KEWENANGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MALUKU TENGAH
THE AUTHORITY OF CUSTOMARY INSTITUTION IN THE RESOLUTION OF DISPUTES IN CUSTOMARY LAW COMMUNITY CENTRAL OF MALUKU
Sakinah Safarina Putuhena, 1A.Suriyaman M.Pide, 2Sri Susyanti Nur2 1
Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi: Sakinah Safarina Putuhena, SH Alamat Komp. Skarda n. No.26 Makassar Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 90125 HP: 081355591050 Email:
[email protected]
Abstrak Dalam Masyarakat hukum adat, sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) eksistensi Lembaga Adat dala penyelesaian sengketa pada masyarakat adat, (2) kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. Penelitian dilaksanakan di kabupaten Maluku Tengah. Jenis penelitian ini adalah sosiologis yuridis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Maluku Tengah. Sampel yang diambil sebanyak 44 orang melalui sampel purposif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Maluku Tengah masih tetap ada dan berlangsung sampai sekarang. Hal ini terlihat pada struktur lembaga adat yang tetap ada dan menyatu dengan pemerintahan negeri yaitu saniri raja pattih (raja dan kepala soa), aturanaturan hukum adat yang masih tetap dijalankan seperti hukum sasi, tata cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara terus menerus, budaya hukum yang masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat seperti hubungan Pela, Gandong, Badati, Masohi, Maano. (2) Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian Sengketa di Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah mulai menguat. terlihat pada bentuk penyelesaian pelanggaran/delik adat, sengketa adat, tingkat ketaatan terhadap putusan dan sanksi yang berada pada derajat ketaatan yang tinggi. Disimpulkan bahwa kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku Tengah masih tetap ada dan menguat. Kata Kunci:Kewenangan, Lembaga Adat, Sengketa
Abtsract This Study Aims to find (1) to what extent customary institution exists in resolution of disputes in customary law community and (2) to what extent the authority of customary institution in resolution of disputes in customary law community. The research was conducted in Central Maluku regency as a juridical sociological study. The research Population was the customary law community of Central Maluku; and the samples (44 people) were selected by using the purpossive sampling method. The data were collected through interviews and document review. They were then analyzed qualitatively, and presented descriptively.The result reveal that, firstly, customary institution still exsits in the resolution of disputes in customary law community of Central Maluku. The customary law structure still exist although it is integrated in to the governmental institution saniri raja pattih (the king and chief of soa), Fiurthermore, customary law regulation, such as the Sasi Law, is still used, and the procedure of disputes resolution is applied continuously and permanently. In addition, legal practices – like Pela, Gandong, Badati, Masohi, and Maano- still exist and they are preserved by the community. Secondly, the authority of customary institution in the resolution of disputes in customary law community start to stronger. This can be seen in the resolutions of customary violation or offense, and in the high level of obedience to decisions and sanction. Keywords: The Authority,Customary Institution, Conflict
PENDAHULUAN Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara (Suparman, 2004) Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama). Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata dan publik. (Hadikusuma, 2003) Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap peradilan adat di Indonesia telah mengalami pasang surut. Pada masa orde baru, pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi bahkan menghilangkan lembaga peradilan adat. Pada Era reformasi, kedudukan lembaga peradilan adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum adat di Indonesia keberadaannya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Di berbagai daerah di Indonesia, realita menunjukkan masih eksisnya peradilan adat dalam
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahkan pola tersebut
telah
lama
melembaga dengan kokoh. Dari berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para penulis yang lain, dapat diidentifikasikan bahwa pada beberapa masyarakat hukum adat masih menggunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa lembaga ini secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara adil. Di Kei Maluku Tenggara, juga dikenal hukum Lawur Ngabal yang berlaku di seluruh wilayah kei. Lawur Nagabal terdiri dari tiga ketentuan hukum, yaitu : Nevnev, yang terdiri dari tujuh pasal ketentuan yang melarang pikiran, perkataan dan tindakan yang menyakiti, mencelakai, menghancurkan dan mematikan manusia; Hanlit yang terdiri dari tujuh pasal dan dua pasal tambahan tentang kesusilaan, serta Hawaer batwirin yang terdiri dari tujuh pasal mengenai kepemilikan. Dalam prateknya Lawur Ngabal mengandung dua jenis sanksi, yakni sanksi yang bersifat kebendaan atau hukum Delyoan dan hukum Kevhuni, semacam hukum karma. Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat perkara, tetapi juga bagi semua pihak yang ikut dalam proses persidangan (Kleden, 2006). Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat masyarakat hukum adat yang di sebut dengan negeri yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama saniri negeri dan saniri raja patih. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga saniri ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat wewenang dari lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Maluku tengah mulai melemah dan menurun, saat ini sebagian masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa yang ada melalui lembaga formal seperti pengadilan negara dan kepolisian. Dalam Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negara, keadilan mungkin dapat terpenuhi namun keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara masyarakat yang bersengketa tidak dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat dan sejauhmana kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat.
