KABUPATEN BOYOLALI. (L K j I P)

KABUPATEN BOYOLALI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjGYvP_YwRDOQEANbzKVcKWvRXEBki6jCfVhPNYmNWm5H W87xJ

TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN BOYOLALI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2013

TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN BOYOLALI

R

E N C A N A

K

i n e r j a

T

a h u n a n

( R K T ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2015

TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN BOYOLALI Penetapan

Kinerja

( T A P K I N ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2014

TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN BOYOLALI PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN

2013

KABUPATEN BOYOLALI Penetapan

Kinerja

( T A P K I N ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2014

KABUPATEN BOYOLALI

R

E N C A N A

K

i n e r j a

T

a h u n a n

( R K T ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

2014

TAHUN ANGGARAN 2014

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana, guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah selesai pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun 2015. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/4/1999 tanggal 20 September 1999 dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boyolali. Dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Boyolali

Rencana

Tahun 2011-2015. Penyusunan LKjIP

Bappeda ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Bappeda ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda Kabupaten Boyolali telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Dengan harapan LKjIP Bappeda Kabupaten Boyolali ini dapat mencerminkan kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2015. Kepada semua pihak dan segenap staf yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2015, disampaikan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Boyolali banyak memberikan manfaat.

Boyolali,

Februari 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI

H SETYO WIBOWO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640911 198503 1 011

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................. ii Daftar Isi............................................................................................................ iii Daftar tabel.......................................................................................................

iv

Ikhtisar Eksekutif............................................................................................... v Bab. I

PENDAHULUAN.................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang Penyusunan.....................................................

1

1.2 Gambaran Umum...................................................................... 4 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi........................................ 4 1.2.2 Struktur Organisasi ......................................................... 4 Bab. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................. 11 2.1 Rencana Strategis...................................................................... 11 2.2 Perjanjian Kinerja ..................................................................... 13

Bab. III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 19 3.1 Capaian Kinerja Program............................................................ 21 3.2 Realisasi Anggaran .................................................................... 56

Bab. IV PENUTUP............................................................................................ 63 4.1 Simpulan...................................................................................... 63 4.2 Saran............................................................................................ 63

DAFTAR LAMPIRAN A. Struktur Organisasi B. Piagam Penghargaan yang diperoleh Tahun 2015 C. Rencana Strategis Bappeda 2010-2015 D. Indikator Kinerja Utama (IKU) E. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2015 F. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 G. Pengukuran Kinerja (PK ) Tahun 2015

iii

Daftar Tabel

Tabel 1.1

: Sumber Daya Manusia

7

Tabel 1.2

: Sarana dan Prasarana Bappeda

9

Tabel 2.1

: Perjanjian Kinerja Tahun 2015

14

Tabel 3.1.1

: Sasaran 1: Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadahinya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

22

Tabel 3.1.2

: Sasaran 2: Meningkatnya pengendalian Tata Ruang

24

Tabel 3.1.3

: Sasaran 3: Meningkatnya Prasarana dan Pemukiman yang memadahi

30

Tabel 3.1.4

: Sasaran 4: Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

31

Tabel 3.1.5

: Sasaran 5: Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM

42

Tabel 3.1.6

: Sasaran 6: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita serta meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif

44

Tabel 3.1.7

:

Sasaran 7: Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat

48

Tabel 3.1.8

: Sasaran 8: Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas

51

Tabel 3.1.9

: Sasaran 9: Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran dan lingkungan hidup

52

Tabel 3.1.10

: Capaian Kinerja per Sasaran

55

Tabel 3.1.11

: Capaian Kinerja per Baguan/Bidang

55

Tabel 3.2.1

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

56

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

a.

Pendahuluan Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Tahun 2015, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali

telah dapat

memenuhi 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari persentase capaian kinerja pada setiap kegiatan telah mencapai rata rata 100 %. Meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat hambatan atau kendala seperti keterbatasan tenaga, frekuensi kegiatan yang padat serta adanya kegiatan yang belum teragendakan sebelumnya, atas bantuan dari semua pihak yang dilandasi oleh semangat kerja keras untuk membangun, maka hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi. Hal ini masih perlu ditindak lanjuti dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan menyusun kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Boyolali. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, terdiri dari 1 Sekretaris, 4 kepala bidang, 3 Kepala Subbagian, 8 Kepala subbidang. Sampai dengan per 31 Desember 2015 Jumlah pegawai secara keseluruhan 37 orang PNS dan 2 orang PTT.

Bappeda Kabupaten Boyolali

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan perencanaan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. v

b.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Boyolali 2011-2015 adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Profesional, Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan yang Terarah pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat“. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappeda Kabupaten Boyolali melaksanakan misi: a. Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif. b. Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel. d. Meningkatkan keserasian rencana

pembangunan daerah secara vertikal

(nasional, propinsi) dan horisontal (lintas wilayah, sektor dan antar lembaga) melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten Boyolali melaksanakan 26 (dua puluh enam) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.436.070.000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. c.

Akuntabiltas Kinerja Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan adalah 106,5 %. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (dua) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja lebih dari 100% sehingga dikategorikan sangat baik, dan 7 (tujuh) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 100% sehingga dikategorikan baik. Berikut capaian kinerja per sasaran :

vi

Tabel 3.10 Capaian Kinerja per Sasaran

No.

Capaian Kinerja 2015

Sasaran

Tingkat Keberhasilan

(%) 1.

Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

2.

Meningkatnya pengendalian tata ruang

3.

Meningkatnya Prasarana dan Permukiman yang memadai

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaaran lingkungan hidup

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja, Bappeda Kabupaten Boyolali 2015.

vii

100 %

Baik

108,57 %

Sangat baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

150 %

Sangat baik

100 %

Baik

Sedangkan tingkat capaian kinerja per bagian / bidang sebagai berikut : Tabel 3.11 Capaian Kinerja per Bagian / Bidang

No.

Capaian Kinerja

Sekretariat / Bidang

Tingkat Keberhasilan

(%) 1.

Sekretariat

2.

Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian

100

Baik

104,54

Sangat Baik

dan Pengembangan 3.

Bidang Ekonomi

100

Baik

4.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

100

Baik

5.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

105,45

Sangat Baik

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali 2015.

d.

Simpulan dan Saran Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 106,5 % (kategori Sangat Baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014 yaitu 105,75 % dan kenaikan dibanding tahun 2013 yaitu 103,5 %. Sedangkan pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp. 4.436.070.000,- terealisasi Rp. 4.062.563.955,dengan penyerapan sebesar

91,58 jadi hampir sama dibanding tahun 2014

penyerapannya sebesar 91,68 % dengan anggaran Rp. 4.162.905.000,- terealisasi Rp. 3.816.673.123,Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 9 (sembilan) dengan kategori capaian sasaran

berhasil sebanyak 9 (sembilan). Hal ini

menunjukan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

viii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II (dua) ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan

padanya

berdasarkan

Rencana

Strategis

(Renstra)

yang

dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada

lembaga-lembaga

pengawasan

dan

penilai

akuntabilitas

yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan

aspek

kontinuitasnya.

Seiring

dengan

makin

mantapnya

pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

LKjIP BAPPEDA TAHUN 2015

1

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Anggaran

berbasis

kinerja

adalah

penyusunan

anggaran

dengan

memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, (Pasal 7 ayat (1) PP No.21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga). Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan (Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004). Sistem kinerja yang berjalan baik akan merubah secara perlahan paradigma “kinerja berbasis anggaran” atau sistem pagu yang selama ini kita laksanakan menjadi “anggaran berbasis kinerja”. Dalam hal ini target kinerja yang telah disusun berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Kinerja Tahunan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan besarnya anggaran. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No. 77 Th. 1999 tentang AKIP). Tujuan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja suatu intansi, perlu adanya evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh instansi yang bersangkutan (Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP). Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan satu-kesatuan sistem.


2

Tujuan disusunnya LKjIP Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2015 adalah : 1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencermati kembali capaian tujuan dan sasaran dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terpadu dan terukur; 2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; 3. Sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja dalam kurun waktu tahunan dari visi, misi, kebijakan dan program daerah yang dilaksanakan sehingga diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional; 4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) pada tahun berikutnya sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran. 5. Memperoleh data tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2015 yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dalam merumuskan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. 6. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok Bappeda Kabupaten Boyolali. Dalam menyusun LKjIP Bappeda berpedoman pada : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4);


3

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 15); 6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 46). 1.2 Gambaran Umum Gambaran umum Bappeda Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi. 1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan pembangunan

dan

pelaksanaan

daerah.

Tugas

kebijakan pokok

daerah

dan

fungsi

dibidang

perencanaan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun

2011 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi badan

perencanaan pembangunan daerah kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik; b. pengkoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah dalam bentuk dalam bentuk dokumen Rancangan APBD, RKPD, RPJMD dan RPJPD; c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; e. pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan serta statistik.

Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali

perlu

dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dalam koordinasi perencanaan

pembangunan,

agar

hasil–hasil

pembangunan

yang

telah

dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Bappeda sebagai satuan kerja yang bertugas sebagai koordinator perencanaan pembangunan pada satuan kerja yang ada dan mempunyai fungsi strategis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali. 1.2.2 Struktur Organisasi


4

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dilaksanakan secara terstruktur yang diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bappeda. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali tertuang dalam Bab VI Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, yang terdiri dari : 1. Kepala; 2. Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 3. Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : a. Subbidang Pendataan dan Evaluasi; b. Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 4. Bidang Ekonomi, terdiri dari : a. Subbidang Pertanian; b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa; 5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari : a. Subbidang Pemerintahan; b. Subbidang Sosial Budaya; 6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : a. Subbidang Infrastruktur; b. Subbidang Pengembangan Wilayah; 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. UPTB.

Implementasi dalam menjalankan tugas pokok Bappeda melibatkan seluruh komponen sumber daya manusia (Pegawai Negeri Sipil). Kondisi sumber daya manusia di Bappeda Boyolali keadaan Bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Kepegawaian 1. Struktural : a) Kepala (eselon II b)

: 1 orang

b) Sekretaris (eselon III.a)

: 1 orang

c) Kepala Bidang (eselon III.b)

: 4 orang

d) Kasubbid dan Kasubbag (eselon IV.a)


: 11 orang 5

e) Staf

: 20 orang

Jumlah

: 37 orang

2. Personil menurut golongan : a) Golongan IV/c

: 1 orang

b) Golongan IV/b

: 1 orang

c) Golongan IV/a

: 7 orang

d) Golongan III/d

: 4 orang

e) Golongan III/c

: 6 orang

f) Golongan III/b

: 11 orang (1 orang tugas belajar)

g) Golongan III/a : 2 orang h) Golongan II/d

: 2 orang

i) Golongan II/c

: 1 orang

j) Golongan II/b

: 1 orang

k)

Golongan II/a : 1 orang Jumlah

: 37 orang

3. Perincian menurut pendidikan : a. S-2

: 9 orang

b. S-1

: 21 orang

c. D-3

: 3 orang

d. SLTA

: 4 orang

Jumlah

: 37 orang

Data kepegawaian di atas terlihat pada tabel berikut ini:


6

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NAMA

SEKRETARIAT HENDRARTO SETYO WIBOWO,S.Sos,M.Si KRISTIANA HARIYANTI, API, M.Si,MM RETNONINGSIH, ST, M.Si SUHARNI, SE SUTARMI, SE,M.Si ARIF WAHYU MULYANTO, SE ILYAS RONI HARTOTO, S.Ant ROBERTUS WASPADA TRI HANDOYO SUBUR, A.Md SUPARJI SUWARTO AGUS WAHYONO BIDANG I KARIYONO,S.Sos,MM Drs. ROHMAD ZUBAIDI, MM. UMI LESTARI, SE SRI SUWANTI DWI HERY SUPRIATMO, A.Md. WAHYU DWI NUGROHO, ST. NUGROHOJATI, ST. BAYU SETIAWAN, SE. BAGAS YUWONO ARIO N,S.STP BIDANG II SERENGAT, SH, M.Si GUNAWAN ANDRIYANTA, SPt. M.Si. MUNJANI, SIP FITHOR MUHLISON PRIBADI, ST. NANANG DWI SADONO, SH. BIDANG III AGNES SRI SUKARTININGSIH, SH SITO, S.Sos.


