Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2., September 2014 ISSN :

Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2., September 2014

ISSN : 2087-1899

i


ISSN : 2087-1899

Jurnal

Sosio-Humaniora PENANGGUNG JAWAB Kepala LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta Ketua Umum : Dr. Ir. Ch. Wariyah, M.P. Sekretaris : Awan Santosa, S.E., M.Sc. Dewan Redaksi : Dr. Kamsih Astuti, M.A. Dr. Hermayawati, M.Pd. Penyunting Pelaksana : Tutut Dwi Astuti, S.E., M.Si. Dra. Indra Ratna KW, M.Si. Restu Arini, S.Pd., M.Pd. Sumiyarsih, S.E., M.Si. Pelaksana Administrasi : Zulki Adzani Sidiq Fathoni Hartini

Alamat Redaksi/Sirkulasi : LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta Jl. Wates Km 10 Yogyakarta Tlpn (0274) 6498212 Pesawat 133 Fax (0274) 6498213 E-Mail : [email protected] Web : lppm.mercubuana-yogya.ac.id Jurnal yang memuat ringkasan hasil laporan penelitian ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, terbit dua kali setiap tahun. Redaksi menerima naskah hasil penelitian, yang belum pernah dipublikasikan baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format di Jurnal Sosio-Humaniora dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit.

ii


ISSN : 2087-1899

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2, September 2014 dapat kami terbitkan. Redaksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah berbagi pengetahuan dari hasil penelitian, untuk dipublikasikan dan dibaca oleh pemangku kepentingan, sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi perkembangan IPTEKS. Pada jurnal Sosio-Humaniora edisi September 2014 ini, disajikan beberapa hasil penelitian di bidang manajemen, bidang akuntansi dan bidang psikologi. Pada bidang manajemen disajikan artikel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di BEI, pengaruh dimensi kualitas jasa terhadap keputusan pembelian jasa perbankan pada Bank Mandiri unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta. Pada bidang akuntansi disajikan artikel tentang adopsi accrual accounting pada pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan pada bidang psikologi disajikan artikel tentang hubungan antara kebutuhan aktualisasi diri dengan motivasi kerja pada wanita karier di PT Kusuma Sandang Mekarjaya, nilai positif pekerjaan-keluarga pada ibu yang bekerja ditinjau dari dukungan sosial, dan hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan dukungan sosial orangtua dengan motivasi belajar pada siswa di MTS Ibadurrahman Tibu Sisok Desa Loang Maka Lombok Tengah tahun ajaran 2013/2014. Redaksi menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyajian artikel dalam jurnal yang kami terbitkan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, agar penerbitan mendatang menjadi semakin baik. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak redaksi mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, September 2014 Redaksi

iii


ISSN : 2087-1899

Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2 ini telah direview oleh Mitra Bestari : 1. Awan Santosa, S.E., M.Sc. bidang studi Manajemen 2. Dr. Kamsih Astuti, S.Psi., M.Si. bidang studi Psikologi Masyarakat

iv


ISSN : 2087-1899

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ........................................................................................... Daftar Mitra Bestari .................................................................................... Daftar Isi......................................................................................................

iii iv v

HUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI DENGAN MOTIVASI KERJA PADA WANITA KARIER DI PT KUSUMA SANDANG MEKARJAYA .............................................................................................. 132-143 Betsy Amanda Syauta dan Reny Yuniasanti EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI .................................................................................... 144-161 Rina Dwiarti NILAI POSITIF PEKERJAAN-KELUARGA PADA IBU YANG BEKERJA DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL ....................................................... 162-177 Triana Noor Edwina Dewayani Soeharto HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA DENGAN MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA DI MTS IBADURRAHMAN TIBU SISOK DESA LOANG MAKA LOMBOK TENGAH TAHUN AJARAN 2013/2014 .................................................................................................... 178-198 Habibi Al-Ajami dan Triana Noor Edwina Dewayani Soeharto PENGARUH DIMENSI KUALITAS JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN JASA PERBANKAN Studi Kasus Pada Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta ............................................................... 199-217 Subarjo ADOPSI ACCRUAL ACCOUNTING PADA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Literatur) ...................................................................... 218-231 Maria Immaculata Andriani Novitasari PEDOMAN PENULISAN NASKAH .............................................................

