JURNAL ONLINE KEGIATAN HUMAS DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA PADA PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (Studi Analisis Deskriptif tentang Kegiatan Humas Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta periode 2008-2013)
Disusun Oleh: Paramitha Ratna Puspawardhani D0207080
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
KEGIATAN HUMAS DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA PADA PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA (Studi Analisis Deskriptif tentang Kegiatan Humas Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta periode 2008-2013) Paramitha Ratna Puspawardhani Totok Sarsito Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstract Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta is a Surakarta government’s program where medical services are given in promotive, preventive, curative, and rehabilitative measures to Surakarta citizens who do not hold health insurance. Therefore communication is necessary for the government public relations to inform about the positive health program. The study reviews the activities in communication done by the public relations of city health department and community health center in spreading the information about PKMS and knows the obstacles occurring in the socialization of the program. According to Glenn Griswold and Denny Griswold, public relation is a management function evaluating public attitudes, identifying individual and organizational policies, procedures holding public interests, planning, executing action programs to achieve public understanding and acceptance. This is an analytical descriptive study. Data collection was done by in-depth interviews, observations, and literature reviews. Purposive sampling was used to choose respondents comprising of four stakeholders from city health department, a staff from Gajahan and Gambirsari community health center, and twenty people receiving PKMS service. Data validity was done using the source triangulation technique and the data analysis used Miles and Huberman interactive model. The results of this research show that DKK Surakarta’s communication activities on spreading information about PKMS program are consist of several stages, which are: first, preparing plans; second, execute according to plan; third, evaluation afterward.The obstacles that heave in sight during the communication activities are come from the internal part and Puskesmas. And also,from the eksternal part. Keywords: health, communication, public relations, government, surakarta
1
Pendahuluan Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. WHO pada tahun 1986 dalam piagam Ottawa mengatakan bahwa sumber daya bagi kehidupan sehari – hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya social dan pribadi serta fisik. Sedangkan pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.1 Kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan social, sebab jika seseorang tidak memiliki tubuh dan pikiran yang sehat maka akan sulit bekerja. Di Indonesia masih banyak masalah kesehatan yang tentunya menjadi salah satu factor penghambat dalam pembangunan Negara. Problem kesehatan di Indonesia seperti dikutip pada situs pencerah nusantara, antara lain:2Problem kapasitas yaitu kurangnya kompetensi tenaga medis, standar pelayanan kesehatan yang rendah, lemahnya kesadaran masyarakat untuk aktif terlibat dalam membangun Indonesia yang lebih sehat; Problem kelembagaan pelayanan kesehatan, standar profesi dan pelayanan kesehatan; Struktur dan alur kesehatan masyarakat kurang jelas jaminan bagi kaum miskin, marjinal dan perempuan masih kurang, lemahnya integrasi dan sinergi antara pelaku pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Surakarta (DKK Surakarta) merupakan sebuah instansi bagian dari lembaga kesehatan yang memiliki peran sangat penting, strategis, dan instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta terutama dalam bidang kesehatan. Pembentukan DKK Surakarta ditetapkan dengan Peraturan 1
http://eksistensikesehatan.blogspot.com. 13 Mei 2013. Pengertian Kesehatan Secara Umum. Diakses pada tanggal 2 November 2013 pukul 14.44 WIB 2 http://pencerahnusantara.org. Masih Banyak Masalah Kesehatan di Indonesia. Diakses pada tanggal 4 April 2014 pukul 19.08 WIB
2
Daerah Kota Surakarta Nomor 17 tahun 2008. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Secara rinci tugas dan ciri-ciri yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Daerah yang tersusun dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Salah satu program yang didirikan oleh DKK Surakarta yaitu Pemeliharaan Kesehatan Kota Surakarta (PKMS) suatu program pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada Masyarakat Kota Surakarta yang berujud bantuan pengobatan. PKMS merupakan pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. PKMS merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari DKK Surakarta yang membantu masyarakat Surakarta untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi warga yang belum memiliki asuransi kesehatan. PKMS bekerjasama dengan Rumah Sakit dan seluruh Puskesmas di Kota Surakarta untuk pelaksanaan perawatan kesehatan bagi masyarakat yang sakit. PKMS sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu PKMS Gold dan Silver. PKMS Gold diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di Surat Keputusan Walikota tentang masyarakat miskin sedangkan untuk yang Silver diberikan kepada seluruh masyarakat Surakarta sesuai dengan persyaratan tertentu. Dengan adanya program pemerintah yang bersifat membangun itu, maka dibutuhkan kerjasama yang kooperatif antara dinas dan lembaga yang bersangkutan dengan masyarakat Kota Surakarta. Salah satu factor yang dapat menunjang keberhasilan program PKMS berhasil yaitu melalui komunikasi, maka disini peran komunikasi sangatlah penting. Salah satu bentuk komunikasi yaitu Humas. Maka dari itu, pemerintah perlu juga melakukan kegiatan Humas yang berfungsi untuk
3
melancarkan dan mempermudah dalam menjembatani informasi yang diberikan oleh pihak DKK Surakarta dan PKMS kepada seluruh stakeholders yaitu Puskesmas, Rumah Sakit Daerah (RSUD), Rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan warga Kota Surakarta untuk tercapainya target dari program tersebut yaitu mampu menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Surakarta bagi yang belum memiliki asuransi kesehatan.