SD

D2

D3

D4

PENDIDIKAN TERAKHIR SMA/K

S1

S2

II/ a

Tabel : 1.1 SUMBER DAYA MANUSIA KEADAAN : S/D BULAN DESEMBER 2015

JENIS KELAMIN L P

7

II/ b

II/ c

II/ d

III/ b

III/ c III/ d

GOLONGAN RUANG

III/ a

IV/a

IV/b

IV/c

29 30 31 32 33 34 35 36 37

TRI WIDIYATMI, SE BUDI INDRATNO, ST. KUN FARIDA, ST BIDANG IV ARIF BUDI NURANTO, SH,MM M. W. CATUR KUSUMO, ST. ARIEF ROHMANSYAH, ST. WIDIANA UTAMI PUTRI, ST. DESI ADIWARNI, A.Md ELVE OKTAVIA, SE

JUMLAH


25

12

1

3

3

20

8

10

1

1

1

2

4

9

6

4

7

1

1

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan

kedinasan yang menjadi

tanggungjawab Bappeda Kabupaten Boyolali sampai akhir bulan Desember 2015 meliputi: Tabel : 1.2 Sarana dan Prasarana Bappeda BERADA DI SEK. BID I

JML

KONDISI BAIK RUSAK

4

4

14

13

3

3

4

26

26

4

19

19

1

1

2

7

7

1

2

2

1

4

4

1

1

26

26

1

1

13

13

4

4

39

39

21

21

13

13

3

3

8

8

17

17

1

107

107

1

11

11

10

10

NO

JENIS PERALATAN

1.

Kendaraan Roda 4

Dinas 4

2.

Kendaraan Roda 2

Dinas 4

3.

Telepon

3

4.

Komputer

8

4

6

4

5.

Lap Top

4

4

3

4

6.

Handycam

7.

Digital Camera Foto

1

8.

Scaner

1

9.

Over Head Proyektor 1 + Layar

1

10.

Wireless Audio

1

11.

LCD Komputer

8

12.

Mesin Foto Copy

13.

Tape Recorder

14.

Pesawat Tabung

15.

Kalkulator

4

2

16.

Mesin Ketik

2

1

1

17.

Listrik

23.000 watt

18.

Meja Tulis

10

17

14

19.

Meja Komputer

7

10

4

20.

Meja ½ Biro

2

1

21.

Meja Rapat

1

22.

Meja Kursi Tamu

2

23.

Kursi Tangan

24.

Kursi Putar

5

3

3

3

25.

Kursi biasa

85

9

12

27.

Kursi Lipat

2

8

28.

Almari Kaca

6

3

BID.2

3

BID.3

2

BID.4

2

1

4

2

2 1

6

4

4

Televisi 1 2

2

8

10

1 4


3

4

4

3

1

9

29.

Almari Kayu

4

4

30.

Filling Besi

2

5

31.

Filling Kayu

1

2

32.

Papan Tulis

1

3

33.

Brand Kas

3

34.

Peta Boyolali

35.

Dispenser

36.

Meja gambar

37

9 1

2

1

11

11

9

6

31

31

3

3

6

6

3

3

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

5

5

AC Ruang

5

2

2

2

2

13

13

38.

Lemari Es

1

1

1

39.

Rak Buku (kayu)

2

3

6

6

40.

Printer

7

5

26

26

41.

Tablet PC Samsung

1

1

2

2

1 5

4

5

Keterangan : B : Baik, KB : Kurang Baik, R : Rusak 1.2.3 . Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Masalah dan Isu Strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Boyolali pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih terbatas terutama dibidang-bidang teknis tertentu;

2.

Masih

lemahnya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

pelaku

pembangunan di Kabupaten Boyolali; 3.

Koordinasi

baik

secara

internal

maupun

eksternal

belum

berjalan

sebagaimana yang diharapkan; 4.

Belum maksimal peranan Bappeda Kabupaten Boyolali dalam menciptakan dan mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner;

5.

Belum maksimal dalam pengelolaan data dan informasi pembangunan yang akurat yang dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

6.

Bappeda belum semuanya menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan;

7.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan

komunikasi,

penelitian

perencanaan


dan

pengembangan,

serta

pengendalian pembangunan.

10


11

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Bappeda Kabupaten Boyolali merupakan salah satu SKPD Kabupaten Boyolali yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya Bappeda Kabupaten Boyolali harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Boyolali harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/ kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Maka visi Bappeda Kabupaten Boyolali itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, daya saing daerah dengan berlandaskan semangat pro investasi. 1. Visi; Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

Partisipatif,

Profesional, Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan yang Terarah pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

LkjIP Bappeda Tahun 2015

11

2. Misi ; a. Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif. b. Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel. d. Meningkatkan keserasian rencana

pembangunan daerah secara vertikal

(nasional, propinsi) dan horisontal (lintas wilayah, sektor dan antar lembaga) melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2010 sampai dengan 2015, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Pada tahun anggaran 2015 ini merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda yang mempunyai sasaran strategis sebagai berikut; 1. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian 2. Meningkatnya pengendalian tata ruang 3. Meningkatnya Prasarana dan Permukiman yang memadai 4. Terbangunnya

database

dan

informasi

untuk

keperluan

perencanaan

pembangunan 5. Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif 7. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat 8. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas 9. Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup


12

Sasaran strategis-sasaran strategis tersebut memiliki 41 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun, selama 5 tahun perencanaan 2011 sampai 2015. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

2.2

Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

khusus

perjanjian

kinerja

antara

meningkatkan akuntabilitas , transparansi dan

lain

adalah

untuk

(1)

kinerja aparatur; (2) sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pembari amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Pejabat penerima amanah (Kepala Bappeda) kepada atasan langsungnya (Bupati). Dengan perjanjian kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian

Kinerja

sebagai

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, maka disusun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015. Rencana Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun


13

anggaran 2015, secara terinci untuk Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 UNIT KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TARGET NO

1

SASARAN STRATEGIS

2

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4



Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan


SETELAH PERUBAHAN

4

5

3

1 GP3A

1 GP3A

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen kawasan Perkotaan Perdesaan yang terindentifikasi

1dok

1 dok

Jumlah paket pembangunan antar sektor

1 paket

1 Paket

Jumlah dokumen notulensi

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen data pendukung penataan ruang

1 dok

1 dok

Jumlah proposal yang mendukung pengentasan kemiskinan, ekonomi, sosial, dan lingkungan

15 proposal

15 proposal

Jumlah dokumen kajian pengembangan sumber mata air Nepen,Kec.Teras

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen kajian pembangunan jalan tol terhadap pemanfaatan ruang

1 dok

1 dok

Prosentase terkoordinasinya kegiatan PPIP

100%

100%

Jumlah Dokumen Kelayakan Kawasan industri

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD Bappeda

7 dok

7 dok

Peningkatan kemampuan aparatur perencana Bappeda

1 tahun

1 tahun

Jumlah dokumen rancangan RPJMD

draft

1 dok

2 dok

Jumlah dokumen perencanaan

2 dok

2 dok

Jumlah Organisasi P3A/GP3A Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

SEBELUM PERUBAHAN

Jumlah dokumen P3A/GP3A

14

TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

yang terpadu

5

6

Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif


Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan pelaporan

20 dok

20 dok dan 1 aplikasi

Jumlah dokumen KUA dan PPAS

4 dok

4 dok

Jumlah dokumen RKA SKPD dengan KUA PPAS

49 SKPD

49 SKPD

Peningkatan koordinasi kegiatan pansimas dan penyusunan dokumen master plan sistem air limbah 4 kecamatan

1 tahun

1 tahun

Jumlah dokumen Buku Indeks Pembangunan Manusia

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen Potensi wilayah Pengembangan Ekonomi

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen Nilai Tukar Petani

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen data profil daerah Kab. Boyolali

4 dok

4 dok

Jumlah dokumen buku BDA dan KDA Kab. Boyolali tahun 2013

2 dok

2 dok

Jumlah dokumen informasi PDRB Kab. Boyolali

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok

1 dok

1 dok

Jumlah dokumentasi dipublikasikan

1 dok dan web

1 dok dan web

Dilaksanakannya kegiatan FEDEP sesuai tupoksi dan peran FEDEP

1 Tahun, 8 klaster,2 paket

1 tahun, 8 klaster,2 paket

Prosentase sistem perencana di Kab. Boyolali baik internal maupun eksternal

100%

100%

Jumlah dokumen informasi kegiatan yang meliputi keuangan daerah, perbankan, produksi, perdagangan, perhubungan dan komunikasi

1 dok

1 dok

Dikoordinasikannya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi

1 tahun

1 tahun

yang

15

TARGET NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

7

8

9

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat

Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas

Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup

Jumlah desa/kelurahan dalam kegiatan pendampingan PNPM mandiri

261 desa, 6 kelur

1 desa,

Jumlah Kecamatan dan desa yang tertangani Lahan Kritis Berbasis pemberdayaan Masyarakat

3 kec.6 desa

3 kec.6 desa

Jumlah dokumen RPIJM Kawasan Minapolitan tahun 2015-2019

0

1 dok

Prosentase Kordinasi Pengarustamaan Gender

100%

47 SKPD

Jumlah dokumen Pendidikan Untuk Semua (PUS) pada masing-masing satuan kerja

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen kegiatan bidang Sosbud

1 dok, profil anak&1 LP2KD

1 dok, profil anak&1 LP2KD

Jumlah Inventor yang terpilih

2 Inventor

1 tahun (2 inventor)

Jumlah dokumen data dan informasi tentang kondisi geologi

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen KLHS

1 dok

0

Jumlah dokumen kajian RPI2JM

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Jumlah dokumen kawasan kumuh


SETELAH PERUBAHAN

kajian

16

NO

PROGRAM

1

Program pelayanan atministrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data/informasi Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Program pengembangan perumahan Program perencanaan tata ruang Program kerja sama pembangunan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program rehabilitasi hutan dan lahan Program pengendalian pemanfaatan ruang Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

:

ANGGARAN Sebelum Sesudah Perubahan(Rp) Perubahan(Rp) 767.403.000,975.227.000,-

:

154.800.000,-

244.800.000,-

:

25.842.000,-

21.580.000,-

:

207.497.000,-

258.629.000,-

:

138.552.000,-

138.552.000,-

:

119.270.000,-

104.454.000,-

:

275.920.000,-

381.657.000,-

:

150.023.000,-

151.923.000,-

:

70.385.000,-

0

:

34.537.000,-

34.537.000,-

:

15.730.000,-

19.230.000,-

:

82.500.000,-

107.500.000,-

:

57.885.000,-

52.365.000,-

:

13.750.000,-

16.000.000,-

:

76.880.000,-

75.855.000,-

16

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

:

71.750.000,-

46.990.000,-

17

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program perencanaan pengembangan kota-kota

:

53.385.000,-

52.227.000,-

:

53.385.000,-

52.227.000,-

:

138.231.000,-

183.600.000,-

2 3

4 5 6 7 8 9

10

11

12 13 14

15

18

19


KET

17

20

21 22 23

24 25

26 27

menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi Program perencanaan sosial budaya Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pembangunan insfrastruktur pedesaan Program pembangunan daerah terpadu

:

56.415.000,-

44.415.000,-

:

590.203.000,-

504.183.000,-

:

82.500.000,-

362.427.000,-

:

70.650.000,-

80.200.000,-

:

287.648.000,-

322.026.000,-

:

35.000.000,-

24.830.000,-

:

30.636.000,-

30.636.000,-

:

150.000.000,-

150.000.000,-

Jumlah Total Anggaran : Rp 4.436.070.000,Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015 Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. 4.436.070.000,- yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2015 (terlampir)


18


19

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Boyolali

adalah

perwujudan

kewajiban

SKPD

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perencanaan pembangunan di daerah dengan cara partisipatif, transparan dan terpadu. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikatorindikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 dengan realisasinya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.


