Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1 No.2, Bulan Desember 2013, ISSN: Implementasi Manajemen Perubahan Pada Industri Tekstil Majalaya 1

Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1 No.2 , Bulan Desember 2013, ISSN: 2338-5111

Implementasi Manajemen Perubahan Pada Industri Tekstil Majalaya1 Oleh : Nur Efendi2 Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Lampung [email protected]

Abstract Changes in the textile industry in Majalaya is a necessity to strengthen the competitiveness of companies. The purpose of this study is to investigate the implementation of change management in the textile industry in West Java Majalaya. This type of research is descriptive. In this study used an inductive approach with a qualitative analysis method. Collecting data using in-depth interviews and observation. Informants in this study is the textile businessman, chairman of textile employers Majalaya, and workers in the textile industry. The results showed that the implementation of change management in the textile industry in Majalaya done slowly by changing the soft part and the hard part company organization. Although running slowly, this change has been able to improve competitiveness and save a lot of textile companies in Majalaya. The results of this study concluded that the implementation of change management in the textile industry in Majalaya done through efficiency and rejuvenation machine of production, changing the culture and way of thinking internal party company. Keywords : Change management, soft part changes, hard part changes.

1

Artikel ini dibuat berdasarkan laporan penelitian yang berjudul Implementasi Manajemen Perubahan Pada Industri Tekstil : Studi Kasus Pada Industri Tekstil di Majalaya-Jawa Barat. 2 Penulis adalah dosen Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Lampung

85


pemerintahan Soeharto, sehingga industri dalam negeri terproteksi dari persaingan produk impor yang mulai banyak masuk ke Indonesia.

A. Pendahuluan dan Masalah Penelitian Majalaya bukanlah nama yang asing bagi masyarakat Jawa Barat. Majalaya adalah suatu wilayah yang memiliki potensi industri tekstil yang cukup besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa sejarah lahirnya industri tekstil di Indonesia diawali dari Majalaya. Sejarah pertekstilan Indonesia dimulai dari industri rumahan sejak tahun 1929 yang dimulai dari pertenunan dan perajutan dengan menggunakan alat Textile Inrichting Bandung (TIB) Gethouw atau yang dikenal dengan nama alat tenun bukan mesin (ATBM) yang diciptakan oleh Daelenoord pada tahun 1926 dengan dengan produknya yang berupa tekstil tradisional seperti sarung, stagen, kain panjang, lurik, dan selendang. Penggunaan ATMB mulai bergeser ke alat tenun mesin yang digunakan pertamakalinya pada tahun 1939 di Majalaya Jawa Barat. Sejak itu, industri tekstile Indonesia mulai menggunakan mesin dalam proses produksinya (http://poloshirtpolos.com/artikelkonveksi-garment/sejarah-industritekstil-indonesia).

Namun sejak terjadinya krisis dan ditambah lagi dengan pemberlakuan penghapusan kuota TPT pada tahun 2005, industri tekstil Majalaya mulai mengalami guncangan. Guncangan ini tidak hanya dialami oleh industri tekstil yang ada di Majalaya tetapi juga oleh industri tekstil yang ada di Jawa Barat pada umumnya. Yulia Sari (2007), salah satu staf peneliti pada Yayasan AKATIGA dalam sebuah artikelnya mengatakan bahwa tercatat 467 industri TPT gulung tikar dalam lima tahun terakhir ini, sebagian besar di antaranya adalah industri TPT dengan kategori industri menengah besar yang memiliki tenaga kerja bervariasi antara 3.0004.000 orang. Sebagian besar industri yang tutup itu berlokasi di Jawa Barat (227 pabrik). Meskipun tidak terlalu drastis, Dinas Perindustrian Jawa Barat juga mencatat bahwa telah terjadi penurunan jumlah perusahaan yang bergerak dalam industri TPT dari 3.025 pada tahun 2005 menjadi 2.075 pada 2011 (Dinas Perindustrian Jawa barat dan API Jawa Barat). Fenomena mengejutkan juga ditemukan dalam laporan akhir para peneliti dari Yayasan AKATIGA Bandung dan FES yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah dihapuskannya kuota TPT, telah terjadi pergeseran dalam industri TPT, yaitu dari industri tekstil menjadi industri garmen (AKATIGA-FES, 2007). Sementara itu, bisnis-jabar.com pada tanggal 23 Juni 2011 menurunkan berita yang isinya “ … naiknya bahan baku utama benang US$1.200 per bal pada Februari 2011 dan gencarnya produk tekstil asal China masuk ke Indonesia membuat sejumlah pabrik industri

Perkembangan industri tekstil Majalaya cukup menggembirakan sampai terjadinya krisis moneter tahun 19971998. Pada masa itu, industri tekstil yang lebih banyak dijalankan dengan manajemen kekeluargaan mampu menghasilkan produk tekstil yang berkualitas dan bersaing dipasar domestic maupun pasar ekspor. Disamping itu, industri tekstil ini juga menjadi tulang punggung daerah dalam pemberantasan pengangguran karena masih bersifat padat karya dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Masa kejayaan industri tekstil Majalaya salah satunya juga disebabkan oleh kebijakan safeguard yang dijalankan oleh

86


tekstil di Kab. Bandung terpaksa merumahkan sejumlah pekerja karena tidak mampu menutupi biaya operasional serta persaingan harga jual sehingga terancam gulung tikar.

agar perusahaan tetap bertahan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Artinya, organisasi perusahaan harus selalu siap untuk suatu perubahan. Khatri & Gulati ( 2010 : 137) mengatakan bahwa “Today change is the essential of survival and a way of carrying out your business. Every business firm whether big or small has to change with time or it will perish.Ada beberapa faktor yang menyebabkan organisasi harus berubah, yaitu (1) To improve performance, (2) To reduce waste and inefficiency, (3) To improve management control and satisfaction of the employees, (4) To improve the quality and productivity of an organization, dan (5) To compete in the changing market environment (Khatri & Gulati, 2010 : 131).

Fenomena pemunduran yang dialami oleh industri tekstil Majalaya merupakan salah satu dampak dari globalisasi yang melanda Indonesia. Liberalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang mulai diberlakukan memaksa Indonesia untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan berbagai regulasi yang pada intinya adalah mempermudah masuknya arus barang, jasa, dan investasi, serta mengurangi berbagai hambatan bea masuk dan tariff terhadap barangbarang impor. Regulasi ekonomi dan perdagangan yang dilakukan ternyata tidak diikuti oleh suatu mekanisme pengawasan yang berdampak pada banjirnya produk tekstil impor di pasar domestik baik secara legal maupun illegal. Dengan harga yang relative lebih murah, produk tekstil impor ternyata lebih diminati oleh konsumen domestic sehingga produk tekstil lokal kehilangan pangsa pasar dan akhirnya mengalami kebangkrutan.

