah satu kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh Divisi SPI. 3. Proses Governance Salah satu tugas dari Satuan Pengawasan Intern terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG adalah dengan membuat Program Kerja Pemeriksaan (Lihat pada Lampiran 7). Selain itu, jika dilihat dari Rencana Program Kerja SPI tahun 2010 maka kegiatan governance yang dilakukan adalah koordinasi, strategi dan konsultasi audit dan menjadi counterpart bagi KAP dan Sucofindo.
71
72
Tabel 16. Rencana Program Kerja SPI Tahun 2010 No. I
Obyek Pemeriksaan Pengawasan Intern Operasional Keuangan 1. Kegiatan Good Coporate Governance 2. Penerimaan Pendapatan PT. LMJ 3. Biaya dan Pengelolaan SDM 4. Piutang PT KIEC 5. Kegiatan SDM & Keuangan Unit Otonom WBBM 6. Verifikasi Tindak Lanjut
Operasional Non Keuangan 7. Pengadaan Barang PT KIEC 8. Pembebasan & Pengelolaan Lahan 9. Kegiatan MIS 10. Perawatan, Pelayanan dan Pemasaran Perkantoran 11. Perawatan & Pelayanan HPK 12. Verifikasi Tindak Lanjut
II
Pengawasan Mutu 1. Audit Mutu Internal Kawasan Industri & Hotel Permata Krakatau Kawasan Industri & Hotel Permata Krakatau 2. Evaluasi Quality Objective Evaluasi Quality Objective Semester 1 Tahun 2010 Evaluasi Quality Objective Tahun 2010
Jadwal
Pelaksana
Pebruari April Juni Agustus Oktober
Anisah A Anisah A Anisah A Anisah A Anisah A
Continue
Anisah, Hendi, Heni
Pebruari April Juni Agustus
Hendi R Hendi R Hendi R Hendi R
Oktober Continue
Hendi R Anisah, Hendi, Heni
Pebruari
Valdy, Hendi Valdy, Hendi
Agustus
Juni
Valdy R
Desember
Valdy R
3. Pemantauan dan Verifikasi CAR & PAR
Continue
Valdy R
4. Rapat Tinjauan Manajemen
Januari Oktober
Valdy R Valdy R
III
Pemeriksaan Khusus
Tentative
Anisah, Hendi
IV
Koordinasi, strategi dan konsultasi audit
Continue
Suparno
V
Counterpart (KAP dan SUCOFINDO)
Tentative
Suparno, Hendi, Valdy
VI
Penyusunan PKPT 2011
Oktober November
Semua
VII
Kegiatan Pengendalian Administrasi (Dokumen)
Continue
Heni M
72
73
Lanjutan Tabel 16 No.
Obyek Pemeriksaan
Jadwal Tentative
VIII Alokasi Tim – Tim Sumber : Data sekunder perusahaan (2011)
4.7.
