Jiwa Korsa Pegawai DJBC. Suasana Positif. Laporan Utama. Plt Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Toupik Kurohman. Era Abnita

8 Laporan Utama Berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada industri nasional.

ISSN 0126-2483

21 Opini

36 Sisi Pegawai

Toupik Kurohman

Era Abnita

Metamorfosa Beacukai

Bekerja dengan Hati

Jiwa Korsa Pegawai DJBC Bisa Menciptakan Suasana Positif Supraptono Plt Direktur Jenderal Bea dan Cukai

9 77D126

248DD6

Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

1


Keluarga besar direKtorat jendral bea dan CuKai MenguCapKan

Selamat

Hari

raya

WaiSak 2015

2


Dari Redaksi

D

i bulan Mei 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengalami proses pergantian kepemimpinan. Bapak Agung Kuswandono sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang telah memimpin DJBC selama kurang lebih empat tahun, ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Deputi II Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman. Sambil menunggu proses seleksi terbuka Dirjen Bea dan Cukai selesai, Menteri Keuangan menunjuk Bapak Supraptono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bea dan Cukai. Sebagai Plt Dirjen, Bapak Supraptono diharapkan menjadi sosok yang mampu untuk memupuk jiwa korsa korps pegawai DJBC yang dibanggakan, serta menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Disamping itu, beliau secara khusus juga ditugaskan untuk mengamankan penerimaan negara, meningkatkan pengawasan atas lalu lintas barang-barang yang mengganggu masyarakat, melindungi industri dalam negeri serta memberi kepastian investasi bagi para investor. Selengkapnya kami hadirkan wawancara khusus dengan Plt Dirjen Bea Cukai dalam rubrik Laporan Khusus. Berbicara tentang peran DJBC sebagai trade facilitator dan industrial assistance, pada rubrik Laporan Utama kali ini, kami ulas salah satu fasilitas yang diberikan DJBC berupa fasilitas Kawasan Berikat. Direktorat Fasilitas DJBC sebagai unit yang memberikan pelayanan fasilitas kawasan berikat terus berbenah dengan melakukan evaluasi pelayanan, penerapan manajemen risiko dan otomasi kawasan berikat. Peran kawasan berikat bagi investasi dalam negeri serta strategi DJBC dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat industri akan diulas dalam rubrik tersebut. Tak kalah menarik, kami hadirkan sosok srikandi DJBC yang telah mengamankan negara dari masuknya barang-barang terlarang. Semangat Cut Nyak Dhien rupanya telah mengaliri jiwa perempuan asal tanah rencong yang satu ini, hingga dalam masa pengabdiannya saat ini telah mampu menggagalkan upaya penyelundupan obatobatan terlarang sebanyak tujuh kali. Era Abnita, pegawai asal Aceh yang saat ini ditugaskan di KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta menjadi pilihan kami dalam rubrik Sisi Pegawai. Kami juga hadirkan informasi menarik lainnya, seperti tulisan demurrage dan detention, istilah dalam dunia kepelabuhanan dalam rubrik Berbagi Pengetahuan, liputan tentang Customs Bismania sebagai perkumpulan pegawai DJBC yang memiliki hobi menarik dan misi sosial dalam rubrik Hobi & Komunitas, sejarah Pantai Boom Banyuwangi dalam rubrik Sejarah, serta informasi kesehatan tentang penyakit Kawasaki dalam Ruang Kesehatan. Tulisan ringan mengenai kisah pedagang yang berbelanja di kawasan bebas dalam rubrik Feature. Sumbangan ide, saran, dan kritik yang membangun untuk kemajuan dan peningkatan kualitas Majalah WBC ini kami tunggu. Kontribusi langsung Anda dengan mengirimkan tulisan dan foto juga akan kami apresiasi. Selamat membaca!

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/ DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

PELINDUNG Plt. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Drs. Supraptono PENASEHAT SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN Drs. Supraptono DIREKTUR CUKAI Ir. Muhamad Purwantoro, MA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc DIREKTUR AUDIT Muhammad Sigit, Ak, MBA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN Ir. Harry Mulya, M.Si DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DR. Robert Leonard Marbun,S.IP.,MPA KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI Ir. Agus Hermawan , MA TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI Erwin Situmorang, S.Sos.,M.M. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M. PENGARAH DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI Heru Pambudi, S.E., LLM

Pemimpin Redaksi Haryo Limanseto Ralat WBC Volume 47, Nomor 4, April 2015, halaman 46, rubrik Event, pada judul tertulis “Event WBC 485 I Maret 2015” seharusnya “Event WBC 485 I April 2015”. Ralat WBC Volume 47, Nomor 5, Mei 2015, halaman 50, rubrik Event, pada judul tertulis “Event WBC I 484 Mei 2015” seharusnya “Event WBC 486 I Mei 2015”. Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementarian Keuangan Republik Indonesia Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected] dan [email protected] dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822 e-Mail : [email protected] dan [email protected]. Follow: @Warta_BeaCukai WartaBeaCukai

PEMIMPIN REDAKSI KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie REDAKTUR Okke Ferdinansyah, Putu Gian Aryanti, Isro’ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Muparrih FOTOGRAFER Abdur Razaq Aghni, Fardhani Hamiputri, Wahyu Valti Raja Monang SEKRETARIAT Firsti Masdiani, Indah Widaryati, Rudi Andrian Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

3

daftar isi Laporan Khusus

Direktorat/ Pusat

Sisi Pegawai

5

24 DJBC Melepas Agung Kuswandono

36 Era Abnita, Bekerja dengan Hati

Jiwa Korsa Pegawai DJBC Bisa Menciptakan Suasana Positif

Laporan Utama 8

Kemudahan Fiskal dan Prosedur Melalui Fasilitas Kawasan Berikat

12

Ada 1427 Kawasan Berikat Penyumbang Devisa Negara

16

Galeri Foto

25 In House Training Peningkatan Kualitas Penyusunan Peraturan 26 Sharing Session Pembinaan Etika Kerja 26 Rapat Koordinasi DJBC 2015

Seputar Bea Cukai 38 KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri Menjaga Nama Baik Korps Bea Cukai 39 Launching Less Cash Society Bea dan Cukai Ngurah Rai 40 PERINGATAN HARI KARTINI OLEH PARA SRIKANDI BEA CUKAI 43 PENGAWASAN DJBC 44 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Profil Kantor 18 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi Kantor Pratama yang Punya Banyak Kegiatan

29 Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM 31

Opini 21

28 UNODC & WCO Adakan Container Control Programme

Metamorfosa Beacukai

Kunjungan Siswa SMAN 3 Surakarta Ke Kantor Pusat DJBC

33 Penyelenggaraan Computer Forensics Training 34 Mau Pensiun? Jangan Khawatir , Para Senior Telah Menyiapkan Warisan

4


48

Travel Notes

50

Bea Cukai Menjawab

51

Berbagi Pengetahuan

52

Event

54

Hobi dan Komunitas

57

Ruang Kesehatan

58

Feature

62

Sejarah

Laporan Khusus

Supraptono, Plt Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Jiwa Korsa Pegawai DJBC Bisa Menciptakan Suasana Positif

P

ada 6 Mei 2015, Menteri Keuangan RI, Bambang Soemantri Brodjonegoro melantik Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Supraptono, menggantikan pejabat sebelumnya, Agung Kuswandono yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/M Tahun 2015 tanggal 29 April 2015, diangkat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Dalam Pelantikan yang berlangsung di Auditorium Mezanine Kantor Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal penting, salah satunya,

untuk menjaga kinerja dalam masa transisi ini harus terus menjaga suasana kompak, harmonis, dan kekeluargaan yang ada di dalam keluarga besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya Menteri Keuangan berharap kepada pejabat yang hadir dalam pelantikan tersebut mampu bekerja maksimal dan menjadi teladan bagi para bawahan. Lebih lengkap mengenai pesan Menteri Keuangan terutama mengenai konsolidasi, restrukturisasi dan optimalisasi penerimaan yang diamanatkan kepada Plt Dirjen Bea dan Cukai, tersaji dalam rubrik wawancara WBC dengan Supraptono. Berikut nukilan wawancaranya.

