KAJIAN DANA PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN SEKOLAH GRATIS (KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)

KAJIAN DANA PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN SEKOLAH GRATIS (KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

AHMAD ARDI YAHYA 0810210002

JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul : KAJIAN DANA PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN SEKOLAH GRATIS (KASUS DI WILAYAH KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)

Yang disusun oleh : Nama

:

Ahmad Ardi Yahya

NIM

:

0810210002

Fakultas

:

Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

:

S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2013

Malang, 24 Juni 2013 Dosen Pembimbing,

Prof. Candra Fajri Ananda, SE, M.Sc, Ph.D NIP. 19641029 198903 1 001

Kajian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dan Sekolah Gratis (Kasus di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang) Ahmad Ardi Yahya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Email: [email protected]

ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu bentuk human investment agar di masa mendatang sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dalam persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan transfer of payment berupa subsidi dalam dua kategori, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah gratis. Program ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya dalam memperoleh pendidikan khusunya bagi warga miskin, akan tetapi dengan adanya program tersebut belum menjamin akan selesainya permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang, perlu adanya tindakan evaluasi terhadap program BOS dan sekolah gratis agar kedepan tujuantujuan dari adanya program ini dapat dicapai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, hasil yang ditemukan adalah.Transfer of payment yang dilakukan oleh pemerintah berupa subsidi dana pendidikan BOS dan sekolah gratis telah dirasakan manfaatnya di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang, dimana siswa tidak lagi ditarik pungutan, akan tetapi terdapat beberapa kendala, dimana besaran dana yang dikucurkan belum mampu menutupi seluruh biaya operasional sekolah, dikarenakan tidak boleh menarik pugutan maka diharapkan adanya peran serta masyarakat,akan tetapi disini terjadi hal yang dilematis dimana kurangnya pemahaman masyarakat akan BOS dan sekolah gratis berimbas juga terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan operasional sekolah. Kata kunci: Dana pendidikan, BOS, Sekolah gratis, Transfer of payment, Subsidi.

A. PENDAHULUAN Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia saat ini menimbulkan suatu persaingan yang semakin ketat antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk menjadi negara yang mampu bersaing sehingga menjadi negara maju, tentunya merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara sangat di pengaruhi oleh faktor pendidikan. dari proses pendidikan inilah maka akan memunculkan suatu output berupa Sumber daya manusia, Sebagian besar ekonompun sepakat bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan seperti apa yang dikemukakan oleh Todaro (1997). Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menyikapi perihal tersebut, Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 pemerintah menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, dengan menetapkan beberapa sasaran utama yang harus dicapai. Memperhatikan sasaran utamanya maka ditetapkan juga 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas lainnya, salah satu prioritas utamanya adalah tentang pendidikan (PERMENDAGRI,2012). Penyelenggaraan pendidikan yang layak oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk human investment, dimana nantinya keuntungan yang akan didapat dengan warga negara yang memiliki kualitas SDM dan pendidikan layak juga akan dirasakan manfaatnya bagi negara. Dengan kata lain pemerintah melakukan investasi pada pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan, tidak salah jika pendidikan menjadi salah satu prioritas

nasional, Tetapi entah mengapa masih banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Menanggapi permasalahan pendidikan tersebut, pemerintah gencar mensosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun mulai 2009. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya pendidikan untuk jenjang SD-SMP, sehingga diharapkan seluruh warga Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan terjadinya pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, hal ini sangat bagus untuk mendongkrak prestasi pendidikan indonesia di mata dunia, serta banyak lagi keuntungan yang dapat dirasakan, karena besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubungan langsung dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, angka tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (ditjen PUOD, 1993). Gencarnya pemerintah mensosialisasikan jaminan pendidikan dasar sembilan tahun gratis merupakan sebuah bentuk transfer payment yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Transfer payment adalah pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Transfer payment yang diberikan oleh pemerintah adalah berbentuk subsidi, atau bantuan dana. Dalam mendukung konteks sekolah gratis, pemerintah pusat juga sudah terlebih dahulu meluncurkan suatu progam yang bernama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Pemberian dana operasional sekolah diharapakan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS dapat dilaksanakan seadiladilnya dan tepat pada sasarannya dan tujuan siswa-siswi yang benar benar berhak atas bantuan yaitu siswa-siswi yang kurang mampu, bahkan pemerintah terus meningkatkan jumlah besaran dana Bantuan Operasional Sekolah tiap tahunnya :

Tabel 1: Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 5 tahun terakhir 2008 2009 Rp. 10 triliun Rp. 10 triliun Sumber: Kompas.com , 2012

2010 Rp. 10 triliun

2011 Rp.16,6 triliun

2012 Rp.23,5 triliun

Di provinsi jawa timur sendiri, Kota Malang mendapatkan kehormatan menjadi salah satu Kota percontohan pelaksanaan program BOS, Kota Malang dipercaya Kementerian Pendidikan Nasional menjadi kota percontohan kampanye Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Program Bantuan Operasional Sekolah atau bisa disingkat TAP BOS. Kampanye TAP BOS yang didukung Bank Dunia itu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolahan program BOS oleh sekolah dengan meningkatkan partisipasi orangtua untuk berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hanya ada empat daerah di Indonesia yang ditunjuk menjadi kota percontohan. Selain Kota Malang, tiga daerah lagi adalah Tulungagung, Ambon, dan Sumbawa. Kota Malang yang berpredikat kota pendidikan andalan di Jawa Timur bersama Ambon dipilih sebagai lokasi percontohan karena dianggap mewakili wilayah urban atau perkotaan. Sedangkan Tulungagung dan Sumbawa dipilih mewakili wilayah pedesaan. Apabila kampanye TAP BOS berhasil di empat daerah itu, maka model kampanye akan dijadikan sebagai percontohan kampanye di daerah-daerah lain. Kota Malang juga dikenal sebagai salah kota yang sangat mendukung program pendidikan gratis dimana keseriusan itu juga ditunjukkan dengan peluncuran program sekolah gratis diawal tahun 2012, sehingga diharapkan Menggratiskan seluruh siswa miskin dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang menyelenggarakan program pendidikan gratis. Bila diperhatikan lebih dalam lagi, munculnya kebijakan-kebijakan itu bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, tetapi malah memunculkan masalah baru, seperti sekolah gratis itu sendiri masih sering disalahartikan. Interpretasinya pun bermacam-macam. Ada yang

mengartikan secara harfiah sekolah gratis sebagai tidak membayar uang sekolah berikut dengan segala keperluan lainnya seperti buku, seragam, transportasi, dan sebagainya. Ada pula yang mengartikan sekolah gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah saja. Bahkan terdapat kasus yang mencengangkan, Program sekolah gratis tidak serta merta diterima oleh sekolah-sekolah yang ada di kota pendidikan, Kota Malang. Hal ini terbukti dari adanya penolakan program tersebut oleh 43 sekolah Dasar swasta dan Madrasah Ibtidaiyah [sumber : Republika online], banyak lagi masalah yang juga muncul seperti Penggunaan dana BOS di Kota Malang yang ditengarai penuh dengan penyimpangan [sumber : Kompas online]. Sangat Ironis melihat permasalahan biaya pendidikan dan sekolah gratis yang makin kompleks dan menghantui ini muncul akibat kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri. Dalam hal ini komitmen pemerintah menggratiskan pendidikan dasar harus diuji. Di Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar semestinya harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adalah wajar, bila sekolah gratis menjadi impian setiap warga negara Indonesia, apalagi sekolah gratis alias tanpa dipungut biaya terus didengung-dengungkan. Tujuan dari pemerintah mengadakan pendidikan gratis sendiri sudah baik, namun masih banyak permasalahan dan hal yang perlu dikaji ulang agar kedepannya pendidikan di Indonesia semakin maju, terutama perkembangan program BOS dan sekolah gratis yang selama ini terlihat masih semu, tumpang tindih, dan belum dipahami betul permasalahannya oleh khalayak umum. Dana BOS dan sekolah gratis yang merupakan bentuk transfer payment dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang menarik apabila dihubungkan dengan keberhasilan program, apakah dana subsidi tersebut dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Dampak setelah diberikannya subsidi pendidikan berupa dana BOS dan sekolah gratis ini juga harus terus dipantau karena berkaitan dengan tujuan awal pemerintah, yaitu pembentukan human invesment.