Pelaksana semua
Persepsi Karyawan tentang Kajian Penerapan GCG terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan 4.7.1. Persepsi Karyawan terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan Berdasarkan hasil kuesioner dengan menggunakan sampel sebanyak 74 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 49 buah. Tabel 17, sebanyak 46 responden menyatakan setuju jika terjadi penambahan investor setelah ada penerapan GCG; 52 responden menyatakan setuju jika terjadi peningkatan citra perusahaan setelah ada penerapan GCG; 52 responden menyatakan setuju jika Dewan Direksi dapat mengelola setiap konflik yang terjadi di dalam perusahaan; 53 responden menyatakan setuju jika Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan secara rutin; 53 responden menyatakan setuju jika terjadi peningkatan keuntungan/profit setelah ada penerapan GCG; 57 responden menyatakan setuju jika para pemangku kepentingan menjadi lebih percaya terhadap perusahaan; 56 responden menyatakan setuju jika terjadi peningkatan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan; 52 responden menyatakan setuju jika terjadi penambahan modal bagi perusahaan; dan 55 responden menyatakan setuju jika perusahaan menjunjung tinggi etika berusaha. Diperoleh data mengenai kemajuan perkembangan perusahaan sebagai berikut: Tabel 17. Persepsi karyawan terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan No
Pertanyaan
STS
TS
CS
S
SS
Modus
1
Terjadi penambahan investor
0
4
15
46
9
S
0
2
10
52
10
S
setelah ada penerapan GCG 2
Terjadi peningkatan citra perusahaan setelah ada penerapan GCG
73
74
Lanjutan Tabel 17 No 3
Pertanyaan Dewan direksi dapat
STS
TS
CS
S
SS
Modus
0
3
14
52
5
S
0
1
7
53
13
S
0
4
7
53
10
S
0
2
8
57
7
S
0
2
7
56
9
S
0
3
9
52
10
S
0
2
6
55
11
S
mengelola setiap konflik yang terjadi di dalam perusahaan 4
Rapat Umum Pemegang saham dilakukan secara rutin
5
Terjadi peningkatan keuntungan/ profit setelah ada penerapan GCG
6
Stakeholders (pemangku kepentingan) lebih percaya terhadap perusahaan
7
Terjadi peningkatan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan
8
Terjadi penambahan modal bagi perusahaan
9
Perusahaan menjunjung tinggi etika berusaha Modus
S
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat persetujuan terhadap kemajuan perusahaan setelah diterapkannya GCG adalah sebesar 79%. Artinya, penerapan GCG dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan.
Jumlah Investor
4.7.2. Dampak Penerapan GCG terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan 1. Peningkatan jumlah investor setelah penerapan GCG 80 60 40 20 0 2007
2008
2009
Tahun
Gambar 8. Jumlah investor 74
2010
75
Penerapan GCG memberikan manfaat bagi perusahaan, salah satunya adalah meningkatnya jumlah investor. Peningkatan jumlah investor disebabkan oleh adanya rasa percaya dari investor karena perusahaan memiliki kinerja keuangan dan disclosure yang baik. Berdasarkan gambar 8, jumlah investor pada tahun 2007 sebesar 51, tahun 2008 sebesar 59, tahun 2009 sebesar 62, dan tahun 2010 sebesar 68. 2. Peningkatan pertumbuhan pasar, Laba, dan Aset Peningkatan pertumbuhan pasar, laba dan asset setelah penerapan GCG dapat dilihat pada tabel 18: Tabel 18. Data Penjualan Perusahaan Tahun Jumlah Pembeli Luas (Perusahaan) Lahan (Ha) 2007 6 19,4 2008 8 9,5 2009 3 13,8 2010 6 23,9
Laba (Juta Rupiah) 25.843 22.205 27.004 66.658
Aset (Juta Rupiah) 290.732 315.009 336.698 454.956
Sumber : Data sekunder perusahaan (2011)
Berdasarkan Tabel 18, jumlah pembeli pada perusahaan tidak stabil. Terjadi peningkatan jumlah pembeli pada tahun 2008 dan 2010, dan penurunan pada tahun 2009. Namun, walaupun pada tahun 2008 mengalami peningkatan jumlah pembeli, jumlah lahan yang dijual mengalami penurunan. Salah satu penyebab menurunnya jumlah lahan yang dibeli oleh pembeli adalah terjadinya
krisis
ekonomi
di
Indonesia.
Penurunan
ini
menyebabkan menurunnya laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2008.
3. Organ Perusahaan Organ perusahaan pada PT. KIEC telah sesuai dengan pedoman KNKG yaitu terdiri dari: a. Rapat Umum Pemegang Saham b. Direksi
75
76
c. Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Investasi Sedangkan pedoman yang digunakan perusahaan untuk mengatur organ perusahaan adalah undang-undang perseroan terbatas (UU No. 19 Tahun 2003), Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN dan Pedoman Etika dan Budaya Perusahaan PT. KIEC.