Bapak dipercaya Menteri Keuangan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Jenderal, pasca Dirjen BC sebelumnya, Agung Kuswandono menempati posisinya yang baru sebagai salah satu Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pengangkatan ini ? Bagi saya yang jelas jabatan itu adalah amanah bukan hak, dan itu adalah haknya atasan dalam hal ini pak Menteri menunjuk saya sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Bea Cukai sampai dengan telah ditetapkannya pejabat definitif Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang akan dipilih melalui seleksi terbuka. Tujuan seleksi terbuka agar transparan dengan mengedepankan kualitas, integritas dan kapabilitas untuk Dirjen Bea Cukai masa mendatang. Bagaimana Bapak menjalankan amanah ini ? Meski waktunya cukup singkat, kepada Menteri Keuangan yang telah mempercayakan amanah ini saya ucapkan terimakasih dan mohon doa serta dukungan agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik, mengingat di dalam tugas Dirjen Bea Cukai banyak sekali hal-hal yang


5

Laporan Khusus

terkait dengan kepastian hukum yang harus ditangani setingkat level Dirjen. Untuk itu saya mengajak kepada semua unsur yang ada di DJBC untuk sama-sama menciptakan iklim yang kondusif untuk saling bekerja sama, bisa menghilangkan berbagai skat yang mungkin selama ini ada. Saya harapkan seluruh kesatuan di DJBC makin solid dan fokus pada tujuan organisasi, sebab visi dan misi akan selalu menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mewujudkannya. Disampaikan Menteri bahwa Kementerian Keuangan saat ini diberikan tugas yang cukup penting dan berat. Khusus untuk DJBC ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Kira-kira apa saja Pak ? Itu ada tiga hal. Yang pertama, tentang Target penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Bea Keluar yang cukup besar. Dari data realisasi penerimaan sementara ini masih menunjukkan perolehan sebesar 49,94 triliun dari 195 triliun (25,61%), dengan perincian Bea Masuk sebesar 11,16 triliun dari 37,20 triliun (29,98%), Cukai 37,47 triliun dari 145,74 triliun

6


“Saya akan terus menjaga kontinuitas operasional Bea dan Cukai dan menyiapkan segenap jajaran DJBC untuk menyambut Dirjen yang baru”

(25,71%) dan Bea Keluar sebesar 1,32 triliun dari 12,05 triliun (10,94%). Kedua, Pengawasan pemasukan barang larangan pembatasan yang dapat mengganggu masyarakat terutama peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor illegal dan yang Ketiga, melindungi industri dalam negeri dan memberi kepastian investasi bagi para investor. Khusus mengenai masalah pengawasan, Pak Menteri sangat berharap segala macam hal yang sifatnya ilegal semakin intens untuk diberantas terutama tindak penyelundupan di perbatasan dan tempat-tempat lainnya, termasuk masalah cukai illegal, rokok illegal maupun minuman mengandung etil alkohol dari tindak penyelundupan juga semakin bisa diatasi. Tentunya tugas berat tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya kedisiplinan, integritas, serta semangat kerja seluruh jajaran DJBC. Tetapi Saya percaya bahwa para pejabat eselon II dan seluruh jajaran yang ada dapat memberi dukungan penuh kepada saya selaku Plt Dirjen dalam melaksanakan tugas.

Bapak juga dipercaya Pak Menteri sebagai sosok yang tepat dan cakap untuk menjaga kinerja DJBC dalam masa transisi ini ? Menurut saya pendidikan mengenai jiwa korsa yang diperoleh oleh pegawai DJBC tentunya dapat menciptakan suasana positif dalam setiap usaha untuk mencapai target yang dibebankan. Untuk menjaga kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam masa transisi ini saya yang akan memimpin langsung kepada seluruh unsur yang ada di DJBC untuk terus menjaga suasana kompak, harmonis, dan kekeluargaan yang ada di dalam keluarga besar DJBC, dan khusus kepada para pejabat eselon II dan staf inti harapan saya mereka mampu bekerja maksimal dan menjadi teladan bagi para bawahan. Bagaimana semestinya yang dilakukan pegawai Bea Cukai sebagai aparat negara terkait dengan dinamika saat ini ? Jadikanlah diri kita sebagai abdi negara yang setia menjalankan tugas terutama menjaga kekuatan

Laporan Khusus di negara kita sendiri dari sisi kepabeanan dan cukai. Pemimpin boleh berganti-ganti tetapi kinerja organisasi tidak boleh terpengaruh oleh pergantian tersebut. Apa yang akan Bapak lakukan bagi DJBC dimasa transisi ini sampai dengan adanya Dirjen Bea Cukai yang baru? Saya akan terus menjaga kontinuitas operasional Bea dan Cukai dan menyiapkan segenap jajaran DJBC untuk menyambut Dirjen yang baru. Karena menurut saya mutasi dan promosi adalah hal yang biasa di dalam organisasi bukan sesuatu yang harus dipikirkan terlalu jauh. Jadikanlah ini sebagai suatu kebiasaan dan tradisi bahwa DJBC bisa menggalami pergantian kepemimpinan dengan secara normal dan lancar. Menurut saya, itulah ciri organisasi yang maju dan sudah matang. Pergantian apapun apakah itu Dirjen, Direktur, Kepala Kanwil, Kepala Kantor, anggaplah itu sebagai hal yang biasa karena yang paling penting dalam hal ini adalah soliditas organisasi dan sistem yang sudah terbangun. Meski waktunya tidak lama, Bapak diharapkan masih

bisa membuat gebrakan bagi kewibawaan Bea Cukai selaku unsur pemerintah ? Menurut saya kewibawaan selaku Kementerian dan unit Bea dan Cukai tentunya harus dipahami oleh semua pihak. Kita semua akan menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak nyaman terhadap upaya-upaya yang dilakukan Bea dan Cukai. Tapi yakin, kita semua dan saya sendiri mendukung apa yang dilakukan selama itu sesuai dengan aturan perundangan. Saya tentunya mengharapkan dan mengidamkan DJBC sebagai organisasi yang berwibawa karena disegani oleh semua pihak, bukan karena ditakuti, itu yang terpenting. Dan kita juga harus terus menjalin relasi yang baik dengan penegak hukum lainnya supaya apa pun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai tidak akan terbentur di lapangan.

Tugas berat tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya kedisiplinan, integritas, serta semangat kerja seluruh jajaran DJBC.

