KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU KECIL (PULAU GILI KETAPANG) DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIV Program Studi MMT-ITS, Surabaya 23 Juli 2011

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU KECIL (PULAU GILI KETAPANG) DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR Hasan Ikhwani 1 dan Arwi Yudhi Koswara 2 Jurusan Teknik Kelautan FTK ITS 1 Jurusan Perencanaan Wilayah Kota FTSP ITS 2 Email : [email protected] 1, [email protected] 2

ABSTRAK Pulau Gili Ketapang adalah pulau kecil yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pulau tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi di satu sisi, dan keterbatatasan sumber daya alam maupun sumberdaya manusia di sisi lain. Hal yang demikian ini mengakibatkan permasalahan yang kompleks di pulau tersebut, sehingga diperlukan kajian kebijakan pengelolaannya dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini mengkaji alternatif pengelolaan yang paling sesuai untuk Pulau Gili Ketapang sebagai pulau kecil yang terpisah dari daratan utama (main land). Pedekatan pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan dikelompokan dalam tiga tahapan yaitu identifikasi fakta, analisis dan rumusan kebijakan pengelolaan. Pada tahapan analisis digunakan Analithical Hierarchy Process (AHP). Dari hasil survey kondisi eksisting ada 4 (empat) kebijakan yang perlu dilakukan, yaitu kebijakan pengelolaan sumber daya alam, sarana prasarana, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. Dari analisis berdasarkan AHP diketahui kebijakan pengelolaan pulau yang mendesak dilakukan adalah : Pertama, kebijakan penyediaan sarana dan prasarana dengan penyediaan listrik oleh PLN (28,5%) yang menggantikan PLTD (yang polutif) dan meningkatkan cakupan penyediaan sarana air bersih (6,9%). Kedua, kebijakan teknologi dengan pengembangan teknologi pengolahan ikan (15,3%) dan penangkapan ikan (6,7%) yang ramah lingkungan, Ketiga, pengelolaan sumber daya alam terutama pada usaha perikanan agar berlanjut (12,1%) dan kebijakan konservasi ( 7,1%). Terakhir diperlukan kebijakan peningkatan SDM dengan pendidikan (10,5%) untuk mendukung pengelolaan pulau yang berkelanjutan. Kata kunci : pengelolaan pulau kecil, Pulau Gili Ketapang, berkelanjutan.

PENDAHULUAN Indonesia adalah suatu negara kepulauan (archipelago states), yang terdiri kurang lebih 17.504 pulau, yang sebagian besar berupa pulau-pulau kecil. Pulau kecil tersebut berjumlah lebih 10.000 buah (Bengen 2003). Di Jawa Timur sendiri, jumlah pulau kecil mencapai 445 buah, dengan panjang pantai mencapai 1600 km dan luas perairan 208.097 km2 (Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2010). Jumlah yang demikian besar tersebut merupakan peluang untuk memanfaatkan potensi pulau-pulau kecil dalam rangka peningkatan kesejahteraan, namun juga merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pengelolaan yang lebih baik. Belajar dari lepasnya Pulau Lipatan dan Sepidan ke Negara Malaysia, pengelolaan pulau kecil tidak bisa dilakukan sembarangan dan diperlukan usaha yang sungguh-sungguh bagi semua pemangku kepentingan (stake holder).


