Kadin di Tahun Pergantian Pemerintahan Dialog Kadin- Capres 2 2. Pemilihan Ketua Umum Daerah

Kadin di Tahun 2009

1. Pergantian Pemerintahan – Dialog Kadin- Capres

2

2. Pemilihan Ketua Umum Daerah

3

3. MoU & Kerja Sama Kadin dengan Instansi lain

7

4. Hari Jadi Kadin

12

5. CSR Kadin

13

6. Peristiwa Bom

14

7. Penyusunan Road Map Pembangunan Ekonomi

16

8. Rangkaian Kegiatan Feed The World

18

9. Buka Puasa Kadin-Presiden RI

20

10. Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri Perindustrian KIB II

22

11. National Summit

23

12. Rapimnas Kadin 2009

30

13. Pemberlakuan FTA ASEAN-CHINA

36

14. Kadin VS Kebijakan Pemerintah

40

15. Pergantian Ketua Umum Kadin Indonesia

45

1

1. Pergantian Pemerintahan – Dialog Kadin- Capres Pengusaha Menunggu dan Mengamati Proses Pergantian Pemerintahan

Pergantian pemerintahan terjadi setiap periode pemilu setiap 5 tahun sekali. Karenanya, sebuah kebijakan yang sifatnya jangka panjang harus disiapkan agar tidak membuat bingung para pengusaha karena berganti pemerintah berarti berganti kebijakan. Memang penyesuaian selalu terjadi, karena dunia itu dinamis. Akan tetapi, pemerintahan harus mempunyai arah yang jelas. Para pengusaha menunggu pilpres 2009 yang diharapkan menghasilkan pemimpin yang probisnis, mampu menjaga stabilitas, dan memiliki visi untuk memajukan bangsa. Di saat krisis dewasa ini, mempertahankan apa yang telah ada adalah sesuatu yang tepat untuk mengatasi dampak dari krisis. Infrastruktur yang telah ada untuk industri dapat digerakan dan bisa dipakai secermat mungkin sehingga arah seperti ini harus tetap dipertahankan agar jaminan infrastruktur itu dapat berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha memusatkan perhatian untuk ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan tindakan dalam berinvestasi karena adanya proses pergantian pemerintahan. Pemerintahan dapat berpengaruh pada iklim investasi dan iklim investasi yang bagus berimplikasi pada pertumbuhan industri-industri. Inilah mengapa pengusaha menghendaki posisi-posisi penting di tim ekonomi dapat diisi oleh para professional baik dari kalangan politik ataupun independen agar tim itu menjadi kuat dan mampu mengatasi permasalahan ekonomi.

2

2. Pemilihan Ketua Umum Daerah dan Pengurus Komite Kadin Indonesia Dewan Pengurus Kadin tetapkan KIKT 2008-2013

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah menetapkan kepengurusan Kadin Indoensia Komite Tiongkok masa bakti 2008-2013 berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia No. Skep/057/DP/IV/2009 tanggal 22 April 2009. Kadin Menetapkan Kiki Barki Sebagai Ketua KIKT 2008-2013. Diharapkan dengan kepengurusan yang baru ini, KIKT lebih dapat berperan dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan industri di kedua negara.

TERPILIH BARRY DJADID SEBAGAI KETUA UMUM KADIN NTB PERIODE 2009-2014 Musyawarah Provinsi (Muprov) V Kadin Nusa Tenggara Barat berlangsung pada tanggal 14-15 Juli 2009 di Hotel Lombok Raya, Mataram. Ir. Barry Djadid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin NTB periode 2009 – 2014. Dia bersahil mengalahkan calon incumbent Ir. HL Herry Prihatin. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan 4 Anggota Formatur berlangsung melalui pemungutan suara, Barry Djadid memperoleh 30 dukungan dan Herry Prihatin 25. Total Suara sebanyak 56, satu suara dinyatakan tidak sah. Dalam pemilihan itu juga terpilih empat anggota formatur Kadin yaitu Mufti Murad, Syaiful Ahyar, Anas Amrullah dan Hilman. Formatur bertugas menyusun Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan dalam waktu dua minggu terhitung dari penyelenggaraan Muprov. Pelantikan kepengurusan lengkap akan dilaksanakan setelah kepengurusan tersusun dan disahkan oleh Kadin Indonesia. Sementara itu, pada saat pembukaan Muprov, Herry Prihatin menyampaikan bahwa di masa kepemimpinannya road map Kadin dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan Kadin kabupaten/kota. Kadin sebagai sebuah organisasi harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah agar program-program yang dimiliki kedua belah pihak dapat berjalan. Pembukaan Muprov dihadiri langsung Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat. Sedangkan Wagub NTB H. Badrul Munir hadir menutup acara. Rombongan Kadin Indonesia yang menyertai Ketua Umum yaitu Agus Silaban, Rachman Usman, Taufik Mustafa, Suprayitno dan Tri Sulastri. Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan pelaksanaan Muprov V Kadin NTB tepat waktu dan sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi. Dia berharap melalui

3

Muprov ini dapat ditetapkan program kerja yang positif yang langsung dapat diaplikasikan. Gubernur NTB menyampaikan, ke depan tugas yang diemban Kadin NTB lebih berat sehingga perlu sinergitas dengan pemerintah. Pemilihan ketua umum bukanlah satusatunya tujuan utama dari penyelenggraaan Muprov, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan harapan yang digantungkan banyak pihak agar dapat dilaksanakan. Karena itu, dia mengajak semua jajaran Kadin untuk mulai mengenal permasalahan untuk selanjutnya dimasukkan dalam program kerja di periode mendatang sesuai dengan tema Muprov “ memperkuat pengusaha NTB dalam upaya mewujudkan perekonomian dan pengusaha NTB yang berdaya saing di tingkat global”. (sp)

LA NYALLA MATTALITTI TERPILIH MENJADI KETUA UMUM KADIN JATIM PERIODE 2009-2014. Musyawarah Provinsi (Muprov) V Kadin Jawa Timur berlangsung pada tanggal 10-11 Agustus 2009 di Hotel Shangri La, Surabaya. La Nyalla Mattalitti pemilik perusahan penyelenggara pameran PT Autamaras terpilih sebagai Ketua Umum Kadin JATIM periode 2009 – 2014. Dia berhasil mengalahkan calon kandidat lainnya Njono Djojo Astro dengan angka mutlak melalui voting dengan mengantongi 111 suara, sedang Njono hanya memperoleh 20 suara dan tiga suara lagi tidak sah. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Formatur dan 4 Anggota Formatur berlangsung melalui musyawarah. Formatur bertugas menyusun Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan dalam waktu selambat-lambatnya enampuluh hari terhitung dari penyelenggaraan Muprov. Muprov juga telah berhasil menyusun Kebijakan Umum Organisasi dan Program Umum periode lima tahun kedepan. Kegiatan Muprov diawali dengan Pra Muprov pada 9 Agustus 2009 malam Deklarasi “Cinta Produk Indonesia” yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dan dialog interaktif antara Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, Ketua LP3E Kadin Indonesia Faisal Basri dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur periode 2004-2009 Erlangga Satriagung. Bersamaan dengan kegiatan Muprov diselenggarakan acara business gethering yang dihadiri para pengusaha dari wilayah Jawa, Kalimantan dan Bali. Pembukaan Muprov dihadiri oleh Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat. Menko Perekonomian menilai Provinsi Jawa Timur potensinya sangat besar dan sangat strategis guna mendongkrak pertumbuhan nasional. Jatim memberikan kontribusi 15 persen pertumbuhan ekonomi dari sektor non migas. Visi dan misi antara pemerintah dan

4

pengusaha di Jatim telah terjalin baik sehingga pengusaha mampu meningkatkan kinerjanya. Pertumbuhan Jatim mampu melampaui pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu pada semenster I mencapai 4,58 persen, sedangkan posisi pertumbuhan nasional sebesar 4,29 persen. Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan pelaksanaan Muprov V Kadin JATIM tepat waktu dan sesuai dengan Anggaran Dasar organisasi. Dia berharap melalui Muprov ini dapat ditetapkan program kerja yang positif yang langsung dapat diaplikasikan. Ketua Umum Kadin Jatim terpilih menyampaikan akan memperhatikan pengusaha kecil dan menengah dan akan tetap melanjutkan program kepengurusan sebelumnya. Muprov V Kadin Jatim secara resmi ditutup oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi Adi Putra Tahir. (sp)

NUR ACHMAD AFFANDI TERPILIH MENJADI KETUA UMUM KADIN DIY PERIODE 2009 – 2014 Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berlangsung pada hari Sabtu, 7 November 2009 di Hotel Quality, Yogyakarta dengan tema “Revitalisasi dan Reposisi Organisasi Menuju Kadin yang Lebih Aspiratif, Efektif dan Efisien”. Muprov Kadin DIY telah berhasil memilih Drs. Nur Achmad Affandi, MBA menjadi Ketua Umum Kadin DIY periode 2009 – 2014, mengalahkan tiga rekan kandidat lainnya yaitu Ir. Adang Widagdo, HR Gonang Juliastono dan Ir. Muslich Asikin, MBA. Hadir dalam acara pembukaan Muprov itu, Menteri Perindustrian RI, M. S. Hidayat sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX serta beberapa pejabat di lingkungan Provinsi DIY. Rombongan Kadin Indonesia yang mendampingi Ketua Umum yaitu Agoes Silaban, Rico Rustombi, Taufik Mustafa, Krishna Tripriadharma, Koesumowardhana, Erwin Hadiyanto, T. Zulham, Irawati, Suprayitno dan Tri Sulastri. Dalam sambutannya, M.S. Hidayat mengharapkan dengan munculnya tokoh ketua umum baru mampu membawa perubahan perekonomian DIY menjadi lebih baik dan berkembang. Selain itu beliau juga berpesan dalam persaingan perekonomian global ini diharapkan Yogyakarta mampu menjadi wilayah yang diperhitungkan dalam pengembangan perekonomian. Nur Achmad Affandi sesuai penyampaian visi dan misinya bahwa pihaknya akan mengakomodir kandidat-kandidat yang sudah mencalonkan sehingga seluruh kepentingan bisa terakomodasi. Hasil penyusunan Formatur untuk sementara telah

5

ditetapkan Ketua Dewan Pertimbangan, Soekamto dan empat Wakil Ketua Umum :Adang Widagdo, Gonang Julistono, Muslich Asikin dan Hendro Koesumo telah disahkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Adi Putra Tahir sekaligus menutup Muprov. Kepengurusan lengkap akan disusun oleh Formatur dalam jangka waktu satu bulan setelah Muprov berlangsung. (sp)

6

3. MoU & Kerja Sama Kadin dengan Pihak Lain Kadin DKI Jakarta Menandatangani MoU untuk Marunda Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengundang pengusaha Malaysia untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda Jakarta yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun kedepan ini. Kedua pihak menandatangani nota kesefahaman (MoU) untuk meningkatkan kerjasama antar anggotanya pada Kamis, 23/04/2009. Ketua Kadin DKI Jakarta berharap bisa bekerjasama dengan pengusaha Malaysia untuk pengembangan KEK Marunda jika pemerintah pusat meloloskan Marunda menjadi KEK. Selain itu, diharapkan pula dengan kesepakatan ini dapat saling tukar-menukar informasi dan mencari solusi mengatasi dampak krisis ekonomi global bersama-sama pihak Sabah-Malaysia. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Selangor, Dato` Mohd Said Hj. Mat Saman mengatakan, pihaknya berharap bisa membuat semacam sekretariat bersama agar pertukaran informasi bisa berlangsung dengan lancar. Perwakilan pengusaha Sabah yang ikut hadir dalam acara tersebut mengharapkan pengusaha Indonesia menanamkan modal di daerahnya terutama untuk sektor pertanian, industri kulit, peternakan serta makanan dan minuman. Selama ini nilai total perdagangan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008 mencapai US$15,3 miliar, atau naik dari tahun 2007 yang hanya mencapai US$11,5 miliar. Sedangkan dari sisi investasi, realisasi investasi Malaysia ke Indonesia pada 2008 mencapai US$363,3 juta atau naik dari tahun sebelumnya US$217,3 juta.