Rumusan Masalah Sekalipun tidak memiliki bagian Humas, Dinas Kesehatan Surakarta yang memiliki program PKMS secara sadar atau tidak cenderung melakukan kegiatan Humas guna menunjang keberhasilan program PKMS.
Tujuan 1. Mengetahui kegiatan- kegiatan Humas apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guna menunjang keberhasilan program PKMS. 2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat pada kegiatan-kegiatan Humas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta guna menunjang keberhasilan program PKMS. Kajian Teori 1. Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia sebab manusia adalah makhluk social. Menurut Littlejohn (2007: 6), “Komunikasi sulit didefinisikan.” Pasalnya, komunikasi adalah suatu topik yang amat sering diperbincangkan, bukan hanya di kalangan ilmuwan komunikasi, melainkan juga di kalangan awam sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari
4
kata latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau communicare yang berarti “membuat sama.3 Komunikasi menurut John B. Hoben “Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran atau gagasan”. 4 Sedangkan Tubbs dan Moss mendefinisikan komunikasi sebagai penciptaan makna antara dua orang atau lebih.5Mengutip Gerald R. Miller dalam bukunya Deddy Mulyana mengatakan bahwa “Komunikasi terjadi ketika suatu gambar menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima”. 6 . Ditambahkan lagi oleh Everett M. Rogers, bahwa komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari satu sumber kepada satu atau banyak penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 7 Sementara
Harold
Lasswell
menjelaskan
cara
yang
baik
untuk
menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect? Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?.8
2. Hubungan Masyarakat Humas adalah istilah yang banyak disalah pahami dan disalah gunakan untuk mendeskripsikan dari penjualan hingga penjamuan, dimana sebenarnya itu adalah proses komunikasi yang sangat spesifik. Setiap perusahaan, organisasi, asosiasi, dan badan pemerintah memiliki beberapa kelompok orang yang terpengaruh oleh apa
3
Deddy Mulyana, ILMU KOMUNIKASI Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 41 4 Deddy Mulyana, ILMU KOMUNIKASI Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 61 5 John C. Condon, Jr dan Fathi Yousef, An Introduction to Intercultural Communication, (New York: Macmillan,1985), hlm. 182 6 Deddy Mulyana, OpCit, hlm. 62 7 http://id.m.wikipedia.org. 2007. Daftar Definisi Komunikasi. Diakses pada tanggal 12 April 2013 pukul 17.00 WIB 8 Deddy Mulyana, OpCit, hlm. 69
5
yang dikatakan dan dilakukan oleh organisasi tersebut. Kelompok orang ini terdiri dari pekerja, pelanggan, pemangku kepentingan, competitor atau masyarakat umum Definisi Humas adalah suatu filsafat sosial dari manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad baik.9 Terdapat empat unsur dasar Humas menurut Frazier Moore : Pertama, hubungan masyarakat merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial; Kedua, hubungan masyarakat adalah suatu pernyataan tentang filsafat tersebut dalam keputusan kebijaksanaan; Ketiga, hubungan masyarakat adalah tindakan akibat kebijaksanaan tersebut; dan Keempat, hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke arah penciptaan kebijaksanaan ini kemudian menjelaskan, mengumumkan, mempertahankan atau mempromosikannya kepada publiksehingga memperoleh saling pengertian dan itikad baik10 Definisi yang lain dikemukakan oleh The British Institute of Public Relations. Mereka mendefinisikan Public Relations sebagai: “... An effort to establish and maintains mutual understanding between organization and its public”11 Tujuan penyelenggara Hubungan Masyarakat (Humas) adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah, memecahkan konflik kepentingan dengan mencari dasar pemikiran yang kritis, menciptakan pengertian berdasarkan kebenaran dan kenyataan, pengetahuan dan kemampuan, serta informasi yang lengkap dan terpercaya.
