JURNAL DAN TEKNOLOGI
Salah satu amanah dari UU Jasa Konstruksi adalah “mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi”, yang implisit menyampaikan bahwa sengketa itu wajar terjadi dan bahkan harus diatur. Tulisan ini mengajak pembaca masyarakat jasa konstruksi memandang sengketa sesuatu yang bukanlah tahu terjadi dan yang lebih penting adalah tersedianya peta penyelesaian yang menyepakati langkah – langkah yang harus dilalui dalam menyelesaikan perselisihan yang wajar terjadi.
Pandangan Hukum UU No. 18 / 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 30/ 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa merupakan aturan pokok penyelesaian sengketa merupakan aturan pokok penyelesaian di luar pengadilan. Sengketa jasa konstruksi adalah sengketa di bidang perdata, yang menurut UU Arbitrase pasal 5 diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase dan atau melalui jalur alternative penyelesaian sengketa. Keberadaan UU jasa konstruksi dan UU arbitrase membuka jalan melalui alternative penyelesaian sengketa jaas konstruksi. Jadi para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang diawali dari terminal negosiasi/ musyawarah dan diakhiri salah satu terminal pilihan badan peradilan atau arbitrase (lembaga/ ad hoc). Namun sebelum terminal akhir bisa melalui terminal – terminal alternative penyelesaian sengketa seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Pilihan terminal akhir tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyelesaian sengketa melalui dan kekurangan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai atau diminati para pelaku jasa konstruksi karena penyelesaian sengketa cara ini sering memerlukan waktu bertahun – tahun dimana cara arbitrase dibatasi 180 hari setelah majelis arbitrase terbentuk. Kontrak konstruksi saat ini selayaknya berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya berdasarkan pasal 18 ayat (4) UU jasa konstruksi diharuskan pada suatu kontrak kerja konstruksi harus menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang adil dan berimbang serta dilandai dengan itikad baik dan berimbang serta dilandai dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kenyataan, sebagian besar pengguna jasa kontrak konstruksi sebagai acuan nasional, sehingga dalam prakteknya penyedia jasa hampir selalu dalam posisi menerima begitu saja kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka untuk dapat menyelesaikan perselisihan saat ini dimana biaya lebih rendah dan waktu lebih singkat, diperlukan tersedianya peta
penyelesaian sengketa, yang menyepakati langkah – langkah apa saja yang dipilih untuk dilalui para pihak dalam menyelesaiakn perselisihan yang terjadi.
Pengertian Klaim Klaim yang sering diterjemahkan sebagai tuntutan, sebenarnya hanyalah merupakan salah satu hal biasa yang merupakan bagian dari proses kegiatan jasa konstruksi. Klaim sebenarnya belumlah suatu perbedaan pendapat atau perselisihan apalagi diartikan sengketa. Klaim ini bisa muncul dari hak kontraktual yang jelas dan disepakati oleh para pihak berkontrak, juga bisa muncul dari interpretasi atas hak dan kewajiban dalam kontrak yang bisa berbeda dari para pihak, dan juga bisa muncul dari perubahan lingkup kontrak yang ditanda tangani semula dimana sering terjadi perbedaan pendapat atas asumsi perubahan tersebut. Dalam standar kontrak konstruksi pada tingkat internasional istilah pengihan prestasi pekerjaan disebut claim of payment, tuntutan pembayaran atas hak penyelesaian pekerjaan, jadi jauh dari sesuatu yang tabu atau memalukan kalau itu harus diterima. Perubahan kontrak disebabkan terutama karena kegiatan jasa konstruksi memang mempunyai karakteristik ketidakpastian yang tinggi seperti legalisasi, kompleksitas proyek, kondisi bawah tanah, sosiologi, rancang bangun, teknologi, pasar bisnis, penyesuaian keinginan pemilik dan sponsor. Klaim terjadi karena adanya suatu perubahan antara apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak dengan kenyataan yang terjadi.
Pengertian Sengketa Klaim yang dibicarakan diatas, dengan adanya penjelasan dan wawasan kontraktual yang setara, dan para pihak mampu menaggalkan perilaku yang arogan dan opurtunis, terjadi penerimaan atas klaim sehingga klaim tersebut tidak masuk ke dalam wilayah perselisihan atau sengketa. Namun bisa dalam negosiasi tetap terjadi perbedaan pendapat, perbedaan ini telah menjadi perselisihan atau sengketa yang bisa diselesaikan dengan memanfaatkan mekanisme penyelesaian alternative sebelum terpaksa menggunakan mekanisme penyelesaian final.