Perubahan dapat berasal dari sumbersumber eksternal seperti perkembangan teknologi, tekanan social, politik atau ekonomi atau sumber internal sebagai respon dari manajemen terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, isu-isu biaya, sumberdaya manusia, atau kinerja organisasi (dalam http://www.health.qld.gov.au/publicatio ns/change_management/). Khatri & Gulati ( 2010 : 132) mengatakan bahwa penyebab eksternal diperlukannya perubahan adalah (1) Government policies, (2) Change in the economy, (3) Competition, (4) Cost of raw materials, (5) Pressure groups, (6) Technology push, (7) Scarcity of labor, (8). Social pressures, (9) Legal requirements, (10) etc. Sedangkan penyebab internal adalah (1) Change in leadership, (2) Implementation of new technology, (3) Decline in profitability, (4) Changes in employee profile, (5) Union actions, (6) Low morale, (7) etc.

Berdasarkan uraian di atas, adalah sangat menarik untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang implementasi manajemen perubahan pada industri tekstil Majalaya guna memperkuat daya saing perusahaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakahimplementasi manajemen perubahan pada industritekstil Majalaya? B. Model Konseptual Lingkungan bisnis adalah selalu diliputi oleh ketidakpastian. Faktor ketidakpastian ini menuntut manajemen untuk memberikan respon yang tepat

Agar perubahan itu berdampak positif terhadap organisasi perusahaan maka

87


perubahan itu harus dikelola secara efektif melalui manajemen perubahan atau change management. Bourda (2013 : 4) mengatakan bahwa Change management is a structured approach for ensuring that changes are thoroughly and smoothly implemented and for achieving lasting benefits of change. The change management focus is on the wider impacts of change, particularly on people and how they, as individuals and teams, move from the current state to the future state. The change could range from a simple process change to a major system change to achieve the organization’s potential. Terkait dengan pendapat Bourda ini, ada beberapa pendekatan terhadap manajemen perubahan, diantaranya adalah 3 phase perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin’s (unfreeze – move or change – refreeze), 8 tahap model perubahan oleh Kotter’s, 7-S Model McKinsey’s, dan model ADKAR (dalam http://www.health.qld.gov.au/publicatio ns/change_management/)

organisasi (Barnard & Stoll : 2010 : 5). Hal ini juga ditegaskan oleh Khatri & Gulati ( 2010 : 138) dengan mengatakan bahwa “We should remember that 'Organisation's don't change people peoplechange organizations”. Pada bagian lain, Bourda (2013 : 4) mengatakan bahwa organisasi bukanlah satu-satunya yang berubah, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu manajemen perubahan yang efektif memerlukan pemahaman dan menghargai orang yang membuat perubahan itu berhasil. Tanpa perspektif individual, manajemen perubahan merupakan sejumlah aktivitas yang dilakukan tanpa tujuan atau outcome.(Bourda, 2013 : 4). Perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi tidak selamanya berjalan secara mulus. Ada banyak kendala dalam mengimplementasikan perubahan. Khatri & Gulati ( 2010 : 134) mengatakan bahwa “It is natural and common for people to respond to change with emotions of fear and resistance”. Resistensi untuk berubah dapat ditunjukkan bukan hanya dalam perilaku dan reaksi pegawai tetapi juga oleh manajer itu sendiri. Weick and Quinn yang dikutip Pieterse, dkk (2012 : 800) mengatakan bahwa change is imperative (change is good, stability is bad) and that change should be managed and controlled, dan resistance to change is generally perceived as “collateral damage” of change endeavours (Pieterse, dkk (2012 : 800). Satu strategi untuk menurunkan resistensi anggotai adalah dengan melibatkan mereka dalam perubahan atau memberdayakan mereka untuk membuat perubahan tersebut. (Barnard & Stoll : 2010 : 5). Sementara itu Kotter and Schlesinger (dalam (Barnard & Stoll : 2010 : 6) mengatakan bahwa metode untuk menurunkan resistensi ini

Selain sebagai suatu pendekatan yang terstruktur, manajemen perubahan juga merupakan suatu proses. Hal ini diungkapkan oleh Creasey (2007 : 3) yang mendefinisikan bahwa manajemen perubahan sebagai “the process, tools and techniques to manage the peopleside of change to achieve the required business outcome”.Terkait dengan proses ini, Lewin berpendapat bahwa “change involves a three stage process: firstly, unfreezing current behaviour; secondly, moving to the new behaviour; and, finally, refreezing the new behavior” (dalam Barnard & Stoll : 2010 : 1). Dasar untuk berhasilnya perubahan secara organisasional adalah diterimanya perubahan oleh anggota

88


adalah dengan Education, Participation, Facilitation, Negotiation, dan Coercion.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah panduan wawancara, panduan observasi, dan voice recorder sebagai alat perekam pada saat dilakukannya wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan tenaga kerja di industri tekstil Majalaya. Validasi data dilakukan dengan dilakukan dengan metode triangulasi sumber.

Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan untuk berhasilnya manajemen perubahan, yaitu : 1. Planning : developing and documenting the objectives to be achieved by thechange and the means to achieve it. 2. Defined governance : establishing appropriate organisational structures, roles,and responsibilities for the change that engage stakeholders and support thechange effort. 3. Committed leadership : ongoing commitment at the top and across the organisation to guide organisational behaviour, and lead by example. 4. Informed Stakehorders : encouraging stakeholder participation and commitment to the change, by employing open and consultative communicationapproaches to create awareness and understanding of the change throughout theorganisation. 5. Aligned workforce : identifying the human impacts of the change, and developing plans to align the workforce to support the changing organisation. (http://www.health.qld.gov.au/publicati ons/change_management/diakses tanggal 10 Januari 2015)

D. Hasil dan Pembahasan Globalisasi adalah suatu proses dimana ekonomi dunia menjadi semakin terintegrasi, yang mengarah ke ekonomi global dan, meningkatnya kebijakan ekonomi global, misalnya, melalui badan-badan internasional seperti WTO. Globalisasi juga merujuk pada munculnya"budaya global."…Namun dalam makna ekonomi, globalisasi mengacu pada peningkatan keterbukaan ekonomi dengan perdagangan internasional, arus keuangan, dan investasi asing secara langsung (Tadaro dan Smith (2006 : 578). Sementara Steiner & Steiner (2009 : 371) mengatakan bahwa globalisasi terjadi ketika jaringan ekonomi, politik, sosial, militer, ilmu pengetahuan, dan lingkungan tumbuh dengan saling ketergantungan dan melintasi batasbatas negara. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya tumbuh dalam satu aspek, tetapi berbagai aspek. Globalisasi ekonomi mengacu pada pengembangan sistem komersial yang semakin terintegrasi berdasarkan pasar bebas di mana setiap negara terbuka untuk perdagangan luar negeri dan investasi asing (Steiner & Steiner, 2009 : 271).