Namun ini semua juga perlu diseimbangkan dengan konteks penerimaan negara. Saat ini sudah ada kemajuan dalam hal penerimaan sampai pada bulan April. Alhamdulillah, saya yakin ini berkat kerja keras semua unsur di Bea Cukai, terutama dengan penempatan para eselon II di posisi baru, baik di Pusat, Kanwil maupun Kantor Khusus. Saya harap ini bisa dilanjutkan dengan dukungan teman-teman di Kantor pusat, yang penting harus dijaga keseimbangan itu tadi, yaitu di satu sisi harus meningkatkan penerimaan, di sisi lain jangan mengganggu iklim usaha. Tolong kepada teman-teman di Pusat bisa mengarahkan kepada teman-teman di daerah agar mereka yang di daerah bergeraknya jadi lebih mudah. Selain menaruh harapan besar kepada penerimaan bea cukai, Pak Menteri juga berharap kegiatan pemberantasan penyelundupan semakin ekstra ditingkatkan. Dengan begitu saya yakin Bea Cukai akan dihormati secara institusi karena sudah menjalankan amanah mencegah peredaran barang illegal yang sudah sedemikian luas di tanah air. (Ariessuryantini)


7

Laporan Utama

Kemudahan Fiskal dan Prosedur Melalui Fasilitas Kawasan Berikat Berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada industri nasional, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

K

ondisi yang demikian baik ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahankemudahan yang diberikan, diharapkan akan memberikan kepastian waktu dan biaya dalam pemasukan dan pengeluaran barang, serta mempercepat arus barang impor dan ekspor sehingga industri nasional menjadi lebih efisien dan mempunyai daya saing yang kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu yang memperoleh fasilitas dari Bea Cukai adalah untuk

8


industri yang berada di Kawasan Berikat (KB), yaitu mendapat fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar dan belum dilakukan ketentuan mengenai larangan dan pembatasan (Lartas). Fasilitas ini ditujukan untuk obyek bahan baku atau bahan penolong, barang modal dan peralatan perkantoran. Serta untuk perusahaan industri yang melakukan pengolahan barang tujuan penjualan terutama untuk ekspor . Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat penyimpanan,

penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Seluruh industri dari kawasan berikat harus ditujukan untuk kegiatan ekspor, kecuali industri tekstil dapat dipasarkan di dalam negeri hingga 15% dari seluruh hasil produksinya. Contoh kawasan berikat yang dikelola oleh PT. Pengelola Kawasan Berikat di Indonesia (PT. PKBI) ialah kawasan berikat Tanjung Priok, Cakung, Batam. Mengenai prospek keberadaan kawasan berikat bagi perekonomian, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kukuh Sumardono Basuki, menyatakan, berbicara tentang fasilitas kepabeanan, maka kita berbicara tentang bagaimana DJBC bisa secara aktif ikut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Harus dibaca

Laporan Utama

seperti itu ! Nah, fasilitas kawasan berikat juga mempunyai tujuan tersebut. Kawasan berikat adalah salah satu bentuk fasilitasi kepabeanan dalam rangka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, kami berharap bahwa fasilitas ini bisa benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meringankan beban mereka. Dengan demikian kami berharap bahwa produk yang mereka hasilkan dapat lebih bersaing di pasar, terutama pasar ekspor, dan perusahaan bisa berkembang dengan baik.” “Dalam pengamatan kami melihat banyaknya animo pelaku usaha terhadap fasilitas ini, kami yakin bahwa fasilitas kawasan berikat ini memang dapat meringankan beban pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik. Jika hal ini bisa berjalan sesuai dengan yang kami bayangkan, maka dikatakan bahwa keberadaan kawasan berikat sangat strategis dan memang dibutuhkan untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Kukuh lagi. Dari beberapa diskusi dengan pelaku usaha diketahui ada cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh mereka, baik dari sisi finansial maupun prosedural.

Karenanya pihaknya berharap fasilitasi kawasan berikat bisa memberikan kemudahan atau keringanan. Misalnya penangguhan bea masuk dan pajak impor dan percepatan dalam prosedur kepabeanan. Antara kawasan industri dengan kawasan berikat meski fungsinya sama yaitu mengembangkan potensi ekonomi dan industri Indonesia, tetapi masing-masing memiliki perbedaan, namun memiliki keterkaitan diantara keduanya. Mengenai hal itu, Kukuh berpendapat dirinya tidak berharap ada dikotomi antara kawasan berikat dan kawasan industri, karena ini adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Kawasan Industri merupakan suatu kawasan yang dirancang oleh pemerintah untuk melakukan pemusatan kegiatan industri sehingga pengawasan, pengelolaan, dan tata ruang nya lebih baik. Sedangkan kawasan berikat adalah perusahaan yang diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI yang diharapkan berlokasi di kawasan industri. Kalau ditanya apa kaitannya, maka idealnya kawasan berikat berada dalam kawasan industri sehingga DJBC bisa mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan pemusatan dan clustering industri di dalam kawasankawasan industri. Progress Pemberian Fasilitas Kepabeanan Tahun 2014 Tujuan fasilitasi kepabeanan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian direktorat fasilitas kepabeanan senantiasa melakukan evaluasi dan pengembangan regulasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis yang dihadapi oleh para pelaku usaha. “Cukup banyak penyesuaian yang kami lakukan pada tahun lalu. Secara khusus saya bisa menyampaikan bahwa saat ini kami

sedang mengupayakan perubahan PP 32 tahun 2009 yang menjadi dasar bagi pemberian fasilitas kepabeanan. Dalam draft yang kami ajukan terdapat beberapa perubahan mendasar seperti perluasan pemberian fasilitas Gudang Berikat Logistik,” ujar Kukuh. Terakhir, seperti yang disebutkan dalam berbagai media massa, sudah muncul istilah inland FTA yang ditujukan utnuk mendorong pertumbuhan industri pendukung dan penyedia intermediate goods untuk mengurangi impor nasional. Ini pun berpotensi memerlukan perubahan kebijakan sampai di tingkat Peraturan Pemerintah. Disamping itu, juga telah menyempurnakan beberapa kebijakan misalnya yang terkait dengan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor, BMDTP, KITE, dan lain-lain. Khusus untuk kawasan berikat progresnya di tahun 2014, seperti yang Kukuh sebutkan tadi, pihaknya akan selalu melakukan evaluasi kebijakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, tahun lalu pihaknya memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan atas kebijakan fasilitas kawasan berikat. Perubahan tersebut kami fokuskan pada strategi pelayanan dan pengawasan sehingga kontrol terhadap pemanfaatan fasilitas kawasan berikat dapat dilakukan dengan lebih baik. Berdasarkan feedback yang diterima, barangkali perubahan ini akan dirasakan membebani para pelaku usaha terutama di awal implementasinya, sehingga ia memandang perlu untuk menunda pelaksanaan beberapa bagian dari regulasi tersebut. “Ada beberapa ketentuan yang seharusnya mulai berlaku pada awal oktober 2014, harus kami tunda implementasinya hingga akhir 2014 lalu. Kami berharap para pelaku usaha bisa mengikuti perubahan tersebut, karena tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk untuk meningkatkan sinergi antara pelaku usaha dengan DJBC,” ungkap Kukuh.


