USAHA EKONOMI DESA/KELURAHAN-SIMPAN PINJAM (UED/K-SP) DI KELURAHAN SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DEVI ALHURIATI NIM. 0601120678 Pembimbing: Drs. Syamsul Bahri, M.Si Email:
[email protected] ABSTRACT Rural development is a regional and sectoral development activities with the participation of the community to foster a sense of awareness and responsibility towards community development in rural regions. In order to improve the economic welfare of the community, local governments provide some funding to the community in order to stimulate the public to participate actively in the implementation of development. The funds in question are named funds of rural enterprises. For the implementation of institutional venture capital established special village called Economic Business Village / Village Savings and loans (UED-SP). This adult-based economic development to community economic empowerment should be oriented to the fulfillment of people's life in the social justice principles of equity. The research was conducted in UED/K-SP Enterprises Economy Village/Village - Village Savings and Loans in Sedinginan White Land District of Rokan Hilir. As for the population in this study was composed of Authority Holder Village Chief/Headman, Chief LP /LPMK, leaders/representatives are chosen through Deliberation Female Village/Villages. Supervisory General/Assistant Village, Community Development Cadre, business UED / K-SP and members of UE /K-SP as much as 183 people while the sample amounted to 26 people due to population terlalubanyak. Data Collection Techniques is by interview and direct observation. Data analysis, this study is the description of the shape analysis using a qualitative approach. Which gave the idea of a particular social phenomenon. Based on the analysis of the data it can be concluded that the economic empowerment program is Rural Economic Enterprises are utilized by the public so that sebagaiman purpose of the program is to Achieve economic well-being of society. The results Showed that before the UED-SP receiving aid society of economic conditions is Considered quite good (52.94%), after getting loans or grants from the UED-SP economic conditions categorized as very good (58.82%). Then the economic empowerment programs such as UED-SP was utilized by the beneficiaries of the program so that the economic conditions to be improved. Key words: rural economic enterprises, savings, loan
1
Pendahuluan Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terusmenerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau relatif besar yang tersebar di kantong-kantong kemiskinan pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir. Menurut data BPS yang diukur berdasarkan kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, pada tahun 2003 persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 660.700 jiwa atau 14,99 persen. Angka ini terus mengalami penurunan, dimana tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 658.600 jiwa atau 14.67 persen, tahun 2005 menjadi 600.400 jiwa atau 12.51 persen dan tahun 2006 menjadi 574.500 jiwa atau 11.20 persen. Dari data diatas terlihat bahwa kecendrungan penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, hal ini seiring dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut. Pada umumnya penduduk miskin bergerak di sektor pertanian, dimana sektor pertanian banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Riau. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau agar melalui berbagai paket program kebijakan ekonomi kerakyatan mampu mengangkat keterpurukan sosial ekonomi penduduk Riau umumnya dan khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu upaya kongkrit dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah melalui dana budget/sharing antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kabupaten/kota. Dana ini cukup signifikan untuk mendongkrak jumlah rakyat miskin yang ada di Provinsi Riau. Dana budget/sharing ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, khususnya di prioritaskan kepada masalah isu pokok yang ada di Provinsi Riau yaitu, kemiskinan, sumberdaya manusia dan infrastruktur. Untuk tahun 2005, total dana budget/sharing antara provinsi dan kabupaten/kota yaitu sebesar Rp. 1.114.623 Milyar, dengan alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 250.398 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 162.391 Milyar dan dari kabupaten/kota sebesar Rp. 88.007 Milyar. Pada tahun 2006 total keseluruhan dana budget sharing untuk penanggulangan kemiskinan yaitu sebesar Rp. 214.844 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 114.904 Milyar dan kabupaten/kota sebesar Rp. 99.940 Milyar. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan dana yaitu menjadi Rp. 323.763 Milyar, dari provinsi sebesar Rp. 172.318 Milyar dan kabupaten/kota sebesar Rp. 151.445 Milyar.