BAHAN DAN METODE Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Haruku dan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosiologis yuridis yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam pengamatan hidup masyarakat. Pemilihan tipe penelitian ini terkait fokus terhadap lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini peneliti akan mencoba melihat sejauhmana eksistensi dan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara langsung dari responden yang terpilih yang berkompeten di lokasi penelitian dan data sekunder (data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang relevan). Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (teknik pengumpulan data secara langsung kepada narasumber melalui tanya jawab secara lisan), dan studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan yang relevan). Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat hukum adat Maluku Tengah dan lembaga adat yang berfungsi menyelesaiakan sengketa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan diidentifikasi menurut kelompok tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. HASIL PENELITIAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktur lembaga adat tidak terpisah sendiri dan menjadi satu ke dalam struktur pemerintahan negeri, sehingga raja dan kepala soa selain berfungsi sebagai pemerintah negeri juga berfungsi sebagai hakim adat / hakim
perdamaian. Aturan-aturan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini seperti hukum sasi serta budaya hukum yang masih tetap ada seperti Pela, gandong, Masohi, Badati dan Maano. Secara umum terdapat 3 jenis delik adat dan 3 jenis sengketa yang saat ini masih berlaku dan diselesaikan melalui raja dan kepala soa serta memiliki sanksi baik berupa sanksi badan, sanksi denda benda maupun uang. Dari seluruh sengketa dan delik adat yang telah diputuskan oleh raja dan kepala soa seluruhnya atau 100% ditaati oleh masyarakat. Tingkat ketaatan terhadap sanksi dan putusan diketahui sebanyak 10 atau 33% orang responden menyatakan bahwa alasan mereka untuk taat terhadap sanksi dan putusan karena putusan atau sanksi tersebut merupakan putusan yang telah ditetapkan oleh raja atau kepala soa, sebanyak 5 atau 7% orang responden menyatakan bahwa alasan mereka taat terhadap sanksi dan putusan karena rasa malu terhadap masyarakat yang lain jika tidak taat, dan sebanyak 15 orang atau 50 % orang responden menyatakan bahwa alasan mereka taat terhadap sanksi dan putusan karena menganggap bahwa sanksi dan putusan tersebut telah sebanding atau adil.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan eksitensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan. Sebagai suatu sistem peradilan maka lembaga adat terdiri berbagai unsur yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam Teori Lawrance Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari sub –sub sistem yang saling berintegrasi antara sub yang satu dengan yang lain. sub tersebut adalah substansi yaitu pola yang memperlihatkan bagaimana suatu institusi hukum bekerja dengan suatu bentuk yang tetap, kerangka kelembagaan dari sistem, struktur adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari peraturan primer (norma tingkah laku) dan peraturan sekunder (yang mengatur bagaimana norma-norma pokok dilaksanakan dan budaya hukum yang merupakan sikap-sikap yang terpola, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang terstruktur sedemikian rupa sehingga yang dianut baik oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat (Ali, 2009). Dalam penyelesaian sengketa, tidak terdapat struktur organisasi yang formal dan sumber daya manusia yang biasa ditemui di pengadilan negara. Di Maluku Tengah, Struktur lembaga adat tidak berdiri sendiri melainkan menyatu dan berada di dalam struktur pemerintahan adat/negeri. Secara umum terbagi atas empat lembaga yaitu (a) raja atau pamarentah sebagai kepala atau pimpinan masyarakat hukum adat, (b) Saniri Raja Pattih yaitu lembaga adat yang melaksanakan pemerintahan negeri sehari-hari terdiri dari raja dan kepala soa,