232

v


ISSN : 2087-1899

ADOPSI ACCRUAL ACCOUNTING PADA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Literatur) Maria Immaculata Andriani Novitasari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753 Email : [email protected] ABSTRAK Mulai Januari 2015, hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia akan mulai menerapkan Akuntansi berbasis akrual. Hal ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Implementasi akrual akuntansi tersebut diyakini oleh para ahli akan lebih baik dari Akuntansi berbasis kas. Dengan pencatatan akrual basis, diyakini akan lebih meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi dan mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia. Belajar dari beberapa Negara yang telah lebih dahulu berhasil menerapkan Akuntansi berbasis akrual yaitu New Zealand, Australia dan Inggris, semoga dalam pengabdopsiannya nanti akan sesuai dengan kondisi Indonesia dan akan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Akuntansi Akrual, transparansi, efisiensi, mencegah korupsi ADOPTION ACCRUAL ACCOUNTING IN GOVERNMENT REPUBLIC OF INDONESIA (Literature Study) ABSTRACT Starting in January 2015, almost all local governments in Indonesia will begin implementing accrual-based accounting. It is based on Government Regulation 71 of the Government Accounting Standards, Regulation of the Minister of Finance 238 / PMK.05 / 2011 of 2011 on the General Guidelines for the Government Accounting System, Regulation No. 64, 2013 on the Implementation of the Government Accounting Standards Accrual Based on Local Government . The implementation of accrual accounting is believed by experts to be better than cashbased accounting. By recording the accrual basis, it is believed will increase transparency, improve efficiency and prevent corruption in the Government of the Republic of Indonesia. Learn from some of the countries that have already successfully implemented the accrual-based accounting of New Zealand, Australia and the UK, hopefully in adoption will be in accordance with the conditions in Indonesia and will be successful as expected. Keywords ; Accrual Accounting, transparency, efficiency, combat corruption

218


PENDAHULUAN

ISSN : 2087-1899

Sementara akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana

Seiring semakin

berjalannya

banyak

waktu,

ekonomi

dan

peristiwa

di

lainnya diakui, dicatat, dan disajikan

yang

dalam laporan keuangan pada saat

menerapkan sistem akuntansi akrual

terjadinya transaksi tersebut, tanpa

dalam laporam keuangan mereka. Ini

memperhatikan waktu kas atau setara

menunjukkan telah terjadi perubahan

kas diterima atau dibayarkan (KSAP,

arsitektur

2006).

berbagai

pemerintahan

transaksi

belahan

dunia

manajemen

keuangan

pemerintahan.

Selanjutnya,

mengatakan

Pada prinsipnya, pencatatan

dalam

(recording)

sesuai

metode yaitu metode berbasis kas

terjadinya

arus

dan basis akrual.

sehingga

suatu

transaksi

diakui/dicatat transaksi

atau

ketika

tersebut

dikeluarkan.

kejadian

saat

sumber

daya,

menyediakan

informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya

atas

dicatat.

diterima

atau

dilakukan

lain,

menggambarkan

kata

akuntansi

dengan

dapat

uang

Dengan

juga

berbasis akrual, waktu pencatatan

anggaran secara garis besar ada dua

Dalam akuntansi berbasis kas,

KSAP

Ketika

akrual

hendak

sepenuhnya

untuk

berlangsungnya

akuntansi berbasis kas adalah basis

esensi transaksi atau kejadian, maka

akuntansi yang mengakui pengaruh

nilai

transaksi dan kejadian lainnya pada

penerapan

saat kas atau setara kas diterima atau

tergambarnya informasi operasi atau

dibayar

kejadian. Dalam sektor komersial,

yang

digunakan

untuk

lebih

yang

diperoleh

akrual

adalah

pengakuan pendapatan, belanja, dan

gambaran

pembiayaan

atau kejadian tersebut dituangkan

(Ritongga,Irwan;2010).