2
Selain bantuan dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota melalui program budget/sharing yang telah diberikan, tampaknya perlu juga melakukan pembinaan secara khusus dalam hal melakukan produksi barang dan jasa, karena ternyata dari penduduk miskin tersebut sekitar 80 persen hanya berpendidikan SD ke bawah. (Sumber : Pemerintah Provinsi Riau). Menurut data Nasional dan Daerah setelah beberapa dekade terakhir pembangunan telah berhasil menekan angka kemiskinan. Pada tahun 1990 daftar desa miskin dan sangat miskin provinsi Riau sebelum adanya Otonomi Daerah. Kabupaten atau Kota Indragiri hulu kecamatan terdiri dari Kuantan Mudik, Kuantan Hilir, Cerenti, Peranap, Pasir Penyu, Siberida, Rengat. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Keritang, reteh, Kuala Indragiri, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Mandah. Kepulauan Riau terdiri dari Lingga, Senayang, Galang, Moro, Bintan Utara, Tambelan, Tanjung Pinang Barat. Kampar terdiri dari Kecamatan Rokan IV Koto, Kampar Kiri, Rambah, Tambusai, Kepenuhan, Kuntodarrussalam, Siak Hulu, Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar. Bengkalis terdiri dari Kecamatan Mandau, Siak Sri Indrapura, Sungai Apit, Tebing Tinggi, Merbau, Bukit Batu, Tanah Putih, Kubu. (Biro Pusat Statistik 1993). Kabupaten yang angka kemiskinan menurun di tahun 2005 adalah, pertama Kabupaten Kuantan singing (Kuansing), 12.198 KK, tahun 2004 angka kemiskinannya 16.764. Kedua Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2005 sebanyak 15.778 sementara tahun 2004 sebanyak 21.340. ketiga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2005 sebanyak 30.000 dan tahun 2004 sebanyak 46.236. keempat kabupaten Kampar, tahun 2005 angka kemiskinannya 24.534 sedangkan tahun 2004 sebanyak 30.626. keenam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2005 sebanyak 15.000 sementara tahun 2004 sebanyak 17.878. ketujuh Kabupaten Bengkalis angka kemiskinan tahun 2005 sebanyak 10.000 dan tahun 2004 sebanyak 29.617. kedelapan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil tahun 2005 angka kemiskinan 12.987 sedangkan tahun 2004 sebanyak 21.155. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan yang dirancang bertahap dan berkeseimbangan dengan tujuan meningkatan kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat dibidang ekonomi (Arief Budiman, 2000:1). Hambatan yang paling berat berkaitan dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat suatu Negara terbelakang tercekam oleh kemiskinan. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan peralatan modal yang sederhana dan using. Lapangan usaha hanya bidang pertanian pangan dan banyak bersentuhan dengan perekonomian pasar. Dengan demikian produktivitas marginal mereka rendah. Produktivitas rendah menyebabkan pendapatan nyata, sehingga pembentukan modal juga rendah. (Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE.,MP, 2008 :11).
