L P D B - K U M K M
K L I P I N G Selasa, 16 Desember 2014 No
Media Cetak
Hal.
Judul
Ekonomi Bisnis Ekonomi Pernbankan
Para Menteri Ekonomi Kumpul Bahas Uang Triliunan untuk Usaha Kecil Kredit UMKM Dibenahi, Lima Kementerian Teken Perjanjian
Inilah Koran
Ekonomi
Bantuan Modal Awal Dorong Gairah Wirausaha Baru
4
Koran Jakarta
Sektor Riil
Dana Bergulir Dihentikan Sementara
5
Medan Bisnis
Keuangan Perbankan
Dekopin Dukung Moratorium Penyaluran Dana Bergulir
6
Koran Jakarta
Sektor Riil
Dekopin Tawarkan Konsep Revitalisasi Pasar Ikan
7
Surya Online
Malang Raya
Jika Laporan Keuangan Baik, Modal Koperasi RW Ditambah Rp 10 Juta
8
Kompasiana
News
10.000 Calon Koperasi Mikro Diverifikasi oleh ABDSI
9
Lensa Banten
News
Diskop UMKM Pandeglang Bekukan 650 Koperasi
10
Bisnis Indonesia
4
Plafon Maksimal Jadi Rp.25 Juta
11
Media Indonesia
17
BPK Soroti Pola Penyerapan Anggaran
1
Finance Detik
2
Okezone
3
© Humas LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM Finance Detik
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Ekonomi Bisnis
Para Menteri Ekonomi Kumpul Bahas Uang Triliunan untuk Usaha Kecil Jakarta -Pemerintah menggelar seminar untuk membahas masalah pembiayaan sektor produktif dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah ingin dana triliunan rupiah yang dikeluarkan untuk pembiayaan UMKM tepat sasaran. Seminar digelar tertutup dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. "Hari ini sebagaimana diketahui bahwa kementerian keuangan ingin melihat seluruh jenis kredit program yang bentuknya macam-macam. Ada penjaminan dan dana bergulir dan beredar di berbagai kementerian. Kita melihat efektivitas kelebihan dan kekurangan," ungkap Sofyan usai seminar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (16/12/2014). Dalam pelaksanaan sebelumnya, masih terjadi tumpang tindih program pembiayaan antara lembaga atau instansi. Sehingga dibutuhkan komitmen pada pemerintahan baru dalam menjalankan proses pembiayaan. Seminar ini juga saling bertukar informasi antar pemerintah. "Pengalaman bagus didorong, dan kelemahan yang ada di koreksi," sebutnya. Beberapa skema program kepada usaha kecil, antara lain dana bergulir yang dikelola oleh BLU pengelola dana sampai dengan 2014 mencapai Rp 26,23 triliun. Sedangkan untuk kredit skema subsidi bunga, pemerintah melalui APBN sejak tahun 2008 - Oktober 2014 dikeluarkan Rp 1,4 triliun. Untuk kredit skema penjaminan (KUR) sejak 2007 - Oktober 2014 pemerintah telah menyalurkan belanja subsidi imbal jasa penjaminan sebesar Rp 6 triliun dan PMN kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo Rp 11,75 triliun dengan nilai pembiayaan yang disalurkan ke UMKM melalui KUR mencapai sekitar Rp 172 triliun. http://finance.detik.com/read/2014/12/16/102203/2778580/4/para-menteri-ekonomi-kumpul-bahas-uangtriliunan-untuk-usaha-kecil
LPDB-KUMKM Okezone
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Ekonomi,Perbankan
Kredit UMKM Dibenahi, Lima Kementerian Teken Perjanjian JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar penandatanganan bersama untuk bersinergi dan berkomitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kemenkeu mengundang para menteri yang memiliki program pembiayaan dengan sasaran UMKM di semua sektor usaha. "Kemenkeu ingin melihat seluruh jenis program kredit yang bentuknya macam-macam," ucap Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenkeu, Selasa (16/12/2014). Sofyan menambahkan, bahwa penjaminan dan dana bergulir yang sekarang beredar di berbagai kementerian akan dilihat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan pada sistem peminjaman tersebut. "Kita akan revisi sistemnya. Pengalaman yang bagus didorong. Kelemahan yang ada dikoreksi," tambah dia. Sejauh ini pelaksanaan pengelolaan dana tersebut dirasa masih menjadi tumpang tindih di satu lembaga pemerintah dengan program pembiayaan di lembaga lainnya. Untuk itu dirasakan penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi yang baik antar beberapa pihak. Adapun menteri yang mengikuti penandatanganan tersebut yaitu Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri PU Pera, dan Menteri Perdagangan.