4. Etika bisnis perusahaan PT. KIEC merupakan perusahaan yang berpedoman pada undang-undang perseroan terbatas, seperti UU No. 40 Tahun 2007 dimana
salah
satu
tujuannya
adalah
untuk
mendukung
pengimplementasian GCG, UU No. 19 Tahun 2003 yang mengatur organ perusahaan, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Sedangkan
untuk
mengatur
etika
dalam
perusahaan, maka PT. KIEC membuat pedoman tentang Etika dan Budaya Perusahaan. Hal ini ditujukkan agar perusahaan berjalan sesuai dengan etika yang berlaku baik di lingkungan sekitar maupun di negara. Selain itu, perusahaan melalui Divisi Humas dan Keamanan telah melakukan kerja sama dengan LSM sekitar untuk menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat (termasuk dalam unsur tanggung jawab) salah satunya adalah LSM Lingkungan
Hidup.
Perusahaan
juga
melakukan
kegiatan
tanggung jawab sosial (CSR) yaitu penghijauan dan pembibitan pohon, bantuan dana sosial, bakti sosial seperti pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan bergizi kepada balita disekitar perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan etika bisnis yang baik atau moral management.
76
77
5. Peningkatan citra perusahaan setelah penerapan GCG Citra perusahaan privat dapat dilihat melalui pembiayaan yang diperoleh perusahaan tersebut karena apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit. Dengan demikian, untuk melihat citra PT KIEC dapat dilihat dari kewajiban jangka panjang dan kepuasan karyawan PT KIEC.
A. Kewajiban Jangka Panjang Tabel 19. Kewajiban Jangka Panjang Tahun Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (dalam ribu rupiah) 2007 9.319.810 2008 21.083.829 2009 21.806.000 2010 31.102.000 Sumber : Data sekunder perusahaan (2011)
Tabel
19
memberikan
gambaran
mengenai
peningkatan jumlah kewajiban jangka panjang perusahaan. Apabila dikaitkan dengan jumlah laba yang diperoleh perusahaan,
pada
tahun
2008
perusahaan
mengalami
penurunan perolehan laba namun jumlah kewajiban jangka panjang meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kepercayaan investor dan minimalnya cost of capital karena kreditur telah percaya kepada perusahaan.
B. Kepuasan Karyawan Berdasarkan hasil survei oleh Divisi SDM tahun 2010, diketahui sebanyak 25,9% karyawan PT KIEC merasa sangat puas (kepuasan kerja tinggi), 48,6% karyawan merasa puas (kepuasan kerja sedang), dan 25,5% karyawan merasa tidak puas (kepuasan kerja rendah). Secara keseluruhan, hasil survey menggambarkan adanya peningkatan kepuasan kerja
77
78
karyawan pada tahun 2009 hingga 2010. Melalui kepuasan kerja yag optimal diharapkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan dapat meningkat, sehingga kinerja PT KIEC dapat terjaga. Tabel 20. Kepuasan Kerja dan Keterikatan Karyawan (K4) Mean (rata-rata) No. Aspek Tahun Tahun 2009 2010 1 Company Policies & 3.91 4.22 Procedures 2 Communication 3.98 3 Supervision 4.05 3.97 4 Coworkers 4.10 4.20 5 Compensation 3.42 3.81 6 Working Condition 4.10 4.17 7 Career & Development 3.42 3.80 8 Recognition 3.79 Sumber : Majalah KSG:Dari dan Untuk Karyawan Krakatau Steel Group (2011)
PT. KIEC pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan Indonesian Quality Award Sebagai "Bronze Achievement Award, The Performance Excellence Growth (Medium Company Category) " dan tahun 2009 mendapatkan penghargaan Sebagai "Gold Achievement Award (Medium Company Category) ". Penghargaan ini diberikan karena PT KIEC mampu mengoptimalkan
kinerja
unggul
perusahaan
yang
diukur
berdasarkan hasil penilaian menurut kriteria Malcom Baldrige dan perusahaan selalu berupaya melakukan perbaikan terus menerus yang direpresentasikan oleh pertumbuhan skor. Dengan
melihat
adanya
peningkatan
pembiayaan,
penjualan, jumlah investor dan penghargaan dari Indonesian Quality Award maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki citra yang baik dimata investor.