Mekanisme Manajemen Sengketa Mekanisme manajemen sengketa konstruksi biasanya dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap pencegahan, kemudian tahap penyelesaian alternative dengan melibatkan pihak ketiga namun keputusan tetap berada para pihak dan setelahnya baru masuk ketahap ketiga yaitu penyelesaian akhir dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak ketiga diluar
pihak berkontrak. Masing – masing tahap memiliki beberapa mekanisme yang dianggap efektif dalam penyelesaian sengketa konstruksi.
Pencegahan Sengketa
Pada tahapan pencegahan sengketa bisa menerapkan mekanisme seperti standarisasi, konsultasi kontrak konstruksi, manajemen resiko konstruksi, partnering.
Mekanisme standarisasi: Standarisasi adalah penggunaan kontrak kerja konstruksi yang umum digunakan untuk hal – hal yang bersifat umum maupun spesifik untuk jenis pekerjaan konstruksi tertentu, hal mana dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengertian yang sama kepada penyedia jasa dan pengguna jasa dalam menentukan dan mengatur hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Untuk pertama kali kita sebaiknya mengadop salah satu standar internasional seperti FIDIC standard conditions of contract sebagai basis standar kondisi kontrak yang dikemudian hari bisa dimodifikasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan dan budaya di Indonesia.
Mekanisme konsultasi kontrak: Konsultasi dalam konteks contractual consultancy, yang meliputi contract drafting, contract-review, contract-administration, contract-claim/ counter claim, dispute settlement. Contact drafting adalah penyusunan ketentuan-ketentuan kontrak kerja oleh pengguna jasa untuk menentukan dan mengatur hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Dengan menggunakan standar kontrak yang berisikan klausula yang setara, adil, serasi dan seimbang, penggunaan sumber daya waktu dan tenaga ahli kontrak dalam kegiatan drafting ini bisa berkurang 85%. Secara nasional apabisa penggunaan standar kondisi kontrak Indonesia telah berjalan, berarti mengurangi ratusan ribu kali (jumlah kontrak konstruksi yang ditanda tangani di Indonesia) kegiatan berulang setiap tahunnya seperti yang kita alami sekarang ini. Contract review adalah kegiatan meninjau draft kontrak yang juga berfungsi sebagai upaya pengenalan resiko atau pengertian bisa yang dilakukan oleh pihak yang bukan menyusun kontrak. Kalau pilihan standar kondisi kontrak Indonesia sudah ada berarti sumberdaya untuk kegiatan ini juga berkurang 85% yang focus memperhatikan kondisi khusus kontrak yang didesign atau di draft spesifik untuk proyek yang bersangkutan. Contact administration adalah kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati dan ditanda tangani untuk memastikan kewajiban para pihak telah
dilaksanakan dan diadministrasikan dengan baik pada waktunya sehingga hak yang seharusnya bisa diperoleh tidak menjadi hilang karena kelalaian administrative. Contract claim adalah kegiatan administrasi untuk memperoleh hak yang seharusnya diperoleh sehingga kewajiban berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kondisi kontrak. Ketentuan dalam kontrak mengatur hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Setiap klaim harus mengikut prosedur klaim yang diatur dalam kontrak. Contract counter-claim adalah kegiatan administrasi untuk mempertahankan hak yang tidak seharusnya diperoleh pihak lain dan target biaya dan waktu tetap dapat dicapai dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan kondisi kontrak.
Mekanisme manajemen resiko: Manajemen resiko adalah mekanisme yang bertumpu pada kegiatan mengidentifikasi resiko dan mengalokasikannya kepada pihak yang terlibat/ dilibatkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kelemahan identifikasi atau ketidak jelasan penempatan resiko oleh pengguna jasa dan tidak dengan jelas dicantumkan dalam ketentuan kontrak, dengan sendirinya menambah potensi perselisihan. Mekanisme partnering: Mekanisme ini popular di Australia, diterapkan untuk proyek besar pemerintah dengan dasar pemikiran bahwa begitu banyaknya perubahan yang mungkin terjadi sehingga klaim keseluruhan akan bernilai besar dan tentunya berpotensi sengketa yang besar pula. Pada dasarnya mekanisme ini adalah berupa komitmen bersama antar para pihak dilapangan untuk tidak bersengketa dan akan menyelesaikan perbedaan pada saat dini demi kepentingan bersama.
Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada tahapan penyelesaian sengketa alternative bisa menerapkan mekanisme musyawarah, maestro independen (independent master), dispute adjudication board (DAB), mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
Mekanisme Musyawarah Musyawarah atau sering juga disebut negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak tanpa dicampuri oleh pihak ketiga dalam mencari kesepakatan atas perbedaan pendapat yang timbul pada level proyek.
Mekanisme Mastro Independen
Mekanisme ini berjalan bila para pihak memiliki seseorang yang dapat dipercaya bersama untuk memutuskan segera begitu terjadi perbedaan pendapat dilapangan. Sang maestro tidak perlu berada dilapangan setiap harinya, dan pendapat solutif bisa diberikan via e-mail.
Mekanisme dispute adjudication board (DAB) Mekanisme ini diawali dengan penunjukan 3 anggota majelis DAB, masing – masing pihak menunjuk salah satu anggota DAB dan ketuanya diusulkan oleh ke 2 anggota DAB untuk disetujui para pihak. Sebaiknya ini sudah disepakati sejak awal saat kontrak ditanda tangani. DAB melakukan kunjungan periodical mingguan kelapangan dan langsung menyelesaikan perselisihan yang ada.
Mekanisme Mediasi / Konsiliasi
Konsiliasi adalah kegiatan yang dipimpin oleh seorang yang ahli dan kompeten dalam melaksanakan kegiatan mediasi dan juga ahli dan berpengalaman dalam penyelanggaraan jasa konstruksi. Kegiatan ini bertujuan memperoleh kejelasan akan dasar pemikiran pihak pihak lawan dan memperoleh titik temu yang dinilai paling sedikit merugikan para pihak. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral dan dipercaya oleh semua pihak bersengketa, tidak hanya untuk memfasilitasi pertemuan antara para pihak, akan tetapi juga memberikan saran solusi berdasarkan fakta dengan mekannisme pengadilan, bukan berurutan atau keduanya. Biasanya kalangan bisnis memilih mekanisme arbitrase yang dianggap lebih simple, arbiter yang dipilih sendiri oleh pihak dan dianggap ahli dibidang jasa konstruksi, lebih cepat dan terjaga kerahasiaannya.
Penutup: gunakan 4 mekanisme + 2 Sebagai penutup dari tulisan ini, cukup banyak langkah langkah penyelesaian sengketa yang dapat dijalani sehingga jauhlah kemungkinan perbedaan pendapat menjadi suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh pihak ketiga lain dari pihak berkontrak. Sehingga perbedaan yang ada tidak membesar yang bertambah besarnya pengorbanan dalam biaya, waktu, tenaga, hubungan dan nama baik. Melihat situasi, kondisi dan budaya Indonesia, langkah – langkah yang baik disepakati adalah melalui 4 mekanisme yaitu pertama – tama menggunakan mekanisme Musyawarah dengan semangat partnering, kemudian memanfaatkan matro independen, dilanjutkan konsiliasi dan kalau terpaksa pada titik akhir barulah menggunakan mekanisme arbitrase. Namun pada tahap prekontrak secara sendiri – sendiri tidak boleh dilupakan untuk menerapkan 2 mekanisme pencegahan yaitu konsultasi kontrak dan manajemen resiko guna mengeliminir potensi klaim. Catatan:
*Penulis adalah construction contract specialist dan arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berbasis pendidikan construction disputes, S2 UNSW Ausi. PENGUMUMAN Layanan Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi. Mulai terbitan depan majalah kontraktor akan rutin menyediakan rubric fasilitas layanan penyelesaian sengketa jasa konstruksi oleh Ir. H. Gusnando S. Anwar MEngSc. FCBArb. Yang telah berkecimpung puluhan tahun dalam klaim/ anti klaim, pencegahan dan penyelesaian sengketa. Bagi anda yang ada masalah dan pertanyaan yang perlu dibahas dapat dikirimkan ke alamat redaksi dengan subjek “Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi”. Reformasi Regulasi Mendesak Bank Pembangunan Asia mengungkapkan pemerintah Indonesia perlu mempercepat reformasi regulasi terutama yang terkait dengan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah itu agar ekonomi dapat menekan pengangguran dan kerentanan masyarakat miskin.