19

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Hasil Pengukuran Kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh. Melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Boyolali. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut : a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.


20

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. c.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015,

Bappeda Kabupaten Boyolali telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Dari 26 (dua puluh enam) program yang ditetapkan dan dijabarkan menjadi 41 (empat puluh satu) kegiatan pada tahun 2015, sebagaimana hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) sebagaimana terlampir mencapai 9 (sembilan) sasaran. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, digunakan capaian kinerja sebagai berikut : a) Nilai kinerja sasaran lebih dari 100 % dikategorikan Sangat Baik. b) Nilai kinerja sasaran antara 76 – 100 % dikategorikan Baik. c) Nilai kinerja sasaran antara 56 – 75 % dikategorikan Cukup. d) Nilai kinerja sasaran kurang dari 55 % dikategorikan Kurang.

3.1 Capaian Kinerja Program. Secara umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boyolali telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 9 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran ini, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai 100 %.


21

3.1.1 Sasaran 1 : Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian. Kegiatan : 1. Pemberdayaan petani pemakai air 2. Pelaksanaan Wismp 2 Realisas i Tahun 2013

Realisasi tahun 2014

Target tahun 2015

6

7

8

2 GP3 A

1 komisi irigasi 2 GP3 A 1

1 GP3 A

3 GP3 2 GP3 Penumbuhan GP3 10 A A organisasi A GP P3A/GP3A 3A dalam implementasi Pengembanga n Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Sumber : Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Boyolali 2015

2 GP3 A

INDIKATOR KINERJA

Satuan

1

2

Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola irigasi

GP3 A

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

5

25 GP3A

125 GP3A

Realisa si Tahun 2011

7 GP3A

Realisasi Tahun 2012

3 GP3 A, 10 P3A

Real isas i tahu n 201 5

Cap aian tahu n 201 5

kate gori

Koord

1 GP 3A

100

B

Bid. Ekono mi

1 GP 3A

100

B

Bid. Ekono mi

Penumbuhan Organisasi P3A/GP3A

1)

1 GP3 A

Indikator Kinerja/Outcome : meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola irigasi (Penumbuhan organisasi P3A/GP3A). a. Keberhasilan capaian Target kinerja terkait Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya adalah : Target dari indikator kinerja tersebut adalah 1 (satu) unit Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Target tersebut dapat dicapai dan realisasinya sebanyak 1 GP3A yaitu GP3A Daerah Irigasi Irobayan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan penyadaran publik Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi partisipatif dan pelatihan penyusunan dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK). Pada tahun 2015 target penumbuhan GP3A sebanyak 1 GP3A dengan realiasi 100% b. Penerapan dan penyusunan laporan kinerja melibatkan seluruh stakeholder terkait. Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,77%


22

dari

anggaran

sebesar

Rp.24.830.000,-

digunakan

sebesar

Rp.24.389.500,c. Target penumbuhan organisasi P3A/ GP3A sebesar 1 GP3A tercapai sebanyak 1 GP3A atau 100%. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. 2) Indikator Kinerja/outcome : Penumbuhan organisasi P3A/GP3A dalam implementasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) a. Keberhasilan capaian Target dari indikator kinerja tersebut adalah 100%, target tersebut dapat dicapai, Dan realisasinya 100%, pencapaiannya dengan cara membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan SK Bupati Boyolali Nomor : 142.2/ 189 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015. Tim koordinasi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi/ SKPD terkait, melaksanakan sosialisasi program, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.PPIP tahun 2015 merupakan program pusat yang langsung menunjuk desa sasaran, kegiatan dilaksanakan langsung oleh masyarakat/kelompok masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat sendiri. Dalam teknis pelaksanaannya, masyarakat didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk langsung oleh pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dibandingkan dengan Tahun 2014, Pada tahun 2015 tidak ada penetapan desa baru penerima program PPIP, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan pada desa sasaran PPIP Tahun 2014 dengan jumlah desa sasaran sebanyak 10 desa, yang tersebar di 5 (lima ) Kecamatan, yaitu: 1) Kec. Musuk terdiri dari desa : Sumur dan Sukorejo, 2) Kec. Nogosari yaitu desa : Keyongan, Kenteng dan Tegalgiri, 3) Kec. Mojosongo yaitu desa Butuh, 4) Kec. Andong yaitu desa : Sempu dan Kedungdowo, 5) Kec. Kemusu yaitu desa : Watugede dan Kedungrejo b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan - Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 4,58% dari anggaran

sebesar

RP.150.000.000,-

digunakan

sebesar

Rp.143.130.468,-. c. Target penumbuhan organisasi P3A/ GP3A sebesar 2 GP3A tercapai sebanyak 2 GP3A atau 100%. Program/ kegiatan secara umum telah


23

sesuai dan menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Untuk mencapai hasil dari program dan kegiatan ini sebagai berikut : - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman GP3A dalam PPSIP melalui kegiatan Penyadaran Publik PPSIP; -

Meningkatknya ketrampilan GP3A dalam menyusun dokumen PSETK melalui Pelatihan PSETK;

3.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian tata ruang 1. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 2. Rapat koordinasi rencana tata ruang 3. Survey dan pemetaan 4. Revisi rencana tata ruang 5. Penyusunan perencanaan pengembaangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan 7. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Terindentifikasin ya kawasan Perkotaan Perdesaan Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor Terpenuhinya data pendukung penataan ruang(RDTR)

dok

paket

dok


Realisas i Tahun 2013

Realis asi tahun 2014

Target tahun 2015


Capai anThn 2015

6

7

8

9

10

1dok

1dok

2dok

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

-

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

5

-

5 dok

1dok

5 paket

-

-

-


100 %

B

Koord

Bid IPW

1 1 paket paket

1 paket

100 %

B

Bid IPW

3 dok

1 dok

100 %

B

Bid IPW

1 dok

100 %

Tersusunnya inventarisasi usulan RTRW sebagai paket masukan proses PK RTRW (dokumen notulensi) Terlaksananya koordinasi infrastruktur terpadu yang propo mendukung sal pengentasan kemiskinan,ekso sbud

2 dok 2 dok

Kate gori

1

1

B

Bid IPW

A

Bid IPW

160 %

-

110

37


32

16

26

15

24

24

INDIKATOR KINERJA

Satuan

1

2

Dokumen kajian pengembangan sumber mata air Nepen Kec.Teras Jumlah dokumen kajian pembangunan jalan tol

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

5



Realisas i Tahun 2013


Target tahun 2015


6

7

8

9

Capai anThn 2015

Kate gori

10

100 % dok

1

dok

1

1

100 %

1

B

Bid IPW

B

Bid IPW

1. Teridentifikasinya Kawasan Perkotaan Perdesaan (Simo-Nogosari-Andong dan Ampel-Karanggede). a. Keberhasilan perencanaan

capaian tata

target

ruang

kinerja

kawasan

indikator

meliputi

pedoman

penyediaan

teknis

Dokumen

Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang, yaitu penyusunan Dokumen Identifikasi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan (Simo-Nogosari-Andong dan Ampel-Karanggede). Dari Buku Pendahuluan dan Buku Akhir dengan melibatkan Tim Teknis dari SKPD terkait, pembahasan setiap tahap penyusunan laporan antara konsultan penyusun dengan tim teknis Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Boyolali, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada tahun 2015 ini, kegiatan identifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan berlokasi di Kecamatan Sawit, Cepogo dan Simo untuk APBD murni sedangkan di APBD Perubahan berlokasi di Kecamatan Klego, Juwangi dan Selo. Kegiatan ini menganalisa setiap wilayah kecamatan berdasarkan kriteria kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian akademis. Hasil yang didapat berupa 2 dokumen identifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (APBD Murni dan APBD Perubahan). b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan : - Menggunakan anggaran sebesar Rp. 105.017.000,-digunakan sebesar Rp. 101.190.000,- dengan efisiensi sebesar 3,64% c. Target tahun 2015 tercapai 100%. Program/kegiatan telah sesuai dan dapat menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Pencapaian


Koord

25

indicator ini adalah dengan Membentuk Tim Teknis dari SKPD terkait dan bekerja sama dengan konsultan penyusun.

2. Terwujudnya Keserasian Pembangunan Antar Sektor a. Keberhasilan capaian indicator kinerja ini adalah mewujudkan keserasian pembangunan antar sektor dilakukan melalui : Kegiatan pengoptimalan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali yang dibantu oleh Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain: - koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan penataan ruang, terutama dalam mengaktifkan kembali Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Boyolali. Dari kegiatan ini dengan efisiensi sebesar 14,7% dari anggaran Rp.145.650.000,- dengan realisasi Rp.124.242.6000,c. Target indikator tercapai 100%. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dengan faktor pendukung sebagai berikut : - Ketersediaan dana, fasilitas dan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan. - Adanya tim BKPRD yang dibantu oleh pokja perencanaan tata ruang dan pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Terpenuhinya Data pendukung penataan Ruang (RDTR) 3 Kecamatan (Boyolali,Ngemplak, dan Ampel) a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah menyusun peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Ampel, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Proses yang dilakukan dimulai dengan pengukuran secara geometris di lapangan, pembuatan peta dasar sampai ke peta tematik. Pada tahun anggaran 2015 (APBD Murni) ini penyusunan peta RDTR Kecamatan Ampel baru sampai peta dasar dan peta tematik, sehingga masih diperlukan kegiatan lanjutan untuk penyusunan peta pola ruang untuk mendukung dokumen RDTR Kecamatan Ampel yang sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

RDTR

dan


Peraturan

Zonasi

Kawasan

Perkotaan.

26

Sedangkan di APBD Perubahan Tahun 2015 dilakukan penyusunan peta pola ruang RDTR Kec. Ampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah : Pembentukan tim teknis dengan melibatkan SKPD teknis terkait dan kerjasama dengan konsultan. Dari kegiatan ini dengan efisiensi anggaran sebesar 1,32% dari Anggaran Rp.104.990.000,- digunakan sebesar Rp.103.599.000,c. Target indikator tercapai 100%. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik. Hasil dari program

dan

kegiatan

terkait

Perencanaan

Tata

Ruang

adalah

terwujudnya keserasian pembangunan antar sector, tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di kabupaten Boyolali secara rinci guna meminimalisir permasalahan penyelenggaraan pemanfaatan ruang dengan faktor pendukung : - Ketersediaan

dana,

fasilitas

dan

peralatan

guna

mendukung

pelaksanaan kegiatan. - Adanya kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyusunan peta RDTR Kecamatan Ampel 4. Tersusunnya inventarisasi usulan RTRW sebagai masukan proses PK RTRW a. Keberhasilan

capaian

target

kinerja

ini

adalah

menginventarisasi

permasalahan tata ruang di wilayah Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dilakukan untuk persiapan proses Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Kegiatan ini dilakukan oleh tim teknis yang meliputi beberapa SKPD. Hasil yang didapat berupa inventaris permasalahan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah Dari kegiatan ini dengan efisiensi anggaran sebesar 3,85% dari Anggaran Rp.26.000.000,- digunakan sebesar Rp.25.000.000,-

c. Hasil yang didapat berupa inventaris permasalahan RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.dengan faktor pendukung sebagai berikut :  Ketersediaan dana, fasilitas dan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan.  Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam penyusunan studi ini.


27

5. Terlaksananya

Koordinasi

Infrastruktur

terpadu

yang

mendukung

pengentasan kemiskinan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah mengoptimalkan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan koordinasi infrastrukur terpadu yang

mendukung

pengentasan

kemiskinan

ekonomi,

sosial

dan

lingkungan. Hasil yang didapat berupa koordinasi antar SKPD di wilayah Kabupaten Boyolali, 15 proposal permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hasil yang dicapai melebihi target yaitu 160%, pencapaian ini disebakan karena karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Boyolali yang terkait dalam perbaikan kulitas sarana parasarana di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.