3
Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih di sebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembagunan yang belum fokus pada masyarakat miskin. Pembangunan yang partisipatif merupakan roh dari UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah atau otonomi asli pada hakekatnya berada di tingkat Desa atau Kelurahan. Maka tanpa pemberdayaan masyarakat Otonomi Desa tentunya sulit untuk dicapai. Program Pemberdayaan Desa (PPD) salah satu program yang menghendaki terwujudnya otonomi desa atau kelurahan dengan pola pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat provinsi Riau, maka bapak Gubernur Riau telah mencanangkan Program K2I yaitu program tentang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur yang mana program tersebut salah satunya adalah Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program Pemberdayan Desa (PPD) sebuah model Pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dalam pelaksanaannya dengan cara menempatankan seorang sarjana sebagai Pendamping Desa diterima melalui rekrutmen tingkat provinsi. Pendamping Desa bertugas untuk membantu pemerintah Kelurahan dalam pengembangan potensi Kelurahan baik di bidang Pembangunan (Sektoral) maupun Perekonomian (UED/K-SP). Di Kabupaten Rokan Hilir daerah yang menjadi Pilot Project untuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) salah satunya adalah Kecamatan Tanah Putih tepatnya di Kelurahan Sedinginan dan Kepenghuluan Sintong, yang merupakan lokasi tahun 2007. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau secara khusus adalah, mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan, meningakatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah, meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan, mengurangi ketergantungan dari rentenir, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha Desa/Kelurahan, meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan, memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan. Seluruh proses kegiatan dalam (Program Pemberdayaan Desa) PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu: 1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
4
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. 3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan. Dalam implementasinya jenis kegiatan desa/kelurahanan pada program Pemberdayaan Desa meliputi : a. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED/K-SP). Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggungjawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk memperkuat sistem pengendalian program, maka dalam waktu tiga bulan sekali, harus dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan semua dinas/instansi terkait. Sedangkan untuk melihat progress perkembangan dan masalah terakhir perlu dilakukan rapat koordinasi setiap bulannya, baik ditingkat Desa/Kelurahan, kabupaten/kota dan Provinsi. Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam yang disingkat UED/K-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Yang dibentuk Oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. (sumber : Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa) Lokasi Program Pemeberdayaan Desa (PPD) Propinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir salah-satu kecamatan yang mendapatkan program PPD tahun 2006 adalah Kecamatan Tanah Putih tepatnya di Kelurahan Sedinginan dan Kepenghuluan Sintong yang merupakan Desa tahun 2007. Berikut profil umum Kelurahan Sedinginan: Kelurahan Sedinginan merupakan Ibu Kota Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 12.000 Ha2 atau lebih kurang 12,0 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banjar XII - Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Mega - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko - SebelahTimur berbatasan dengan Desa Rantau Bais Kelurahan Sedinginan terletak pada ketinggian 11-15 m dari permukaan laut dengan banyak curah hujan 1656,7 m dengan suhu udara rata-rata 32o C . Orbitasi atau jarak kelurahan dari pusat pemerintahan tidak begitu jauh, karena akses transfortasi ke kelurahan sedinginan dapat dikatakan lancar. Secara rinci diuraikan sebagai berikut: 1. Jarak dri Pusat Pemerintah Kecamatan lebih kurang 500 M 2. Jarak dari Pusat Kota Admistratif/Dumai lebih kurang 70 Km 3. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten lebih kurang 96 Km 4. Jarak dari Ibu Kota Propinsi 340 Km
5
Pada tahun 2006 Kelurahan Sedinginan berpenduduk 4514 Jiwa yang terdiri dari 959 KK. Jenis kelamin Laki-laki berjumlah 2251 jiwa dan perempuan berjumlah 2263 jiwa. Penduduk menyebar 3 lingkungan, 21 Rukun Tetangga (RT) dan di 9 Rukun Warga (RW). Tipe Kelurahan Sedinginan masih tergolong Desa/kelurahan Pertanian/perkebunan, karena hampir 85% masyarakat masih mengandalkan pada sektor tersebut. Walapun sektor lain tak kalah maju dan telah mulai berkembang, seperti perdagangan dan jasa lainya. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan di Penelitian ini dilakukan di UED/K-SP Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Bentuk penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan memilih informan yang dipandang paling tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan para Pemegang Otoritas yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah, Ketua LPM/LPMK, tokoh/wakil Perempuan yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Kerangka Teori Kemiskinan Kemiskinan adalah sebuah kondisi kekurangan yang dialami seseorang atau suatu keluarga. Dalam berbagai penelitian, batas garis kemiskinan itu ditentukan antara lain dari kebutuhan kalori atau nilai kebutuhan pokok minimum untuk hidup. Dibidang perburuhan, terdapat ketentuan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang dinilai dengan uang untuk seseorang saja atau seseorang dengan beberapa orang keluarga (Menaker RI dalam ukuran kemiskinan 1991). Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai masyarakat pada umumnya. Menurut Emil Salim (dalam Suparlan: 1984; 14) kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok. Singkatnya, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada jumlah atau segolongan orang dibandingkan dibandingkan dengan jumlah standar kehidupan ini secara langsung Nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Widjaja: 1986; 130 dalam Suparlan). Menurut Dawan Rahardjo ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya kondisi kemiskinan di Indonesia: 1. Kesempatan kerja. Seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalu bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan atau tahun. Hal yang kedua itu sering disebut gejala
6
2.