3. Humas Pemerintah / Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
9
Moore, H. Frazier, Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus dan Masalah. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 5 10 Ibid, hlm. 6 11 Cutlip, Center, Broom, 198, Effective Public Relations (edisi kelima), (New Jersey: Prentice Hall International. Inc, 1985), hlm. 2
6
Departemen Kehumasan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan sebuah kewajiban, yang berfungsi sebagai public information, public affair dan public communication dalam mempublikasikan mengenai kegiatan dan program apa saja yang dibuat oleh instansi yang bersangkutan, baik untuk publik internal maupun publik eksternal. Stromback & Kiousis dalam jurnal yang berjudul Government Public Relations and Social Media of Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Governtment Level yang ditulis oleh Graham and Avery menyebutkan:“Political Public Relations can be best be understood as a management process by which an organization or individual uses purposeful communication for political purposes and seeks to influence, build, and maintain beneficial relationships and reputations with its key public”.12 Dalam mengemban tugas pemerintahan yang demikian mejadi tantangan yang berat bagi Humas pemerintahan. Scoot M. Cutlip, dkk dalam bukunya menjelaskan inti aktivitas dari Humas pemerintahan:“Government Public Relations activities, many embrance by terms such as public affairs, public information, and public communication, has developed as political and administrative response you achieve various organizational goals. They are a key component of the administrative system, specifically design to bridge the gap between population and bureaucratic government”13 Tugas dari Humas biasanya bervariasi dari satu agen ke agen yang lainnya, tetapi prinsip dasar dari tujuan Humas pemerintah berdasar pada dua dasar pemikiran. Pertama, pemerintahan yang demokratis harus melaporkan aktivitas mereka kepada rakyat. Kedua, bahwa pelaksanaan pemerintahan yang efektif membutuhkan peran serta yang aktif dan dukungan dari rakyat 14 .Valentini dan Khrisnamurthy dalam 12
Graham, Avery, Journal of Government Public Relations and Social Media of Analysis of The Perceptions and Trends of Social Media Use at The Local Governtment Level,(2013), hlm. 3, Diakses pada tanggal 2 Januari 2014 pukul 20.00 13 Cutlip, Center, Broom, OpCit, hlm. 490 14 Ibid, hlm. 491
7
jurnalnya yang berjudul To Be or Not to Be: Paradoxes in Strategic Public Relations menerangkan:“They assert that the public sector creates unique challenges and opportunities that differentiate the practice of Public Relations from the private sector. Challenges and opportunities, include: politics, public good, legal constraints, devaluation of communication, poor public perceptions lagging proffesional development and federalism” Dalam jurnalnya tersebut, Valentini dan Khrisnamurthy menyebutkan bahwa pelaksanaaan Humas pada pemerintahan dan sektor informal sangatlah berbeda. Perbedaan itu meliputi: hal politik baik dalam kendala hukum, devaluasi komunikasi, penyampaian
untuk
menciptakan
pengertian
masyarakat,
pengembangan
profesionalisme dan federalisme.
Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif, yakni menganalisis Kehumasan dan capaian dari program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta periode tahun 2008 – 2013. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Surakarta dengan rincian sebagai sumber data primer maupun sekunder adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang terletak di Komplek Balaikota Jalan Jendral Sudirman No.2 Surakarta,sebagai instansi pemerintahan yang menjadi sumber informasi dan kontrol media di masyarakat serta Puskesmas yang terletak di Kota Surakarta yaiatu Gajahan yang berada di Jalan Veteran No. 46 Surakarta dan Puskesmas Gambirsari yang ada di Jalan Kelud Barat RT 06 RW 13 Kadipiro, selaku pelaksana layanan program dan masyarakat penerima layanan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang sedang berada di Puskesmas Gajahan serta Gambirsari.
8
3. Teknik Pemilihan Sampel Penelitian
ini
menggunakan
teknik
sampel
bertujuan
(purposive
sampling),dimana peneliti cenderung untuk memilih informan atau narasumber yang dianggap berkompeten dan mengetahui informasi serta masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. 15 4. Sumber Data Data yang dipergunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa wawancara dengan narasumber yang berkompeten lalu data dikumpulkan secara interaktif. Serta menggunakan data sekunder yang berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku dokumen, arsip dan catatan lain yang mendukung. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku – buku atau referensi yang dapat mendukung data primer baik yang diperoleh dari Bagian Dinas Kesehatan Kota Surakarta maupun dari perpustakaan dan internet. 5. Teknik Pengumpulan Data a.
Wawancara Semi Terstruktur Sumber data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah
narasumber atau informan. 16 Dalam penelitian kali ini wawancara akan dilakukan kepada beberapa narasumber, yaitu pihak DKK Surakarta selaku stakeholder dan Puskesmas sebagai pelaksana layanan serta pendukung kegiatan Kehumasan PKMS, serta beberapa masyarakat Surakarta penerima layanan PKMS di Puskesmas yang telah ditunjuk. b.
Observasi Observasi adalah kegiatan yang paling utama dan teknik penelitian yang
penting.17 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi tak berperan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena – 15
Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 56 16 Ibid, hlm. 67 17 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 83
9
fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa atau kegiatan yang diamati secara langsung. c.
Dokumentasi/ Studi Pustaka Teknik pengumpulan dengan cara melihat dan mencatat data yang diperoleh
dari rekaman arsip-arsip Humas Dinas Kesehatan Kota Surakarta program Pemeliharaan Kesehatan Kota Surakarta maupun data yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet dan sumber informasi lainnya yang dapat menunjang penelitian. 6. Analisa Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menawarkan sebuah teknik analisis bernama interactive model yang terdiri dari tiga komponen yaitu:18 Reduksi Data, Penyajian Data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.
Sajian dan Analisis Data 1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan kehumasan mengenai program kerja PKMS Setiap program harus disosialisasikan kepada stakeholder dan kelompok sasaran penerima pelayanan. Stakeholder dalam hal ini adalah semua pihak yang mendukung keberhasilan program terutama dari internal Pemkot Surakarta dan Puskesmas. Sosialisasi dilakukan sebagai wujud pelaksanaan Kehumasan dengan tujuan program PKMS diketahui, dipahami, dan dijalankan serta diterima oleh kelompok sasaran dengan baik. Perencanaan untuk sosialiasi ditentukan dengan mengetahui sasaran, selanjutnya menentukan metode serta menentukan siapa yang bertugas dalam menyampaikan informasi lalu menentukan media apa saja yang akan digunakan dan yang terakhir yaitu menentukan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan fungsi Humas pemerintah di semua tingkatan selalu mengandung informasi kepada masyarakat, memastikan kerjasama aktif dan memupuk dukungan 18
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 104
10