Kadin-GCEL Tandatangani MOU untuk Menghemat Biaya Perdagangan di ASIA Kerjasama Indonesia & GCEL Menghasilkan Inisiasi Regional yang Bertujuan Mengurangi Biaya Perdagangan di Asia, Menghemat hingga USD 201 Miliar per Tahun Jakarta, 24 Juli 2009 – Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Perdagangan dan Distribusi Benny Soetrisno menandatangani Nota kesepakatan untuk meluncurkan sebuah program pengembangan ekonomi yang terukur di Asia melalui partisipasinya pada sebuah Benchmark Trade Lane dengan Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) yang diwakili oleh Co-Chairman GCEL Captain Samuel Salloum, pada 24 Juli 2009, di Hotel Niko Jakarta. Yang Mulia Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia, serta Ketua Kadin

7

Mohammad S. Hidayat hadir menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan. Hadir pula pejabat dari Departemen Perdagangan saat penandatanganan nota kesepakatan ini. Seperti disampaikan oleh Benny Soetrisno, “ GCEL telah mengembangkan sebuah program yang berani dan inovatif yang akan memberi energi baru bagi ekonomi global dengan mengurangi 30% biaya perdagangan, membuat Asia mampu berhemat hingga USD201 Miliar dan Indonesia hingga USD7 Miliar setiap tahunnya, yang akan membantu membuka jutaan lapangan kerja di negara-negara berkembang. Indonesia akan berpartisipasi pada Asia Bechmark Trade dari GCEL, memberikan manfaat ini bagi kawasan Asia. Saat ini kami tengah melakukan diskusi dengan para mitra bisnis untuk bergabung dengan inisiatif ini dan berbagi peran dan manfaatnya masingmasing”. GCEL adalah perusahaan nirlaba yag berpusat di Swiss, memiliki program “HumaWealth” dengan infrastruktur lunak termasuk teknologi, sebuah jejaring global yang menyebarkan perlengkapan, tidak dipungut biaya kepada penggunaanya, untuk mengurangi biaya perdagangan (landed impor dan biaya ekspor) sehingga dapat membantu pertumbuhan perdagangan secara kesulurahan. Menurut Benny Soetrisno, ”Infrastruktur lunak dari GCEL memungkinkan stimulasi peningkatan perdagangan antar kawasan, membantu perluasan pasar, produk dan layanan bagi Negara berkembang. Infrastruktur lunak GCEL akan mengurangi biaya operasional usaha hingga 15% dan membantu meningkatkan pasokan keuangan perdagangan usaha yang telah mengalami kontraksi signifikan akibat krisis keuangan dunia.” Pada sebuah Pertemuan Tingkat Menteri OEDC (Organisasi for Economic Cooperation and Development) yang dipimpinan oleh Member Eksekutif GCEL Dr. Mark Drabenstott, telah diumumkan secara resmi bahwa cara terbaik untuk memastikan pernbaikan ekonomi adalah dengan berinvestasi dalam infrastruktur keras dan lunak yang akan membuka potensi ekonomi di setiap kawasan. “Penyebab utama siklus ekonomi yang cenderung sulit yang berlangsung saat ini adalah pasar Negara berkembang sudah jenuh dan beberapa membeli dari Negara industrial, sementara daya beli di Negara-negara berkembang masih lemah. Kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah untuk menyediakan sebuah strategi yang akan membantu Negara-negara maju memelihara dan menciptakan layanan ahli berbayar tinggi dan pengelolaan kerja, sementara menciptakan kesempatan kerja bagi kalangan pekerja muda terjadi di Negara-negara berkembang. Namun demikian, untuk memastikan kesempatan ini, Negara berkembang di kawasan ini harus menekan biaya perdagangan,” demikian disampaikan oleh Yang Mulia Tan Sri Rafidah Aziz. “Infrastruktur lunak dari GCEL mengkombinasikan sebuah platform teknologi informasi opensource (the Global Logistic System - GLS) sebuah jejaring global dari perusahaan-perusahaan keuangan, teknologi dan asuransi terkemuka juga sebuah program global yang akan menyebarkan dukungan operasional yang sangat baik untuk

8

membantu investasi dalam hal ini infrastruktur fisik seperti zona perdagangan, pelabuhan, jalur kereta api, dan lainnya yang akan melayani ekspansi perdagangan kawasan, “ kata Co-Chairman GCEL Captain Samuel Salloum. “Infrastruktur lunak ini menawarkan dua keuntungan: Pertama, memberikan mekanisme operasional yang sangat baik untuk memastikan dimanakah infrastruktur fisik dan insentif industri yang spesifik, serta program-program yang dibutuhkan lainnya harus ditempatkan. Kedua, membantu mengurangi biaya operasional dan perdagangan serta memaksimalkan efisiensi operasional, dimana sebagai hasilnya, akan membantu stimulasi perkembangan ekonomi kawasan,” ujar Mr. Andrew Lee, Direktur, Deloitt Consulting Strategy and Operations. Benchmark Trade Lanes “HumaWealth” akan menggelar sebuah periode 18 bulan di kawasan Amerika, Asia, Eropa dan Timur Tengah melalui perusahaan keuangan, asuransi dan teknologi informasi terkemuka. Di Asia perusahaan-perusahaan akan diseleksi pada Oktober 2009 dari 7 perusahaan teratas di kawasan melalui sebuah permintaan proposal yang transparan dengan sebuah potensi pasar yang pada tahun 2020 diperkirakan mencapai USD6 Triliun.

KADIN dan PricewaterhouseCoopers Indonesia Majukan UMKM Melalui Program Pelatihan Pengelolaan Finansial.

Jakarta, 27 Agustus 2009 – KADIN dan PricewaterhouseCoopers Indonesia hari ini menandatangangi Nota Kesepakatan untuk kerjasama memajukan UMKM di Indonesia melalui berbagai program pelatihan yang diberikan oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia,melalui program Inspiring Young Leaders Program, kepada pengusaha kecil dan menengah yang menjadi anggota KADIN. Kerjasama ini meliputi pelatihan mengenai penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil dan menengah agar para pengusaha UMKM dapat memiliki referensi yang lebih jelas dalam menganalisa situasi keuangan perusahaan dan menentukan strategi pengembangan bisnis ke depan. “UMKM merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Oleh karena itu, KADIN menyambut baik inisiatif PricewaterhouseCoopers Indonesia untuk memajukan para pengusaha di sektor kunci ini,” kata Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat. Pentingnya penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha. Para pengusaha kecil dan menengah masih mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya laba bersih perusahaan dan estimasi pajak penghasilan sulit diketahui. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi banyak pengusaha kecil untuk menentukan strategi pengembangan bisnis.

9

Pengaturan finansial yang sistematis dan terencana bermanfaat untuk mengintegrasikan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan proses administrasi dan keuangan yang terjadi ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, sehingga dapat memberikan peningkatan kontrol terhadap data keuangan perusahaan dan perbaikan tingkat keandalan informasi akuntansi. “PricewaterhouseCoopers Indonesia melihat pengembangan sektor UMKM dari sistem pengelolaan finansial merupakan hal kunci untuk memajukan sektor UMKM. Melalui salah satu program internal kami, yaitu Inspiring Young Leaders Program yang bertujuan untuk mengembangkan keahlian pemimpin generasi selanjutnya dan melalui kegiatan berbagi keahlian yang kami miliki (sharing knowledge) terutama dalam pengelolaan finansial, PricewaterhouseCoopers Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam proses pengembangan sektor UMKM tersebut bersama dengan KADIN. Program kerjasama dengan KADIN ini merupakan bentuk dari kepedulian dan tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat ,“ kata Irhoan Tanudiredja, Partner PricewaterhouseCoopers Indonesia. Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebenarnya tidak hanya untuk kemudahan memperoleh kredit usaha tetapi juga untuk pengendalian aset, kewajiban, modal, perencanaan pendapatan serta efisiensi biaya-biaya yang merupakan referensi utama dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lebih dari itu, sistem akuntasi yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pengusaha UMKM untuk mengidentifikasi dan menentukan peningkatan kapasitas usaha agar dapat berkompetisi di pasar domestik maupun internasional. M.S Hidayat menambahkan, "Penandatanganan kerjasama antara KADIN dan PricewaterhouseCoopers Indonesia diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong berkembangnya UMKM di Indonesia sebagai sektor kunci dalam mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang.”

Tentang PricewaterhouseCoopers : PricewaterhouseCoopers memberikan jasa yang dikhususkan untuk kepentingan dunia industri, yaitu jasa assurance, perpajakan dan advisory untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan nilai bagi klien dan pemangku kepentingan mereka. Didukung oleh lebih dari 155.000 SDM yang tersebar di 153 negara di seluruh dunia, jaringan kami saling berbagi pemikiran, pengalaman dan solusi untuk mengembangkan sudut pandang yang baru dan nasihat yang praktis. "PricewaterhouseCoopers" mengacu kepada jaringan perusahaan anggota PricewaterhouseCoopers International Limited, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan mandiri.

10

Kadin - Jetro Sosialisasikan Hasil Program Bimbingan Usaha dan OVOP Kadin Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) sosialisasikan hasilhasil program mengenai Bimbingan Usaha dan One Village One Product (OVOP) pada seminar yang digelar 16-17 Desember 2009 di Sahid Jaya Hotel. Pada 2009 ini, Kadin-Jetro telah menempatkan dua tenaga ahli asal Jepang untuk mendampingi UMKM di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Koordinator Program Kadin-Jetro, Yuri Sato mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun pertama Jepang mengirimkan tenaga ahli ke Indonesia untuk mendampingi UMKM. Sementara itu, Waketum Bidang UKM dan Koperasi, Sandiaga S.Uno mengatakan bahwa dibutuhkan strategi untuk meningkatkan ekspor. Di masa depan, demi mendorong OVOP, Indonesia harus merangkul globalisasi. Dibutuhkan dukungan keberpihakan pemerintah untuk memeahami kebutuhan UMKM. Sektor UMKM memebutuhkan bantuan akses pasar, pembiayaan, serta dukungan bimbingan desain untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Di sisi lain, tenaga ahli Jetro Hidero Ogawa mengatakan bahwa kendala akses pasar bagi produk-produk kerajinan Indonesia salah satunya disebabkan kesulitan komunikasi. “Di daerah-daerah yang dikembangkan, tidak semua bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Itu menjadi masalah mengakses pasar”, tutur Ogawa. Hingga Desember 2009, peserta bimbingan tenaga ahli OVOP sejak Juni 2009 meliputi Kadin Sumatera Utara, Kadin Jawa Tengah, Kadin Nusa Tenggara Barat, dan Kadin Maluku Utara.