B. TINJAUAN PUSTAKA Hak dan kewajiban dalam pendidikan Komite hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tegas menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk mengangkat dan memberdayakan anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya, dan sebagai jalan ampuh menuju keberadaban manusia itu sendiri. Sebagai hak, hak memperoleh pendidikan membawa konsekuensi adanya kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warganya (Kelsen dalam Muttaqien, 2006) Pada Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab IV mengatur Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah. Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 : (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga : Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” Pasal 9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” Bagian Keempat : Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 10 “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Sedangkan kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara umum menurut komite ekonomi, sosial, budaya dalam Ashri (2008) Kewajiban negara terhadap pelaksanaan pendidikan tertuang pada Kerangka dasar kewajiban pemerintah, digariskan melalui jaminan eksplisit hak atas pendidikan yang membuat pendidikan tersedia (available), mudah dicapai (accessible), diterima (acceptable) dan dapat beradaptasi (adaptable). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Menurut Bakry (2010) pembahasan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat dijabarkan Pertama, kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan ilmu praktis maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Sedangkan validasinya terletak pada seberapa besar sumbangan kebijakan tersebut bagi proses pemerdekaan individu dan pengembangan pribadi individu yang kreatif dalam mentransformasikan masyarakat serta kebudayaannya. Kedua, kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praktis pendidikan sehingga kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model-model yang telah baku, walaupun model-model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan, namun dengan kombinasi berbagai model dapat dihasilkan proses kebijakan yang layak. Ketiga, pendidikan milik masyarakat (barang publik) maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan di akomodasi. Selain itu, pendidikan sebagai barang publik hendaknya ditangani oleh pemerintah dan upaya menyerahkan pendidikan ke pasar merupakan suatu proses komersialisasi dan hal ini akan merugikan kepentingan bangsa yang lebih luas melebihi semata-mata pertimbangan kelangkaan sumber dana. Keempat, merujuk kepada filsafat moral maka kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Selain alasan filsafat moral yang

memosisikan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, juga didukung oleh teori kegagalan pasar dalam teori ekonomi politik. Tranfer of Payment Transfer of payment dapat diartikan sebagai kegiatan pemerintah melakukan pembayaran kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara, pemerintah membiayai masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan ketentuan UUD’ 45, atau kelompok masyarakat yang perlu dibantu melalui subsidi dan jaminan sosial (social security) kepada masyarakat yang membutuhkan. Transfer of payment ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas masyarakat melalui belanja negara (government expenditure) yang tergambar di APBN dan APBD (Noor 2013). Kegiatan transfer of payment yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Bentuk bantuan pemerintah dapat berupa subsidi dan jaminan sosial. Sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga pemerintah membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau. Dalam hal pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui transfer of payment, pemerintah memberikan bantuan subsidi pendidikan yang berupa program – program diantaranya BOS dan Sekolah Gratis. Bantuan Pemerintah : Subsidi Salah satu kebijakan publik sebagai bantuan dari pemerintah adalah Subsidi, Subsidi berasal dari kata “subsidy” yang berarti tunjangan atau sokongan (bantuan). Bantuan mengandung unsur adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi bantuan (donor) dan penerima bantuan (pengguna). Apabila dikaitkan pihak pemberi bantuan dengan pihak pengguna dalam suatu institusi, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Subsidi dalam suatu institusi (intern) adalah peristiwa terjadinya aliran dana/biaya dari unit yang berkecukupan dana/biaya (kuat) ke unit yang kekurangan dana (lemah) dalam rangka mempertahankan pemerataan (equity) untuk kelangsungan kegiatan/usaha institusi tersebut. Secara ekstern, subsidi adalah pemberian bantuan dana/biaya dari pihak luar kepada suatu institusi/lembaga atau pihak lain, baik karena suatu kepentingan secara langsung atau tidak, agar aktivitas institusi dapat berlanjut. Subsidi pemerintah kepada sekolah penyelenggara jenjang pendidikan dasar, dikategorikan sebagai subsidi intern. Menurut Hornby (1995) dalam Sutiana (2009) subsidi adalah : “money granted, especially by a government or society, to an industry or other course needing help to keep prices at adesired level” (uang yang dihibahkan terutama oleh pemerintah atau lembaga, kepada suatu industri atau pihak yang membutuhkan bantuan untuk mempertahankan harga dalam tingkat yang pantas.) Kristiadi (1995) membagi jenis-jenis subsidi ke beberapa bagian, dia mengungkapkan bahwa grant dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yang berbeda yaitu: (1)block grant, Block grant merupakan subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaanya adalah bebas, tidak ada pengarahan dari pemerintah pusat. (2)conditional grant, Conditional grant adalah subsidi-subsidi yang penggunaannya oleh pemerintah daerah dilakukan dengan pengarahan dari pemerintah pusat. Conditional grant diberikan karena ada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat selain ke dalam (intern) organisasi sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. (3) matching grant, Matching grants adalah kelanjutan dari conditional grants, yaitu bantuan/subsidi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah pusat akan memberikan grants apabila pemerintah daerah juga menyediakan anggaran tertentu. Konsep Human Invesment Pengembangan SDM bagi organisasi pada hakekatnya adalah investasi. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia, melalui upaya peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kerja.

Alasan logis yang dapat dikemukakan adalah bahwa tenaga kerja yang sehat, terdidik, dan terampil akan menjadi angkatan kerja yang produktif, dan selanjutnya peningkatan produktifitas berarti peningkatan returns. Seperti yang dikatakan oleh Pfeffer dalam Mangkunegara (2005;110) “machine don’t make things, people do”. Adalah konsekuensi logis bahwa untuk membuat organisasi mempunyai daya kompetitif yang berkelanjutan (sustainable) dan lebih sulit untuk ditiru, investasi dalam sumber daya ekonomi yang paling berharga, yaitu manusia, tidak dapat ditunda lagi. Semakin disadari bahwa ancaman nyata terbesar terhadap stabilitas perekonomian kita adalah angkatan kerja yang tidak siap (workforce illguipped) untuk menghadapi tantangantantangan yang sudah semakin dekat di depan mata. Investasi pada pendidikan sama pentingnya dengan investasi pada infrastruktur. Investasi pada pendidikan ditujukkan untuk meningkatkan modal manusia. Sejumlah pakar ekonomi berpendapat bahwa modal manusia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena modal manusia membawa eksternalitas positif. Di negara-negara berkembang yang langka akan modal manusia, jurang antara pekerja berpendidikan dengan pekerja yang tidak berpendidikan terlihat jelas. Salah satu cara untuk meningkatkan standar kehidupan adalah dengan menyediakan sekolah-sekolah yang baik dan mendorong masyarakat terus belajar sehingga diharapkan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas (Atmanti, 2013) Modal manusia merupakan salah satu modal yang diperlukan dalam upaya pembangunan suatu negara. Mengingat pentingnya peran pendidikan tersebut, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya (Atmanti 2005). Peran Subsidi Pendidikan Modal manusia dalam mendorong pembangunan ekonomi sudah sangat dipahami oleh para ahli ekonomi dan pengambil kebijakan. Sehingga tidak jarang, strategi pembangunan disebagian besar negara memprioritaskan pada pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukkan perbaikan sistem pendidikan dan support anggaran subsidi yang besar. Selain itu pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian (Becker, 1964; Schultz, 1981; Heckman, 2005 dalam Ardjana, 2010). Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (human capital). Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Dikebanyakan negara miskin dan berkembang, kurangnya sumberdaya dan modal (termasuk modal manusia) diidentifikasi sebagai penyebab utama lemahnya daya saing dan hambatan untuk maju. Keadaan ini secara umum disebabkan karena lingkaran setan kemiskinan yang menyebabkan negara tersebut sulit sekali untuk melakukkan investasi dan akumulasi modal yang penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, maka peran pemerintah dalam mengisi gap kurangnya modal harus dapat diisi oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan anggaran sosial (social spending) untuk subsidi khususnya di sektor pendidikan. secara lebih spesifik efektivitas social spending untuk pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh aspek penting pemerintah, dimana pemerintahan yang baik seharusnya berkontribusi terhadap pelaksanaan aktivitas pendidikan yang dapat mendukung proses pembangunan. Pendidikan harus dianggap sebagai suatu hak asasi dan bentuk keadilan, juga harus difahami sebagai perbaikan kebebasan masyarakat untuk berkembang dan memperbaiki dirinya, lepas dari lingkaran setan dan jeratan kemiskinan. Efektivitas pencapaian tujuan ini tentu sangat tergantung dari dukungan atau support pemerintah dalam konteks penganggaran investasi fasilitas dasar pendidikan dan pemberian subsidi (transfer of payment) khususnya bagi masyarakat miskin.

