JURNAL HUKUM
PARA-PARA ADAT SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA
SARA IDA MAGDALENA AWI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
PARA-PARA ADAT SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PORT NUMBAY DI KOTA JAYAPURA
oleh Sara Ida Magdalena Awi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unud
Abstract customary settlement resolved through the para-para adat as judicial institution indigenous peoples as Port Numbay here acts as a facilitator and mediator in resolving criminal matters and civil indigenous peoples. Fines and penalties as traditional instruments and settlement alternatives in indigenous communities and tribal peoples Port Numbay in Jayapura, where settlement through customary lighter sanction than upon completion via the national law so that indigenous people prefer Nafri resolve the issue through traditional institutions than through national law. While the obstacles encountered in the judicial settlement through customary Port Numbay is sometimes a delay the trial because of the absence of one of the parties to the dispute that is the perpetrator, due to illness, the actor did not want other people to intervene in problem solving, as well as evidence of the witnesses and the constraints of victims so that can complicate settlement through customary court. It is suggested that indigenous institutions Port Numbay to be more actively involved in efforts to resolve the criminal case custom case, given the indigenous people in the city of Jayapura Port Numbay more familiar way of resolving the problem through customs. And to indigenous Port Numbay in Jayapura to always support the existence of the court or agency of indigenous peoples Nafri in solving the problems of traditional criminal and civil customs in order to achieve the security and welfare of indigenous peoples in Port Numbay. Keywords: Judicial Custom, Para-Para Adat, Custom Case, Indigenous Peoples Port Numbay.
I.
PENDAHULUAN
formal
dan
pemerintahan
1.
Latar Belakang Masalah
formal. Pemerintahan formal yaitu
Masyarakat adat Port Numbay
sistem
mengenal
terstruktur
dalam
sistem
pemerintahan
Negara
Kesatuan
dualisme
sistem
pemerintahan yakni pemerintahan 2
pemerintahan
non
yang
Republik Indonesia yang bersifat
jabatan kepala suku, itu dianggap
konstitusional yang dikepalai oleh
yang tertua dalam keluarga. Hal ini
seorang kepala kampung beserta
berarti dalam setiap jabatan yang
perangkatnya.
1
Sedangkan
disandang merupakan warisan turun
formal
temurun dari generasi yang tua
merupakan sistem pemerintahan
kepada generasi yang baru dan
asli atau pemerintahan adat. Dalam
masih mempunyai hubungan darah
sistem pemerintahan adat pada
dalam
pemerintahan
masyarakat
non
hukum
adat
Port
struktur
kampung.
3
lembaga
Meskipun
adat jabatan
Numbay dipimpin oleh seorang
ondoafi bersifat turun temurun dan
ondoafi
beserta
aparatusnya.
tidak dapat digantikan oleh garis
Dalam
sistem
ini
yang
keturunan
lain,
dikedepankan adalah musyawarah
pemilihan
ondoafi
untuk mufakat, dan dari praktek
melahirkan keputusan dalam forum
ondoafi ini tercemin bahwa sistem
ondoafi
demokrasi
merupakan
demokrasi. Artinya, partisipasi dan
bagian dari praksis kehidupan
suara masyarakat adat dari suku
sudah
masyarakat adat di Port Numbay. Dalam
2
tersebut
namun
proses
serta
proses
mencerminkan
menetukan
hasil
proses
proes
menjalankan
tersebut melalui perwakilan mereka,
kekuasaan adat, ondoafi dibantu
yang pada umunya juga bersifat
oleh
turun temurun.4
seorang
kampung mengawasi,
penasehat
yang
dalam
berfungsi untuk
memelihara,
Pada masyarakat adat Port
dan
Numbay terdapat silsilah otoritas
melaksanakan hukum adat. Untuk
keOndoafian dan memiliki suatu tempat penyelesaian masalah adat yang sering disebut dengan istilah
1
H. Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, hlm. 138
“Para-Para Adat”. Para-para adat
2
3
Elly Waicang, 2002, Sistem Pemerintahan Adat dan Lokal Di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, hlm 18
Wiklif Yarisetou, Tiatiki, Konsep dan Praktek, Arika Publisher, Jayapur, hlm. 136. 4
3
Ibid, hlm 18-19
adalah
suatu
tempat
untuk
bermusyawarah
pertemuan
suatu media penyelesaian sengketa
maupun
yang bertindak dalam menjalankan
menyelesaikan sengketa adat baik
fungsinya
itu sengketa adat pidana maupun
peradilan
sengketa adat perdata. Para-para
kesatuan masyarakat hukum adat
adat ini memiliki beberapa fungsi
yang hidup dan tumbuh di tengah-
yakni fungsi sosial, fungsi adat dan
tengah
fungsi peradilan. Dimana di dalam
diperhadapkan
penelitian ini akan difokuskan yaitu
pilihan dalam proses penyelesaian
para-para
berfungsi
sengketa. Baik melalui jalur litigasi
sebagai suatu lembaga peradilan
maupun non litigasi. Penyelesaian
dalam suatu masyarakat hukum
sengketa melalui jalur non litigasi
adat. Para-para adat dikepalai oleh
pada masyarakat hukum adat Port
seorang kepala adat dan gelar yang
Numbay di kenal dengan istilah
digunakan antara kampung satu
“Para-Para
dengan
penyelesaian
adat
yang
kampung
persamaan
lain
dan
ada
sebagai adat.
