Jln. SKMA Arfai II Base Camp - Manokwari Manokwari,
September 2016
Nomor : Lampiran : 1 eksamplar Perihal : Pengisian Matriks Program dan Kegiatan Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan di Papua Barat melalui dana APBN/APBD/CSR/BLN/… KepadaYth. Pimpinan Lembaga Swasta/BUMN/BUMD/SKPD/ Lembaga Donor / Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se- Papua Barat (Daftar Terlampir) Di Tempat
Kemiskinan merupakan masalah nasional yang terus diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah dan merupakan masalah multidimensional yang merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Target Nasional Penurunan Kemiskinan melalui program Sustainable Development Goal’s (SDG’s) sebesar 0 % pada Tahun 2030. Sesuai Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, angka kemiskinan secara nasional ditargetkan berkurang hingga 8-7% pada akhir masa RPJMN. Demikian pula sasaran pembangunan Provinsi Papua Barat telah ditargetkan dalam RPJMN dengan indicator penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan 23,5% tahun 2016 dan 21,4% di tahun 2017. Pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berupaya memperkuat kelembagaan dan perannya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Provinsi Papua Barat masih menduduki peringkat kedua nasional tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 25,43 % (Maret 2016), mengalami penurunan dari 25,73 % (September 2015) bahkan setiap tahun mengalami penurunan namun lambat. Oleh karena itu perlu perhatian dan tanggung jawab semua pihak melalui sumberdaya yang ada dalam rangka percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat. Target Provinsi Papua Barat tahun 2016 adalah menyusun dan menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021. Oleh karena itu diharapkan seluruh pihak dapat terlibat dengan mengisi blangko format/matriks Rencana Aksi Daerah terlampir agar dapat dijadikan satu dokumen yang merupakan pedoman publik guna perencanaan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama. Pengembalian pengisian matriks yang sudah terisi program dan kegiatan masing-masing terkait penanggulangan kemiskinan, dapat dilakukan segera melalui alamat email :
[email protected] atau diantar langsung kekantor Bappeda Provinsi Papua Barat pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Papua Barat. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat ini di terima. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.
GUBERNUR PAPUA BARAT
ABRAHAM O. ATURURI TembusanKepadaYth. : 1. Ketua DPR Papua Barat; 2. Ketua MRP Papua Barat; 3. Wakil Gubernur Papua Barat; 4. Sekretaris Daerah Papua Barat; 5. Inspektur Provinsi Papua Barat.
Lampiran Surat Gubernur Papua Barat Nomor : Tanggal : September 2016
DAFTAR PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH/SWASTA/BUMN/BUMD/ LEMBAGA DONOR/ PERGURUAN TINGGI DAN SKPD SE PROVINSI PAPUA BARAT A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro umum Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Prov. Papua Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Papua Barat Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Papua Barat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Papua Barat Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Prov. Papua Barat Kantor Perwakilan Daerah Prov. Papua Barat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Papua Barat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Papua Barat Majelis Rakyat Papua Prov. Papua Barat Dinas Pendidikan Prov. Papua Barat Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Dinas kesehatan Prov. Papua Barat Dinas Pekerjaan Umum Prov. Papua Barat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Papua Barat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Papua Barat Dinas Koperasi dan UKM Prov. Papua Barat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Papua Barat Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Papua Barat Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Papua Barat Dinas Sosial Prov. Papua Barat Dinas Pendapatan Daerah Prov. Papua Barat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Papua Barat Dinas Perumahan Rakyat Prov. Papua Barat Dinas Perkebunan Prov. Papua Barat Inspektorat Provinsi Papua Barat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Prov. Papua Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Papua Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Papua Barat Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Papua Barat
42. 43. 44. 45. 46. 47.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Papua Barat Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Prov. Papua Barat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua Barat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Prov. Papua Barat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Prov. Papua Barat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Papua Barat Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Lembaga Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Donor/ Perguruan Tinggi/Lainnya Bank BNI Cab. Manokwari Bank BRI Cab. Manokwari Bank BTN Cab. Manokwari Bank Danamon Cab. Manokwari Bank Arfindo Cab. Manokwari Bank Mega Cab. Manokwari Bank PUNDI Cab. Manokwari Bank Papua Cab. Manokwari PT. PLN Manokwari PT. PERTAMINA Manokwari PDAM Manokwari Pimpinan Kantor Perwakilan BP MIGAS Manokwari Manajer PTPN II Prafi Manokwari PT. SDIC – CONCH Manokwari Pimpinan AIPD Ausaid Pimpinan Unicef Pimpinan UNDP Pimpinan WWF, TNC, CIA Pimpinan CHAI; Pimpinan ILO; Pimpinan WHO; Pimpinan UNFPA; Pimpinan Global Fund; Pimpinan USAID; Pimpinan YayasanBakti; Pimpinan KPA Provinsi Papua Barat. Pimpinan PRISMA Rektor UNIPA Manokwari Ketua STIH Manokwari Ketua STIE - MAHESA Manokwari Koordinator Program P2B PKKPM Provinsi Papua Barat Koordinator Program PKH Provinsi Papua Barat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat Ketua BAZNAS Provinsi Papua Barat Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Ketua GAPENSI Provinsi Papua Barat Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Asosiasi Pengusaha Perempuan Asli Papua Badan Koordinasi Pengusaha Putra Daerah Asli Papua
40. 41.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
Himpunan Pengusaha Anak Pribumi (HPAP) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) / Yance Kambu Himpunan Pengusaha Asli Papua Barat (HIPAPB) Koalisi Pengusaha Papua Barat (KP2B) Ikatan Pengusaha Papua Forum Peduli Pengusaha Asli Papua ( FP2AP) Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMASP) Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Gabungan Pengusaha Muda Cendrawasih (GAHAMSIH) Ikatan Pengusaha Arfak (IPA) Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Badan Koordinasi Pengusaha Putra Daerah Asli Papua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Paradikma Baru Forum Peduli Pengusaha Pribumi (FP4) Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia Rumah Adat Pengusaha Asli Papua Gabungan Asosiasi Pengusaha Papua (GABPP) Asosiasi Kontraktor Papua (ASKOP) Ikatan Pengusaha Papua Kepala Burung (IP2KB) Badan Koordinasi Pengusaha Putra Daerah Papua Ikatan Pengusaha Doreri (IPD)