3.
4.
5. 6.
7.
setengah mengganggur (disguised unemployment). Apabila orang yang bersangkutan memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang memadai, maka orang tersebut akan terbebas dari kemiskinan. Upah gaji dibawah standar minimum. Seseorang bisa memiliki pekerjaan tertentu misalnya dipabrik yang modern, tetapi jika upah dibawah standar, sementara itu pengeluarannya cukup tinggi, maka orang tersebut juga tergolong miskin. Kemiskinan seperti itu bisa diatasi dengan meningkatkan tinggih upah, baik atas keputusan perusahaan atau ketetapan pemerintah. Produktivitas yang rendah. Lebih dari 60% insiden kemiskinan terdapat disektor pertanian. Pada umumnya kemiskinan di sector ini disebabkan karena produktivitas yang masih rendah. Pengentasan kemiskinan dapat dengan meningkatkan produktivitasnya. Ketiadaan asset. Di bidang pertanian, kemiskinan terjadi karena petani tidak memiliki lahan atau kesempatan untuk mengolah lahan. Demikian pula dengan buruh diperkotaan, ketiadaan asset akan membungkam kretivitas mereka untuk menghasilkan. Diskriminasi Seks. Dari data upah diketahui bahwa penghasilan perempuan perbulan rata-rata 56% saja dari penghasilan laki-laki. Tekanan harga. Pendapatan yang rendah bukan hanya disebabkan produktivitas yang rendah, melainkan juga karena tekanan harga di tingkat pasar yang menyebabkan kelompok miskin tidak berdaya membelanjakan uangnya. Penjualan tanah. Penjualan tanah baik tanah pertanian, perumahan atau juga perkebunan bisa menibulkan kejatuhan dan akhirnya kemiskinan.
Menurut Zein 1983 masyarakat desa sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah jika dibandingkan dengan pendapatan secara keseluruhan masyarakat, pekerjaan sebagai petani atupun buruh sering diidentifikasikan dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, tetapi juga aspek social, kebudayaan kemiskinan, pendidikan, keterampilan dan pengetahuan ekonomi rumah tangga. Aspek ekonomi dan aspek social ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. (Massa dan Coller, 1982) Menurut Oskar Lewis kemiskinan bukan semata-mata berupa kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan kekurangan dalam kebudayaan dan kejiwaan (psikologi) dan member corak yang tersendiri pada kebudayaan yang seperti itu diwariskan dari generasi orang tua kepada generasi anak-anak, seterusnya melalui proses sosialisasi, sehingga kebudayaan itu tetap lestari. (Persuadi Suparlan 1984; 20). Menurut Selo Semardjan, kemiskinan itu bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang dideritanya oleh golongan masyarakat yang tidak mampu menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya yang tersedia bagi mereka (Suparlan: 1984; 15). Dan juga kemiskinan struktural yang disebabkan oleh struktur yang ada pada masyarakat dapat berupa, struktur ekonomi, social, politik dan kebudayaan. Latar belakang dari kemiskinan structural adalah dalam literature keterbelakangan dan ketergantungan. Andre Gunder Frank adalah tokoh
7
penting dalam Literatur keterbelakangan adalah akibat logis dari ekspansi system kapitalis ketanahjajahan. (Norman Long: 1992; 100). Mengemukakan adanya mata rantai unsur-unsur kemelaratan, yang juga sering disebut dengan lingkaran setan, sinrom kemiskinan, atau perangkap kemiskinan. Ada lima faktor penyebab kemiskinan yang semuanya saling berkaitan : Kemiskinan, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Chambers (1988:145-147). Mengatakan bahwa tingkat kemiskinan tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan saja, akan tetapi perlu melihat factor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi social lainnya. Kenyataan tersebut mengakibatkan pendekatan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bervariasi. Soetomo, (1991 : 117). Melihat bahwa dalam pembahasan kemiskinan para ahli sering membedakan yaitu antara kemiskinan absolut, yaitu dimana keadaan seseorang atau kelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatannya begitu rendah, sehingga tidak mampu untuk memenuhi hidup layak sebagai manusia karena kebutuhan pokoknya saja tidak dapat dipenuhinya sedangkan kemiskinan relative adalah : berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional diantara berbagai golongan/lapisan masyarakat secara keseluruhan oleh kemiskinan sosial-budaya memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya saja bnayak masyarakat berpandangan terhadap waktu, alam, didiplin, mandiri, tanggung jawab, menghargai kerja keras, dll. Gilarso (1990 : 79) Marx berpendapat bahwa masyarakat adalah mencakup orang yang berada ataupun yang tidak berada, pihak yang menindas ataupun pihak yang kena tindas (Josep S. Roucek & Roland L. Warren dalam Pengantar Sosiologi: 1984; 229). Masyarakat adalah suatu system keseimbangan kekuatan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab “Syaraka” yang berarti “ikut serta atau berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang selalu bergaul atau dengan istilah ilmiah yang saling berinteraksi. Ada tiga ciri-ciri masyarakat yaitu: 1. Interaksi antara warga-warganya 2. Adanya adat istiadat, norma-norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga. 3. Adanya suatu rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga Memandang pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial sebagai dua hal yang terpadu. Pembangunan social adalah pembangunan ekonomi, pembangunan soial adalah pembangunan ekonomi yang baik dari suatu masyarakat. Tujuan mendasar dari pembangunan ekonomi bukanlah ekonomi, melainkan kemajuan kesejahteraan manusia, yaitu apa yang sering disebut pembangunan manusia atau pembangunan sosial jadi tujuan pembangunan sesungguhnya hanya satu, yaitu kesejahteraan manusia dengan demikian pembangunan social adalah pembangunan manusia itu sendiri. Birdsall (1993 : 1). Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat cukup sederhana. Konsep ini merupakan satu pendekatan pebangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan yang berpusat pada rakyat, partisipasi dan kreativitas
8
masyarakat merupakan kunci dari suksesnya pembangunan. (Korten dan Carner (1988 : 261). Prinsip dalam kehidupan perekonomian dapat menjadi diferensiasi secara penuh dari bidang social, politik religious, prinsip otonomi tsb dapat tercermin dalam bentuk alat pertukaran universal yang dapat terwujud berupa mata uang dalam kaitannya dengan pasar. Dengan adanya uang dan pasar maka kemungkinan terjadinya pengelolaan dan mobilisasi sumber daya atau factor produksi dengan sangat efisien. (Hoogvelt, 1988:67). Definisi masyarakat secara khusus dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu (berlanjut) dan yang terikat oleh suatu arasa identitas bersama (menurut Koencaraningrat dalam pengantar ilmu antropologi: 1990; 144) definisi ini menyerupai suatu definisi yang diajukan oleh J.L Gillin dan J.L Gillin (1984: 139) dalam buku berjudul cultural society yang merumuskan bahwa masyarakat adalah “the larges grouping in which common customs, tradition, attitudes and feeling of unity are aperative”. ( Masyarakat adalah kesatuan hidup dalam dalam suatu kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan kebersamaan secara menyeluruh). Menurut Simmel, masyarakat bukanlah benda, tetapi masyarakat adalah suatu proses, suatu kejadian (Geschehon), suatu yang berfungsi dan selalu berubah (Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren dalam pengantar sosiologi: 1984; 303) masyarakat wujud apabila individu slaing bertindak. Pemberdayaan Pemberdayaan pada hakekadnya adalah untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan juga merupakan cara pembangunan yang mengacu pada pembangunan yang berpusat pada rakyat, karena dalam prosesnya mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Menurut Tjahya Supriatna, karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah sebagai berikut: 4. Keputusan dan insiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peran yang dilakukan sebagai partisifasi aktif. 5. Focus utama pembangunan adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan asset-asset gune memnuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri. 6. Pendekatan ini mempuyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi. 7. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses “social learning” yang didalamnya ada interaksi-kolaborasi antara birokrasi dan kounitas, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek atas dasar saling belajar. 8. Budaya kelembagaan yang ditandai oleh adanya organisasi yang bisa mengatur diri dan lebih terdistribbusi, yang berarti pula menandai adanya unit-
9