lembaga
Sebagai
masyarakat, dengan
Adat”,
suatu
mereka berbagai
yaitu
proses
sengketa
secara
perbedaan.
kekeluargaan sehingga diantara para
Perbedaanya karena pengaruh dari
pihak yang bersengketa hubungan
ragam bahasa dan jenis bahasa
kekeluargaan
daerah yang digunakan oleh suku-
harmonis.
suku di Port Numbay.
tetap
terjaga
dan
Peradilan adat di Papua diatur
Peranan ondoafi sangat penting
berdasarkan
Peraturan
Khusus
dalam penyelesaian sengketa adat
Propinsi Papua Nomor 20 Tahun
karena
2008 tentang Peradilan Adat Papua
itu
kewenangan
semua
merupakan
dari
kepala
adat
(yang selanjutnya disebut Perdasus
tersebut.
Seorang
kepala
adat
Peradilan Adat). Perdasus ini adalah
Ondoafi
mempunyai
kekuasaan,
pelaksanaan dari Undang-undang
mengatur,
Nomor 21 Tahun 2001 tentang
peruntukan
Pemberian Otonomi Khusus Bagi
Dengan
Propinsi Papua (yang selanjutnya
kewenangan penyelenggaraan dan atas
sengketa
adat.
demikian para-para adat merupakan
disebut undang-undang Otsus).
4
Pengakuan dan Penghormatan tersebut
tidak
hanya
kesatuan masyarakat hukum adat itu
terhadap
sendiri.
identitas sosial budaya, tetapi juga terhadap
eksistensinya
Salah
sebagai
otonomi
satu bagi
kekhususan
Provinsi
subjek hukum. Hal ini ditegaskan
adalah
dalam pasal 18B Ayat (2) UUD
pengadilan
1945
bahwa
tercantum dalam Pasal 50 ayat (2)
negara mengakui dan menghormati
dan Pasal 51 ayat (1) sampai
kesatuan-kesatuan
dengan ayat (8) UU Otsus. Pada
yang
hukum
menyatakan
adat
tradisionalnya hidup
dan
perkembangan
masyarakat
beserta
hak-hak
sepanjang
masih
sesuai
dengan
penyelenggaraan
adat
sebagaimana
kenyataannya
kehidupan
masyarakat adat di Papua masih terus
memberlakukan,
dan
mempertahankan dan tunduk pada
prinsip Negara Kesatuan Republik
pengadilan adatnya masing-masing
Indonesia (yang selanjutnya disebut
terutama
NKRI), yang diatur dalam undang-
perkara adat yang terjadi diantara
undang.
5
Jaminan
merupakan sangat
masyarakat
adanya
Papua
dasar
kuat
dalam
penyelesaian
konstitusional
sesama warga masyarakat hukum
hukum
adat.
bagi
yang
kesatuan
Kenyataan
ini
makin
diperkuat dengan pengaturannya
masyarakat hukum adat. Namun,
dalam Perdasus Peradilan Adat.
untuk dapat tetap bertahan dan eksis
Berangkat
dari
uraian-
tentu diperlukan upaya revitalisasi,
uraian latar belakang diatas, bahwa
baik oleh negara melalui instrumen
sudah saatnya dilakukan penelitian
hukum, upaya secara akademis,
yang mendalam untuk mengkaji
maupun
secara kritis mengenai pelaksanaan
upaya
nyata
terhadap
fungsi Dimana
lembaga
peradilan
penelitian
ini
adat. harus
dilakukan secara menyeluruh, baik
5
Moh. Mahfud. MD, 2010, Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi, Seminar Awig-Awig II, Bali, 30 September 2010, hlm. 4
menyangkut aspek normatif dari lembaga
peradilan
menyangkut
5
aspek
adat,
juga
empiriknya,
yaitu
bagaimana
menjalankan
para-para adat
fungsinya
berlaku di Papua. Selain itu juga
sebagai
untuk
memberikan
sumbangan
lembaga peradilan adat tersebut
konseptual
mengenai
lembaga
dalam kenyataan. Hal inilah yang
penyelesaian
mendorong penulis tertarik untuk
pengadilan yang lebih di kenal
menyusun sebuah tesis dengan judul
dengan istilah “para-para adat”.
sengketa
di
luar
“Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat II.
METODE PENELITIAN
Hukum Adat di Kota Jayapura”.
