Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas. PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN UKM Oleh : Yuda Septia Fitri

Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas

PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN UKM Oleh : Yuda Septia Fitri

Abstarct Micro, small and medium enterprises ( SMEs ) are in need to the roles of Microfinance Institutions of Shariah ( LKMS ) , especially in terms of capital used to expand the market and expand its business in order to give significant contribute to the national economy. Therefore, it is necessary to have facilitators who can connect between the two parties ( SMEs and those who require capital funding agencies ) that in order to reach understanding between SMEs with capital sources ( banks ). One of the efforts is the empowerment of Bank Partner Financial Consultant ( KKMB ). Consultant is a member or element of the Institute of Business Development Service Providers ( Business Development Services Provider / BDS - P ) that meet certain qualifying standards as institutions that provide business development services as the way to improve the performance of SMEs . In addition, efforts to optimize LKMS that can support the development of SMEs are needed. The efforts will be more effective by good cooperation between LKMS , government and SMEs . So that SMEs can be developed and can be used as a purveyor of the largest GNP in Indonesia. Kata Kunci : UKM, LKMS, Pemerintah, Konsultan Keuangan I.

PENDAHULUAN Perkembangan industri keuangan Islam di dunia terlihat begitu pesat. System dan industri keuangan islam tidak lagi menjadi isu lokal yang sifatnya terbatas ada diantara negara-negara muslim saja, tetapi VOL. 9 No.1 Januari 2014

20


juga telah menjadi trend global dimana negara-negara non-muslim sudah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi serta mengembangkan sistem sekaligus industri keuangan islam ini. Negaranegara yang memiliki industri keuangan terkemuka seperti Inggris, Prancis, Jepang, Hongkong dan Singapura terlihat berlomba-lomba untuk menjadikan negara mereka sebagai pusat keuangan syariah, baik di dunia maupun di kawasan regional. Bahkan lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) telah pula menyatakan bahwa pengembangan keuangan islam telah menjadi salah satu program utama mereka. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, semakin banyaknya negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan Islam dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negaranegara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak untuk mencari alternatif system keuangan yang lebih kuat. Diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi. Awal perkembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabahah). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan lembaga lainnya. Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan VOL. 9 No.1 Januari 2014

21


islam mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan islam. II.

Peran PentingLembaga Keuangan Islam Menurut Kasmir1lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Dahlan Siamat lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (financial assets) atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non keuangan (non financial assets).2 Dalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan. Dari pengertian di atas maka yang bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau institusi yang memiliki kekayaan utama dalam bentuk asset-asset baik financial maupun nonfiancial yang aktivitasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentukpinjaman dan turut berperan dalam investasi pembangunan. Peran penting lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan . Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

1

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja

GrafindoPersada, Jakarta, 2005,.hal 9 2 Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005, hal.4

VOL. 9 No.1 Januari 2014

22


Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatankegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sehagai berikut: 3 1. Pengalilian Aset (Asset Transfer) Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji—janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan perninjam. Dana pembiayaan asset diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau mernindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. 2. Likuiditas (liquidity) Berkaitan dengan kemampuan untuk rnemperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dirnaksudkan untuk tujuan likuiditas seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi. 3. Realokasi Pendapatan (income reallocation) Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu yang menyadari untuk rnenghadapi masa yang akan datang dengan merealokasikan pendapatannya. Pada prinsipnya mereka dapat saja membeli/menyimpan barang rnisalnya : tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan jauh lebih balk dibandingkan dengan alteniatif pertama. 4. Transaksi (transaction) Dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mepermudah transaksi moneter. Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan yang sudah ada, karena menjalankan sistem bunga. Sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritasmuslim, meyakini bahwa aktivitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah Islamiyah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor 3

. http://alianooranoviar.blogspot.com/2011/06/optimalisasi%20-peranlembaga-keuangan.html


23


keuangan tidak optimal. Dengan dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan. III. PEMBANGUNAN EKONOMI Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita4.Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output suatu masyarakat akan bertambah.5 Dari definisi di atas, yang dimaksud pembangunan ekonomi yaitu suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan atau direncanakan pemerintah untuk memajukan perekonomian negaranya. Sebagai contoh membangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.6 Indonesia berusaha untuk membangun ekonominya melalui perencanaan yang diatur oleh pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah, seperti REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Karena itu alat-alat produksi, sumbersumber alam serta dana dalam masyarakat dikuasai oleh negara untuk disalurkan ke proyek-proyek ekonomi yang ditetapkan dalam perencanaan. Lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mobilisasi dana masyarakat dan sebagai badan penyalur dana-dana ke berbagai sektor ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah dengan memperkuat peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selama ini UKM diakui keberadaannya sebagai penopang perekonomian masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 memberikan pelajaran bahwa UKM sanggup memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja.7 Pemerintah dan birokrasi 4

. Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomika Pembangunan, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2002, hal 5 5 . Ibid.hal.8 6 . Syamsuddin Mahmud, Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi,(Banda Aceh: PT. Intermasa, 1986.hal. 203 7 . Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008. No. 28/05/Th XI, 30 Mei 2008


24


masih mengalami kesulitan untuk menggarap dan membangun ekonomi mikro (informal) secara tuntas. Hal ini terbentur oleh beberapa kendala: a). Kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal ini. b). Tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal. c). Kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk beluk ekonomi informal. d). Tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor tradisional ini. Di Indonesia keberadaan kelompok informal usaha kecil dan menengah adalah paling dirugikan. Hal ini terjadi akibat ketimpangan dalamproses alokasi dan distribusi peran antara sektor informal dan formal. Dengan karakteristik industri keuangan syariah yang masih baru dan struktur usaha di perekonomian Indonesia yang dominan usaha mikro-kecil, kapasitas terbatas, variasi lembaga yang banyak dan sebaran jaringan yang luas membuat industri keuangan syariah nasional yang ada saat ini dapat dikatakan optimal menjadi lembaga intermediari bagi unit usaha mikro Indonesia. IV. Urgensi Lembaga KeuanganMikro Syariah dalam Peningkatan Usaha Kecil Menengah Dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, membuka peluang dibukanya lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah. Bermodalkan peluang yang diberikan undang-undang tersebut, telah berdiri lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, yaitu BMI (Bank Muamalat Indonesia), 52 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS), 1300 Baitul Maal Wattamwil (BMT), sebuah Reksadana Syari`ah (PT. Danareksa) dan sebuah Multifinance (BNI-Faisal Islamic Finance).Meskipun secara kuantitatif volume usaha lembaga-lembaga ini masih sangat kecil dibandingkan dengan total volume usaha lembaga keuangan secara nasional, namun gaungnya telah terdengar hamper merata di kalangan ummat Islam di Indonesia saat ini. Kemudian pemerintah menyempurnakan UU No.7 / 1992 dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998.UU No.10 ini memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi berdirinya lembaga keuangan Islam. Bahkan dalam UU ini Lembaga Keuangan Islam menempati posisi dan kedudukan yang sejajar dengan mitranya yang VOL. 9 No.1 Januari 2014

25


telah terlebih dulu ada.Secara umum perkembangan industri ini di Indonesia maupun di dunia internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama pada dua dekade terakhir ini.

Dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, usaha mikro, dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki makna yang strategis. Menurut Ahmad Ilham Solihin lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga yang berbentuk antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan baitul maal wa tamwil (BMT).8 Jadi dalam ekonomi syariah BMT merupakan representasi atau bentuk lain dari lembaga keuangan mikro yang telah ada, tentu dijalankan dan disesuaikan dengan prinsip dan nilai-nilai keislaman.Dengan demikian lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro yang dijalankan berlandaskan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai keislaman.

Usaha mikro kecil dan menengah (UKM) sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Setelah terjadinya krisis ekonomi beberapa waktu lalu semakin menguatkan bahwa UKM termasuk unit usaha yang bisa di andalkan dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia,tidak heran kalau banyak pihak yang melirik UKM,namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi sehingga LKMSbenar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UKM utamanya masyarakat kecil. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya.Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UKM.Dewasa ini pertumbuhan LKMS secara kuantitas demikian semakin pesat, terus bertambah hingga mencapai sekitar 50 ribu unit, terdiri dari 47 ribu LKM dan 3 ribu LKMS. Pertumbuhan yang demikian pesat itu telah membawa konsekuensi berupa kelangkaan sumber daya, baik segi permodalan maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga banyak LKMS yang mengalami kesulitan. Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam 8

.Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah ,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 472.


26


melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi ,maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar.Contoh yang bisa diambil adalah dalam pengelola zakat, infak, dan shadaqah (ZIS),apabila dalam pengelolannya bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi syariah lainnya tentu akan lebih bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program-program yang di jalankan mengarah pada sasaran yang tepat. V.