Pengelolaan pulau kecil merupakan persoalan tersendiri. Persoalan umum yang dijumpai pulau-pulau kecil adalah limbah lokal, persoalan perikanan, kehutanan, penggunaan lahan dan persoalan hak ulayat pulau. Sementara itu persoalan yang bersifat lokal dapat berupa hilangnya tanah (soil loss), kekurangan air (water shortage), limbah padat, bahan kimia beracun, dan problem spesies langka (DKP, 2009). Kerusakan ekosistem akibat kegiatan perikanan, seperti penangkapan berlebih, pengeboman yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang, peracunan ikan, juga sering dijumpai di wilayah pulau-pulau kecil. Pulau kecil didefinisikan sebagai pulau yang memiliki luas kurang dari 10.000 km2 dan penduduk kurang dari 500.000 jiwa, sementara itu Kepmen Kelautan dan Perikanan no 41/2000 memberikan batasan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa. Peraturan Presiden no 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar memberikan batasan definisi pulau kecil adalah pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2. Definisi yang terakhir ini pula yang ditegaskan dalam UU no 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara itu, pulau yang luasnya kurang dari 100 km2 dengan lebar kurang dari 3 km dapat dikatakan sebagai pulau yang sangat kecil (Bengen, 2003). Pulau Gili Ketapang merupakan pulau karang yang terletak di sebelah utara wilayah Kabupaten Probolinggo pada koordinat 113o15’21” BT dan 7o40’48” LS, dengan kondisi daerah yang khas pesisir dan penduduk Suku Madura. Panjang pulau Gili ketapang ± 2,1 km dengan lebar ±0,6 km, dan luas wilayah kurang lebih 0,61 km2. Jumlah penduduk di Pulau Gili Ketapang berdasarkan hasil data statistik Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 sebanyak 7.988 jiwa terdiri dari laki – laki 3.924 jiwa dan perempuan 4.064 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar + 1 %. Berdasarkan data tersebut, maka Pulau Gili Ketapang dapat dikategorikan Pulau Kecil, bahkan Pulau Yang Sangat Kecil dengan kepadatan penduduk yang paling padat di Jawa Timur (angka kerapatan penduduk mencapai 13.095). Pulau Gili Ketapang memiliki 8 Dusun yang tersebar dari barat sampai timur pulau yaitu Dusun Pesisir, Dusun Mujahidin, Dusun Krajan, Dusun Baiturrohman, Dusun Mardian, Dusun Gozali, Dusun Suro dan Dusun Marwa. Adapun prosentase mata pencaharian penduduk di Pulau Giliketapang, adalah sebagai berikut : nelayan (90%); pedagang (5%); buruh (3%), PNS (1%), lain-lain (1%) (Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Probolingo, 2009). Permasalahan penduduk di pulau yang sangat kecil ini akan menjadi pemicu bagi permasalahan-permasalahan lain, diantaranya: ketersediaan air bersih, ketersediaan penerangan dan listrik, limbah domestic, lingkungan, sarana dan prasarana fisik/non fisik, kerusakan ekosistem perairan dan sumber daya manusia Pemkab Probolinggo pada tahun 2005 telah memasang 196 unit terumbu karang buatan sebagai usaha untuk rehabilitasi terhadap terumbu karang yang rusak dan untuk memantapkan kawasan Pulau Gili ketapang sebagai Pulau Wisata. Kebijakan tersebut perlu mendapat kajian ulang, karena dengan permasalahan yang timbul akibat jumlah penduduk yang demikian padat mengharuskan adanya prioritas pembangunan/pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang paling sesuai pemanfataan dan pengelolaan Pulau Gili Ketapang sebagai pulau kecil di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hasil dari kegiatan ini adalah memberikan masukan bagi Pemkab Probolinggo, dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Pulau Gili Ketapang. Kegiatan ini sangat dibutuhkan karena kebijakan yang tepat akan memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat di Pulau Gili Ketapang.

ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-2


Pulau Gili Ketapang terletak kurang lebih 3.8 mil laut dari daratan, ditempuh dengan menggunakan perahu penumpang kurang lebih 45 menit dari Pelabuhan Mayangan di Probolinggo. Letak geografis ini mengakibatkan Pulau Gili Ketapang terisolasi dari daratan utama, sehingga timbul berbagai permasalahan antara lain terbatasnya pendidikan, kesehatan, aksebilitas, sarana dan prasarana (listrik, air bersih). Kondisi yang demikian mengakibatkan minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Laporan dari Pemkab Probolinggo, terumbu karang yang hidup di sekitar pulau Gili Ketapang tinggal 40% saja, hal tersebut karena dirusak oleh penduduk untuk diambil sebagai bahan bangunan, atau diledakkan untuk mendapatkan ikan secara pintas. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu pola pengelolaan pulau yang tepat, sesuai dengan potensi, karakteristik, dan permasalahan yang dimiliki di Pulau Gili Ketapang. METODE Langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: Identifikasi Masalah. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian masalah dan tujuan yang akan dicapai. Untuk itu dilakukan studi pendahuluan berupa mempelajari data yang sudah ada untuk mengetahui kondisi wilayah studi. Data dapat diperoleh dari Pemkab Probolinggo, Pemprov JawaTimur dan mengamati langsung di Pulau Gili Ketapang . Penyusunan Model Hirarki. Proses ini merupakan bagian penting dalam proses pengerjaan dengan menggunakan metode AHP. Penyusunan hirarki berdasarkan pada kondisi permasalahan yang terdapat di Pulau Gili Ketapang. Pengumpulan Data Data didapat dari kuisioner yang disebar ke responden yang merupakan pemangku kepentingan (stake holder). Responden berasal dari : a. Masyarakat nelayan di Pulau Gili Ketapang, yang diwakili oleh Kades, Ketua Dusun di 8 Dusun, tokoh masyarakat, RW dan RT. b. Kecamatan Sumberasih, Probolinggo. c. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Probolinggo d. Bapeda Probolinggo e. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Probolinggo f. Pengelola Pelabuhan Kab. Probolinggo g. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim h. Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang mempunyai Pusat Kajian Pesisir/Kelautan, antara lain: ITS, Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Univ. Hang Tuang. i. Himpunan Ahli Pengelola Pesisir Indonesia (HAPPI) Cabang Jawa Timur. Penyebaran kusioner dibantu oleh 9 orang mahasiswa dari Jurusan Teknik Kelautan FTKITS. Pengolahan Data Setelah memperoleh data dari responden, kemudian dilakukan pengolahan sbb: a. Melakukan Perbandingan Berpasangan Pada tahap ini, dilakukan membuat matrik perbandingan berpasangan yang diperoleh dari data kuisioner. Matrik ini menggambarkan pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya. Kemudian dilakukan evaluasi atau pengolahan matrik perbandingan tersebut. ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-3


