KAJIAN LITERATUR DEMOKRASI PARTISIPATIF
MAKALAH
OLEH: IMAM INDRATNO, HERMAN SUBAGJA, RIKEU RUGARMIKA, dkk
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
KAJIAN LITERATUR DEMOKRASI PARTISIPATIF
MAKALAH
oleh IMAM INDRATNO, HERMAN SUBAGJA, RIKEU RUGARMIKA, dkk
Mengesahkan,
H. ERNADI SYAODIH, Ir., MT. Ketua Program Studi PWK
KAJIAN LITERATUR DEMOKRASI PARTISIPATIF Oleh: Imam Indratno, Herman Subagja, Rikeu Rugarmika, dkk
ABSTRAK Demokrasi partisipatif merupakan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat ( aspiratif) yang mengutamakan nilai-nilai masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan dan dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam menjalankan suatu keputusan politik. Paham Participatory Democracy berpendapat bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mereka satu sama lain. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dapat dijembatani. Dewasa ini sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia masih bersifat tidak langsung (non pcarticipatory democracy), padahal tuntutan reformasi yang digembor-gemborkan sekarang ini menuntut adanya suatu perubahan dari sistem pemerintahan terpilih me njadi sistem pemerintahan yang partisipatif. Demokrasi merupakan suatu sistem dimana masyarakat merupakan sumber aspirasi utama, dengar, tujuan untuk mendapatkan satu keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perpaduan diantara keduanya melahirkan suatu sistem yang sangat membumi, mengikuti suara hati masyarakat, dan dapat membentu suatu keputusan yang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat. Demokrasi partisipasi menjadi suatu sistem yang menempatkan masyarakat sebagai penentu keputusan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan memposisikan masyarakat sebagai pelaku pelaksana dari implementasi keputusan yang dihasilkan tersebut. Demokrasi partisipatif bukan hanya dalam bidang politik saja tetapi dalam segala bidang seperti ekonomi dan sosial, agar pembangunan dan perencanaan berdasarkan peran serta masyarakat. K e y w or ds : demok rasi p a rtisi pati f, aspir asi mas ya rakat
PENDAHULUAN Tingginya
politik
tingkat
pemahaman
masyarakat
tentang makna demokrasi khususnya dan makna
politik
umumnya
penyelenggaraan salah
satu
demokrasi democracy).
dalam
pemerintahan
prasyarat
dalam
partisipatif Kemudian,
proses
merupakan
parokial
akuntabel. Munculnya wacana bahkan tuntutan untuk
(participatory
demokrasi
menengah
pelaksanaan
dapat
dicegah
paradigma menuju
dari
demokrasi
langsung atau demokrasi partisipatif itu sendiri karena
sehingga
pergeseran perwakilan
sosial ekonomi masyarakat berada pada taraf atas,
politik
politik ketatanegaraan yang transparan dan
melakukan
kehidupan
budaya
partisipatif terakhir, adanya penyelenggaraan
pelaksanaan
kandisi
menuju
terjadinya
kelemahan
demokrasi
pokok
perwakilan
dari dalam
kemungkinan adanya "politik uang" (money
proses penyelenggaraan pemerintahan yang
politic) dalam seluruh proses kegiatan politik.
terjadi
Berdasarkan
penyelenggaraan politik ketatanegaraan yang
lembaga
hal politik
tersebut dalam
berperannya meningkatkan
saat
transparan
dan
ini.
Terakhir,
akuntabel.
Ada
pemberdayaan
adanya
beberapa
pemahaman politik rakyat melalui kegiatan
permasalahan
masyarakat
pendidikan politik mutlak diperlukan. Selain itu,
yang kini dihadapi oleh banyak daerah, baik
adanya konsistensi budaya politik masyarakat
ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, maupun
yang telah mengalami pergeseran dari budaya
politik. Permasalahan dari aspek ekonomi,
diantaranya
menyangkut
kurang
menekan hak dan kemandirian masyarakat.
berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi
Kemudian belum matangnya masyarakat dalam
untuk
bagi
menggunakan
hak
berpendapat
kecil
berorganisasi.
Lantas,
kurangnya
memberikan
masyarakat, dalam
kesempatan
khususnya
masyarakat
mengembangkan
ekonomi
yang
kegiatan
kompetitif.
usaha
Kemudian,
kurangnya penciptaan akses masyarakat pada
pelibatan
masyarakat
dalam
dan akses
pengambilan
keputusan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung.
input sumber daya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha, lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi. Selain itu, lemahnya kemampuan
masyarakat
kecil
dalam
DEFINISI-DEFINISI DAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI,
PARTISIPATIF,
DAN
DEMOKRASI PARTISIPATIF
membangun organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya. Sedangkan dari aspek sosial, permasalahan tersebut meliputi kurangnya upaya yang dapat mengurangi
pengaruh
lingkungan
sosial
budaya yang mendukung masyarakat pada kondisi
kemiskinan
kurangnya
struktural.
akses
Kemudian,
masyarakat
untuk
memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan kurang
termasuk
informasi.
berkembangnya
Lantas,
kelembagaan
masyarakat dan organisasi sosial yang dapat
A.
Sejarah
peristillahan
ditelusuri
jauh
ditumbuhkan
Lalu,
belum
berkembangnya
mendefenisikan
terhadap
konflik
sosial
akibat
perubahan
sosial. Selanjutnya permasalahan dari aspek politik meliputi
kuatnya
peran
pemerintah
dan
organisasi politik yang tidak disadari justru telah
kali
dalarn
ini
praktek
demokrasi
dengan
mengemukakan beberapa kriteria atau bisa disebut juga sebagai prinsip dasar, yaitu sebagai berikut: 1.