C. Metode Penelitian Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan objek penelitian, yaituimplementasi manajemen perubahan pada industri tekstil di Majalaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif.

Dalam kacamata ekonomi, keterbukaan perdagangan internasional, arus

89


keuangan, dan investasi asing secara langsung membawa dampak positif dan negatif terhadap perekonomian nasional. Jeffrey A, Frieden, dan Stanfield dan Harvard University menulis bahwa “ekonomi internasioanl telah membuat banyak negara berkembang berhasil menurunkan kemiskinan, meningkatkan kondisi sosial, memperpanjang masa hidup, dan melakukan reformasi sosial dan politik (dalam Steiner & Steiner, 2009 : 372). Artinya, globalisasi yang melanda dunia saat ini telah memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan pemerintah suatu negara. Namun harus diingat bahwa globalisasi juga membawa dampak yang negatif. Globalisasi telah memperlebar jurang pendapatan antara negara kaya dan negara miskin. Negara-negara berkembang menjadi kehilangan kedaulatannya dan kehilangan kendali atas urusan ekonomi mereka (dalam Steiner & Steiner, 2009 : 375).

persaingan. Fakta menunjukkan bahwa organisasi yang tidak berubah akan kehilangan kemampuan untuk survive. Dan fakta juga menunjukkan bahwa organisasi yang survive dalam jangka panjang adalah organisasi yang efektif, yaitu organisasi yang selalu belajar. Industri tekstil Majalaya sebagai kelompok perusahaan yang menghasilkan produk tekstil juga mengalami dampak dari globalisasi ekonomi. Kejayaan industri tekstil Majalaya mulai memudar seiring dengan maraknya produk tekstil impor di pasar-pasar domestic, terutama produk tekstil asal China. Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperkirakan bahwa 55% pasar tekstil domestic dikuasai oleh China (bisnis-jabar.com edisi Selasa 31 Mei 2011). Beralihnya minat konsumen ke produk impor bukan hanya karena harga yang lebih murah, tetapi juga karena motif yang lebih bervariasi dan menarik. Apalagi perilaku konsumerisme yang dimiliki oleh banyak masyarakat Indonesia, yang begitu mengagungkan produk impor dan sekaligus menjadikannya indicator dari status social ekonomi, telah menjadikan industri tekstil Majalaya semakin terpuruk. Perusahaan tekstil yang secara financial lemah akan langsung gulung tikar. Sedangkan perusahaan tekstil lainnya, yang lebih kuat secara financial, harus bertahan dengan susah payah agar bisa tetap berproduksi.

Pada tingkat organisasi bisnis, globalisasi secara langsung mempengaruhi proses dan kelembagaan bisnis yang telah ada sebelumnya. Derasnya arus barang dan jasa yang masuk ke Indonesia memaksa industri dalam negeri melakukan pengkajian ulang tentang proses bisnis yang mereka jalankan. Efisiensi dalam berproduksi semakin ditekankan untuk bisa menekan biaya produksi sehingga harga produk yang ditawarkan dapat bersaing secara sehat dengan produk luar negeri yang ternyata lebih murah. Kelembagaan bisnis yang selama ini ditandai oleh tingginya biaya transaksi mulai dibenahi. Organisasi harus berubah, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Ketidakmampuan manajemen untuk mengelola perubahan ini berdampak pada kapabilitas perusahaan dalam

Perubahan yang dialami oleh industri tekstil Majalaya yang ada saat ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perubahan yang dipaksakan. Banyak aspek yang membuat industri tekstil Majalaya belum siap bersaing secara bebas dengan industri tekstil lainnya, apalagi yang diimpor. Mulai dari teknologi mesin produksi yang sudah

90


tua, kemampuan financial, tenaga kerja, hingga ketersediaan energy listrik yang masih terbatas. Seperti dikatakan oleh seorang pengusaha, persaingan yang dihadapi oleh industri tekstil Majalaya ibaratkan bertanding dengan lawan yang berbeda kelas, dan mereka harus menjalaninya. Untuk menghadapi persaingan yang semakin berat, industri tekstil Majalaya mulai melakukan berbagai perubahan yang lebih mengarah pada proses adaptasi daripada perubahan yang direncanakan.

3.

Implementasi manajemen perubahan pada industri tekstil di Majalaya dapat dikaji dalam dua aspek, yaitu aspek hard part dan soft part. Perubahan dalam hard part meliputi (1)Short-term economic improvement dan (2) Focusing on structure, system, cost. Sedangkan perubahan dalam soft part meliputi (1) Long-term organizational capabilities dan (2)Focusing on people and cultural change. Hard part changedan soft hard change pada industri tekstil Majalaya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Masing-masing bagian terkait dan terintegrasi dengan permasalahan lainnya.

lebih lanjut melalui proses pencelupan, penyempurnaan dan pencapan menjadi kain jadi. Sifat industrinya semi padat modal, dengan mesin yang semi modern dan tenaga kerja yang lebih banyak. Sektor industri hilir (Downstream) adalah industri manufaktur pakaian jadi (garmen) termasuk proses cutting, sewing, washing, dan finishing yang menghasilkan readymade garment. Sifat industrinya padat karya sehingga paling banyak menyerap tenaga kerja.

Permasalahan dalam struktur industri ini semakin kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan industri tekstil itu sendiri tetapi juga dengan pihak pemerintah sebagai otoritas dalam kebijakan makro ekonomi. Hal yang cukup menarik yang terjadi dalam industri tekstil Majalaya khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, disampaikan dalam survey yang dilakukan oleh Yayasan Akatiga dan FES pada tahun 2007 atau 3 tahun sejak dihapuskannya kuota untuk perdagangan produk TPT, yaitu : 1. Terjadinya pergeseran dari industri tekstil ke industri garmen. 2. Rendahnya pertumbuhan industri dan rentannya daya saing dalam perdagangan internasional kecil kaitannya dengan ATC tetapi lebih disebabkan oleh persoalan pada sisi pasokan dometik. 3. Di kalangan pengusaha TPT perubahan yang paling nyata dalam industri terutama disebabkan oleh invasi produkproduk China di pasar local, baik legal maupun illegal. Kesulitan utama yang dihadapi pengusaha TPT adalah penyelundupan produk garmen

Industri tekstil Majalaya secara teknis dan struktur terdiri atas 3 (tiga) sektor industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, yaitu : 1. Sektor industri hulu (Upstream) adalah industri yang memproduksi serat/fiber dan proses pemintalan menjadi produk benang. Industri ini bersifat pada modal, serba otomatis dan berskala besar, dengan tenaga kerja yang relative sedikit namun dengan output yang besar. 2. Sektor industri menengah (Midstream) meliputi proses penganyaman benang menjadi kain lembaran melalui proses penenunan dan perajutan dan kemudian diolah

91


4.