Hasil

dari

program

dan

kegiatan

terkait

Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh adalah tersedianya data mengenai usulan kegiatan sebagai bahan pertimbangan prioritas pembangunan

dalam

bentuk

pembangunan,

terlaksananya

mendukung pengentasan

dokumen

koordinasi

kemiskinan,

perencanaan

kegiatan

infrastruktur terpadu

ekonomi,

sosial,

yang

lingkungan.

Adanya usulan-usulan pemindahan kantor kabupaten sebagai usaha meningkatkan

koordinasi

dan

pengoptimalan

pelayanan

kepada

masyarakat. b. Efesiensi penggunaan sumber daya adalah dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 46.990.000,- digunakan sebesar Rp. 44.117.350,dengan efesiensi sebesar 6,11%. c. Target 100% tercapai 160 % Terlampauinya target 15 proposal menjadi 24 proposal, hal ini karena sejalan dengan visi dan misi Bupati Boyolali yang terkait dalam perbaikan kulitas sarana parasarana di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Namun

demikian

menyelenggarakan

ada

permasalahan

Program

lain

Perencanaan

yang

dihadapi

Pengembangan

dalam Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh adalah Koordinasi antar instansi daerah terkait masih kurang maksimal sehingga dokumen perencanaan yang disajikan kurang dapat menggambarkan permasalahan secara optimal. Informasi dan aspirasi masyarakat maupun SKPD yang dibutuhkan sebagai bahan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa proposal tersebut kurang terakomodir sehingga secara kualitas belum maksimal.


28

Adapun

alternatif

pemecahan

masalah

yang

ditetapkan

adalah

peningkatan koordinasi antar instansi dan SKPD terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur. Adanya Inventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dari setiap instansi maupun SKPD terkait.

6. Tersusunnya dokumen kajian pengembangan sumber mata air Nepen Kec.Teras a. Keberhasilan capaian target indikator

ini adalah mengidentifikasi debit

sumber mata air Nepen sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Boyolali, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada tahun 2015 ini, mengkaji debit

mata

air

Nepen

dan

kemudian

menganalisa

rekomendasi

pemanfaatan ruang di kawasan sekitar mata air. Hasil yang didapat berupa 1 dokumen identifikasi sumber mata air Nepen b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 2% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.52.227.000,- dan digunakan sebesar 51.182.000,c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung sebagai berikut : - Ketersediaan

dana,

fasilitas

dan

peralatan

guna

mendukung

pelaksanaan kegiatan. - Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam penyusunan studi ini.

7. Tersusunnya dokumen kajian pembangunan jalan tol a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini mengidentifikasi cakupan jalan tol terhadap pemanfaatan lahan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Boyolali, yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada tahun 2015 ini, kegiatan ini meliputi ruas jalan tol Semarang-Solo, Solo Mantingan dan inlet outlet. Kegiatan ini menganalisa pengaruh jalan tol terhadap pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol dan inlet outlet. Hasil yang didapat berupa 1 dokumen identifikasi cakupan jalan tol terhadap pemanfaatan lahan. b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 4,52% dengan menggunakan anggaran Rp.52.365.000,- dan digunakan sebesar Rp.50.000.000,c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung :


29

-

Ketersediaan

dana,

fasilitas

dan

peralatan

guna

mendukung

pelaksanaan kegiatan. -

Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam penyusunan studi ini.

3.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Prasarana dan Permukiman yang memadai. Kegiatan : Penataan lingkungan penduduk pedesaan INDIKATOR KINERJA

Satua n

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

1

2

3

5

Terkoordinasi nya pelaksanaan kegiatan PPIP

%

-

100%


-


-


Realis asi Tahun 2014

Target 2015

6

7

8

100%

100 %

100


Cap aian 201 5

Kate gori

100

100 %

B

Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Insfrastruktur Pedesaan (PPIP).

a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait dan desa lokasi dalam pelaksanaan program PPIP tahun 2015. Cara mencapainya adalah dengan cara membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan SK Bupati Boyolali Nomor : 142.2/ 189 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 tentang pembentukan : Tim Koordinasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Boyolali Tahun 2015. Tim koordinasi bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan sosialisasi program, pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. PPIP tahun 2015 merupakan program pusat yang langsung menunjuk desa sasaran, kegiatan dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan masyarakat sendiri. Dalam teknis pelaksanaan masyarakat didampingi oleh fasilitator yang ditunjuk langsung oleh pusat melalui kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015 tidak ada penetapan desa baru, tetapi hanya melanjutkan pada desa sasaran PPIP Tahun 2014, desa sasaran berjumlah 10 desa yang tersebar di 5 (lima ) Kecamatan, yaitu: 1) Kec. Musuk terdiri dari desa : Sumur dan Sukorejo, 2) Kec. Nogosari yaitu desa : Keyongan, Kenteng dan Tegalgiri, 3) Kec. Mojosongo yaitu desa Butuh, 4) Kec.


30

Koord

Bid Pemsos bud

Andong yaitu desa : Sempu dan Kedungdowo, 5) Kec. Kemusu yaitu desa : Watugede dan Kedungrejo b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 56% dengan menggunakan anggaran Rp.30.636.000,- dan digunakan sebesar Rp.13.481.000,c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung - Tersedianya dana, fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan. - Koordinasi yang baik antara semua komponen yang terlibat. 3.1.4. Sasaran 4 yaitu : Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Kegiatan : 1. Penyusunan dan pengumpulan data /informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 4. Penyusunan rancangan RPJMD 5. Penyusunan rancangan RKPD 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7. Pembahasan KUA dan PPAS 8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 9. Koordinasi perencanaan air minum drainasi dan sanitasi perkotaan 10. Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (IPM) 11. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi(NTP) 12. Penyusunan profil daerah 13. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 14. Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah (BDA KDA) 15. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 16. Pengolahan updating dan analisis data PBRB 17. Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Tersusunnya dokumen kelayakan kawasan industri Tersusunnya

dok

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015





Target 2015


3

4

5

6

7

8

9

10

-

dok


Cap aian 201 5

Kate gori

Koord

11

12

100 %

1

1

1

7

7

7

Bid IPW B

100

31

B

Sektr

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015





Target 2015


3

4

5

6

7

8

9

10

dokumen terukurnya kinerja SKPD Bappeda Peningkatan kemampuan aparatur perencana Tersusunnya dokumen draf rancangan RPJMD Tersusunnya dokumen RKPD terpadu Tersusunnya lap.evaluasi pemb.semest I dan 2,lap evaluasi RPJMD Lap.bulanan dan triwulan,lap.mo nev buku sebaran lokasi kegiatan Tersususnnya KUA dan PPAS,perub dan murni sbg acuan penyusunan RKA SKPD Terferivikasinya lampiran Ranperda tentang APBD perubahan dan murni (konsistensi dokumen RKA SKPD dengan KUA PPAS Meningkatnya koordinasi pelaksanaan keg.pansimas Tersusunnya dokumen Indek Pembangunan Manusia Tersusunnya dokumen profil/pemetaan

Cap aian 201 5

Kate gori

Koord

11

12

%

perso nil

-

dok

dok

200

1

-

5

-

-

1

47

-

1

23

35

10

-

-

2

1

2

2

10

2

2

100 %

100 %

100 %

sektr B

Bid 1 Bappeda

B

B

Bid.I Bappeda

100 % dok

dok

-

-

50 dok

10dok

4

49 SKPD,1 dok

20 dok

49 SKPD,1 dok

20 dok

49 SKPD,1 dok

20 dok 20 dok 20 +1 +1 dok+1 aplikas aplikas aplikas i i i

B

Bid.I Bappeda

B

Bid.I Bappeda

100 % 4 dok

4dok

4 dok

Bid.I Bappeda

100 %

dok

desa

dok

dok

-

1

-

88 ds,5 dok

49 SKPD 1dok

49 SKPD 1dok

14 ds

23 ds 1 dok

98SK PD 1dok

98 SKPD 1dok

98 SKPD 1dok

10 ds

8 ds

6 ds, 3 dok

6 ds,3 dok

1

1

49 SKPD 1dok

-

5

1

1

1

1

-

5

1

1

1

1


B

100 %

B

1

100 %

B

1

100 %

B

32

Bid pemsosb ud

Bid 1 Bappeda

Bid Ekonomi

INDIKATOR KINERJA

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015





Target 2015


2

3

4

5

6

7

8

9

10

dok

-

3

-

-

1

1

1

1

100 %

B

Bid Ekonomi

dok

-

10

4

4

4

4

4

4

100 %

B

Bid 1 Bappeda

dok

-

10

2

2

2

2

2

2

100 %

B

Bid 1 Bappeda

dok

-

5

1

1

1

1

1

1

100 %

B

Bid Ekonomi

Dok dan web

-

5

1

1

1

1

1

1

100 %

B

Satuan

1

potensi ekonomi daerah Kab.Boyolali Jumlah dok NTP Tersusunnya dokumen profil daerah daerah Jumlah dok BDA KDA Jumlah dokumen tentang informasi keb.pokok (IHK) Tersusunnya dokumen yang dipublikasikan

Cap aian 201 5

Kate gori

Koord

11

12

Sumber : Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Boyolali 2015

1. Tersusunnya dokumen kelayakan kawasan industri a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah bekerja sama dengan pihak ketiga dan membentuk tim teknis dengan SKPD terkait. Pada tahun 2015 ini, kegiatan studi kelayakan kawasan industri berlokasi di Kecamatan Klego dan Andong. Kegiatan ini menganalisa kriteria kawasan industri di Kecamatan Klego dan Andong. Hasil yang didapat berupa 1 dokumen studi kelayakan kawasan industri di Kecamatan Andong dan Klego. b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 1,85% dengan menggunakan anggaran Rp.105.017.000,- dan digunakan sebesar Rp.103.076.000.c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung sebagai berikut: - Ketersediaan dana, fasilitas dan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan. - Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam penyusunan studi ini.

2. Tersusunnya dokumen terukurnya kinerja SKPD Bappeda a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini

dengan membentuk tim

penyusun laporan dan kooordinasi dengan bagian Orpeg, bagian PUOD dan SKPD terkait, Kegiatan yang dikerjakan adalah penyusunan Laporan rutin


33

Bid 1 Bappeda

bulanan, dan tri bulanan evaluasi RKPD laporan tribulanan pengukuran kinerja Penyusunan LKjIP, LKPj dan LPPD dan,Penyusunan RKA dan DPA Perubahan tahun anggaran 2015 dan RKA tahun anggaran 2016, Penyusunan Lap. Evaluasi RPJMD tahun 2015, Penyusunan RKA Perubahan 2015 dengan hasil : - Laporan rutin bulanan Belanja Langsung, laporan tri bulanan evaluasi RKPD - Buku Laporan LKjIP, LKPj dan LPPD 2015 - Buku DPA dan DPA Perubahan tahun anggaran 2015 - Evaluasi RPJMD tahun 2015 b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 9,01% dengan menggunakan anggaran Rp.21.580.000,- dan digunakan sebesar Rp.19.636.000.c. Target dapat tercapai 100% dengan cara : - Koordinasi dan kerjasama dari semua bidang sebagai pelaksana kegiatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun pelaporan, baik rutin bulanan, tribulan maupun laporan akhir tahun, serta laporanlaporan yang bersifat mendesak

3. Peningkatan kemampuan aparatur perencana. a. Keberhasilan capaian target kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Pengiriman Personel dalam peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan Bappeda Kabupaten Boyolali berupa

Study Orientasi

peningkatan Kapasitas Teknis aparatur perencana Bappeda Kab.Boyolali dengan tujuan ke Bappeda Kabupaten Bantaeng, Makasar, Sulawesi Selatan, dengan jumlah personel 10 orang, dengan perencanaan kegiatan pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan Permohonan Izin Bupati, dan Menambah wawasan dan kemampuan teknis aparat perencanaan Bappeda Kabupaten Boyolali. b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 0,31% dengan menggunakan anggaran Rp.44.415.000,- dan digunakan sebesar Rp.44.279.000.-

c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung sebagai berikut : - Koordinasi dan kerjasama dari bidang sebagai pelaksana kegiatan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun pelaporan, baik rutin bulanan, tri bulan maupun laporan akhir tahun, serta laporan-laporan yang bersifat insidentil.


