L P D B - K U M K M
K L I P I N G Jum’at, 15 Agustus 2014 No
Media Cetak
Hal.
Judul
1
Liputan 6
Indonesia Baru
Bangun UKM, Jokowi Diharapkan Andalkan Koperasi
2
Merdeka
Uang
3
Asatunews
UMKM
4
Okezone
Nasional
5
Berita Jakarta
Ekonomi
22 Koperasi Jasa Keuangan di Jakbar Bermasalah
6
Radar Pena
Ekonomi
Koperasi Bisa Sinergi dengan BUMDes
7
Kabar Jatim
Keuangan
Koperasi Berperan Penting Dalam Menggerakkan Perekonomian
8
Smart Bisnis
Umum
Optimistis Koperasi Bisa Kikis Pengangguran
9
Sindo Trijaya
News
BUMDes Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Pedesaan
10
Liputan 6
Ekonomi dan Bisnis
Efektivitas Dana Koperasi Belum Terbukti
11
Indo Pos
4
Kemenkop dan UKM Persiapakan UU Baru
12
Neraca
12
Pemerintah Baru Harus Bangun Ekonomi Koperasi
13
Rakyat Merdeka
10
Menkop UKM Baru Diminta Sinergikan BUMDes&KUD
Hapus Kemiskinan, Presiden Baru Diharap Perkuat Koperasi Presiden Terpilih Diharapkan Dapat Kuatkan Peran Koperasi Pemerintahan Baru Harus Berani Ambil Langkah Strategis
© Humas LPDB-KUMKM
LPDB-KUMKM Liputan 6
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Indonesia Baru
Bangun UKM, Jokowi Diharapkan Andalkan Koperasi Rumah transisi ini dipimpin Rini M. Soemarno dan empat orang deputi, Andi Widjajanto, Hasto Kristyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faisal, Jakarta, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia) Liputan6.com, Jakarta - Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo berharap Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tetap menjadikan koperasi sebagai tonggak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, peran koperasi sebagai salah satu strategi jitu dapat mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2012. Menurut Braman, koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa," ujar Braman melalui pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Kamis, (14/8/2014). Braman memaparkan, sinergi antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut dia, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. "Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan," tutur dia. Selanjutnya menurut Braman, koperasi yang merupakan lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial dianggap lebih mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, gotong royong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai
pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain. "Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200 ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp 125 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," ucap Braman. Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional bila dilihat dari gaya kerjanya yang cenderung lebih melibatkan rakyat. "Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," ucap Berly. Dengan mengandalkan koperasi menurut Berly, para pelaku ekonomi kecil dapat meminjam modal untuk membentuk koperasi ke bank, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil usahanya, seperti koperasi petani kopi, mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak. "Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia," demikian Berly. http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2091230/bangun-ukm-jokowi-diharapkan-andalkankoperasi
LPDB-KUMKM Merdeka
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Uang
Hapus Kemiskinan, Presiden Baru Diharap Perkuat Koperasi Merdeka.com - Presiden mendatang diharapkan merevitalisasi peran koperasi. Hal itu dianggap sebagai salah satu strategi jitu untuk menanggulangi kemiskinan di Tanah Air. Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Braman Setyo, mengatakan koperasi dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah UndangUndang Desa No 6 Tahun 2014. BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. "UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, ujar Braman di Jakarta, Kamis (14/8). Dijelaskan Braman, sinergisitas antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Selain menyejahterakan masyarakat desa, koperasi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. "Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 Miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan," tuturnya. Per Juni lalu, koperasi di Indonesia berjumlah sekitar dua ratus ribu unit dengan 35 juta anggota dan volume usaha Rp125 triliun. Penyerapan tenaga kerja hampir 500 ribu orang. "Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," papar Braman. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini presiden terpilih Joko Widodo akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional. Menurutnya,koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang.
"Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," cetus Berly. Sebagai ilustrasi, kelompok peternak sapi perah bisa meminjam modal bank untuk membentuk koperasi. Dengan begitu, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil olahan susu sapi menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman. Kemudian, koperasi petani kopi bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak. "Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia," katanya. http://www.merdeka.com/uang/hapus-kemiskinan-presiden-baru-diharap-perkuatkoperasi.html
LPDB-KUMKM Asatunews
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: UMKM
Presiden Terpilih Diharapkan Dapat Kuatkan Peran Koperasi ASATUNEWS - Presiden terpilih diharapkan mampu menguatkan peran koperasi sebagai salah satu strategi jitu mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (BPS 2012). Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo, optimistis akan komitmen pemerintahan mendatang untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. “BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Braman di Jakarta, Kamis (14/8). Dijelaskan Braman, sinergisitas antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk mensejahterakan masyarakat desa. Menurutnya, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. “Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 Miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan,” tuturnya. Sejatinya, lanjut Braman, koperasi adalah lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, menurut dia, gotong royong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain. http://www.asatunews.com/umkm/2014/08/15/presiden-terpilih-diharapkan-dapatkuatkan-peran-koperasi
LPDB-KUMKM Okezone
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Nasional
Pemerintahan Baru Harus Berani Ambil Langkah Strategis Joko Widodo-Jusuf Kalla (Foto: Okezone) JAKARTA - Penanggulangan kemiskinan akan menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintahan periode mendatang. Presiden terpilih nanti tentu diharapkan harus mampu mengambil langkah strategis untuk menuntaskan persoalan tersebut. Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo mengatakan, salah satu strategi yang bisa ditempuh untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menguatkan peran koperasi. Cara ini dianggap sebagai salah satu strategi jitu mengurangi 28,6 juta (data BPS 2012) jiwa penduduk miskin di Indonesia. Ia pun optimistis pemerintahan mendatang akan memegang komitmen untuk membangun perekonomian rakyat. Yakni, melalui koperasi karena dapat mewujudkan tujuan ini, tetapi mesti bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. "BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/8/2014). Braman mengatakan, sinergisitas antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Koperasi, kata dia merupakan sebuah gerakan sosial yang bermanfaat memperkuat basisbasis demokrasi partisipatoris rakyat mengingat koperasi adalah lembaga ekonomi berwatak sosual yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama.
"Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran satu desa Rp1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan,"tukasnya. Apalagi kata dia, dengan jumlah koperasi Indonesia sekitar dua ratus ribu unit per Juni 2014, dan dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp125 triliun telah berdampak pada penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput. Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya melihat sosok Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional. Itu terlihat dari gaya kerjanya yang melibatkan rakyat dengan mencerminkan azas gotong royong. "Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrument untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," ujar Berly. Langkah yang bisa dilakukan, terang Berly, misal terkait dengan peternak sapi perah bisa bersama-sama meminjam modal untuk membentuk koperasi ke bank. Kemudian, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil olahan susu sapi menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman. Dalam bidang pertanian juga bisa dilakukan, misal dengan membentuk koperasi petani kopi. Di mana, mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya dan mengolahnya sendiri. Dengan cara seperti ini tentu akan menghindari tengkulak. Ia pun berharap, pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap penguatan koperasi, khususnya menyangkut dengan kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. "Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia,"pungkasnya. http://news.okezone.com/read/2014/08/15/337/1024779/pemerintahan-baru-harus-beraniambil-langkah-strategis
LPDB-KUMKM
Berita Jakarta
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Ekonomi
22 Koperasi Jasa Keuangan di Jakbar Bermasalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta diminta turun tangan membantu pengurus Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dalam mengelola Program Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di Jakarta Barat. Pasalnya, dari 56 KJK di wilayah tersebut, sebanyak 22 KJK diketahui bermasalah. "Hasil evaluasi KJK di Jakarta Barat tahun-tahun sebelumnya ternyata masih banyak bermasalah. Salah satunya dengan laporan keuangan yang sampai saat ini ada yang belum tuntas " Wakil Walikota Jakarta Barat, M Yuliadi mengatakan, hasil evaluasi KJK Jakarta Barat, ternyata banyak yang masih bermasalah. Untuk itu, pihaknya meminta Dinas KUMKMP DKI Jakarta turun tangan untuk memberikan konsultasi atau masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. “Hasil evaluasi KJK di Jakarta Barat tahun-tahun sebelumnya ternyata masih banyak bermasalah. Salah satunya dengan laporan keuangan yang sampai saat ini ada yang belum tuntas,” ujar Yuliadi, Kamis (14/8). Ia menyebut, tahun ini dana KJK yang sudah dikucurkan di Jakarta Barat sebesar Rp 21 miliar. Diharapkan dengan adanya masukan dan konsultasi dari Dinas KUMKMP DKI, dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan program. Begitu juga dengan pertanggungjawabannya. “Untuk itu, pengurus KJK dan masyarakat harus bersinergi. Pihak kelurahan harus benarbenar serius memantau dan mengontrol pengguliran dana tersebut hingga sampai ke masyarakat dan bermanfaat,” pinta Yuliadi. Sementara itu, Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Joko Kundaryo megakui, data untuk wilayah Jakarta Barat dari 56 KJK, 22 di antaranya masih bermasalah. Bahkan, lima di antaranya berurusan dengan pihak kepolisian. “Ironisnya, pengelola KJK yang bermasalah tersebut justru yang pernah mengikuti Diklat PDB PEMK. Umumnya dalam pengelolaan dana tersebut masih menggunakan paradigma lama hingga jadi bermasalah,” tutur Joko.