11

4. Hari Jadi Kadin KADIN Rayakan Hari Jadi Ke-41

KADIN Indonesia melangsungkan syukuran dalam rangka hari jadi ke-41 yang jatuh pada tanggal 24 September di Menara KADIN Indonesia, Jakarta, 5/10/2009. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum M.S Hidayat, para Wakil Ketua Umum, segenap pengurus kadin, Karyawan Sekretariat Kadin Indonesia serta wakil-wakil lembaga kerja sama kadin dengan negara lain. Dalam sambutannya, Ketua Umum berharap Kadin Indonesia bisa menjadi lembaga yang terkemuka dan dapat melakukan peran dengan lebih baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam AD/ART KADIN Indonesia. “41 tahun sudah kadin terbentuk, semoga Kadin Indonesia dapat lebih meningkatkan Peran dan Kinerja yang lebih optimal”, Ungkap M.S. Hidayat. Pada acara tersebut juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum KADIN sebagai simbolis perayaan syukuran. Acara berlangsung hidmat, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama diantara segenap undangan yang hadir.

12

5. CSR Kadin Kadin Kota Padang Bentuk Posko Bantuan Gempa Bumi berkekuatan 7,6 SR di Sumatera Barat tanggal 30 September lalu telah menelan ratusan korban jiwa dan melumpuhkan banyak fasilitas umum. Untuk rumah penduduk yang ambruk/rusak berat tersebut berjumlah sebanyak 77.779 unit, terdiri dari 65.019 unit di Kabupaten Padang Pariaman dan 12.760 unit di Kota Pariaman. Berdasarkan data Satkorlak PB Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, dari 77.779 buah tenda/rumah yang diperlukan baru terpenuhi 4.447 buah, dengan perincian 1500 buah di Kota Pariaman dan 2.947 buah di Kabupaten Padang Pariaman. artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 73.332 buah lagi (Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 62.072 buah dan Kota Pariaman sebanyak 11.260 buah). Saat ini bantuan dalam bentuk tenda, pengadaan air bersih dan papan menjadi prioritas bagi korban gempa di Sumatera Barat. Berikut daftar bentuk bantuan yang dibutuhkan. 1. Tenda 20 unit 2. Genset 10 uni 3. Beras 2 Ton 4. Mie Instan 500 Dus 5. Sarden 100 Kaleng 6. Selimut 50 helai 7. Handuk 50 helai 8. Penyuling air 2 unit 9. Tanki Penyimpanan air 2 buah 10. Kain Sarung 50 helai 11. Makanan Bayi/Susu 100 Dus 12. Abon Sapi 50 Dus Bantuan dalam betuk dana dapat disalurkan melalui rekening Rek. 0500.0210.05595-1 Bank BPD/Bank NAGARI a.n. KADIN KAB DAN KOTA PARIAMAN atau dapat juga melalui rekening pribadi Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Padang dan Kota Pariaman di Rek. 0321-01-020859-50-2 Bank BRI CABANG PARIAMAN a.n. Elvis Betrizon. untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 08126609163 (H. Jamohor, S.Sos/Ketua Kadin Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman).

Selain itu, Kadin Indonesia juga membentuk Tim Penanggulangan (TASK FORCE) AD HOC gempa bumi Sumatera Barat, Jambi dan Mentawai.

13

6. Peristiwa Bom PERNYATAAN PEMERINTAH DAN KADIN MENGENAI LANGKAHLANGKAH TERPADU ATASI DAMPAK PEMBOMAN TERORIS Jakarta, 22 Juli 2009 - Pada hari ini Pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian/Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Menteri Negara BUMN bersama-sama Ketua Umum dan pimpinan Kadin serta wakil-wakil dari Foreign Chambers mengadakan dialog membahas langkah-langkah bersama menyikapi dampak pemboman teroris yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2009. Kami menyampaikan belasungkawa yang dalam terhadap para korban meninggal yang tidak berdosa dan simpati terhadap keluarga mereka yang ditinggalkan, serta mendoakan kesembuhan bagi korban yang masih dirawat. Kedua pihak menyambut baik rasionalistas dalam masyarakat menghadapi gangguan bom ini sehingga tidak terlalu mengganggu kegiatan bisnis dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pihak Kadin menyambut baik langkah-langkah cepat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mengembalikan ketenangan dan kepercayaan pelaku ekonomi dengan menjamin kelancaran seluruh aktifitas perekonomian. Pemerintah akan memberi jaminan kepada masyarakat mengenai kelancaran arus barang dengan meningkatkan kewaspadaan di airport dan seaport dan segera merespons dan mengantisipasi jika ada gangguan yang sama. Pemerintah menghargai prakarsa Kadin menyelenggarakan pertemuan ini yang sangat penting dalam meningkatkan saling-pengertian di antara kedua pihak dalam menghadapi potensi dampak pemboman tersebut. Pemerintah juga menghargai kerjasama dan dukungan Kadin serta Foreign Chambers terhadap kemampuan Pemerintah memulihkan kondisi keamanan. Kedua pihak mencatat bahwa perkembangan berbagai indikator ekonomi beberapa hari sejak pemboman itu menunjukkan kondisi yang relatif normal. Kepercayaan para pelaku ekonomi tersebut terus ditingkatkan melalui kerjasama dan dialog di antara kedua pihak. Pada pertemuan ini Foreign Chambers antara lain diwakili oleh Bapak James Castle, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan sebagai salah satu korban pemboman di Hotel JW Mariott. Secara umum Foreign Chambers sepakat dengan pandangan Kadin bahwa kondisi perekonomian Indonesia akan cukup tangguh dalam menghadapi dampak pemboman ini, maupun dalam menghadapi krisis perekonomian.

14

Kedua pihak sepakat untuk terus menunjukkan sikap tegar melawan tindakan biadab teroris ini dengan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu pada gilirannya akan membuktikan kuatnya daya tahan perekonomian Indonesia mengahdapi dampak pemboman tersebut. Kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan semangat positif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia ke depan.

15

7. Penyusunan Road Map Pembangunan Ekonomi KADIN: Diperlukan Roadmap Ekonomi Agar Indonesia Punya Arah Kebijakan Menyongsong terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2-9-2014 hasil pemilihan langsung pada tanggal 9 bulan Juli mendatang, Kadin Indonesia telah bersepakat menyampaikan rekomendasi mengenai arah kebijakan pembangunan ekonomi dan bisnis untuk Lima Tahun mendatang. Untuk itu, seluruh jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipimpin oleh para Wakil Ketua Umum Kadin sesuai dengan bidang dan sektornya masing-masing, saat ini sudah mulai bekerja untuk menyusun roadmap ekonomi dengan bekerja sama dengan para Asosiasi, para ahli ekonomi, Kadin Provinsi beserta pemangku kepentingan terkait sektor masing-masing. Kadin beranggapan bahwa roadmap ekonomi ini sebuah langkah yang penting, sebagai perwujudan sinergi yang semakin kokoh dan saling memperkuat agar pemerintahan yang nantinya terbentuk bisa mengimplementasikan rencana dan program-programnya secara lebih optimum dan terarah. “Kami mengharapkan roadmap Kadin ini akan digunakan sebagai acuan dalam merumuskan progrtam pembangunan ekonomi dan bisnis dalam Lima Tahun mendatang.” Jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat di acara Paparan Penyusunan Roadmap Ekonomi di Hotel Sahid. 10 Juni 2009 lalu. Penyusunan roadmap ini disusun oleh para ekonom LP3E Kadin bersama dengan Asosiasi Bisnis dan Industri yang tergabung dalam Kadin Indonesia. Adapun LP3E Kadin (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Kadin) saat ini diketuai oleh Dr. Faisal Basri, dengan anggota terdiri atas beberapa ekonom Indonesia, beserta para praktisi pengusaha nasional. Roadmap ini akan meliputi berbagai sektor, termasuk diantaranya Agribisnis, Kehutanan, Peternakan, UMKM, Ekonomi Kreatif, Perdagangan, Industri, Perpajakan, Energi & Pertambangan, Infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, saat ini dalam struktur kepengurusan yang baru ada 23 Wakil Ketua Umum yang membidangi sektor, 1 Wakil Ketua membidangi oranisasi, serta 3 Wakil Ketua Umum/Koordinator wilayah, yang semua ini akan aktif terlibat dalam penyusunan Roadmap Kadin Indonesia 2009 - 2014. Hasil penyusunan roadmap ekonomi ini rencananya akan direkonsiliasikan pada pertengahan Agustus dan akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang akan terbentuk pada bulan akhir Oktober 2009 mendatang. Kadin berharap dengan adanya roadmap ini dapat membantu agar sektor ekonomi di Indonesia tumbuh, lapangan kerja terbuka untuk masyarakat, dan iklim bisnis yang kondusif tercipta bagi semua pihak.

16

KADIN Indonesia Luncurkan Road Map Pembangunan Ekonomi 2009-2014 KADIN INDONESIA telah selesaikan penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi 2009-2014. Peluncuran Road Map tersebut secara resmi dibuka dengan acara konferensi pers di Menara Kadin Indonesia Lt.29 pada 15/10/2009. Ekonomi Indonesia pada lima tahun mendatang berpotensi tumbuh rata-rata 6,3 hingga 6,9 persen. Hal ini diungkapkan oleh Ketua LP3E Kadin, Faisal Basri. Faisal juga mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia. "Saat ini sudah mulai terjadi pergeseran kekuatan ekonomi dunia, Amerika Serikat tidak lagi menjadi superpower," kata Faisal di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2009. Disebutnya, dominasi Amerika Serikat tinggal seperlima dari sebelumnya sepertiga dari ekonomi dunia. "Hal itu tercermin dari tenggelamnya G7 dan munculnya G20 yang didominasi negara Asia," kata Faisal. Asia akan menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi dunia. Indonesia memerlukan diplomasi khusus untuk mempererat diri dengan Asia dan mengurangi ketergantungan Amerika Serikat beserta dollarnya. "Sudah dimulai dengan China dan kita harus meniru bilateral swap agreement yang dijalankannya untuk mengurangi volatilitas”, ujarnya. Dengan kerangka makro demikian, Ketua Umum Kadin Indonesia MS. Hidayat optimis industri manufaktur akan tumbuh sebesar 3,9 persen pada tahun 2010, 4,8 persen (2011), 5,5 persen (2012), 6,3 persen (2013), dan 6,5 persen (2014).