Pemerintahan partisipasi
oleh
rakyat
rakyat yang
dengan
penuh
dan
penghargaan
atas
langsung. 2.
Kesamaan di depan umum.
3.
Pluralisme, semua
yaitu
bakat,
minat,
keinginan
dan
pandangan.
akses kemanusiaan, keadilan, persamaan hak,
belum berkembangnya kepedulian masyarakat
pertama
Konsep
seorang negarawan ternama dari Athena,
kelembagaan yang mampu mempromosikan
dan perlindungan bagi masyarakat. Terakhir
belakang.
dapat
350 SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles,
belum mantapnya kelembagaan yang dapat
masyarakat.
ke
"demokrasi"
Negara-Kota Yunani dan Athena (456 SM dan
menjadi sarana interaksi sosial. Selain itu,
memberikan ketahanan dan perlindungan bagi
Definisi dan Prinsip Dasar Demokrasi
4.
Pengharaaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.
Kriteria
universal
konsep
yang
yang
selama
terkandung ini
dalarn
dikenal sebagai
"demokrasi " dan "demokratisasi". Tulisan ini menawarkan
pengertian
alternatif
tentang
demokrasi
dengan
pemikiran
baru
mengajukan
konstruksi
kekuasaan. Pengertian demokrasi sebenarnya
sebagai
adalah lebih luas daripada sekedar pengertian
"pemahaman yang tercerahkan" (enlightened
politik. Asumsi-asumsi dmokrasi, seharusnya
understanding) terhadap demokrasi. Sebagai
tidak hanya diterapkan dalam kehidupan politik
akibatnya,
tetapi juga lebih luas lagi, dalam kehidupan
yang
disebutnya
menurut
tulisan
ini,
proses
demokratisasi harus ditunjukan pada upaya pencerahan demos, melalui partisipasi efektif masyarakat, kontrol terhadap agenda publik, persamaan kedudukan dalarn hukum
dan
kehidupan politik, pemerataan kepemilikan dan hasil, kebebasan berkumpul, pelayanan publik dan jaringan sosial, kebebasan berusaha, dan jaminan rasa aman dalam kehidupan sosial.
sosial dan ekonomi. Jika
demokrasi
dipandang
sebagai
pemerintahan oleh rakyat, tentu mengandung pengertian bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang mereka pandang lebih baik. Suatu hal dipandang baik bagi
rakyat
kepentingan
atau mereka
dianggap
sebagai
berdasarkan
pilihan
Lyman Tower Sargent memberikan definisi
mereka sendiri, bahkan pilihan pihak lain,
terhadap
dalam
seperti elit yang dipandang mengetahui dan
Sargent
berkuasa dalam hal itu. Akan tetapi, rakyat
nuansa
demokrasi yang
yang
sama.
berada
Menurut
demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan
harus
rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya
memadai agar dapat menentukan apa yang
persamaan hak di antara warga Negara,
mereka inginkan atau pandang baik. Itulah
adanya kebebasan dan kemerdekaan yang
sebabnya demokrasi menekankan pentingnya
diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki
lembaga-lembaga yang dapat menjadi sarana
oleh waega Negara, adanya sistem perwakilan
pencerahan demos, seperti pendidikan dalam
yang efektif, dan akhirnya adanya sistem
arti luas dan debat publik.
pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.
terdidik
dan
tercerahkan
Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai
Istilah demokrasi dan demokratisasi cenderung
sebuah idea politik, yaitu :
diterapkan
1.
dalam
Kecenderungan dalam
ini
kehidupan terlihat
pembicaraan
pembuatan
secara
keputusan
politik
saja.
jelas
misalnya
tentang
pemilu,
dan
Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2.
sebagainya.
Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam
Demokrasi dilihat sebagai satu aturan main
proses
untuk mendistribusikan kekuatan secara adil di
kolektif.
antara anggota masyarakat. Adil dalam artian
3.
pembuatan
keputusan
Pembeberan kebenaran,
yaitu
secara
adanya
ini adalah bahwa semua warga masyarakat
peluang yang sama bagi setiap orang
memperoleh hak yang sama untuk terlibat
untuk
dalam pembuatan keputusan, dan memiliki hak
jalannya proses politik dan pemerintahan
yang sama untuk berjuang memperebutkan
secara logis.
memberikan
penilaian
terhadap
4.
Kontral terakhir terhadap agenda, yaitu
kebebasan persuratkabaran, kebebasan
adanya kekuasaan ekslusif
berkumpul dan berserikat.
bagi
masyarakat untuk menentukan agenda
6.
Ketersediaan dan keterbukaan informasi
mana
harus
7.
Mengindahkan fatsoen (tatakrama politik).
diputuskan melalui proses pemerintahan,
8.
Kebebasan individu
termasuk mendelegasikan kekuasaan itu
9.
Semangat kerjasama
pada orang lain atau
10. Hak untuk protes.
yang
harus
dan
tidak
lembaga yang
mewakili masyarakat. 5.
Kerangka-kerangka
Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dalam hukum.
kelembagaan
dengan
prinsip demokrasi yang turut melanggengkan ciri-ciri demokrasi adalah : 1.
Lembaga-lembaga yang secara langsung
Sementara itu, Henry B. Mayo menyebutkan
mempengaruhi penerapan hak-hak azazi
nilai-nilai berikut ini sebagai nilai yang harus
warga negara. ini menyangkut, antara lain
dipenuhi
pendidikan bagi warga Negara yang tidak
untuk
mendefinisikan
demokrasi,
yaitu: 1.
