BMKG
KESEP AK AT AN
BERS AM A
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI d e n g a n BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA - BMKG tentang PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENGUASAAN IPTEK DALAM PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM NOMOR : 01/M/SKB/l/2009 NOMOR : HK303/A2/Depll./BMKG/2009
Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun 2009 bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah inI., 1. Dr.
Idwan
Suhardi,
Deputi
Menteri
Negara
Riset
dan
Teknologi
Bidang
Pendayagunaan dan Pemas yarakatan Iptek, dalam hah ini bertindak u n t u k d a n a t a s n a m a K e m e n t e r i a n N e g a r a R i s e t d a n T e k n o l o g i , berclasarkan Surat
Kuasa
Menteri
Negara
Riset
dan
Teknologi
Nomor:
01/M/Sku/1/2009,
berkedudukan di JI. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. P. J. Prih Harjadi, Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi, Badan Meteorologi dan Geofisika, dalam hah ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang berkedudukan di JI. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta 10720, Yang Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK.
KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penguasaan Iptek dalam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN Kesepakatan Bersama ini bertujuan : 1. 2. 3. 4. 5.
Percepatan Riset dasar dan terapan bagi perubahan iklim Indonesia. Pendayagunaan institusi iptek dan LPND dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam pengendalian perubahan iklim. Penyediaan Prasarana Riset Perubahan Iklim (Komponen Struktur). Penguatan Riset dasar Perubahan Iklim. Pengembangan Riset Adaptasi dan Mitigasi sektoral yang berkaitan dengan perubahan iklim. P AS AL
2
RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi: a. Pemantauan besaran konsentrasi kualitas udara ambient nasional; b. Penyediaan dan pemasangan alat pada beberapa Unit Pelaksana Teknis BMKG untuk analisa kualitas udara; c. Penyediaan infrastruktur utilitas, komunikasi dan multimedia pada beberapa Unit Pelaksana Teknis BMKG; d. Pelaksanaan
Kegiatan
lain
yang
sesuai
dengan
Ruang
Lingkup
sebagaimana dicantumkan pada PASAL 2 di dalam kesepakatan bersama ini dan disepakati bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK. (2) Mekanisme pelaksanaan dari Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Pelaksanaan yang akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
P A S A L
3
BENTUK KERJASAMA Bentuk kerjasama diwujudkan dalam hal : 1. Penyiapan dokumen perencanaan yang terkait dengan kegiatan - kegitatan berupa dokumen teknis dan dokumen proses penganggaran; 2. Menyediakan infrastruktur utilitas, komunikasi dan multimedia di stasiun pengamatan BMKG; 3. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang akan disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK. PASAL 4 PEMBIAYAAN Pembiayaan operasional (tidak termasuk sewa) yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan. P A S A L
5
PENGORGANISASIAN 1) KEDUA
BELAH
PIHAK
sepakat
membentuk
Kelompok
Kerja
yang
keanggotaannya terdiri dari perwakilan KEDUA BELAH PIHAK dan/atau PIHAK LAIN untuk merumuskan Perjanjian Pelaksanaan; 2) Kelompok kerja seperti dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. P A S A L
6
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK; 2)
KEDUA BELAH PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan KEDUA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
BELAH PIHAK paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir; 3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, KEDUA BELAH PIHAK dapat mengadakan evaluasi. PAS AL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja oleh KEDUA BELAH PIHAK. P A S A L
8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka KEDUA BELAH PIHAK meneruskan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tetap berlaku dan KEDUA BELAH PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sampai p e rbe d a an p e nd a p a t a tau p e rse l i si h a n d i ma ksu d a ya t (1 ) d ap a t diselesaikan, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PASAL 9 LAIN-LAIN 1) Jika terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya akan dibicarakan dan ditentukan untuk disepakati bersama. 2) Jika
diperlukan,
hal-hal
yang
belum
diatur
dan
berkaitan
dengan
Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan disepakati kemudian dalam Addendum dan Amandeman yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
PASAL 10 PENUTUP Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup
masing-masing
mempunyai
kekuatan
hukum
yang
sama
setelah
ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh KEDUA BELAH PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
TTD
TTD
DR. IDWAN SUHARDI
DR. P.J. PRIH HARJADI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SURAT KUASA Nomor: 01/M/SKu/I/2009 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: KUSMAYANTO KADIMAN : MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Sesuai Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 05/M/PER/VIII/2007 Tahun 2007, tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dengan ini memberi kuasa kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
IDWAN SUHARDI 680000447 PEMBINA UTAMA MUDA /IV c DEPUTI MENEGRISTEK BIDANG PEMASYARAKATAN IPTEK
PENDAYAGUNAAN
DAN
Untuk bertindak dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, tentang ”Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendukung Penguasaan Iptek Dalam pengendalian Dampak Perubahan iklim,” pada hasi Senin tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2009 di Jakarta. Surat Kuasa ini akan berakhir pada Kesepakatan Bersama ini ditandatangani. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 20 Januari 2009 Penerima Kuasa, TTD. IDWAN SUHARDI
Menteri Negara Riset dan Teknologi, TTD. KUSMAYANTO KADIMAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
