PRANGKO BERLANGGANAN Kp. JAKARTA MAMPANG 12700
e d i s i
September 2009
10
Izin Nomor :
memberi inspirasi komunikasi
Kabar 2
Gagasan
Bamboedoea Geliatkan Sosialisasi Pemilu 2009
5
Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
Penghargaan KPU Untuk Bamboedoea idak sia-sia usaha Bamboedoea Communications selama enam bulan (16 Februari 15 Agustus 2009) berjibaku membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 kepada masyarakat Indonesia. Pada 31 Agustus 2009, KPU memberikan penghargaan kepada Bamboedoea atas kerja kerasnya mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2009. Dengan merevitalisasi Media Center KPU, Bamboedoea ikut mewarnai sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang dianggap sebagai pemilu terumit sepanjang sejarah republik ini. Menurut Ketua KPU A. Hafiz Anshary, sebagai pengelola Media Center KPU yang difasilitasi UNDP, Bamboedoea Communications sangat banyak membantu KPU. Selama enam bulan penuh, kata Hafiz, Bamboedoea intensif membantu KPU, tidak hanya sebatas sosialisasi tapi juga aspek-aspek lainnya
seperti membangun komunikasi dengan media dan organisasi masyarakat, pengayaan website, pengolahan data, dan lainya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memandang perlu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bamboedoea Communications, tutur Hafiz. Chief Technical Advisor Elections MDP-UNDP Fida Nasrallah juga turut memberikan apresiasi atas kerja keras Bamboedoea membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu. Selama enam bulan ini sangat banyak (kegiatan sosialisasi pemilu) yang dilakukan Bamboedoea, ujar Fida. Berbeda dengan saat menangani Media Center KPU 1999 dan 2004 dimana Bamboedoea menangani program sejak awal tahapan pemilu, pada Pemilu 2009 ini, Bamboedoea baru mulai bekerja 16 Februari 2009 (Pemilu Legislatif 9 April 2009). Pendeknya waktu tidak
Tim Bamboedoea yang mengelola Media Center KPU 2009
11 /PRKB/JKTM/Wilpos-IV/2009
Integrated Corporate Communications Public Relations Graphic Communications
Event 6 Akan Digelar Seminar Strategi Kehumasan Menyongsong UU KIP
Direktur Bamboedoea Heri Rakhmadi menerima penghargaan dari Ketua KPU A. Hafiz Anshari.
menyurutkan semangat tim Bamboedoea untuk mewartakan pentingnya pemilu dan tata cara menandai surat suara yang benar kepada masyarakat. Pengalaman dua kali menangani Media Center KPU menjadi modal tersendiri bagi Bamboedoea dalam menggerakkan program sosialisasi KPU. Terbiasa bekerja dalam ritme yang cepat, menjadikan batasan waktu bukan halangan, malah memacu Bamboedoea menciptakan dan melaksanakan even sosialisasi, even media, dan mobilisasi sosial yang kreatif, massif, dan langsung sampai ke target sasaran. Dengan prinsip efek bola salju dalam setiap kegiatan sosialisasi, Media Center KPU mulai menggelar berbagai kegiatan sosialisasi Pemilu 2009. Lewat kemasan yang menarik dan selalu bekerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosialisasi yang digelar Media Center KPU selalu mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat dan media massa. Lewat media massa inilah informasi mengenai pemilu tidak hanya sampai kepada target audience sosialisasi, tetapi juga sampai ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia lewat pemberitaan. Inilah yang disebut efek bola salju. Direktur Utama Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi merasa bersyukur menerima penghargaan dari KPU. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi yang tulus yang diberikan KPU kepada mitra kerjanya yang selama ini dinilai telah membantu mereka dalam menyelenggarakan Pemilu 2009. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat mendorong Kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam mendukung berbagai kegiatan kehumasan berskala nasional, ujar Heri.