2.
sebatas
Menyelesaikan
pertikaian-pertikaian
untuk
Menjamin terjadinya perubahan secara
negara.
dalam
suatu masyarakat
yang
membangkitkan
nilai-nilai patriotisme yang berlebihan atau
secara damai dan sukarela.
damai
usaha-usaha
2.
menanamkan
loyalitas
Perangkat kelembagaan adalah lembaga-
selalu berubah.
lembaga
3.
Pergantian peenguasa dengan teratur.
yang
4.
Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
berintegrasi
5.
Pengakuan dan penghormatan terhadap
pemerintah atau negara.
nilai keanekaragaman.
3.
yang
merupakan
memungkinkan dengan
Memajukan ilmu pengetahuan.
lembaga-lembaga
7.
Pengakuan dan penghormatan terhadap
sendiri,
kebebasan.
rnungkin
yang
distribusi pendapatan secara adil
4.
Kesempatan pendidikan yang sama.
5.
Empat
macam
kebebasan
itu
sedapat
atau
selaras
daerah,
legislative,
pemerintahan
eksekutif,
pada
lembaga-lembaga
tingkat hukum
pemerintahan, dll.
kebebasan,
mengeluarakan
pemerintahan kebijakannya
lembaga
birokrasi,
yaitu:
3.
lembaga-lembaga
mencerminkan
seperti
adanya beberapa kriteria dalam demokrasi,
Persamaan di depan umum
negara
beberapa lembaga Negara yang popular,
dan menyeluruh, Amien Rais memaparkan
2.
warga
dengan referensi demos. lni mencakup
Masih dalam kerangka, yang bersifat umum
Partisipasi dalam pembuatan keputusan
mekanisme
Perangkat lembaga ketiga terdiri dari
6.
1.
kepada
B.
Definisi dan Prinsip Dasar Partisipatif
Suatu proses yang melibatkan masyarakat yaitu
pendapat,
umum,
dikenal
sebagai
peran
serta
masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah
anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk
yang
untuk
didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu,
meningkatkan pengertian masyarakat secara
dimana keputusan terakhir tetap berada di
penuh atas suatu proses kegiatan, dimana
tangan pejabat pembuat keputusan tersebut.
masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan
Sedang dalam konteks peran serta masyarakat
sedang dianalisa oleh badan yang berwenang
yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat
(Canter, 1977). Secara sederhana Canter
keputusan dan anggota-anggota masyarakat
mendefinisikan
merupakan
berlangsung
information
terus-menerus
sebagai
(komunikasi
feed-forward dari
pemerintah
kedudukannya.
kepada masyarakat tentang suatu kebijakan)
membahas
dan feedback information (komunikasi dari
pemecah.
masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).
mitra
yang
relatif
Mereka
masalah,
sejajar
bersama-sama
mencari
alternatif
Ternyata masih banyak yang memandang
Dari sudut terminologi peran serta masyarakat
peran serta masyarakat semata-mata sebagai
(Partisipatif) dapat diartikan sebagai suatu
penyampaian informasi (public information),
cara melakukan interaksi antara dua kelompok.
penyuluhan,
Kelompok yang selama ini tidak diikut sertakan
relation agar proyek tersebut dapat berjalan
dalam proses pengambilan keputusan (non-
tanpa
elite)
masyarakat
dan
melakukan
kelompok
yang
pengambilan
selama
keputusan
ini
bahkan
hambatan. tidak
sekedar
alat
Karenanya,
public
peran
saja digunakan
serta
sebagai
(elite).
sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga
Bahkan yang lebih khusus lagi, peran serta
digunakan sebagai tujuan (participation is an
masyarakat sesungguhnya merupakan suatu
end itself).
cara untuk membahas incentive material yang mereka butuhkan (Goulet, 1989). Dengan perkataan
lain,
peran
serta
masyarakat
merupakan insentif moral sebagai "paspor"
Disamping persepsi yang dikemukakan Canter (1977), Comick (1979), Goulet ( 1989) dan Wingert
(1979)
merinci
peran
serta
masyarakat, yaitu :
mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan
yang
sangat
1.
Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan. berpendapat
menentukan kesejahteraan mereka.
Penganut bahwa
masyarakat Cormick (1979) membedakan peran serta masyarakat
dalam
proses
pengambilan
keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil
keputusan
dengan
kelompok
masyarakat yang berkepentingan, anggota-
paham peran
merupakan
ini serta suatu
kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu
pemahaman
yang
potensial
bahwa
masyarakat
dikorbankan
terkorbankan
oleh
suatu
pembangunan
memiliki
hak
atau proyek untuk
dikonsultasikan (right to be consulted).
2.
Peran serta masyarakat sebagai suatu
5.
strategi. Penganut paham ini mendalilkan
Menurut
bahwa
masyarakat
peran
serta
masyarakat
ini,
dilakukan
serta
sebagai
upaya
dukungan masyarakat (public support).
psikologis
Pendapat ini didasarkan kepada suatu
perasaan ketidak berdayaan (sense of
paham bahwa bila masyarakat merasa
powerlessness), tidak percaya diri dan
memiliki
perasaan
akses
terhadap
pengambilan
tiap
keputusan balk,
tingkatan
pengambilan
didokumentasikan
maka
keputusan
dengan
tersebut
akan
memiliki kredibilitas.