masyarakat terhadap program. Berangkat dari pemahaman di atas, partisipasi warga sudah seharusnya ditumbuhkan, diarahkan dan dikembangkan guna mendukung program-program pemerintah. Adanya partisipasi ini membawa konsekuensi perlunya pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat sehingga dapat menghasilkan legitimasi pemerintah. Dalam konteks ini, Humas hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dilakukan dalam bentuk komunikasi dua arah. Pelaksanaan kegiatan Humas program PKMS dikontrol dan dirancang oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kota Surakarta dengan membawahi PPID Pembantu pada DKK Surakarta yang diturunkanuntuk dilaksanakan melalui Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh UPTD PKMS pada DKK Surakarta. Purwanti menjelaskan bahwa Humas pada program PKMS memang tidak ada, untuk menyampaikan mengenai informasi program yang berhubungan dengan PKMS yaitu melalui Tim Pembina. Karena Humas di DKK menjadi satu, bahkan pada Bagian Promosi tempat Purwanti bekerjapun tidak ada bagian yang khusus menangani PKMS, semuanya berlaku secara umum.19 Sesuai dengan perencanaan yang sudah dibentuk, pihak DKK Surakarta telahmenentukan media yang akan digunakan untuk mensosialisasikan program PKMS yang dilaksanakan dengan meminta surat kabar dan radio untuk meliput kegiatan sosialisasi PKMS dan juga mengisi acara pada program yang dibuat oleh pihak media untuk membahas mengenai kesehatan salah satunya mengenai PKMS. Sosialisasi dengan cara ini diharapkan program PKMS dapat dikenal oleh masyarakat secara luas dan mudah. DKK Surakarta memang tidak memiliki bagian Humas namun pihaknya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Humas dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Promkes dilanjutkan ke PPID Pembantu lalu dilaporkan pada PPID Pusat20
19 20
Wawancara dengan Purwanti selaku Kepala Bagian Promkes DKK, Solo, 11 November 2013 Wawancara dengan Purwanti selaku Kepala Bagian Promkes DKK, Solo, 11 November 2013
11
Gambar I Struktur pegawai yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan Kehumasan pada program PKMS PPID
PPID Pembantu
Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
UPTD PKMS Sumber : Buku Plan of Action UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta Tahun 201121 Dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada suatu program, evaluasi merupakan bagian penting guna mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan program. Apabila dalam evaluasi ditemukan kekurangan, maka dapat dicari penyelesaian untuk menghindari kesalahan di masa yang akan datang. Evaluasi yang dilakukan berbasis pada pengukuran tingkat pemahaman, kepesertaan dan anggaran. Untuk mencapai tingkat pemahaman yang baik mengenai program yang akan disampaikan,
tentu
saja
harus
melakukan
kegiatan
sosialisasi.
Sosialisasi
dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan program sehingga dapat mencapai target sasaran lebih baik. Sosialisasi program PKMS ini dilakukan dengan memberi 21
Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Plan of Action UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, (Surakarta: Pemkot, 2011), hlm. 19
12
pengertian terlebih dahulu pada seluruh stakeholder selaku pihak internal, selanjutnya dilakukan kepada masyarakat Kota Surakarta sebagai target sasaran dari program PKMS. Untuk evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi selain penyuluhan, pihak Dinas Kesehatan juga menyediakan kotak kritik dan saran yang diletakkan didekat pintu masuk UPTD PKMS pada DKK Surakarta. Dari hasil wawancara semi terstruktur dengan berdasarkan blangko kuesioner kepada 20 pasien peserta PKMS di Puskesmas, maka dapat digambarkan dalam bentuk grafik mengenai media yang menjadi sumber informasi mengenai PKMS: Gambar II. Grafik Sumber Media Informasi yang Diterima Masyarakat/Responden
Sumber Media Radio
Televisi
Stiker Mobil
Leaflet / Pamflet
Banner / Stand Banner
Surat Kabar
Penyuluhan
20 9 0
0
0
3
3
Sumber : Dokumen Penulis Dari 20 responden yang penulis wawancarai, secara keseluruhan mendapatkan informasi hasil dari penyuluhan, baik yang disampaikan oleh RT, RW maupun PKK. Sedangkan untuk media surat kabar menduduki posisi kedua yaitu sebanyak 9 responden pernah membaca pemberitaan mengenai PKMS, namun responden tersebut tidak banyak mendapat informasi yang lengkap mengenai syarat dan pelayanan PKMS karena pemberitaan lebih banyak mengenai masalah atau konflik yang terdapat pada program tersebut. Media cetak berupa banner atau standing banner