China yang masuk ke pasar local dengan harga yangs sangat murah sehingga produk local tak mampu bersaing. Akibatnya, perusahaan yang berproduksi untuk pasar local tidak mampu bertahan dan bangkrut. Perusahaan-perusahaan yang masih bertahan beralih dari memproduksi garmen menjadi pedagang garmen China dengan merek lokal. Tak terbendungnya produk China telah menyebabkan meningkatnya total angka ekspor karena praktek transshipment yakni ketika produk impor masuk ke Indonesia untuk kemudian di ekspor kembali sebagai produk Indonesia. Praktek transhipment meluas sejak tahun 2005 dengan diberlakukannya kuota untuk produk China ke pasar AS dan Uni Eropa. Respon China terhadap kebijakan tersebut adalah mengirim produknya ke Negara-negara eksportir yang bebas kuota, salah satunya dalah Indonesia.

dan data resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2003-2006 hampir 20 ribu orang kehilangan pekerjaan karena pabrik tutup atau karena efisiensi. Meskipun demikian faktor China bukanlah penyebab utama bangkrutnya pabrik. Sejak tahun 2001 iklim usaha di Indonesia secara umum ditandai oleh meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang menurunkan daya beli masyarakat, meningkatnya tarif listrik, kenaikan upah minimum tahunan dan naiknya harga bahan baku yang diimpor. Naiknya biaya produksi menurunkan daya saing produk local karena tidak mampu menyesuaikan dengan harga pasar. 5.

Tak ada perhitungan yang tepat untuk nilai impor barang China karena sebagian besar illegal. Perkiraan kasar, 50% produk yang masuk ke Indonesia dari China adalah illegal (Jakarta Post 2006). Data API memperlihatkan bahwa untuk garmen Indonesia dikuasai impor illegal hingga 50% dari total pasar. Produk domestic 45% dan 5% sisanya adalah impor legal (Majalah API 2007). Invasi produk China juga menyumbang pada penutupan pabrik TPT di Indonesia. API mencatat bahwa lebih dari 400 perusahaan di Jawa Barat tutup 92

Usia perusahaan mencerminkan juga soal ketertinggalan teknologi mesin tekstil yang menjadi salah satu masalah mendasar industri ini, sebagaimana informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pengusaha dan pengurus serikat. Mesin tekstil yang digunakan ada yang berusia 30 tahun dan yang terbaru adalah mesin tahun 90-an. Pembaruan mesin jarang dilakukan oleh pengusaha karena alasan kesulitan memperoleh kredit. Informasi ini konsisten dengan analisis makro yang menyebutkan bahwa persoalan mendasar industri adalah rendahnya belanja barang modal yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas dan kemampuan bersaing di


tengah pasar yang makin ketat kompetisinya. 6.

Ketertinggalan teknologi dan mesin berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan untuk mengantisipasi pasar yang pola permintaannya berubah dengan cepat. Mesin-mesin tekstil tua tidak bisa mengulangi order dalam jumlah kecil karena hanya cocok dan ekonomis untuk pesanan dalam partai besar (baju yang produksinya ribuan).

7.

Dalam hal material impor, ditemukan bahwa kandungan impor berkisar dari 5 hingga 100 persen, rata-rata 34 persen.

China. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa industri tekstil yang semula menghasilkan benang dan kain, mulai menjual mesin-mesin tenun mereka yang sudah tua dan beralih menjadi industri garmen dengan memasok bahan baku dari produk impor. Sementara itu, industri garmen yang tidak mampu bersaing, banting stir dengan menjadi pedagang garmen dan menjual produk china. Perubahan struktur industri ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memperbaiki kemampuan ekonomi perusahaan dalam jangka pendek. Ini merupakan keputusan rasional yang diambil manajemen untuk menyelamatkan perusahaan. Besarnya tekanan lingkungan eksternal yang meliputi pasar, teknologi dan sumberdaya (RonZemke, dalam Gibson,dkk, 2006 : 488) mengharuskan manajemen untuk mengambil langkah ini. Dan langkah ini semakin rasional karena mengandung nilai-nilai moral yang etis, yaitu keinginan untuk menyelamatkan ribuan tenaga kerja yang selama ini telah dimiliki. Hal ini tentunya bukan tanpa hambatan, karena harus melatih tenaga kerja yang selama ini menghasilkan tekstil menjadi seorang pekerja garmen.

Ada beberapa poin menarik yang berkaitan dengan permasalahan hard part dalam industri tekstil Majalaya sebagaimana disampaikan dalam survey di atas, yaitu : 1.

Pergeseran dari industri tekstil ke industri garmen. Permasalahan yang dihadapi oleh industri tekstil sangat berkaitan dengan pasokan bahan baku dan pemasaran produk tekstil. Dalam hal pemasaran produk tekstil, baik dalam bentuk benang maupun kain, industri tekstil sangat bergantung pada industri tekstil yang menghasilkan kain atau garmen sebagai pasar utama. Lingkaran pemasaran produk tekstil ini selama ini didasarkan pada kepercayaan sesame pengusaha. Namun setelah masuknya produk tekstil China dengan harga yang lebih murah, beberapa perusahaan yang selama ini mengandalkan bahan baku dari industri tekstil local, mulai beralih menggunakan produk impor. Akibatnya, beberapa perusahaan tekstil kehilangan pasar dan terpaksa melakukan restrukturisasi usahanya dengan beralih menggunakan produk

2. Masalah pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku bagi industri tekstil Majalaya merupakan masalah klasik yang tidak pernah ada solusinya. Padahal untuk bisa beroperasi perusahaan harus mengimpor komponen bahan baku ini dari berbagai Negara, terutama China. Besarnya komponen impor dalam industri tekstil Majalaya bahkan bisa mencapai 60%. Hal ini tentunya bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Panjangnya rantai pasokan bahan baku untuk industri tekstil ini, ternyata tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan yang rusak dan

93


jarak yang cukup jauh dari pelabuhan, merupakan subkomponen biaya yang menyebabkan industri tekstil harus mengeluarkan biaya produksi yang besar untuk itu. Belum lagi berbagai pungutan resmi dan tidak resmi yang mengikuti setiap kilometer perjalanan transportasi dari pelabuhan ke pabrik, semakin menguatkan fakta bahwa industri tekstil tidak dapat beroperasi tanpa ekonomi biaya tinggi. Disisi lain pemerintah juga mengakui bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing industri nasional. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dalam lampiran halaman 5 menyatakan bahwa beberapa masalah mendasar yang harus segera diselesaikan adalah : a. Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tinggi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi. b. Mikro: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah; penurunan kinerja di beberapa cabang Industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan industri berteknologi tinggi. c. Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standarisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masihterbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya

penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal. Namun dari sekian banyak solusi yang diberikan pemerintah berkaitan dengan permasalahan bahan baku untuk industri tekstil ini, belum ada yang sampai menyentuh akar permasalahan, yaitu, industri tekstil membutuhkan kapas sebagai bahan baku, dan Indonesia bukanlah Negara penghasil kapas. Lalu, sampai kapan industri tekstil akan dibiarkan bergantung impor kapas? 3.