78
79
4.7.3. Hasil Uji Korelasi antara penerapan GCG melalui audit internal terhadap kemajuan perkembangan perusahaan Berdasarkan hasil kuesioner yang diolah dengan menggunakan Uji Rank Spearman (Lampiran 8), diperoleh nilai korelasi sebesar 0.531, dimana nilai termasuk pada kategori kuat. Sedangkan perolehan nilai peluang sebesar 0,000, dimana (p) < α (0,05) maka dapat dinyatakan terdapat hubungan nyata antara penerapan Good Corporate Governance melalui audit internal dengan kemajuan perkembangan perusahaan. Adapun hubungan dari masing-masing asas GCG terhadap kemajuan perkembangan perusahaan adalah sebagai berikut: Tabel 21. Hasil Uji Korelasi Prinsip Good Corporate Governance dengan Kemajuan Perkembangan Perusahaan No. Asas Good Nilai Nilai Hubungan dengan Corporate Korelasi Peluang Kemajuan Governance Perkembangan Perusahaan 1 Transparansi 0.357 0.002 Positif, Nyata dan Lemah 2 Kemandirian 0.484 0.000 Positif, Nyata dan Kuat 3 Akuntabilitas 0.336 0.003 Positif, Nyata dan Lemah 4 Tanggung 0.587 0.000 Positif, Nyata dan Jawab Kuat 5 Keadilan 0.372 0.001 Positif, Nyata dan Lemah Berdasarkan Tabel 21, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara penerapan Good Corporate Governance dengan Kemajuan Perkembangan Perusahaan dengan rincian: 1. Terdapat hubungan yang positif, nyata, dan lemah antara penerapan asas transparansi dengan kemajuan perkembangan perusahaan. 2. Terdapat hubungan yang positif, nyata, dan kuat antara penerapan asas kemandirian dengan kemajuan perkembangan perusahaan.
79
80
3. Terdapat hubungan yang positif, nyata, dan lemah antara penerapan asas akuntabilitas dengan kemajuan perkembangan perusahaan. 4. Terdapat hubungan yang positif, nyata, dan kuat antara penerapan
asas
tanggung
jawab
dengan
kemajuan
perkembangan perusahaan. 5. Terdapat hubungan yang positif, nyata, dan lemah antara penerapan asas keadilan dengan kemajuan perkembangan perusahaan. 4.8. Implikasi Manajerial PT. KIEC merupakan salah satu perusahaan BUMN yang telah menerapkan prinsip–prinsip GCG dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kuesioner, diperoleh data mengenai prosentase pengimplementasian masing-masing prinsip GCG. Prinsip transparansi adalah prinsip yang memiliki prosentase terendah (67%). Dengan demikian, untuk meningkatkan prinsip transparansi maka perusahaan perlu meningkatkan komunikasi internal dari atasan ke bawahan dalam hal penyampaian informasi perusahaan dan mempermudah karyawan dalam mengakses informasi perusahaan. Selain itu, diperlukan pula adanya pelatihan bagi karyawan mengenai GCG karena masih ada beberapa karyawan yang belum terlalu memahami mengenai pengimplementasian GCG. Implementasi GCG dalam perusahaan menjadi semakin meningkat karena adanya kesamaan pemahaman pada karyawan mengenai GCG.
80
81
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan tujuan penelitian, maka pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Berdasarkan persepsi karyawan, tingkat persetujuan terhadap efektivitas tahapan kegiatan proses audit Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah sebesar 80% dan ruang lingkup audit internal yaitu pengendalian intern,
manajemen
risiko,
dan
proses
governance
yang
telah
dilaksanakan. Sehingga Divisi SPI dapat dikatakan telah efektif dalam menjalankan kewajibannya. 2. Berdasarkan persepsi karyawan, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon mengalami kemajuan setelah ada penerapan GCG dengan tingkat persetujuan sebesar 79% dan memiliki nilai modus 4 yang artinya bahwa karyawan menyatakan setuju jika perusahaan mengalami kemajuan setelah ada penerapan GCG. Kemajuan perusahaan dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor, peningkatan profit dan asset, peningkatan pertumbuhan penjualan, peningkatan citra, penerapan etika bisnis, dan adanya organ perusahaan sesuai dengan pedoman GCG pada KNKG.