Pembiayaan pendidikan tidak dapat hanya disandarkan melalui anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBD/APBN. Usaha-usaha untuk mencari alternatif pembiayaan pendidikan melalui peran serta rumah tangga dan pihak swasta mungkin akan semakin diperlukan dimasa yang akan datang. Eksternalitas Eksternalitas atau dampak dari keberadaan suatu usaha yang mana baik bersifat positif maupun negatif merupakan sesuatu yang perlu diketahui oleh khalayak umum, masalah eksternalitas sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan yang terjadi dimasyarakat. Eksternalitas menurut Hyman dalam Mukhlis (2009) adalah biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak direfleksikan dalam harga. Ketika terjadi eksternalitas, maka pihak ketiga selain pembeli dan penjual suatu barang dipengaruhi oleh produksi dan konsumsinya. Biaya atau manfaat dari pihak ketiga tersebut tidak dipertimbangkan baik oleh pembeli maupun penjual suatu barang yang berproduksi atau yang menggunakan produk sehingga menghasilkan eksternalitas. Lebih jauh Hyman menyatakan bahwa harga pasar yang terjadi tidak secara akurat menggambarkan baik marginal social cost (MSC) maupun marginal socila benefit (MSB). Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat (benefit to society) maupun beban atau biaya (cost on society) dikarenakan adanya aktivitas produksi dan konsumsi. Pemerintah melakukan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu melalui transfer of payment karena pendidikan merupakan salah satu contoh barang publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Rosen dan Gayer dalam Hapsari (2013) mengemukakan bahwa dalam pendidikan terdapat indikasi kegagalan pasar yang disebabkan oleh keberadaan eksternalitas. Eksternalitas dalam pendidikan ini dihubungkan dengan adanya keuntungan suatu negara jika memiliki rakyat yang terdidik. Keberadaan rakyat yang terdidik memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Biaya Pendidikan Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan kompenen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lainnya. bahkan disebutkan bahwa besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, angka tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (ditjen PUOD, 1993), Paling tidak ada dua penyebab perhatian kepada keuangan menurut Qomar: Pertama, keuangan merupakan kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaharuan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri (Qomar, 2007) Dalam teori dan praktik biaya pendidikan, pada tataran makro dan mikro dikenal beberapa kategori biaya pendidikan (Anwar, 1991;Gaffar, 1991;Thomas, 1972 dalam Sudarmanto 2010). Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). biaya langsung (direct cost) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya adalah biaya tidak langsung (indirect cost) yaitu biaya yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan itu terjadi disekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan (opportunity cost). Kedua, biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga dengan pengeluaran rumah tangga (household expenditure), sedangakan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan baik melalui sekolah ataupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan uang (non monetary cost). Secara khusus menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional berkaitan dengan analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi : Buku dan alat tulis, Pakaian dan perlengkapan sekolah, Akomodasi, Transportasi, Konsumsi, Kesehatan, Karyawisata, Uang saku, Kursus, Iuran sekolah dan biaya lainnya. Dari biaya-biaya tersebut, sangatlah tidak mungkin jika biaya harus dibebankan pada

orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya. Sumber Dana Pendidikan Di banyak negara di dunia, pemerintah masih merupakan sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan. Bahkan di negera-negara maju yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri sektor pendidikan, kontribusi pemerintah terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan: (1) Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/human capital (2) Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan (3) Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan Pembiayaan pendidikan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 yang menyatakan bahwa : (2)setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4)negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.” Lebih lanjut pada Pasal 12 Ayat (1) d disebutkan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.” Di samping itu disebutkan pula pada Pasal 12, Ayat (2) b bahwa “setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 menyatakan bahwa : (1) setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan kembali dalam pasal 46 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu: 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukan bagi kepentingan

pendidikan. 2) Orangtua atau peserta didik. Dan 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. McMahon dan Suwaryani (2001:60) dalam Ghozali (2011) juga menyebutkan bahwa sumber pendapatan sekolah dapat diklasifikasikan kedalam tiga sumber utama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua. Selain ketiga sumber tersebut di atas masih ada sumber lainnya yang relevan untuk membiayai pendidikan, misalnya bantuan asing. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi, dll. Namun demiakian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai BOS. Sesuai pedoman BOS tahun 2012, Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Sekolah Gratis Secara umum program penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK Kota Malang adalah bertujuan untuk menggratiskan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Lalu Secara khusus program penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK Kota Malang tahun anggaran 2012 bertujuan untuk : 1. Menggratiskan seluruh siswa miskin dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang menyelenggarakan program pendidikan gratis. 2. Memberikan bantuan 1 stel seragam sekolah bagi siswa miskin, yang sekolah di lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan gratis Sasaran program penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK Kota Malang adalah semua SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK Kota Malang baik negeri maupun swasta yang menyelenggarakan program pendidikan gratis. Besar biaya satuan penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK yang diterima sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa

C. METODE PENELITIAN Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dana pendidikan BOS dan sekolah gratis dengan kasus di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang, maka penelitian ini diarahkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dana pendidikan BOS dan sekolah gratis dengan kasus di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang, maka penelitian ini diarahkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instumen kunci. Teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah teori fenomenologi.

Fenomenologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena atau gejala yang dilandasi oleh teori Max Weber. Teori ini menekankan pada metode penghayatan atau pemahaman interpretatif (Sarwono, 2006). Penerapan yang ditekankan oleh kelompok fenomenologi ialah aspek subjektif dari perilaku orang atau badan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi maka diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian lebih dalam mengenai fenomena dana pendidikan BOS dan sekolah gratis dengan kasus di Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang sehingga realitas fenomena yang terjadi bisa terungkap. Pendekatan fenomenologi melihat apakah BOS dan sekolah gratis selama ini sudah dipahami betul oleh masyarakat serta apakah mekanisme program BOS dan sekolah gratis sudah berfungsi, bekerja, dan berjalan baik selama ini. Data Primer Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber informasi tersebut, yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan sumber atau informan. Data-data tersebut berupa data naratif, deskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dokumen pribadi dan catatan lapangan. sumber atau informan data primer di sini meliputi Kepala UPT Pendidikan dasar Kecamatan Blimbing, pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Blimbing, Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Blimbing, warga sekitar dan wali murid Sekolah Dasar di Kecamatan Blimbing. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain informan. Data tersebut barupa data dokumenter arsip-arsip yang dimiliki oleh Sekolah dasar, data-data dari UPT Pendidikan dasar Kecamatan Blimbing ataupun DISDIK Kota Malang. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007:87). Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif data-data yang telah didapat kemudian diklarifikasikan ke dalam tabel-tabel. Untuk kemudian dianalisa menggunakan proses penalaran secara alamiah, penuturan, penafsiran, perbandingan dan kemudian penggambaran fenomenafenomena yang terjadi secara apa adanya, guna dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran dengan cara menguraikan dengan kata-kata. Analisa data dalam penelitian ini mempunyai beberapa proses, yaitu : reading and coding, reduksi data (data reduction), penyajian data (data displaying), conclusion drawing and interpreting (verification). Teknik Pengujian Keabsahan Data Menguji keabsahan data ditekankan pada uji kredibilitas. Dalam penelitian ini kredibilitas data dengan menggunakan triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sugiyono (2007:125) menjelaskan terdapat 3 macam triangulasi, antara lain yaitu Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Terdapat beberapa program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk tujuan pencapaian wajib belajar 9 tahun tersebut, yaitu BOS dan sekolah gratis, BOS sendiri dibagi 2 yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Dana Pendidikan BOS dan Sekolah Gratis di Kota Malang Anggaran kota malang ditahun 2013 untuk pendidikan dibandingkan daerah lain dapat dikatakan cukup tinggi. Kota Malang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 30% dari dana APBDnya lebih besar dibandingkan dengan Kota Batu yang mengalokasikan dana pendidikan

sebesar 25,4% dari dana APBDnya, namun masih kalah bila dibandingkan Kabupaten Malang yang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 32% dari dana APBDnya