PEMBERDAYAAN UKM Pemberdayaan merupakan upaya/proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar UKM memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki/dihadapi perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti : - Berkembangnya skala usaha , peluang usaha, dan pangsa pasar. Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar. - Akses terhadap sumber permodalan. Membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungan antara kedua pihak tersebut. - Peningkatan kemampuan kewirausahaan, seperti kemampuan mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang secara jelas, mengambil risiko yang moderat, memotivasi karyawan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan lainnya. - Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis. Keterampilan teknis karyawan pada Usaha Kecil Menengah umumnya rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.


27


- Peningkatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar, seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi sebaliknya dimana usaha kecillah yang mensubsidi usaha besar. Pemberdayaan UKM merupakan perlakuan yang diberikan terhadap UKM yang tidak berdaya supaya menjadi berdaya dalam arti menghilangkan atau paling tidak mengurangi kelemahannya serta mengaktualkan potensi dan memanfaatkan peluang sehingga memiliki kemampuan permodalan yang cukup, memiliki akses yang luas baik terhadap investor, sumber bahan baku, calon konsumen dan para stakeholder lain, serta memiliki daya saing yang kuat. Dalam rangka meningkatkan kemampuannya UKM membutuhkan : pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan temu usaha9. Berkaitan dengan fungsi pendampingan dan konsultasi, selama ini berbagai lembaga/instansi telah melakukannya seperti : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Departemen Pertanian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di BKKBN, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Perguruan Tinggi , konsultan swasta dan sebagainya. Kendala-kendala yang menjadi penyebab sulitnya UKM mengakses sumber permodalan antara lain10: tidak saling mengenal antara sumber permodalan dengan UKM, adanya perbedaan kebiasaan dimana para pengusaha UKM tidak terlalu akrab dengan pembukuan sementara di lain pihak perbankan sangat akrab dengan pembukuan, ketidakmampuan menyusun kelayakan usaha termasuk sulitnya memenuhi persyaratan administratif yang diminta pihak pemilik dana.Tanpa adanya saling mengenal tidak mungkin pemilik dana memberikannya kepada pihak lain. Usaha kecil seringkali tidak melakukan pembukuan atau membuat pembukuan yang sangat sederhana, dimana berbagai biaya tidak diperhitungkan dengan jelas seperti : tidak dilakukan penyusutan 9

Kartawan, 2004PeranPerguruianTinggidalamPemberdayaan Usaha Kecil,disampaikanpada Bursa Kreditbagi UKM, Kerjasama UNSIL Bank Indonesia Kantor Tasikmalaya. 10

. Mohammad Jafar Hafsah, Upaya Pengembangan UKM. Infokop No 25 Tahun XX 2004.


28


terhadap aktiva tetap, tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja pribadi atau keluarga, dan tidak memisahkan asset perusahaan dengan kekayaan pribadi. Kondisi ini akan menimbulkan kesulitan kepada pihak pemilik dana untuk melakukan kelayakan usaha. Dengan perkataan lain walaupun usaha itu akan memberikan keuntungan yang besar, tapi kalau kelayakan usahanya tidak mampu meyakinkan sumber permodalan, maka usaha itu tidak akan didanai. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungkan antara kedua pihak (UKM sebagai pihak yang memerlukan dana lembaga permodalan) tersebut sehingga tercapai understanding antara UKM dengan sumber permodalan (bank). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Konsultan merupakan anggota atau unsur Lembaga Penyedia Jasa Pengembangan Usaha (Business Development Services Provider/BDS-P) yang memenuhi standar kualifikasi tertentu. Yang dimaksud dengan BDS-P menurut Kementrian Koperasi dan UKM adalah lembaga yang memberikan layanan pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja UKM. Lembaga tersebut berbadan hukum, bukan lembaga keuangan, serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya.11. Dalam hubungannya dengan pemberdayaan KKMB jasa yang diberikan oleh BDS-P adalah konsultasi/pendampingan dalam hal manajemen/analisis keuangan agar mempercepat peningkatan UKM yang dapat bermitra dengan bank sehingga dana yang tersedia di perbankan dapat terserap/dimanfaatkan oleh UKM secara baik, disertai pembinaanya. VI. Aliansi Strategis UKM dengan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Islam Untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pangsa pasarnya UKM pastilah membutuhkan dukungan dari berbagi pihak.Dengan adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait dengan UKM diharapkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia semakin kongkrit,yang terdiri dari berbagai aspek usaha. Mulai dari pendanaan,produksi,distribusi,pemasaran dan pemberian pendidikan atau penyuluhan terhadap inovasi-inovasi baru dalam produk,serta penyuluhan terhadap manajemen keuangan yang berbasis syariah.Karena kebanyakan para pelaku UKM berpendidikan 11