unit lokal yang mampu mengelola diri, terintegrasi satu sama lain guna memberi umpan balik pelaksanaan yang cepat kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara vertical dan horizontal dapat terwujud. 9. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunitas antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat local (LSM), satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara structural vertical dan horizontal. Menurut David C. Korten, dalam mencapai suatu masyarakat yang berwawasan pada tujuan yang berpusat pada manusia, dibutuhkan perubahanperubahan structural dan normative maupun pembangunan kemampuankemampuan social dan teknis baru yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Ada tida dasar sebagai berikut: 1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas. 2. Mengembangkan struktural-struktural dan proses-proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah yang swa organisasi. 3. Mengembangkan sitem-sistem produksi konsumsi yang diorganisasikan secara territorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal. Korten lebih lanjut mengemukakan bahwa visi berpusat pada rakyat juga bertumpu pada beberapa nilai eksplisit yaitu: 1. Prioritas utama dalam pembangunan sumber daya bumi adalah member kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan mata pencaharian pokok untuk mereka sendiri dan keluarganya. 2. Generasi sekarang tidak berhak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu dalam peringkat apapun, yang bisa membuat generasi mendatang tidak mungkin mempertahankan standar hidup manusiawi yang layak. 3. Tiap individu berhak menjadi anggota yang produktif dan berguna bagi keluarga, kelompok dan masyarakatnya. 4. Penguasaan atas asset-asset yang produktif harus dibagi secara luas dalam masyarakat. 5. Kedaulatan adalah ditangan rakyat. Kekuasaan Negara diberikan oleh rakyat dan karena itu ditarik kembali oleh rakyat. 6. Perekonomian lokal haris diversikan dan bersifat swasembada dalam memenuhi kebutuhan pokok. 7. Rakyat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka dan pengambilan keputusan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
10
8. Keputusan-keputusan lokal harus mencerminkan suatu perspektif global dan pengakuan atas hak dan kewajiban warga lokal. Indonesia secara formal dapat dikatakan menganut pembangunan yang berpusat pada rakyat. Hal ini tercermin pada keinginan atas pembangunan manusia seutuhnya, sebagaiman tersebut dalam GBHN “bahwa pembangunan bukan hanya menargetkan secara fisik, namun juga mental manusia agar mereka menjadi manusia seutuhnya yang makmur dan sejahtera lahir batin. Pemberdayaan pada dasarnya adalah cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahterah lahir batun secara adil dan merata. Istilah “kesejahteraan rakyat” sebagaiman disebutkan dalam GBHN, dalam linteratur lain sering juga disebut “kesejahteraan sosial”. Undang-undang No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejateraan sosial menyebutkan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun sprituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang meungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, diperlukan kebijakan yang secara khusus diterapkan dalam lapangan kesejahteraan sosial. Menurut Marshall sebagaiman dikutip oleh K. Suhendra kebijakan kesejahteraan sosial adalah kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan atau bantuan pendapatan. Menurut Hulme dan Turner (1990) sebagaiman dikutip oleh Prijono dan Pranarka bahwa pemberdayaan mendorong terjadi suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar dari arena politik secara lokal maupun Nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubunganhubungan kekuasaan (kekuatan) yang berupa antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga juga merupakan proses perubahan pribadi ena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Pemerdayaan terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan yang memusatkan kepentingan masyarakat, yang didalamnya mengandung penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kartasasmita (1996 (a):22mengutip Chambers (1995), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan yang bersifat “people centered”. Participatory, empowering, and susutainable” (“berpusat pada rakyat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan”). Pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan sektoral dan regional dengan adanya partisipasi dari masyarakat dengan menumbuhkan rasa kesadaran