"mengobati"
peran
untuk
pada
masyarakat
bahwa
diri
masalah-masalah seperti
mereka
halnya
bukan
komponen penting dalam masyarakat. Dari sudut teori politik, terdapat dua paham teori : teori Participatory Democracy, yang menggugat (Gibson,
paham
1981).
teori
Elite
Democracy
Paham
Elite
Democracy
Peran serta masvarakat sebagai alat
melihat hakekat manusia sebagai mahluk yang
komunikasi.
mementingkan diri sendiri, pemburu kepuasan
Peran
didayagunakan
serta
sebagai
masyarakat untuk
diri pribadi dan menjadi tidak rasional terutama
mendapatkan masukan berupa informasi
jika mereka dalam kelompok. Oleh karena itu,
dalam proses pengambilan keputusan.
dalam hal terjadi konflik kepentingan antara
Persepsi
suatu
kelompok-kelompok dalam masyarakat, maka
pemikiran bahwa pemerintah dirancang
pembuatan keputusan sepenuhnya merupakan
untuk
kewenangan
ini
dilandasi
melayani
dan
masyarakat
tersebut
bernilai
alat
oleh
masvarakat,
pandangan
yang
4.
persepsi
merupakan strategi untuk mendapatkan
keputusan dan kepedulian masyarakat
3.
Peran serta masyarakat sebagai terapi.
sehingga
preferensi
kelompok
elite
yang
dari
menjalankan pemerintahan. Kalaupun peran
masukan
serta masyarakat itu ada, pelaksanaannya
mewujudkan
hanya terjadi pada saat pemilihan mereka-
adalah
guna
dari
keputusan yang responsif.
mereka yang duduk dalam pemerintahan.
Peran Serta Masyarakat sebagai suatu
Ruang linbkup peran serta akan bervariasi di
kebijakan. Dalam konteks ini peran serta
setiap daerah. Karena itu, teknik peran serta
masyarakat didayagunakan sebagai suatu
untuk menangkap arus informasi timbal balik
cara untuk mengurangi atau meredakan
juga akan bervariasi. O'Riordan (1981) melihat
konflik
bahwa teknik peran serta berhubungan erat
melalui
usaha
pencapaian
konsensus dari pendapat-pendapat yang
dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :
ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini
1.
Ruang lingkup hak warga atas lingkungan.
adalah bertukar pikiran dan pandangan
2.
Tingkat
dapat
meningkatkan
toleransi
pengertian
dan
akses
informasi
masyarakat
dalam peraturan tertulis.
serta
mengurangi
rasa
3.
Penggunaan dari strategi peran serta.
ketidakpercayaan
(misstrust)
dan
4.
Penggunaan
kerancuan (biasess).
media
dalam
menyiarkan isu-isu lingkungan.
rangka
5.
Isi dan ruang lingkup dari pendidikan
learning by doing, desentralized, by people,
lingkungan
buttom-up, dan dengan politik terbuka.
di
sekolah-sekolah.
Sedangkan Canter (1977) merangkum
d. Perencanaan sebagai social transformation.
potensi dan kemungkinan teknik peran
Perencanaan
ini
serta masyarakat seperti terlihat dalam
politik
didasarkan
tabel dibawah ini
'kolektivisme komunitarian’.
yang
merupakan
kristalisasi
pada
Bailey dan Dick (1992) melihat bahwa dalam
Berdasarkan
definisi
kondisi Indonesia, peran serta masyarakat
dikemukakan
oleh
lewat cara informal dianggap paling efektif,
disimpulkan
baru ketika keadaan tidak memungkinkan,
masyarakat dalam perencanaan mengalami
jalan pengadilan rnenjadi pilihan terakhir dan
suatu pergeseran, dari for people sebagai sifat
berharap
perencanaan social reform menjadi by people
sang
keputusan
hakim
yang
dapat
adil.
memberikan
Sedangkan
John
sebagai
luas
ideology
John
bahwa
sifat
planning Friedman
filosofi
perencanaan
peran
dalam
yang dapat serta
social
Friedman (1987) memberikan definisi lebih
learning. Ada dua rational kunci bagi peran
luas
serta myarakat, yaitu :
mengenai
planning
sebagai
upaya
menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (scientific and technical knowledge) kepada tindakan-tindakan
dalam
domain
publik,
menyangkut proses pengarahan sosial dan proses transformasi sosial. Dikaitkan dengan kelembagaan,
sistem
perencanaan
Etika, yaitu bahwa di dalam masyarakat demokratik,
mereka
yang
kehidupan,
lingkungan dan penghidupannya dipertaruhkan sudah
seharusnya
dikonsultasikan
dan
dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi mereka secara langsung.
diklasifikasikan sebagai berikut: a. Perencanaan sebagai Social Reform. Dalam sistem perencanaan ini, peran pemerintah sangat
dominan,
sifat
perencanaan
:
centralized for people, topdown, berjenjang dan dengan politik terbatas. b. Perencanaan
sebagai
Pragmatis, yaitu atas program dan kebijakan seringkali tergantung kepada kesediaan orang membantu kesuksesan program atau kebijakan tersebut. Peran serta dalam hal ini diterjemahkan dan
Policy
Analysis.
asal
kata
participation,
yang
diantaranya
Dalam sistem perencanaan ini, Pemerintah
mempert imbangkan pendapat, mengartikan
bersama
stakeholders
secara singkat bahwa partisipasi itu adalah
persoalan
dan
kebijakan.
memutuskan
menyusun
Sifat
alternatif
perencanaan
take u part atau ikut serta. Peran serta
ini
masyarakat dengan keterlibatan komunitas
decentralized, with people, scientific, dan
setempat secara aktif dalam pengambilan
dengan politik terbuka.
keputusan
c. Perencanaan sebagai social learning. Dalam
(dalam
pelaksanaannya
perencanaan)
terhadap
atau
proyek-proyek
sistem perencanaan Pemerintah bertindak
pembangunan untuk masyarakat. Peran serta
sebagai
masyarakat tersebut di Inggris/Britania Raya
fasilitator.