Kabar O p i n i
Heri Rakhmadi
Media Center Geliatkan Sosialisasi Pemilu 2009
Makna Silaturahmi dalam UU KIP
2
Kalau kita mau menelik lebih jauh isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terdapat makna silaturahmi di sana. Silaturahmi antara Badan Publik dengan masyarakat luas. Silaturahmi antara si pembuat kebijakan dengan objek yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Semakin baik dan intensif silaturahmi yang terjalin antarkeduanya maka akan terjadi saling pengertian dan saling menghargai. Dalam UU KIP disiratkan bahwa keterbukaan informasi bergerak lurus dengan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh Badan Publik. Sehingga setiap kebijakan yang keluar sesuai dengan kebutuhan publik. Partisipasi ini akan semakin berkualitas dan signifikan jika publik diberi akses seluas-luasnya untuk memperoleh informasi. Partisipasi yang baik hanya bisa terjadi jika jalinan silaturahmi dan komunikasi antara lembaga publik dengan masyarakat luas berjalan lancar dan dua arah. Sebagai si pembuat kebijakan untuk mengatur publik, Badan Publik harus mencari tahu apa-apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk mengetahui itu dibutuhkan sebuah ruang dialog di mana masyarakat bisa melontarkan keluhan dan kebutuhannya. Lewat inventarisasi kebutuhan masyarakat inilah Badan Publik bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Makna inilah yang terkandung dalam butiran-butiran ayat UU KIP. Kebijakankebijakan yang dikeluarkan Badan Publik akan diterima dan dilaksanakan dengan baik dan sepenuh hati oleh publik jika sejak awal perumusannya melibatkan masyarakat. Pada tahap pelibatan inilah publik butuh asupan data dan informasi dari Badan Publik. Pada tahap-tahap pembuat kebijakan inilah Badan Publik harus menjalin silaturahmi, berkomunikasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kuncinya, jika sebuah Badan Publik ingin mendapat apresiasi dan pengakuan dari masyarakat, seringlah bersilaturahmi dengan mereka.
Besarnya dukungan media massa dalam memberitakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Media Center KPU memberikan warna tersendiri di tengah keterbatasan dana sosialisasi Pemilu 2009
Setelah memenangkan tender pengelolaan Media Center Komisi Pemilihan Umum (MC KPU) yang diadakan United Nations Development Programme (UNDP), Bamboedoea membuat MC KPU menjadi lebih hidup. Selama enam bulan mengelola MC KPU, sudah ratusan kegiatan yang digelar Bamboedoea. Media Center KPU yang dulunya mati suri hidup kembali dengan geliat aktivitasnya. Setidaknya ada enam pekerjaan besar yang dilaksanakan Bamboedoea Communications selama mengelola MC KPU. Pertama, menggelar sosialisasi terpadu Pemilu 2009. Berdasarkan jajak pendapat Mengukur opini publik dan pengetahuan publik tentang proses pemilu 2009 oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada September 2008 diketahui bahwa tujuh diantara 10 orang Indonesia mengatakan bahwa mereka memerlukan lebih banyak informasi atas aspek-aspek pemilu; sebagian besar (88 persen) masyarakat Indonesia
tidak tahu kapan pemilihan anggota DPR akan dilaksanakan; 86 persen pemilih tidak tahu cara menandai yang sah; dan lebih 75 persen publik menyatakan bahwa mereka membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek mengenai Pemilu 2009. Melihat kodisi ini, dalam hitungan hari Bamboedoea langsung memproduksi berbagai materi sosialisasi dan menggelar barbagai kegiatan sosialisasi terpadu. Tujuannya agar informasi pemilu menjadi massif, merata dan tersampaikan dengan baik dan benar. Sosialisasi terpadu dilakukan lewat tiga strategi yaitu kegiatan sosialisasi dan komunikasi lewat media massa; sosialisasi dan komunikasi tatap muka (langsung ke masyarakat); dan mobilisasi sosial ke daerah-daerah. Pekerjaan kedua yang dilakukan Bamboedoea adalah mengoptimalkan website dan pelayanan informasi KPU. Untuk melancarkan update data dan penambahan menu sosialisasi pada website, Bamboedoea membuat