11
dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang berlangsung di pedesaan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan sejumlah dana kepada masyarakat guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana yang dimaksud diberi nama dana usaha desa. Untuk pelaksanaan kegiatan modal usaha desa dibentuk kelembagaan khusus yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-pinjam (UED-SP). Dewasa ini pembangunan ekonomi yang berbasis kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus berorientasi pada pemenuhan hajat hidup orang banyak dalam azas pemerataan yang berkeadilan social. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan kekuatan dan sumber kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah (Zulfan Heri, 1990:36). Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat harus ditentukan strategi yang tepat terstruktur dan terencana dengan baik, Dalam strategi perencanaan pembangunan masyarakat dikenal dua istilah yaitu: 1. Strategi dari atas ke bawah (top-down) Strategi ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa masyarakat belum mampu menguasai pembangunan sendiri, sebaliknya pemerintah dianggap sebagai kelompok yang penuh dengan prakarsa dan kemampuan teknis maupun kemampuan menejerial/ administrasi. Dengan asumsi tersebut maka penggerak pembangunan membuat strategi pembangunan yang bersifat vertical dari atas ke bawah (top down strategi) 2. Strategi dari bawah ke atas (bottom-up) Strategi pembangunan masyarakat ini arahnya dari bawah (masyarakat) ke atas (pemerintah) secara aktif masyarakat diberi kesempatan untuk mengemukakan kehendak, pendapat dan kebutuhan upaya perencanaan pembangunan. Melalui strategi ini diharapkan kemandirian dan swadaya masyarakat akan berkembang (Kusnaedi, 1995:45). Hasil Penelitian dan Pembahasan Perumusan proses seleksi untuk menentukan siapa yang layak menerima dan tidak layak menerima, dari hasil pengamatan diketahui berada di tangan wewenang petugas kelurahan yang terdiri dari pengurus LKMD, RT, RW dan staf kelurahan sendiri. Lebih jauh diketahui pula bahwa pemberian bantuan diutamakan kepada warga yang telah mempunyai usaha, artinya kejelasan usaha yang dilakukan menjadi syarat utama dalam menentukan pemilihan anggota pokmas. Kriteria lain yang menonjol adalah tingkat keaktifan seseorang dalam kegiatan kemasyarakatan. LKMD, RT dan RW setempat mengindentifikasikan orang-orang yang harus didaftarkan dengan kriteria berikut: memiliki KTP, miskin dinilai bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Jikan yang didaftar terlalu miskin saya jadi kawatir, jangan-jangan nanti dananya dianggap uang sedekah dari pemerintah, jadi anggak dikembalikan. Program UED/K-SP bertujuan untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat, dengan memberikan bantuan program ini masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam membuat usaha agar kesejahteraan ekonomi dapat
12
diraih oleh masyarakat penerima program UED/K-SP. Manfaat program oleh masyarakat sangat membantu ekonomi masyarakat dalam meraih kesejahteraan sosial, dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dapat membuat dan mengembangkan usaha agar kesejahteraan dapat diraih oleh masyarakat kurang mampu. Usaha yang dijalankan oleh responden berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, karena usaha merupakan lahan atau tempat responden mencari nafkan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Usaha yang sebelumnya hanya dilakukan dengan modal atau dana seadanya sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal karena dipengaruhi oleh modal yang ada, namun setelah dapat penambahan modal dari UED-SP maka usaha responden akan lebih maju dari sebelumnya sehingga hasilnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, program peberberdayaan masyarakat melalui UED-SP berdampak positif atau kondisi ekonomi masyarakat menjadi cukup baik sebelumnya. Namun setelah menerima penambahan modal dari UED-SP kondisi ekonomi masyarakat menjadi sangat baik. Hal di atas menandakan bahwa program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat menjadi meningkat setelah mendapat tambahan modal dari UED-SP, tujuan dari program ini tercapai sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan tersebut.