17

8. Rangkaian Kegiatan FEED THE WORLD Indonesia Berpotensi Pasok Kebutuhan Pangan dan Jadikan Produk-produk Unggulan Agraris Menjadi Primadona Dunia. Setelah melalui serangkaian simposium sebanyak 7 kali untuk komoditi unggulan (beras, gula, jagung & kedelai, sawit, peternakan, kelautan & perikanan, serta komoditi holtikultura, umbi-umbian, teh, kakao dan kopi), dilanjutkan dengan dialog antara pakar dan pengusaha, pada puncaknya program Kadin FEED THE WORLD akan menggelar seminar dan pameran pangan pada 28-31 Januari 2010 di Jakarta Convention Center. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah menyampaikan bahwa dunia sedang dilanda krisis pangan. Tercatat dari 36 negara yang menghadapai krisis pangan, 21 diantaranya adalah negara-negara di Afrika. Terjadinya perubahan iklim secara global beresiko menyebabkan gagal panen dan memberikan dampak terhadap ketersediaan pangan dunia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan angka rata-rata, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,4 %/ tahun dan diperkirakan 35 tahun ke depan akan bertambah 200 juta orang. Tantangan justru ada untuk Indonesia di masa mendatang yakni menjaga kebutuhan pangan bagi rakyatnya, mengantisipasi kenaikan permintaan pangan dengan pertumbuhan produksi yang memadai. Indonesia memiliki potensi budidaya pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan yang didukung oleh tersedianya lahan yang luas, pesisir yang panjang yaitu 81.000 km serta aneka tanaman/komoditi unggulan yang memenuhi pasar. Antisipasi ketahanan pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga dunia. Dalam hal ini perlu disadari benar bahwa potensi terjadinya krisis pangan seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia, yang memiliki potensi alam melimpah, untuk memainkan peran dan memberikan kontribusi lebih besar. Selama ini Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan swasembada pangan dalam negeri dan memenuhi kebutuhan regional bahkan dunia. Terbukti Untuk beberapa komoditi unggulan, Indonesia mampu melakukan perdagangan melelui ekspor ke berbagai negara di dunia terutama USA, EU, Jepang, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Dalam merealisasikan kontribusi Indonesia untuk pangan, Kadin telah menyusun road map ketahanan pangan menuju FEED THE WORLD. Terdapat isu-isu pokok yang harus diperhatikan seperti pengaturan lahan/tata ruang yang belum didukung dengan koordinasi yang baik dari lembaga/intansi terkait sehingga menyebabkan aturan yang tidak harmonis antara peraturan pusat dan peraturan daerah; keterbatasan infrastruktur untuk mendukung agribisnis pangan, perikanan dan peternakan; sistem pendanaan pertanian yang belum melembaga, yang mampu menjamin ketersediaan pendanaan; dan

18

kebijakan-kebijakan lainnya yang dapat mendukung sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan serta FEED THE WORLD. Kadin Indonesia berharap dengan terselenggaranya program ini, upaya menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang mandiri melalui optimalisasi produk serta komoditas unggulan, dapat berjalan secara sinergis sebagai sebuah agenda nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. ## Note: Pameran Pangan FEED THE WORLD 28-31 Januari 2010 Seminar Pangan FEED THE WORLD 28-29 Januari 2010

(arie_humas)

19

9. Buka Puasa Kadin-Presiden RI Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Presiden RI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, hari Kamis (10/9) sore menghadiri acara buka puasa bersama dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center. Ketua Umum KADIN Indonesia, M.S. Hidayat dalam sambutannya antara lain mengatakan, menyongsong terbentuknya pemerintahan baru mendatang, KADIN Indonesia dan segenap pemangku kepentingan di dunia usaha dalam beberapa bulan ini telah mempersiapkan pandangan dan pemikiran yang akan segera disampaikan kepada Presiden SBY dalam waktu dekat ini. "Ini merupakan sumbangsih pemikiran dunia usaha mengenai harapan dan prioritas-prioritas pembangunan dalam waktu lima tahun mendatang dalam pandangan yang penuh optimisme berupa Roadmap Pembangunan Perekonomian Indonesia 2009 – 2014”, kata Hidayat. "Roadmap ini dikerjakan selama 3 bulan, hasil pemikiran dan curah pendapat sekitar 100 asosiasi usaha dan Foreign Chamber yang ada di Indonesia, yang kemudian diramu para ekonom kita yang memiliki komitmen tinggi terhadap tercapainya program pembangunan ekonomi Nasional. Di dalam Roadmap ini ada terkandung berbagai fakta, harapan, masalah, namun yang terpenting adalah adanya solusi-solusi yang diyakini akan dapat dilaksanakan dengan kesungguhan dan kerja keras kita semua," tambah Hidayat. Berita terbaru yang menggembirakan dari data Doing Business 2010 di 183 negara, tambah Hidayat, adalah naiknya tingkat daya saing Indonesia dari 129 pada tahun 2009 menjadi 122 pada tahun 2010. "Semua itu menimbulkan optimisme yang semakin kuat bahwa ekonomi Indonesia tengah bergerak positif semakin membaik dan upaya perbaikan perlu terus dilanjutkan,” jelasnya. Presiden SBY mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada KADIN dan jajarannya yang selama 5 tahun ini melakukan partisipasi dan kontribusi yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian dan pengembangan dunia usaha. "Ada titiktitik penting yang sama-sama kita ingat. Pertama ketika kita menghadapi krisis minyak tahun 2005. Kebersamaan terwujud kembali di akhir 2007 dan awal 2008 saat kita mengalami krisis pangan dan krisis harga minyak yang semuanya berasal dari lingkungan global,” terang SBY. "Dan yang paling segar dalam ingatan kita, pada akhir tahun lalu, pada puncak krisis global dan resesi perekonomian dunia terjadi. Kita bertemu untuk bersama-sama mencari solusi. Atas partisipasi dan kontribusi dari KADIN, Alhamdulillah pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan perekonomian kita pada prinsipnya dapat kita kelola serta dampak krisis global dapat diminimalkan. Ini bukti sejarah

20

bahwa sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah sangat penting. Semoga sinergi dan kebersamaan ini bisa kita lanjutkan," seru SBY. Acara buka puasa juga diisi ceramah agama yang disampaikan Prof. Dr. Quraish Shihab, serta dzikir dan doa. Setelah adzan Maghrib berkumandang, Presiden SBY yang didampingi Ibu Ani dan para undangan yang hadir berbuka puasa dengan ta`jil, dan dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah. Kemudian acara dilanjutkan dengan santap malam bersama. Hadir dalam acara tersebut antara lain, Plt. Menko Perekonomian, calon Wakil Presiden terpilih Boediono, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Mendag Mari E. Pangestu, dan Menkominfo M. Nuh.

21

10. Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia MS Hidayat telah diangkat menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi izin kepada MS Hidayat untuk merangkap jabatan maksimal 100 hari masa kerja.

22

11. National Summit PEMERINTAH DAN KADIN INDONESIA MENYELENGGARAKAN NATIONAL SUMMIT 2009

Setelah Presiden mengumumkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan melantiknya pada tanggal 22 Oktober 2009, maka bagian dari tugas utama yang harus segera diselesaikan adalah menyiapkan program kerja ke depan. Program kerja tersebut sebagaimana biasa akan dicanangkan dan diumumkan oleh pemerintah sebagai prioritas kerja Kabinet yanag akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari. Namun, sebelum menetapkan program yang akan disampaikan kepada publik, Presiden menghendaki agar dilakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa ini. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh saran dan masukan yang lebih konkrit untuk memantapkan program kerja yang akan ditempuh pemerintah. Untuk itu, Presiden telah meminta Kadin Indonesia untuk menyelenggarakan National Summit yang akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk membahas dan memantapkan program kerja yang akan dicanangkan, tidak saja mencakup bidang Ekonomi, tetapi juga Kesra dan Polhukam, yang kesemuanya terkait dengan dunia usaha nasional. National Summit 2009 ini mengambil tema: “Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis”, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 – 31 Oktober 2009. Pagelaran kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 1.200 orang peserta, terdiri dari Pejabat pemerintah pusat terkait, diantaranya: Para Menteri Kabinet yang baru dilantik, Para Eselon I dari seluruh Departemen terkait; Pejabat pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia); Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi; Foreign Chambers; Pimpinan DPR dan DPRD; Asosiasi/Gabungan/Himpunan; Pengusaha; Lembaga Sosial Masyarakat (LSM); Lembaga keuangan bank dan non ban; Pengamat/pakar, Perguruan Tinggi, Media, dan lain-lain. Acara pembukaan National Summit akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang akan diliput oleh media masa cetak dan elektronik. Selanjutnya untuk acara sidang-sidang Komisi akan dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton – Pacific Place, Jakarta, yang akan dimulai setelah acara pembukaan sampai hari Jum’at tanggal 30 Oktober 2009. Untuk tanggal 31 Oktober 2009, acara hanya berisi laporan dari penanggungjawab kegiatan yakni Wakil Presiden mengenai hasil National Summit kepada Presiden, yang akan dilakukan di Istana Negara. Sidang Komisi-komisi yang akan dilakukan selama 2 hari (29 – 30 Oktober 2009) akan dibagi dalam 3 kelompok besar, sesuai dengan pembidangan kerja para Menteri Koordinator (Menko), yakni Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Untuk Bidang Ekonomi, sidang Komisi akan terdiri dari 6 Komisi: Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan

23

Pangan, Energi, Pengembangan UKM, Revitalisasi Industri & Jasa, Transportasi. Bidang Kesra akan terdiri dari 5 Komisi: Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja, Kesehatan, pendidikan, Perubahan Iklim. Sedangkan Bidang Polhukam akan terdiri dari 5 Komisi: Pemantapan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, GCG dan Pemberantasan Korupsi, Reformasi Hukum & HAM, Pemberantasan Terorisme. Untuk pelaksanaan Sidang Komisi-komisi akan tertutup bagi pers (tidak diperkenankan untuk diliput). Hal ini dikarenakan sidang-sidang ini akan membahas hal-hal yang sifatnya substansial dan belum saatnya untuk dapat dipublikasikan. Tetapi, pada setiap sesi setelah dilakukan penutupan Sidang Komisi untuk bidang masing-masing, akan dilakukan konperensi pers oleh masing-masing Menko yang bersangkutan. Hasil dari Sidang Komisi-komisi inilah yang akan dibawa dan dilaporkan kepada Presiden oleh Wakil Presiden pada tanggal 31 Oktober 2009 di Istana Negara. Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, maka direncanakan pada awal bulan November 2009 pemerintah akan mengumumkan kepada publik program kerja yang akan ditempuh untuk 5 tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari. (sutrisno-KSDM)

Pemerintah Tampung Rekomendasi untuk Pembangunan dari National Summit KADIN dan Pemerintah telah berhasil menggelar Indonesia National Summit yang berlangsung pada 29-30 Oktober 2009 di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta. Dalam Indonesia National Summit 2009, ada beberapa agenda yang dibahas. Pertama, bidang ekonomi. Pembahasan difokuskan pada enam sektor, yaitu persoalan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, pangan, industri, dan jasa lainnya. Bidang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Agenda yang dibicarakan adalah permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, dan keagamaan. Ketiga, di bidang politik, hukum dan keamanan memfokuskan diri pada pemantapan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, terorisme; serta reformasi hukum. Semua agenda tersebut telah dibawa oleh pemerintah pusat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, LSM, serikat pekerja, media, dan dunia usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah menampung rekomendasi dari pelaksanaan acara National Summit untuk dijadikan rumusan dalam menyusun program 100 hari dan lima tahun ke depan. 'National Summit telah menghasilkan banyak rekomendasi, dan pemerintah akan menampungnya untuk dijadikan rumusan dalam menyusun program pemerintah 100 hari dan lima tahun ke depan,' kata Hatta sebelum memimpin rakor perekonomian di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Sabtu (31/10).