Saran 1. Perusahaan dapat lebih meningkatkan prinsip transparansi karena karyawan hanya menyatakan cukup setuju mengenai prinsip transparansi dalam perusahaan. Cara yang dapat dlakukan perusahaan untuk meningkatkan prinsip transparansi adalah mempermudah karyawan untuk mengakses informasi tentang kebijakan perusahaan dan keputusan pihak manajemen yang tidak dianggap sebagai informasi rahasia. 2. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai GCG agar tercipta keseragaman pemahaman karyawan tentang GCG sehingga menjadikan perusahaan menjadi lebih maju.
81
82
DAFTAR PUSTAKA
Bayangkara,IBK. 2008. Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi. Salemba Empat, Jakarta. Dirgantoro, Crown.2001.Manajemen Stratejik:Konsep, Kasus, dan Implementasi. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Emirzon, Joni.2006. Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 4 No. 8. http://www.digilib.unsri.ac.id.[18 Oktober 2010]. [KNKG]. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Asas Good Coporate Governance. http://www.iicg.org/. [18 Oktober 2010]. [Krakatau Steel Group]. 2011. Majalah KSG: Dari dan Untuk Karyawan Krakatau Steel Group Edisi 56/ Mei/ 2011. PT KS Tbk, Cilegon. Nangoi, R. 2004. Pemberdayaan di Era Ekonomi Pengetahuan. Grasindo, Jakarta. Syarifuddin. 2008. Pemberdayaan Sektor Riil untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Good Corporate Governance. Bank Indonesia, Jakarta. Setianto dkk. 2004. Standar Profesi Audit Internal: Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. Yayasan Pendidikan Internal Audit, Jakarta. Supratiko et al. 2006. Manajemen Kinerja Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing. Graha Ilmu, Yogyakarta. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta, Bandung. Suwandi, I. Citra Perusahaan. http://oeconomicus.files.wordpress.com. [25 Mei 2011]. Tjager dkk. 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo, Jakarta. Toruan, R. 2003. Strategi bisnis: meningkatkan daya jual pada situasi PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
bisnis.
Tunggal, A. 2007. Dasar-Dasar Audit Manajemen. Harvarindo, Jakarta. 2010. Principles of Internal Auditing. Harvarindo, Jakarta. Umar, H. 2003. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 82
83
Wibowo, M. 2004. Efisiensi Perusahaan melalui Penerapan Manajemen Proses Bisnis. Grasindo, Jakarta. Zamzami, F. Proses Internal Audit. http://sai.ugm.ac.id. [02 Januari 2011].
83
84
LAMPIRAN
84
85
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Kajian Penerapan Good Corporate Governance melalui Audit Internal terhadap Kemajuan Perkembangan Perusahaan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Kepada Responden yang terhormat,
Dalam rangka menyelesaikan studi/ tugas akhir di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen, Institut Pertanian Bogor, oleh karena itu diperlukan dukungan Bapak/ Ibu/ Saudara(i) untuk membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini diedarkan untuk mengetahui seberapa besar peranan Audit Internal terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon- Banten. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara(i) meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Masukan dan informasi yang jujur, benar, dan akurat sangat diharapkan agar informasi ilmiah yang akan disajikan benarbenar dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi peningkatan efektivitas audit internal dan Good Corporate Governance. Terima kasih atas bantuan dan kesediaanya dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.
Nama : Anes Ika Murti NRP
Menyetujui,
: H24070012
Kepala Satuan Pengawasan Intern
A. Data Responden (Petunjuk: Berilah tanda (X) pada setiap jawaban yang anda dimaksud)
Jenis Kelamin
: a. Laki-laki
b. Perempuan
Usia
: a. <20 tahun
b. 20-30 tahun
40tahun
d. 41-50 tahun
Pendidikan Terakhir : a. SMP d. Sarjana S1 Unit Kerja/Bagian Jabatan sekarang
b. SMA
c.31e. > 50 tahun c. Diploma
e. S2
: …………………………………………. : .................................................................