selain menjalankan pemerintahan,
lembaga ini berfungsi sebagai hakim
perdamaian/hakim adat sehingga disebut Makemat Raja Patti (Effendi, 1987) (c) Saniri Negeri
(Saniri
Lengkap)
berfungsi
sebagai
lembaga
legislatif,
yang
bertugas
memusyawarahkan masalah menyangkut kepentingan negeri seperti pembangunan mesjid atau gereja, memilih dan melantik pamarentah berdasarkan tata cara adat negeri tersebut, memberikan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan-peraturan negeri, terdiri atas: Raja, Saniri Raja Pattih, tua-tua adat negeri, Kewang, petugas-petugas dibidang keagamaan atau mereka yang diangkat menurut adat dan dipilih sebagai wakil dari rakyat biasa (d) Saniri Besar, merupakan forum rapat terbuka antara saniri negeri dengan seluruh penduduk yang bersidang setahun sekali di baleo negeri dan biasanya dilaksanakan di awal tahun. Dalam pertemuan ini pemerintah negeri yang diwakili oleh pamerentah / raja menyampaikan pertanggung jawaban berkenan dengan jalannya pemerintahan dan keuangan negeri serta halhal lain yang menyangkut negeri pada tahun sebelumnya. Rapat Saniri besar ini juga dipimpin oleh raja. Struktur lembaga peradilan adat di Maluku Tengah tidak berdiri sendiri akan tetapi menyatu ke dalam struktur lembaga pemerintahan negeri yaitu lembaga saniri raja pattih. Lembaga tersebut selain sebagai lembaga pemerintahan negeri juga berfungsi sebagai lembaga Peradilan dan penyelesaian sengketa. Raja dan Kepala Soa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan juga menjadi hakim perdamaian adat (menjalankan fungsi eksekutif dan yudikatif). Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat dari
Van Vollenhoven tentang
pembidangan hukum adat yang tidak memisahkan antara pemerintahan dan peradilan, sehingga dalam masyarakat hukum adat pemerintahan dan lembaga peradilan adat berada dalam struktur yang sama. (Soekanto, 2011) Hukum adat yang hingga saat ini masih hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Maluku khususnya Maluku Tengah yang dikenal dengan Hukum Sasi. Hukum sasi adalah hukum adat yang berkaitan dengan larangan untuk mengambil, baik hasil hutan atau hasil laut dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.(Cooley, 1987). Hukum sasi telah menjadi bagian dari cara hidup orang Maluku. Ketika cengkeh, pala, kelapa mulai berbunga atau hasil-hasil laut mulai muncul, maka pemerintah negeri dengan segenap perangkatnya merasa perlu melindungi hasil-hasil darat dan laut tersebut – dengan mengumumkan pelaksanaan sasi - agar tidak diambil sampai dengan saatnya hasilhasil tersebut bisa dipanen hingga kualitas hasil-hasil bumi dan laut tersebut, secara ekonomis bisa produktif. Tradisi ini selain dimaksudkan untuk memelihara lingkungan alam, juga sebagai bentuk atau cara orang Maluku dalam memelihara produktifitas hasil-hasil pertanian dan kelautan lainnya. Sasi juga merupakan tindakan perlindungan bagi kelanjutan
perekonomian dan ekosistem mahkluk hidup di laut dan di darat bisa berlangsung secara wajar, sehingga kerusakan terhadap lingkungan tidak akan terjadi atau berkurang. Dalam perkembangan selanjutnya saat ini tidak semua negeri menerapkan Hukum Sasi. Seperti yang terjadi negeri Hitu hal tersebut diakibatkan perkembangan penduduk yang menyebabkan berubahnya hutan dan dusun menjadi lahan pemukiman dan perkembangan ekonomi yaitu perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah pegawai dan pedagang. Tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat di Maluku tengah secara umum hampir sama antara negeri yang satu dengan lainnya. Prosedur diawali dengan Pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada raja dan atau kepala soa baik secara langsung maupun melalui perantara, kemudian pemanggilan para pihak dan tahap akhir Raja/hakim adat akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara ditutup dengan pembacaan doa tolak bala, yang dibacakan oleh Imam (tokoh agama) setempat. Keputusan Raja/hakim adat adalah final dan mengikat (final and