Besarnya tekanan produk pesaing dari China. Banyaknya produk Tekstil yang masuk ke pasar domestic baik secara legal maupun illegal telah menyebabkan rendahnya daya saing produk domestic terhadap produk-produk asing, terutama terhadap produk China. Pihak API menyatakan bahwa rendahnya daya saing produk Tesktil disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Beberapa komponen yang berperan dalam tingginya biaya produksi ini adalah biaya bahan baku yang terutama kapas yang 99% harus diimpor, sumberdaya energy yang mahal dan terbatas, upah tenaga kerja, biaya ekspor dan impor, serta suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Selain itu, rendahnya daya saing ini juga disebabkan oleh biaya transaksi yang harus dikeluarkan perusahaan yang mencapai 30% dari biaya produksi (Sumber : API Jawa Barat, Pebruari 2012). Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu bersaing dan harus ditutup. Sementara itu terdapat sekitar 30 perusahaan yang melakukan relokasi usaha ke Jawa Tengah atau melakukan restrukturisasi dalam industri Tekstil dengan beralih dari industri manufaktur tekstil menjadi industri garmen dan dari manufaktur garmen menjadi trading

94


garmen (sumber: API Jawa Barat April 2012).

sejumlah keperluan.

Tingginya arus produk Tekstil yang membanjiri pasar domestik tidak diantisipasi dengan suatu regulasi yang bisa menahan laju masuknya produk asing terutama secara illegal. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat Usman, menyatakan penyelundupan produk impor tekstil dan produk tekstil ilegal dari China masih marak terjadi meski sudah ada perjanjian pasar bebas antara Indonesia dan China. Hal itu terlihat dari perbedaan data nilai perdagangan kedua negara sekitar US$ 500 juta selama kurun waktu tujuh bulan pertama tahun ini. Pemerintahan China mencatat nilai perdagangan tekstil kedua negara sepanjang Januari-Juli 2011 mencapai US$ 1,7 miliar, atau lebih tinggi ketimbang data versi Pemerintah Indonesia sebesar US$ 1,2 miliar. " Artinya ada potensi penyelundupan sebesar nilai tersebut," kata Ade, Kamis, 3 November 2011 (bisnisjabar.com diakses 3 Nopember 2013).

Disisi lain, pemerintah juga melakukan tekanan kepada pihak industri untuk membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan upah minimum minimum kabupaten. Secara ekonomis, tuntutan kenaikan upah yang dilakukan oleh serikat pekerja dan disponsori oleh anggota Dewan Perwakiran Rakyat Daerah maupun pemerintah tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan produkstifitas tenaga kerja. Dan hampir semuanya tahu bahwa industri tekstil Majalaya sebagian besar merupakan industri skala menengah yang padat karya. Bisa dihitung berapa tambahan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena kebijakan upah yang dikeluarkan pemerintah, dan bandingkan dengan tambahan produktifitas tenaga kerja. Teori ekonomi manapun akan menolak kebijakan pemerintah yang seperti ini. 5.

dana

untuk

berbagai

Teknologi permesinan yang sudah ketinggalan. Sebagian besar perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil di Majalaya masih menggunakan teknologi mesin yang lama, yang usianya sudah mencapai 20 – 30 tahun. Masalah ini menjadi hambatan utama bagi perusahaan untuk bisa berproduksi secara efektif dan efisien karena mesin yang digunakan sudah tidak bisa lagi memenuhi tuntutan trend pertesktilan yang ada sekarang. Disamping itu, tingginya harga mesin-mesin tekstil yang baru menyebabkan sebagian besar pengusaha tetap menggunakan mesin yang sudah tua seoptimal mungkin. Akibatnya produksi tekstil yang dihasilkan tidak mengalami kemajuan dari waktu ke waktu dan kapasitas produksinya juga mulai menurun.

4.

Tekanan dari pemerintah dan serikat pekerja Dalam lingkungan bisnis yang semakin terintegrasi, industri tekstil Majalaya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan tuntutan serikat pekerja. Apa yang terjadi di industri tekstil Majalaya merupakan suatu contoh betapa tidak berdayanya perusahaan ketika harus berhadapan dengan pemerintah. Berbagai aturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada akhirnya berujung pada tambahan “cost” yang harus dibayar oleh perusahaan. Cara kerja birokrasi yang demikian sistematisnya, mengharuskan pengusaha untuk mengeluarkan

95


Masalah ini kemudian diatasi oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/MIND/PER/11/2010 Tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Serta Industri Alas Kaki, yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/MIND/PER/2/2012. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian ini dikatakan bahwa perusahaan ITPT (Industri Tekstil dan Produk Tekstil) dan IAK (Industri Alas Kaki) yang melakukan restrukturisasi mesin/peralatan dengan investasi baru diberikan keringanan pembiayaan pembelian mesin dan atau peralatan ITPT atau IAK sesuai dengan jenis industrinya (pasal 3 ayat 1). Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa bantuan pembiayaan dimaksud adalah berupa potongan harga sebesar 10% dari nilai pembelian mesin/peralatan. Diharapkan dengan adanya program restrukturisasi mesin/peralatan ini perusahaan yang memiliki mesin dan atau peralatan yang sudah tua dapat menggantinya dengan mesin dan atau peralatan yang baru sehingga proses produksi tidak terkendala dan sekaligus dapat meningkatkan daya saing.

2.

3.

4.

