L P D B - K U M K M
K L I P I N G Tanggal 3 Desember 2014 No
Media Cetak
Hal.
Judul Dinas Koperasi dan UKM Harus Melakukan Kontrol Ke Daerah UMKM Beromzet di Bawah Rp 300 Juta Diminta Bikin Koperasi
1
Metro Kini
Berita
2
Teropong Senayan
Teropong Mitra
3
Seputar UKM
Berita
4
Tangerang News
Kota Tangerang
5
Batam Pos
Bisnis
6
Antara News
Sulbar
7
Koran Tempo
19
Likuiditas Seret Bisnis Bank
8
Media Indonesia
3
Suku Bunga Pinjaman LPDB-KUMKM Tidak Terpengaruh BI Rate
Ternyata, 40% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif Indagkop Kota Tangerang Bina UMK Untuk Hadapi MEA Gelontorkan Rp26,5 Miliar, Baru Rp7 Miliar Dana Bergulir Dikembalikan LPDB-KUMKM Alokasikan Rp13,5 Miliar Untuk Sulbar
© Humas LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM Metrokini
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Berita
Dinas Koperasi dan UKM Harus Melakukan Kontrol Ke Daerah Metroterkini.com - Dinas koperasi dan UKM provinsi riau Harus lebih kontrol dari pendamping Koperasi di setiap kabupaten tingkat II, dilihat dari banyak hal yang mendominasi belum tercover dengan maksimal dari sumber daya manusianya. “Permerintah Provinsi Riau Harus menyeleksi secara selektif menyangkut tentang pendamping koperasi di setiap kabupaten tingkat II, karna akan berpengaruh terhadap koperasi yang pasif atau jalan di tempat, karna tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu mensejahterakan anggota dan masyakat .” ujar Saddam Dewana M.Si ( wakil Ketua Koperasi Mina Lestari ). Ditambahkan oleh Saddam Dewana M.Si, hendaknya pemerintah selalu dalam pengawasan kinerja terhadap koperasi-koperasi yang menjamur. Namun tidak juga sesuai dengan prinsip koperasi dan tujuan koperasi dengan landasan. UU No 17 TAHUN 2012 Pasal 4 . Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. ini cukup prihatin dengan kondisi koperasi di Provinsi riau, dari 554.000 koperasi , karna koperasi yang pasif dan abal-abal mencapai 1400 lebih.. “Saya berharap kepada pendamping koperasi dari keanggotaan sekitar 175 orang tersebut harus pro aktif kepada koperasi yang di dampinginya, dan untuk pemerintah setempat, kami mengusulkan kepada gubernur untuk pendamping koperasi berikutnya haruslah orang yang mempunyai kompetensi dan pernah menjadi pengurus di koperasi. Karna mereka lebih memahami dari tujuan organisasi, menegemen koperasi tersebut. ”kata Saddam Dewana M.Si, ( Wakil Ketua Koperasi Meranti Mina Lestari ) . Senin Sore (01/12/14). [Dfri] http://metroterkini.com/berita-11651-dinas-koperasi-dan-ukm-harus-melakukan-kontrol-ke-daerah.html
LPDB-KUMKM Teropong Senayan
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Teropong Mitra
UMKM Beromzet di Bawah Rp 300 Juta Diminta Bikin Koperasi DENPASAR (TEROPONGSENAYAN) - Kalangan UMKM yang beromzet di bawah Rp 300 juta per tahun diminta membentuk atau bergabung ke koperasi yang ada. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM. Perlunya, agar kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa berkembang dan maju menjadi besar. “Pelaku usaha kecil yang omsetnya setahun Rp300 juta kami motivasi untuk bergabung membuat koperasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang mengajak rombongan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) berkunjung ke Bali akhir pekan lalu. Diharapkan, setelah bergabung di koperasi, kata Menkop, selain untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama, juga menghidupkan koperasi itu sendiri. Dari data yang dipunyai Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada sekitar 40% koperasi tidak beroperasi secara produktif. Per 30 Juni 2014, tercatat sebanyak 206.288 koperasi di Indonesia. Sebanyak 144.839 