Padahal, kata Joko, pengelola KJK diminta menerapkan manajemen terbuka atau transparan serta akuntabel sehingga hasilnya berjalan baik. http://beritajakarta.com/read/4212/22_Koperasi_Jasa_Keuangan_di_Jakbar_Bermasalah#.U25Z6PUaZR
LPDB-KUMKM
Radar Pena
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Ekonomi
Koperasi Bisa Sinergi dengan BUMDes JAKARTA – Pembangunan perekonomian rakyat lewat koperasi bisa disinergikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Koperasi dapat mewujudkan tujuan ini sebagaimana amanah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Braman Setyo, optimistis akan komitmen ini. Apalagi pemerintahan mendatang juga punya program besar untuk membangun perekonomian rakyat."BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa," ujar Braman di kantornya, Kamis (14/8). Braman menjelaskan, sinergi antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurutnya, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata. Namun juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. "Dengan UU Desa dimana salah satu pasalnya akan memberikan penguatan anggaran satu desa Rp 1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi pedesaan," ujar Braman. Sejatinya, lanjut Braman, koperasi adalah lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, menurut dia, gotong royong merupakan roh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah. Hal ini yang bisa melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain. "Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200 ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp 125 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," kata Braman.
Sementara itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional. Dia melihat dari gaya kerjanya yang melibatkan rakyat, telah mencerminkan azas gotong royong bangsa kita. "Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi. Gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital," kata Berly. Berly memberikan contoh peternakan sapi perah bisa bersama-sama meminjam modal untuk membentuk koperasi ke bank. Mereka bisa gotong royong memproduksi hasil olahan susu sapi menjadi berbagai macam produk makanan dan minuman. Selain itu, koperasi petani kopi. Mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya, sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak. "Untuk itu, pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas menteri koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia," kata Berly. http://radarpena.com/read/2014/08/15/11434/18/1/Koperasi-Bisa-Sinergidengan-BUMDes
LPDB-KUMKM
Kabar Jatim
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Keuangan
Koperasi Berperan Penting Dalam Menggerakkan Perekonomian Bupati Anas mengatakan, saat ini perekonomian Banyuwangi terus mengarah ke trend yang positif. Hal ini tidak lepas dari peran serta koperasi yang turut memajukan perekonomian masyarakat. “Saya sangat berterimakasih pada koperasi yang membantu petani, nelayan dan sektor ekonomi mikro dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Inilah kontribusi nyata koperasi dalam mewujudkan kemajuan daerah,” kata Bupati Anas. Selain itu Bupati juga meminta agar koperasi turut memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengelola perekonomian dengan baik. “Menurut data Bank Indonesia kredit konsumtif di BAnyuwangi cukup tinggi, koperasi bisa mengedukasi masyarakat untuk mengurangi tingkat konsumtif dan lebih mendorong pada kredit untuk investasi usaha,” pinta Bupati Anas. Pada kesempatan tersebut Bupati Anas juga menyampaikan kopndisi terkini perekonomian Banyuwangi. Saat ini, kata Bupati, Banyuwangi memasuki trend positif perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro. Diantaranya tingkat inflasi daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, tingkat inflasi Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar 0,42. Banyuwangi termasuk 5 kabupaten/kota dengan tingkat inflasi terendah. “Tingkat inflasi yang rendah memberi pengaruh yang positif dalam mendorong perekonomian menjadi lebih baik; masyarakat lebih bergairah untuk bekerja, melaksanakan diversifikasi usaha, dan mengadakan investasi yang dampaknya meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi yang semakin meningkat,” urai Bupati Anas. Selain itu pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, income perkapita masyarakat baru Rp. 15 juta/ orang /tahun. “Sekarang pendapatan perkapita kita Rp. 21,8 juta/orang/tahun. Lebih tinggi dari Kabupaten Jember dan Malang, ” kata Bupati. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur Dr. Ir. RB. Fatah Yasin mengatakan pemerintah propinsi terus berkomitmen memajukan koperasi. Hal ini