85
86
Lanjutan Lampiran 1. Lama Bekerja
: a. < 5 tahun
b. 5-15 tahun
c. 16-25 tahun No. Handphone
d. 26-35 tahun
: .................................................................
B. Lembar Pertanyaan Audit Internal Petunjuk pengisian: Pada kolom penilaian Audit Internal anda di mohon memilih angka dari 1-5 dengan memberikan tanda (X) pada kolom jawaban yang anda pilih.
Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju CS = Cukup Setuju S = Setuju SS = Sangat Setuju
No
Pertanyaan
1
STS
TS CS
PERSIAPAN PENUGASAN a. Perusahaan menentukan batas-batas audit sehingga dapat lebih fokus b. Perusahaan menentukan time frame audit c. Perusahaan membuat standar untuk melaksanakan audit d. Tim audit internal berjumlah lebih dari tiga (3) orang e. Tim audit internal menentukan jadwal pelaksanaan audit (waktu auditor dan auditee) f. Tim
audit
formulir
dan
menyiapkan kertas
dokumen,
kerja
yang
diperlukan selama proses audit 2
SURVEY AUDIT PENDAHULUAN
86
S
SS
87
Lanjutan Lampiran 1. No
Pertanyaan
STS
a. Tim audit melakukan audit dengan fokus terhadap auditee b. Tim audit internal melakukan audit secara objektif c. Tim audit memeriksa dokumentasi sistem (rencana aksi dan dokumen lainnya) terhadap aktual pelaksanaannya 3
PELAKSANAAN PENGUJIAN a. Tim audit internal selalu mencari bukti yang dapat menguatkan informasi secara relevan b. Tim
audit
internal
tidak
pernah
melakukan rekayasa terhadap bukti dari temuan audit c. Tim audit tetap siaga terhadap setiap petunjuk/bukti
yang
dapat
mempengaruhi hasil audit 4
PENYELESAIAN PENUGASAN a. Tim audit internal selalu memberikan konfirmasi
terkait
hasil
temuannya
kepada auditee b. Tim audit internal selalu memberikan rekomendasi kepada auditee c. Tim audit internal meminta jawaban auditee atas rekomendasi yang telah disampaikan d. Tim audit internal melakukan rapat secara teratur dengan auditee 5
PELAPORAN HASIL AUDIT
87
TS CS
S
SS
88
Lanjutan Lampiran 1. No
Pertanyaan a. Tim
audit
STS
internal
secara
TS CS
S
SS
teratur
melakukan rapat dengan manajemen auditee b. Tim
audit
internal
secara
berkala
menyusun laporan hasil audit c. Laporan hasil audit internal sangat berguna bagi pembuatan keputusan perusahaan di masa yang akan datang 6
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT a. Tim
audit
pemantauan
internal terhadap
melakukan pelaksanaan
rekomendasi yang telah disepakati oleh tim audit internal dan auditee b. Perusahaan
telah
mengembangkan
komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal, dan dewan komisaris c. Tim audit internal telah melakukan tugasnya secara efektif
C. Lembar Pertanyaan Good Corporate Governance Petunjuk pengisian: Pada kolom penilaian Good Corporate Governance anda di mohon memilih angka dari 1-5 dengan memberikan tanda (X) pada kolom jawaban yang anda pilih. Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju CS = Cukup Setuju S = Setuju SS = Sangat Setuju 88
89
Lanjutan Lampiran 1. No
Pertanyaan
1
STS
TRANSPARANSI a. Saya selalu menerima informasi secara terbuka dari perusahaan b. Saya selalu mendapat informasi secara mudah dari perusahaan c. Saya
selalu
memelihara
transparansi/keterbukaan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, dengan
memberikan
informasi
yang
benar, tepat dan akurat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pribadi dan kerahasiaan d. Saya
selalu
mengetahui
setiap
pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan 2
KEMANDIRIAN a. Saya selalu bersikap profesional/mandiri dalam mengerjakan kewajiban/tugas saya b. Saya selalu belajar dari setiap kesalahan yang saya perbuat c. Saya bekerja dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan dari pihak manapun d. Saya selalu melakukan kewajiban saya tanpa harus menunggu instruksi atau perintah dari atasan
3
AKUNTABILITAS a. Saya selalu mendapat pengawasan dari atasan
kepada
bawahan
menjalankan tugas/fungsinya
89
dalam
TS CS
S