Penelitian ini termasuk jenis
2. Rumusan Masalah Berdasarkan
penelitian dengan aspek empiris uraian
latar
(penelitian hukum empiris) yang
belakang masalah sebagaimana yang
oleh R. Jones disebut nondoctrinal
telah diuraikan diatas, maka dapat
research
dirumuskan
Wignjosoebroto disebut penelitian
beberapa
masalah
sebagai berikut :
non
a. Bagaimanakah para-para adat
atau
oleh
doktrinal
research).
6
Soentandyo
(socio
legal
Penelitian ini bersifat
melaksanakan fungsinya sebagai
deskriptif analitis, di mana data
lembaga peradilan adat didalam
yang di gunakan meliputi data
masyarakat adat Port Numbay?
primer
dan
data
sekunder.
b. Bagaimanakah efektifitas para-
Pengumpulan data pada penelitian
para adat dalam melaksanakan
ini di lakukan dengan menggunakan
fungsi
teknik
peradilan
adat
dalam
masyarakat adat Port Numbay di
wawancara
dan
studi
kepustakaan.
Kota Jayapura? 3. Tujuan
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memberikan sumbangan
1. Lembaga
konseptual mengenai pelaksanaan
Sebagai
fungsi
Peradilan
para-para
adat
sebagai
Masyarakat Pelaksana
Adat Fungsi
lembaga peradilan adat di kaitkan dengan
kondisi
dualisme
6
Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43
pemerintahan kampung yang kini
6
Selain
masyarakat
kampung
Nafri,
adat
kehidupan
keberadaan
sosial.
dimasyarakat
Perkara
ditangani
dan
lembaga masyarakat adat kampung
diselesaikan melalui lembaga para-
Nafri sangat penting atau dengan
para adat yang berfungsi sebagai
kata lain dipandang sangat strategis
lembaga peradilan adat yang diakui
dalam
roda
dan ditaati oleh masyarakat adat
pemerintahan adat dalam hal ini
kampung Nafri. Para-para adat ini
yakni
oleh Lawrence M. Friedman dalam
menjalankan
yang menjalankan
fungsi
peradilan adat dalam para-para
teorinya
adat. Dalam pasal 9 ayat (3)
sebagai legal structure. Komponen
Peraturan Daerah Khusus Propinsi
struktur dari suatu sistem hukum
Papua
mencakup berbagai lembaga yang
No.
20
Tahun
menyebutkan
2008 bahwa
“penyelenggaraan
peradilan
legal
diciptakan
adat
oleh
system
sistem
disebut
hukum
tersebut dengan berbagai macam
diurus oleh hakim adat”.7 Menurut
fungsi
hasil
Bpk.
bekerjanya sistem hukum tersebut.
Terianus Awi mengatakan bahwa,
Bersama dengan ini Mochtar juga
lembaga masyarakat adat kampung
mengatakan bahwa hukum tidak
Nafri merupakan lembaga tertinggi
hanya meliputi asas dan kaidah yang
dalam struktur pemerintahan adat
mengatur
pada masyarakat adat kampung
dalam masyarakat, melainkan juga
Nafri,
termasuk lembaga dan proses dalam
wawancara
dimana
bersama
pengambilan
dalam
kehidupan
keputusan adat tertinggi berada di
mewujudkan
tangan Ontofro atau hakim adat.
hukum
Masyarakat adat kampung
mendukung
berlakunya
dalam
masyarakat.
manausia
kaidah
kenyataan
di
8
Nafri sebagian besar dalam naungan hukum
adat
dan
norma
adat
dijadikan pedoman dalam mengatur
7
8
Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi Wawancara Nusantara Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 4
Moh. Mahmud, op.cit., hlm. 6
7
Lembaga masyarakat adat
lembaga yang melaksanakan fungsi
kampung Nafri atau yang sering
sebagai peradilan adat adalah para-
disebut
para adat.
dewan
adat,
dengan
koomposisi sebagai berikut:
Dalam penyelesaian konflik
1. Ketua (Ontofro)
adat yang sedang dihadapi Ontofro (hakim adat) dengan menggunakan
a. Ontofro Warke
pendekatan hukum adat, dimana
: George Arnold Awi
ontofro harus berpegang pada tiga
b. Ontofro Sembekra
asas pokok yaitu asas kerukunan,
: Terianus Awi
kepatutan dan keselarasan yang
2. Wakil ketua (Awi)
menjadi pedoman dalam mencarikan
: Wellianus Taniauw
pemecahan terhadap persoalan adat
3. Sekertaris dan Wakil sekertaris
yang dihadapi9. Asas kerukunan
: Ellieser Merahabia 4. Kepala-kepala
suku
adalah (whase
suatu
asas
yang
isinya
berhubungan erat dengan pandangan
ontofro)
dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk mencapai suasana
2. Kompetensi
Para-Para
Adat
hidup bersama yang aman, tentram,
Dalam Menyelesaikan Perkara
dan sejahtera.10
Adat
Asas kepatutan merupakan
Peradilan
Adat
asas yang menekankan perhatian
adalah
kepada cara menemukan jawaban
peradilan rakyat di tingkat kampung yang
menyelesaikan
perselisihan kekeluargaan
secara untuk
tentang bagaimana kualitas suatu
perkara
damai
perkara dan status para pihak dapat
dan
diselamatkan sebaik-baiknya. Pada
merukunkan
kembali para pihak yang saling bertentangan,
dengan
9
sistem
Moh. Kosnoe, 1978, CatatanCatatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 44.