koperasi di antaranya masih aktif. Yang lain sudah diberi status tidak aktif. Menkop menyimpulkan, koperasi yang kondisinya bagus hanya 40%. Kebanyakan, yaitu sekitar 60% koperasi lainnya tidak bagus. Dia prihatin, karena seharusnya koperasi bisa membeikan pemerataan ekonomi kepada masyarakat. Menurut Puspayoga, program pendirian koperasi atau mobilisasi menjadi anggota koperasi bagi kalangan UMKM akan digenjot tahun depan. Sosialisasi dan pendataan koperasi akan melibatkan para kepala daerah. Dia berjanji, pemerintah akan memberikan kemudahan setiap pendirian koperasi oleh kalangan UMKM. Bahkan, kata Puspayoga, pemerintah akan menanggung biaya akta pendirian, aias gratis. http://www.teropongsenayan.com/3724-umkm-beromzet-di-bawah-rp-300-juta-diminta-bikin-koperasi
LPDB-KUMKM Seputar UKM
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Berita
Ternyata, 40% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mewajibkan kepada pelaku usaha mikro yang memiliki omset minimal Rp300 juta per tahun untuk bergabung atau membentuk koperasi di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus memulihkan tata kelola koperasi di Tanah Air, di mana saat ini sekitar 40% koperasi yang ada di Indonesia tidak beroperasi secara produktif. “Pelaku usaha kecil yang omsetnya setahun Rp300 juta kami motivasi untuk bergabung membuat koperasi,” kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat melakukan kunjungan kerja di Bali. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, per 30 Juni 2014 jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 206.288.Sebanyak 144.839 koperasi telah beroperasi aktif, sementara sisanya yakni 61.449 dinyatakan tidak aktif. “Kalau dilihat seluruh Indonesia, koperasi yang bagus, yang aktif, itu hanya 40% dan 60% tidak bagus. Padahal koperasi itulah yang bisa memberikan pemerataan ekonomi pada masyarakat.” Puspayoga mengatakan program kepesertaan usaha mikro dalam koperasi ini akan mulai dijalankan pada tahun depan setelah kementerian yang dia pimpin melakukan sosialisasi dan pengecekan jumlah UKM di seluruh daerah, dengan melibatkan kepala daerah masing-masing. Pemerintah juga akan memberikan kemudahan pendirian koperasi bagi pelaku usaha kecil menengah tersebut, yakni dengan menggratiskan biaya akta pendirian koperasi. Pembebasan biaya akta pendirian ini, kata dia, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah menjalin kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terkait kemudahan proses akta pendirian koperasi ini. “Akta notarisnya kami gratiskan. Saya minta kepala daerah untuk bekerjasama supaya koperasi bangkit lagi dan usaha mikro berkembang.” http://www.seputarukm.com/ternyata-40-koperasi-di-indonesia-tidak-aktif/
LPDB-KUMKM Tangerang News
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Kota Tangerang
Indagkop Kota Tangerang Bina UMK Untuk Hadapi MEA TANGERANG-Menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Indagkop) Kota Tangerang terus berupaya memberdayakan sejumlah UKM di Kota Tangerang agar mampu bersaing. Kepala Dinas Indagkop Kota Tangerang H Sayuti mengatakan, sejumlah fokus pembangunan pada bidang perindustrian, perdagangan maupun koperasi di Kota Tangerang dipersiapkan untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. "Beberapa di antaranya melalui berbagai kegiatan pembinaan sosialisasi dalam berbagai bidang serta pengikutsertaan para UKM-UKM dalam sejumlah event-event pameran baik skala regional, nasional maupun internasional," katanya. Sementara Kabid Koperasi dan UKM Dinas Indagkop Kota Tangerang HM Juweni menambahkan bahwa salah satu bentuk pembinaan yang dikembangkan adalah kemitraan dengan sejumlah pengusaha ritel besar seperti Carrefour dan Lotte Mart. "Beberapa yang sudah berjalan adalah disediakannya gerai khusus untuk UKM Kota Tangerang seperti produk kerupuk bangka dan kue-kue brownies dan sebagainya," katanya. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah Dinas Indagkop memfasilitasi UKM kepada ritel itu. Di mana ritel memiliki sejumlah standar bagi produk yang akan dijualnya sementara para UKM berusaha memenuhinya, misalnya dari kemasan dan kontinuitas produksi. "Selanjutnya diterbitkan semacam surat rekomendasi dari Dinas Indagkop kepada para ritel itu yang menjamin bahwa produk UKM tersebut telah memenuhi standar," tambah Juweni. Model kerjasama ini diyakini dapat memacu para UKM untuk terus meningkatkan kualitas produksinya dan tentunya juga menguntungkan karena bergabung dengan ritel besar. Selain itu juga ada pembinaan dalam bentuk fasilitasi agar para UKM dapat bankable. "Agar mereka memiliki akses permodalan melalui perbankan," kata Juweni. Kedepan, kata Juweni, Indakop berencana mengedepankan basis teknologi informasi sebagai alat pengembangan usaha bagi koperasi dan UKM. "Sesuai dengan tuntutan jaman dan menghadapi MEA 2015, kebutuhan IT menjadi sangat penting," pungkasnya. (ADV) http://tangerangnews.com/kota_tangerang/2014/12/02/13553/indagkop-kota-tangerang-bina-umk-untukhadapi-mea http://www.seputarukm.com/ternyata-40-koperasi-di-indonesia-tidak-aktif/
LPDB-KUMKM Batam Pos
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Bisnis
Gelontorkan Rp26,5 Miliar, Baru Rp7 Miliar Dana Bergulir Dikembalikan Pengembalian dana bergulir dari dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemko Batam tergolong bagus tahun ini. Kepala Dinas KUKM Batam, Pebrialin menegaskan, lebih dari Rp7 miliar telah dikembalikan “Targetnya pada tahun ini dana pinjaman bergulir yang sudah kami salurkan sejak 2011 kan Rp6 miliar. Ternyata sampai bulan November tahun ini, masyarakat pelaku UKM atau koperasi selaku nasabah kami yang sudah mendapatkan dana pinjaman bergulir yang mengembalikan dana pinjamana sudah mencapai Rp7 miliar lebih atau melebihi target,” ujar Pebrialin dikantornya, tadi, Selasa (2/12) siang. Dana pinjaman bergulir sendiri sejak 2011 sampai tahun ini yang sudah dikucurkan untuk nasabah dari pelaku UKM, koperasi, maupun Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) sudah mencapai Rp26,5 miliar yang dikucurkan kepada 680 pelaku UKM, 5 Koperasi serta 6 UED SP. Khusus 2014, dana pinjaman bergulir yang dikucurkan dinas KUKM Batam mencapai Rp10 miliar lebih yang diperuntukkan kepada 196 pelaku UKM, serta 1 UED SP. Sedangkan untuk bunga, Pemko menargetkan sampai tahun ini mendapatkan bunga Rp900 juta. Namun dari Dinas KUKM mengklaim sudah mendapatkan bunga dari pinjaman nasabah sampai tahun ini mencapai Rp914 juta. “Artinya apa? Berarti program pinjaman dana bergulir ini berjalan dan sesuai peruntukannya serta tepat sasaran. Buktinya pengembalian dananya pun sudah melebihi target pencapaian. Makanya pertengahan bulan ini, Dinas KUKM Batam diundang khusus oleh kementerian koperasi ke Jakarta untuk menjadi pembicara memaparkan program dana bergulir yang dinilai pusat berhasil,” pungkasnya. (gas) http://batampos.co.id/02-12-2014/gelontorkan-rp265-miliar-baru-rp7-miliar-dana-bergulir-dikembalikan/
LPDB-KUMKM Antara News
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: Sulbar
LPDB-KUMKM Alokasikan Rp13,5 Miliar Untuk Sulbar
http://www.antarasulsel.com/berita/60196/lpdb-kumkm-alokasikan-rp135-miliar-untuk-sulbar
LPDB-KUMKM Koran Tempo
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: 19
LPDB-KUMKM Media Indonesia
Hari/Tanggal: Rabu, 3 Desember November 2014
Hal: 3