9

Laporan Utama

Untuk tahun 2015 sesuai rencana, pihaknya akan segera mengevaluasi implementasi perubahan regulasi tahun lalu, apakah benar-benar dapat meningkatkan kinerja kawasan berikat sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu ia akan mengajak seluruh unit terkait di DJBC seperti Direktorat P2 dan Direktorat Audit untuk bersama-sama mengevaluasi kebijakan baru tersebut, juga kebijakan terkait kawasan berikat secara umum. Pihaknya juga secara intensif berdiskusi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk memastikan ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang tepat untuk mengelola fasilitas kawasan berikat ini, karena pihaknya sadar bahwa tanpa sistem TIK yang baik maka akan sulit bagi pihaknya untuk bisa melakukan evaluasi terhadap akurasi pemberian fasilitas ini. “Kami ingin melihat hasil positif dari hal ini, sehingga nantinya bisa meningkatkan kepercayaan diri DJBC dalam memberikan fasilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis dimasa depan,” imbuhnya.

10


Program Monitoring Room di KPPBC Seluruh Indonesia Monitoring room dirancang untuk memudahkan KPPBC dalam memonitor kegiatan para pelaku usaha kawasan berikat untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada, dan apakah kebijakan yang telah berjalan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya monitoring room ini, ujar Kukuh, kami berharap semua unit kerja secara bersama-sama dapat melihat kinerja perusahaan penerima fasilitas secara terintegrasi. Hal ini sangat penting karena ada beberapa unit kerja di kantor-kantor bea cukai yang harus melakukan monitoring terhadap kawasan berikat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Nah, monitoring room ini kami harapkan bisa menjadi tools untuk mengintegrasikan kegiatan tersebut. Dalam bayangan kami, monitoring room ini harusnya bisa menjadi langkah awal untuk melakukan analisis terhadap pengukuran akurasi kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan

informasi yang lebih terukur,” imbuh Kukuh. “Jika hasilnya positif, kami membayangkan bahwa suatu saat nanti di lingkungan DJBC terdapat ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan tools yang memadai untuk memudahkan para pegawai dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, tentunya tidak terbatas pada fasilitas kawasan berikat, tetapi seluruh proses bisnis kepabeanan dan cukai, sejak dari proses transaksi, pengawasan, hingga evaluasi akurasi kebijakannya,” imbuhnya lagi. Sejauh ini DJBC baru memiliki 6 monitoring room di KPPBC yang mengawasi kawasan berikat. Seperti yang disampaikan tadi, ini adalah langkah awal dan baru dalam tahap evaluasi terhadap kinerja monitoring room ini. Pihaknya berharap hasilnya akan baik sehingga bisa mempunyai bahan yang cukup untuk memutuskan sejauh mana kebijakan membangun monitoring room itu bisa dikembangkan. “Jika tadi saya katakan monitoring room adalah langkah awal terhadap pengukuran akurasi kebijakan, maka kami berharap monitoring room ini akan bisa mengintegrasikan evaluasi kebijakan kepabeanan dan cukai secara menyeluruh,” paparnya. Saat ini yang terkait dengan dokumen pemberitahuan pabean, aksesible dan online dengan KPPBC diwajibkan untuk menggunakan IT Inventory, mengenai hal itu Kukuh menjelaskan, ide dasar dari penerapan IT Inventory adalah mengintegrasikan proses kepabeanan dengan proses bisnis perusahaan. “Kami berpikir bahwa seharusnya perusahaan tinggal menyediakan akses bagi DJBC terhadap internal sistem mereka sehingga DJBC bisa meyakini bahwa pemberian fasilitas tepat sasaran. Kami berharap IT Inventory yang kita syaratkan tersebut benar-benar terintegrasi dengan sistem pengawasan internal perusahaan.” Jika ditanya apa yang menjadi kewajiban bea cukai dalam hal

Laporan Utama

penerapan IT Inventory ini, Kukuh menyatakan, Bea Cukai akan bisa memanfaatkan kelengkapan dan kejelasan IT Inventory yang dibangun oleh perusahaan sebagai salah satu parameter dalam menerapkan manajemen risiko dalam pemberian fasilitas kepabeanan. Menurutnya, IT sudah merupakan kebutuhan dasar bagi organisasi bisnis seperti juga perusahaan-perusahaan penerima fasilitas. Barangkali akan sulit bagi pihaknya untuk membayangkan bahwa saat ini ada perusahaan, apalagi perusahaan besar, yang tidak memiliki system IT yang baik. Dalam pemahamannya, pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan akurasi tata kelola perusahaan, sehingga akan banyak kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola bisnisnya. “Kami hanya ingin diberi akses terhadap sistem tersebut, tentunya terbatas pada informasi yang kita butuhkan, untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja perusahaan. Semakin jelas informasi yang kita peroleh, akan semakin yakin kita terhadap tata kelola perusahaan, sehingga akan semakin yakin pula kita terhadap kepatuhan perusahaan tersebut. Ya itu tadi, pada akhirnya kami berhadap hal ini akan dapat menjadi salah satu parameter bagi DJBC untuk menerapkan manajemen risiko dengan lebih baik,” tambah Kukuh. Sinergi Pengawasan Kawasan Berikat dengan Direktorat Jenderal Pajak Pada tanggal 5 Januari 2015, di Kantor Pusat DJP dilaksanakan rapat Menteri Keuangan dengan jajaran pimpinan DJP, yang salah satu isu yang dibahas adalah adanya indikasi berkurangnya penerimaan negara melalui Kawasan Berikat. Menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 7 Januari 2015, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Kebijakan Kawasan Berikat antara BKF, DJBC, dan DJP yang kemudian menghasilkan disposisi Menteri Keuangan pada tanggal 20 Januari 2015 untuk menjadikan KB

Kami ingin kita bekerjasama secara sinergis untuk mewujudkan fasilitasi yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Kukuh Sumardono Basuki Direktur Fasilitas Kepabeanan

sebagai fokus pengawasan pada tahun 2015. Mengenai hal itu Kukuh menegaskan, bahwa pihaknya ingin menjaga agar pemberian fasilitas kawasan berikat ini bisa dipandang dalam perspektif yang sama oleh kementerian keuangan, termasuk didalamnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Ekstrimnya, kami tidak ingin apa yang kita anggap sebagai fasilitas yang baik diterima sebaliknya oleh DJP, sehingga malah jadi kontraproduktif. Kami sadar betul bahwa potensi perbedaan cara pandang ini cukup besar sehingga kita harus selalu berupaya untuk menyamakan persepsi kita terhadap fasilitas ini.” “Alhamdulillah, akhir-akhir ini kami bisa secara intens berbicara dengan DJP dalam berbagai kesempatan, bahkan kami juga melakukan studi kasus terhadap beberapa perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.” Tambahnya.