13
yang dipasang di Puskesmas maupun di Pemkot juga turut mengisi data pada grafik sumber media yang memberikan informasi mengenai PKMS sebanyak 4 responden. Sebanyak 3 responden juga pernah membaca informasi mengenai PKMS pada leaflet dan pamphlet yang terdapat pada Puskesmas, Pemkot dan tempat-tempat layanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, dari kesemua responden yang penulis tanyai tidak ada satupun yang pernah mendapatkan informasi mengenai program PKMS
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Humas yang Dilakukan Oleh DKK Surakarta pada Program PKMS. Hambatan yang terjadi pada kegiatan kehumasan dalam mensosialisasikan program PKMS mencakup faktor internal dan eksternal. Hambatan sosialisasi program yang berasal dari faktor internal atau pihak pemerintah yaitu belum adanya bagian Humas khusus yang menangani program PKMS. Kegiatan kehumasan pada program PKMS merupakan salah satu tugas dari keseluruhan program kesehatan Pemerintah Surakarta. Pelaksana Humas membawahi seluruh kegiatan yang mencakup kegiatan sosialisasi dari kesemua layanan kesehatan di Kota Surakarta, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat menurunkan intensitas konsentrasi pada fokusnya pelaksanaan kehumasan pada program PKMS. Sehingga kurang focus dalam memperhatikan proses pencapaian keberhasilan kegiatan Kehumasan pada program PKMS. Hambatan yang muncul dari pihak internal yang kedua adalah, belum pernah dilaksanakannya pelatihan mengenai Kehumasan kepada pelaku Kehumasan baik itu pelaksana sosialisasi program PKMS maupun pelaksana sosialisasi program layanan kesehatan Kota Surakarta secara keseluruhan. Hambatan dari pihak eksternal yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi target sasaran kepesertaan PKMS, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Program PKMS merupakan program yang membutuhkan sikap yang aktif dari masyarakat untuk mencapai keberhasilan target kepesertaan. Namun, kurang adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya
14
kesehatan bagi diri sendiri sehingga masyarakat yang merasa dirinya sehat tidak perlu mendaftar PKMS, serta kurangnya sikap antisipatif untuk mendaftarkan diri sekalipun mereka sudah mengetahui mengenai PKMS. Purwanti menjelaskan bahwamasyarakat belum memiliki sikap antisipatif terhadap dirinya sendiri, sehingga cukup sulit untuk menanamkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan terhadap masyarakat, sering kali kedapatan bahwa pendaftaran dilakukan ketika salah satu anggota masyarakat mereka sudah atau sedang sakit. 22 Masyarakat kurang aktif untuk mendapatkan informasi mengenai PKMS, dibuktikan dengan banyaknya responden yang tidak tahu menahu mengenai kejelasan dalam syarat keanggotaan serta mekanisme pelayanan PKMS.
Kesimpulan Pada struktur kepegawaian di Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak memiliki bagian Humas yang khusus mengurus seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Kehumasan. Program PKMS merupakan program pemerintah yang merupakan pelayanan kesehatan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat Surakarta dan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepesertaan pada tiap tahunnya, meskipun prosentase pencapaian target mengingkat tidak signifikan tiap tahunnya. Meskipun DKK Surakarta tidak memiliki bagian khusus Humas, namun mereka melakukan kegiatan kehumasan yang cukup komprehensif dalam melakukan sosialisasi guna menginformasikanprogram PKMS dengan menggunakan media elektronik, media cetak dan sosialisasi secara penyuluhan. Bahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan program tersebut, mereka memiliki program kerja dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan, pihak DKK menyebutkan bahwa pengelompokan tingkat sasaran harus dilakukan supaya dapat memilih media supaya penyebaran informasi
22
Wawancara dengan Purwanti selaku Kepala Bagian Promkes DKK, Solo, 11 November 2013
15