SS
90
No
Pertanyaan
STS
b. Saya melaksanakan tugas sesuai dengan divisi yang saya tempati 4
TANGGUNG JAWAB a. Saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya kerjakan b. Tugas
dan
tanggung
jawab
yang
diberikan dapat dijalankan dengan baik oleh saya c. Saya selalu menumbuhkan rasa memiliki terhadap
perusahaan
dan
berani
bertanggung jawab atas tindakan yang saya perbuat d. Saya selalu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi demi tercapainya visi dan misi perusahaan 5
KEADILAN a. Saya sudah diperlakukan secara adil oleh perusahaan sesuai dengan apa yang saya telah saya kerjakan b. Saya
mempunyai
hak
untuk
dapat
memberikan masukan kepada perusahaan sama seperti yang lainnya c. Saya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan karyawan lain dalam perusahaan d. Saya selalu mendapatkan perhatian dari perusahaan tanpa ada perbedaan
90
TS CS
S
SS
91
Lanjutan Lampiran 1. D. Lembar Pertanyaan Kemajuan Perkembangan Perusahaan Petunjuk pengisian: Pada kolom penilaian Kemajuan Perkembangan Perusahaan anda di mohon memilih angka dari 1-5 dengan memberikan tanda (X) pada kolom jawaban yang anda pilih. Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju TS = Tidak Setuju CS = Cukup Setuju S = Setuju SS = Sangat Setuju
No 1
Pertanyaan
STS
Terjadi penembahan investor setelah ada penerapan GCG
2
Terjadi peningkatan citra perusahaan setelah ada penerapan GCG
3
Dewan direksi dapat mengelola setiap konflik yang terjadi di dalam perusahaan
4
Rapat Umum Pemegang saham dilakukan secara rutin
5
Terjadi peningkatan keuntungan/ profit setelah ada penerapan GCG
6
Stakeholders (pemangku kepentingan) lebih percaya terhadap perusahaan
7
Terjadi peningkatan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan
8
Terjadi penambahan modal bagi perusahaan
9
Perusahaan menjunjung tinggi etika berusaha
91
TS CS
S
SS
92
Lampiran 2. Daftar pertanyaan wawancara kepada Kepala Satuan Pengawas Internal PT Krakatau Industrial Estate Cilegon 1. Bagaimanakah struktur satuan pengawas internal pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon? 2. Bagaimanakah sejarah terbentuknya satuan pengawas internal pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon? 3. Bagaimanakah implementasi dari satuan pengawas pada PT Krakatau Industrial Estate Cilegon? 4. Apakah perusahaan membuat pedoman, prosedur dan formulir tentang audit internal?
92
93
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
r hitung 0.45 0.564 0.777 0.532 0.539 0.673 0.685 0.611 0.787 0.723 0.699 0.740 0.661 0.772 0.691 0.688 0.551 0.68 0.644 0.690 0.701 0.6 0.760 0.789 0.714 0.776 0.629 0.747 0.758 0.706 0.396 0.662 0.742 0.743 0.774 0.758 0.486 0.612 0.518 0.563 0.641 0.720 0.730
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
93
N=30, alpha= 5% Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
94
Lanjutan Lampiran 3. Pertanyaan 44 45 46 47 48 49
r hitung 0.693 0.708 0.814 0.776 0.737 0.840
r tabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361
94
N=30, alpha= 5% Valid Valid Valid Valid Valid Valid
95
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics Cronbach’s Alpha
N of Items
.973
49
Hasil Uji Reliabilitas kuesioner seluruh pertanyaan
Reliability Statistics Hasil Uji Kuesioner pertanyaan audit internal Cronbach's Alpha
N of Items
.948
22
Reliability Statistics Hasil Uji Reliabilitas pertanyaan GCG Cronbach's Alpha
N of Items
.940
18
Reliability Statistics Hasil Uji Reliabilitas pertanyaan kemajuan perusahaan Cronbach's Alpha N of Items .959
9
95
96
Lampiran 5. Karakteristik Responden 1. Usia Responden 0% 4% 8% <20 tahun 20-30 tahun
21%
31-40 tahun 41-50 tahun 67%
>50 tahun
2. Tingkat Pendidikan Responden 3% 0% 21%
≤SMP SMA Diploma
55%
21%
Sarjana S1 S2
3. Lama Kerja Responden 4% 6% 12%
< 5 tahun 5-15 tahun 16-25 tahun 26-35 tahun 78%
96
97
Lampiran 6. Program Kerja Pemeriksaan Perusahaan NO
SASARAN
1