Sifat
perencanaan
lebih populer dengan istilah public participation,
dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di
sedangkan di Amerika Serikat disebut dengan
dalam
citizen
simultan
participation,
mengandung
namun
makna
yang
keduanya
partisipasi
ini,
mempromosikan
secara
semangat
Citizen
komunitas dan rasa kerja sama dan
participation didefinisikan sebagai proses yang
keterlibatan. Pada kasus kelompok miskin
memberikan
masyarakat
dan lemah, partisipasi dapat berkontribusi
(citizens). Oleh karena itu, suatu peran serta
ke proses peningkatan, pendidikan, dan
memerlukan kesediaan kedua belah pihak
pelatihan sebagai penyatuan (integrasi) ke
dalam
dalam komunitas yang lebih luas vang di
peluang
suatu
sama.
proses
bagi
hubungan
yang
saling
menguntungkan. Adapun tujuan peran serta
dalamnya
masyarakat prinsipnya
yang
dicapai,
pada
(powerlessness )
dikondisikan
suatu
dan
ingin
harus
pula
rasa
pembangunan
untuk berperan serta. Hal ini akan sangat
dipromosikan.
keberhasilan
dan
kegagalan
2.
dapat
swadaya
situasi dimana timbul keinginan masyarakat
menentukan
ketidakberdayaan
Dari
segi
ditanggulangi
(self-help)
dan
kepemimpinan
dapat
politik ,
partisipasi
lebih
pencapaian tujuan peran serta masyarakat itu
mempromosikan participatory dibanding,
sediri. Pengkondisian tersebut harus mengarah
demokrasi
kepada timbulnya peran serta bebas dan
democracy) sebagai hak demokrasi dan
mengeliminir sebanyak mungkin peran serta
setiap orang dan dengan demikian publik
terpaksa.
secara umum, untuk berpartisipasi dalam
Peran
serta
bebas
terjadi
bila
perwakilan
(representative
seorang individu melibatkan dirinya secara
proses
sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif
Partisipasi publik juga akan membantu
tertentu, walaupun dalam klarifikasi ini masih
dewan (counsellors) dan para pembuat
dapat dibagi ke dalam: peran serta spontan
keputusan lainnya untuk mendapatkan
(keyakinan
gambaran
sendiri
kehendak
murni
tanpa
melalui penyuluhan/ajakan).
yaitu terpaksa oleh hukum,
peraturan
akan
dan/atau
perundang-undangan
masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu: dari
pandangan
utamanya populasi
adalah perkotaan
sosial, untuk yang
keuntungan mengaktifkan cenderung
individualistik, tidak punya komitlnen dan
terpengaruh,
pembuatan
yang
situasi dan kondisi sosial ekonomi. Peran serta
keputusan.
jelas
mengenai
dan
aspirasi
konstituen mereka atau semua pihak yang dan
sensitivitas
keputusan
dapat
dimaksimalkan jika ditangani secara tepat.
mewajibkannya, dan terpaksa oleh tekanan
1.
lebih
permintaan-permintaan
Peran serta terpaksa, dilakukan karena dua hal
pengambilan
3.
segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan
prioritas,
interest
penilaian
dalam
diterimanya perencanaan.
akan
public
dinamikanya
serta
proposal-proposal
4.
Keuntungan lain dan public participation
New
adalah
tercapainya
Manning and Assessment (EPA) Act
hubungan yang lebih dekat antara warga
(1979) dapat diabaikan atau dielakkan
dengan otoritas kota dan menggantikan
oleh peraturan baru.
kemungkinan
perilaku they/we menjadi perilaku us.
5.
Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala
dalam
mendorong
peran
serta
masyarakat dalam perencanaan. Peran serta masyarakat
Environmental
Secara umum, komunitas tidak memiliki sumberdaya yang baik dalam hal waktu, keahlian
atau
ruang
untuk
membuat
aspirasinya didengar secara efektif. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta
dihadapkan pada berbagai persoalan, baik
masyarakat di dalam proses pembangunan,
pada level negara bagian maupun lokal.
khususnya dl daerah perkotaan, bukan lagi
Hambatan atau kendala dalam mendorong
sekedar paradigma, tetapi sudah merupakan
peran serta masyarakat dalam penataan ruang
suatu filosofy ilmu perencanaan pembangunan
(Donald Perlgut) yaitu:
kota (city-planning phylosophy). Kota-kota di
Partisipasi dalam
3.
4.
,
proses perencanaan
Indonesia selama ini dikembangkan dan
lokal umumnya dimulai sangat terlambat,
dibangun dengan paradigma lama,
yaitu setelah rencana (the real planning
dengan mengadakan pendekatan topdown
directions)
planning dan sektoral. Hasil pembangunan
sehingga
2.
sistem
Wales,
perencanaan
1.
dalam
South
telah masyarakat
selesai
disusun,
akhirnya
hanya
yang
diwujudkan,
lebih
yaitu
mengakomodasi
mempertanyakan hal-hal bersifat detail.
kebutuhan sekelompok warga mas_varakat
Partisipasi
dengan prosentase kecil (exclusive society),
komunitas
yang
sungguh-
sungguh sangat sedikit apalagi mengenai
sedang
isu-isu besar seperti pertumbuhan dan
yang lebih besar (marginal society) terabaikan,
pembangunan kota.
malah cenderung tersingkirkan. Akibat lebih
Ketika partisipasi tersebut benar-benar
jauh adalah timbulnya kontradiksi dan konflik
diinginkan, terlalu sedikit masyarakat yang
sosial, yang sangat rentan merusak sendi-
terorganisasi atau yang terstruktur secara
sendi sosial yang terpelihara cukup lama,
mapan yang efektif mengajukan masukan
disamping
dan komunitas.