24

Dalam forum Indonesia National Summit 2009 terungkap berbagai kendala yang selama ini menghambat laju perekonomian Indonesia yang pada akhirnya juga menghambat kesejahteraan rakyat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, untuk terpenuhi target pertumbuhan ekonomi sebsar tujuh persen pada tahun mendatang, maka dibutuhkan investasi sekitar Rp10 ribu triliun rupiah, serta pemerintahakan meniadakan segala bentuk peraturan yang menghambat kemajuan ekonomi. Berikut adalah daftar rekomendasi secara garis besar hasil dari National Summit: 1. Rekomendasi bidang perekonomian: Sektor infrastruktur: Perlunya Perppu pengadaan tanah, pengelolaan dana BLU, perbaikan skema kerjasama pendanaan pemerintah dan swasta dan pengadaan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Sektor Revitalisasi Industri dan Jasa: Perbaikan kinerja PLN untuk meminimalkan pemadaman, perbaikan kinerja Perusahaan Gas Negara sehingga suplai gas kepada industri stabil. Sektor Ketenagakerjaan: Perbaikan infrastruktur transportasi khususnya di pelabuhan besar dan peningkatan kapasitas. Sektor Pariwisata: Pengurusan visa di bandara Sektor Energi: Jaminan pasokan energi dari pemerintah, merevisi Perpres No.71 tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu, menerbitkan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap II. Sektor Energi Terbarukan: Keringanan pajak untuk energi terbarukan Sektor Pemberdayaan UMKM: Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui UU, perbaikan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Transportasi: Penyelesaian kerangka regulasi logistik di antaranya menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar. Sektor Pangan: Penelaahan kembali peraturan terkait tata ruang dan ketersediaan lahan termasuk hutan. 2. Rekomendasi bidang kesra: Perundingan antara buruh dengan pengusaha: harus diselesaikan jika terjadi perselisihan hubungan industrial, penguatan kelembangaan antara BNP2TKI antara Depnakertrans dan lain-lain. Bidang kesehatan: upaya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesejahteran masyarakat, pengendalian penyakit yang disebabkan oleh bencana dan lain-lain. Untu k bidang pendidikan yaitu peningkatan kualitas lulusan terbaik, peningkatan pendidikan dasar 9 tahun, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan akuntable. Peningkatan kesempatan lulusan SD/MI keluarga miskin untuk melanjutkan ke SMP, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas dan distribusi guru, peningkatan kompetensi guru dan lain-lain.

25

3. Rekomendasi bidang polkam: Pemantapan otonomi daerah dan pembangunan daerah: Evaluasi terhadap keinginan pemekaran daerah, pilkada diselenggarakan daerah lebih efisien, efektif dan tidak berdampak pada kenyaman masyarakat, perimbangan dana alokasi umum ke daerah, pelayanan publik, aparatur perlu memenuhi pelayanan yang lebih cepat Pelayanan publik dan reformasi birokrasi, penguatan pengaduan lembaga masyarakat terkait pemerantasan korupsi. masalah perizinan yang lebih cepat Pencegahan dan pemberantasan korupsi: Bagaimana interaksi pemantapan hubungan antar lembaga hukum KPK, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, lembaga perlindungan saksi perlu diberdayakan Reformasi bidang hukum dan perlindungan HAM: Koordinasi antara produk hukum di pusat dan daerah atau sektoral yang tumpang tindih, rekrutmen aparat bidang hukum dengan calon harus bagus, kepastian hukum bagi pengusaha, birokrat yang melaksanakan program pemerintah. Pemberantasan dan pencegahan terorisme dan pertahanan: Rumusan UU 15 (anti teror) untuk dipertajam, untuk memperkuat undang-undang, hasil penyelidikan intelejen bisa dipakai penegak hukum terkait teroris, teroris tidak hanya ditangani oleh aparat yaitu polisi, harus tanggung jawab semua komponen bangsa, sebagai bagian pencegahan. Bidang pertahanan: Tambahan anggaran Rp5 trilun di 2010 tidak bisa mengejar ketinggalan selama 15 tahun, sehingga perlu terobosan, yaitu memberdayakan industri dalam negeri dan pembiayaan dalam negeri.

Presiden SBY: Pemerintah Tetapkan 15 Program Pilihan untuk 100 Hari Jakarta: Dalam seratus hari pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua ini ada 45 program penting yang akan dijalankan pemerintah di seluruh tanah air, yang berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Demikian dikatakan Presiden SBY dalam konferesi pers hari Kamis (5/11) sore, setelah memimpin sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II, di kantor kepresidenan. Program-program aksi tersebut, merupakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan program yang akan dijalankan selama lima tahun. Dari 45 program aksi itu, Presiden menetapkan 15 diantaranya disebut dengan Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama. Saat memberi keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono. "Dari tahun pertama ini, satu penggal waktu yang sangat penting adalah program 100 hari. Oleh karena itu, kalau kami merancang, menyusun, mendengarkan rekomendasi, menyempurnakan dan saya tetapkan hari ini program itu, agar 100 hari pertama kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang penting agar 1 tahun pertama pemerintah ini juga mencapai banyak hal, dan insya Allah lima tahun mendatang kita bisa mencapai hasil yang lebih tinggi lagi dibandingkan lima tahun yang lalu," lanjutnya. Program Pilihan Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain :

26

Pertama adalah pemberantasan mafia hukum. "Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah, mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain. Misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu," jelasnya. Presiden SBY juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum, diharapkan dapat melaporkannya melalui PO BOX 9949, Jakarta 10000. Presiden SBY minta dukungan rakyat Indonesia untuk memberantas mafia hukum. "Mari kita bikin sistem kita makin bersih ke depan ini. Mari kita bongkar, bersihkan dan berantas mafia-mafia ini. Dengan demikian hukum akan tegak dan pasti dan tidak perlu ada yang menjadi korban,” seru Presiden. Kedua, adalah melakukan revitalisasi industri pertahanan. "Dalam 100 hari ini harus dibikin masterplan, roadmap untuk merevitalisasi industri-industri pertahanan ini. Termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri, bisa juga untuk memenuhi keperluan dari luar negeri utamanya kontrakkontrak yang sedang berjalan. Kita akan pastikan pula bagaimana segi-segi pembiayaan. Kalau menggunakan sumber pendanaan dalam negeri seperti apa? Kalau harus digunakan fasilitas perbankan dalam negeri seperti apa? Yang jelas kita tidak ingin industri pertahanan yang bisa didayagunakan dengan baik, tapi tidak segera direvitalisasi akan merugi,” jelas SBY. Ketiga, Presiden SBY juga menetapkan penanggulangan terorisme. "Penanggulangan terorisme jangan hanya mengedepankan segi-segi penindakan atau operasi mliter, operasi intelijen dan operasi - operasi sejenis. Kita juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme itu. Kita akan mengajak banyak tokoh atau pemuka masyarkat dan pihak-pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme ini melalui jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat dan lain-lainnya. Akan kita tingkatkan kapasitasnya dan kemampuannya, dengan demikian kita bisa menanggulangi dan menangkal terorisme dengan lebih baik untuk melindungi keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” ujar SBY. Keempat adalah mengatasi permasalahan listrik. "Dalam 100 hari ini akan kita pastikan bahwa lima tahun mendatang kita meningkatkan kapasitas listrik agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersil, rumah tangga, transport dan lain lainnya. Dalam 100 hari ini pula kita akan melakukan pemetaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan yang ada,” jelasnya. Kelima adalah meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. "Dalam 100 hari ini akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang

27

belum dicapai 5 tahun pertama. Misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan. Tentu disini, berkaitan dengna faktor pendukung, irigasi, pupuk, subsidi khusus bunga bagi petani, hasil research dan sebagainya. Kita akan membuat satu rencana induk yang implementatif dan akan kita jalankan lima tahun mendatang agar produksi dan produktvitas pangan kita meningkat," papar Presiden, didampingi Wakil Presiden Boediono. Keenam adalah Revitalisasi pabrik pupuk dan gula. "Dikaitkan dengan pertumbuhan pertanian, maka kapasitas pabrik pupuk harus meningkat, produksinya harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah jadi cetak biru dan program termasuk peningkatan kapasitas pabrik gula," jelas SBY. Ketujuh, Presiden SBY juga menetapkan bahwa pemerintah akan terus melakukan langkah yang lebih konklusif untuk membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang. "Banyak keluhan di daerah-daerah di Indonesia, dimana usaha perekonomian daerah tidak mulus karena tumpang tindih, karena tabrakan penggunaan lahan berikut tata ruangnya. Bukan rahasia lagi, kadang-kadang UU tidak sinkron antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup. Demikian juga tata perijinan dan penggunaan di lapangan. Oleh karena itu, aspek agraria, pertanahan, dan tata ruang sangat penting dan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat, departemen lembaga terkait, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, duduk bersama untuk memastikan bahwa ada solusi atas semuanya. Sehingga100 hari ini kita rumuskan mekanisme. Kalau ada konflik UU bagaimana revisinya, maka harapan kita lima tahun mendatang lebih banyak lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian yang produktif dan membawa manfaat bagi rakyat kita," ujar SBY. Kedelapan, Peningkatan infrastruktur merupakan Program Pilihan yang ditetapkan oleh Presiden SBY. "Dalam 100 hari pertama ini akan ada cetak biru sekaligus kita pikirkan pendanaannya, sehingga semua bisa dijalankan. Dalam merumuskan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengna scheme public private partnership,” tutur Presiden. Kesembilan adalah meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat. "Ini penting karena berkaitan dengna upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balaibalai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan KUR ini maka harapan kita, UKM itu terus bangkit. Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang," ujarnya. Kesepuluh adalah mengenai pendanaan. "Sudah kita hitung APBN - APBD kita. Proyeksi tiap tahunnya sampai 2014. Jumlahnya tetap belum memadai, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD. Itu yang akan kita lakukan,

28

baik itu yang akan menanamkan modal dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian rencana dan program yang baik bisa dibiayai,” jelasnya. Kesebelas adalah usaha untuk menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan. "Harus ada rencana aksi lima tahun mendatang yang 100 hari ini kita pastikan kita miliki adalah kontribusi Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dam pemanasan global. Utamanya adalah ktia pastikan dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia, terlaksana dengan baik. Terus melanjutkan bahkan intensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, upaya cegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutanhutan lindung. Dengan demikian dari aspek hutan, Indonesia betul-betul bisa mencegah terjadinya pemanasan global yang tidak perlu,” ujarnya. Keduabelas adalah melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat. "Paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat atau sehat itu indah, sehat itu gratis, dalam arti bagi yang tidak mampu, saudara kita yang miskin, sangat miskin, kita dorong untuk sehat dan kemudian tidak harus berobat. Itu adalah reformasi kesehatan yang rencana pastinya harus jadi pada 100 hari pertama ini," jelasnya. Ketigabelas adalah Presiden SBY juga menetapkan reformasi di bidang pendidikan sebagai salah satu Program Pilihannya. "Pada 100 hari ini adalah menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja. Banyakyang dihasilkan oleh perguruan tinggi oleh sekolah-sekolah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop dengan yang diminta pasar tenaga kerja," ujar SBY. Keempatbelas adalah Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam. "Upaya untuk meningkatkan kesiagaan kita menghadapi bencana adalah dengan telah dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melanjutkan usaha itu, maka akan kita bentuk Standby Force. Setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia ini,” ujar SBY. Kelimabelas, Program Pilihan yang terakhir adalah melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. "Semua yang kita lakukan lima tahun mendatang apakah itu pembangunan ekonomi, kesejahetraaan rakyat, hukum dan keamanan, butuh sinergi. Perlu koordinasi yang erat. Oleh karena itu, nanti awal bulan Desember akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia untuk mensinkronisasikan upaya pembangunan," jelasnya. Program 100 Hari ini, menurut SBY harus dicapai karena ini tahap pertama untuk mensukseskan tahun pertama. "Tahun pertama tidak ringan, critical, agar lima tahun ke depan lebih baik lagi pembangunan kita. Setelah ini akan lebih banyak bekerja karena sudah kita siapkan semua, rencana dan persiapan yang baik ini. Kalau kita tidak punya rencana dan arah, apa yang akan kita laksanakan akan gagal," tegas SBY. Sumber : www.presidensby.info