binding), pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat sama sekali tidak mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat. Budaya-budaya hukum yang berperan penting dalam menciptakan kebersamaan dan perdamaian. Walaupun keberadaan nilai-nilai kearifan lokal ini tak lepas dari tantangan dinamika perkembangan masyarakat yang makin plural dan berkembangnya kecenderungan pragmatisme dan individualisme. Adapun nilai-nilai kearifan lokal yang masih eksis antara lain (a) Pela, adalah ikatan persahabatan atau persaudaraan berdasrkan perjanjian antara dua desa atau lebih, ikatan tersebut telah ditetapkan sejak nenek moyang mereka dalam keadaan yang khusus dan menyertakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya (Putuhena, 2001) (b) Gandong merupakan ikatan persaudaraan berdasar garis turunan yang melibatkan 2 negeri atau lebih (c) Masohi, badati dan Maano adalah bentuk kerja sama antara warga masyarakat yang sifatnya membantu warga yang lagi berhajat melaksanakan sesuatu kegiatan. Hubungan antara budaya dan hukum dalam masyarakat hukum adat Maluku Tengah telah menjadi satu diawali dari proses pembuatan kesepakatan-kesepakatan yang memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian, pola hidup dan penyelesaian konflik di dalam masyarakat. kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa
permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial. Saniri Raja Pattih (Raja dan Kepala Soa) selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan negeri juga sebagai juga berwenang menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat. Dalam hal ini tugas penting seorang Kepala Adat adalah untuk menyelesaikan dan mendamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala (Soekanto, 1978). Sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat Maluku tengah sangat bervariasi, demikian pula dengan sanksi dan putusan yang dijatuhkan juga bervariasi. Secara umum perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Maluku Tengah dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu delik adat dan sengketa adat. Delik adat yang masih berlaku sampai saat ini adalah pelanggaran Mabuk-mabukan dan Judi, pelanggaran hukum sasi dan tuduhan santet/ ilmu hitam. Sanksi yang dijatuhkan berbentuk sanksi badan (cambuk), sanksi denda barang dan uang, sanksi moril yaitu dipermalukan didepan umum hingga melakukan upacara adat untuk memulihkan keadaan dan keseimbangan. Sengketa adat yang banyak terjadi dan diselesaikan melalui saniri raja pattih adalah sengketa batas tanah, warisan dan sengketa rumah tangga. Sengketa batas tanah dan warisan diselesaikan oleh raja dan atau kepala soa sebagai hakim adat melalui sidang adat secara musyawarah untuk mufakat. Selain melalui sidang adat penyelesaian sengketa juga melalui upacara adat molo (tenggelam). Molo adalah penyelesaian sengketa dengan cara menyelam di laut tanpa alat bantu pernafasan dan disaksikan oleh masyarakat. Upacara adat molo tersebut dilakukan apabila para pihak yang bersengketa tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atau sudah tidak mengetahui lagi batas-batas tanah mereka secara jelas (saksi dan bukti-bukti fisik tidak ada). Pada saat penyelaman masing-masing pihak akan membawa batu kali untuk dipegang dan posisi masing-masing saling berhadapan di dasar laut. Penyelaman dilakukan pada kedalaman tertentu yang dapat terlihat dan disaksikan oleh masyarakat karena terbuka untuk umum. Pihak yang terlebih dahulu muncul di permukaan laut maka dianggap sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah atau objek sengketa. Sengketa rumah tangga secara umum diselesaikan terlebih dahulu oleh keluarga (orang tua atau orang yang dituakan di dalam keluarga). Jika dalam tahap ini tidak dapat diselesaikan maka akan diserahkan kepada Kepala Soa atau Raja dan penyelesaian dilakukan
