i
JURNAL IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS DITINJAU DARI BESARNYA GAJI (STUDI DI PT BANK NTB)
Oleh: MEDINA D1A 212 289
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2016
ii
HALAMAN PENGESAHAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS DITINJAU DARI BESARNYA GAJI (STUDI DI PT BANK NTB)
Oleh: MEDINA D1A 212 289
Menyetujui, Dosen Pembimbing Pertama,
H. Zaenal Arifin Dilaga SH., M.Hum NIP :196107121989031002
iii
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS DITINJAU DARI BESARNYA GAJI (STUDI DI PT BANK NTB) MEDINA D1A 212 289 FAKULTAS HUKUM UNIVERSTIAS MATARAM Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pengaturan pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit dan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa prosedur dan pengaturan pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank NTB yaitu memberikan kredit dengan jaminan SK PNS bank tidak perlu mempertimbangkan jaminan, karena jaminan SK PNS tersebut telah disetujui oleh kepala dinas instansi tertentu.
Kata kunci : Perjanjian kredit, SK Pegawai.
IMPLEMENTATION AGREEMENT WITH CREDIT GUARANTEE SK PNS BASED ON THE AMOUNT OF SALARY (STUDY IN PT BANK NTB) Abstrack This study aims to determine how the procedures and arrangements binding SK Civil Servants as credit insurance and crediting mechanisms to guarantee SK PNS at Bank NTB. This type of research is normative empirical research. Based on the results of the study, that the procedures and arrangements binding SK Civil Servants as loan collateral is in accordance with Law No. 10 of 1998 amendments to the Law No. 7 of 1992 and crediting mechanisms to guarantee SK PNS at Bank NTB is to give credit to guarantee SK PNS bank does not need to consider collateral object, because it guarantees the civil decree has been approved by the agency heads of other agencies. Keywords : The credit agreement, SK Employees.
i
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. secara umum dapat dikatakan bahwa pihak meminjamuang kepada pihak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi peralatan dan guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Disamping itu, adanya pertumbuhan pasar yang pesat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, telah membuka potensi yang sangat besar untuk mngembangkan fasilitas kredit kepada golongan berpenghasilan tetap.1 Data menunjukan bahwa semakin maju masyarakat sebuah negara, maka semakin besar tingkat rasio consumer terhadap pendapatan penduduk. hal tersebut dikarenakan dengan semakin majunya tingkat perekonomian sebua bangsa, yang ditandai dengan semakin menigkatnya jumlah unit produksi barang dan jasa, yang berarti jumlah kelompok fixed income (pekerja/labour) semakin massif sebagai target utama kredit konsumen. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain : 1) Instruksi presidium cabinet nomor 15/eka/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank mempergunakan “akad perjanjian kredit”. 2) Surat edaran bank negara Indonesia unit 1 nomor : 2/539/pemb/1996 tentang pedoman kebijaksanaan di bidang perkreditan. 2
1
Eva Sartika Siregaar, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sk Pegawai Oleh PT. BRI (PERSERO) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 01 2 Ibid., hlm.3
ii
Di dalam pelaksanaan perkreditan selalu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena itulah hukum mengatur bagaimana halnya apabila debitur karena sesuatu hal tidak dapat mengembalikan hutangnya yang dalam hal ini adalah menyangkut masalah jaminan. Berdasarkan pasal 1131 BW, setiap kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dapat dipakai sebagai jaminan. Sedangkan pengertian hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuatan langsung atas suatu benda dan dipertahankan terhadap siapapun juga. 3 Dalam Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang menguntungkan padanya. Pendapatan penjualan barangbarang itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang atau ada alasan yang sah untuk didahulukan. Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu: 1) Jaminan yang timbul dari undang-undang. 2) Jaminan yang timbul dari perjanjian Menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi utama Bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peyaluran dana kepada masyarakat tersebut yaitu berupa kredit. Bank dalam memberikan kredit disertai dengan jaminan tertentu.