Tabel 2 : Anggaran dana pendidikan tahun 2013 daerah Malang Raya DAERAH Total APBD Total anggaran dana pendidikan Prosentase DAERAH Total APBD Total anggaran dana pendidikan Prosentase DAERAH Total APBD Total anggaran dana pendidikan Prosentase Sumber : radar malang, 2013

KOTA MALANG Rp. 1,4 triliun RP. 416,5 M 30% KABUPATEN MALANG Rp. 2,38 triliun RP. 772,7 M 32% KOTA BATU Rp. 534 M RP. 136,1 M 25,4%

Gambar 2 : Grafik perbandingan anggaran dana pendidikan tahun 2013 daerah Malang Raya

2500 2000 1500 total APBD

1000

total dana pendidikan 500 0 KOTA MALANG

KABUPATEN MALANG

KOTA BATU

Sumber : radar malang, 2013

Hal ini menunjukkan wilayah malang raya sudah menerapkan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Disini pemerintah daerah telah memanfaatkan pemberian Pemerintah pusat berupa ruang akan pendidikan didaerah yaitu dengan menerapkan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia berupa human investment. Di Kecamatan Blimbing sendiri, semua sekolah tingkat pendidikan dasar mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berjumlah 64 sekolah dengan rincian yaitu :

Tabel 3 : Daftar sekolah tingkat pendidikan dasar penerima dana BOS di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang SDN Blimbing 1 SDN Blimbing 2 SDN Blimbing 3 SDN Blimbing 4 SDN Blimbing 5 SD NU Blimbing SD Islam Sabilillah SDK Marsudisiwi SLB Sumber Dharma SDN Purwantoro 1 SDN Purwantoro 2 SDN Purwantoro 3 SDN Purwantoro 4 SDN Purwantoro 5 SDN Purwantoro 6 SDN Purwantoro 7 SDN Purwantoro 8 SD Taman Muda 2 MI Maudlu’ul Ulum MI Darussalam SDN Bunulrejo 1 SDN Bunulrejo 2 SDN Bunulrejo 3 SDN Bunulrejo 4 SDN Bunulrejo 5 SDN Bunulrejo 6 SDLB YPAC SDLB Idayu SDN Kesatrian 1 SDN Kesatrian 2 SD Kartika IV-6 SD Kartika IV-7

DAFTAR SEKOLAH SD Kartika IV-1 SDN Polehan 1 SDN Polehan 2 SDN Polehan 3 SDN Polehan 4 SDN Polehan 5 SDN Jodipan SD Kr. Aletheia SDN Arjosari 1 SDN Arjosari 2 SDN Arjosari 3 SDN Balearjosari 1 SDN Balearjosari 2 SDN Unggulan Al Ya’lu MI Nurul Ulum SDN Purwodadi 1 SDN Purwodadi 2 SDN Purwodadi 3 SDN Purwodadi 4 SDN Polowijen 1 SDN Polowijen 2 SDN Polowijen 3 SD KH Mas Mansur SD Plus Al-Azar MI NU Polowijen SDN Pandanwangi 1 SDN Pandanwangi 2 SDN Pandanwangi 3 SDN Pandanwangi 4 SDN Pandanwangi 5 SD Plus Al Kautsar MI KH Hasyim Asy’ari

Sumber : DISDIK Kota Malang 2012 Sedangkan penerima dana sekolah gratis tingkat pendidikan dasar di wilayah Keacamatan Blimbing Kota Malang, terdapat 16 sekolah dengan predikat sekolah gratis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 : Daftar sekolah tingkat pendidikan dasar penerima dana sekolah gratis di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang SDN Balearjosari 1 SDN Balearjosari 2 SDN Polowijen 1 SDN Polowijen 2 SDN Arjosari 2 SDN Arjosari 3 SDN Purwodadi 3 SDN Purwodadi 4 Sumber : DISDIK Kota Malang 2012

DAFTAR SEKOLAH SDN Pandanwangi 4 SDN Purwantoro 3 SDN Purwantoro 4 SDN Purwantoro 5 SDN Purwantoro 7 SDN Polehan 5 SDN Polehan 1 SDN Bunulrejo 3

besaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah di 4 tahun terakhir baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui program subsidi pendidikan BOSDA, BOSNAS, dan sekolah gratis untuk tingkat/jenjang SD/MI/SDLB kepada tiap tiap siswa adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Besaran dana BOS dan sekolah gratis tingkat/jenjang untuk SD/MI/SDLB

TAHUN 2010

BOSDA /SISWA /TAHUN (Rp.) (Rp.) BULAN 5.000 60.000

BOSNAS /SISWA / TAHUN (Rp.) (Rp.) BULAN 33.333 400.000

SEK. GRATIS /SISWA / TAHUN (Rp.) (Rp.) BULAN -

2011

10.000

120.000

33.333

400.000

-

-

2012

16.750

201.000

48.333

580.000

7.500

90.000

2013

22.500

270.000

48.333

580.000

Wajar internal

Sumber : UPT pendidikan dasar Kecamatan Blimbing 2013 Pada tahun 2010 yaitu tahun-tahun awal dari adanya program BOS setiap siswa melalui sekolah mendapatkan dana BOSDA sebesar Rp 15.000/triwulan dengan total Rp 60.000/tahun, sedangkan dana BOSNAS sebesar Rp 100.000/triwulan dengan total Rp 400.000/tahun Pada tahun 2011 setiap siswa melalui sekolah mendapatkan dana BOSDA sebesar Rp 30.000/triwulan dengan total Rp 120.000/tahun naik 100% dari tahun sebelumnya, sedangkan dana BOSNAS tetap seperti tahun sebelumnya sebesar Rp 100.000/triwulan dengan total Rp 400.000/tahun Pada tahun 2012 setiap siswa melalui sekolah mendapatkan dana BOSDA sebesar Rp 50.250/triwulan dengan total Rp 201.000/tahun naik 67,5% dari tahun sebelumnya, dana BOSNAS sebesar Rp 145.000/triwulan dengan total Rp 580.000/tahun naik 45% dari tahun sebelumnya, dan bagi sekolah yang menjadi sekolah gratis juga mendapatkan guyuran dari program baru ini sebesar Rp 22.500/triwulan dengan total Rp 90.000/tahun Pada tahun 2013 sendiri setiap siswa melalui sekolah mendapatkan dana BOSDA sebesar Rp 67.500/triwulan dengan total Rp 270.000/tahun naik 34,3% dari tahun sebelumnya, dana BOSNAS sebesar Rp 145.000/triwulan dengan total Rp 580.000/tahun sama dari tahun sebelumnya, dan semua sekolah yang mendapatkan kebijakan sekolah gratis wajar internal

Gambar 3 : Grafik peningkatan besaran dana BOS dan sekolah gratis tingkat/jenjang untuk SD/MI/SDLB 600.000 500.000 400.000

BOSDA

300.000

BOSNAS

200.000

sekolah gratis

100.000 0 2010

2011

2012

Sumber : UPT pendidikan dasar Kecamatan Blimbing 2013

2013

Dapat dikatakan dana pendidikan BOS dan sekolah gratis terus berusaha ditingkatkan jumlahnya dari tahun ke tahun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peningkatannya pun bisa dikatakan cukup tinggi, ini merupakan indikasi yang bagus yang menunjukkan pemerintah terus menjaga komitmen dan keseriusannya untuk meringankan biaya pendidikan terutama komitment dalam human investment.