Kabar halaman baru website KPU yaitu http://mediacenter.kpu.go.id dengan tampilan yang lebih menarik dan variatif. Sejak mulai dipublish akhir Februari sampai awal Agustus 2009 hits website media center mencapai 13,9 juta. Selama enam bulan juga, pelayanan media dan publik MC KPU melayani lebih dari 10 ribu orang. Pekerjaan ketiga yang dilakukan Bamboedoea adalah menghidupkan kembali MC KPU yang sempat mati suri. Dimulai dari pemutakhiran sistem IT dan broadcast, Bamboedoea mulai memberikan napas baru dalam MC KPU dengan melakukan berbagai
penyelenggaraan pemilu di seluruh cabang organisasinya yang ada di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan kalangan perbankan dan ormas dengan mengadakan sosialisasi mengenai pemilu dan tata cara menandai surat suara yang benar. Tidak hanya dikalangan organisasi, Media Center juga menggaet para seniman untuk ikut sosialisasikan pemilu. Grup Band Cokelat secara sukarela menyumbangkan lagunya 5 Menit untuk 5 Tahun untuk mensosialisasikan Pemilu ke masyarkat terutama kepada kaum muda. Berbagai kegiatan kemitraan antara
press background (2 kali), press tour (18 kali), workshop (5 kali), media visit (2 kali), editors forum (4 kali), dan media event (9 kali). Pekerjaan kelima adalah ikut membantu KPU dalam menangani krisis pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) yang mencuat usai pemilu legislatif. Dapat dikatakan fokus sosialisasi MC KPU paska pemilu legislatif adalah pemutakhiran DPT pemilu presiden/wakil presiden (pilpres). Berbagai kegiatan sosialisasi massif pun digelar untuk mengajak masyarakat yang belum terdaftar pada pemilu legislatif untuk mendaftarkan diri dan mengecek namanya di kelurahan saat pengumuman daftar pemilih sementara pilpres. Beberapa kegiatan besar sosialisasi massif pemutakhiran DPT yang dilakukan MC KPU antara lain, running teks pemutakhiran DPT di TV Nasional; SMS ajakan mengecek dan mendaftarkan diri ke 170 juta nomor (kerjasama dengan operator seluler dan Depkominfo); Email Center pendaftaran bagi pemilih yang belum
aktivitas yaitu, penyediaan saluran informasi media dan publik; renovasi ruangan dan upgrade peralatan; pelayanan informasi dan data; menghidupkan berbagai kegiatan media relations secara berkala; menghidupkan program monitoring dan rekapitulasi pemberitaan KPU; dan membangun relationship dengan para jurnalis. Pekerjaan keempat adalah menjawab isu berbagai pemberitaan media massa mengenai KPU. Untuk mengkomunikasikan kinerja KPU, Media Center menggelar berbagai program mobilisasi sosial dan menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder lewat diskusi dan tatap muka. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan Pemilu 2009. Hasilnya, berbagai lapisan masyarakat sangat antusias membantu KPU untuk mensosialisasikan pemilu. Berbagai organisasi secara sukarela mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik untuk kalangannya sendiri maupun untuk umum. Seperti yang dilakukan organisasi profesi kesehatan dengan menyebarkan sekitar 113 ribu poster dukungan
lain forum dialog interaktif dengan masyarakat di daerah-daerah; dialog dengan organisasi profesi Kesehatan, Dharma Wanita Persatuan, masyarakat pinggiran rel dan sungai, hingga narapidana di Lapas Narkotika Jakarta. Selain itu juga digelar kegiatan Coffee Morning dan Temu Tokoh (tokoh agama, tokoh mahasiswa dan pemuda, tokoh perempuan, pimpinan organisasi profesi, dan para pebisnis), dan Civil Society Organizations Gathering Doa Bersama Pemimpin Agama untuk Pemilu 2009. Kegiatan media relations secara berkala juga digelar untuk mengkomunikasikan kinerja KPU. Dalam 132 hari kerja, MC KPU sudah menggelar sebanyak 133 kegiatan media relations dengan rincian: liputan pers (49 kali), konferensi pers (44 kali),
terdaftar; penyebaran materi sosialisasi pemutakhiran DPT di tempat-tempat strategis, mobilisasi sosial bekerjasama dengan HMI, KAMMI, IMM di lebih dari 80 kota. Hasil survei Institut Studi Arus Informasi atau ISAI (Kompas, 25/3/09 atau sebulan setelah MC KPU beraktivitas) menyimpulkan peran media massa membaik pada Pemilu 2009. Dalam catatan ISAI, sepanjang Februari 2009 media massa banyak menurunkan berita tentang sosialisasi tata cara memilih (119 berita), kinerja KPU sebanyak 309 berita, logistik pemilu (263 berita), dan tahapan pelaksanaan pemilu sebanyak 184 berita. Sepanjang Maret 2009, ISAI mencatat terdapat 111 berita sosialisasi pemilu, 223 berita tentang logistik pemilu, 270 berita terkait kinerja KPU.