Hampir sama dengan hasil survey yang disampaikan sebelumnya, sumber API Jawa Barat, mengatakan ada 4 faktor utama yang menjadi kendala bagi Industri TPT di Jawa Barat umumnya dan Majalaya khususnya, yaitu : 1. Infrastruktur yang tidak memadai, diantaranya adalah jalur transportasi yang jauh untuk pengangkutan bahan baku yang diimpor dan untuk mengekspor produk. Sedangkan komponen impor untuk produk TPT mencapai 60%. Hal ini menimbulkan biaya

yang cukup tinggi ditambah lagi dengan masalah banjir yang tidak pernah terselesaikan. Tidak adanya dukungan perbankan. Pihak perbankan sulit untuk mencairkan kredit yang diajukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang TPT dan ditambah lagi dengan suku bunga yang cukup tinggi yang semakin membebani permodalan perusahaan. Prilaku birokrasi yang tidak sehat sehingga menimbulkan biaya transaksi yang cukup mahal. Biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk berbagai pungutan yang resmi dan tidak resmi bisa mencapai 30% dari biaya produksi. Artinya, jika biaya transaksi yang 30% ini bisa dihilangkan dari birokrasi maka perusahaan akan bisa beroperasi secara lebih efisien dan menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk dari China. Masalah energi. Selama ini pengusaha merasa belum ada program pemerintah yang jelas berkaitan dengan penyediaan energy bagi industri TPT. Saat ini, biaya untuk penyediaan energy mencapai 20 – 30% dari biaya produksi.

Berkaitan dengan perubahan hard part yang terjadi dalam industri tekstil Majalaya, ada beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh pengusaha tekstil, yaitu : 1. Perbaikan dalam proses produksi Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/MIND/PER/11/2010 dan Nomor 15/MIND/PER/2/2012, menjadi angin segar bagi kebangkitan industri tekstil Majalaya. Beberapa pengusaha telah mengajukan proposal untuk mendapatkan fasilitas pembelian mesin

96


dan peralatan ini. Namun seperti dikatakan dalam Peraturan Menteri tersebut, fasilitas potongan harga pembelian yang diberikan tersebut adalah bagi pengusaha yang akan membeli mesin baru dari Jepang, bukan mesin “second”. Namun seperti dikatakan oleh salah seorang pengusaha yang juga memanfaatkan fasilitas ini, harga mesin baru dari Jepang berkisar Rp 700-an juta per unit. Jika mengikuti aturan tersebut maka sebagian besar pengusaha tidak akan mampu membelinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apa yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan melakukan negosiasi ulang, agar boleh membeli mesin buatan China dengan spesifikasi hampir sama tetapi dengan harga yang murah. Harga satuan untuk mesin buatan China berkisar Rp 200-an juta. Artinya, jika mereka membeli mesin Jepang, maka mereka hanya akan mendapatkan satu mesin, sedangkan dengan membeli mesin buatan China mereka bisa mendapatkan 4 mesin, dan ini jelas sangat membantu dalam peningkatan produktifitas perusahaan.

Satu hal menarik yang terdapat dalam industri tekstil Majalaya, adalah bahwa pada perusahaan yang berskala menengah, terutama industri tenun, sebagian besar tenaga kerjanya adalah laki-laki. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam perusahaan besar dimana sebagian besar tenaga kerjanya adalah wanita. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi mutasi buruh yang sering terjadi dalam industri tekstil. Sebagaimana diketahui, perusahaan besar banyak mempekerjakan wanita dalam mengoperasikan mesin tenun. Dengan keterampilan dan pengalaman yang sudah memadai mereka lebih memilih bekerja di perusahaan besar dengan alasan gaji yang lebih baik. Pengalaman yang dialami oleh industri tenun berskala menengah adalah, mereka seringkali harus kehilangan buruh wanita yang sudah berpengalaman karena mereka pindah ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang juga lebih besar. Akibatnya, perusahaan asal harus mencari lagi buruh untuk dilatih agar bisa bekerja dengan baik. Hal ini tentunya bisa merusak kelangsungan proses produksi. Karena tidak mau kehilangan buruh yang sudah terampil, manajemen perusahaan berskala menengah mengambil kebijakan untuk tidak mempekerjakan wanita dalam mengoperasikan mesin-mesin mereka.

Perbaikan dalam proses produksi tidak hanya dilakukan dengan membeli mesin-mesin baru, tetapi juga dengan dalam penggunaan tenaga kerja manusia. Kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan tenun memperlihatkan bagaimana perusahaan menggunakan tenaga kerja manusia secara lebih efisien, yaitu dengan menempat satu orang tenaga kerja untuk mengoperasikan 6 mesin. Perbandingan 1 : 6 ini dilakukan mengingat tingkat keterampilan tenaga kerja bidang yang masih rendah di Majalaya. Pada industri tekstil yang memiliki kualitas tenaga kerja yang lebih baik, perbandingannya bisa mencapai 1 : 20 atau bisa bahkan lebih.

2. Melakukan efisiensi Dalam rangka penyelamatan perusahaan, manajemen dalam industri tekstil Majalaya memberlakukan dua kriteria dalam pemberian upah, pertama, sesuai dengan UMK, dan kedua, di bawah UMK. Hal ini dilakukan mengingat kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh industri tekstil Majalaya masih relatif rendah. Bagi tenaga kerja yang berpendidikan SMA atau sederajat dengan tingkat keterampilan yang

97


memadai, mereka diberikan upah sesuai dengan standar UMK dan menerima THR setiap lebaran. Namun karena sebagian besar diantaranya adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan dengan tingkat keterampilan yang rendah, maka upah mereka dibayarkan di bawah standar UMK dan setiap lebaran mereka hanya menerima hadiah.

hulu sampai ke hilir tanpa harus melibatkan banyak tenaga kerja. Dari aspek perubahan soft part, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam industri tekstil Majalaya. Upaya memperkuat kapabilitas perusahaan dalam jangka panjang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan, membangun reputasi, mengembangkan inovasi dan strategi asset, atau yang disebut Kay (1995 : 63) sebagai architecture, reputation, innovation, dan strategic assets. Menurut Kay, adalah sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kapabilitas melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak internal, seperti karyawan, maupun dengan pihak eksternal, seperti suplayer dan konsumen. Kay mengatakan bahwa ada tiga tipe architecture, yaitu : 1. Antara perusahaan dengan karyawan dan diantara karyawan. 2. Antara perusahaan dengan suplayer atau konsumen 3. Antara perusahaan dengan kelompok asosiasi