34

4. Tersusunnya dokumen draf rancangan RPJMD a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah dilaksanakan dengan kegiatan “Penyusunan rancangan RPJMD ” dengan indikator

output

“Tersusunnya dokumen teknokratik RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 20162021” dan Naskah Akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 capaian kinerjanya 40%. diwujudkan melalui pembentukkan Tim penyusun dokumen teknokratik RPJMD, Tim Assistensi NA Ranperda RPJMD Capacity Building, rapat koordinasi, desk maupun konsultasi dengan tenaga pendamping dan pihak ketiga. Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen Teknokraik RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dan NA Ranperda RPJMD b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 15,6% dengan menggunakan anggaran Rp.148.705.000,- dan digunakan sebesar Rp.125.508.750.c. Target dapat tercapai 100% dengan faktor pendukung Sarpras perkantoran, dan anggaran yang mencukupi/ terpenuhi.

5. Tersusunnya dokumen RKPD terpadu a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah dilaksanakan dengan kegiatan

“Penyusunan

rancangan

RKPD”

dengan

indikator

output

“Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015” capaian kinerjanya 100%, diwujudkan melalui pembentukkan Tim penyusun dokumen RKPD yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda , para Assisten Sekda, unsur DPPKAD,

unsur Bappeda dan seluruh Kasubbag

Perencanaan dan Pelaporan atau personil yang membidangi perencanaaan di masing-masing SKPD se Kabupaten Boyolali dengan

melakukan

koordinasi maupun menyelenggarakan rapat koordinasi, monitoring ke SKPD Kecamatan, guna menginvetarisir program-kegiatan SKPD, maupun program dan kegiatan dengan mekanisme sebagai berikut: - Membuat surat edaran ke SKPD se Kab. Boyolali untuk menyampaikan usulan program dan kegiatannya tahun 2014 beserta plafon anggrannya dengan aplikasi SIPPD; - Menyampaikan Rekapan usulan program dan kegiatan SKPD, juknis pelaksanaan musrenbang tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2016, jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada forum pra Musrenbang;


35

- Melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbangcam; - Menyelenggaran forum Gabungan SKPD dilanjutkan Musrenbangkab dalam rangka sinkronisasi usulan program – kegiatan hasil Musrenbangcam dengan SKPD Kabupaten guna penyusunan

RKPD tahun 2015 dalam

bentuk peraturan Bupati. Manfaat dari tersusunnya dokumen tersebut adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA –PPAS tahun

2016 dan

Ranperda APBD 2016 serta Perubahan KUA-PPAS tahun 2016 dan perubahan Ranperda APBD 2015;Hasil dari kegiatan tersebut adalah Dokumen RKPD tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 sudah tersusun tepat waktu sesuai dengan rolling perencanaan; b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 1,36% dengan menggunakan anggaran Rp.183.525.000,- dan digunakan sebesar Rp.181.028.050.c. Target dapat tercapai 100% dengan Faktor Pendukung Sarpras perkantoran , anggaran yang mencukupi/ terpenuhi, serta aplikasi sistem perencanaan yang ada. 6. Tersusunnya

lap.evaluasi

pemb.semest

I

dan

2,lap

evaluasi

RPJMD

Lap.bulanan dan triwulan,laporan monev buku sebaran lokasi kegiatan a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah meyusun dokumen laporan data hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Boyolali, berupa buku laporan bulanan belanja langsung, buku evaluasi semesteran perencanaan pembangunan, buku evaluasi RPJMD, buku sebaran lokasi kegiatan dan buku hasil monitoring dan evaluasi serta laporan hasil pelaksanaan pembangunan berupa laporan bulanan/triwulanan, aplikasi E-Monev dan E-Laporan. Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk perencanaan maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun perencanaan. Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada, dan merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam laporan/ evaluasi yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga target tujuan Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik dapat tercapai. Penyusunan Buku Sebaran Lokasi Kegiatan. Penyusunan Aplikasi Pelaporan dan Laporan Monitoring ke lapangan.


36

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 10,18% dengan menggunakan anggaran Rp.171.953.000,- dan digunakan sebesar Rp.154.445.488.c. Target dapat tercapai 100% dengan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar SKPD untuk menyampaikan laporan melalui online dengan aplikasi e-laporan yang dibukan tanggal selama 7 s/d 10 hari. Dan SKPD komitmen melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dan kerja sama Tim pengampu pada kegiatan ini baik internal Bappeda maupun SKPD secara menyeluruh se Kabupaten Boyolali. 7. Tersususnnya KUA dan PPAS,perub dan murni sbg acuan penyusunan RKA SKPD a. Keberhasilan capaian Target kinerja indikator ini adalah dilaksanakan dengan kegiatan “Pembahasan KUA dan PPAS” dengan indikator kinerja output “Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2015 dan KUA PPAS 2016. Penyusunan 2 dokumen KUA dan 2 dokumen PPAS, ini dapat tercapai dengan mekanisme pembentukan tim yang terdiri dari unsur Bappeda dengan kegiatan

melakukan koordinasi maupun menyelenggarakan rapat

koordinasi guna pembahasan KUA –PPAS,

dengan

DPRD dan TAPD.

Kegiatan di atas adalah kegiatan wajib dilaksanakan oleh

Pemerintah

Daerah karena merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilalui sebelum penyusunan dan penetapan APBD Perubahan 2015 maupun APBD Murni 2016. Karena dokumen ini ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten Boyolali sehingga perlu konsekuensi bersama untuk menepati jadwal pembahasan, di dokumen ini masih terdapat beberapa programkegiatan yang masih bersifat prediksi terutama untuk program-kegiatan dan alokasi dananya yang berasal dari pemerintahan di atasnya provinsi /APBD Provinsi (bantuan keuangan) maupun dari Pusat/APBN (DAK, DBHCHT, WISMP) sehingga untuk menjadi APBD biasanya masih mengalami perubahan yang berarti harus disesuaikan dengan penetapan alokasi perolehan program-kegiatan maupun dana baik dari APBD provinsi maupun APBN yang menghasilkan Nota Kesepakatan Pemda dan DPRD Kabupaten Boyolali tentang KUA-PPAS APBD 2016 dan Perubahan APBD 2015; b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 3,91% dengan menggunakan anggaran Rp.16.000.000,- dan digunakan sebesar Rp.15.375.000,c. Target dapat tercapai 100% dengan Faktor Pendukung Roolling kegiatan rutin sehingga secara berjenjang dan berkelanjutan bisa dipersiapkan, tercukupinya alokasi anggaran dan sarpras yang mendukung;


37

8. Terferivikasinya lampiran Ranperda tentang APBD perubahan

dan murni

(konsistensi dokumen RKA SKPD dengan KUA PPAS a. Keberhasilan Target kinerja indikator ini adalah dilaksanakan dengan kegiatan “Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD” dengan indikator kinerja output “Terverifikasinya lampiran Ranperda tentang APBD Perubahan 2015 dan Murni 2016” capaian kinerjanya 50 %. Adapun kegiatannnya dilaksanakan dengan pembentukan tim yang terdiri dari unsur Bappeda, dan SKPD lain yang terkait (Bagian Pembangunan, Insppektorat, DPPKAD, dll) bentuk

Kegiatan adalah verifikasi lampiran Ranperda tentang APBD

Perubahan Tahun 2015 dan Murni 2016 (RKA-SKPD) dengan melaksanakan koordinasi maupun menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD se Kabupaten Boyolali antara lain assistensi dokumen RKA SKPD

melalui

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan SKPD atau personil yang membidangi perencanaan di SKPD nya, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah Lampiran Ranperda (RKA) APBD Perubahan 2015 dan Lampiran Ranperda (RKA) APBD Murni 2016, masing masing sebanyak 49 dok (SKPD). b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 15,6% dengan menggunakan anggaran Rp.75.855.000,- dan digunakan sebesar Rp.64.071.000,c. Target dapat tercapai 100% dengan Faktor Pendukung Roollling kegiatan rutin sehingga secara berjenjang dan berkelanjutan bisa dipersiapkan, tercukupinya alokasi anggaran dan sarpras yang mendukung;

9. Meningkatnya koordinasi pelaksanan kegiatan pansimas a. Keberhasilan capaian target indikator ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait dan desa lokasi dalam pelaksanaan program Pamsimas 2015 dan Program PPSP. Cara mencapainya adalah dengan cara membentuk Tim Koordinasi Program Pamsimas atau Panitia Kemitraan (PAKEM) yang melibatkan Bappeda, DPU ESDM, Dinkes, Bapermasdes, Disdikpora, PDAM , LSM ( YPAM), Asosiasi SPAM Boyolali serta dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang melibatkan Bappeda dan SKPD terkait (DPU ESDM, Dinkes, Bapermasdes, BLH, Dikpora, PDAM, dll). Keluaran yang lain dari kegiatan ini adalah pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), pemutakhiran RAD AMPL dan penyusunan Jakstrasda. Hasil yang diharapkan adalah : - Terfasilitasinya koordinasi Desa sasaran program PAMSIMAS reguler tahun 2015 adalah sebanyak 8 desa, yang meliputi 6 desa bersumber dana dari APBN dan 2 desa dari APBD Kabupaten : Desa sasaran program Pamsimas HID (Hibah Insentif Desa) tahun 2015 yang disetujui Kementerian PU & PR adalah sebanyak 6 (enam) desa dan desa sasaran


38

-

-

-

program Pamsimas HIK (Hibah Insentif Kabupaten) sebanyak 6 desa (3 desa APBN dan 3 desa APBD Kabupaten). Tersusunnya dokumen pemutakhiran SSK yang pada Triwulan III sudah pada penentuan area beresiko dan pembuatan peta tematik, untuk perencanaan program kegiatan bidang sanitasi akan dirapatkan dengan POKJA AMPL pada awal Triwulan IV; Dokumen pemutakhiran RAD AMPL sudah pada proses pengumpulan data dan penyusunan program kegiatan rencana aksi daerah beserta proyeksinya 5 (lima) tahun ke depan; dan, Penyusunan Jakstrasda SPAM sesuai hasil rapat di Dinas Cipkataru Prov. Jateng tanggal 2 September 2015, kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali hanya sampai pada penyampaian draft, yang mana untuk finalisasinya adalah tahun 2016.

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 23,76% dengan menggunakan anggaran Rp.183.600.000,- dan digunakan sebesar Rp.139.968.150,c. Target capaian kinerja 100% dengan faktor pendukung : - Tersedianya dana, fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan. - Koordinasi yang baik antara semua komponen ; SKPD pengampu program khusunya bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), LSM, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta desa. 10. Tersusunnya dokumen Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2014. a. Keberhasilan capaian indikator ini adalah dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang terdiri dari SKPD terkait, kemudian mengumpulkan data (kesehatan, pendidikan, kependudukan, kemampuan daya beli masyarakat dan data pendukung lainnya), dari SKPD terkait, disusun dan dihitung dengan tim ahli dari BPS, setelah angka kabupaten jadi direkonsiliasi tingkat regional/ Provinsi pertama, kemudian rekonsiliasi tingkat nasional/ pusat. Setelah itu pemberitahuan kembali tingkat regional. Penetapan angka IPM tingkat Kabupaten. Manfaat IPM bagi Pemerintah dan Publik adalah, setelah mengetahui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali, sebagai alat bantu untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dari faktor-faktor pendukungnya, sehingga masih pertu ditingkatkan penanganannya, dengan pendekatan kesisteman yang dilaksanakan secara konprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan terkait dengan rencana pembangunan daerah. Keterlibatan dari berbagai pihak mulai pemerintah pusat sampai daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendiri diharapkan lebih koordinatif, sehingga sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan dapat terwujud.