secara tertutup. Selain itu penyelesaian sengketa rumah tangga juga biasanya diselesaikan melalui saudara kawin. Saudara kawin adalah seseorang yang diangkat atau ditunjuk oleh keluarga pada saat akan dilangsungkan perkawinan dan berfungsi sebagai penengah atau mediator apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, sehingga pada saat terjadinya perselisihan maka pasangan tersebut tidak dapat mengadu ke orangtua mereka akan tetapi mengadu kepada saudara kawin mereka yang telah ditunjuk sebelumnya. Jika melalui keluarga ataupun saudara kawin sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pasangan tersebut akan membawa permasalahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam menegakan hukum adat pada dasarnya raja dan kepala soa menjalankan peran yang mendidik, penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati. Penjatuhan sanksi kepada si pelanggar bukanlah dimaksudkan untuk menghukumnya, melainkan sebagai upaya membuat ia merasa malu dan untuk mempengaruhi masyarakat lainnya agar menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan ”keberatan batin”. Penerapan sanksi pada prinsipnya dilakukan dimuka umum dengan maksud menekan masyarakat yang lainnya supaya tidak ikut melakukan perbuatan melanggar hukum. (Astiti,1997) Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum memiliki tiga alasan utama yaitu ketaatan karena takut terkena sanksi (compliance), karena takut merusak hubungan baiknya dengan pihak penegak hukum (identification), dan keyakinan bahwa aturan-aturan hukum sesuai dengan nilai yang dianutnya (internalization) (Ali, 2009). Terkait dengan ketaatan masyarakat adat maluku tengah terhadap sanksi dan putusan yang dijatuhkan atau ditetapkan oleh raja dan kepala soa, sebanyak 50 % orang menyebutkan alasan ketaatan mereka karena sanksi dan putusan yang telah ditetapkan tersebut sebanding atau adil. ketaatan dengan alasan ini bersifat internalization dan merupakan ketaatan dengan derajat yang tinggi karena hukum adat secara formil dan materiil benar-benar ditaati.
KESIMPULAN DAN SARAN Eksistensi lembaga lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat Maluku Tengah masih tetap ada dan berlangsung. Struktur lembaga adat menyatu dengan pemerintahan negeri, aturan-aturan hukum adat yang masih tetap dijalankan seperti Hukum Sasi, tata cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara terus menerus dan tetap, serta budaya hukum yang masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat seperti hubungan Pela, Gandong, Badati, Masohi, Maano. Kewenangan Lembaga adat dalam
penyelesaian Sengketa di Masyarakat Hukum Adat Maluku Tengah mulai menguat. Penyelesaian delik adat dan sengketa adat oleh raja dan kepala soa secara musyawarah dan mufakat. Keputusan dan sanksi yang ditetapkan oleh raja dan kepala soa ditaati oleh masyarakat dengan tingkat derajat ketaatan yang tinggi.
Pemerintah daerah kabupaten
Maluku Tengah perlu membuat suatu peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang wewenang dan fungsi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, Raja dan Kepala Soa perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum adat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan hukum adat.
DAFTAR PUSTAKA Ali, Ahmad. (2009). Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Volume I). Jakarta: Prenada Media Grup. Cooley, F.L. (1987). Mimbar Dan Tahta. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Suparman, Eman. (2004). Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa komersial untuk Penegakan Keadilan. Jakarta: Tata Nusa Kleden, Emil (2006). Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi, Forum Keadilan. Hadikusuma, Hilman. (2003). Pengantar Ilmu Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Putuhena, Shaleh ( 2001) Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal di Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Soekanto, Soerjono (1978). Pokok-Pokok Hukum Adat. Bandung: Alumni. Soekanto, Soerjono (2011), Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Astiti, Tjok Istri Putra (1997), Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Effendi, Ziwar (1987). Hukum Adat Ambon Lease, Jakarta : Pradnya Paramita.