Adanya perbedaan perlakuan ini diakui oleh manajemen sebagai cara untuk melakukan efisiensi. Buruh yang kinerjanya baik diberikan upah sesuai dengan aturan undang-undang perburuhan, sedangkan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik akan menerima upah sesuai dengan kebijakan pengupahan perusahaan. Namun demikian, tindakan seperti ini sudah dibicarakan oleh pimpinan perusahaan dengan seluruh tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resistensi yang dilakukan oleh tenaga kerja berkaitan dengan kebijakan upah yang dilakukan perusahaan. Seperti dikatakan oleh Kotter dan Schiesinger, yang dikutip oleh Gibson, dkk ( 2006 : 485), salah satu metode untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan adalah dengan cara edukasi dan komunikasi. Disisi lain, efisensi juga dilakukan manajemen perusahaan dengan memangkas struktur kepemimpinan perusahaan. Sebuah perusahaan tekstil yang yang cukup besar malah hanya mempekerjakan satu orang sekretaris untuk membantu pemilik perusahaan. Alasanya adalah bahwa mereka belum memerlukan staf-staf yang secara khusus menangani satu bagian. Mereka menyebutnya Manajemen OMO (Owner Manager Operator). Setelah diperhatikan secara seksama,apa yang dilakukan oleh pemilik perusahaan ini ternyata sangat tepat. Mereka masih bisa mengelola aktifitas perusahaan dari

Architecture ini pada akhirnya akan mampu menambah nilai perusahaan melalui penciptaan organizational knowledge (Kay, 1995: 68). Dalam konteks hubungan industrial, praktek yang terjadi dalam industri tekstil Majalaya mendekati kecenderungan hubungan industrial Pancasila. Hal ini disebabkan hubungan yang terjalin antara perusahaan dan karyawan bukan hanya hubungan buruh dan majikan, tetapi didasarkan pada hubungan kekeluargaan. Dalam kacamata bisnis, perusahaan tidak akan

98


mau menerima calon tenaga kerja yang tidak terampil, tidak berpendidikan, tidak masuk kerja dengan alasan keperluan keluarga, dan lain-lainnya. Tetapi apa yang terjadi dalam industri tekstil Majalaya justru berbeda. Mereka masih mau menerima buruh yang tidak berpendidikan dan tidak terampil dengan alasan masih ada keterkaitan keluarga, tidak perlu mengajukan lamaran kerja dan bisa meninggalkan pekerjaan dengan alsan keluarga tanpa harus takut di PHK. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh seorang pengusaha, kemudahan yang diberikan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi perusahaan. Karena itu, buruh tidak diperkenankan untuk mogok atau melakukan aksi yang dapat merugikan perusahaan sebagai kompensasi dari hubungan kekeluargaan yang telah terjalin. Meskipun hubungan ini tidak terikat dalam bentuk kontrak kerja, namun biasanya kesepakatan tidak tertulis ini dipatuhi oleh kedua belah pihak.

produk tekstil, meskipun hal ini akan berdampak pada harga jual produk di tingkat eceran, namun hal ini harus dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan industri yang menjadi konsumen produk tekstil. Sementara untuk memperkuat posisi bargaining dengan pihak eksternal dalam industri tekstil, pengusaha Majalaya membuat sebuah organisasi yang bernama Persatuan Pengusaha Tekstil Majalaya (PPTM). Organisasi ini diharapkan mampu menyuarakan kepentingan pengusaha dalam berhadapan dengan pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Untuk membangun reputasi, industri tekstil Majalaya berusaha untuk membuat produk yang berkualitas. Kualitas ini bisa dicapai dengan melakukan pengawasan terhadap mutu input, proses, dan output. Namun hal ini juga tidak berdiri sendiri. Tenaga kerja juga sangat menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu, menyadari bahwa kualitas tenaga kerja mereka tidak terlalu bagus, mereka selalu memberikan pelatihan kepada tenaga kerja mereka agar memiliki keterampilan dalam proses produksi.

Dalam hubungannya dengan suplayer maupun konsumen, perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil di Majalaya juga tidak membuat kontrak kerja yang memiliki kekuatan hukum. Hubungan pertemanan dan persaudaraan seringkali menjadi landasan dalam membangun kerjasama. Seperti halnya hubungan dengan suplayer, pengusaha mendapat keringanan pembayaran dalam waktu satu bulan.“Ini adalah kepercayaan.” Demikian juga halnya dengan konsumen. Produk hasil industri tekstil Majalaya sebagian besar dipasarkan di Tanah Abang. Namun hal ini tidak berarti bahwa mereka dapat memasarkannya langsung tanpa perantara. Ada satu rantai distribusi yang harus dilalui dalam pemasaran

Bagian yang cukup sulit dalam implementasi perubahan pada industri tekstil Majalaya adalah mengubah kultur dan cara berpikir orang-orang yang terlibat dalam industri ini. Sebagaimana diketahui, untuk bisa bertahan dalam industri tekstil, perusahaan harus berjuang untuk mendapatkan buruh yang berpendidikan dan terampil. Namun pasar tenaga kerja Majalaya tidak memungkinkan untuk mendapatkan buruh sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Masalahnya adalah, pada saat perusahaan memutuskan untuk

99


menerima buruh dengan kualitas yang rendah, secara psikologis perusahaan juga berharap agar buruh ikut berpartisipasi dalam perubahan dan kemajuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, buruh tidak memiliki sense of belonging seperti yang diharapkan manajemen. Akibatnya, sangat sulit bagi manajemen untuk melakukan berbagai perubahan karena terbentur dengan kondisi ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah maupun oleh Dinas Perindustrian. Apa yang ingin mereka capai dengan perubahan tersebut adalah bahwa industri tekstil Majalaya harus tumbuh dan berkembang. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan industri tekstil, manajemen perusahaan ikut serta dalam program restrukturisasi mesin dan peralatan serta melakukan rasionalisasi karyawan sebagai salah satu trend dalam perubahan organisasi (Gibson, 2006 : 499). Berbagai hambatan dalam perubahan yang mereka rencanakan, diharapkan bisa ditangani oleh pemerintah melalui kebijakan yang lebih mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya industri tekstil Majalaya.

Disisi lain, cara berpikir beberapa pihak yang terkait dengan industri tektil juga tidak mendukung kearah perubahan yang diinginkan. Pihak pemerintah Daerah sebagai pemegangotoritas di daerah seringkali mengeluarkan kebijakan yang justru mempersulit posisi industri. Salah satu kebijakan yang dikeluhkan adalah dikeluarkannya Perda tentang Tata Guna Lahan. Perda ini secara tegas menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pabrik di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan lahannya, harus merelokasi pabrik ke temapt yang telah di tentukan. Bagi pengusaha, hal ini sangat memberatkan karena pabrik itu sudah ada sebelum perda dibuat. Jika harus merelokasi,artinya dibutuhkan investasi baru untuk membangun pabrik.