http://economy.okezone.com/read/2014/12/16/457/1079834/kredit-umkm-dibenahi-lima-kementerianteken-perjanjian
LPDB-KUMKM Inilah Koran
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Ekonomi
Bantuan Modal Awal Dorong Gairah Wirausaha Baru INILAHCOM, Bandung - Bantuan permodalan bagi wirausaha baru di Jabar terus bergulir. Hal ini, seiring sejalan dengan program Pemprov Jabar dalam mendorong jumlah wirausahawan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jabar Anton Gustoni mengatakan, sebanyak 302 wirausaha baru hasil pelatihan Dinas KUMKM Jabar mendapatkan modal awal dari anggaran APBN dengan nilai Rp5 juta hingga Rp7 juta. Sebelum mendapat dana status hibah ini, pelaku usaha mendapatkan pelatihan dan pembinaan. "Mereka merupakan wirausaha yang benar-benar dari nol," katanya, belum lama ini. Dia menjelaskan, sebagian besar pelaku membuka usaha menjahit, salon, dan produk makanan. Saat menjalankan usahanya, pelaku akan terus dipantau melalui program pendampingan agar memiliki manajemen usaha dan pembukuan keuangan yang baik. "Kami berharap wirausaha baru ini segera naik kelas dari mikro ke kecil kemudian ke menengah," ucapnya. Selain program modal awal bagi wirausaha baru binaan, bantuan serupa juga diberikan pemerintah pusat kepada Jabar bagi para wirausaha lulusan perguruan tinggi yang memilih dunia usaha. Bantuan bagi wirausaha mahasiswa dan alumni perguruan tinggi, nilainya sebesar Rp1,6 miliar untuk Jabar. Diharapkan banyaknya program modal awal ini, memberikan gairah bagi pelaku usaha baru. Pada kesempatan lain, Wagub Jabar Deddy Mizwar mengemukakan, selain keterampilan bisnis, seorang wirausaha juga perlu menempuh jenjang pendidikan yang tinggi demi meningkatkan daya saing. Dengan menempuh jenjang pendidikan tinggi, maka wawasan wirausaha akan berkembang lebih luas yang sangat menunjang dalam pengembangan bisnis. Deddy mengatakan, pihaknya berupaya mencetak wirausaha baru. Namun, yang paling sulit adalah mencetak wirausaha berpendidikan.
“Kami sedang giat mencetak wirausaha baru, tapi kami ingin wirausaha yang berpendidikan," ujarnya. Dia menilai, wirausaha yang berpendidikan tinggi memiliki kelebihan khusus. Wawasan dan pola pikir wirausaha berpendidikan terbilang lebih fokus dan terstruktur dalam menjalankan bisnis. Menurutnya, wirausaha yang menempuh jenjang pendidikan tinggi dapat mengajak rekan lainnya untuk
menjadi seorang wirausaha. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran yang kesulitan bekerja setelah lulus sekolah. "Wirausaha berpendidikan punya daya siang terutama untuk menghadapi MEA," katanya. Lebih lanjut dituturkannya, Pemprov sendiri berupaya menumbuhkan jumlah wirausaha melalui program 100 ribu wirausaha baru. Berbagai pelatihan kepada wirausaha baru digelar oleh 10 dinas terkait beserta pendampingan. Saat ini, jumlah wirausaha di Jabar mencapai 9,2 juta. Dari angka tersebut, sekitar 99% di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Kami juga berupaya membuka akses bagi wirausaha baru yang tergolong UMKM kepada lembaga pembiayaan," katanya. (jul) http://www.inilahkoran.com/read/detail/2162904/bantuan-modal-awal-dorong-gairah-wirausaha-baru
LPDB-KUMKM Koran Jakarta
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Sektor Riil