perkembangan

dari

operasi

219


ISSN : 2087-1899

dalam laporan laba rugi. Sedangkan

yang telah dilaksanakan di Indonesia

dalam akuntansi pemerintah, laporan

dengan cash basis serta berdasarkan

sejenis ini diciptakan dalam bentuk

atas

laporan

Tahun

operasional

atau

laporan

surplus/defisit (Simanjuntak, 2010). Berdasarkan

atas

analisa

pelaksanaan penerapan pencatatan

Peraturan Pemerintah No.71 2010,

berikut

ini

penulis

kemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan Akuntansi Basis Kas, serta Akuntansi Basis Akrual ;

Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual Akuntansi Basis Kas Manfaat Kelemahan Anggaran berbasis kas Tidak dapat ditandingkan telah lazim diterapkan antara anggaran berbasis pada sektor publik. Tidak kas dengan realisasi hasil memerlukan perubahan operasionalmaupun posisi paradigma keuangan yang disajikan penganggaran. dalam basis akrual.

Akuntansi Basis Akrual Manfaat Kelemahan Dapat dilakukan Terdapat kerumitan pengendalian atas posisi menentukan target keuangan dan anggaran atas operasional organisasi pencapaian posisi keuangan dan hasil operasi di masa depan.

Sederhana pemahaman anggaran yang didasarkan pada kas dan hanya ditandingkan realisasinya

Pada dasarnya hanya melihat apakah aliran kas masuk dan keluar yang dianggarkan telah dilaksanakan sesuai rencana tersebut. Tidak melihat aspek efisiensi atas aktivitas tersebut.

Penganggaran tidak semata pada arus kas namun juga terhadap hasil akhir posisi keuangan dan operasi dari sebuah organisasi sehingga dapat diukur efisiensi pelayanan publik.

Anggaran tidak disajikan akrual sehingga tidak ada perubahan dari praktik yang berlaku sebelumnya. Cost pelaporan lebih rendah.

Pengendalian atas capaian operasional dan posisi yang hendak dicapai entitas kurang dapat dilakukan.

Diperlukan pemahaman lebih interpretasi penyajian anggaran bentukyang atas laporan dalam neraca, laporan operasional maupun laporan perubahan ekuitas pada saat menyusun anggarannya. Dimungkinkan terjadi lebih banyak penyajian laporan, antara lain anggaran kas dan realisasinya, anggaran Operasional (LO) dan realisasinya, anggaran posisi keuangan realisasinya, dst

Keterserapan anggaran kas sebagai tolok keberhasilan menyebabkan kecenderungan menyamakan anggaran dengan realisasi.

220


Tuntutan-tuntutan masyarakat yang

semakin

dorongan

kuat

dari

dan

ISSN : 2087-1899

Januari 2015.

adanya MATERI DAN METODE

lembaga-lembaga

internasional, seperti Organisation for Economic

Cooperation

and

(OECD),

the

Development

Dalam tulisan ini, penulisakan melakukan

studi

literature

International Monetary Fund (IMF),

berbagai

dan World Bank, untuk menerapkan

referensi

basis akrual kepada negara-negara di

referensi-referensi tersebut, tentang

dunia

bagaimana

menyebabkan

Indonesia

terus

memperbaiki (Halim,

pemerintah

berupaya

sistem

2012).

untuk

akuntansinya Hal

tersebut

pengumpulan

dari

serta

penerapan

beberapa

Negara,

Australia,

Inggris.

pertimbangan

2010,

Akuntansi

terhadap

Akuntansi

berbasis Akrual yang telah berhasil di

mendorong pemerintah pada tahun melalui

analisis

berbagai

New

Zealand,

sebagai

dalam

bahan

pelaksanaan

Komite

Standar

penerapan Akuntansi berbasis Akrual

Pemerintahan

(KSAP)

di Pemerintahan Republik Indonesia,

akuntansi

yang akan dimulai sejak Januari 2015.

menerbitkan

standar

pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP nomor 71 tahun 2010

tentang

standar

HASIL DAN PEMBAHASAN

akuntansi Sudah

pemerintahan

menggantikan

lama

isu

mengenai

PP penerapan basis akrual dalam sistem

nomor 24 tahun 2005. akuntansi Untuk

penerapan

pemerintahan

terus

metode berkembang.Kecenderungan Negara-

pencatatan Akuntansi berbasis Akrual negara

untuk

mempergunakan

pada Pemerintah Republik Indonesia metode

pencatatan

dengan

basis

ini, sebagian besar akan dimulai sejak

221


ISSN : 2087-1899

akrual terus meningkat walaupun ada

basis accounting is the result of calls

perdebatan dari para ahli mengenai

for

keuntungan dan kerugiannya.

transparency in the public sector”.