Meyakinkan bahwa PT KIEC telah melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan prinsipprinsip pokok GCG: a. Transparansi
b. Akuntability
c. Keadilan (Fairness)
LANGKAH-LANGKAH KERJA
TUJUAN
a.Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur b.Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unitunit terkait c. Eksternal auditor, komite audit, internal audit memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga
a.Cari informasi mengenai Laporan Keuangan: Kapan diterbitkan & apakah sudah didistribusikan ke pihakpihak terkait? Buat kesimpulan b.Langkah kerja sama dengan (a) mengenai prosedur dan kebijakan
a.Pimpinan, Manajer, Karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Uraian tugas di setiap unit usaha organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusaan. b.Sistem Penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik. c.Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun. d.Pertanggungjawaban kinerja pimpinan (BOC, BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan. e.Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.
a.Buat quetionare mengenai akuntability, keadilan & Responcibility. b.Quetionare tersebut didistribusikan secara sampel. c.Buat kesimpulan dari hasil quetionare tersebut.
a.Pengelola perusahaan
dan
97
karyawan akan
JANGKA WAKTU Renc Akt
REFF. KKP.
98
memperhatikan kepentingan stakeholder secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum. b.Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi. c.Perlakuan, pengembangan timwork, hubungan kerja dan pembinaan pada karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak & kewajibannya secara adil dan wajar. d. Responsibility
a. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan yelah mengetahui dan memahami seluruh peraturan yang berlaku. b. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan. c. Manajer dan karyawan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan. d. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan. e. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.
98
99
Lampiran 7. Hasil Uji Rank Spearman Hubungan Korelasi Good Corporate Governance dengan Kemajuan Perkembangan Perusahaan Correlations Kemajuan Perusahaan
GCG Spearman's rho
GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)
.531
.
N KemajuanPerusahaan
**
1.000
Correlation Coefficient
.000
74
74
**
1.000
.531
Sig. (2-tailed)
.000
.
74
74
N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
1. Hubungan antara Transparansi dengan GCG Correlations Transparansi Spearman's rho
Transparansi
Correlation Coefficient
GCG
1.000
.357**
.
.002
74
74
**
1.000
.002
.
74
74
Sig. (2-tailed) N GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
.357
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
2. Hubungan Kemandirian dengan GCG Correlations Kemandirian Spearman's rho
Kemandirian
Correlation Coefficient
1.000
.484**
Sig. (2-tailed) N GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
99
GCG
.
.000
74
74
**
1.000
.484
.000
.
74
74
100
Lanjutan Lampiran 7. 3. Hubungan Akuntabilitas dengan GCG Correlations Akuntabilitas Spearman's rho
Akuntabilitas
Correlation Coefficient
.336**
.
.003
Sig. (2-tailed) N GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)
GCG
1.000
74
74
.336**
1.000
.003
.
74
74
N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
4. Hubungan Tanggug Jawab dengan GCG Correlations Tanggungjawab Spearman's rho Tanggungjawab Correlation Coefficient
1.000
.587**
.
.000
Sig. (2-tailed) N GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)
GCG
74
74
.587**
1.000
.000
.
74
74
N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
5.Hubungan Keadilan dengan GCG Correlations Keadilan Spearman's rho
Keadilan
Correlation Coefficient
GCG
1.000
.372**
Sig. (2-tailed) N GCG
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
100
.
.001
74
74
**
1.000
.001
.
74
74
.372