Untuk mewadahi kegiatan itu, kami telah membentuk Tim Penyusunan Mekanisme Teknis Sinergi Pengawasan Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal No. KEP38/BC/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang memiliki masa tugas 31 Mei 2015. Tim ini bertugas antara lain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan perpajakan di kawasan berikat. Tim yang dibentuk, lanjut Kukuh, mempunyai masa tugas sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, sehingga ia belum bisa menjelaskan secara lengkap hasil dari kegiatan tersebut. Dirinya percaya bahwa masing-masing anggota tim sudah memberikan laporan kepada pimpinannya, nantinya akan bicarakan lagi bersamasama dengan DJP. Kukuh berharap, tim ini bisa memberikan gambaran yang utuh bagi kepentingan DJBC dan DJP, yang nantinya akan mampu merumuskan bentuk fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai operator ekonomi, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan. kapabilitas dan integritas SDM yang menangani fasilitas kawasan berikat, tentunya juga menjadi perhatian serius karena semua itu juga tergantung dengan SDM yang melaksanakan aturan tersebut. Mengenai hal itu Kukuh menyatakan pihaknya sadar bahwa pada akhirnya kinerja dari kebijakan yang kita ambil akan tergantung pada SDM yang melaksanakannya. Sebaik apapun kebijakan yang ditetapkan, jika pelaksananya di lapangan tidak memahami maksudnya dengan baik, maka akan mendistorsi kebijakan itu sendiri. Untuk itu tentunya kami ingin memastikan bahwa pemahaman terhadap kebijakan kawasan berikat bisa diterima utuh oleh para pegawai yang terlibat dalam proses bisnis kawasan berikat ini.


11

Laporan Utama

“Kami melihat bahwa sampai sekarang belum ada diklat khusus untuk fasilitas kepabeanan. Untuk itu kami sudah mengusulkan pada Pusdiklat BC untuk menyelenggarakan diklat khusus untuk ini, dan saat ini kami secara intensif mendiskusikan kurikulum yang akan diberikan dalam diklat-diklat khusus fasilitas kepabeanan. Kami sepenuhnya menyerahkan terselenggaranya diklat khusus fasilitas kepabeanan pada teman-teman di Pusdiklat BC, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Barangkali yang menjadi potensi hambatan dari penyelenggaraan diklat khusus fasilitas ini adalah ketersediaan anggaran, mengingat perencanaannya baru dilakukan semester dua tahun lalu sehingga belum secara khusus tersedia anggarannya,” ungkap Kukuh. “Untuk mengisi kekosongan diklat tersebut, mulai tahun lalu kami sudah

bekerja sama dengan Pusdiklat BC untuk mengadakan workshop tematik terkait IT Inventory dan monitoring dan evaluasi kawasan berikat,” ungkap Kukuh lagi. Sekali lagi Kukuh menegaskan, bahwa kawasan berikat merupakan salah satu kebijakan yang ditujukan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melihat banyaknya perusahaan yang menginginkan fasilitas ini, ia yakin bahwa fasilitas ini memang dibutuhkan oleh dunia usaha dalam rangka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kalaupun ada beberapa bagian dari kebijakan selama ini dirasa kurang tepat, janganlah hal tersebut dipandang sebagai suatu kekeliruan, karena barangkali asumsi-asumsi yang digunakan pada saat kebijakan itu dibuat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat ini. Tentunya

Ada 1427 Kawasan Berikat Penyumbang

Devisa Negara

K

awasan berikat yang ada di seluruh wilayah Indonesia telah memberikan sumbangan devisa dan penyediaan lapangan kerja, pada tahun 2014, kawasan berikat telah memberikan sumbangan devisa sebesar USD 27.995.548.300 (data impor dan ekspor KB tahun 2014) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.558.409 orang (data jumlah tenaga kerja di KB tanggal 21 November 2014). Dari data per April 2015 yang dikeluarkan oleh Dit. Fasilitas Kepabeanan DJBC, ada sebanyak 1427 jumlah kawasan berikat, dapat dilihat sebagai berikut :

12


1. Berdasarkan Kawasan Industri (KI) dan Non KI, meliputi antara lain, Kawasan Industri (647), Luar Kawasan Industri (780). 2. Berdasarkan Kantor Wilayah Bea dan Cukai meliputi antara lain; Bali, NTB dan NTT (3), Banten (167), Jakarta (119), Jawa Barat (710), Jawa Tengah dan DIY (176), Jawa Timur I (128), Jawa Timur II (11), Kalimantan Bagian Barat (2), Kalimantan Bagian Timur (4), Khusus Kepulauan Riau (2), Maluku, Papua dan Papua Barat (2), Riau dan Sumatera Barat (27), Sulawesi (4), Sumatera

pihaknya akan selalu siap untuk membuat penyesuaian jika memang dibutuhkan. “Kami ingin kita bekerjasama secara sinergis untuk mewujudkan fasilitasi yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Kami sadar bahwa untuk dapat melahirkan kebijakan yang tepat kami tidak boleh bekerja sendiri, kita perlu secara intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Kami sudah mengundang para pelaku usaha untuk melakukan tukar pikiran terkait kebijakan kawasan berikat ini, dan kami juga akan berbicara dengan para stakeholder di lingkungan pemerintah sehingga tidak ada lagi cara pandang yang berbeda dalam menyikapi fasilitasi dalam bentuk kawasan berikat ini,” pungkas Kukuh. (Ariessuryantini)

Laporan Utama

Bagian Selatan (22), Sumatera Utara (49), Tanjung Priok (1). 3. Berdasarkan KPPBC meliputi antara lain; Balikpapan (2), Bandar Lampung (16), Bandung (63), Banyuwangi (1), Bekasi (336), Belawan (39), Bitung (2), Bogor (144), Cilacap (1), Cirebon (7), Dumai (14), Gresik (23), Jakarta (104), Jambi (1), Juanda (49), Kediri (7), Kotabaru (1), Kuala Tanjung (8), Kudus (6), Makassar (1), Marunda (15), Merak (35), Ngurah Rai (3), Palembang (4), Panarukan (1), Pantoloan (1), Pasuruan (51), Pekalongan (1), Pekanbaru (8), Pematang Siantar (2), Pontianak (2), Probolinggo (2), Purwakarta (154), Purwokerto (4), Soekarno-Hatta (2), Surakarta (43), Tangerang (130), Tanjung Emas (103), Tanjung Pandan (1), Tanjung Perak (5), Tanjung Pinang (2), Tanjung Priok (1), Tarakan (1), Tasikmalaya (5), Tegal (3), Teluk Bayur (2), Tembilahan/ Kuala Enok (4), Tual (2), Yogyakarta (15). 4. Berdasarkan Jenis Industri meliputi antara lain : Benang (TC Yarn/CVC Yarn), Dam Kain (GreyFabrics) (1), Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (42), Industri alas kaki dan perlengkapannya (70), Industri alat musik (15), Industri barang dari karet (termasuk Ban) (28), Industri Barang dari logam (Besi, Baja, Alumunium) (41), Industri Barang dari plastik (138), Industri CPO dan turunannya (55), Industri furniture (32), Industri kayu

olahan (13), Industri kendaraan bermotor dan komponennya (24), Industri keramik (9), Industri kertas dan barang dari kertas (28), Industri Kimia (34), Industri Komponen dan barang dari elektronik (179), Industri kulit dan Barang dari Kulit (18), Industri lainnya (58), Industri mainan (4), Industri mesin dan komponen mesin (65), Industri Optik (2), Industri Peralatan Listrik (34), Industri Pesawat, Kapal (60), Industri Produk-produk makanan dan susu (10), Industri Sepeda dan komponen (1), Industri Tekstil dan Produk Tekstil (515), Produk Tembakau (5) Selain memberikan devisa dan menyerap tenaga kerja, peran kawasan berikat adalah sebagai penyedia substitusi barang impor, penghematan devisa impor, turut menjaga nilai tukar rupiah dan menjadi bagian dari proses alih teknologi. Dorothea Sigit, Plt Kasubdit Fasilitas KITE dan TPB menjelaskan secara gamblang mengenai masing-masing peran tersebut. Pertama, sebagai penyedia Substitusi barang impor dan penghematan devisa impor, bahwa dalam ketentuan Kawasan Berikat dibolehkan penjualan hasil produksi ke TLDDP dengan batasan tertentu. Dengan adanya penjualan hasil produksi ke TLLDP tersebut, industri dalam negeri dapat memperoleh barang dari KB tidak harus dari impor. Kedua,menjaga nilai tukar rupiah.