Dana Bergulir Dihentikan Sementara Pemerintah beren- cana membentuk semacam holding yang khusus ber- tugas mengelola dan menyalurkan skema pembiayaan dari pemerintah. JAKARTA – Pemerintah mengevaluasi skema pembiayaan di seluruh kementerian dan menghentikan sementara penyalurannya, termasuk penyaluran dana melalui Lembaga Penyaluran Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengan (LPDB-KUKM) Kementerian Koperasi dan UKM. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di sela-sela acara dialog dengan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) di Jakarta, akhir pekan kemarin. “Saya sudah menginstruksikan kepada pihak LPDB-KUKM untuk menghentikan sementara penyaluran dana bergulir. Untuk sementara, yang baru jangan dulu dicairkan,” kata Puspayoga yang didampingi seluruh deputi di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM. Ia mengatakan penghentian penyaluran dana bergulir ini terkait adanya evaluasi dari Kementerian Keuangan hingga akhir bulan ini. Ke depan, pemerintah berencana membentuk semacam holding yang khusus bertugas mengelola dan penyalurkan skema pembiayaan dari pemerintah. “Bagaimana skema pembiayaannya, saat ini tengah digodok,” tambah Puspayoga. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, menambahkan penghentian sementara penyaluran dana bergulir bukan berarti LPDB-KUKM akan dibubarkan. “Jangan diartikan LPDB-KUKM akan dibubarkan. Saya tegaskan, tidak akan dibubarkan. Penghentian se- mentara ini hanya karena ada- nya evaluasi dari Kementerian Keuangan,” katanya. Direktur Umum dan Hukum LPDB-UKM, Sutowo, mengatakan pada tahun 2014, dana bergulir yang akan disalurkan sebesar 2,65 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan 2,4 triliun rupiah. Menurut Sutowo, kinerja 3LPDB-KUKM sangat baik. Bahkan, selama tiga tahun terakhir ini saja mendapat ISO, juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Selain itu, meraih predikat BLU terbaik dari 117 BLU yang ada dari Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kolektabilitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB) atau kredit bermasalah di LPDB-KUKM masih dalam batas kewajaran. Berdasarkan data per Agustus 2014, jumlah KDBB hanya sekitar 20 miliar rupiah, relatif kecil jika dibandingkan dana yang disalurkan. Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, KDBB sebesar 20 miliar rupiah itu juga tidak sebanding dengan keuntungan yang berhasil diraup LPDB-KUKM yang telah mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Harus Dipertahankan Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, mendukung langkah pemerintah (Kementerian Keuangan) menghentikan sementara penyaluran dana melalui LPDB-KUKM jika alasannya benar untuk evaluasi. Dia dengan tegas menolak jika penghentian itu dilakukan secara permanen, apalagi sampai membubarkan LPDB. “Tak masalah jika penghentian sementara penyaluran itu untuk evaluasi.
Tapi jangan sampai dihentikan secara permanen, apalagi membubarkan lembaga itu,” tegasnya. Dekopin, kata dia, sebenarnya juga ingin berdiskusi dengan Menteri Koperasi terkait dengan pendistribusian atau penyaluran dana LPDB. Menurut Dekopin, penyaluran dana oleh LPDB-KUKM selama ini banyak yang tidak tepat sasaran. Seharusnya, kata dia, dana LPDB disalurkan kepada koperasi yang membutuhkan dan benar-benar berorientasi menggerakkan ekonomi rakyat. Yang terjadi selama ini penyaluran dana itu lebih pada koperasi-koperasi besar yang sebenarnya tidak perlu dibantu, misalnya koperasi PLN yang jumlahnya mencapai puluhan miliar dan koperasi yang tidak memiliki anggota. “Oleh karena itu, Dekopin akan bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM dan Direktur Utama LPDB untuk meluruskan kembali sistem pendistribusian atau penyaluran dana LPDB,” tegasnya. Ketika ditanya apakah ada dana LPDB-KUKM yang disalurkan kepada koperasi fiktif, Nurdin Halid menjawab, “Ah, saya yakin tidak ada itu. Kalau itu sampai dilakukan, sangat berbahaya. Tapi saya yakin tidak ada itu,” tegasnya. http://koran-jakarta.com/?25673-dana%20bergulir%20dihentikan%20sementara
LPDB-KUMKM Medan Bisnis
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Keuangan Perbankan