mengenai program PKMS dapat lebih efektif dan mudah sampai pada sasaran yang telah mereka tuju. Pihak DKK lebih aktif dalam melakukan sosialisasi melalui tokoh masyarakat karena dirasa lebih efektif untuk menghimbau masyarakat terutama masyarakat miskin sebagai sasaran dari program PKMS tersebut. Penyelenggaraan sosialisasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka langsung terhadap kader pada 51 Kelurahan di Kota Surakarta, media elektronik tidak banyak digunakan meskipun mereka cukup banyak membuat media cetak seperti leaflet banner stand banner dan pamphlet serta sticker. Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dilakukan evaluasi dengan tiga faktor yang dianggap penting, yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai pengertian program PKMS dimana tingkat pemahaman tersebut sangatlah erat hubungannya dengan tingkat kepesertaan yang harus dicapai oleh pihak pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. selain itu evaluasi anggaran yang tak kalah penting juga untuk dilakukan mengingat seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PKMS membutuhkan dana baik itu dalam pelaksanaan pelayanan maupun dalam sosialisasi program PKMS tersebut. Beberapa faktor penghambat dari pihak dalam atau pelaksana dan pihak eksternal antara lain: Pihak DKK Surakarta tidak memiliki bagian Humas yang khusus mengurusi bagian informasi program Humas, semuanya dipegang oleh Bagian Promosi Kesehatan sedangkan bagian tersebut tidak hanya mengurusi satu program saja sehingga kurang maksimal dalam megikuti perkembangan program tersebut, Kurangnya sikap antisipatif masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga mereka tidak bersiaga untuk menjadi peserta PKMS, Masyarakat mendaftarkan diri ketika mereka sudah atau sedang sakit. Dan hal tersebut cukup menyulitkan DKK Surakarta dalam melakukan pelayanan rujukan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi (Rumah Sakit).
16
Saran a. Memulai perencanaan
pelatihan petugas atau
stakeholder
mengenai
Kehumasan. b.
Dibentuk bagian Humas tersendiri pada setiap program yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surakarta supaya seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan bisa lebih terkontrol dan efektif.
c.
Pada evaluasi, pemantauan tingkat pemahaman masyarakat terhadap PKMS hanya diukur dari peningkatan keanggotaan PKMS setiap tahunnya, padahal dalam melakukan kegiatan sosialisasi mereka menggunakan beberapa media sehingga masih kurang focus dalam pemilihan media, dan belum pernah dilakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui media mana yang paling efektif dalam sosialisasi program tersebut.
d.
Jangan meremehkan akan pentingnya kesehatan, sebab kesehatan adalah hal yang penting dan sangat berpengaruh dengan kemajuan perekonomian keluarga bahkan kota,apabila tubuh tidak sehat maka akan mengurangi vitalitas dalam bekerja.
Daftar Pustaka Cutlip, S.M., Center, A.H. & Broom, G.M. (1985). Effective Public Relations (Edisi Kelima). New Jersey: Prentice Hall International. Inc. Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2011). Plan of Action UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Surakarta: Pemkot. hlm. 19 John C. Condon, Jr & Yousef, Fathi. (1985). An introduction to Intercultural Communication. New York: Macmillan. Moore, H. Frazier. (1987). Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus dan Masalah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2005). ILMU KOMUNIKASI Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mulyana, Deddy. (2007). ILMU KOMUNIKASI Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Putra, I Gusti Ngurah.(1993.) Identifikasi Fungsi Humas Dalam Berbagai Organisasi Di Yogyakarta. Laporan Penelitian. Universitas Gadjah Mada. Rakhmat, Jalaluddin. (1998). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
17
Sutopo, H. B. (2006). Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Graham, Missy & Avery, Elizabeth Johnson. (2013). Journal of Government Public Relations and Social Media of Analysis of The Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Governtment Level. Valentini, Chiara & Sriramesh, Khrisnamurthy.(2014). Journal of To Be or Not to Be: Paradoxes in Strategic Public Relations in Italy.Hal 4). Lallu, Mhasa (2013). Pengertian Kesehatan Secara Umum. http://eksistensikesehatan.blogspot.com/2013/05/pengertian-kesehatan-secaraumum.html?m=1. Diakses pada tanggal 2 November 2013 pukul 14.44 WIB Nusantara, Pencerah. Masih Banyak Masalah Kesehatan di Indonesia. http://pencerahnusantara.org/profil-dokter/. Diakses pada tanggal 4 April 2014 pukul 19.08 WIB Wikipedia (2007). Daftar Definisi Komunikasi http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_definisi_komunikasi.html. Diakses pada tanggal 12 April 2013 pukul 17.00 WIB
18