Dengan memperhatikan gambaran diatas, ternyata implementasi perubahan yang dilakukan oleh industri tekstil Majalaya menghadapi masalah yang cukup kompleks. Kompleksitas ini bukan hanya disebabkan oleh faktor internal organisasi tetapi juga bersumber dari factor eksternal. Dalam hal ini, kepemimpinan organisasi sangat dibutuhkan untuk mendobrak kebuntuan yang terjadi. Pada saat kebuntuan tersebut bersumber dari faktor internal yang berada dibawah otoritasnya, pengusaha menggunakan power yang dimiliki untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi mesin yang berdampak pada proses produksi yang lebih baik. Kebuntuan dalam menghadapi pihak eksternal dilakukan pengusaha dengan membentuk persatuan pengusaha sehingga berbagai kepentingan industri mereka dapat terpenuhi. Gibson (2006 : 496) mengatakan bahwa perubahan adalah penting dalam sejumlah area, yaitu (1)Employee training, (2)

Namun di sisi pengusaha, ada perubahan mindset berkaitan dengan kondisi industri tekstil Majalaya. Pengusaha yang tetap bertahan dalam gelombang badai persaingan, melihat perubahan organisasi perusahaan sebagai sesuatu hal yang realistis dan harus dilakukan. Buruknya kondisi yang mereka alami saat ini membuka wawasan mereka bahwa mereka harus terlibat aktif dalam perubahan. Partisipasi ini ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

100


Compensation, dan (3) style.

Management

dalam industri tekstil Majalaya, pihak eskternal yang paling berperan untuk membuka pintu perubahan adalah pihak pemerintah. Tanpa adanya regulasi yang jelas seperti yang terjadi saat ini, akan sangat sulit bagi industri untuk melakukan perubahan.

Apa yang disarankan oleh Gibson di atas telah dilakukan oleh pengusaha yang tergabung dalam industri tekstil Majalaya. Input tenaga kerja yang tidak terampil dilatih secara formal maupun informal agar dapat mengerjakan tugasnya dengan lebih baik. Lemahnya daya saing perusahaan yang berdampak pada turunnya kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan aturan perundangundangan, dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, melalui komunikasi yang intensif dan personal, sehingga karyawan memahami kondisi perusahaan. Disamping itu, kepemimpinan perusahaan juga menggunakan gaya manajamen yang sesuai untuk mendukung perubahan yang diinginkan. Perampingan struktur dan penempatan pegawai yang benarbenar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, membuat perusahaan berjalan dengan lebih efisien. Selain itu, keterlibatan pemilik dalam berbagai aktifitas perusahaan semakin menunjukkan bahwa pengusaha tekstil Majalaya berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam organisasi perusahaan, baik melalui hard part changes maupun soft part changes.

E. Kesimpulan dan Saran Kondisi lemahnya daya saing yang dialami oleh industri tekstil Majalaya sejak krisis tahun 1997-1998 mengharuskan mereka untuk melakukan berbagai perubahan dalam bisnis tekstil. Implementasi manajemen perubahan yang terjadi bersifat sangat kompleks karena harus melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan. Perubahan mendasar yang dilakukan untuk mengatasi lemahnya daya saing terhadap produk impor adalah dengan melakukan efisiensi dan peremajaan mesin produksi, disamping juga mengubah kultur dan cara berpikir pihak internal dalam organisasi. Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa peran Pemerintah dalam menyukseskan perubahan pada industri tekstil di Majalaya cukup besar. Namun demikian, peran ini belum banyak terlihat sehingga yang muncul ke permukaan adalah lemahnya dukungan dari Pemerintah. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya bagi Pemerintah untuk turut berperan serta dalam perubahan yang konstruktif melalui kebijakan yang pro industri sehingga mampu memperkuat daya saing perusahaan.

Pelajaran yang bisa ditarik dari kasus ini adalah bahwa perubahan memerlukan agen. Agen yang paling tepat untuk memprakarsai perubahan adalah pemimpin. Dengan otoritas yang dimiliki dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki, pemimpin akan mampu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi jalannya perubahan yang diinginkan. Namun demikian, perubahan memerlukan dukungan dari pihak internal dan eksternal organisasi. Dalam kasus perubahan yang terjadi

Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Barnard, Matt and Naomi Stoll. 2010. Organisational Change Management: A rapid literature review. www.cubec.org.uk.Short Policy Report No. 10/01. October 2010.

101


Bourda, Fabia McLean. 2013. Change Management Theories and Methodologies. Tata Consultancy Services

Efendi, Nur. 2012. Implementasi Manajemen Perubahan Pada Industri Tekstil : Studi Kasus Pada Industri Tekstil di Majalaya-Jawa Barat. Laporan Penelitian

Creasey, Tim. 2007. Defining Change Management.Prosci and the Change Management Learning Center. www.changemanagement.com

Sari, Yulia. Sari, Yulia. 2007. Saatnya Pemerintah Buat Kebijakan Melindungi Industri TPT. Artikel. Yayasan Akatiga. Bandung

Gibson, James L, John M. Ivancevich, James H. Donnely, Jr, Robert Konopaske. 2006. Organizations: Behavior, Structure, Process. Twelfth Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin Kay,

Sumber Internet www. bisnis-jabar.com edisi Selasa 31 Mei 2011 www. bisnis-jabar.com. FOTO: Industri tekstil di Bandung terancam mati. Diakses tanggal 23 Juni 2011

John. 1995. Foundations of Corporate Success. New York : Oxford University Press

www. bisnis-jabar.com Impor Tekstil Ilegal dari China Masih Tinggi. Diakses tanggal 3November 2011

Khatri, Preeti and Kapil Gulati 2010.Implanting Change in Organization Successfully. ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH © Copyright 2010 All rights reserved Integrated Publishing association

www.health.qld.gov.au/publications/cha nge_management/ Diakses tanggal 10 Januari 2015 www.poloshirtpolos.com/artikelkonveksi-garment/sejarahindustri-tekstil-indonesia Dokumen-Dokumen API Jawa Barat, Pebruari 2012

Pieterse, Jos H, Marjolein C.J. Caniëls, Thijs Homan. 2012. Professional discourses and resistance to change. Journal of Organizational Change Management, Vol. 25 Iss: 6 pp. 798 – 818 Steiner,

Dinas Perindustrian Jawa Barat. 2012. Data perusahaan TPT di Jawa Barat. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional

John

F. 2009. Business, Government, and Society. New York. McGraw-Hill Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2006. Economic Development. Ninth edition. London. Pearson Addison Wesley.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 123/M-IND/PER/11/2010 Tentang Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Serta Industri AlasKaki.

Laporan Penelitian dan Artikel Akatiga. 2008. Penghapusan Kuota Industri Tektil dan Garmen Indonesia: Dimana Kita Berada?Akatiga. Bandung

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2012.

102

Jurnal Perspektif Bisnis, Vol. 1 No.2, Bulan Desember 2013, ISSN: Implementasi Manajemen Perubahan Pada Industri Tekstil Majalaya 1

Recommend Documents