Dekopin Dukung Moratorium Penyaluran Dana Bergulir MedanBisnis - Jakarta. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) HM Nurdin Halid mendukung pemberhentian sementara penyaluran dana bergulir sebagai salah satu upaya evaluasi pelayanan bagi penguatan modal koperasi dan UMKM. "Kami mendukung itu kalau tujuannya agar penyalurannya lebih baik dan tepat sasaran," kata Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid di Jakarta, Senin (15/12). Dekopin juga mendukung jeda atau moratorium penyaluran dana bergulir sebagai salah satu bentuk evaluasi agar lembaga itu ke depan bisa berkinerja lebih baik dalam melayani mitra koperasi dan UMKM. Sementara soal laporan kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) yang dinilai sudah berada di ambang batas toleransi, Nurdin meminta hal itu agar menjadi salah satu bahan evaluasi. "Selama ini kami juga kerap mendapatkan 'curhat' dari gerakan koperasi di daerah soal sulitnya mengakses dana bergulir," kata Nurdin. Ia menambahkan, hal itu harus menjadi bahan evaluasi yang lain agar juga target atau koperasi sasaran lebih mengena. Nurdin menyarankan supaya koperasi-koperasi yang diberi penguatan modal ke depan adalah koperasi produksi yang menggerakkan sektor riil secara langsung. "Selama ini saya perhatikan, koperasi-koperasi yang diberi bantuan justru koperasi besar binaan BUMN seperti koperasi binaan PLN atau Pertamina, sebenarnya tidak masalah selama itu adalah koperasi tapi alangkah lebih baiknya kalau itu lebih banyak ke koperasi produksi di sektor riil," katanya. Selain itu, kerja sama penyaluran dana bergulir juga idealnya dilakukan dengan koperasi dan UMKM bukan dengan perbankan baik itu bank nasional maupun Bank Perkreditan Rakyat. Sebelumnya Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (AAGN) Puspayoga memutuskan untuk memberlakukan moratorium bagi penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengevaluasi kinerja LPDB-KUMKM agar lebih baik dalam memberikan layanan kepada KUMKM. Namun untuk dana yang telah digulirkan LPDB-KUMKM tetap bertanggung jawab untuk mengelolanya meski tidak akan ada penyaluran baru yang dicairkan. (ant) http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135755/dekopin-dukung-moratoriumpenyaluran-dana-bergulir/#.VI_mUsndVvo
LPDB-KUMKM Koran Jakarta
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Sektor Riil
Dekopin Tawarkan Konsep Revitalisasi Pasar Ikan JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menawarkan kepada pemerintah konsep revitalisasi seluruh pasar ikan, penataan kampung-kampung nelayan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memanfaatkan koperasi sebagai intrumen utamanya. Konsep ini sejalan dengan visi-misi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsep tersebut merupakan salah satu program yang paling menonjol dari sepuluh program Dekopin dalam memberdayakan koperasi yang akan diimplementasikan sepanjang 2014 hingga 2019. “Kami ingin menangkap peluang visi-misi itu dengan menawarkan pembangunan kemaritiman yang dicanangkan Presiden dengan memanfatkan Koperasi Nelayan dan Koperasi Perikanan,” kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, seusai menyampaikan hasil kerja tim formatur penyusunan pimpinan dan garis besar program Dekopin 2014–2019 di Jakarta, akhir pekan kemarin. Ia menambahkan konsep tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koperasi, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga. Menteri pun telah membawanya atau menyampaikan konsep tersebut ke Sidang Kabinet, dan kabarnya telah mendapat respons yang positif. Selain program-program tersebut, kata Nurdin, Dekopin berkomitmen menjadikan koperasi di Tanah Air sebagai koperasi yang andal sebagai penopang perekonomian nasional. Dengan koperasi yang andal, diharapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terjadi krisis, Indonesia masih bisa bertahan dan tetap eksis. Untuk