Pemahaman Terhadap Program BOS dan Sekolah Gratis di Kecamatan Blimbing Kota Malang Penelitian tentang pemahaman terhadap program BOS dan sekolah gratis diselenggarakan karena tingkat pengetahuan orangtua tentang BOS dan sekolah gratis serta partisipasi mereka pada perencanaan dan pemantauan program BOS dan sekolah gratis di sekolah, masih sangat rendah. Apalagi hal itu diperkuat dengan hasil survei Bank Dunia tahun 2009 yang mengetahui bahwa kendati mayoritas (86,13 persen) orangtua pernah mendengar tentang BOS, namun hanya 46,67 persen yang mengetahui singkatan BOS, hanya 45 persen yang mengetahui tujuan BOS, serta hanya 25,51 persen orangtua yang mengetahui besaran dana BOS [sumber : Tempo online]. Hal ini cukup mencengangkan karena seharusnya program ini juga wajib diketahui masyarakat umum termasuk wali murid, karena bagaimana program ini dapat berjalan baik apabila masyarakat sebagai sasaran subsidi pendidikan ini saja tidak mengerti benar pemahaman tentang BOS dan sekolah gratis. Pada tabel 6 menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan terhadap 20 orang dengan rincian 10 orang dengan latar belakang sebagai masyarakat atau warga biasa diwilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang dan 10 orang dengan latar belakang sebagai wali murid di sekolah dasar wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang. Tabel 6 : Tabulasi silang tentang pemahaman masyarakat akan program

BOS dan

sekolah gratis

Paham bos

mekanisme Ya

Paham mekanisme sekolah gratis Ya

Paham mekanisme sekolah gratis Tidak

10

3 76,9 %

Tidak

A 1

23,1 % B 6

14,3 % C

TOTAL

13 7

85,7 % D

11

9

20

Sumber : penelitian lapang 2012 Tabulasi Silang 2x2 pemahaman BOS dan pemahaman sekolah gratis menyimpulkan bahwa : a) Masyarakat yang paham mekanisme BOS dan paham mekanisme sekolah gratis berjumlah 10 orang dari 20 narasumber b) Masyarakat yang paham mekanisme BOS akan tetapi tidak paham mekanisme sekolah gratis berjumlah 3 orang dari 20 narasumber c) Masyarakat yang tidak paham mekanisme BOS akan tetapi paham mekanisme sekolah gratis berjumlah 1 orang dari 20 narasumber d) Masyarakat yang tidak paham mekanisme BOS dan tidak paham mekanisme sekolah gratis berjumlah 6 orang dari 20 narasumber Dari hasil penelitian tentang pemahaman BOS dan sekolah gratis dapat diklasifikasikan bila kebanyakan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan BOS dan sekolah gratis seperti para wali murid sangat memahami dengan adanya BOS dan sekolah gratis, namun berbeda dengan orang-orang yang tidak bersinggungan langsung dengan BOS dan sekolah gratis seperti warga biasa ataupun warga sekitar sekolah, banyak yang belum memahami BOS dan sekolah gratis.

Apabila ditilik dari Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Bab IV mengatur Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Dan Pemerintah. Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan” serta Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat” Maka dapat disimpulkan Masyarakat umum seharusnya juga memahami benar tentang BOS dan sekolah gratis, tidak hanya orang tua yang perlu memahami benar, karena pengadaan dana pendidikan BOS dan sekolah gratis yang ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang telah diamanatkan oleh undang-undang. pendidikan adalah milik masyarakat (barang publik), masyarakat harus benar-benar mengerti tentang kebijakan BOS dan sekolah gratis, karena suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu didengar dan di akomodasi untuk menghasilkan proses kebijakan yang layak. Mekanisme program BOS dan sekolah gratis Jika menilik ke belakang, pada akhir tahun 2010 pemerintah pusat dan DPR memutuskan untuk mengubah mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2011 dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Pada tahun 2005-2010, dana BOS ditransfer langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening sekolah. Untuk tahun 2011 mekanismenya diubah, dimana transfer dana BOS ke sekolah menggunakan metode pemindahbukuan dana dari Kas Negara ke Kas Daerah dan selanjutnya ditransfer dari Kas Daerah ke rekening sekolah. Sebab dalam mekanisme sebelumnya (2005-2010), pemerintah pusat menilai, Pemerintah daerah seringkali lepas tangan dalam melakukan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat sengaja melibatkan Pemda sebagai bagian dari upaya penguatan semangat otonomi daerah, dimana pendidikan merupakan salah satu sektor yang kewenangannya diserahkan kepada Pemda Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan, sehingga tidak hanya pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan, tetapi juga melibatkan unsur pemerintahan daerah serta juga melibatkan peran serta masyarakat. Pendidikan gratis di Indonesia yang merupakan Subsidi pemerintah kepada sekolah penyelenggara jenjang pendidikan dasar dapat dikategorikan conditional grant dan matching grant, Conditional grant dikarenakan subsidi berupa BOS dan sekolah gratis yang penggunaannya oleh pemerintah daerah dilakukan dengan pengarahan dari pemerintah pusat. Conditional grant diberikan karena kegiatan-kegiatan pendidikan ini sangat memberikan manfaat selain ke dalam (intern) organisasi sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. BOS dan sekolah gratis juga termasuk Matching grants, Matching grants adalah kelanjutan dari conditional grants, yaitu bantuan/subsidi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah pusat akan memberikan grants apabila pemerintah daerah juga menyediakan anggaran tertentu untuk pendidikan, hal ini dapat ditilik dari BOSDA yang dikelola pemerintah daerah juga dibantu subsidi oleh pemerintah pusat berupa BOSNAS. Setelah penyaluran dana selesai, otomatis akan berlanjut dengan penggunaan dana tersebut. Di Kecamatan Blimbing mekanisme penggunaan dana BOS dan sekolah gratis sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah ada pada buku panduan BOS dan sekolah gratis mulai dari komponen pembiayaannya, larangan penggunaan dana BOS dan sekolah gratis, serta mekanisme pembelian barang dan jasa, Semua masih berada dalam koridor yang benar. Penggunaan dana BOS dan sekolah gratis disekolah dasar wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara manajemen BOS sekolah, dewan guru, komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dengan adanya dana BOS dan sekolah gratis, sekolah harus memaksimalkan dana yang tersebut dikarenakan sudah tidak diperbolehkan lagi adanya pungutan yang dibebankan terhadap orang tua dalam pelaksanaan operasional sekolah, kalaupun ada itupun bersifat sukarela, Namun dengan adanya BOS dan sekolah gratis yang penggunaannya diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah, bukan berarti masyarakat bisa lepas tangan sepenuhnya terhadap kelangsungan pendidikan, diharapkan sekali peran serta masyarakat baik dari segi materiil maupun