b. Uji Konsistensi Menghitung nilai eigen vektornya dan melakukan uji konsistensi untuk mengetahui kekonsistenan dari hasil yang diperoleh. Apabila nilai rasio konsistensi (CR) kurang atau sama dengan 10%, maka hasilnya sudah memenuhi. Analisis dan kesimpulan. Menentukan vektor prioritas untuk menentukan prioritas kebijakan yang paling sesuai dengan berdasar pada pengolahan data sebelumnya. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan angka-angka yang ditunjukkan AHP. Proses penghitungan dibantu dengan perangkat lunak expert choice. Tahapan analisis tersebut dapat diringkas dan diberikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Tahapan Analisis

Tujuan Sasaran Identifikasi Fakta Identifikasi kondisi lingkungan fisik dan sosial Analisis Mengetahui persepsi responden

Menentukan Kebijakan Pengembangan

Tahapan Menetapkan kriteria dan sub kreteria. Membuat desain survey berdasarkan kriteriadan sub kreteria Survai wawancara dengan 3 stakeholder utama. Menentukan potensi yang perlu untukdikembangkan Analisis faktor pengembangan pulau kecil. Menentukan kebijakan Menentukan prioritas kebijakan untuk pengelolaan pantai pengelolaan pulau gili ketapang dari ahli kebijakan terhadap hasil analisis

HASIL DAN DISKUSI Berdasarkan hasil survey kondisi lapangan di Pulau Gili Ketapang, terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi kebijakan utama yaitu : 1. Sumber daya alam dan potensi ekonomi (SDA & Potensi Ekonomi), yang didalamnya terdapat sub kriteria : (a)Konservasi, yaitu usaha konservasi terumbu karang untuk menjaga lingkungan, (b)usaha perikanan, yaitu usaha penangkapan ikan laut dan (c)Pariwisata, yaitu usaha wisata bahari yang potensial. 2. Sarana dan prasarana fisik (sarpras fisik) yang didalamnya terdapat sub kriteria : (a)Sarpras transportasi, yaitu sarpras transportasi darat dan perahu tradisional dari dan ke Pelabuhan Mayangan ke Pulau Gili Ketapang, (b)Sarpras pariwisata, yaitu adanya sentra wisata bahari, restorasi, toilet dan tempat souvenir, (c)Sarpras air bersih, yaitu ketersedian air bersih di Pulau Gili Ketapang dan (d)Sarpras listrik, yaitu ketersedian listrik PLN di Pulau Gili Ketapang. 3. Sumberdaya manusia dan sosial budaya (SDM & Sosial Budaya), yang didalamnya terdapat sub kriteria sebagai berikut: (a)Pendidikan, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan di Pulau Gili Ketapang dan (b)Hospitality (keramahtamahan), yaitu adanya sosialisasi dan penyuluhan untuk mendukung pembangunan. 4. Teknologi tepat gun,a yang didalamnya terdapat sub kreteria seabagai berikut : (a)Teknologi pengolahan ikan untuk dikeringkan dan dijadikan ikan dalam kemasan kaleng dan (b)Teknologi penangkapan ikan di laut baik menggunakan teknologi sleret maupun yang lebih maju lagi. Setelah diketahui 4 kriteria kebijakan utama dan sub kriterianya, kemudian disusun desain survey dalam bentuk kuisioner untuk keperluan analisis AHP. Kepada responden ditanyakan 4 kebijakan utama mana yang lebih penting, yang dibuat ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-4