fisik perkotaan, Fenomena ini disadari bisa
Pemerintah
negara
bagian
maupun
kebutuhan
kelompok
perusahaan
masyarakat
sarana-prasarana
berakibat fatal dan akan sangat lama untuk
pemerintah lokal (kota), jika memang
merekatkan
sendi-sendi
ingin, mampu menghindari peran serta
kelompok masyarakat di perkotaan, yang
masyarakat, dengan membuat keputusan-
sempat
keputusan secara rahasia atau dengan
pemberdayaan dan peningkatan peran serta
menyediakan waktu yang tidak memadai
masyarakat di dalam proses pembangunan
untuk public discussion. Bahkan dengan
sebagai
peraturan (legislation) yang baik seperti di
dengan visi kota-kota besar dan menengah
dirusak.
suatu
sosial
Untuk
sistem
yang
ke
seluruh
depan,
dipadukan
dalam sistem globalisasi yang seluruhnya
ketidakmampuan, untuk sedikit peduli dan
bertujuan
menekuni
meningkatkan
kesjahteraan
masyarakat di perkotaan.
Amdal
peningkatan
B1. Peran Serta Masyarakat Dalam Komisi
lingkungan (PSL) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam komisi dipercayai sebagai cermin kesertaan masyarakat. Dan LSM,
karena
gaya
diasumsikan
kerja
cukup
grass-rootnya
handal
untuk
"mendampingi" masyarakat korban dampak lingkungan. Kombinasi berbagai kekuatan diatas, dharapkan membawa wawasan baru dalam keputusan Komisi.
alternatif
keikutsertaan
cara
masyarakat.
Sejumlah kasus mengkonfirmasi bahwa LSM cenderung
Hadirnya, para pakar, wakil Pusat Studi
sebagai
menempuh
"jalan
lain"
dalam
gerakan penyadaran lingkungan ketimbang menggarap perannya dalam Komisi Amdal secara
lebih
serius.
Penunututan
ke
Pengadilan (kasus Walhi vs. PT.IIU), boikot (kasus Tapak - Semarang), kombinasi tekanan LSM nasional dan internasional (kasus Scott Paper di lrian Jaya) dan melobi ke negaranegara donor (kasus Kedungombo - Jawa Tengah) sekedar contoh soal yang masih segar dalam ingatan kita.
Skenario diatas mestinya sangat logis dan tak perlu diperdebatkan. Hanya saja, bila
B2.
Peran
Serta
Masyarakat
Dalam
Penataan Ruang
dicermati mekanisme komisi terkesan sangat elitis, dan karenanya kaum awam diluar Komisi hampir tak punya peluang untuk mempersoalkan
keputusan-keputusan
Komisi. Posisi minoritas dan keanggotaan yang bersifat tidak tetap dari wakil LSM dan masyarakat korban, semakin menempatkan keikutsrtaan masyarakat dalam posisi yang bersifat diperdebatkan. Kedudukan sebagai minoritas secara hipotesis akan menyurutkan daya
tekan
mereka
dalam
pengambilan
keputusan. Keadaan ini semakin diperparah oleh rendahnya derajat pemahaman terhadap masalah lingkungan. LSM, dipandang punya kapasitas untuk memahami masalah yang ada, sementara sebaliknya:
realitas hanya
menunjukkan sedikit
manusia
hal pada
segelintir LSM yang punya pengetahuan dan kepedulian tentang lingkungan. Secara umum, ada
keengganan
LSM,
atau
boleh
jadi
Di
dalam
konteks
pembangunan
yang
berwawasan lingkungan seiuruh perizinan dan persetujuan dari suatu kegiatan pembangunan harus
didasarkan
pada
perencanaan
tata
ruang. Mengapa..? Karena perencanaan tata ruang memberikan infonnasi tentang kegiatankegiatan tertentu yang melanggar ambang batas daya dukung lingkungan. Paling tidak dalam konteks penataan ruang ini ada dua . jenis
kebutuhan yang mendasari peran serta
masyarakat : Pada tahap apa, Peran serta dalam Penataan Ruang Diperlukan? Untuk tercapai suatu perencanaan yang responsif, maka keterlibatan masyarakat harus dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu sejak tahap identitikasi permasalahan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap pelaksanaan rencana tata.
B3. Peran Serta Masyarakat Pra UU.24/1992 Ordonansi
Pembentukan
Kota
rencana kota. Dalam forum terbuka ini dimungkinkan
vang
instansi
Ordonantie/SVO) dan pedoman perencanaan 2.
dalam
tentang peran serta masyarakat. Peran serta
draft
(vertikal
maupun
Pemerintah
Daerah
aspirasi
tahap
untuk
masyarakat
perencanaan
dan
pelaksanaan rencana tata ruang kota.
masyarakat dalam SVO mengatur empat hal. mengumumkan
Kewajiban
memperhatikan
Penyusunan Rencana Kota, mengatur hal
walikota
pemerintah
horizontal).
kota yang dituangkan dalam Peraturan menteri
Kewajiban
wakilwakil
anggota masyarakat, disamping sesama
diundangkan pada tahun 1949 (Stadsvorming
Dalam Negeri No.2/1987 tentang Pedoman
keterlibatan
Ketentuan
peran
serta masyarakat
rencana kota lewat surat kabar lokal atau surat
Permendap
diatas
mengandung
kabar yang banyak dibaca oleh masyarakat
kelemahan, yaitu sebagai berikut :
lokal diwilayah objek perencanaan. Hak setiap
1.
dalam
beberapa
Tahap peran serta masyarakat walaupun
anggota masyarakat untuk mendapat informasi
ditulisan
penataan ruang dan dokumen tata ruang. Hak
memasuki tahap yang telah terlambat
mengajukan keberatan, kepada Pemerintah
yaitu sudah pada tahap draft final rencana
Daerah
tata ruang kota;
dalam
waktu
satu
bulan
setelah
diumumkan. Hak untuk mengajukan banding atas
keputusan
tentang
keberatan
yang
2.