Para

greater

accountability

and

pendukung

Sementara Blondal (2003 : 45)

akrual

menyatakan bahwa the objective of

menyampaikan bahwa penggunaan

moving financial reporting to accruals

basis akrual di sektor publik akan

is to make the true cost of government

memberikan manfaat yang lebih baik

more

dibandingkan jika sektor publik hanya

objective for adopting accruals is to

menggunakan basis kas.

improve

penerapan

basis

Akuntansi berbasis Akrual juga

transparent….

decision

A

further

making

in

government by using this enhanced

diharapkan menjadi jawaban yang

information”.

tepat atas meningkatkanya tekanan

Selanjutnya

dari masyarakat agar sektor publik

menuliskan kutipan dari Public Sector

dapat

kelola

Committee (2002) yang menyatakan :

pengelolaan keuangan yang lebih

“The Public Service Committee (PSC)

baik.

of the International Federation of

membangun

Tickel

tata

(2010:7)

mengutip

Tickel

:

Accountants

“This

basis

accrual-based financial statements,

basis

rather

accounting

to

from

cash

accrual

than

believes

7)

Dickinson (2000) menjelaskan bahwa migration

(IFAC)

(2010

cash-based

that

financial

accounting is a the result of calls for

statements, provide the most relevant,

greater

reliable,

accountability

and

transparency in the public sector”. Sementara Blondal (2003 : 45) menyatakan bahwa “the objective of moving financial reporting to accrual

comparable

information for

and

users of

useful financial

information”. Sementara Buhr (2010 : 11) memberikan

perhatian

terhadap

222


pengelolaan

biaya

menyatakan

“...a

dengan basis

penerimaan

maupun

pengeluaran

of

yang melampaui masa satu tahun

accounting has its problems. It fails to

anggaran. Anggaran berbasis akrual

provide the total cost of government

akan

programs

anggaran

and

cash

ISSN : 2087-1899

activities,

thereby

making it difficult to make decisions about

expanding

or

memungkinkan jangka

perencanaan

panjang

yang

melebihi satu tahun anggaran.

contracting

Rkein

(2008),

melakukan

programming. Under the cash basis of

penelitan terkait dengan akuntansi

accounting, significant asset holdings

akrual dan reformasi sektor publik di

in the form of tangible capital assets

Australia. Rkein menunjukkan bahwa

go unreported”.

penerapan

akuntansi

Australia

bersamaan

Nasution menekankan mendasar

(2008

perlunya

untuk

menggantikan berbasis

dengan

pelaksanaan kebijakan reformasi di

bertahap

sektor publik. Adopsi dilakukan secara

yang

bertahap di mana pertama kali adopsi

secara

dengan Anwar

10)

di

perubahan

akuntansi

kas

Selanjutnya

:

akrual

akrual.

dilaksanakan

di

organisasi

yang

Nasution

memberikan pelayanan (business like

menjelaskan bahwa dalam sistem

services) hingga kemudian diterapkan

akuntansi

di

akrual

dapat

pelayanan

jasa

Penelitian tersebut juga menunjukkan

pemerintahan, efisiensi serta kinerja

bahwa memang ada manfaat yang

pemerintah.Dalam

diperoleh dari penerapan basis akrual,

diukur

berbasis biaya

sistem

berbasis

seluruh

bagian

sektor

akrual juga dapat diketahui kewajiban

namun

manfaat

kontijensi pemerintah karena dicatat

akrual

belum

komitmen atau hak maupun kewajiban

diperoleh dan penerapan basis akrual

kontijensi

di

negara

terutama

untuk

setiap

penerapan

publik.

seluruhnya

instansi

juga

basis dapat

sangat

223


bervariasi.

untuk

Berikut ini penulis sampaikan beberapa

ISSN : 2087-1899

negara

New

meningkatkan

pengukuran

kinerja sektor publik.