non-materiil untuk dapat mendukung kelangsungan pendidikan. Dapat diakatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sekolah, mekanisme yang benar adalah sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Blimbing harus pintar dan jeli memaksimalkan penggunaan dana BOS dan sekolah gratis, sehingga dapat tercukupi semua kebutuhan, akan tetapi bila terdapat kekurangan dari segi pembiayaan, tidak diperkenankan pihak sekolah untuk memungut biaya kepada siswa apalagi bersifat mengikat, yang boleh hanyalah menerima sumbangan secara sukarela yang diberikan oleh pihak lain termasuk dari wali murid. Setelah dana BOS dan sekolah gratis digunakan, selanjutnya diberlakukan pertanggung jawaban oleh pihak sekolah terhadap pemerintahan serta terhadap masyarakat. Di Kecamatan Blimbing mekanisme pertanggungjawaban BOS dan sekolah gratis pada pemerintah dilakukan dengan cara membuat lembar pertanggung jawaban yang dikirim ke UPT pendidikan dasar Kecamatan Blimbing, hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum pada panduan BOS dan sekolah gratis. Sedangkan pertanggung jawaban oleh pihak sekolah terhadap masyarakat sendiri juga telah memenuhi ketentuan yang sudah tertuang pada buku panduan BOS dan sekolah gratis yaitu Kepala sekolah harus mengelola dana BOS dan sekolah gratis secara transparan dan akuntabel salah satu caranya adalah dengan menempelkan rincian dana BOS dan sekolah gratis di papan pengumuman masing-masing sekolah. Pihak sekolah memang seharusnya melakukan prosedur pertanggung jawaban dengan menempelkan rincian dana BOS dan sekolah gratis tiap 3 bulan sekali, dengan adanya pengumuman BOS dan sekolah gratis pada papan pengumuman yang ada disekolah memang sangat membantu masyarakat tentang pemahaman dan transparansi BOS dan sekolah gratis apalagi hal ini juga membantu semua masyarakat yang masih buta akan program ini menjadi mengerti. Banyak masyarakat sudah cukup puas dengan mekanisme yang sudah ada mulai dari mekanisme awal penyaluran dananya sampai dengan mekanisme akhir tentang pertanggung jawabannya terhadap masyarakat umum dan khususnya wali murid sehingga diharapkan hal ini dapat terus berlanjut kedepannya, mekanisme prosedur, penggunaan dana BOS dan sekolah gratis, serta pertanggung jawaban diwilayah Kecamatan Blimbing sendiri memang sudah bisa dikatakan cukup bagus dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kendala program BOS dan sekolah gratis Kendala dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang lumrah, karena semua rencana tentunya tidak akan dapat berjalan langsung sesuai dengan yang diharapkan dan tidak akan dapat langsung diterima secara penuh oleh pihak yang menjadi sasaran program tersebut. Kendala umum dalam pelaksanaan beberapa program khususnya program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat akan program pemerintah menjadi berbeda – beda. Beberapa dari mereka dapat menangkap maksud dari program pemerintah dengan baik, tetapi bagian lainnya bisa saja belum memehami dengan benar, sehingga dapat menghambat pelaksanaan dan pengembangan dari program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kendala mengenai masalah sosialisasi program yang kurang sehingga mengakibatkan pemahaman masyarakat yang minim juga terjadi dalam pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis, Upaya sosialisasi program dana BOS dan sekolah gratis oleh pemerintah sudah gencar dilakukan dengan dibuatnya iklan layanan masyarakat mengenai program tersebut. Pemasangan pamphlet pengumuman juga telah dilakukan oleh pemerintah pada tiap sekolah sasaran dana BOS dan sekolah gratis. Sangat mengherankan ketika tuntutan masyarakat dan persepsi mereka yang kadang kala salah pemahaman akan adanya BOS dan sekolah gratis. Pemahaman masyarakat mengenai sekolah gratis dan dana BOS yang salah sering terletak pada perbedaan kedua program tersebut. Dana BOS diberikan kepada semua sekolah, sedangkan sekolah gratis tidak dilaksanakan di semua sekolah. Pemahaman dasar mengenai program yang sedang berjalan terutama definisi dan tujuan program sudah seharusnya diketahui oleh masyarakat yang menjadi target dari program BOS dan sekolah gratis, dengan minimnya pemahaman masyarakat ini, kendala pelaksanaannya akan sangat terasa, karena hal tersebut akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis. Selain definisi, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami seberapa besar porsi dari program BOS dan sekolah gratis ikut andil dalam menyumbang biaya pendidikan sekolah. Masyarakat sering menuntut hal yang lebih terhadap kedua program ini, padahal tuntutan mereka tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya dibiayai oleh dana BOS dan juga sekolah gratis. Jika

pemahaman mengenai porsi pembiayaan sudah dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat, maka tidak aka nada tuntutan yang terlalu berlebih karena masyarakat mengerti seberapa besar dua program ini akan meng-cover biaya pendidikan yang sebelumnya harus mereka tanggung. Kesalahan pemahaman masyarakat mengenai program BOS dan sekolah gratis tidak terletak pada definisi dan porsi saja, melainkan masyarakat juga belum memahami dengan benar besaran dana BOS dan sekolah gratis, sehingga banyak yang mengeluhkan tentang besaran dana tersebut. Masyarakat mengira jika sekolah sudah mendapatkan bantuan BOS dan sekolah gratis maka sudah tidak akan dipungut biaya lagi, padahal dalam kenyataannya program tersebut punya porsi sendiri yang tidak bisa membebaskan semua biaya bagi siswanya. Terdapat beberapa keperluan sekolah yang tidak dibiayai penuh oleh BOS atau sekolah gratis, sehingga tidak ada cukup biaya untuk mendanai kegiatan pendidikan yang tidak dibiayai oleh BOS dan sekolah gratis. Pemahaman mengenai besaran dana BOS yang diterima sekolah pun sering disalahartikan oleh masyarakat maupun guru pendidik, banyak yang mengira bahwa dana yang diberikan ke setiap sekolah besarnya sama. Pada kenyataannya terdapat pertimbangan pemerintah dalam menganggarkan dan menyalurkan dana BOS kepada masing – masing sekolah. besaran dana BOS yang diterima oleh setiap sekolah akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nyata dari sekolah yang dinilai urgen oleh pemerintah. Semakin sulit juga ketika dana dari pemerintahan yang kurang, sekolah pun tidak boleh memunggut biaya kepada muridnya untuk menutupi kekurangan dana ini, sungguh pekerjaan yang berat untuk pihak sekolah. Kendala lain dalam pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis adalah masalah pencairan dana yang cenderung tidak tepat waktu. Masalah pencairan dana ini juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan dua program pemerintah ini karena jika proses pencairan dana nya terlambat maka program yang dijalankan pun akan berjalan tidak sesuai dengan harapan dan tidak akan maksimal. Permasalahan mengenai pencairan dana ini terjadi antara pihak sekolah selaku penyelenggara kegiatan pendidikan dengan pemerintah. Dana BOS dan sekolah gratis yang turun dari pusat dan selanjutnya didistribusikan kepada sekolah – sekolah penerima BOS dan sekolah gratis dalam penggadaannya tidak menemui kendala, hanya saja pada saat pencairan sering terjadi salah pemahaman dari pihak sekolah mengenai tanggal pencairan dana. Ketepatan waktu dari segi pencairan dana juga harus diperhatikan secara serius karena kendala dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan program. Untuk itu pihak pemerintah harus benarbenar memperhatikan benar masalah waktu pencairan ini, begitu juga dengan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dituntut untuk lebih peka dan memahami betul prosedur pencairan dana dan waktu pencairan dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Prestasi Program BOS dan Sekolah Gratis Program BOS dan sekolah gratis yang sudah berjalan sampai pada saat ini tentu tidak hanya menemui kendala saja, namun juga terdapat pencapaian atau prestasi. Prestasi ini merupakan hal positif yang telah berhasil dicapai program BOS yang telah berjalan selama beberapa tahun dan program sekolah gratis yang baru berjalan pada tahun 2012 di Kota Malang. Walaupun prestasi yang dicapai belum sempurna atau dengan kata lain masih memerlukan catatan-catatan perbaikan, namun prestasi ini tentunya menjadi salah satu poin plus dan dapat dijadikan pertimbangan untuk terus melanjutkan program BOS dan sekolah gratis. Prestasi yang telah dicapai oleh program BOS dan sekolah gratis ini terkait dengan pelaksanaan di lapangan yang sudah sesuai dengan instruksi atau ketentuan dari pemerintah pusat. Prestasi pertama terkait dengan kesesuaian pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis. Kesesuaian ini terletak pada keselarasan pelaksanaan program di lapangan dengan buku pedoman BOS yang disusun oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan instruksi atau ketentuan yang diatur pada buku pedoman BOS, sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan penarikan pungutan kepada siswa kecuali jika diberikan secara sukarela oleh peserta didik kepada pihak sekolah. Sekolah di Kecamatan Blimbing Kota Malang sudah menerapkan hal ini dengan baik, dimana pihak sekolah tidak berani menarik pungutan liar kepada siswanya, ini artinya pihak sekolah sudah melakukan instruksi atau arahan dari pemerintah pusat melalui aturan di buku pedoman BOS dengan benar. Sebagian besar sekolah yang terdapat di Kecamatan Blimbing Kota Malang sudah melibatkan peran serta mayarakat dalam pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis, ini merupakan prestasi lain yang sudah dicapai oleh kedua program ini. Sekolah yang melibatkan peran serta masyarakat yang baik dalam pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis dapat menjalankan program tersebut dengan optimal, namun begitu juga sebaliknya ada beberapa sekolah dengan sekolah