39

b. Efisiensi penggunaan sumber daya adalah 2,51% dengan menggunakan anggaran Rp.21.612.000,- dan digunakan sebesar Rp.21.069.000,c. Target capaian kinerja 1 dokumen dapat tercapai 100%, dengan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik antar SKPD pengampu indikator maupun SKPD statistik dalam melaksanakan kegiatan ini.

11. Tersusunnya dokumen buku Nilai Tukar Petani (NTP) a. Keberhasilan capaian target dilaksanakan melalui kegiatan pembentukan panitia pelaksana, penyusunan kiesioner, pelaksanaan survey harga konsumen, mengolah data, mencetak dan menggandakan buku laporan. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 52.000.000,- digunakan Rp. 50.558.994,- dengan efesiensi 2,77 %. c. Target indikator kinerja 1 dokumen dapat dicapai 100% hasil dari indikator ini adalah buku laporan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP), ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik.

12. Tersusunnya dokumen buku Profil Daerah Kabupaten boyolali a. Keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan kerjasama dengan semua SKPD untuk mengumpulkan data, olah data dan buku jadi, hasilnya adalah dokumen buku Profil daerah kabupaten Boyolali tahun 2015. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan Rp. 73.360.206,- dengan efesiensi 8,3 %. c. Target indikator 4 dokumen dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik. Target kinerja penyusunan data profil daerah kabupaten boyolali, dan data profil kecamatan sesuai dengan

kriteria 8

kelompok data (form dari pusat maupun provinsi) sebaran kabupaten sampai kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen buku profil daerah Kabupaten

Boyolali

tahun

2015

tingkat

kabupaten

maupun

tingkat

kecamatan.

13. Tersusunnya dokumen profil/pemetaan potensi ekonomi dan audio visual profil/pemetaan potensi ekonomi Daerah Kabupaten boyolali a. Keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan kerjasama denganpihak tiga dan semua SKPD untuk mengumpulkan data, olah data dokumen dan audio visual, hasilnya adalah dokumen Profil pemetaan potensi ekonomi dan audio visual daerah kabupaten Boyolali tahun 2015.


40

b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 107.500.000,- digunakan Rp. 101.305.000,- dengan efesiensi 5,76 %. c. Target indikator 1 dokumen dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik. Target kinerja penyusunan profil pemetaan potensi ekonomi dan audio visual daerah Kabupaten Boyolali tahun 2015 .

14. Tersusunnya buku BDA dan KDA Kabupaten Boyolali tahun 2014 a. Keberhasilan capaian indikator ini dilaksanakan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari SKPD terkait. Kegiatan penyusunan dimulai dengan mengumpulkan data sesuai kuesioner yang telah disusun oleh tim Teknis melalui SKPD terkait sampai dengan kecamatan, kemudian diolah oleh tim Teknis dari BPS, setelah jadi draft awal dicermati oleh Tim menjadi draft 2, setelah dibenahi atas masukan dari Tim Penyusun menjadi draft final. Draft Final di cermati terakhir oleh Tim penyusun menjadi Draft final yang siap cetak setelah dibenahi oleh Tim Teknis. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 56.552.000,- digunakan Rp. 55.952.000,- dengan efesiensi 1,06%. c. Target indikator 2 dokumen dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik. Target kinerja program ini diukur dengan indikator penyusunan buku BDA dan KDA Kabupaten Boyolali tahun 2014, indikator penyediaan informasi tentang PDRB Kabupaten Boyolali dan indikator penyediaan data tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok.

15. Tersedianya informasi tentang PDRB Kab.Boyolali tahun 2014 a. Keberhasilan capaian indikator ini dengan melakukan kerjasama dengan BPS membentuk tim teknis dalam penyusunan, pengolahan dan analisis data. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- digunakan Rp. 42.435.118,- dengan efesiensi 3,56%. c. Target indikator 1 dokumen dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik yaitu Buku Analisis Data PDRB Kabupaten Boyolali tahun 2014. 16. Tersusunnya Buku Indeks Harga Konsumen Kab. Boyolali tahun 2014 (data tentang informasi perubahan harga kebutuhan pokok) a. Keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan BPS membentuk tim teknis dalam penyusunan, pengolahan analisis data.


41

dan

b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 38.000.000,- digunakan Rp. 37.872.237,- dengan efesiensi 0,34%. c. Target indikator 1 dokumen dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik. yaitu melalui mekanisme penyusunan kuesioner survey, survey harga komoditas pokok, pemeriksa hasil survey dan pengolahan data, sehinga dapat memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu wilayah dan dapat menggambarkan pola konsumsi di masyarakat dan dapat menggambarkan perubahan harga berbagai barang dan jasa secara umum. 17. Tersusunnya dokumentasi publikasi kegiatan pembangunan dan web a. Keberhasilan capaian

indikator ini

adalah

dengan terus

melakukan

penyesuaian informasi mengikuti perkembangan terbaru yaitu momen atau aktivitas

kegiatan

hasil

pembangunan

strategis

diliput

untuk

didokumentasikan dan dimasukkan kedalam web Bappeda. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 19.230.000,- digunakan Rp. 17.352.000,- dengan efesiensi 9,77%. c. Target indikator 1 dokumen dan web dapat dicapai 100% ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja baik, namun demikian masih ada permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya SDM yang melaksanakan aktivitas admin web. Alternatif pemecahannya membentuk tim pelaksana kegiatan di lingkungan Bappeda. 3.1.5 Sasaran 5 yaitu Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti perguruan tinggi dan LSM. Kegiatan : 1. Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga 2. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Dilaksanakann ya kegiatan FEDEP sesuai Tupoksi dan peran FEDEP Prosentase sistem perencana di Kab.Boyolali baik internal

klaster

%

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015




Realis asi 2014

Target tahun 2015


3

4

5

6

7

8

9

10

8

-

100

100


100

100

100

100

8

100

Cap aian 2015

100 %

100 %

42

Ka te go ri

Koord

11

12

Bidang Ekonomi B

Bid.1 Bappeda B

INDIKATOR KINERJA

Satuan

1

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015




Realis asi 2014

Target tahun 2015


3

4

5

6

7

8

9

10

2

Cap aian 2015

Ka te go ri

Koord

11

12

maupun eksternal Sumber : Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Boyolali 2015

1. Kegiatan Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga a. Keberhasilan capaian indikator tersebut diwujudkan dengan mengembangkan ekonomi di daerah dan diperlukan suatu forum kemiteraan. FEDEP (Forum For Economic Development And Employment Promotion) yang merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usahausaha/kegiatan

bersama

berbasis

potensi

lokal.

Dalam

pelaksanaan

kegiatannya, FEDEP memfasilitasi organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun swasta dalam mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya workshop/pelatihan Klaster FEDEP dan keikutsertaan dalam Pameran Produk Unggulan Daerah berbasis Klaster di tingkat Provinsi. b. Efisiensi sumber daya 24,07 % dengan menggunakan anggaran dana Rp 60.000.000,- dengan realisasi 45.557.156,c. Target indikator 8 klater dengan capaian 100% dengan faktor Pendukung antara lain  Tersedianya dana, fasilitas dan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan.  Adanya kerjasama yang baik antara forum FEDEP, klaster FEDEP dan Stakeholder.

2. Kegiatan : Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah. a. Keberhasilan capaian indikator tersebut diwujudkan dengan melakukan koordinasi, dengan SKPD baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat serta Pemda Kab/ Kota terkait. Bentuk kegiatannya dengan menyelenggarakan pertemuan atau rapat koordinasi, menghadiri undangan, konsultasi, workshop dengan SKPD lingkungan

Kecamatan maupun Kabupaten dengan Anggota DPRD di

Kabupaten

Boyolali,


dalam

rangka

memperolah

informasi, 43

menambah wawasan/ referensi materi ataupun regulasi guna sinkronisasi program-kegiatan pembangunan mencari solusi permasalahan pembangunan dengan Provinsi maupun Pusat. b. Efisiensi sumber daya 19,79 %, kegiatan ini menggunakan anggaran Rp.91.923.000,- dengan realisasi Rp. 73.734.425,c. Target

indikator 100% dapat

tercapai

100% ini

menunjukkan tingkat

akuntabilitas kinerja baik. Manfaat dari hasil kegiatan antara lain sebagai unsur dalam penentuan arah kebijakan pembangunan dan guna mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah untuk perwujudan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Tersusunnya potensi wilayah pengembangan ekonomi(Buku Study kelayakan kawasan industri di kec.Teras dan tersusunnya Buku Study kelayakan Pasar Klego,Kec.Klego dan Pasar Kacangan Kec.Andong,Psr.Hewan Purworejo Kec.Nogosari) a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini dilaksanakan dengan: - Menunjuk penyedia jasa sesuai dengan peraturan pengadaan jasa. - Membentuk Tim Teknis yang terdiri dari SKPD terkait sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan tersebut. - Penyusunan buku studi kelayakan dilakukan sampai selesai melalui pihak ketiga yang didampingi oleh tim teknis. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.215.795.000,- digunakan sebesar Rp.204.924.000,- dengan efisiensi 5,04%; c. Target indikator kinerja 4 dokumen dapat

dicapai 100% hal ini

menunjukan tingkat akuntabilitas kinerja baik yaitu dengan tersusunnya Buku studi kelayakan kawasan industri di Kec. Teras; tersusunnya buku studi kelayakan Pasar Klego; tersusunnya buku studi kelayakan Pasar Kacangan di Kecamatan Andong; tersusunnya buku studi kelayakan pasar Hewan Purworejo di Kecamatan Nogosari yang kesemuanya dapat tercapai 100 %. Dokumen studi kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak materi yang dikaji dan kemudian dirumuskan konsep pengembangannya berdasarkan kelayakan yang muncul. 3.1.6 Sasaran 6 yaitu : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita serta meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.


44

1. Penyusunan indikator ekonomi daerah 2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (RPIJM) 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4. Pendampingan program penanganan kemiskinan daerah 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Tersusunnya dokumen/buku indikator ekonomi daerah Tersusunnya dokumen RPIJM kawasan monapolitan tahun 2015-2019

terkoordinasikan nya desa/kelurahan dalam keg pendampingan PNPM mandiri Penanganan lahan kritis berbasis masyarakat

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015




Realis asi 2014

Target Tahun 2015


Cap aian 201 5

Kate gori

Koord

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100% dok

-

5

1

1

1

1

1

1

B

100% 1

dok

desa

-

305 BKM di 5 kec dan PLBB K113 ds

-

26 ha di 5 ds

PNPM PNPMP PNPMP di PNPMP di P di 61 di 61 ds 61 ds dan 61 ds dan ds dan dan PLBK/ND PLBK/ND PLBK/ PLBK/ND ND di di 22 ds di 23 ds di 22 ds 23 ds

1

Bid Ekonomi B

100% 1

1

B

100% Ha,Kec ,Desa

Dikoordinasikann ya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi

-

-

26 Ha

36 Ha

36 Ha

36 Ha

B

100%

dok

-

1

-

-

-

2

3

3

B

Tersusunnya dokumen buku indikator ekonomi daerah a. Keberhasilan capaian target Kinerja indikator ini adalah tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Statistik Industri Kab. Boyolali Tahun 2014 yang meliputi informasi kegiatan yang meliputi keuangan daerah, perbankan, produksi, perdagangan, perhubungan dan komunikasi. Cara mencapai target kinerja dengan melakukan kerjasama dengan BPS membentuk tim teknis dalam pengolahan, updating dan analisis data. b. Kegiatan ini mengunakan anggaran Rp. 36.550.000,- realisasi Rp. 35.837.599,- dengan efisiensi 1,95%.


45

Bid Pemsosb ud

Bid. Ekonomi

Bid Ekonomi

Sumber : Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Boyolali 2015 1.

Bid Ekonomi

c.