ditunjukkan dalam APBD Propinsi yang memberikan alokasi dana untuk pengembangan koperasi yang mencapai 1,5 triliun. “Komitmen juga dilakukan untuk memajukan koperasi wanita yang tersebar hingga tingkat desa di seluruh Jawa Timur,” cetus Fatah yasin. Pada acara HUT Koperasi tersebut juga dibagikan 500 paket tobos dan jaket kepada welijo, serta 500 paket kompor gas dan panci kepada penjual kopi serta sertifikat gratis prona kepada 100 pelaku UMKM. Rangkaian perayaan HUT koperasi juga diisi dengan pameran produk UMKM yang diikuti oleh 42 stan. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Yususf Widyatmoko, Forpimda, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. RB. Fatah Yasin, Ketua Dewan Koperasi Jatim Marjito, serta pengurus koperasi se Kabupaten Banyuwangi. http://kabarjatim.com/keuangan/item/1924-koperasi-berperan-penting-dalammenggerakkan-perekonomian
LPDB-KUMKM
Smart Bisnis
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Umum
Optimistis Koperasi Bisa Kikis Pengangguran Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo mengatakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dioptimalkan karena menjadi amanah dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Dengan mengoptimalkan BUMDes yang disinergikan dengan koperasi maka perekonomian yang dimulai dari desa akan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Pernyataan ini disampaikan Braman menanggapi tantangan yang akan dihadapi pemerintahan baru yang terbentuk pada 20 Oktober 2014 mendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2013, ada 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Braman mengatakan upaya mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan, koperasi yang bersinergi dengan BUMDes harus digalakkan untuk menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menyejahterakan masyarakat desa. “BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Braman di Jakarta, Kamis (14/8). Menurutnya, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basisbasis demokrasi partisipatoris rakyat. “Ke depan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 Miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan,” tuturnya. Sejatinya, lanjut Braman, koperasi adalah lembaga ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, menurut dia, gotong royong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi
dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain. “Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar dua ratus ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar 125 Triliun Rupiah. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput,” papar Braman. Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini pemerintahan yang baru terbentuk akan menjadikan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dilihat dari gaya kerjanya yang melibatkan rakyat, telah mencerminkan azas gotong royong bangsa kita. “Untuk itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk mengembangkan koperasi di Indonesia,” katanya. http://www.smartbisnis.co.id/artikel/umum/optimistis-koperasi-bisa-kikispengangguran
LPDB-KUMKM
Sindo Trijaya
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: News
BUMDes Akan Menjadi Kekuatan Ekonomi Pedesaan Jakarta - Tantangan terberat pemerintahan hasil Pemilu Presiden 2014 adalah penanggulangan kemiskinan. Presiden terpilih diharapkan mampu menguatkan peran koperasi sebagai salah satu strategi jitu mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia (BPS 2012). Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo, optimistis akan komitmen pemerintahan mendatang untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. “BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU Desa memberikan paying hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Braman di Jakarta, Kamis (14/8/2014). Dijelaskan Braman, sinergisitas antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD)akan menjawab kekhawatiran terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrument untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurutnya, esensi koperasi adalah sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis demokrasi partisipatoris rakyat. “Kedepan dengan UU Desa, di mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp 1,4 Miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan,” tuturnya. Sejatinya, lanjut Braman, koperasi adalah lembaga ekonomi (entitasbisnis) berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Disamping itu, menurut dia, gotongr oyong merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain.