Zealand,

Tiga

kebijakan

Australia, Inggris yang telah dinilai

mempengaruhi

sukses mengimplementasikan teknik

akrual di New Zealand. Departemen

accrual accounting dalam pelaporan

Keuangan New Zealand sudah mulai

keuangan di sector publik.

mempersiapkan

New Zealand menjadi negara pertama

yang

adopsi

ini akuntansi

akuntansi

akrual

pada tahun 1987. Public Finance Act

sepenuhnya

diundangkan pada tanggal 1 Juli

melaksanakan Akuntansi Akrual baik

1989.Undang-undang tersebut yang

di

menjelaskan

tingkat

nasional

dan

penggunakan

metode

lembaga.Reformasi akuntansi akrual

akuntansi akrual untuk penganggaran

di New Zealand merupakan paling

dan

komprehensif

semua

undang juga mendefinisikan atribut

negara.Perubahan adalah bagian dari

dari manajemen fiskal yang baik, dan

gelombang reformasi tahun 1980-an

memastikan pemerintah memenuhi

sebagai akibat dari kesulitan fiskal

kriteria tertentu.Undang- undang ini

negara.Reformasi ini bertujuan untuk

menciptakan insentif bagi para politisi

mencapai efisiensi. Untuk mencapai

untuk

tujuan ini New Zealand menjalankan

kepentingan jangka panjang negara,

tiga

bukan

fungsi

kebijakan

di

antara

yaitu

komersial

memisahkan dari

operasi

pelaporan

menteri

sesuai

kebijakan

dalam

kepentingan

politis

jangka pendek (Ruth R, 1996:5).

pemerintah lainnya, menguatkan garis pertanggungjawaban

mengejar

keuangan.Undang-

Pada tahun 1992 New Zealand

dan

berhasil membuat laporan keuangan

eksekutif dan merancang anggaran

dengan akuntansi akrual di seluruh

dan sistem manajemen keuangan

entitas

pemerintah.

New

Zealand

224


ISSN : 2087-1899

butuh tiga tahun untuk menerapkan

memerlukan biaya implementasi yang

akuntansi akrual dan empat tahun

besar.Perubahan

untuk

laporan

memaksa seluruh departemen di New

keuangan konsolidasi untuk seluruh

Zealand mengganti sistem informasi

pemerintah

B,2011:17).

keuangan mereka hanya dalam waktu

reformasi

dua tahun.Selain itu terdapat risiko

Zealand

pengambilan keputusan yang buruk di

menghasilkan perubahan positif yaitu

awal implementasi.Hal ini diakibatkan

peningkatan

pemerintah

menghasilkan

Secara

(Beerson keseluruhan,

keuangan

di

New

akuntabilitas,

kinerja

basis

akuntansi

belum

terbiasa

keuangan yang lebih baik, mencapai

menggunakan

efisiensi dan pengurangan staf.

akrual.Sejak konversi ke akuntansi

Lebih

lanjut

Beerson

akrual

informasi

volume

dan

akuntansi

kompleksitas

menjelaskan bahwa New Zealand

laporan pemerintah kepada parlemen

adalah

telah

pelopor

dalam

adopsi

meningkat.

Kompleksitas

keuangan

menyebabkan

akuntansi akrual. Sebagai pelopor

laporan

tentu New Zealand harus mampu

parlemenmembutuhkansaranan alitis

merumuskan konsep akuntansi akrual

independendariparaahli,

ini tanpa berpanduan dari negara –

sajaakan memakan waktu dan biaya.

yangtentu

negara lain. Oleh karena itu terdapat

Akuntansi akrual merupakan

beberapa tantangan yang dialami oleh

salah satu bagian dari paket reformasi

New

keuangan

Zealand

akuntansi

dalam

akrual

mengadopsi yaitu

biaya

New

akuntabilitas,

kualitas

pemerintah.Tetapi

langsung manfaatnya.Akuntansi

yang

belum

yang

berperan penting dalam peningkatan

implementasi yang cukup besar dan informasi

Zealand

efisiensi dan kinerja dalam

menilai

dirasakan

perbaikan ini tidak boleh mengabaikan

akrual

bentuk reformasi keuangan lainnya

225


ISSN : 2087-1899

dan mengutamakan akuntansi akrual

(AOB).Reformasi

sebagai faktor

tunggal.International

dikembangkan Australia, The Accrual

Federation

Accountant

Public

Outputs and Outcomes Framework

SectorComitte (1996:19) menjelaskan

(Guthrie, 1999) menekankan pada

New Zealand telah menikmati manfaat

kebutuhan akuntabilitas yang lebih

dari

kuat

of

penerapan

akuntansi

akrual,

dari

anggaran

departemen

karena telah melakukan pendekatan

ditujukan

yang

akuntabilitas eksternal.