dengan tingkat peran serta masyarakat yang rendah akan merasa kesulitan untuk melaksanakan program BOS dan sekolah gratis. dibutuhkan suatu peran serta masyarakat yang aktif sehingga kendala mengenai pemahaman BOS dan sekolah gratis yang salah oleh masyarakat dapat diminimalisir sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan masyarakat diharapkan aktif mencari informasi terkait dengan program pemerintah tersebut karena juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Bila masalah ini dapat diminimalisir tentunya program ini dapat berjalan lancar . Prestasi lain yang telah dicapai oleh program BOS dan sekolah gratis ini adalah masalah mekanisme yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan masalah administrasi dari adanya BOS dan sekolah gratis bagi pihak sekolah yang dulu dirasa cukup menyulitkan dan akhirnya memberatkan pihak sekolah itu sudah tidak begitu dirasakan sekarang. Masalah administrasi yang diterapkan oleh pemerintah, sudah berjalan baik. Selain prestasi-prestasi yang dipaparkan diatas, ditemukan juga dampak positif yang sangat menonjol yang didapatkan oleh masyarakat, dimana wali murid sangat terbantu dengan adanya subsidi pendidikan berupa BOS dan sekolah gratis ini, dari segi pengeluaran rumah tangga mereka sudah tidak terbebani lagi oleh bayang-bayang biaya pendidikan, BOS dan sekolah gratis sudah sangat membantu bagi mereka, khususnya dari segi materiil dan sudah sesuai dengan tujuan Kebijakan Subsidi yang merupakan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Solusi dan alternatif dari adanya program dana pendidikan BOS dan sekolah gratis Terselenggaranya BOS dan sekolah gratis dirasakan cukup baik serta mendapatkan respon positif dari masyarakat, salah satu yang bisa dirasakan dari transfer payment ini adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang dapat menjangkau pendidikan tanpa dibebani oleh biaya yang tinggi, hal ini membuktikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang publik dalam hal ini disebut juga sebagai penyelenggara pendidikan sudah melakukan program subsidi dan upaya meningkatkan mutu pendidikan dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus terus dibenahi. BOS dan sekolah gratis juga dianggap sudah sangat membantu kelancaran dari penyelenggaraan pendidikan terutama di sekolah – sekolah di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang. Selain itu, Transfer of payment yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pendidikan ini jika dikaitkan dengan konsep eksternalitas maka masyarakat sebagai objek dari transfer of payment atau pihak yang diberi bantuan oleh pemerintah akan mendapatkan benefit, atau dengan kata lain masyarakat mendapatkan eksternalitas positif dari transfer payment yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pendidikan, beberapa eksternalitas positif ada yang tidak dapat dirasakan seketika itu juga, salah satunya adalah human investment yang dapat dirasakan puluhan tahun kedepan untuk dapat bersaing di era yang semakin ketat persaingannya. Banyak prestasi yang membuktikan bahwa program yang digagas dan diselenggarakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang menyatakan bahwa tidak perlu adanya program atau alternatif lain sebagai pengganti program BOS dan sekolah gratis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, solusi yang diperlukan hanyalah bagaimana mengembangkan dan terus melakukan perbaikan dari program yang sejauh ini dinilai sudah cukup baik, perbaikan yang diperlukan berupa transfer dana ke pihak sekolah lebih tepat waktu, pemahaman BOS dan sekolah gratis, serta peningkatan peran serta masyarakat untuk menutupi kekurangan dana pendidikan bagi pihak sekolah, yang tidak kalah penting lagi adalah perlunya pemerintah dan pemerintah daerah terus meningkatkan dana pendidikan BOS dan sekolah gratis.

E. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pemahaman masyarakat di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang terhadap subsidi pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah gratis dapat diklasifikasikan bila orang yang mengerti tentang BOS dan sekolah gratis adalah masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan dunia pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan wali murid, sedangkan orang yang tidak bersinggungan dengan pendidikan kurang begitu mengerti dan paham betul

tentang BOS dan sekolah gratis, hal ini berimplikasi langsung terhadap operasional sekolah, dimana tejadi hal yang dilematis, permasalahannya ada pada besaran dana BOS dan sekolah gratis yang diberikan pemerintah kepada tiap-tiap siswa masyarakat sebagai penerima subsidi menganggap dengan adanya program ini sekolah sudah dikatakan gratis, padahal pihak sekolah sendiri sebagai pelaksana pendidikan masih merasa bahwa dana yang diberikan pemerintah masih kurang untuk pembiayaan operasional sekolah. besaran dana dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan yang harus terpenuhi sehingga dana pendidikan tersebut belum mampu mencakup seluruh beban pendidikan, apalagi sekolah dilarang untuk menarik pungutan kepada peserta didik. Dari permasalahan tersebut diperlukan pemahaman masyarakat yang benar sehingga memunculkan peran serta masyarakat. peran masyarakat sebagai penggerak roda pendidikan, paguyuban atau komite sekolah yang terdiri dari kumpulan wali murid di masing-masing sekolah dasar harus mampu berperan aktif membantu baik dari segi materi maupun tenaga dengan ikhlas, karena apabila hanya mengandalkan uang dari pemerintah sangatlah sulit terlebih lagi sekolah dilarang untuk melakukan pungutan, wali murid harus tanggap membantu dengan ikhlas. Analisa dari adanya program BOS dan sekolah gratis juga turut menggunggkapkan bahwa sudah cukup banyak prestasi yang telah dicapai BOS dan sekolah gratis, seperti : mekanisme transfer payment berupa subsidi BOS dan sekolah gratis sudah berjalan sesuai peraturan yang sudah ada, bahkan sudah bisa dikatakan perubahan mekanisme sekarang dapat memunculkan semangat otonomi daerah, BOS dan sekolah gratis juga sudah dapat dirasakan eksternalitasnya oleh masyarakat, dimana masyarakat merasa diringankan dari segi biaya untuk dapat mengakses pendidikan, hal ini juga mengindikasikan keberhasilan akan subsidi ini. Banyak sekali dampak positif yang didapatkan, namun juga tidak sedikit pula kendala-kendala yang masih dirasakan seperti : pemahaman masyarakat yang masih kurang, transfer dana yang sering tidak tepat waktu yang mengakibatkan sekolah terhambat untuk menjalankan program yang direncanakan dan menjalankan operasional sekolah, serta kendala besaran dana subsidi BOS dan sekolah gratis dirasa masih kurang untuk menutupi seluruh beban operasional sekolah. Namun dibalik itu semua, tentunya Semua pihak sepakat bila BOS dan sekolah gratis sangat diharapkan untuk dapat terus berjalan karena manfaat dari kebijakan publik ini dirasakan sangat membantu masyarakat secara umum dan masyarakat kurang mampu secara khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan walaupun masih perlunya perbaikan-perbaikan demi menyempurnakan program ini. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS dan sekolah gratis khususnya dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik berupa subsidi dana pendidikan melalui program BOS dan sekolah gratis sebagai berikut : 1 Bagi masyarakat umum : melalui program pendidikan gratis ini, seharusnya masyarakat umum, khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang tidak lagi minder ataupun takut akan besarnya beban biaya untuk memperoleh pendidikan, karena pemerintah dan pemerintah daerah telah berusaha menekan biaya tiap tahunnya agar pendidikan gratis dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Namun program subsidi BOS dan sekolah gratis dianggap belum mampu mengcover seluruh biaya pendidikan. Untuk itu Masyarakat umum Seharusnya juga lebih tanggap atas semua yang terjadi, karena perudang-undangan juga mengatur tentang peran aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, tanpa peran aktif masyarakat, program ini tidak dapat berjalan dengan baik. 2 Bagi wali murid dan komite sekolah : Diperlukan kesadaran kepada wali murid dan komite sekolah untuk mendukung dan membantu terlaksananya BOS dan sekolah gratis di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang. karena dalam pengelolaan dana BOS dan sekolah gratis terdapat kecenderungan hampir kebanyakan orang tua murid tidak pernah dilibatkan dan mau melibatkan diri didalamnya, sedangkan komite sekolah hanya bersifat formalitas sehingga fungsi kontrol dan fungsi peran orang tua masih sangat lemah dan pasif.