dalam
tahap
perencanaan,
Forum terbuka dalam bentuk diskusi atau seminar
sebagai
bersifat
resmi,
yang berkaitan dengan peran serta masyarakat
masyarakat untuk secara jujur (genuine)
yang ada dalam SVO, didalam prakteknya
mengemukakan pendapatnya.
dilaksanakan.
dikemukakan penyimpangan
Alasan
yang
dalam ini
yaitu,
sering
melegitimasi tidak
relevannya
penggunaan SVO sebagai produk pemerintah kolonial Belanda, didalam praktek kehidupan bernegara sekarang ini. Alasan yang demikian tentu saja sulit diterima, karena SVO pada saat belum diundangkan UUPR, masih berlaku sebagai hukum positif Sedangkan didalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 1987, terdapat dua pasal yang berhubungan dengan peran serta masyarakat, yaitu : 1.
Penyediaan forum terbuka lewat seminar atau diskusi untuk membahas final draft
mungkin
yang
ditolak. Secara umum kewajiban-kewajiban
tidak
sangat
forum
menghambat
Tidak berbeda dengan rumusan peran serta dalam VO yang pada umumnya berlaku diatas kertas, rumusan peran serta masyarakat dalam Permendagri No.2/1987 juga belum secara sungguh
dilaksanakan
didalam
praktek.
Berbagai kasus vang sempat terangkat seperti kasus perubahan rencana tata ruang kota "Henry Ali", kasus konversi daerah hijau men jadi daerah perumahan dan rekreasi Pantai Indah Kapuk dan perubahan daerah pertanian Tugu, semarang Barat menjadi daerah industri, keseluruhannya
mengabaikan
peran serta masyarakat.
aspirasi
dan
B4. Peran Serta Masyarakat Menurut UU No.24/1992
proposal
Peran serta mas_yarakat dalam UU. No. 24/1992
mendapat
tempat
yang
sangat
penting. Di dalam Bab Azas dan Tujuan, ditegaskan bahwa penataan ruang berazaskan keterbukaan, perlindungan
persamaan, hukum.
(transperancy)
dinamikanya
keadilan
Artinya
sebagai
salah
dan
keterbukaan satu
azas
serta
diterimanya
perencanaan.
proposal-
Peran
serta
masyarakat dengan keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan
(dalam
pelaksanaannya
perencanaan)
terhadap
atau
proyek-proyek
pembangunan untuk masyarakat. Demokrasi
partisipatif
dilibatkan
dalam
adalah proses
pengambilan
penting dalam UU ini, apabila secara konsisten
keputusan
diterapkan, memungkinkan terwujudnya peran
perencanaan
serta mas_yarakat yang efektif.
tingkatan. Dengan demikian diharapkan akan timbul
C.
termasuk
masyarakat
pada
tahapan
pembangunan
suatu
rasa
diberbagai
memiliki
dan
rasa
Definisi dan Prinsip Dasar Demokrasi
tanggung~jawab bersama seluruh masyarakat
Partisipatif
terhadap pembangunan di daerahnya. Ada
Paham Participatory Democracy sebaliknya berpendapat bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan
kepentingan
sosial.
Penyelarasan
kedua macam kepentingan tersebut dapat
beberapa partisipasi,
kepada
kesempatan
mereka
untuk
3.
pembangunan
4.
interest
dalam
terbuka
secara
Semua pihak mempunyai fungsi sebagai pengambil keputusan. Setiap
fihak
yang
berkepentingan
pengelolaan
pembangunan
harus memiliki hak yang seimbang untuk menvalurkan aspirasinya pada tingkatan
masyarakat dalam berbagai bidang balk politik,
public
harus
transparan.
keputusan dengan melibatkan peran serta
akan
mungkin
Akses terhadap seluruh dokumen dan
terhadap
penilaian
sejelas
agenda pembahasan dan pengelolaan
pengambilan
forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas,
diuraikan
parkisipasi
berbagai infonnasi terkait yang menjadi
5.
ekonomi dan sosial. Menyediakan sebuah
demokrasi
pada tahap awal.
satu sama lain. Dengan demikian, perbedaan
adalah
dari
senantiasa
didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-
partisipatif
sebagai
Tujuan
kelompok kepentingan untuk berperan serta
Demokrasi
diuraikan
2.
pengambilan keputusan, yang menyediakan
kepentingan dapat dijembatani.
demokrasi
Ajakan berpartisipasi disosialisasikan.
kepentingan dan pandangan mereka. Proses
kelompok yang berbeda kepentingan mereka
dapat
dari
1.
seluas-luasnya mengungkapkan
yaitu
dasar
berikut ;
terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan
prinsip
proses pengambilan keputusan. 6.
Setiap aspirasi harus diperhatikan tanpa adanya
diskriminasi
aspirasi tersebut.
terhadap
sumber
7.
Pendanaan yang memadai untuk sebuah proses
partisipasi
harus
9.
disepakati
dihasilkan harus dapat dipahami berikut
bersama, disediakan dan dipublikasikan. 8.