komprehensif

menerapkan

strategi

dalam

untuk

yang

sehingga

meningkatkan

pemerintah,

Pada tahun 1995, diputuskan

meningkatkan kualitas keputusan dan

bahwa departemen harus menyusun

memungkinkan

pelaporan dengan basis akrual.Tiga

pengawasan

yang

efektif oleh parlemen.

instrumen

kebijakan

diperkenalkan

Untuk

Australia,

sebelum

untuk menggantikan the Audit Act of

1990

pemerintah

Australia

1901 (Guthrie, 1998). Tiga instrumen

menggunakan basis modifikasi kas

kebijakan tersebut menjadi bagian

(cash

dari

tahun

modified)

keuangan

untuk

dan

pelaporan

pengganggaran.

legislasi

sekarang,

yaitu

yang

diterapkan

Commonwealth

Kemudian sejak tahun 1990, terdapat

Authorities and Companies (CAC) Act

pergeseran

1997, the Financial Management and

akuntansi pelaporan bersamaan

menuju akrual

implementasi untuk

tujuan

Accountability (FMA) Act 1997 dan

keuangan.Hampir

Auditor-General Act 1997. Pada tahun

dengan

implementasi

1996, diputuskan bahwa kerangka

akuntansi akrual tersebut, sebagian

penganggaran

besar pemerintah mengadopsi sistem

berbasis akrual diperkenalkan pada

penganggaran kinerja yang dikenal

sektor publik di Australia (Scheers

sebagai “accrual output budgeting”

dkk,

2005).

dan

pelaporan

Australia

mulai

226


ISSN : 2087-1899

mengimplementasikan accrual-based

Budgeting.Setelah

budgeting

merancang

tersebut

pada

tahun

anggaran 1999/2000. Untuk 1980-an,

Undang-Undang

yang

dibutuhkan, pada tahun 2001 Inggris

Inggris, terdapat

parlemen

sejak

tahun

peningkatan

mengimplementasikan Accounting

and

Resource

Budgeting

penekanan pada sistem manajemen

2007).Inggris

yang memfokuskan pada hasil (result-

manajemen berbasis sumber daya

focused management) di sektor publik

(resource-based) atau accrual-based

Inggris. Pada awalnya reformasi ini

sejak April 2001.Pemerintah Inggris

berorientasi

ditempatkan sebagai negara maju

untuk

memberikan

efisiensi yang lebih besar dalam hal

dalam

belanja

keuangan

publik.

Lambat

laun,

penekanan yang dilakukan bergeser kepada proses meyakinkan bahwa

beralih

ke

(GAO,

reformasi sektor

sistem

manajemen publik

dengan

dilakukannya peralihan ini. Sedangkan untuk Pemerintah

dana publik didapatkan dari dukungan

Republik

kinerja yang tinggi untuk pelayanan

penerapan Akuntansi berbasis Akrual

publik.

berdasarkan atas:

Maka

penekanan

telah

Indonesia,

pelaksanaan

bergeser tujuannya dari yang awalnya

1. Peraturan Pemerintah No.71

berfokus pada input dan proses lalu

Tahun 2010 tentang Standar

kepada output, dan pada akhirnya

Akuntansi Pemerintah.

pada outcome. Pada mempunyai

2. Peraturan Menteri Keuangan tahun

2000,

rencana

Inggris untuk

No.238/PMK.05/2011

2011 tentang Pedoman Umum

mengimplementasikan kerangka kerja

Sistem

accrual-based

Pemerintahan

budgeting,

yang

Tahun

Akuntansi

disebut Resource Accounting and

227


3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

tentang

Penerapan

Standar

Akuntansi

ISSN : 2087-1899

publik)

yang

memberikan

bertujuan

informasi

untuk

yang

transparan mengenai biaya dan

lebih (cost)