itu, pengurus Dekopin akan menyosialisasikan program-program tersebut melalui pendekatan-pendekatan dengan kementerian terkait, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi. Misalnya, soal perlunya kebijakan yang jelas tentang ketahanan pangan, sembilan bahan pokok sebagai instrumen usaha yang dikelola oleh koperasi. Program Strategis Pada kesempatan itu, Nurdin Halid juga merilis 10 program strategis Dekopin dalam memberdayakan koperasi. Sepuluh program itu ialah penyempurnaan dan peluncuran cetak biru visi koperasi 2045, penyempurnaan regulasi terkait koperasi, perbaikan kelembagaan koperasi, organisasi dan manajemen, pengembangan koperasi maritim, koperasi desa dan kota, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, penguatan koperasi UMKM, perluasan dan penguatan jaringan koperasi, dan perkuatan permodalan koperasi. Untuk kepentingan itu, De- kopin dengan kepengurusan yang baru, di antaranya, akan melakukan kajian dengan menggandeng lembaga-lembaga yang kompeten, termasuk Lemhanas dan LIPI, mengadvokasi UU terkait pemberdayaan koperasi, dan pendirian rumah koperasi. “Kami juga akan menyusun standardisasi manajemen modern koperasi produsen,
konsumen, jasa, dan simpan pinjam, serta membangun pusat data base, sistem bisnis jaringan secara online, dan meningkatkan mutu pengelola koperasi melalui diklat, dan sertifikasi profesi,” katanya. Ia menambahkan Dekopin sekaligus akan merintis pemberdayaan koperasi nelayan dalam konsep kampung nelayan. n mza/E-3
http://koran-jakarta.com/?25674-dekopin%20tawarkan%20konsep%20revitalisasi%20pasar%20ikan
LPDB-KUMKM Surya Online
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: Malang Raya
Jika Laporan Keuangan Baik, Modal Koperasi RW Ditambah Rp 10 Juta SURYA Online, BATU - Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu, M Chori menjanjikan tambahan bantuan modal Rp 10 juta dan pendampingan menjadi badan hukum kepada kelompok koperasi RW. Syaratnya, laporan dan menejemen keuangan harus baik. Pada tahun 2015, Chori mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta bantuan modal tambahan kepada koperasi yang sudah berkembang. Dia telah menerjunkan tim untuk mengevaluasi 216 koperasi RW yang pada tahun 2012 mendapatkan modal masing-masing Rp 15 juta. Namun, dari jumlah koperasi RW itu, baru 156 koperasi yang sudah menyampaikan laporannya kepada Diskoperindag. "Tahun depan, kami kumpulkan semua koperasi dan diberi sosialisasi tentang perkoperasian dan pendampingan keuangan," kata Chori di balai Kota Batu, Senin (15/12/2014). Ia menambahkan, pemberian bantuan modal tambahan itu untuk merangsang koperasi-koperasi yang lain supaya lebih meningkatkan kinerjanya. Secara umum evaluasi sementara, kata Chori, rata-rata modal koperasi sudah berkembang, ada yang sudah berkembang menjadi Rp 25 juta ada yang Rp 20 juta. "Selanjutnya, nanti koperasi harus punya program dan akan kami dampingi," katanya. http://surabaya.tribunnews.com/2014/12/15/jika-laporan-keuangan-baik-modal-koperasi-rw-ditambah-rp10-juta
LPDB-KUMKM Kompasiana
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: News
10.000 Calon Koperasi Mikro Diverifikasi oleh ABDSI Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menyatakan kesiapannya membantu verifikasi kelayakan usaha sekitar 10.000 Calon Koperasi skala Mikro di seluruh Indonesia yang akan dibiayai proses pengurusan akte kelembagaannya oleh Kementerian koperasi dan UKM di tahun 2015. Ketua Umum ABDSI terpilih periode 2014-2019 Samsul Hadi menyatakan kesiapan para konsultan pendamping KUMKM yang tersebar di semua Korwil Provinsi untuk mendukung program pemerintah termasuk kelembagaan 10.000 calon koperasi skala mikro yang akan diimplementasikan pada 2015. “ABDSI telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM. Salah