3
Kabar
Pemantauan yang dilakukan di 11 surat kabar nasional, dua majalah, dan 11 stasiun TV nasional ini mengisyaratkan berbagai kegiatan MC KPU terutama kegiatan media relations dan sosialisasi berjalan cukup baik. Di tengah keterbatasan dana sosialisasi pemilu, dukungan media massa dalam memberitakan sosialisasi pemilu cukup signifikan dan membantu. Berdasarkan
monitoring Media Center KPU terdapat sekitar 600 berita dan features sosialisasi pemilu di media nasional baik cetak maupun elektronik (TV). Sedangkan sosialisasi mengenai pemutakhiran data pemilih ditayangkan sekitar 8000 running text di beberapa tv nasional. Pada tahapan persiapan pilpres, tim konsultan bamboedoea turun
langsung mensupport berbagai kegiatan pilpres antara lain, mobilisasi sosial pilpres; pendaftaran capres/cawapres; pemeriksaan kesehatan capres/cawapres; pengundian nomor urut; Deklarasi Pemilu Damai; rangkaian debat; rekapitulasi manual Pilpres; hingga pengumuman hasil Pilpres 2009 Di tengah kesibukan mengelola berbagai program sosialisasi terpadu, Bamboedoea juga memberikan berbagai pelatihan capacity building bagi staf internal KPU. Berbagai kegiatan seperti pelatihan motivasi; workshop dan pelatihan kehumasan; teknis Kehumasan (penulisan, pengelolaan data dan website, pelayanan informasi, media relations, mobilisasi sosial); workshop manajemen MC KPU; training jurnalistik TV, on the job training; dan program pendampingan dilakukan dengan tujuan agar setelah ditinggal Bamboedoea, staf internal KPU dapat melanjutkan kegiatan MC KPU dan dapat melakukan pengembangan program-program ke depan.
Berbagai Materi Sosialisasi Pemilu Produksi Media Center KPU
4
Gagasan Seminar UU KIP:
Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas Tidak terasa tinggal dalam hitungan bulan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU PIK) akan diberlakukan. Sekitar Mei 2010, semua Badan Publik harus sudah siap melaksanakan fungsi-fungsi yang diamanatkan undang-undang ini. Intinya, UU ini meminta semua Badan Publik harus mampu menyajikan sistem pelayanan publik yang berkualitas. Untuk membahas ini, pada 6 Agustus 2009 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Seminar KIP Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas. Hadir sebagai pembicara Prof.Dr. Ahmad M Ramli (Dekan Fak. Hukum Unpad/Kepala BPHN), Drs. Usman Abdhali Watik, M.Si (Anggota Komisi Informasi Pusat), dan Drs. Freddy H.Tulung, MUA (Dirjen Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Depkominfo). Dalam paparannya, Prof.Dr.Ahmad M Ramli menyatakan, pelayanan publik yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Sementara itu, Drs. Usman Abdhali Watik, M.Si menggarisbawahi pentingnya UU KIP.