Pemerintahan Berbasis Akrual

pemerintah

meningkatkan

pada Pemerintah Daerah.

kualitas pengambilan keputusan di

Dimana berdasarkan atas peraturan-

dalam

peraturan tersebut di atas, maka

menggunakan

sebagian besar Pemerintah Daerah di

diperluas,

Indonesia

memulai

kas.Secara umum, akuntansi akrual

mengaplikasikan Akuntansi berbasis

telah diterapkan di negara-negara

Akrual sejak Januari 2015.

yang

akan

Dalam implementasi Akuntansi

pemerintah informasi

tidak

lebih

dengan yang

sekadar

dahulu

basis

melakukan

reformasi manajemen publik. Tujuan

berbasis Akrual ini, diupayakan agar

kuncinya

Pemerintah

pertanggungjawaban

para

dari

(output),

Daerah

berhati-hati

di

dalam

Indonesia meniru

sisi

adalah

untuk

keluaran

meminta manajer hasil

pelaksanaan implementasi Akuntansi

(outcome) dan pada saat yang sama

berbasis Akrual dari Negara lain

melonggarkan kontrol atas masukan

karena

berbagai

(input). Para manajer di sektor publik

perbedaan kondisi dengan Indonesia

diminta agar bertanggung jawab untuk

(Ross and Harun, 2014).

seluruh

mereka

memiliki

dengan KESIMPULAN

biaya

yang

berhubungan

output/outcome

yang

dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas.

Penggunaan akuntansi akrual

Belajar dari beberapa Negara

merupakan salah satu ciri dari praktik

yang telah lebih dahulu dan telah

manajemen keuangan modern (sektor

berhasil

menerapkan

Akuntansi

228


berbasis

Akrual,

Australia

dan

New

Zealand,

Inggris,

semoga

ISSN : 2087-1899

43 – 131

Buhr, N; From Cash to Accrual and Pemerintah Indonesia yang sebagian besar Pemerintah Daerahnya akan menerapkan

Akuntansi

Berbasis

Domestic

berhasil

sesuai

dengan

yang

International

Government

Accounting

Standard Setting in Last 30 –

Years Akrual mulai Januari 2015, akan

to

Sixth

History

Accounting International

Conference; Wellington 2010.

diharapkan. Guthrie J; 1998; Application of Accrual Accounting in The Australian Public Sector – Rhetoric or

DAFTAR PUSTAKA

Reality Financial Accountability Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

Tentang

Standar

and

Management

Vol

14

No.1:1-19

Akuntansi Pemerintah International Peraturan

Menteri

Keuangan

No.238?PMK.05/2011 2011 Umum

Accountants

of (IFAC);

Tahun

Resources

Tentang

Pedoman

Framework

Sistem

Akuntansi

Standard Setting in The UK

Pemerintah.

Menteri

Accounting of

Accounting

Central Government Sector; IFAC

Peraturan

Federation

Dalam

Negeri

Occasional

Paper

7

2002; IFAC New York.

No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Nasution,

Anwar;

Perbaikan

Pemerintah Berbasis Akrual

Pengelolaan

Keuangan

Pada Pemerintah Daerah.

Negara Dalam Era Reformasi; Badan Pemeriksa Keuangan

Blondal, J; Accrual Accounting and

Republik Indonesia; 2008

Budgeting; Key Issues and Recent Developments; OECD

Public Sector Committee; Government

Journal on Budgeting 2003; 3:

Issues and Practices, Study

229


ISSN : 2087-1899

11; International Federation of

Defence of AAS 27. Australian

Accountants (2000)

Accounting Review.Vol.3. No. 2: 61 – 64.

Richardson, R., 1994. Opening and Balancing the Books: The New Zealand

Experience.

The

Rkein, Ali; Accrual Accounting and Public

Sector

Reform

;

Parliamentarian. October: 244

Northern Territory Experience;

– 246.

A Thesis Submitted on the Requirements for The Degree

Ritongga,

Irwan

Taufiq.

2010.

of

Doctor

of

Philosophy;

Akuntansi Pemerintah Daerah.

School of Law, Business and

Yogyakarta:

Arts Charles Darwin University;

Sekolah

Pasca

Sarjana UGM. Robinson,

M.,

May 2008

1998.