Diperlukan
fasilitator
yang
profesional
Kesepakatan akhir dari kebijakan yang
alasannva. 10. Proses
dalam proses pengambilan keputusan.
partisipasi
kebijakan
harus
dalam
dievaluasi
berkala. Bagan Proses Demokrasi Partisipatif
Demokrasi partisipatif
Prasayarat untuk pelaksanaannya
Pemahaman masyarakat tentang makna demokrasi
Pemahaman masyarakat tentang makna politik
Pergeseran paradigma dari demokrasi perwakilan menuju demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif
Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Kelemahan pokok dari pelaksanaan demokrasi perwakilan dalam proses penyelenggaraan pemerintah
Permasalahan pemberdayaan masyarakat
Aspek ekonomi
Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat Kurangnya penciptaan akses masyarakat pada input sumber daya ekonomi berupa kapital, lokasi berusaha, lahan usaha, dan teknologi produksi
Aspek sosial
Kurangnya upaya yang mendukung masyarakat pada kondisi kemiskinan struktural Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial Pentingnya peranan lembaga politik terhadap pemahaman makna demokrasi partisipatif
penentuan
Aspek politik
Belum matangnya masyarakat dalam menggunakan hak berpendapat dan berorganisasi Kurangnya akses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik
seeara
ELEMEN-EIEMEN
PRASYARAT
DEMOKRASI PARTISIPATIF
luas diterima. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno mengatakan, untuk menuju pada pelaksanaan demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif (participatory democracy) diperlukan berbagai prasyarat agar dalam pelaksanannya tidak menimbulkan chaos. Karena hal itu bisa terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara
anggota
masyarakat,
kepentingan
dan
persyaratan
itu
pemahaman
afiliasi
perbedaan
politik.
Beberapa
adalah,
tingginya
tingkat
masyarakat
tentang
makna
demokrasi
khususnya
umumnya
dalam
dan
proses
makna
politik
penyelenggaraan
pemerintahan. Kemudian, kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat berada pada taraf menengah-atas
sehingga
dapat
dicegah
kemungkinan adanya “politik uang” (money politics) dalam seluruh proses kegiatan politik. Lantas, berperannya lembaga politik dalam meningkatkan
pemahaman
politik
rakyat
mellaui9 kegiatan pendidikan politik. Selain itu adanya konsistensi budaya politik masyarakat yang telah mengalami pergeseran dari budaya politik
parokial
menuju
budaya
politik
partisipatif. Terakhir, adanya penyelenggaraan politik ketatanegaraan yang transparan dan akuntabel. tuntutan
“munculnya untuk
paradigma dari
Secara Hukum, peran serta masyarakat telah
wacana
melakukan
bahkan
pergeseran
demokrasi pewakilan menuju
demokrasi langsung atau demokrasi partisipatif itu sendiri karena terjadinya kelemahan pokok
Dasar 1945 jelas memuat prinsip demokrasi dengan
mengakui
terjelma
dalam
kekuatan
Majelis
rakyat
yang
Permusyawaratan
Rakyat (MPR). GBHN kita-pun tampaknya tak ketinggalan,
kata-kata
"peran
serta
masyarakat", "partisipasi aktif” tersebar dalam berbagai bidang di GBHN. Prof DR. Satjipto Rahardjo (1989) mengemukakan data kuatitatif survai Bab IV GBHN 1988 sebagai berikut: Untuk
penggolongan utama (Pendahuluan,
Tujuan, Prioritas, Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan
Umum,
serta
Pelaksanaar
Pelita Kelima), partisipasi muncul di dua bagian, yaitu Pendahuluan serta Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan (40%). Dalam “Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan” yang terdiri dari lima sub-sub bab terlihat kata partisipasi terus muncul pada sub-sub bab itu (100%). Kondisi yang sama pun terus berlanjut dalam GBHN 1992, jumlah tersebut diatas akan semakin besar jika rumusan-rumusan lain yang bersifat partisipatif seperti “melibatkan organisasi
dan
pemuka
masyarakat
serta
pihak-pihak swasta” turut dihitung. Munculnya fenomena
partisipasi
dalam
GBHN
yang
secara kuantitatif cukup besar ini merupakan komitmen
politik
yang
dapat
dimintai
kelanjutannya, baik secara hukum maupun sosial. DAFTAR PUSTAKA Media Internet dan Surat Kabar:
dari pelaksanaan demokrasi perwakilan da!am proses penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi saat ini," ungkapnya.
www.yahoo.com.
Search
Peran
Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan.
pikiran
rakyat.
8
Juli
2002.
Masyarakat
Demokrasi
7.
Buku dan Artikel : Alfian. 1986. Pemikiran dan Perubahan Politik
Indonesia,
hal
Clark
D.
Democratization
In
November
1992.
Southeast
Asia”,
makalah. Illinois: Departement of Political Science, Northern Illinois University. 3.
Terjemahan Sahat Simamora, hal 10-11. Rajawali Press. Jakarta. Mayo
B.
Henry.
Demokrasi Masalah
Dalam
1982.
Nilai-nilai
Miriam
Budiardjo,
Kenegaraan,
hal
165-191.
Garamedia. Jakarta. 5.
Rais Amien. 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Pengantar Untuk Buku Demokrasi dan
Proses
Politik,
hal
xvi-xxv.
Seri
Prisma. Jakarta. 6.
Rosada, Pemerintah
Dada. Kota
2002. dalam
Macridis.
Political
Ideologis
1983. :
Sabarno,
Hari.
Kebijakan Pemberdayan
Cotemporary
Movementsand
Pemberdayaan Penatalaksanaan
2002.
Formulasi
Masyarakat
dalam
Kebijakan
Publik
menuju Pemerintahan yang Partisipatoris. Simposium sehari. Jakarta.
Dahl A Robert. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol.
4.
C.
Little, Brown and Company. 8.
Neher.
Roy
Regimes, hal 19-20. Boston, Toronto:
236-237.
Garamedia. Jakarta. 2.
Participatory
Governence. Makalah. Bandung.
Partisipasi Diperlukan Prasyarat.
1.
Menuju