13
Penutup Hasil penelitian di atas sebagaiman telah dijelaskan tentang ptogram UED/K-SP sebagaimana tujuan dari program tersebut yaitu untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat yaitu Masyarakat di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah memanfaatkan program yang dibuat oleh pemeritah tersebut dengan jalan meminjam modal untuk kegiatan usaha masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat merupakan berbagai jenis usaha yaitu seperti usaha indusdtri, jasa, perkebunan dan dagang. Jumlah pinjaman awal masyarakat ke UED/-SP sudah bisa membantu dan mengembangkan usaha masyarakat, dan juga asset masyarakat sudah meningkat setelah mendapatkan penambahan modal dari UED/K-SP. Sebelum mendapatkan penambahan modal dari UED/K-SP usaha masyarakat kurang lancar dan usaha ekonomi simpan - pinjam merupakan satu langka dari pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, program UED/K-SP di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdampak positif yaitu bahwa program tersebut telah bisa mengangkat ekonomi masyarakat, dan mensejahteraahkan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya keterbatasan modal menjadi penghalang masyarakat dalam mengembangkan usahanya, karena modal usaha masyarakat tidak mendukung untuk perkembangan usahaya lebih baik. Kondisi Ekonomi Kelurga Sebelum Melakukan usaha dengan bantuan dana usaha UED/K-SP dikategirkan cukub baik karena penghasilan usaha yang ditekuninya tidak maksimal. Setelah mendapatan penambahan modal dari UEDSP kondisi ekonomi keluarga di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dikategori sangat baik.
14
Daftar Pustaka Birdsall, Nanci, Panjang Tahap Social Development is Economic Development (Makalah Seminar Nasional tentang Pembangunan Sosial dalam Pembangunan jangka kedua), Jakarta : Kantor Menko Kesra, 1993 Budiman, Arif. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2000 Gilarso, T. Dunia Ekonomi Kita 3A Pembangunan Nasional, kanasius, Jakarta : 1992 Heri Zulfan. Strategi Pembangunan Indragiri Hulu, Membangun Masa depan Rakyat. Penerbit Unri Press. Pekanbaru, 1999. Hoogvelt, Ankie M,M. Introduktion sociology of developing societies, the macmillan press Ltd. Disadur oleh Alimandan, Sosiologi Masyarakat sedang berkembang, CV Rajawali, Jakart : 1976 Kartasasmita, Ginandjar(a). pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan nasional, 1996. Korten, David C & Sjahrir, ed, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988. Kusnaedi, membangun Desa, Pedoman Untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN dan Kader Pembangunan Desa, Penebar Swadaya. Jakarta, 1995. Rahardjo, M Dawan, Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis, LP3ES, Jakarta, 1987 Soetomo, Masalah Social dan Pembangunan, PT. Dunia Pustaka, Jakarta : 1995. Suparlan, Parsuadi, kemiskinan di Perkotaan, Sinar Harapan, Jakarta, 1984 Syaza,Almasdi, Ekonomi Pemangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Cendikia Insani Pekanbaru:2008
15