3
Hadyarto Maheru Data, Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm. 01
iii
Pada umumnya agunan dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi persyaratan pemberian kredit. Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus menyerahkan agunan berupa barang atau surat-surat berharga yang nilainya sesuai dengan besarnya pinjaman kredit. Agunan kredit berfungsi untuk melindungi bank dari segala kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak bank harus teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap agunan yang diberkan oleh debitur, sehingga dikemudian hari agunan tidak menimbulkan masalah. “Pembagian jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari jenis kegunaan, tujuan kredit, jangka waktu dan jaminan, jaminan yang diberikan merupakan satu hal yang penting dalam penilaian pemberian kredit oleh bank”. Contohnya seperti Bank NTB. Bank NTB adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten seNusa Tenggara Barat. Tujuannya yaitu untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai kas daerah. Selain itu untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada para pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat. Dari bank NTB ini terdapat pemberian kredit terhadap pegawai negeri sipil dengan mengggunakan jaminan SK. seperti yang kita ketahui bahwa Agunan merupakan golongan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, hak pakai yang diberikan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi sengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan bukti kepemilikan (BPKB), agunan berupa surat-surat berharga yang mempunyai hak tagih, agunan berupa SK PNS dan agunan berupa SK pensiunan PNS. Dalam ketentuannya bahwa SK Pegawai bukan merupakan benda-benda yang dapat dipindahtangankan (yang memepunyai nilai pengoperan), tetapi di dalam perkembangan dunia perkreditan, karena adannya kebutuhan surat tersebut dapat diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit”. caranya adalah dengan
iv
menyerahkan SK Pegawai, serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji serta memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk mengambil gaji si penerima kredit. surat kuasa tersebut ditandatangani pula oleh bendahara kantor pemohon kredit. Sekalipun surat kuasa menerima gaji tersebut dibuat sebagai kuasa mutlak, tetapi jaminan semacam itu kedudukannya sangat lemah, karena gaji sangat bersifat pribadi, sehingga kematian yang bersangkutan akan berakhirnya gaji tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat rumuskan masalah: 1) Bagaimana prosedur dan pengaturan pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit 2) Bagaimana mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS di BANK NTB. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui proedur dan pengaturan pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit serta mengetahui mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank NTB. 1) Secara teoritis memberikan pelaksanan pemberian kredit terhadap jaminan SK yang di laksanakan oleh Bank NTB dan penitian ini di harapkan pula sebagai tambahan karya ilmiah yang bertujuan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum jaminan Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris. Meggunakan Pendeatan Perndang- undangan (statute approach) dan Pendekatan Sosiologis ( sociological approach). Jenis dan sumber data, data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data, data primer diperoleh dari wawancara dan data skunder diperoleh dari studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalis dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maryati selaku bagian Pemasaran Kredit Bank NTB kantor pusat :
v
“Pemberian kredit oleh Bank NTB kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk kredit konsumtif yakni kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dimana dalam pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipilterlebih dahulu dibuat suatu perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah yang telah disetujui oleh kepala dinas terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada Pegawai tetapmerupakan pelayanan kredit yang diberikan oleh Bank NTB yang termasuk dalam kategori kredit karyawan. “ Dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank NTB selaku pihak kreditur membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu dengan instansi pemerintah yang didahului dengan persetujuan kepala dinas terhadap karyawan Pegawai Negeri Sipil selaku pihak debitur. Surat kuasa dari instansi pemerintah untuk calon debitur Pegawai Negeri Sipil Aspek Penilaian Analisis Kredit Dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit. Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon memenuhi Prinsip 5C atau tidak yang kemudian menjadi pertimbangan bank untuk menentukan kelayakan pemohon kredit memperoleh kredit atau tidak, dengan perkataan lain apakah permohonan kredit tersebut feasible dalam arti andaikata kredit diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan kredit, baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu yang wajar atau sebaliknya. 4
4
http;//.bi.go.id http://www.ojk.go.idhttp://id.wikipedia.org
vi
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran dan Keadaan Umum Lokasi Penelitian Bank NTB adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan : Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bank NTB didirikan dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai kas daerah. Selain itu tujuan didirikannya Bank NTB untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada para pengusaha kecil di Nusa Tenggara Barat. Persiapan pendirian Bank dilakukan oleh H.M. Jalaludin, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama PT.Bank NTB. Rekruitmen karyawan pertama berjumlah 10 orang. Modal disetor awal pendirian bank sebesar Rp. 60 juta dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian berkembang sampai dengan 31 Desember 2011 menjadi Rp. 253.091 juta.