musyawarah dan mufakat menurut hukum
adat
masyarakat
bersangkutan. Di kampung Nafri
10
8
Ibid
intinya sasaran utama dari asas ini
bervariasi. Secara umum perkara-
adalah menghindarkan para pihak
perkara yang terjadi dalam kampung
11
jatuh kedalam rasa malu.
Dalam
Nafri
dapat
dikwalifikasikan
penerapan asas kepatutan Ontofro
menjadi dua jenis, yaitu berupa
(hakim adat) tidak boleh bersikap
pelanggaran
kaku,
sengketa. Di samping pelanggaran
melainkan
menyesuaikan
harus
diri
perubahan
yang
masyarakat,
karena
dengan terjadi
hukum
adat
adat,
dan
berupa
Ontofro
juga
di
menangani perkara yang berupa
yang
sengketa. Sengketa dapat terjadi
dianggap patut di masa lalu belum
karena adanya konflik antara dua
tentu dianggap patut di masa kini.
atau lebih pihak akibat ketidak
apa
Asas keselarasan adalah asas yang
berkaitan
dengan
sesuaian yang menyangkut nilai-
cara
nilai, perbedaan pendapat maupun
bagaimana melihat suatu persoalan itu
secara
bijaksana,
perbedaan kepentingan.
sehingga
Berkaitan
dengan
pemecahan yang diberikan dapat
pelanggaran
diterima
dan
sengketa yang ditangani oleh para-
yang
para adat ternyata cukup beragam.
melegakan perasaan. Sasaran utama
Keragaman obyek yang menjadi
dari asas ini adalah supaya para
sumber konflik yang terjadi di
pihak
kampung
oleh
masyarakat
dan
para
sebagai
pihak suatu
masyarakat
dapat
hukum
Nafri
adat
kasus dan
tersebut
dapat
dalam
dua
menerima dan merasa puas terhadap
dikwalifikasikan
pemecahan yang diberikan.
kelompok besar yaitu perkara yang
Mengenai
perkara-perkara
berlatar
belakang
masalah
adat
yang terjadi di kampung Nafri
murni dan perkara yang berlatar
sangat bervariasi, demikian pula
belakang campuran. Perkara yang
sanksi yang dijatuhkan juga sangat
berlatar
belakang
masalah
adat
murni yaitu suatu perkara yang berkaitan
11
I Nyoman Sirtha, 2008, Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 80
erat
dengan
adat.
Sedangkan perkara yang berlatar belakang masalah campuran adalah
9
suatu perkara yang terkaitan erat
Nafri
melalui
dengan pelanggaran hukum adat
keondoafiannya baik dari arah Barat
juga melanggar hukum lainnya. Di
yaitu
kampung
Sembekra
Warke
2
dan
Timur
yaitu
Nafri,
sengketa
yang
banyak
terjadi
dan
suku membentuk suatu pengadilan
diselesaikan oleh Ontofro sebagai
adat atau lembaga adat yang dimana
Hakim Perdamaian Adat adalah
dipercayakan sebagai suatu lembaga
perkara antara individu melawan
yang setingkat dengan pengadilan
individu, seperti kasus perkelahian,
resmi (pengadilan negara) untuk
penganiayaan,
menyelesaikan
paling
kekerasan
dalam
rumah tangga dan kasus tanah 3. Proses Penyelesaian Perkara Adat
beserta
(dua)
kepala-kepala
semua
perkara sengketa
pidana
adat
maupun
perdata
adat
yang
terjadi
di
masyarakat adat kampung Nafri.
Penyelesaian perkara adat
Di dalam penyelesaian perkara-
yang mengakibatkan terganggunya
perkara pidana dan perdata posisi
keseimbangan
dan
duduk
juga
masyarakat walaupun adakalanya
sidang
adat,
perkaranya sampai ditangani oleh
duduknya sebagai berikut :
keluarga
menentukan adapun
dalam
posisinya
alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui keluarga
1. Ada 3 (tiga) orang yang berhak
pribadi dan atau
yang
duduk
bersangkutan,
Begitu pula dengan perkara-
a. Ketua
perkara adat atau yang dikenal oleh adat
meja
utama
atau
pimpinan:
perkumpulan dan organisasi.
masyarakat
di
(ontofro)
posisi
duduknya di tengah
merupakan
b. Wakil
pelanggaran adat, yang terjadi di
ketua
(awi)
posisi
duduknya di kanan
masyarakat adat kampung Nafri.