Salah satu tujuan pemberian fasilitas Kawsan Berikat adalah mendorong peningkatan ekspor yang dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan sehingga terwujud kestabilan perekonomian nasional. Peningkatan cadangan Devisa dan kondisi perekonomian yang stabil merupakan salah satu faktor yang dapat menjaga nilai tukar rupiah. Ketiga, menjadi bagian dari proses alih teknologi. Kawasan berikat diharapkan dapat memikat investor luar negeri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dengan masuknya investor luar negeri tersebut secara bersamaan akan menyebabkan masuknya teknologi dari luar negeri. Strategi Pelayanan dan Pengawasan Bagi Kawasan Berikat Dalam memberikan pelayanan dan pengawasan bagi kawasan berikat, salah satu strategi yang digunakan adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan keperluan proses bisnis, mengenai hal itu, Dorothea menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap regulasi terus dilakukan sesuai kondisi perkembangan bisnis dan perekonomian. Sebagai contoh penerbitan PMK 120/2013, dengan adanya relaksasi batasan penjualan lokal sehingga eksistensi Kawasan Berikat tetap dapat berlangsung di tengah kelesuan pasar ekspor pada tahun tersebut. Strategi selanjutnya adalah dengan mengimplementasikan


13

Laporan Utama Daftar KPPBC dan KPU Yang Mengawasi Kawasan Berikat manajemen risiko. Mengenai skema pelaksanaan manajemen risiko tersebut dijelaskan, implementasi manajemen risiko dilakukan melalui profiling Kawasan Berikat berdasarkan INS-01/BC/2013, yang mengelompokkan Kawasan Berikat menjadi 3 (tiga) kategori layanan Hijau, Kuning, dan Merah. Dengan adanya pembedaan profil tersebut, diharapkan adanya pembedaan pelayanan dan pengawasan terhadap Kawasan Berikat sesuai dengan masing-masing kategori sehingga alokasi pemberdayaan SDM DJBC untuk pengawasan dan pelayanan perusahaan pengguna fasilitas dapat lebih fokus. Dalam strategi pengawasan kawasan berikat, juga ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain dengan memberlakukan otomasi, yaitu menyangkut otomasi perizinan dan otomasi layanan transaksional. Tujuan dilakukan otomasi tersebut adalah Sebagai tools untuk collecting data dan analisa untuk mengingkatkan kecepatan pengambilan keputusan sehingga memudahkan pelayanan dan pengawasan, mengintegrasikan database dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Masih dalam rangka pengawasan di Kawasan Berikat, monitoring room di setiap KPPBC saat ini juga diadakan, disesuaikan dengan obyek pengawasan yang ada. Bahwa guna mengimplementasikan MR sebagaimana diamanatkan pada Cetak Biru Transformasi Kelembagaan telah dilakukan beberapa kali pembahasan desain dan rencana serta kesiapan dari masing-masing KPPBC/KPU. Bahwa berdasarkan tingkat beban kerja setiap KPPBC dan KPU yang mengawasi KB, tipe dan spesifikasi teknis monitoring room (MR) diklasifikasikan menjadi MR tipe AA, A, B, C dan D sebagaimana tabel berikut: Untuk implementasi Monitoring Room di seluruh KPPBC / KPU yang ada di Indonesia dilaksanakan dengan strategi pentahapan, dimulai

14


No. 1

KPPBC BEKASI

Jumlah KB (per 31 Juli 2014)

Tipe Monitoring Room

Status Pengadaan

350

AA

ready

2

BOGOR

149

A

ready

3

PURWAKARTA

149

A

ready

4

TANGERANG

131

A

ready

5

JAKARTA

109

A

ready

6

TJ. EMAS

104

A

ready

7

BANDUNG

62

B

2015

8

PASURUAN

48

B

2015

9

JUANDA

46

B

2015

10

BELAWAN

39

B

2015

11

MERAK

34

B

2015

12

SURAKARTA

33

B

2015

13

GRESIK

22

C

2015

14

MARUNDA

19

C

2015

15

BANDAR LAMPUNG

17

C

2015

16

DUMAI

14

C

2015

17

YOGYAKARTA

14

C

2015

18

KEDIRI, PEKANBARU

7

-

Optimalisasi perangkat yang sudah ada

19

CIREBON, TJ. PERAK

5

-


20

KUALA TANJUNG, PURWOKERTO, TEMBILAHAN

4

-


21

NGURAH RAI, PALEMBANG, TJ. PRIOK, TASIKMALAYA

3

-


22

BALIKPAPAN, BITUNG, KUDUS, PEMATANG SIANTAR, PONTIANAK, PROBOLINGGO, SOEKARNO HATTA, TJ. PINANG, TELUK BAYUR, TUAL

2

-


23

CILACAP, JAMBI, KOTA BARU, LHOKSEUMAWE, MAKASSAR, PANARUKAN, PEKALONGAN, TJ. PANDAN, TARAKAN, TEGAL

1

-


pada Januari 2014 – Desember 2015, dengan rincian sebanyak 17 (tujuh belas) Kantor implementasi Monitoring Room dan 31 (tiga puluh satu) Kantor hanya berupa optimalisasi perangkat yang sudah ada yakni berupa sarana computer dan internet yang sudah ada dan digunakan khusus untuk kegiatan

Monitoring Room. Berdasarkan data terakhir hingga saat ini implementasi MR untuk tahun 2014 yang direncanakan sebanyak 6 (enam) KPPBC, Tipe Monitoring Room AA dan A yaitu Bekasi, Bogor, Purwakarta, Tangerang, Jakarta dan Tanjung Emas telah selesai dilaksanakan.