. Bank Indonesia, 2003, Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping UKM Mitra Bank, Jakarta


29


rendah,sehingga perlu adanya pemberian materi skill untuk menjalankan usahanya.Keberadaan LKI sangat penting keberadaannya dalam membantu permodalan UKM dengan syarat yang tidak berbelitbelit dan tidak merugikan nasabah dalam mengembangkan usahanya. LKIdalam hal ini LKMS memiliki berbagai keunggulan di bandingkan dengan lembaga keuangan lainya dan memiliki kompetensi dalam wilayah pendidikan ekonomi Islam yang di dasarkan pada prinsip syariah. LKMS mempunyai jangkauan luas dan pengalaman terhadap pelaku UKM dan LKMS dalam hal transaksinya menggunakan system syariah atau ekonomi islam yang bersumber dari Al-qur’an dan assunah. Adapun kelemahan LKMS, diantaranya:dalam hal pengembangannya LKMS tidak bisa terlepas dari UKM,jadi LKMS memiliki posisi interdependensi dengan pelaku UKM sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam hal pengembangan usahanya. Selain itu pengadaan kegiatan pendidikan formal merupakan biaya tersendiri bagi LKMS. Melihat dari kekurangan yang ada pada LKMS maka menurut Andi Estetitono 12, perlu adanya upaya optimalisasi LKMS yang bisa mendukung perkembangan UKM demi memajukan perekonomian di Indonesia. Upaya ini akan semakin efektif jika tejalin kerjasama yang baik antara LKMS,Pemerintah dan UKM.Sehingga UKM bisa dikembangkan dan bisa dijadikan penyetor GDP terbesar di Indonesia. Bentuk aliansi ini dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

12

Andi Estetino, LKMS, Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan. 2009 diakses dari http://www.pnm.co.id/


30


Dalam proses pemberdayaan UKM peran pemerintah sangat diperlukan, dimana pengembangan UKM tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. VII. KESIMPULAN Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memberdayakan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).Dari berbagai permasalahan yang dihadapi UKM, perlu adanya upaya yang dilakukan dari berbagai pihak, baik pemerintah, Lembaga Keuangan, dan pihak swasta. Bagi Lembaga Keuangan Islam upaya yang diakukan seperti pemberian pinjaman dalam bentuk micro credit, memberikan prosedur yang sederhana untuk UKM, memberikan latihan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk memenuhi persyaratan kualitas dan permintaan kuantitas produk, dan memberikan penyuluhan terkait dengan kemampuan pemasaran yang baik. Semua itu diperuntukkan agar UKM di Indonesia ini berkembang dengan baik, demi peningkatan ekonomi umat. LKI ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Upaya untuk memberdayakanUKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya dengan membangun aliansi strategis antara pemerintah, Lembaga Keuangan Islam, dan swasta dalam bentuk lembaga pendamping/konsultan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKI itu sendiri. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini ,bukan lah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.


31


DAFTAR PUSTAKA AlimarwanHanan,Seri Kebijakan Usaha PenjaminanKreditdanPerkuatan Usaha KUKM, KementrianKoperasidan UKM, Jakarta.2003 Bank Indonesia, PemberdayaanKonsultanKeuangan/PendampingUKMMitra Bank, Jakarta. 2003 Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008. No. 28/05/Th XI, 30 Mei 2008 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005 Esteitono, Andi (2009). LKMS, Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinandiakses dari http://www.pnm.co.id/content.asp?id=556&mid=54 http://www.depkop.go.id/kriteria-usaha.html http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3524/LEMBAGA_KEU ANGAN_MIKRO_SYARIAH Kartawan, PeranPerguruianTinggidalamPemberdayaan Usaha Kecil,disampaikanpada Bursa Kreditbagi UKM, Kerjasama UNSIL Bank Indonesia Kantor Tasikmalaya.2004 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Mohammad Jafar Hafsah, Upaya Pengembangan UKM. Infokop No 25 Tahun XX 2004. Rudjito, 2003, Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia, Jurnal Keuangan Rakyat Tahun II, Nomor 1, Maret 2003, Jogjakarta


32

Jurnal Ilmu dakwah Dan Pengembangan Komunitas. PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN UKM Oleh : Yuda Septia Fitri

Recommend Documents