berdampingan untuk memudahkan dalam memilih diantara keduanya dengan pilihan angka 1 – 9 (Saaty, 1993; Saaty, 1994). Setelah wawancara dilakukan kepada stakeholder utama pengelolaan Pulau Gili Ketapang yaitu pemerintah, tokoh masyarakat dan akademisi. Dibantu dengan perangkat lunak expert choice, maka hasil analisis AHP menunjukan bahwa kebijakan utama yang menjadi prioritas secara berurutan adalah : 1. Kebijakan Sarana dan Prasarana (43%) 2. Kebijakan Teknologi Tepat Guna (23%) 3. Kebijakan SDA & Potensi Ekonomi (18,2%) 4. Kebijakan SDM & Sosial Budaya (15,8%) Dari hasil ini diketahui bahwa prioritas kebijakan yang seharusnya dilakukan di Pulau Gili Ketapang yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana, yang mencapai angka 43%. Adapun sarana dan prasarana yang paling utama perlu ditingkatkan adalah pengadaan listrik PLN yang menggantikan PLTD (28,5%), diikuti air bersih (6,9%) dan transportasi darat (6,4%). Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan teknologi tepat guna (23%), utamanya teknologi pengolahan ikan (15,3%) diikuti teknologi penangkapan ikan (6,7%). Ketiga, kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi (18,2%), utamanya pengembangan usaha perikanan (12,1%) dan konservasi yang mendukung usaha perikanan (7,1%). Kempat, yang mendesak dilakukan adalah kebijakan sumber daya manusia dan sosial budaya (15,8%), utamanya pendidikan (10,5%) dan pelatihan hospitality (1,5%). Uji rasio konsistensi (CR) terhadap hasil AHP ini adalah 9%, bila CR kurang atau sama dengan 10% maka hasil terbukti valid. Selain kuisioner AHP juga dilakukan wawancara terbuka potensi dan kendala pengembangan Pulau Gili Ketapang. Hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut: A. Kondisi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi termasuk cukup berpotensi (2,4). Potensi Pulau Gili Ketapang meliputi potensi usaha perikanan (2,6) dan pariwisata (2,6) namun disisi konservasi diakui juga ada cukup banyak kerusakan (1,8). B. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fisik termasuk cukup memadai (1,5), beberapa sarana prasarana yang dirasa cukup adalah transportasi darat (1,5) dan air bersih (2,6), sedangkan sarana prasarana yang dirasakan kurang adalah keberadaan listrik PLN (1,1) karena selama ini hanya mengandalkan PLTD, dan pariwisata (1,1) karena keberadaan pariwisata tersebut kurang dikehendaki masyarakat lokal. C. Potensi Sumber Daya manusia dan Sosial Budaya termasuk yang cukup berpotensi (2,0), pendidikan (1,5) dirasakan cukup karena sudah ada SMP namun untuk SMU dan SMK masih dirasakan kurang dan hospitality (2,4) termasuk baik karena masyarakatnya bersikap ramah dan terbuka. D. Kondisi Pengunaan Teknologi Tepat Guna termasuk cukup berpotensi (1,8), terutama teknologi penangkapan ikan (1,8). Sedangkan teknologi pengolahan ikan masih dirasakan kurang (1,5). Hasil wawancara terbuka ini kemudian dibandingkan dengan hasil analisis AHP, terutama pada hal-hal yang kurang menurut masyarakat apakah sudah sesuai dengan prioritas kebijakan hasil AHP. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9, kebijakan prioritas hasil AHP diletakkan di kolom kedua sedangkan hasil wawancara diletakkan di kolam ketiga. Sedangkan kolom keempat merupakan kesimpulan hasil pembahasan.

ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-5

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XIV Program Studi MMT-ITS, Surabaya 23 Juli 2011 Tabel 2. Komparasi Hasil AHP dengan Wawancara Terbuka No.