29

12. Rapimnas Kadin 2009 KADIN Adakan Pertemuan Pra Rapimnas KADIN adakan pertemuan pra Rapimnas KADIN 2009 yang dihadiri 23 Kadin Provinsi dan 17 Asosiasi/Himpunan pada 19/10/2009 di Jakarta. Pada acara tersebut Adi Putra Tahir menjelaskan bahwa forum tersebut dapat dijadikan sarana brainstroming dan bahasan ekstrim serta target realistis yang akan dicapai. “Forum ini diharapkan dapat mencapai kesepahaman sehingga pada saat Rapimnas Kadin 2009 serta Munassus 2010 sudah tidak ada pembahasan yang alot lagi. Salah satu aspek yang krusial adalah 1. Hubungan Kadin dengan Pemerintah, 2. Kadin dengan Asosiasi, 3. Mengoptimalkan peranan Sekretariat Kadin, 4. Pendaftaran anggota secara online, 5. Istilah keanggotaan untuk Asosiasi/Himpunan”. Sementara Haryadi Sukamdani menyatakan bahwa pelaksanaan Rapimnas dapat mematangkan materi khususnya menyangkut perubahan AD/ART Kadin serta mengenai isu-isu strategis dalam dunia bisnis. “Isue-isue yang strategis seperti Investasi, ketenagakerjaan, energi, perpajakan, reformasi birokrasi perlu untuk dipertajam sehingga bahan yang disiapkan oleh panitia dapat menjadi sebuah Rekomendasi yang bermanfaat bagi internal Organisasi dan eksternal kepada Pemerintah sekaligus menjadi bekal bagi awal pemerintahan periode 2009-2014”, kata Haryadi. Pada acara tersebut dapat direncanakan bahwa pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009 adalah akhir Nopember 2009 yang salah satunya menetapkan jadwal Munassus yang diperkirakan awal 2010. Terkait terpilihnya Ketua Umum menjadi Menteri Perindustrian, Presiden SBY mengijinkan untuk sementara jabatan Menteri dan Kadin dirangkap sementara selama 100 hari semenjak di kementerian, demikian Ketua Umum MS Hidayat menjelaskan. Hingga berita ini diturunkan, belum adanya penunjukan jabatan Plt. Ketua Umum Kadin Indonesia. Terkait perubahan AD/ART Kadin, Direktur Eksekutif Hariadi Saptadji melakukan presentasi mengenai upaya harmonisasi peran dan fungsi Pengurus dan Sekretariat Kadin dalam AD/ART Kadin, UU No 1/1987 dan Keppres 16/2006. Hariadi Saptadji Memaparkan mengenai rantai masalah yang terjadi selama ini dalam organisasi Kadin yang harus segera mendapatkan solusi, terutama mengenai jumlah anggota yang menurun serta peningkatan sarana dan mutu SDM . “Tuntutan Peranan Kadin yang makin intensif, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus, khusus di Sekretariat Kadin Indonesia berkembang organsiasi menjadi 24 WKU & 3 koordinator wilayah serta 170 Komite Tetap. Ini dapat menimbulkan adanya tuntutan pula terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi Sekretariat dalam

30

memberikan layanan praktis bagi anggota khususnya dan dunia usaha umumnya”, kata Hariadi. (arief org / arie hms)

Highlight Rapimnas Kadin 2009

Kadin Indonesia Menggelar Rapat Pimpinan Nasional pada 3 Desember 2009 pukul 08.00-22.00 WIB di Golden Ballroom Hotel Sultan Jakarta. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu penting yang dibahas mengenai perkembangan dan kebijakan dunia bisnis di tanah air. Selain itu, pada acara ini pun dibahas mengenai ketentuan AD/ART Kadin yang meliputi tiga sidang komisi yakni sidang komisi organisasi, program kerja dan kebijakan strategis dan langkah taktis. Berikut Highlight isu seputar penyelenggaraan Rapimnas Kadin 2009 : 1. Pelaksanaan Munas Khusus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia MS Hidayat telah diangkat menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi izin kepada Hidayat untuk merangkap jabatan maksimal 100 hari masa kerja. Pada pelaksanaan Rapimnas kemarin, pengurus Kadin Indonesia baik pusat maupun daerah, berkumpul menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional. Salah satu agendanya melakukan perubahan AD/ART dan menentukan tanggal penyelenggaraan Munas Khusus. Dalam Munas Khusus inilah, Akan disusun penyempurnaan anggaran dasar termasuk penyempurnaan pasal mengenai pemilihan Ketua Umum. Direncakan Munas Khusus ini akan digelar pada akhir Maret 2010. Menurut Sofyan Wanandi, Calon pengganti M.S Hidayat menurut dia, adalah seseorang yang dikenal baik di Kadin, punya peran penting di Kadin, punya reputasi menjadi negosiator antara swasta dengan pemerintah. "Tapi yang penting ada waktu untuk Kadin. Karena Kadin ini sangat besar, harus bisa menjalin komunikasi pusat hingga daerah," ujarnya. Sepeninggal Hidayat, menurut Sofyan, ketua umum Kadin baru harus melanjutkan tantangan membangun ekonomi lebih maju dan mendatangkan investasi lebih banyak. 2. Menghadapi FTA, Kalangan Industri Diminta Antisipatif

31

Menteri Perindustrian (Menperin) sekaligus Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat meminta Kadin bersiap menghadapi dampak kesepakatan perdagangan bebas, baik antara anggota ASEAN (ASEAN Free Trade Agreement/AFTA) maupun antara China dan ASEAN (China-ASEAN FTA/CAFTA) mulai 1 Januari 2010. Hal yang perlu menjadi perhatian yakni dampak dari pelaksanaan FTA terhadap keberlangsungan usaha di Tanah Air. Karena itu, pengusaha harus bersiap diri untuk melakukan antisipasi, terutama menyelesaikan masalah dan hambatan teknis. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian, Riset dan Teknologi Kadin Rachmat Gobel mengatakan, "Pemerintah tetap harus melindungi pasar domestik. Peraturan (larangan impor produk tertentu) yang dibuat karena adanya kekhawatiran dampak dari pasar bebas harus diteruskan. Ini salah satu cara agar ekonomi kita tidak terimbas. Setelah ekspor kita yang menurun, maka kita berharap pasar domestik yang besar bisa dilindungi dari ancaman produk impor," kata Rachmat Gobel. Dia lantas mengingatkan, dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan memunyai banyak garis perbatasan dengan negara tetangga, maka pemerintah harus meningkatkan penjagaan di daerah yang selama ini menjadi pintu masuk produk impor. "Dalam menghadapi AFTA dan CAFTA, maka yang kita minta agar pemerintah menjaga pasar domestik, khususnya dari praktik-praktik perdagangan yang tidak fair," ucapnya. Rachmat menambahkan sejauh ini kebijakan pemerintah untuk melindungi pasar domestik-salah satunya melalui Permendag No.56/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu-telah efektif menekan angka impor ilegal produk yang diatur dan di sisi lain meningkatkan produksi industri.

Sejak diberlakukan, sambungnya, permendag tersebut juga ikut menekan impor ilegal sebanyak 10% dibandingkan dengan sebelumnya. Namun ditegaskan dia, kebijakan tersebut harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan lainnya, salah satunya adalah pemberlakuan SNI wajib sebagai salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan industri domestik ketika pasar bebas dimulai. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan secara terpisah mengatakan dengan pemberlakuan tarif nol persen pada 2010 terkait berlakunya FTA Asean-China, maka beberapa kebijakan harus dikaji ulang untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang baru. Kendati mendukung sepenuhnya implementasi FTA Asean-China, Thomas menilai pembebasan tarif nol persen itu akan menimbulkan konsekuensi baru yang harus

32

ditanggung di mana beberapa kebijakan akan menjadi tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Salah satu industri yang diproyeksikan terganjal dengan pemebrlakuan FTA ini adalah industri textil tanah air. Ironis, importir (produsen) produk tekstil asal China justru telah mengincar dua pasar di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta (Tanah Abang) dan Surabaya (Pasar Turi). "Saya mendengar kabar dari para pedagang di Tanah Abang, produsen China sudah mau membeli satu lantai di Tanah abang, untuk memasarkan produk-produk dia," kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat saat ditemui di acara Rapimnas Kadin, Hotel Sultan, Kamis (3/12/2009). Bahkan kata Ade, para produsen (importir) tekstil China tersebut telah merancang strategi, dengan memberikan dukungan dana atau pembiayaan bagi para pedagang yang bersedia menjual produk-produk tekstil asal China di kawasan Tanah Abang. Jika ini terjadi, maka membanjirnya produk China di Tanah Abang sebagai salah satu sentrapasar tekstil terbesar di Indonesia tak dapat terhindari. Sebelumnya, Direktur Eksekutif API Ernovian G. Ismy mengatakan sentra tekstil Tanah Abang banyak didominasi produk tekstil impor dimana produk impor menguasai 75% di pasar yang berlokasi di Jakarta Pusat itu, sedangkan produk lokal hanya 30%. Dari total produk impor sebanyak 80% umumnya berasal dari China. Rachmat Gobel mengatakan, banyak kebijakan impor saat ini yang mengarah pada kemudahan impor barang jadi dibandingkan dengan bahan baku. Hal tersebut menyebabkan impor barang jadi membanjiri pasar domestik dan selanjutnya menyebabkan penguasaan pangsa pasar produk dalam negeri makin tergerus. Oleh karena itu, industri di tanah air diharapkan dapat memberi nilai tambah terhadap suatu produk. Sehingga tidak berorientasi pada bahan baku saja, akan tetapi pada barang jadi yang memiliki nilai tambah. 3. Pakta Praktik Anti Suap Kadin Indonesia kembali menyerukan gerakan anti suap. Seruan itu ditujukan untuk memperkuat eksistensi pakta integritas anti suap yang hingga saat ini telah diteken oleh 51 perusahaan. "Dari 51 perusahaan yang meneken pakta integritas tersebut, yang sudah benar-benar menjalankan baru sekitar 15 perusahaan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Corporate Governance dan Etika Bisnis, Mas Achmad Daniri. Pakta integritas antisuap itu sebenarnya sudah ditandatangani sejak 2003 lalu. Sejumlah pengusaha besar terlibat di dalamnya. Sebut saja Mooryati Soedibyo (Mustika Ratu Group), Sofyan Wanandi (Gemala Group), M.S. Hidayat (pengusaha properti, sekarang