satunya adalah kita siap membantu verifikasi 10.000 calon koperasi skala mikro,” ujar Samsul Hadi usai Munas ke-4 ABDSI pada 11-12 Desember 2014 di Jakarta. Sebagai organisasi profesi yang menaungi konsultan pendamping koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM), kata Samsul, ABDSI juga akan menggalakkan sertifikasi bagi anggota agar keberadaan konsultan pendamping makin relevan dengan kebutuhan KUMKM. Braman Setyo, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop & UKM saat menutup Munas ke-4 ABDSI menyatakan bahwa ABDSI perlu segera menata jaringan organisasinya agar menjangkau semua propinsi dan semua kabupaten di seluruh Indonesia. Juga perlu menyiapkan SDM konsultan pendamping KUMKM di setiap Kabupaten/Kota agar bisa membantu pemerintah memverifikasi 10.000 calon koperasi skala mikro.Braman Setyo juga menyatakan akan segera menyiapkan Surat Edaran Menteri Koperasi & UKM guna mendorong kerjasama ABDSI dengan dinas teknis di propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi kepada Menteri Koperasi & UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat membuka Krenov 2014 di Gedung SMESCO Jakarta, pekan lalu, juga mengusulkan agar ABDSI membantu melakukan verifikasi terhadap 10.000 calon koperasi skala mikro agar koperasi-koperasi yang terbentuk sudah memiliki kapasitas usaha yang memungkinkan untuk berkembang. Kebiasaan di masa lalu, pemerintah cenderung bagi-bagi badan hukum namun kurang memperhatikan kelayakan usaha dari kelompok masyarakat yang dibantu. Akibatnya, banyak koperasi yang hidup segan mati tak mau. Masyarakat yang dibantu merasa akan mendapat bantuan atau fasilitas lainnya dari pemerintah setelah koperasinya berdiri. Mentalitas yang keliru seperti ini tidak boleh diteruskan. Bantuan biaya akte pendirian koperasi sebaiknya hanya diberikan kepada para usaha mikro yang telah layak usahanya dan memiliki kesiapan mental bekerjasama dalam wadah koperasi. http://m.kompasiana.com/post/read/691995/3/10000-calon-koperasi-mikro-diverifikasi-oleh-abdsi.html
LPDB-KUMKM Lensa Banten
Hari/Tanggal: Selasa, 16 Desember 2014
Hal: News
Diskop UMKM Pandeglang Bekukan 650 Koperasi LENSABANTEN.COM, PANDEGLANG – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang mencatat sebanyak 582 koperasi yang terdaftar terhitung hingga bulan Desember 2014. Selanjutnya, sebanyak 650 Koperasi juga di bekukan. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pandeglang, H. Olis Solihin kepada wartawan dikantornya, Senin (15/12). “Tahun ini saja kita sudah membubarkan 650 Koperasi yang sudah tidak aktif. Selebihnya yang terdaftar ada sebanyak 582 koperasi, ” ungkapnya. Olis, menjelaskan pembubaran koperasi tersebut dilakukan pihaknya, dengan penilaian. Jika tidak aktif selama 2 tahun berturut- turut, tidak ada kepengurusan. Pihaknya melakukan tindak tegas dengan cara menghapusnya dari daftar data Diskop UMKM Pandeglang. “Untuk seluruh Koperasi di Pandeglang kita sudah berikan himbauan, bahkan kita beri waktu 3 bulan melalui surat,” tegasnya. Sementara itu, ketika ditanya mengenai banyaknya Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), yang beredar di masyarakat. Olis menyatakan, hal tersebut sah- sah saja selama memiliki Surat Izin Operasional (SIOP). “Untuk Koperasi yang seperti itu harus memiliki SIOP, dan yang sudah daftar ke Dinas kita saat ini ada 30,” ujarnya. Selanjutnya Olis menghimbau, agar KOSIPA yang belum terdaftar untuk melengkapi segala persyaratan agar bisa memiliki SIOP. “Ya, agar supaya legal hendaknya mendaftar dong,” jelasnya. (JDN). http://lensabanten.com/headline-news/diskop-umkm-pandeglang-bekukan-650-koperasi
LPDB-KUMKM Bisnis Indonesia
Hari/Tanggal: Rabu, 16 Desember 2014
Hal: 4
LPDB-KUMKM Media Indonesia
Hari/Tanggal: Rabu, 16 Desember 2014
Hal: 17