vii
B. Prosedur dan Pengaturan Pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Kredit pada perkembangannya adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam bermula karena adanya kepercayaan antara si pemberi pinjaman percaya bahwa si peminjam akan mengembalikan pinjamannya pada saat yang telah dijanjikan. Dalam arti unsur tersebut berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam perkreditan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi jaminan yaitu SK Pegawai Negeri Sipil, Bank dalam memberiakan kredit telah percaya bahwa nasabah mampu dalam melunasi kredit yang diberikan,seperti yang kita ketahui bahwa Bank NTB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pengertian yang sangat sempit lagi ,Bank NTB sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah daerah secara khusus. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil.5 Menurut Pasal 1 Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah: “Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan ,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya ,dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.” Fungsi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bank NTB dengan Instansi pemerintah terkai dengan pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil , perjanjian yang telah ditandatangai oleh para pihak baik yang berbentuk akta dibawah artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris , dan dalam bentuk akta otentik yaitu dibuat oleh atau dibuat dihadapan notaris.
5
Hasil wawancara dengan ibu maryati devisi bagian pemasaran kredit tanggal 26 February 2016.
viii
“Pemberian kredit oleh Bank NTB kepada Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk kredit konsumtif yakni kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dimana dalam pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipilterlebih dahulu dibuat suatu perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintah yang telah disetujui oleh kepala dinas terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada Pegawai tetapmerupakan pelayanan kredit yang diberikan oleh Bank NTB yang termasuk dalam kategori kredit karyawan. “ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank NTB dalam suatu pemberian kredit bank pasti akan meminta jaminan dari debitur/Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit oleh Bank mengandung resiko,sehingga untuk mengurangi resiko Bank harus meminta jaminan dari debitur/Pegawai Negeri Sipil.untuk menetapkan ikatan hukum atas suatu jaminan maka dibuatlah suatu perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan pihak Bank NTB yang disebut dengan Pengikatan Jaminan. Adapun yang dijadikan jaminan dan agunan kredit dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1) Gaji yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil. 2) Hak-hak lainnya yang diperoleh Pegawai dari pihak kedua dalam hal pegawai pension atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri sebelum kredit lunas,antara lain berupa: uang pesangon,dan lain-lain Fungsi Analisa Kredit Kegiatan analisa kredit memiliki arti penting bagi bank, karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Fungsi analisa kredit adalah: 1) Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah, 2) Sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank. 3) Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifa kredit, tujuan kredit, dan sebagainya.