Accrual

Accounting and the Efficiency of the Core Public Sector. Financial

Accountability

&

Management. Vol 14. No. 1: 21 – 37.

Ryan, C., 1998.The Introduction of Accrual Reporting Policy in the Australian Public Sector – An Agenda

Setting

Explanation.Accounting, Auditing

&

Accountability

Journal. Vol. 11. No. 5: 518 – Ross H. Mc.Leod, Harun H, Public

539.

Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia

–

Financial

Accountability Management,

and 30

(2)

May

2014, 0267-44424.

Simanjuntak,

B.,

2010.

Moving

Towards Accrual Accounting. Makalah

Disajikan

Regional

Public

Conference.

8

pada Sector

November.

Jakarta. Rowles, T., 1991.Infrastructure and Heritage

Asset Walker,

Accounting.Australian Accountant. July: 69 – 73.

R.,

2001.

Service

Reporting Efforts

on and

Accomplishments on a Whole Rowles,

T.,

1993.

Comment:

In

of

Government

Basis.

230


ISSN : 2087-1899

Australian Accounting Review. Vol. 11. No. 3: 4 – 16.

Walker, R., Clarke, F., dan Dean, G., 1999. Reporting on the State of

Infrastructure

Government. Auditing

by

Local

Accounting,

and

Accountability

Journal. Vol. 12. No. 4: 441 – 58.

Walker, R., Clarke, F., dan Dean, G., 2000. Use of CCA in the Public Sector: Lessons LearnedFrom Australia’s Public

Experience

Utilities.

with

Financial

Accountability &Management. Vol. 16. No. 1: 1 – 32.

231


PEDOMAN PENULISAN NASKAH Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik dengan computer program MS. Word, front Arial size 11. Jarak antar baris 2 spasi maksimal 15 halaman termasuk garfik, gambar dan tabel. Naskah diserahkan dalam bentuk print-out dan CD; dibuat dengan jarak tepi cukup untuk koreksi. Gambar (gambar garis maupun foto) dan tabel diberi nomor urut sesuai dengan letaknya. Masingmasing diberi keterangan singkat dengan nomor urut dan dituliskan diluar bidang gambar yang akan dicetak. Nama ilmiah dicetak miring atau diberi garis bawah. Rumus persamaan ilmu pasti, simbol dan lambang semiotik ditulis dengan jelas. Susunan urutan naskah ditulis sebagai berikut : 1. Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 2. Nama penulis tanpa gelar diikuti alamat instansi. 3. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih 250 kata. 4. Materi dan Metode. 5. Hasil dan Pembahasan. 6. Kesimpulan. 7. Ucapan terima kasih kalau ada. 8. Daftar pustaka ditulis menggunakan sistem nama, tahun dan disusun secara abjad

ISSN : 2087-1899

Beberapa contoh : Buku : Mayer, A.M. and A.P. Mayber. 1989. The Germation of Seeds. Pergamon Press. 270 p. Artikel dalam buku : Abdulbaki, A.A. And J.D. Anderson. 1972. Physiological and Biochemical Deteration of Seeds. P. 283-309. In. T.T.Kozlowski (Ed) Seed Biology Vol. 3. Acad. Press. New York. Artikel dalam majalah atau jurnal : Harrison, S.K., C.S. Wiliams, and L.M. Wax. 1985. Interference and Control of Giant Foxtail (Setaria faberi, Herrm) in Soybean (Glicine max). Weed Science 33: 203-208. Prosiding : Kobayasshi,J. Genetic engineering of Insect Viruses: Recobinant baculoviruses. P. 37-39. in: Triharso, S. Somowiyarjo, K.H. Nitimulyo, and B. Sarjono (eds.), Biotechnology for Agricultural Viruses. Mada University Press. Yogyakarta. Redaksi berhak menyusun naskah agar sesuai dengan peraturan pemuatan naskah atau mengembalikanya untuk diperbaiki, atau menolak naskah yang bersangkutan. Naskah yang dimuat dikenakan biaya pencetakan sebesar Rp 100.000,- dan penulis menerima 1 eks hasil cetakan.

232

Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2., September 2014 ISSN :

Recommend Documents