c. Sekertaris posisi duduknya di
Seiring dengan makin banyaknya
kiri
perkara-perkara adat yang timbul di kalangan masyarakat adat kampung Nafri maka masyarakat kampung
10
2. Pelaku dan korban dihadapkan di
hukum adat Nafri. Sedangkan fungsi
meja pimpinan dan dipisahkan
lembaga
tempat duduknya kiri dan kanan.
adalah
3. 2 (dua) Pesuruh besar dari
masyarakat sebagai
menyelesaikan
ontofro warke dan sembekra
adat
Nafri
mediator
dalam
perkara
tindak
pidana dan perdata secara adat.
mendampingi pelaku dan korban,
Bentuk-bentuk penyelesaikan
mereka dilindungi oleh ke 2
perkara-perkara adat yang terjadi di
pesuruh
tersebut.
masyarkat adat Nafri yaitu dengan
Tujuannya kalau ada perkelahian
cara mengumpulkan semua pihak-
antara pelaku dan korban pesuruh
pihak seperti yang tercantum dalam
langsung
memegang/menahan
struktur dewan adat Nafri, ketua
agar tidak terjadi perkelahian,
(Ontofro), kepala-kepala suku, pihak
karena
yang berperkara, sekretaris, pesuruh
besar
mereka
menghormati
pesuruh besar.
besar dari Ontofro, dan tua-tua adat.
4. Kepala-kepala suku, tua-tua adat, tokoh-tokoh
agama,
Dan yang menjadi pemimpin disini
dan
(hakim adat) adalah Ontofro. Dalam
masyarakat adat semuanya diatur
penyelesaian disini Ontofro melihat
dan duduk di belakang.
dari tingkat pelanggarannya, bila
Peran utama para-para adat
berat pelanggaran yang dibuat maka
atau lembaga masyarakat adat Nafri
berat pula denda atau sanksi yang
dalam
diberikan
menyelesaikan
perkara-
dan
bila
ringan
perkara yang terjadi di masyarakat
perbuatannya maka ringan juga
adat kampung Nafri yaitu, menjadi
sanksi yang diberikan. Mengenai
fasilitator dengan menampung dan
denda atau sanksi yang diberikan itu
menyelesaikan
keluhan-
sesuai dengan nilai uang yang
masalah-masalah,
beredar di masyarkat, dulu biasanya
keluhan
semua
atau
aspirasi dari masyarakat tentang
Rp
adat di kampung Nafri. Dan juga
mencapai
sebagai
pelanggaran yang dibuatnya).
penegak
hukum
dalam
penyelesaian perkara pidana dan
100.000,-
jutaan
Lembaga
sengketa perdata di masyarakat
namun
adat
sekarang
(bila
berat
Nafri dalam
menyelesaikan berbagai persoalan
11
pidana
maupun
perdata
adat
Rp 2.000.000, apabila pelaku
didasarkan atas hukum adat atau
berasal
norma-norama
keluarga ontofro maka denda
masyarakat
yang
berlaku
hukum
adat
di
Nafri
yang
dari
keturunan
harus
dibayar,
atau
selain
dengan mengesampingkan hukum
menangkap babi juga dikenakan
Nasional. Ada beberapa jenis-jenis
denda dengan gelang batu.
tindak pidana atau pelanggaran adat
4. Tindak pidana penganiayaan
yang sudah pernah ditangani oleh
Dendanya berupa uang, harganya
pengadilan adat atau lembaga adat
tergantung dari permintaan si
Nafri, seperti :
korban sesuai dengan kondisi
1. Tindak pidana kekerasan dalam
luka yang diakibatkan. Khusus
rumah tangga (KDRT)
penganiayaan pernah melibatkan
Denda yang harus pelaku bayar
Ontofro Sembekra yang bernama
berupa uang saja, mengenai harga
Sony Gerson Awi (Alm) kakak
tergantung dari permintaan si
dari
korban (istrinya).
Dendanya berupa 1 (satu) tali
2. Tindak pidana perzinahan
Bapak
Terianus
Awi.
manik-manik 24 buah dan uang
Denda yang harus pelaku bayar
Rp.2.000.000,- kalau sekarang
berupa manik-manik 1 (satu) tali
mencapai Rp. 6.000.000,-
yang isinya 24 buah ditambah
5. Tindak pidana perkelahian
uang Rp 1.000.000,3. Tindak
pidana
Dendanya sama seperti tindak penghinaan
pidana penganiayaan. Kasus ini
(terhadap wanita dan kepala adat)
juga pernah diselesaikan oleh 2
Denda yang harus dibayar pelaku
keondoafian/ontofro dari warke
terhadap
dan
wanita
yang
dihina
sembekra,
karena
yang
berupa manik-manik 1 buah dan
bertikai adalah suku dari warke
uang Rp 100.000 - Rp 300.000,
dan suku dari sembekra.
namun
apabila
yang
dihina
6. Tindak pidana pencurian
kepala adat (ontofro) dendanya
Dendanya
manik-manik 1 tali yang isinya
manik-manik, uang yang dibayar
24 buah dan uang Rp 1.000.000 –
tergantung nilai barang yang
12
berupa uang dan
dicurinya.