ix
C. Mekanisme Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil di Bank NTB. Tabel 1. Mekanisme Pengajuan Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan SK PNS di Bank NTB
Calon debitur mengisi formulir yang diajukan kepada pihak bank
permohonan
Bank melakukan verifikasi terhadap permohonan debitur dan bendaharanya
Bank mengkonfirmasi kepada bendahara terkait gaji
Register
Disposisi oleh analis (panelia pemasarn)
Oleh pimpinan cabang disposisi ,oleh panelia pemasaran kredit
Pihak Bank menagajukan kepada pimpinan cabang
x
Setelah proses analisa kemudian diajukan kepada pimpinan cabang melalui panelia
Proses analisa
Proses realisasi
Pemanggilan debitur
Pemasaran kredit
Dikembalikan lagi kepada bagian pemasaran kredit
Kemudian sebelum kepada pimpinan cabang diserahkan kepada wakil pimpinan,selanjutnya wakil memberikan kepada pimpinan
Diserahkan kepada pimpinan,pimpinan menyetujui
Proses pencairan
Sumber : hasil wawancara dengan ibu maryati,bagian devisi pemasaran kredit kamis 26 februari 2016
xi
Adapun penjelasan dari gambar tabel 1 diatas adalah sebagai berikut : Sebelum calon debitur mendapatkan pinjaman kredit dari Bank NTB maka hal pertama yang harus dipenuhi adalah seorang calon debitur melakukan permohonan kepada Bank NTB guna untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilakukan. Permohonan kredit pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit antara lain : a) Calon debitur mengajukan permohonan kredit dan menyerahkan berkasberkas yang diperlukan dan telah ditentukan oleh pihak Bank NTB dalam pengajuan kredit. Setelah melakukan permohonan terhadap pihak Bank ,tahap selanjutnya yaitu calon debitur mengisi formulir yang diajukan kepada pihak Bank. Setelah formulir diisi dengan lengkap dan benar ,formulir tesebut kemudian dikembalikan lagi kepada pihak Bank. Kemudian pihak Bank NTB melakukan verifikasi terhadap permohonan debitur dan bendaharanya,fungsi
utama
dari
verifikasi
yaitu
pemeriksaan
tentang
kebenaran
laporan,pernyataan,dan perhitungan uang yang dilakuan oleh pihak Bank itu sendiri. Tahap selanjutnya yakni pihak Bank mengkorfirmasi kebenaran gaji kepada bendahara tempat calon debitur bekerja,dan setelah Bank telah dikonfirmasi tekait gaji calon debitur tersebut,Bank meregister
permohonan debitur yang diikuti dengan diajukannya
permohonan debitur tersebut kepada pimpinan cabang,agar permohonan tersebut di didisposisi oleh pimpinan cabang tersebut. Disposisi yaitu “tindakan yang diambil pimpinan sehubungan adanya surat masuk dari luar instansi maupun dari dalam instansi itu sendiri,meskipun bagian administrasi memahami aka nisi dan maksud surat itu namun yang berhak menindak lanjuti atas surat tersebut adalah pimpinan.setealah disposisi oleh pimpinan bank kemudian merupakan tugas dari panelis(analis) pemasaran kredit ,fungsi analisa kredit yaitu :
xii
Fungsi Analisa Kredit Kegiatan analisa kredit memiliki arti penting bagi bank, karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Fungsi analisa kredit adalah: 1) Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. 2) Sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank. 3) Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifa kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. 4) Sebagai bahan pertimbangan pimpinan/direksi bank dalam proses pengambilan keputusan.5) Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Aspek Penilaian Analisis Kredit Dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit. Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon memenuhi Prinsip 5C atau tidak yang kemudian menjadi pertimbangan bank untuk menentukan kelayakan pemohon kredit memperoleh kredit atau tidak, dengan perkataan lain apakah permohonan kredit tersebut feasible dalam arti andaikata kredit diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan kredit, baik pokok maupun bunga dalam jangka waktu yang wajar atau sebaliknya. Kasmir,menjelaskan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:6 1) Aspek hukum/Yuridis. Dalam aspek inin, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehinggamenimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. 2) Aspek Pemasaran (Marketing). Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan
6
Dr.Kasmir,dasar-dasar perbankan edisi revisi,Pt.raja grafindo,2002
xiii
terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan dimasa yang akan datang. 3) Aspek Keuangan. Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kreditnya. 4) Aspek Teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. 5) Aspek Manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. 6) Aspek Sosial Ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. 7)Aspek AMDAL. Merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit disalurkan, sehingga proyek atau usaha yang dibiayai tidaka akan mengalami pencemaran lingkungan disekitarnya. Proses analisa oleh analis kredit selesai dan berkas pengajuan tersebut telah disposisi oleh analis pemasaran kredit , tahap berikutnya yaitu diajukan kembali kepada pimpinan cabang oleh panelis melalui wakil pimpinan cabang untuk merekomendasikan kepada pimpinan cabang apakah menyetujui berkas pengajuan kredit tersebut atau menolak dengan mempertimbankan hasil analisis panelis yang telah dilakukan, kemudian diteruskan kembali ke bagian pemasaran kredit yang oleh pemasaran kredit melakukan realisasi dan memanggil
xiv
kembali debitur untuk proses pencairan. Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan dipenuhi oleh debitur.