Target indikator 1 dokumen dengan capaian 100% dengan hasil dari program dan kegiatan terkait Program perencanaan pembangunan ekonomi adalah tersusunnya Buku Indikator Ekonomi dan Statistik Industri Kab. Boyolali Tahun 2014, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melihat sejauh mana faktor-faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah di Boyolali sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat mengambil kebijakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan daerah sesuai dengan indikator ekonomi daerah.

2. Tersusunnya dokumen RPIJM kawasan minapolitan tahun 2015-2019 a. Keberhasilan

capaian target Kinerja adalah Dokumen RPIJM kawasan

Minapolitan tahun 2014-2019 dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dan koordinasi dengan SKPD terkait. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- realisasi Rp. 53.634.000,- dengan efisiensi 2,48%. c. Target indikator kegiatan 1 dokumen dengan capaian 100% 3. Terkoordinasinya desa kelurahan dalam kegiatan pendampingan PNPM mandiri. a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah

terkoordinasinya

Kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2015 telah ditetapkan Desa Karanggeneng Kec. Boyolali sebagai desa penerima program penataan lingkungan kumuh perkotaan, sedang desa Sindon Kec. Ngemplak mendapatkan program lanjutan PLPBK sebesar 1 miliar dan telah ditetapkan 12 (dua belas) desa penerima program kolaborasi dimana masing-masing desa menerima dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun 12 (dua belas) desa tersebut adalah : - Kelurahan Pulisen dan Desa Penggung Kec. Boyolali. - Desa Bangsalan dan Desa Randusari Kec. Teras - Desa Guwokajen, Desa Jenengan dan Desa Jatirejo Kec. Sawit. - Desa Banyudono dan Desa Denggungan Kec. Banyudono - Desa Dibal, Desa Giriroto dan Desa Dibal Kec. Ngemplak. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp. 12.883.000,- dengan efisiensi 14,11%


46

c. Target indikator kegiatan ini 1 desa dengan capaian 100% dengan hasil pendampingan program pemberdayaan masyarakat, penataan lingkungan kumuh, perkotaan di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali. 4. Penanganan lahan kritis berbasis masyarakat a. Keberhasilan

capaian

target

kinerja

dari

indicator

adalah

melalui

penanaman tanaman pokok sulaman sebanyak 127 batang, fasilitasi kegiatan kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani dan penyelenggaraan rapat koordinasi guna mendukung anggaran Tugas Pembantuan PLKSDABM.

Kegiatan ini sifatnya lanjutan, realiasi kegiatan tahun 2015 apabila

dibandingkan tahun 2014 adalah tetap yaitu 36 hektar adapun di tahun 2015 fokus pada kegiatan pemeliharaan. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 107.500.000,- realisasi Rp. 99.825.416,- dengan efisiensi 14,11% Dengan hasil dari program dan kegiatan terkait Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah penanganan lahan kritis seluas 36 hektar, meningkatkan swadaya masyarakat sebesar Rp186.178.000,- meningkatkan pendapatan kelompok sebesar Rp112.993.000,c. Target indikator 36 Ha dengan capaian 100%, namun demikian masih ada Permasalahan lain yang dihadapi dalam menyelenggarakan Program rehabilitasi hutan dan lahan adalah : - Tingkat kematian tanaman pokok cukup tinggi yaitu mencapai 30% Alternatif pemecahan masalah penyediaan tanaman sulaman dari APBN dan

mendorong

swadaya

kelompok

dan

Pemerintah

Desa

dalam

penggantian tanaman sulaman.

5. Dikoordinasikannya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan ekonomi a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah melaksanaan perencanaan bidang ekonomi melalui kegiatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan ekonomi. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 148.377.000,- realisasi Rp. 143.254.441,- dengan efisiensi 3,45% dengan hasil pelaksanaan kegiatan adalah : -

Dokumen

laporan

kegiatan

koordinasi

dan

konsultasi

kegiatan

perencanaan bidang ekonomi;


47

-

Dokumen

kerjasama

pengembangan

ekonomi

wilayah

(PEW)

Subosukawonosraten dan pelaksanaan program kerjasama PEW Subosukawonosraten; -

Dokumen kerjasama Pengembangan Wilayah Terpadu Berkelanjutan dengan SNV Nederlanse dan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama.

c. Target indikator 3 dokumen dengan capaian 100%, sebagai faktor pendukung adalah : -

Telah terbentuk Tim Teknis dengan keputusan Bupati;

-

Dukungan asisten tenaga ahli dari SNV;

-

MoU kerjasama PEW Subosukawonosraten.

3.1.7 Sasaran 7 : Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat. Kegiatan : 1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

INDIKAT Satuan OR KINERJA

1

2

Prosentase koordinasi pengarusutamaan gender Tersusunnya dokumen pendidikan untuk Semua (PUS) pada masingmasing satuan kerja

dok

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

4

-

10 dok





Target tahun 2015


Cap aian tahu n 2015

Kate gori

Koord

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

2

2

2

100 %

2

2

dok

1

Tersusunnya dokumen dok 1 kegiatan Bid.Sosbud Sumber : Pengukuran kinerja Bappeda Kab. Boyolali , 2015

1

1

1

1

B

Bidang Pemsosb ud 1

1

100

100

B

B

1. Prosentase koordinasi pengarusutamaan gender. a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait dan Penyusunan Anggaran yang berbasis Gender diseluruh SKPD di Kab. Boyolali Cara mencapainya adalah dengan cara

membentuk

Kelompok


Kerja,

Tim

Teknis,

Bidang Pemsosb ud

dan

Sekretariat 48

Bidang Pemsosb ud

Pengarusutamaan Gender Kab. Boyolali yang melibatkan TAPD dan seluruh SKPD sesuai SK Bupati Boyolali Nomor 400/86 Tahun 2015 Tanggal 13 Februari 2015. Mengikuti

rapat

koordinasI

pelaksanaan

PPRG

(Perencanaan

dan

Penganggaran Responsif Gender) Tingkat Bakorwil dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mengikuti Pelatihan Analisis Gender Proba Tingkat Prov. Jateng b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.34.537.000,- digunakan sebesar Rp. 34.188.000,- dengan efisiensi 1,01%. c. Target indikator 2 dokumen dengan capaian 100% Dengan kegiatan : -

Menyelenggarakan rapat koordinasi Gender dan fasilitasi PPRG tingkat Kabupaten.

-

Menyusunsurat edaran Bupati Boyolali Nomor 463.23/ 0286/ 12/ 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada Pemerintah Kab. Boyolali pada Tahun 2016.

-

Terwujudnya koordinasi pengarusutamaan gender dengan seluruh SKPD se Kab.Boyolali dan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja, Tim Teknis dan Sekretariat Pengarusutamaan Gender Kab.Boyolali.

-

Tersusunnya Anggaran yang responsif gender di semua SKPD yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan RKA/ DPA SKPD.

2. Tersusunnya dokumen pendidikan untuk Semua (PUS) pada masing-masing satuan kerja a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan. Cara pencapaiannya adalah dengan membentuk Tim Koordinasi, Sekretariat Tim Koordinasi, Kelompok Kerja Forum Pendidikan Untuk Semua Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dengan melibatkan SKPD terkait dan stakholder yang menangani Pendidikan Untuk Semua sesuai SK Bupati Boyolali Nomor 050/84 Tahun Anggaran 2015 Tanggal 12 Februari 2015. -

Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pendidikan Untuk Semua tingkat Provinsi dan penyusunan laporan Efa Development Index (EDI) dan laporan penyusunan Program PUS Tahun 2015

-

Melaksanakan koordinasi data bidang pendidikan dalam rangka penyusunan laporan triwulan PUS dengan SKPD terkait


49

-

Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) PUS tahun 2015 dan perencanaan Tahun 2016.

b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp.60.000.000,- realisasi sebesar Rp. 56.762.750,- dengan efisiensi 5,4% dengan hasil sebagai berikut : -

Terwujudnya koordinasi bidang pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Untuk Semua di Kabupaten Boyolali

-

Terwujudnya koordinasi Penyusunan Program PUS Kab. Boyolali Tahun 2015 dan laporan Efa Development Index (EDI) Tahun 2015

c. Target dari indikator kinerja 1 dokumen dengan capaian 100% dengan faktor pendukung : -

Tersedianya dana, fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan.

-

Koordinasi dengan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja Forum PUS Kab. Boyolali Tahun 2015.

3. Tersusunnya dokumen sosial budaya. a. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dan peningkatan kinerja kelembagaan TKPKD dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Cara pencapaiannya adalah dengan membentuk Tim Koordinasi, Sekretariat Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2015 dengan melibatkan SKPD terkait dan stakholder yang menangani penanggulangan kemiskinan sesuai SK Bupati Boyolali Nomor 054/85 Tahun Anggaran 2015

Tanggal 13

Februari 2015. Mengikuti rapat koordinasI Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Triwulan III

dan

mengikuti

pelatihan

P3BM

(Pelatihan

Perencanaan

dan

Penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin) di Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Bappenas. Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya dengan mengkoordinasikan SKPD terkait dalam rangka penyusunan perencanaan tahun 2016 dibidang pendidikan, kesehatan, gender, tenaga kerja dll. Koordinasi penyusunan proposal RTLH bagi masyarakat miskin tahun 2015 di Desa Garangan, Repaking dan Bojong Kec. Wonosegoro.


50

Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) penanggulangan kemiskinan tahun 2015. Mengikuti rapat koordinasi verifikasi dan validasi data kemiskinan yang diselenggarakan Kemensos RI. Melaksanakan

rapat

koordinasi

TKPKD

dan

sosialisasi

PBDT

(Pemutakhiran Basis Data Terpadu) yang dikoordinasikan dengan BPS Kab. Boyolali. Koordinasi penyusunan SPKD Prov. Jateng. Menerima Tim Evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011-2014 dari BPK Perwakilan Jateng. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 262.026.000,- realisasi Rp. 253.028.204,- dengan efisiensi 3,43% c. Target dari indikator kinerja diatas 1 dokumen dengan capaian 100% dengan faktor pendukung : - Tersedianya dana, fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan. -

Koordinasi dengan Tim Koordinasi, Sekretariat Tim Kelompok Kerja dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kab.Boyolali Tahun 2015.