Dalam
kasus
Kasus ini terjadi di kalangan anak
pencurian yang ditangani oleh
muda (dewasa) yang mau kawin,
lembaga adat Nafri biasanya
sanksinya
pencurian babi.
pada kedua orang tua dari laki-laki
7. Tindak pidana membuka rahasia
dan
masyarakat
hanya
diberitahukan
perempuan
untuk
membicarakan selanjutnya apakah
Kasus ini, pada masyarakat adat
mau dikawinkan atau tidak.
Nafri dulu kala, pelaku dihilangkan
Bentuk
dengan cara dibunuh di rumah
sistem penyelesaian perkara adat
Karwari yaitu rumah adat bagi
yang dilaksanakan oleh lembaga
kaum laki-laki.
masyarakat
8. Tindak pidana pembunuhan
dengan cara, apabila ada perkara
Penyelesaiannya
pelaku
harus
pidana
yang digunakan dalam
adat
maupun
Nafri
perdata
yaitu
yang
ganti rugi dengan membayar uang
timbul dari warga Warke maka
(uang kepala/darah), namun tetap
yang akan menyelesaikan dan
diproses
mengambil
oleh
kepolisian
dan
dibawah ke Pengadilan Negeri.
keputusan
keondoafian
9. Hamil diluar perkawinan
adalah
(Ontofro)
dari
Sembekra, begitupun sebaliknya
Dendanya jika si laki-lakinya tidak
apabila
bertanggung
maupun perdata yang terjadi di
jawab
untuk
ada
perkara
mengawini wanita tersebut dia
Sembekra,
harus membayar sangat mahal,
menyelesaikan
karena nilai kewanitaannya sudah
keputusan
hilang,
apalagi
kalau
wanita
keondoafian/ontofro dari Warke.
tersebut
masih
dalam
bangku
Cara
ini
maka
pidana
dan
yang
akan
mengambil adalah
dilakukan
untuk
pendidikan. Kalau pelaku mau
menghindari
bertanggung jawab maka pelaku
penyimpangan dan ketidakadilan
serta keluarganya hanya wajib
dalam
membayar uang muka (uang ketuk
maksudnya apabila perkara pidana
pintu).
dan perdata yang timbul dari
10. Melarikan seorang perempuan
pengambilan
terjadinya
keputusan,
warga warke dan diselesaikan oleh
13
ke ondoafian warke itu sendiri
memiliki tingkatan-tingkatan. Denda
biasanya
bagi
menimbulkan
orang
yang
mempunyai
keberpihakkan dalam pemberian
kedudukan dan keturunan sebagai
denda/sanksi
adanya
raja di kampung Nafri yaitu suku
hubungan keluarga antara kepala
Awi biasanya kalau denda dalam
adat
korban
keramaian diminta menangkap babi.
Begitupun
Di bawah tingkatan untuk orang Awi
karena
(ontofro)
maupun
dengan
pelaku.
sebaliknya di sembekra.
yaitu suku merahabia kalau di werke
Disini semua orang terlibat
sedangkan di sembekra yaitu suku
dan memiliki kesempatan untuk
fingkreuw,
memberikan masukan sampai pada
dikenakan denda dengan manik-
pengambilan
manik Nomor 1 dan 2. Sedangkan
keputusan
(asas
mereka
demokrasi). Pengambilan keputusan
manik-manik
oleh
diberikan pada suku hanuebi. Denda
kepala
adat
dilakukan
Nomor
biasanya
berdasarkan beberapa pertimbangan,
juga
berupa
di antaranya:
masalah pengurusannya.
3
uang,
dan
4
tergantung
Dari beberapa jenis tindak a. Bentuk atau tingkat kesalahan
pidana di atas yang dianggap paling
yang dilakukan
berat oleh masyarakat adat Nafri
b. Pertimbangan si korban
yaitu, membawa lari istrinya orang
c. Pertimbangan si pelaku d. Pertimbangan/masukan
(perzinahan), pencurian babi (berat kepala-
karena nilainya sangat tinggi), dan
kepala suku dan tokoh-tokoh
penghinaan
masyarakat setempat.
serta
pemukulan
terhadap ondoafi/ontofro. Dan yang
e. Aturan adat setempat (lembaga
paling
masyarakat adat Nafri)
sering
terjadi
yaitu
pemukulan (KDRT dan sesama
Pelaksanaan putusan hukuman
masyarakat Nafri sendiri).
langsung diberikan saat putusan
Dalam penyelesaian perkara-
dijatuhkan. Hukuman bagi pelaku
perkara pidana seperti yang telah
tindak pidana adat dalam keputusan
disebutkan diatas oleh lembaga adat
adalah berupa denda, denda tersebut
Nafri
14
adalah
dengan
mengedepankan musyawarah dalam pengambilan
Jenis-jenis denda adat di atas
keputusan.