Laporan Utama

Sinergi Pengawasan Kawasan Berikat dengan DJP Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 5 Januari 2015, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilaksanakan rapat Menteri Keuangan dengan jajaran pimpinan DJP, salah satu isu yang dibahas adalah adanya indikasi berkurangnya penerimaan negara melalui Kawasan Berikat. Menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 7 Januari 2015, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Kebijakan Kawasan Berikat antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan DJP yang kemudian menghasilkan disposisi Menteri Keuangan pada 20 Januari 2015 untuk menjadikan Kawasan Berikat sebagai fokus pengawasan pada tahun 2015. Untuk menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan tersebut di atas dilakukan beberapa rapat pembahasan lanjutan antara DJBC dengan DJP sehingga kemudian dibentuk Tim Penyusunan Mekanisme Teknis Sinergi Pengawasan Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal No. KEP38/BC/2015 tanggal 9 Maret 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal No. KEP-38/BC/2015 tanggal 9 Maret 2015 diatas, telah ditentukan bahwa Tugas Tim adalah:

1. menyusun mekanisme teknis pertukaran data perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak; 2. merumuskan dan mengusulkan bentuk-bentuk kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai wujud sinergi pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak; 3. menyampaikan laporan hasil (output) penyusunan dan perumusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 kepada Menteri Keuangan. “Target yang diharapkan adalah terwujudnya sinergi pengawasan KB antara DJBC dengan DJP dengan bentuk pertukaran data, sharing knowledge, joint analysis & joint audit, Single profiling dan Joint reward & punishment,” ujar Dorothea. Pelaksanaan Joint analysis & Joint audit terhadap Kawasan Berikat antara DJBC dengan DJP, menurut Dorothea tidak akan tumpang tindih, justru sebaliknya akan saling melengkapi, karena biasanya Wajib Pajak menyampaikan laporan transaksi dan kondisi keuangan perusahaan yang berbeda antara yang dilaporkan kepada pihak DJBC

Target yang diharapkan adalah terwujudnya sinergi pengawasan KB antara DJBC dengan DJP dengan bentuk pertukaran data, sharing knowledge, joint analysis & joint audit, Single profiling dan Joint reward & punishment. Dorothea Sigit Plt Kasubdit Fasilitas KITE dan TPB

dengan yang dilaporkan kepada pihak DJP. Dengan adanya Joint analysis & Joint audit, perbedaan dalam laporan tersebut justru akan dengan mudah dapat diketahui, misalnya dengan membandingkan data yang dicantumkan dalam dokumen pabean dengan data pada faktur dan SPT. (Ariessuryantini)


15

Galeri Foto

CUSTOMS ADVENTURE – JELAJAH BROMO OLEH: KANWIL JAWA TIMUR II

KANWIL JAWA TIMUR II

16


Galeri Foto


17

Profil Kantor

KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Kantor Pratama yang Punya Banyak Kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Banyuwangi terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berada di bawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5.782,50 km2 yang merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa.

P

ada wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, menurut Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi, Benjamin Lilipaly¸ terdapat Pelabuhan Tanjung Wangi (Meneng), yang merupakan pelabuhan laut yang diklasifikasikan sebagai pelabuhan samudera dengan kedalaman lebih kurang 35 meter sehingga secara kedalaman memenuhi standar untuk kegiatan bongkar muat kapal besar dan pelayaran ekspor/impor. Sebagai informasi, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi telah

18


ditetapkan sebagai kawasan pabean sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Nomor: KEP-911/ WBC.11/2010 tanggal 21 Desember 2010. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi ditetapkan sebagai pelabuhan alternatif di Jawa Timur setelah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dimana apabila sewaktu-waktu pelabuhan Tanjung Perak mengalami kongesti barang impor ataupun ekspor maka proses

Profil Kantor

bongkar muat dapat dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Lebih lanjut menurut Kepala Kantor, selain Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi juga terdapat Kawasan Pabean lainnya yaitu Kawasan Pabean milik PT Pertamina (Persero), semen, aspal, pupuk, peralatan, dan barang dalam rangka pembangungan pabrik industri semen PT Bosowa, proyek listrik kabel bawah laut Jawa-Bali PT PLN, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat Kawasan Berikat yang bergerak dalam industri pembuatan kapal dengan bahan fiberglass milik PT Lundin Industri Invest yang merupakan perusahaan dengan investasi yang berasal dari luar negeri dimana sebagian besar produksinya adalah kapal untuk tujuan pertahanan militer. Di bidang cukai terdapat 12 pabrik hasil tembakau, 3 penyalur MMEA, serta 58 tempat penjualan eceran MMEA. Secara historis perlu diketahui bahwa beberapa pabrik rokok tersebut merupakan eks pabrik ilegal yang tidak memiliki izin NPPBKC dan setelah dilakukan pembinaan secara persuasif akhirnya bersedia menjadi pabrik hasil tembakau yang resmi.

terdapat Pelabuhan Tanjung Wangi (Meneng), yang merupakan pelabuhan laut yang diklasifikasikan sebagai pelabuhan samudera dengan kedalaman lebih kurang 35 meter.

Benjamin Lilipaly Kepala KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi

Untuk mengawasi perairan laut, mulai tahun 2014 KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi memiliki sarana penunjang berupa Kapal Patroli BC 15043. Kapal patrol ini untuk menunjang kegiatan pengawasan laut mengingat letak wilayah pengawasan KPPBC Tipe Pratama

Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Selat Bali dan Samudera Hindia. Sebagai kebanggaan kantor, pada tanggal 17 April 2014 telah dilakukan acara seremonial peresmian pemilikan kapal patroli dan gedung KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi yang baru (pasca pemugaran), di mana peresmian tersebut dilakukan secara langsung oleh Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono. Kantor Tipe Pratama yang Berhasil Masuk Nominasi 6 Besar Pada tahun 2014 KPPBC Banyuwangi telah ditunjuk oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk menjadi wakil dalam mengikuti Lomba Kantor Percontohan Tingkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada lomba tersebut, KPPBC Banyuwangi menjadi satu-satunya Kantor Tipe Pratama yang berhasil masuk nominasi 6 besar sehingga patut untuk dibanggakan dan ditingkatkan. Pengalaman mengikuti lomba Kantor Percontohan membuat KPPBC Banyuwangi semakin terpacu untuk memperbaiki pelayanan, pengawasan, dan kinerja pegawainya. Untuk mendukung hal tersebut yaitu salah satunya dengan


19

Profil Kantor

telah diterapkannya Sistem Otomasi Office Administration Nasional (OA) sehingga dengan diterapkannya OA diharapkan dapat semakin menunjang efisiensi dan efektifitas kantor terutama terkait sistem arsip kantor berupa data elektronik. “Kantor yang modern akan mendukung kinerja pegawai dari sebuah kantor, karenanya kami disini terus mengupayakan untuk terus memodernkan KPPBC Banyuwangi, melalui otomasi sistem office administration. Hal itu terdorong dengan model kantor percontohan, di mana semua didukung dengan sistem yang otomatis,” ujar Benyamin Lilipaly. Selain itu pada tahun 2014 KPPBC Banyuwangi juga mendapatkan kegiatan khusus yang mungkin tidak didapatkan oleh kantor bea dan cukai lainnya yaitu pengawasan dan pelayanan kegiatan impor sementara perlengkapan perlengkapan latihan militer Garuda Shield-8. Garuda Shield merupakan sandi latihan bersama antara TNI AD dengan US Army. Kegiatan latihan bersama Garuda Shield tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama militer antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan mempererat hubungan bilateral serta meningkatkan kemampuan kemiliteran kedua negara. Acara latihan bersama tersebut dilakukan mulai tanggal 1-30 September 2014 bertempat di Depo Pendidikan Latihan Tempur (Dodiklatpur) Rindam V/Brawijaya dan Pusat Latihan Tempur Marinir (Puslatmar) Situbondo. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