33

Menteri Perindustrian), Aksa Mahmud (grup Bosowa), Agus Kartasasmita (jasa konstruksi), Benny Sutrisno (pertekstilan), dan Anton J. Supit (persepatuan). Gerakan anti suap juga masuk dalam roadmap Kadin. Ditargetkan, pada 2015 mendatang Indonesia sudah menjadi negara antisuap. 4. Tax Holiday Pengamat ekonomi Aviliani mendukung penuh usulan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan mengajukan kembali fasilitas bebas pajak (tax holiday). "Tax holiday itu bagus terutama untuk investasi jangka panjang, misalnya sektor perkebunan tidak perlu dibedakan hak guna bangunan dan hak pakai, disamakan saja," katanya. Menurut dia, tiga sektor harus mendapat prioritas untuk mendapatkan fasilitas tax holiday, yaitu sektor pertanian (termasuk perkebunan dan perikanan), manufaktur, dan pertambangan. "Bayangkan saja, dari 17 proyek pertambangan, hanya satu yang laku. Berarti ada sesuatu yang salah," kata Aviliani. Aviliani menambahkan, harus diberikan pada sektor dengan investasi dan permodalan besar dan bersifat jangka panjang. "Minimal lima tahun," ujarnya. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan keinginan politik dari pemerintah untuk berani menyetujuinya. Agar, dia menambahkan, cap neoliberal yang selama ini melekat di Indonesia bisa dikurangi dengan keberpihakan pada sektor riil. 5. Kasus Bank Century Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan melakukan pengkajian lebih mendalam, terkait kasus Century yang belakangan ini merebak di pemberitaan. "Dunia usaha perlu mencermati institusi hukum dan peradilan dalam titik nadir yang bisa membuat investor menjauh," kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Suryo B Sulisto. Begitu pun dengan institusi perbankan nasional, dia menambahkan, akibat kasus ini kepercayaan publik menjadi turun dan berdampak pada dunia usaha dan ekonomi. "Kadin harus lakukan kajian pada kasus ini, terutama dari perspektif dunia usaha," kata Suryo. Setelah kajian selesai, Suryo menambahkan, harus disampaikan ke pengusaha dan pemerintah supaya yang berkembang bisa dicermati dengan jernih dan baik agar dapat diambil langkah yang diperlukan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi dan Perhubungan Chris Kanter juga melihat, kasus Century yang dikaitkan dengan perseteruan KPK dan Polri bisa membuat investor menunggu (wait and see) untuk masuk ke Indonesia. "Di mata investor, mereka mempertanyakan korupsi sudah tuntas belum. Tidak penting

34

siapa yang korupsi, mereka cuma lihat ada tidak perbaikan di dalam penegakan hukum dan langkah-langkah sistematisnya," ujar Chris. 6. Kebijakan Untuk UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mendesak Rancangan Undangundnag Lembaga Keuangan Mikro yang sempat ditolak masuk program legislasi nasional 2010, untuk tetap masuk pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga Salahudin Uno mengaku masih ada kesempatan bagi Kadin untuk mengusulkan RUU ini lagi. "Melalui rapimnas hari ini akan didesak lagi RUU lembaga keuangan mikro yang ditolak karena dianggap tidak urgen," kata Ketua Dewan Penasihat Kadin Sharif Cicip Sutardjo saat Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2009. Cicip menjelaskan, bagi pengembangan usaha mikro di Indonesia, pembentukan lembaga keuangan mikro melalui undang-undang perlu direalisasi. Padahal, menurut dia, RUU ini juga merupakan rekomendasi dari National Summit yang digelar beberapa bulan lalu. UMKM yang tidak punya legalitas, seperti status usaha dan status tanah, akan menghambat usaha mengakses perbankan dan pasar. Padahal, dia menambahkan dari 51,25 juta UMKM di Indonesia mayoritas usaha informal. Data Kadin menyebutkan, dari 51,25 juta UMKM hanya 4,7 persen yang sudah memiliki akta notaris dan 1,7 persen yang berbadan hukum. "Ketiadaan status hukum menyebabkan UMKM tidak bisa akses keuangan dan tidak bisa memenuhi kualifikasi tender," kata Cicip. Karena itu, Kadin akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah untuk UMKM secara gratis, terutama di Jawa. Dilansir dari berbagai Media Nasional Elly (Vivanews) Suhendra (Detik.com) Maria Yosefina (Bisnis Indonesia)

(arie_humas)

35

13. Pemberlakuan FTA ASEAN-CHINA Free Trade Agreement ASEAN – China Ancam Industri Dalam Negeri?

FTA ASEAN-China harus dipastikan sebagai keuntungan bagi kedua pihak. Tidak semata pertambahan pangsa pasar yang tidak seimbang. Bagi Indonesia, perjanjian itu mutlak mensyaratkan perbaikan infrastruktur dan perbaikan daya saing industri, jika kita tidak ingin tersisih. Kesepakatan FTA tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2010 dimana biaya masuk barang impor dari negara-negara peserta menjadi 0%. Hal ini berpotensi menekan daya saing produk industri lokal mengingat harga produk China yang terkenal murah. Perlu adanya penundaan mengingat sejumlah upaya peningkatan daya saing industri dalam negeri masih perlu ditingkatkan. Selain itu, Berbagai polemik seperti disorganisasi struktur, tingginya kandungan impor, lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan tingginya suku bunga perbankan menyebabkan industri manufaktur mengalami kemunduran. Beberapa sektor industri manufaktur yang akan terpukul diantaranya adalah industri textil dan baja. “ Industri baja China sudah sangat terintegrasi, dari mulai hulu hingga hilir. Pemerintah China yang royal akan insentif dan proekspor membuat produk mereka bersaing di pasar international”, ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin Textil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari. Sebaliknya, industri baja nasional justru berhadapan dengan mahalnya bahan baku hingga ketatnya persaingan harga di pasar lokal dan regional. Sama halnya dengan sektor textil yang dikhawatirkan produk dari China dapat membanjiri Indonesia. Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Benny Soetrisno mengatakan bahwa pemerintah perlu mereview ulang semua perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dan menahan pembentukan FTA baru sebelum mendapatkan formula yang pas, agar kesepakatan tersebut tidak merugikan perdagangan dan industri dalam negeri. "Selain itu perlu adanya percepatan SNI wajib untuk produk-produk manufaktur yang disepakati oleh produsen dengan mengadopsi standar negara lain, ini sebagai technical barrier dalam menghadapi FTA," ucap Benny. Seperti diketahui Indonesia telah menyepakati perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN seperti dengan China, India. Bahkan dalam kerangka bilateral Indonesia telah mengimplementasikan perdagangan bebas dengan Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Sementara itu, Mendag Mari E. Pangestu mengharapkan para pelaku usaha tidak terlalu mengkhawatirkan implementasi FTA Asean-China ini, sebab tidak semua produk akan

36

dibebaskan bea masuknya menjadi nol persen pada 2010. "Sudah ada prosesnya, tidak semua produk akan menjadi nol persen, ada yang tidak berubah," tutur Mari. Pemerintah, lanjut dia, juga akan membantu para pelaku usaha seoptimal mungkin terkait persoalan-persoalan yang masih menghambat dalam implementasi FTA AseanChina ini. Beberapa kesepakatan perjanjian perdagangan internasional termasuk perdagangan bebas (free trade agreement /FTA) telah disepakati oleh pemerintah. Namun DPR menilai kesepakatan tersebut belum memiliki dasar hukum bahkan yang celakanya lagi setiap, keputusan atau pertimbangan masih mengacu pada intuisi Menteri (Menteri Perdagangan). "Perjanjian perdagangan yang kita lakukan dengan negara manapun nggak ada payung hukumnya. Hanya tergantung intuisi menterinya sendiri," kata anggota fraksi PKS Mukhamad Misbakhun dalam acara rapat dengar pendapat Kadin-Komisi VI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2009). Ia menyarankan untuk menghadapi masalah ini, perlu adanya percepatan realisasi RUU Perdagangan. Nantinya RUU ini akan menjadi panduan dan dasar dalam menentukan kebijakan perdagangan termasuk perdagangan bebas dengan negara lain. Disisi lain, penundaan FTA bisa jadi tidak dapat diterima mengingat FTA Asean-China dilakukan atas kesepakatan negara-negara anggota ASEAN. Direktur Kerja Sama Bilateral I Departemen Perdagangan Harmen Sembiring mengatakan bahwa yang bisa dilakukan saat ini adalah menyelaraskan standar produksi nasional sesuai dengan standar kualitas di pasar tujuan ekspor.

Sumber : Stefanus Osa - Kompas Jajang Sumantri - Media Indonesia Suhendra - Detik.com er - Bisnis Indonesia (arie_humas)

37

Publik Bersuara Pada Pemberlakuan AC-FTA JAKARTA: Rencana penundaan implementasi Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) untuk sejumlah komoditas berikut kompensasinya, telah dibahas intensif lintas departemen. Pembahasan rencana penundaaan tersebut dilakukan menyusul adanya surat rekomendasi dari Komisi VI DPR merenegosiasikan karena Indonesia-untuk beberapa sektor-belum siap secara penuh untuk melaksanakan AC-FTA pada 1 Januari 2010. "Penundaan beberapa sektor industri yang belum siap memang dimungkinkan mengacu pada fleksibilitas. Namun, harus diingat bahwa untuk penundaan itu harus ada kompensasinya," ungkap Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady. Sebelumnya Komisi VI DPR melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan renegosiasi implementasi FTA Asean-China yang dijadwalkan efektif berlaku pada awal 2010. DPR menilai Indonesia belum siap menerapkan liberalisasi perdagangan dengan China terkait untuk sektor tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronik, industri permesinan, jasa engineering, dan besi baja. "Penundaan pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas dengan China tidak melanggar hukum maupun butir kesepakatan itu sendiri. Karena dalam dokumen kesepakatan framework FTA Asean-Chian pada Pasal 6 disebutkan adanya klausul modifikasi konsesi yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengajukan menunda kesepakatan untuk sektor yang dianggap belum siap," kata Edy. Sementara itu, Menperin MS Hidayat mengatakan bahwa ACFTA akan berdampak positif bagi kinerja ekspor jika ongkos produksi industri di dalam negeri bisa ditekan dan lebih kompetitif. "Yang penting, jangan sampai ACFTA menyebabkan orang malas menjadi industrialis karena memilih sebagai pedagang, itu sulit,”kata dia. Oleh karenanya, pemerintah akan menyusun proposal modifikasi penurunan tariff sejumlah komoditas dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut MS Hidayat, proposal tersebut ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2010 dan disampaikan kepada negara anggota ASEAN lainnya. Namun, kata dia, yang menjadi persoalan adalah proses pembicaraan masalah tersebut yang akan memakan waktu lama. Mengenai hal ini masih akan dipertajam kajiannya, sehingga ketika diajukan ke ASEAN, ada alasan yang kuat. Selain mengajukan usulan modifikasi penurunan tarif atas 314 komoditas, pemerintah juga akan meningkatkan perlindungan terhadap pasar dalam negeri dari produk impor ilegal.