Kedua
biasanya disepakati bersama oleh
diundang
untuk
korban dan pelaku dalam sidang
diselesaikan di depan forum yang
adat, karena jenis-jenis denda adat
terbuka
ini sebagai sarana
belah
pihak
untuk
mendengarkan
umum,
setelah
keterangan
dari
perkara adat pada umumnya, dan
kedua belah pihak lalu diambil
fungsinya
keputusan
dalam
sesuai
tingkat
kesalahannya/pelanggarannya
penyelesaian
sebagai
penyeimbang
mengembalikan
sejumlah
dan
nilai adat yang diabaikan. Dalam
diberi sanksi adat dengan membayar
banyak hal, pemberlakuan denda
sejumlah uang atau denda adat
adat ini justru menjadi jalinan
seperti:
hubungan kekerabatan yang baru antara pihak pelaku dan pihak
1. Manik-manik ada 5 (lima) warna
korban. Bentuk sanksi yang diberikan
a. Nomor 1, Biru laut disebut
oleh ondoafi/ontofro dalam sidang
Stra
adat terhadap pelaku ditetapkan dan
b. Nomor 2, Hijau disebut Sawo
tidak dapat diganggu gugat oleh
c. Nomor 3, Putih disebut Nento
para pihak yang bertikai, dan korban
d. Nomor 4, Biru susu disebut
juga harus menerima besar-kecilnya
Sboni
denda yang dapat diberikan oleh
e. Nomor 5, Kuning disebut
pelaku kepadanya sesuai keputusan
Hasyre
ontofro. Di sini ontofro sebagai ketua juga harus melihat status
2. Kapak batu ada 2 (dua) bentuk yaitu,
sosial dan kedudukan pelaku di
pendek dan panjang
kampung
disebut Syee
Nafri
dalam
hal
kesanggupan untuk membayar ganti
3. Gelang batu disebut Abba (nomor
kerugian.
satu dan yang paling mahal)
Sejauh
ini
keputusan
4. Babi disebut Obho
ondoafi/ontofro dalam sidang adat
5. Uang disebut Asbangha/Ofe
tidak ada yang berkeberatan baik dari
15
korban
maupun
pelaku
semuanya harus taat dan menerima
4. Kendala-Kendala Yang di Hadapi
keputusan dari ondoafi/ontofro yang
Dalam
berdasarkan hukum atau norma-
Perkara Adat Melalui Para-Para
norma adat Nafri, sebab jika tidak
Adat
mematuhi
keputusan
(suara)
balau
pada
dirinya
hambatan
dan
dalam
kesialan). Sebab keputusan atau
roh-roh
membuat
pelaku
dihadapi
menyelesaikan
perkara
berikut :
nenek
moyang dulunya hingga sekarang, sehingga
sering
pidana dan perdata adalah sebagai
suara dari ontofro mengandung dan dengan
yang
atau
pengadilan adat/lembaga adat Nafri
keluarganya (musibah/bencana dan
terikat
Penyelesaian
Kendala-kendala
ondoafi/ontofro maka ada tumbal atau
Proses
1. Adanya penundaan persidangan
dan
karena ketidakhadiran salah satu
korban tidak boleh melawan atau
pihak
membantah putusan yang diberikan
pelaku, alasannya karena sakit
karena
dan menganggap pihak lain tidak
takut
musibah/bencana
mendapat dan
kesialan,
perlu
yang
ikut
sebab putusan ondoafi/ontofro itu
penyelesaian
sah
dihadapi.
dan
adil.
Dampak
dari
berselisih
yaitu
campur
dalam
masalah
yang
pengenaan sanksi berupa denda
2. Tunda juga biasanya dilihat dari
yang diberikan adalah perdamaian,
bukti (saksi) yang dihadirkan
dan berwujud kekeluargaan dari
untuk
pihak yang bertikai. Mereka bukan
Sehingga harus dibuat perjanjian
lagi musuh tapi keluarga, berjabat
sebelumnya
tangan dan berpelukan. Kemudian
kembali persidangannya kapan
dilanjutkan dengan doa bersama,
dilaksanakan. Penundaan sidang
setelah itu korban dan keluarganya
biasanya dari pelaku dalam hal
menyiapkan
pembayaran
makanan
dan
juga
pinang selanjutnya makan bersama.
meringankan
untuk
pelaku.
dilanjutkan
denda,
pelaku
biasanya meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban di
16
depan meja pimpinan dengan
menampung
disaksikan ketua (ontofro), wakil
keluhan atau masalah-masalah
ketua, sekertaris, pesuruh besar,
serta mendengarkan aspirasi dari
kepala-kepala suku, tokoh agama,
masyarakat
dan masyarakat setempat.
kampung Nafri, juga sebagai
3. Kendala
dari
korban
semua
tentang
keluhan-
adat
di
yaitu,
penegak hukum sesuai dengan
biasanya dalam kasus kekerasan
hukum atau norma-norma yang
dalam rumah tangga (KDRT) dan
berlaku di masyarakat
perzinahan korban malu untuk
Nafri.
diselesaikan melalui sidang adat
denda adat sebagai instrumen dan
karena merupakan aib keluarga,
alternatif
sehingga biasanya diselesaikan
perkara tindak pidana adat di
dalam satu keluarga atau satu
lingkungan masyarakat hukum
marga.
adat Nafri di Kota Jayapura.