“Kondisi koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar dua ratus ribu unit (per Juni 2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar 125 Triliun Rupiah. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi, terbukti koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10 tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput,” papar Braman. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian nasional. Dilihat dari gaya kerjanya yang melibatkan rakyat, telah mencerminkan azas gotong royong bangsa kita. “Koperasi sangat relevan di era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi, gerakan ini yang bisa menjadi instrument untuk menjembatani penguatan perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital,” cetus Berly. (ANP) http://www.sindotrijaya.com/news/detail/7205/bumdes-akan-menjadikekuatan-ekonomi-pedesaan#.U-2-N6PUaZR
LPDB-KUMKM
Liputan 6
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: Ekonomi dan Bisnis
Efektivitas Dana Koperasi Belum Terbukti Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah akhirnya menyalurkan dana bergulir pengalihan subsidi bahan bakar minyak sejak pertengahan Desember 2000. Pengucuran itu terlanbat dari jadwal yang ditentukan, yakni pada 1 November silam. Dana senilai Rp 350 miliar ini disalurkan kepada sekitar tiga ribu koperasi dan seribu lembaga keuangan mikro. Demikian dicetuskan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Zarkasih Nur, baru-baru ini di Jakarta. Pencairan dana bergulir tersebut adalah salah satu dari tiga meknisme penyaluran dana penghematan subsidi bahan bakar minyak senilai Rp 850 miliar. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi penolakan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM pada 1 Oktober silam. Menurut Zarkasih, masing-masing koperasi simpan pinjam (KSP) akan menerima dana sebesar Rp 100 juta. Sementara, lembaga keuangan mikro (LKM) bisa menerima dana dari bank penyalur sebesar Rp 50 juta. Zarkasih melanjutkan, dana tersebut akan disalurkan kembali oleh lembaga penerima kepada para anggota yang berhak menerimanya, maksimal sebesar Rp 1 juta per orang. Dengan demikian, sedikitnya akan ada 350 ribu pengusaha kecil yang memperoleh kredit dari dana bergulir tersebut dengan bunga 16 persen per tahun. Zarkasih mengakui, masih ada sekitar lima persen dana bergulir yang belum tersalurkan lantaran adanya kompetisi sesama koperasi. Namun, ia yakin, hal itu akan bisa diatasi dalam waktu singkat. Namun, sebagian kalangan menilai, mestinya penyaluran dana bagi koperasi dan LKM tersebut sudah dimulai sejak awal Desember silam. Nikmatuloh, Ketua LKM Anugerah Dan Rizal Utami, Ketua Koperasi Pedagang Pasar II Bogor mengatakan, keterlambatan penyaluran hingga menjelang Lebaran membuat peluang para pengusaha kecil untuk meraih keuntungan pada peningkatan omset di hari raya menjadi hilang. BErdasarkan pantauan SCTV di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, efektivitas pengucuran dana bergulir dalam mengerakkan ekonomi kerakyatan dengan motor koperasi usaha kecil dan menengah belum bisa disimpulkan. Namun, di tengah ketiadaan akses golongan tersebut kepada perbankan nasional, dana sebesar Rp 350 miliar tersebut bisa menjadi seteguk air ditengah padang tandus.
Hal yang agak menyimpang terjadi pada kasus Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah. Menurut Nasyiah Hasanah, pengurus Kopma UNS, bila koperasi lain menyalurkan kembali dana bergulir kepada anggotanya dengan tingkat bunga sekitar 20 persen, Kopma UNS justru menggunakan dana untuk tujuan merehabilitasi unit usahanya yang terbakar. http://news.liputan6.com/read/5612/efektivitas-dana-koperasi-belum-terbukti
LPDB-KUMKM
Indo Pos
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: 4
LPDB-KUMKM
Neraca
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: 12
LPDB-KUMKM
Rakyat Merdeka
Hari/Tanggal: Jum’at / 15 Agustus 2014
Hal: 10