38

"High cost economy yang ditimbulkan akibat tingkat suku bunga dan penyelundupan harus bisa diselesaikan supaya daya saingnya bisa meningkat,”tuturnya. Hidayat menambahkan dengan turunnya tarif beberapa sekitar 9.000 komoditas impor Indonesia dari China pada 1 Januari 2010,maka akan semakin sulit untuk membedakan produk impor yang legal dengan yang ilegal."Yang berikutnya kita harus membuat ramburambu non tarif seperti safeguard dan dumping yang selama ini dianggap lembek dan tidak terlalu aktif oleh pengusaha,”katanya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset dan Teknologi Rachmat Gobel meminta pemerintah memperbaiki berbagai aturan guna mendorong revitalisasi dan penerapan secara wajib standardisasi produk hasil industri. Langkah itu perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi AC-FTA. "Perlu iklim yang lebih kondusif agar pelaku industri mempunyai peluang lebih baik dalam menghadapi AC-FTA." Menurut Rachmat, pemerintah juga harus segera mempercepat penerapan standardisasi produk untuk melindungi pasar dan industri lokal dari serbuan produk bermutu rendah. "Standardisasi akan mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk. Instrumen ini sangat penting untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan adil sekaligus membendung masuknya produk yang tidak berkualitas," ujarnya. Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, perjanjian perdagangan bebas Indonesia- China harus dikaji ulang. "Dari data BPS, perdagangan Indonesia- China dulunya surplus USD300 miliar. Namun sekarang defisit USD4 miliar,”terangnya. Defisit terbesar adalah di bidang nonmigas, namun yang dikhawatirkan terjadi kemudian adalah pengusaha Indonesia yang tidak bisa bersaing dengan produkproduk China akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya. "Dikhawatirkan lagi, pengusaha kita akan membeli produk China dan menjualnya di dalam negeri. Di sisi lain, untuk menghadapi AC-FTA, pemerintah fokus memperkuat peraturanperaturan non tariff dan lembaga teknis. Akan dibuat peraturan baru dan memperkuat peraturan lama. Selain itu, memperkuat lembaga teknis seperti BPOM dan badan karantina serta Permendag 56/2008 tentang ketentuam impor produk tertentu. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Investasi dan Perhubungan Chris Kanter mengatakan, pemerintah akan membentuk gugus tugas (task force) untuk mengoordinasikan langkah-langkah yang akan dilakukan menghadapi ACFTA. "Sehingga, produk-produk mereka tidak seenaknya masuk,”pungkas Chris. Dilansir dari berbagai media nasional Sandra Kirana-Seputar Indonesia

39

Damiana Ningsih-Investor daily Chamdan Purwoko-Bisnis Indonesia

Pemerintah Lindungi Industri Domestik dengan Kebijakan Nontarif Pemerintah terus berupaya melindungi industri domestik saat kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) diimplementasikan pada 1 Januari 2010. Beberapa industri yang belum siap ikut dalam FTA, pemerintah telah menyiapkan dua skenario untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Mengatakan bahwa skenario pertama adalah pertukaran barang yang belum siap dengan barang yang sudah siap. Kedua, adalah penundaan waktu dan modifikasi interval tarif. Beberapa instrumen non tarif yang akan digunakan pemerintah dalam mempertahankan daya saing produk Indonesia, antara lain adalah penggunaan Standar Nasional Indonesia, instrumen label halal, label berbahasa Indonesia, dan pengetatan pengawasan pasar. Sementara itu, usul modifikasi yang disampaikan Departemen Perindustrian berupa penurunan tarif dengan pola sebagai berikut : A.Sebanyak 200 pos tarif diturunkan secara bertahap dari 5% pada tahun 2010 menjadi 0% pada tahun 2015. B.Sebanyak 27 pos tarif tetap bertahan 5% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan baru menjadi 0% pada tahun 2015. Sekjen Depperin Agus Tjahjana mengatakan bahwa Depperin mempertimbangkan tiga faktor dalam memodifikasi pos tariff ACFTA, yaitu jumlah impor dalam lima tahun terakhir, kinerja industri terkait, dan visi industri ke depan. Seluruh hasil kajian mengenai FTA akan difinalisasikan di kantor Menko Perekonomian dalam bentuk berkas negosiasi paling cepat pada awal tahun depan. stelah itu, berkas tersebut akan diajukan ke forum ASEAN-China. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tetap mematuhi isi perjanjian ACFTA dengan tetap mengedepankan kebijakan non tarif sebagai upaya melindungi industri domestik. Menurutnya, hal ini akan dituangkan melalui peraturan Menteri keuangan. Dilansir dari berbagi media nasional Oin-Kompas Yusuf waluyo-Bisnis Indonesia Sandra Kirana-Seputar Indonesia

40

14. Kadin VS Kebijakan Pemerintah KADIN Menghendaki Jaminan Undang-Undang dalam Pelaksanaan Bongkar Muat di Pelabuhan

JAKARTA - Dalam UU No.17/2008 disebutkan dalam mukadimahnya, “bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, dan akuntabilitas penyelenggara Negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional”. Terkait hal itu, tercantum pula dalam UU No. 17/2008 pasal 31 yang mengatur keberadaan dan kegiatan usaha bagi swasta dalam bidang bongkar muat sebagai salah satu usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Mengacu pada hal tersebut diatas, peran serta swasta dalam usaha kepelabuhan melalui perusahaan bongkar muat semestinya mendapatkan jaminan atas haknya untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat. Penjabaran kemitraan antara swasta dan pemerintah haruslah tertuang di dalam Peraturan Menteri yang sejalan dengan UU No.17 tahun 2008 sehingga kondusif dengan pelaksanaan kegiatan usaha terhadap stakeholder. Terlebih, pelaku usaha bongkar muat memiliki tanggung jawab terhadap puluhan ribu karyawan. Tercatat saat ini terdapat lebih dari delapan ratus perusahaan bongkar muat di seluruh pelabuhan di Indonesia. Kalangan pengusaha meyakini bahwa PP Kepelabuhan dibuat untuk penghapusan adanya monopoli di pelabuhan. Sehingga, diharapkan dapat menimbulkan iklim persaingan yang sehat dalam pelaksanaan usaha. Seyogianya pemerintah memberikan kesempatan dan kesetaraan yang sama kepada swasta untuk menjadi pelaku usaha di pelabuhan, untuk mencapai standar kinerja pelayanan pelabuhan yang optimal. Demi mencapai itu, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) siap berinvestasi bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), menjadi investor lokal dalam pengadaan alat-alat kepelabuhan dimana kita bekerja untuk peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan.

41

Tanggapan Kadin terhadap Rancangan Peppres Pengganti Keppres Nomor 80 TAHUN 2003 KADIN MENGGUGAT PERAN LKPP DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERPRES PENGGANTI KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kewenangan LKPP Dipertanyakan Berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sangat dipertanyakan para pengusaha nasional hal ini terkait dengan kewenangan yang dimilikinya dalam penyusunan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana LKPP mengklaim dirinya sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (Draft II Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 4). Berdasarkan KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 diamanatkan bahwa : Ayat (1) Penegembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Presiden tersendiri. Namun entah kenapa dalam Perpres Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaaan barang/jasa pemerintah (pasal 2 ayat 1) yang selanjutnya dalam pasal 3 diatur, dalam melaksanakan tugas LKPP menyelenggarakan fungsi : a.Penyususnan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha. b.Penyususnan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. d.Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (electronic procurement) e.Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum. f.Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga. Iklim Usaha yang Kondusif Aturan peraturan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan untuk mendorong tumbuhnya iklim usaha yang kondusif melalui penyusunan pengaturan yang mengatur tentang kepranataan usaha, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mampu memenuhi

42

berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Belajar dari Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun telah mengalami 9 (sembilan) kali perubahan. Hal ini menunjukkan keyidakmampuan Kepres 80 tahun 2003 mengatasi berbagai permaslahan nyata dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut bersifat tambal sulam, tidak didasarkan pada konsep yang mampu mengatasi berbagai permaslahan yang bakal timbul kedepan, serta tidak memiliki Visi Misi yang jelas mengenai bagaimana pemerintah meningkatkan peranan masyarakat pelaku usaha dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus pemberdayaan masyrakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disusun oleh LKPP tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan Kepres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali hanya mengaskan bahwa LKPP adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah versi LKPP menganut Neolib Dalam rancangan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang Barang/Jasa yang disusun LKPP tidak menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel, pasal-pasal yang digunakan masih menggunakan pasal “karet” sehingga menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya dan Peraturan Presiden versi LKPP ini tidak menjawab tuntutan masyarakat akan perluasan peningkatan kemampuan Usaha Kecil Menengah yang sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif yakni: a.terbentuknya kepranataan usaha, meliputi : 1.persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan; 2.standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan melakukan usaha orang perseorangan; 3.tanggung jawab professional yankni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. 4.terwujudnya perlindungan bagi pekerja yang meliputi: kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial; 5.terselengaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat; 6.pemenuhan kontrak kerja yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten. b.Dukungan pengembangan usaha, meliputi :

43

1.tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karaktteristik usaha jasa; 2.terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu; 3.berfungsinya Kadin, Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil; c.berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni timbulnya kesadaran masyarakat akanmendorong terwujudnya tertib usaha serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya; d.terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat bagi para pihak dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan; e.perlunya Kadin dengan unsure asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Produksi Barang/Jasa Dalam Negeri Untuk meningkatkan pemeberdayaan potensi pengusaha nasional secara optimal dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, baik pengguna jasa (pemerintah) dan penyedia jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dan barang produksi nasional/dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang mengenai usaha kecil, menengah. Untuk itu pengadaan barang/jasa pemerintah memerlukan pengaturan yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh, meliputi pengadaan, pengikatan (perjanjian), peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, dimana pengaturan tersebut harus dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian,keterbukaan, kemitraan, serta keamanan demi kepentingan masyarakat,bangsa, dan negara. Konsideran Hukum Undang-undang bersifat komplementaritas dengan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) harus menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, mengingat pengaturan pengadaan barang/jasa harus bertujuan untuk: a.memberikan arah pertumbuhan dan pengembangan usaha untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pengadaan barang/jasa yang berkualitas. b.Mewujudkan tertib penyelenggaraan usah ayang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c.Mewujudkan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh : Tim Kadin Revisi Keppres Nomor 80 / 2003

44

15. Pergantian Ketua Umum Kadin Indonesia Pasal 36 AD/ART

menyebutkan jika ketua umum berhalangan tetap atau karena

sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan ketua umum dapat digantikan oleh salah satu wakil ketua umum/Kadin provinsi yang ditetapkan dalam rapat dewan pengurus.

Selama ini AD/ART Kadin mengatur penggantian Ketua Umum karena alasan berhalangan tetap. Akan tetapi apabila mendapat tugas menteri/kenegaraan, belum diatur dalam AD/ART. Saat ini, Kadin sedang menyusun mekanisme pergantian Ketua Umum Kadin Indonesia yang telah dijabat oleh M.S. Hidayat pada periode 2008-2013.

Sejak terpilihnya M.S Hidayat menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II timbul berbagai reaksi baik dari kalangan internal maupun eksternal mengenai sosok pemimpin baru Kadin Indonesia. Hal ini juga sempat menjadi agenda media dan menjadi isu yang hangat dibicarakan di tengah-tengah publik. Beberapa media bahkan menampilkan beberapa calon yang diunggulkan dalam bursa pemimpin Kadin berikutnya sebelum adanya pengajuan pencalonan resmi dalam pemilihan Ketua Umum.

45