3.1.8 Sasaran 8 : Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas. Kegiatan : Penjaringan krenova Kabupaten Boyolali

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Terpilihnya Inventor yang menerima penghargaan

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

4





Target tahun 2015


5

6

7

8

9

10


Kate gori

11

150 % inven tor

-

10

2

2

2

3

2

3

B


1. Terpilihnya inventor yang menerima penghargaan. a. Keberhasilan capaian target kenerja indikator ini dilaksanakan dengan menginventarisir inventor-inventor se Kabupaten Boyolali, memferifikasi proposal usulan krenova, melakukakan pembinaan kepada inventor dan memfasilitasi dalam pelaksanaan lombanya


51

Koord

12 Bid Penyusuna n Perencana an Evaluasi Penelitian dan Pengemba ngan

baik di tingkat Provinsi maupun se Subasukawonosraten. Dan memberikan bantuan stimulan berupa uang kepada inventor pemenang lomba tingkat provinsi. b. Efisiensi sumber daya melalui pembentukan tim penjaringan krenova di tingkat kabupaten dengan melibatkan unsur teknik terkait. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar RP. 80.200.000,- realisasi Rp. 62.223.500,- dengan efisiensi 22,41%. c. Target indikator 2 inventor dengan capaian 150% Hasil dari indikator tersebut di atas adalah “Terpilihnya 2 calon penerima penghargaan” capaian kinerjanya 150%. Target Outcomenya 3 inventor calon penerima penghse Subsosukawonostraten, dengan hasil lomba satu diantaranya sebagai juara II, II dan harapan II oleh SMATeras dan Ampel. Namun demikian ada kendala yang dihadapi antara lain belum terbentuknya Dewan Riset Daerah yang salah satu fungsinya secara khusus menginventaris inventor-inventor , melakukan pembinaan maupun kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan kelitbangan, masih kurangnya peran dari Camat untuk meninformasikan kegiatan lomba krenova tersebut ke wilayahnya dan belum terbentuknya SIDa (Sistem Inovasi Daerah) yang berfungsi sebagai sarpras untuk meningkatakan jaringan koordinasi bidang kelitbangan. Solusi yang dilaksanakan adalah mengajukan pembentukkan dewan riset dan tersusunnya SIDa yang berfungsi secara focus dalam mengembangakan kegiatan-kegiatan kelitbangan dan membentuk Tim penjaringan krenova di tingkat kabupaten dalam rangka persiapan lomba krenova tahun berikutnya dengan melibatkan unsur terkait (Bappeda, Bapermasdes, Unsur Teknis yang membidangi) yang berfungsi dengan menginventarisir inventorinventor se Kabupaten Boyolali, memferifikasi proposal usulan krenova, melakukakan pembinaan kepada inventor. 3.1.9 Sasaran 9 : Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup. 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 2. Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan (RPI2JM) 3. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan perdesaan

INDIKATOR KINERJA

1

Satuan

2

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

4





Target tahun 2015


5

6

7

8

9

10

Tersusunnya dokumen data dan informasi tentang kondisi geologi (sumber mata air Tlatar)

dok

1

1

Tersusunnya dokumen kajian

dok

1

1


Kate gori

Koord

11

12

100


Bidang IPW B

100

52

B

Bidang IPW

INDIKATOR KINERJA

Satuan

1

Target Renstra 2015

Target RPJMD 2015

3

4

2





Target tahun 2015


5

6

7

8

9

10


Kate gori

Koord

11

12

B

Bidang IPW

RPI2JM Tersusunnya dokumen kajian kawasan kumuh

1

dok

1

100


1. Tersusunnya dokumen data dan informasi tentang kondisi geologi (sumber mata air Tlatar) a. Keberhasilan capaian target dari indikator kinerja tersebut adalah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dan Tim Teknis Dinas terkait. Tahun 2014 tidak melaksanakan program dan kegiatan tersebut, sedangkan pada tahun 2015 dengan target 1 dokumen tercapai 100% b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 52.227.000,- realisasi Rp. 51.592.000,- dengan efisiensi 0,52%. c. pada tahun 2015 dengan target 1 dokumen tercapai 100% Hasil dari program dan indikator kegiatan terkait di atas adalah terpenuhinya dokumen pendukung untuk penyusunan kebijakan peningkatan kualitas SDA dan LH (studi pengaruh kualitas dan kuantitas sumber mata air Tlatar terhadap pemanfaatan ruang disekitarnya) yang dapat tercapai 100 %. Pada indikator kinerja terpenuhinya dokumen pendukung untuk penyusunan kebijakan peningkatan kualitas SDA dan LH (studi pengaruh kualitas dan kuantitas sumber mata air Tlatar terhadap pemanfaatan ruang disekitarnya) bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sumber mata air Tlatar terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang disekitarnya yang tertuang dalam Buku Pendahuluan dan Buku Akhir dengan melibatkan Tim Teknis dari SKPD yang terkait, pembahasan setiap tahap penyusunan laporan antara konsultan penyusun dengan tim teknis. Penyusunan studi pengaruh kualitas dan kuantitas sumber mata air Tlatar terhadap pemanfaatan ruang disekitarnya dilakukan sebagai

masukan dalam menyusun kebijakan

penyelenggaraan pemanfaatan ruang. 2. Indikator Kinerja/outcome : Tersusunnya dokumen kajian kebijakan terkait rencana pengembangan perumahan dan permukiman (RPI2JM) a. Keberhasilan capaian Target kinerja indikator ini adalah sebagai berikut : penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Menengah (RPI2JM) dari Buku Pendahuluan dan Buku


53

Akhir dengan melibatkan Tim Teknis dari SKPD yang terkait, pembahasan setiap tahap penyusunan laporan antara konsultan penyusun

dengan

tim

teknis.

Penyusunan

Dokumen

RPI2JM

dilakukan sebagai masukan dalam penyusunan RPI2JM sehingga bisa menjadi pedoman dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. b. Kegiatan ini menggunakan dana sebesar Rp. 52.227.000,- realisasi Rp. 51.182.000,- dengan efisien 2 %. c. Target indikator 1 dokumen dengan capaian 100% dengan hasil dokumen RPI2JM. 3. Tersusunnya kajian dokumen kawasan kumuh a. Keberhasilan capaian target kinerja indikator ini adalah sebagai berikut : Untuk

indikator

kinerja

pada

kegiatan

Koordinasi

penyelenggaraan

pengembangan perumahan adalah teridentifikasinya kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dokumen identifikasi kawasan kumuh yang melibatkan tim teknis sebagai pendamping konsultan, tim teknis ini terdiri dari beberapa SKPD terkait. Dokumen identifikasi kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali terdiri dari buku laporan pendahuluan dan buku laporan akhir yang telah melalui proses pembahasan konsultan dengan tim teknis. b. Kegiatan ini menggunakan anggaran sebesar Rp. 52.227.000,- realisasi Rp. 51.556.000,- dengan efisiensi 1,28%. c. Target indikator 1 dokumen dengan capaian 100% dengan faktor pendukung sebagai berikut :  Ketersediaan dana, fasilitas dan peralatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan.  Adanya tim teknis yang menjadi rekan kerja dari pihak ketiga dalam penyusunan studi ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran sebagai berikut :


54

Tabel 3.1.10 Capaian Kinerja per Sasaran

No. 1.

Sasaran Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

2.


3.


4. 5.

6.

7. 8. 9.

Capaian Kinerja 2015 (%) 100 %

Tingkat Keberhasilan Baik

108,57 %

Sangat baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

100 %

Baik

150 %

Sangat baik

100 %

Baik

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup


Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian / Bidang sebagai berikut :

Tabel 3.1.11 Capaian Kinerja per Bagian / Bidang No.

Capaian Kinerja (%) 100

Sekretariat / Bidang

1.

Sekretariat

2.

Bidang

Penyusunan

Perencanaan,

Evaluasi,

Tingkat Keberhasilan Baik

104,54

Sangat baik

Penelitian dan Pengembangan 3.

Bidang Ekonomi

100

Baik

4.


100

Baik

5.


105,45

Sangat baik



55

3.2 Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran

Bappeda Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015

sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 4.436.070.000,- terealisasi Rp. 4.062.563.955,- dengan penyerapan sebesar 91,58% atau efisiensi sebesar 8,42%. Besar pembiayaan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 273.165.000,- dari tahun 2014.

Tabel 3.2.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

1

Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 24.830.000,-

24.389.500,-

98,23

Bidang Ekonomi Bappeda

150.000.000,-

143.130.468,-

95,42

Bidang Ekonomi Bappeda

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

105.017.000,-

101.190.000,-

96,36


Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

145.650.000,-

124.242.600,-

85,30


26.000.000,-

25.000.000,-

96,15


104.990.000.-

103.599.000,-

98,68


Pemberdayaan petani pemakai air Program Pembangunan Daerah Terpadu Pelaksanaan WISMP-2

2


Program Perencanaan Tata Ruang

Revisi rencana tata ruang Survey dan pemetaan Program


56

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

46.990.000.-

44.117.350,-

93,89


Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

52.227.000,-

51.182.000,-

98,00


52.365.000,-

50.000.000,-

95,48


30.636.000,-

13.481.000,-

44,00

Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya

105.017.000,-

103.076.000,-

98,15

Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan wWilayah

Program Pengendalian pemanfaatan Ruang Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

3


Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan

4

Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan,updati ng, dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


57

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.580.000,-

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

90,99

Sekretariat Bappeda

44.279.000,-

99,69

Sekretariat Bappeda

Bidang Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Penegmbangan

19.636.000,-

Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanggunan Daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

44.415.000,-

Program Perencanaan Pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD

148.705.000,-

125.505.750,-

84,40

Penyusunan rancangan RKPD

183.525.000,-

181.028.050,-

98,64

171.953.000,-

154.445.488,-

89,82


194.393.000,-

174.934.175,-

89,99


16.000.000,-

15.375.000,-

96,09

Bidang Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Pembahasan KUA dan PPAS

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Program Perencanaan


58

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 183.600.000,-

139.968.000,-

76,24

Bidang Pemerintahan dan Sosial budaya

21.612.000,-

21.069.000,-

97,49

Bidang Penyusunan , Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

52.000.000,-

50.558.994,-

97,23

Bidang Ekonomi

80.000.000,-

73.360.206,-

91,70


Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah (BDA KDA)

56.552.000,-

55.592.000,-

98,94


Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

44.000.000,-

42.435.118,-

96,44

Bidang Ekonomi

Pengolahan,updating dan analisis data PDRB

38.000.000,-

37.872.237,-

99,66

Bidang Ekonomi

19.230.000,-

17.352.000,-

90,23


Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan (IPM) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan profil daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika


59

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

5

6

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

Semakin meningkatnya kerjasama kemitraan antara Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten lainnya maupun dengan institusi lain seperti Perguruan Tinggi dan LSM

Program Kerja Sama Pembangunan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita serta Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga

60.000.000,-

45.557.156,-

75,93

Bidang Ekonomi

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

91.923.000,-.

73.734.425,-

80,21


36.550.000,-

35.837.599,-

98,05

Bidang Ekonomi

148.337.000,-

143.254.441,-

96,55

Bidang Ekonomi

Pendampingan program penanganan kemiskinan daerah

15.000.000,-

12.883.536,-

85,89


Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

55.000.000,-

53.634.000,-

97,52

Bidang Ekonomi

107.500.000,-

99.825.416,-

92,86

Bidang Ekonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan


60

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

7

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat serta Meningkatnya perluasan akses pendidikan dalam masyarakat

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

34.537.000,-

34.188.000,-

9899


Program Perencanaan Sosial dan budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

8

9

Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna sumber daya iptek, serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurunnya dan terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penjaringan krenova Kabupaten Boyolali

Pengembangan data dan informasi lingkungan

60.000.000,-

56.762.750,-

94,60


262.026.000,-

253.028.204,-

96,56


80.200.000,-

62.223.500,-

77,59


99,47


92,00

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

52.227.000,-

51.592.000,-

Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan,strategi,


52.227.000,-

51.182.000,-

61

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN (RP)

4

REALISASI (RP)

%

5

6

KORDINATOR

7 Wilayah

dan program perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan pedesaan JUMLAH

52.227.000,-

4.436.070.000

51.556.000,-

98,72

4.062.563.955, -

91,58


Sumber : Realisasi Laporan Bulanan Kegiatan Belanja Langsung Bappeda Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2015, kegiatan Bulan Desember.


62

BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan Pada Tahun Anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Boyolali Dari 9 (sembilan) sasaran dengan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : 1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) :

2 (dua) indikator sasaran (107,5%) dan 150%

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 7 (tujuh) indikator sasaran (100%)

Secara keseluruhan capaian kinerja 106,44% (kategori Sangat baik) dan mengalami kenaikan dibanding capaian kinerja tahun 2014

yaitu 105,75%.

Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Rp 4.436.070.000 terealisasi Rp. 4.062.563.955,- dengan

penyerapan sebesar

91,58% atau efisiensi sebesar 8,42%. Besar pembiayaan dibanding tahun 2014 yang mana mengalami peningkatan sebesar Rp. 273.165.000,-

4.2 Saran Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali, sebagai fungsi perencana pembangunan daerah Kabupaten Boyolali ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain : a. Meningkatkan koordinasi dalam semua urusan antar bidang secara berkala; b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali secara berkala; c.

Meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada semua bidang.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Bappeda Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :


63

a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Boyolali, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Boyolali sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui: - Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana; - Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; - Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional; - Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan. b. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Boyolali akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. c. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha . Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun berikutnya.

Boyolali,

Februari 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI

H SETYO WIBOWO,S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP19640911 198503 1 011


64

LAMPIRAN


65

KABUPATEN BOYOLALI. (L K j I P)

Recommend Documents