3 Bagi pihak sekolah : Pihak sekolah hendaknya turut melibatkan orang tua serta pihak komite dalam pengelolaan dana pendidikan BOS dan sekolah gratis serta yang tidak kalah penting adalah hendaknya menjaga transparansi program ini melalui laporan pertanggungjawaban publik dengan demikian fungsi control akan dapat berjalan efektif. Pihak sekolah harus benar-benar memiliki sifat amanah Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS dan sekolah gratis sangat menentukan keberhasilan dari pada program transfer payment ini yang juga akan berimplikasi langsung pada keberhasilan human investment di masa mendatang. 4 Bagi pihak DEPDIKBUD : Agenda penting yang harus menjadi prioritas dan fokus dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) dengan adanya BOS dan sekolah gratis adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesadaran pendidikan yang ada saat ini masih kurang terealisasikan dengan baik, Dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang paham tentang BOS dan sekolah gratis,. untuk itu DEPDIKBUD harus benarbenar fokus memaksimalkan BOS dan sekolah gratis agar kedepannya program pendidikan gratis dapat terealisasikan dengan baik. 5 Bagi pihak pemerintah : Tugas utama yang sangat penting adalah Menambah dana pendidikan karena dana yang sudah dicanangkan sangat-sangat belum menutupi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi biaya pendidikan, selain itu Agar program BOS secara efektif dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar hendaknya pencairan dana BOS oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS dilakukan pada awal bulan. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif. Program pendidikan gratis ini merupakan program yang menjadi impian masyarakat selama ini yang mendambakan pendidikan murah dan berkualitas. Untuk itu pemerintah harus juga lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyakat serta tetap harus memperhatikan kelanjutan program pendidikan gratis ini. Melalui program-program seperti ini masyarakat akan tersadar akan pentingnya pendidikan, melalui program seperti ini pula minat bejalar masyarakat akan semakin meningkat yang diharapkan akan membawa perubahan besar khususnya untuk masyarakat di Kota Malang, Dan tidak kalah penting lagi juga meningkatkan pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA _____________.Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 _____________.Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sekolah Gratis Bagi Siswa SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SPMPLB; SMA/MA/SMALB; SMK tahun 2012 Kota Malang _____________.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011. Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 _____________.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2008. Jakarta:di perbanyak oleh visimedia Ainun,

Yatimul. 2011. Dana Bosda Kota Malang www.kompas.com diakses senin 18 juni 2012, 19:37

Dinilai

Penuh

Penyimpangan.

Akuntono, Indra. 2011. Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS. www.kompas.com diakses senin 26 desember 2011, 08:21 Andhiwira. 17 Desember, 2012. Anggaran Pendidikan di Malang Raya Tahun 2013. Radar Malang jawa pos group, hlm 5 Ardjana. 2010. Kebijakan Subsidi dan Pemerataan serta Kemampuan Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan. Mataram: STAHN mataram. Ashri, Muhammad. 2008. Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan: Indonesian Journal of Internasional Law Atmanti, Hastarini. 2013. Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 / lull 2005: 30 – 39 Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. jurnal medtek, volume 2, nomor 1, april 2010 Basuki, Orin. 2011. Kementrian Dapat Dana Pendidikan Ekstra. www.kompas.com diakses rabu 17 agustus 2011, 14:23 Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Jakarta : Rajawali pers Ditjen PUOD. 1993. Penelitian dan Pengkajian Satuan Biaya Sekolah Dasar. Jakarta: Ditjen puod Depdagri. Ghozali, Abbas. 2011. Pendanaan Pendidikan di Indonesia dari APBN dan APBD. Jakarta Hapsari, Mahardynastika. 2013. Kajian Respon Permintaan Pendidikan Tinggi Terhadap Kenaikan Biaya Kuliah Dan Pendapatan Masyarakat Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya Dan Universitas Negeri Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Herfans, Khafizd. 2013. Pengaruh pengeluaran pemerintah pada investasi infrastruktur dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Skripsi Ipb, Bogor Karding, Abdul Kadir. 2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menenggah Pertama Negeri di Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana ,Universitas Diponegoro, Semarang. Kharisma, Bayu. 2013. Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID. jurnal ekonomi kuantitatif terapan vol 6 no 1 februari. Khusaini, Muhammad. 2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE-UB Kristiadi, J.B.1995. Peranan Program Diklat di Sektor Pemerintah dalam Peningkatan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Sektor Pemerintahan. Jakarta : DPN Depnaker. Mahmudi. 2007. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Sinergi vol 9 no 1 januari 2007 hal 53-67 Martono, Nanang. 2010. Perspektif Konflik Mengenai Sekolah Gratis atau Sekolah dibantu BOS: Sebuah Evaluasi Kebijakan. Jurnal penelitian kebijakan pendidikan vol 8 tahun ke 2 agustus Maryanti, Sri. 2010. Analisis Peranan Pemerintah Provinsi Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar Di Provinsi Riau. Pekbis Jurnal, Vol.2, No.1, Maret 2010: 218-227.

Moleong. Lexy. J. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Mudyaharjo, Redja. 2001 Filsafat Ilmu Pendidikan . Jakarta : PT Rosda Muhammad, Djibril. 2011. Sekolah di Malang Banyak yang Menolak Pendidikan Gratis. www.republika.co.id, diakses kamis 29 desember 2011, 09:06 Mukhlis, Imam. 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. Jurnal Ekonomi Bisnis. Tahun 14. Nomer 3. November 2009 Nazir, Habib. 2004. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Bandung: Kaki Langit. Nugroho, Rosihan Widi. Widowati, Nina. Rihandoyo. 2011. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan 2011). Semarang: Universitas diponegoro Purwanto, Ngalim. 2007. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Bandung: PT remaja rosdakarya. Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas. 2002. Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa. Jakarta: PDIP Balitbang Depdiknas. Qamar, Mujamil. 2007. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Erlangga Qayyum, La Ode Abdul Haadiy. 2012. Efektivitas Program Pendidikan Gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin, Makasar. Rechovski, Andrew. Imazeki, jennifer. 2003. Financing Adequate Education in Rural Settings. Journal of education finance 137-156 Rianto, Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit Sadulloh, Uyoh. 2007. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: CV alfabeta Safaat, Guruh. 2008. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Dikabupaten Padeglang. Jurnal ilmiah niagara, vol 1 no 1 april Saputra, Wiko. Tasya, ayu yuliana. Andrean, jorrie. Pembiayaan Pendidikan Indonesia : Menuju Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Padang: Universitas andalas Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif: yogyakarta: Graha ilmu Sudarmanto, Gunawan. 2010. Cost of education and school autonomy in globalization era Sugiyono . 1997. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sutiana. 2009. Peranan Subsidi Keuangan untuk Kelompok Tani pada Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat. Laporan KKNP, UNIKOM, Bandung Todaro, Michael. 2000. Ekonomi untuk Negara Berkembang. Jakarta: Bumi aksara