Menurutnya, UU KIP adalah instrumen untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi proses pembuatan kebijakan publik maupun penggunaan anggaran negara. Sedangkan Drs. Freddy H.Tulung, MUA menyatakan bahwa UU ini mewajibkan Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Menanggapi akan diberlakukan UU KIP, Direktur Bamboedoea Communications Heri Rakhmadi mengatakan, salah satu implikasi dari diberlakukannya UU KIP adalah harus ada perubahan kultur public relations (PR) di birokrasi. Badan Publik harus mempunyai rancangan strategi komunikasi dan informasi yang baik sehingga dapat melayani publik secara optimal sesuai amanat UU KIP, ujar Heri. Implikasi lainnya adalah penyiapan berbagai infrastruktur, termasuk sumber daya manusia. Menurut Heri, keterbatasan infrastruktur sering sekali bahkan menjadi sebab utama macetnya pelayanan informasi Badan Publik ke masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan mendesak bagi Badan Publik untuk
segera meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem komunikasi dan informasinya, termasuk yang paling penting kemampuan PR Badan Publik tersebut. Saat ini, ungkap Heri, Badan Publik harus sudah melakukan berbagai persiapan antara lain, pembangunan infrastruktur teknis (manajemen sistem pelayanan informasi publik); berbagai pelatihan yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi; pembangunan media center; pembangunan pusat informasi dan komunikasi; pembenahan website; perancangan penggunaan e-services (pelayanan data elektronik); dan pengarsipan berbagai data dalam bentuk elektronik. Jauh sebelum UU KIP diterapkan, lanjut Heri, beberapa Badan Publik sudah menerapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP. Contohnya, seperti yang pernah dilakukan KPU pada Pemilu 2004, lewat strategi komunikasi terpadu dengan membangun sebuah media center. Hal yang sama juga pernah dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh-sebutan KPUD Aceh), saat menggelar Pilkada terbesar di Indonesia tahun 2006. Pada 2007, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) juga sudah menerapkan sistem pengelolaan informasi lewat Pusat Informasi dan Komunikasi Depkumham. website Pilkada Jakarta
5
Event Akan Digelar Seminar Strategi Kehumasan Menyongsong UU KIP
Bamboedoea Kelola Kegiatan Media Musrenbangnas Bappenas 2009
Menyambut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bamboedoea Communications akan menggelar Seminar Sehari Strategi Kehumasan dalam Menyongsong UU KIP. Direktur Bamboedoea Communications Hari Rakhmadi mengatakan, tujuan dari seminar ini adalah sebagai ajang sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif dan integratif mengenai UU KIP. Selain itu juga untuk menjelaskan dampak dan implikasi UU KIP terhadap Badan Publik serta langkah-langkah persiapan yang harus diambil dalam menyongsong pelaksanaan UU KIP. Materi-materi penting dan menarik yang akan dibahas dalam seminar ini antara lain, semangat dari UU KIP; manajemen sistem pelayanan informasi publik (pembangunan media center, pembangunan pusat informasi dan komunikasi, pembenahan website, perancangan penggunaan e-services), dan penggunaan teknologi dalam pelayanan informasi. Rencananya seminar akan dilaksanakan Oktober 2009. Tiga pembicara yang direncakakan akan memberikan materi adalah Prof.Dr.Ahmad M Ramli (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional/Dekan Fak.Hukum Unpad), Ir. Gatot S. Dewa Broto (Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo) dan Heri Rakhmadi (Direktur Bamboedoea Communications)
Bamboedoea Communications kembali dipercaya untuk mengelola kegiatan media Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 12-15 Mei 2009. Beberapa kegiatan yang dikelola Bambodoea antara lain, siaran langsung Musrenbangnas dan talkshow di Metro TV, features tentang Bappenas dan musrenbangnas di TPI, dan even media berupa konferensi pers mulai dari pembukaan, jalannya musyawarah, hingga hasil dari Musrenbangnas. Tim Bamboedoea juga meliput semua aktivitas musrenbangnas. Hasil liputan disajikan dalam bentuk tulisan dan uraian yang dirangkum dalam dua edisi newsletter Kabar Musrenbangnas. Newsletter ini kemudian disebarluaskan kepada publik sehingga masyarakat luas dapat mengetahui proses dan hasil dari Musrenbangnas. Musrenbangnas 2009 ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Acara ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
Foto Terbaik Anugerah Jurnalistik KPU 2009 Juara 1 Lomba Foto: Melintasi Sungai Yusuf Ahmad dari Reuters
Juara 2 Lomba Foto: Antri Memilih Arie Basuki dari Koran Tempo
Juara 3 Lomba Foto: Calon Pemilih Muda Alif Ichwan dari Kompas
Juara Harapan Lomba Foto: Distribusi Logistik Pemilu di Flores Timur Izmar Patrizki dari Antara
6
Pimpinan Redaksi: Heri Rakhmadi Penulis: Amir, Rezki Nugraheni, Oddi Arma, Lisnawati Sekretaris Redaksi: Nita Saptarini, Grafis: Wahyu, Fajri, Budi Rama Alamat: Jl.Cakra Wijaya II Blok J No. 10 Kav. Diskum Jakarta Timur - 13420 Telp. +62 21 8591 2743 - 44, Fax. +62 21 856 0408 http://www.bamboedoea.com, e-mail:
[email protected]