xv
BAB V PENUTUP
Kesimpulan Berdasaarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Prosedur dan pengikatan SK PNS sebagai jaminan kredit. Praktek pelaksanaan
pengikatan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank NTB yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah SK PNS, di dalam perjanjian kredit debitur akan selalu menyerahkan objek jaminan pada pihak kreditur untuk menjamin pengembalian kredit. Cara pengikatannya yaitu dengan menyerahkan SK PNS yang asli kepada pihak bank,SK PNS yang diserahkan pada pihak bank tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan ,karena pihak Bank sendiri tidak mengesahkan perjanjian SK PNS tersebut dihadapan notaris. Adanya jaminan kredit disebabkan karena Bank NTB ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterimanya kembali dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS. Pihak bank didalam memberikan kredit akan selalu mempertimbangkan objek jaminan yang akan dijaminkan pada pihak bank,tetapi didalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS bank tidak perlu mempertimbangkan jaminan objek ,karena jaminan SK PNS tersebut telah disetujui oleh kepala dinas instansi tertentu. Saran Saran dari penulis adalah : Agar Bank NTB dapat lebih selektif lagi untuk menerima suatu permohonan kredit dari pemohon yang didasarkan kepada penghasilan bersih dari pemohon supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari,misalnya terjadi kemacetan pembayaran kredit karena ketidak mampuannya pemohon untuk membayar angsuran kredit selama jatuh tempo yang telah diperjanjian.
xvi
Bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan kredit dengan jaminan SK PNS,hendaknya dapat lebih mempertimbangkan secara matang berkaitan dengan tujuan serta kemanfaatan kredit yang dimohonkan.
xvii
DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Zainal Ashikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Djumhana Muhammad,hukum perbankan Indonesia,Bandung:pt citra aditya bakti,2006. Dosen fakultas hukum unmul samarinda,hukum kredit dan bank garansi,Bandung ,Pt citra aditya bakti,2005. Dr.Kasmir,dasar-dasar perbankan edisi revisi,Pt.raja grafindo,2002. Eva Sartika Siregaar, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sk Pegawai Oleh PT. BRI (PERSERO) Kantor. Hadyarto Maheru Data, Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun (Studi Pada Bank Jateng Cabang Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. http://izrajingasaeani.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-dan-unsur-unsur-kredit.html, diakses pada hari jumat, 25/12/2015. http://yuniarharya.blogspot.co.id/2013/04/tujuan-fungsi-manfaat-dan-jenis-kredit.html, diakses pada hari jumat, 25/12/2015. http;//bi.go.id http;//Wikipedia.org http;//www.ojk.go.id Kitab Undang-undang Hukum Perdata. M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Edisi ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008. M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003. Sentosa sembiring,S.H,M.H.hukum perbankan,Bandung,cv mandar maju,2000. Thomas suyatno,dasar-dasar perkreditan,Jakarta: Pt gramedia pustaka.utama,2003. Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang republic Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia Usman Rahmayadie, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2001. Hasil wawancara dengan ibu maryati selaku devisi bagian pemasaran kredit PT.Bank NTB.