Dengan demikian hal-hal
Dan
hukuman
dalam
b. Kendala
dalam
adat berupa
penyelesaian
penyelesaian
seperti yang disebutkan di atas
perkara melalui peradilan adat
sangat
proses
Nafri adalah, terkadang adanya
melalui
penundaan persidangan karena
menghambat
penyelesaian
perkara
peradilan adat di kampung Nafri.
ketidak hadiran salah satu pihak yang
berselisih
yaitu
pelaku
dengan alasan sakit dan tidak
IV. SIMPULAN DAN SARAN
ingin pihak lain turut ikut campur 1. Simpulan a. Dalam pidana
dalam permasalahan yang mereka penyelesaian yang
berdasarkan
hadapi
tindak
mempersulit
dilaksanakan peradilan
Serta
bukti
(saksi)
yang
korban kadang sulit hadir dalam
(penengah) dalam menyelesaian
persidangan guna meringankan
perkara-perkara pidana maupun Dan
penyelesaian
dihadirkan oleh pelaku maupun
sebagai fasilitator dan mediator
adat.
dapat
perkara melalui pengadilan adat.
adat
masyarakat Nafri disini berperan
perdata
sehingga
hukuman
juga 17
bagi
pelaku
dan
menguatkan bagi korban. Khusus
kesejahteraan masyarakat adat Nafri
korban dalam penyelesaian kasus
di Kota Jayapura.
kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan terkadang malu untuk menyelesaikan perkara di
Daftar Pustaka
lembaga adat karena menganggap suatu
aib
dalam
keluarga, Abdurrahman, 2003, Peradilan Adat
sehingga hanya diselesaikan oleh
dan Lebaga Adat dalam sistem
keluarga saja dalam satu marga
Peradilan Indonesia,
atau satu suku.
Sarasehan,
Mataram. 2. Saran a. Diharapkan
Hadikusuma,
kepada
pengadilan/lembaga adat Nafri
Peradilan
agar lebih berperan aktif dalam
CV.”Miswar”, Jakarta.
upaya
menyelesaikan
Adat
Hilman, Di
1989, Indonesia,
perkara
tindak pidana adat yang terjadi,
Hadikusuma,
mengingat masyarakat adat Nafri
Pengantar Ilmu Hukum Adat, CV
di Kota Jayapura lebih mengenal
Mandar Maju, Bandung.
cara
penyelesaian
Hilman,
2003,
masalah
melalui adat ketimbang melalui Nurcholis, H., 2005, Teori dan
jalur hukum nasional (hukum
Praktek
tertulis, Undang-Undang).
agar
selalu
mendukung
eksistensi pengadilan adat/lembaga masyarakat
adat
menyelesaikan
Otonomi
Daerah, Grasindo, Jakarta.
b. Disarankan kepada masyarakat adat Nafri
Pemerintahan
Nafri
Tim Editor AMAN, 2003, Sistem
dalam
Peradilan
Adat
dan
Lokal
di
masalah-masalah
Indonesia: Peluang dan Tantangan,
tindak pidana adat maupun perdata
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
adat guna terciptanya keamanan dan
Jakarta.
18
Upara, Abdul Rahman, 2011, Jurnal Konstitusi:
Eksistensi
R.
Sugandhi,
Putusan
Penjelasannya,
Pengadilan Adat di Papua dalam
Surabaya, 1980
Perpektif asas Ne Bis in Idem, Mahkamah
Konstitusi
Pemerintahan dan
Keuangan
Setiady, Tolib, 2008, Intisari Hukum Dalam
Nasional,
Desentralisasi Otonomi Daerah di Bidang
Indonesia:
Usaha
dan
Himpunan Peraturan Pelaksanaan
Republik
Indonesia, Jakarta.
Adat
KUHP
Kajian
Kepustakaan, Alfabeta, Bandung. Biodata penulis: Nama Sekretariat Jenderal Provinsi Papua,
Alamat : Jl. Dukuh Sari No. 9A
Undang-undang Republik Indonesia Nomor Otonomi
Sesetan
21 Tahun 2001 tentang Khusus
bagi
No. Tlp : 081248781682
Provinsi
Email
Papua, Papua, 2001 Undang-Undang
Dasar
: Sara Ida Magdalena Awi
Republik
Indonesia Tahun 1945
19
:
[email protected]