Kebijakan Prioritas (AHP)

Wawancara Potensi & Kelemahan

Kesimpulan

1

Kebijakan Sarana dan Prasarana (43%) terdiri : Sarpras Listrik (28,5%) Sarpras Air bersih (6,9%) Sarpras Transportasi (6,4%)

Sarana dan Prasarana Fisik termasuk cukup memadai (1,5), sarpras dirasa cukup adalah sarpras transportasi(1,5) dan air bersih (2,6) sedangkan sarpras yang dirasakan kurang adalah listrik(1,1)

Kebijakan sarana dan prasarana diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan transportasi karena dirasakan masyarakat ketersediaan listrik masih kurang dan kondisi eksistingnya memang belum memadai. Listrik masih terbatas suplay PLTD. Pada sarpras transportasi perlu penataan jalan di Pulau Gili Ketapang.

2

Kebijakan Teknologi Tepat Guna (23%) terdiri dari : teknologi pengolahan ikan (15,3%) diikuti teknologi penangkapan ikan (6,7%).

Kondisi Pengunaan Teknologi Tepat Guna termasuk cukup berpotensi (1,8) utamanya teknologi penangkapan ikan (1,8) sedangkan teknologi pengolahan ikan masih dirasakan kurang (1,5)

Kebijakan pengembangan teknologi Tepat guna diarahkan untuk mengembangkan teknologi pengolahan ikan hasil laut karena potensi yang melimpah hasilnya akan kecil ketika harga ikan turun, sedangkan pengembangan teknologi penangkapan ikan diarahkan untuk mengembangkan pola penangkapan ikan yang ramah lingkungan agar hasil laut tetap melimpah

3

Kebijakan SDA & Potensi Ekonomi (18,2%) terdiri dari : pengembangan usaha perikanan (12,1%) dan konservasi yang mendukung usaha perikanan (7,1%).

Kondisi Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi termasuk cukup berpotensi (2,4). Pulau Gili Ketapang sangat berpotensi di usaha perikanan (2,6) dan pariwisata (2,6) namun disisi konservasi diakui juga ada cukup banyak kerusakan (1,8)

Kebijakan SDA & Potensi Ekonomi diarahkan untuk meningkatkan usaha perikanan dengan tetap melaksanakan konservasi yang mendukung usaha perikanan. Satu lagi potensi sumber daya alam di Pulau Gili Ketapang adalah pariwisata, namun pengembangan pariwisata tidak disarankan untuk waktu dekat ini karena kurang didukung oleh masyarakat lokal.

4

Kebijakan SDM & Sosial Budaya (15,8%) terdiri dari : pendidikan (10,5%) dan pelatihan hospitality (1,5%).

Potensi Sumber daya manusia dan sosial budaya termasuk yang cukup berpotensi (2,0), pendidikan(1,5) sudah ada SMP namun untuk SMU dan SMK masih dirasakan kurang dan hospitality(2,4) sudah baik & masyarakat bersifat terbuka.

Kebijakan sumber daya manusia dan sosial budaya diarahkan untuk mengembangkan pendidikan terutama pendidikan atas (misal SMK Perikanan dan SMU) dan terus menjaga kondisi keramahtaman penduduk yang sudah baik.

Sumber : Hasil Analisis, 2011.

ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-6


KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan penelitian ini adalah ada 4 kebijakan yang diprioritaskan untuk ilaksanakan di Pulau Gili Ketapang secara berurutan adalah : A. Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan transportasi darat di Pulau Gili Ketapang. Ketersediaan listrik selama ini dirasa masih sangat kurang karena terbatas suplai dari PLTD Gili Ketapang dimana hanya melayani mulai pukul 18.00 – 11.00 WIB. Sedang sarana prasarana transportasi darat perlu penataan jalan di Pulau Gili Ketapang, karena kondisi jalan lokal kebanyakan telah rusak. B. Kebijakan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, diarahkan untuk mengembangkan teknologi pengolahan ikan hasil laut. Dengan potensi yang melimpah namun keterbatasan pengolahan di sisi lain, mengakibatkan penurunan harga ikan tersebut. Selama ini ikan langsung dijual di Pelabuhan Mayangan dan pada saat hasil laut melimpah harga jual ikan rendah. Sehingga perlu upaya pengembangan teknologi pengolahan ikan agar hasil tangkapan ikan bernilai tinggi. Selama ini pengolahan ikan menggunakan cara tradisonal, yaitu dikeringkan dan diasinkan. C. Kebijakan Sumberdaya Alam dan Potensi Ekonomi, diarahkan untuk meningkatkan usaha perikanan dengan tetap melaksanakan konservasi yang mendukung usaha perikanan. Usaha perikanan di Pulau Gili Ketapang termasuk sangat potensial. Hasil laut berupa berbagi jenis ikan, udang dan cumi-cumi selama ini telah mensupali kebutuhan di Kabupaten Probolinggo. Untuk mempertahankan hasil laut agar tetap tinggi diperlukan usaha konservasi yang bersamaan dengan peningkatan usaha perikanan. Usaha konservasi ini akan menjaga hasil perikanan tetap tinggi. D. Kebijakan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, diarahkan untuk mengembangkan pendidikan terutama pendidikan atas (misal SMK Perikanan dan SMU) dan terus menjaga kondisi keramahtaman penduduk yang sudah baik. Umumnya setelah menyelesaikan SMP generasi muda Pulau Gili Ketapang ikut bekerja menjadi nelayan. Dari wawancara dengan beberapa guru SMP di Pulau Gili Ketapang, keinginan lulusan anak didik untuk melanjutkan sekolah cukup tinggi, namun terkendala biaya yang mahal apabila melanjutkan sekolah ke daratan di Kabupaten Probolinggo. Yang perlu dikembangkan adalah SMK Perikanan yang sesuai dengan potensi di Pulau Gili Ketapang. Beberapa potensi lain yang dapat dikembangkan di Pulau Gili Ketapang berdasarkan wawancara antara lain: konservasi SDA dan terumbu karang untuk pariwisata bahari/diving, parwisata religi dengan memanfaatkan keberadaan Gua Kucing, pengembangan industri rumah tangga berbasis hasil laut dengan permodalan (selama ini sudah ada namun tidak berkembang), dan pengembangan pendidikan agama dengan menggaji honorer pengajar di pesantren masjid dan musholla. Sedang beberapa fasilitas yang perlu diadakan antara lain: sarana dan prasarana MCK, kebersihan lingkungan, pengembangan teknologi penangkapan ikan, peningkatan kualitas puskesmas dengan dokter tetap, peningkatan sarpras informasi dan komunikasi, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan, dan pembangunan tempat pembuangan sampah. Untuk kedepannya, perlu pemasangan breakwater terutama pada sisi utara dan timur, dermaga yang layak untuk kapal penyebrangan, dan diadakan pasar desa agar harga kebutuhan sehari-hari lebih murah.

ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-7


DAFTAR PUSTAKA Bengen, D.G. 2003. Definisi, Batasan dan Realitas Pulau Kecil. Makalah disampaikan dalam Semiloka Penentuan Definisi dan Pendataan Pulau di Indonesia. Jakarta. Daeli, S.P. 2009. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Aspek Infrastruktur Non Fisik. Jurnal Binapraja, Volume 1 No. 3, September 2009. Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. IPB Bogor. Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. Modul Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo. 2009. Profil Pulau Gili Ketapang. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, 2010. Profil dan Program Pembangunan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Jawa Timur. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 41 tahun 2000. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Martadiningrat, Y.S. 2009. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional. Makalah disampaikan dalam acara Rembug Nasional Kelautan, Lemhanas, Jakarta, 26 Pebruari 2009. Mawardi, D., R. 2004. Hubungan Antara Infrastruktur Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB di Jawa Timur dengan Menggunakan Pendekatan Model Persamaan Produksi Cobb-Douglas. Tesis diterbitkan online (http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_6183.html), Magister Teknik, Program Pascasarjana Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Surabaya Muladi. 2009. Geopolitik dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Makalah disampaikan dalam acara Rembug Nasional Kelautan, Lemhanas, Jakarta, 26 Pebruari 2009. Permadi, B. 1992. AHP. PAU-EK-UI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Antar Univrsitas Studi Ekonomi, Universitas Indonesia. Retraubun, A.W. 2003. Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. Seminar Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Jakarta. Saaty, T.L. 1993. Decision Making for Leaders – The Analutical Hierarchy Process for Decision in Complex World. University of Pitsburgh. Mervis Hall Pitssburgh, PA 15260 Saaty, T.L., 1994. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory With Analytic Hierarchy Process, Vol VI, University of Pitsburgh, USA. Undang-Undang no 27 tahun 2007. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

ISBN : 978-602-97491-3-7 D-1-8

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU KECIL (PULAU GILI KETAPANG) DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

Recommend Documents