20


Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi telah menjalankan tugas pelayanan maupun pengawasan terhadap kegiatan latihan bersama tersebut yaitu atas pemasukan barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk. Adapun barang-barang yang diimpor antara lain berupa kendaraan tempur Styker, Heli Blac Hawck, Heli Apache dan kendaraan serta peralatan tempur pendukung lainnya. Kegiatan ini merupakan peran serta KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi dalam hal ini mewakili DJBC dalam rangka pengawasan barang yang masuk ke dalam wilayah NKRI meskipun barang tersebut untuk keperluan tujuan militer. “US Army sangat menghargai keberadaan customs dalam hal ini Bea Cukai, mereka bersedia untuk diperiksa peralatan latihan perang yang mereka bawa oleh kami petugas Bea Cukai,” imbuh Benyamin Lilipaly. Sesuai dengan misinya yaitu menjadi mitra masyarakat yang profesional serta berintegritas demi mewujudkan kesempurnaan pelayanan kepabeanan dan cukai, maka beberapa upaya dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut salah satunya adalah pembinaan kepada para pengguna jasa. Apabila memang ada hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki dalam proses pelayanan kepabeanan kepada pengguna jasa terkait dengan adanya peraturan baru dari kebijakan pusat, maka hal terpenting disini menurutnya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan. “Kami juga memberikan motivasi kepada pengguna jasa agar

mereka dalam menjalankan usahanya mengikuti aturan yang berlaku.” Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pengguna jasa dan masyarakat aktif dilakukan. Menurut kepala kantor, kegiatan seperti Customs Goes to Campus atau Customs Goes to School sering dilakukan. Begitu pula kehadiran para pengguna jasa ke aula KPPBC Banyuwangi untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakankebijakan, baik yang sudah berjalan maupun kebijakan baru dari pusat yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Kegiatan operasi pasar untuk cukai juga dibarengi dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. “Bisa dikatakan aula kantor ini tidak pernah sepi dengan kegiatan, baik dari kalangan akademisi yang ingin mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang Bea Cukai, maupun para pengguna jasa yang kita sosialisasikan jika ada satu ketentuan baru,” ujar Benyamin Lilipaly. Sedangkan untuk menjalankan visinya yaitu memberikan layanan prima dan jaminan keamanan dalam lingkup kepabeanan dan cukai untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara, beberapa pengembangan dilakukan KPPBC ini antara lain untuk system informasi pelayanan KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi telah menggunakan CEISA dalam pelayanan. Di samping itu juga, telah menggunakan Sistem Aplikasi CEISA Impor yang merupakan mandatory untuk KPPBC Tipe Pratama tehitung mulai 1 Januari 2014. Termasuk janji layanan kepada pengguna jasa. (Ariessuryantini)

Opini

Metamorfosa Beacukai1 Oleh : Toupik Kurohman Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan KPPBC Tipe Pratama Pomalaa

D

i sebuah ruangan tampak beberapa pegawai sedang bekerja, menemani mereka bekerja sebuah televisi layar datar 32 inchi di sudut ruangan tampak menayangkan sebuah acara, rupanya tayangan tsb bukan siaran dari salah satu stasiun televisi manapun melainkan berasal dari file hardisknya salah seorang pegawai yang dihubungkan dengan tv tersebut yang berisi rekaman ceramah motivasi dr. Arief Alamsyah Nasution di KPU Tanjung Priok. Tayangan tersebut menarik perhatian saya yang kebetulan berada di ruangan tersebut. Gaya bahasa yang disampaikan dr. Arif begitu renyah dan lugas dengan gaya arek ngalam (baca : arema). Beliau telihat begitu piawai memadukan intonasi menggelegar diselipi humor yang khas membut peserta terhenyak dan terpingkal, disisi lain beliau begitu piawai membuat suasana serius sehingga para peserta hanyut dalam untaian-untaian kalimat yang dibawakan. Beliau memotivasi para pegawai KPU Tanjung Priok, mengajak untuk bergerak bersama gerbong kereta perubahan beacukai yang sedang melaju kencang, hingga getarannya itu kini sampai juga ke kantor kami di betis kaki depan pulau Sulawesi. Dalam paparannya beliau mengatakan, “orang kesatria itu berjamaah, bersama-sama walau bersama orang-orang yang tidak enak… tidak apa-apa, anugerah terindah dari Tuhan adalah perbedaan, setiap pegawai pasti ada perbedaan”. Dengan karakteristik apapun yang dimiliki masing-masing orang tentu harus punya peran dalam perubahan. Setiap perbedaan menjadi rahmat,

saling melengkapi dalam melakukan perubahan. Beliau menambahkan bahwa “pemimpin perubahan harus kuat, jangan takut membuat kebijakan karena muara dari ilmu kepemimpinan adalah decision making process”. Setiap transformasi yang dilakukan merupakan implementasi dari serangkaian keputusan-keputusan kecil dan keputusan besar oleh pemimpin di setiap level dan fungsinya. Gaung-gaung perubahan/ transformasi merupakan hal yang dinanti, menjadi menarik diikuti oleh seluruh pegawai yang bukan sekedar ingin tahu seperti apa dan bagaimana masa depan beacukai tapi lebih jauh dapat menjadi bagian dari proses perubahan, karena beacukai kedepan menjadi masa depan kita semua. Saya ibaratkan proses transformasi yang sedang di beacukai sebagai proses metamorfosis kupukupu. Perjalanan seekor ulat mejadi kupu-kupu yang indah bukanlah perjalanan mudah. Butuh stamina yang kuat, nafas yang panjang bahkan pengorbanan tiada tara. Untuk menjadi kupu-kupu wajib melewati fase menjadi kepompong, sebuah fase yang butuh kesabaran ekstra, bayangkan kepompong itu hidup tapi seakan tak bergerak, diam, terabaikan. Memandangnya ia bak seonggok ulat mengering yang menanti ajal. Padahal dia hidup dan tengah berproses secara internal berperang dengan dirirnya sendiri dan secara eketernal melawan terpaan lingkungan dan predator yang mengancam, mungkin inilah yang disebut diam itu emas karena selanjutnya kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah.

Perjalanan panjang sejarah beacukai berkontribusi untuk negeri diwarnai dengan berbagai macam proses perubahan yang penuh tantangan. Sejak masa kerajaan, jaman penjajahan, masa kemerdekaan, orde pembangunan hingga saat ini institusi yang mengurusi pabean dan cukai eksis dan dibutuhkan masyarakat dari masa ke masa, tentunya diiringi dengan berbagai macam metamorfosa bentuk lembaga dan kewenangan yang dijalankannya. Transformasi kelembagaan yang saat ini sedang dilakukan beacukai adalah rangkaian dari salah satu bagian anak tangga sejarah yang akan dilalui. Metamorfosa seperti apa selanjutnya terjadi pada beacukai, inilah tantangan yang harus dijawab dengan kesiapan seluruh elemen beacukai. Semua hadir, bahu-membahu, turut menyusun dan mempersiapkan setiap batu bata yang akan memperkokoh bangunan institusi yang akan kita gunakan sebagai ladang menyemai amal ibadah kita mengabdi untuk negeri yang kita cintai ini. Sebagai pijakan, kami gambarkan perjalanan sejarah beacukai dalam kurun periode sepuluh tahunan (dekade) sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Ada momentummomentum sejarah yang lahir dalam kurun waktu itu. dari sejarah kita bisa belajar, potongan-potongan puzzle sejarah menjadi bahan yang akan kita rangkai membentuk dan melengkapi seperti apa kedepan, menghindari tambal sulam yang tidak diperlukan, mencegah kekeliruan yang pernah dilakukan, menjadikan lukisan kontribusi kita kedepan akan tampak serasi dan sinergi terangkai dengan harmoni dalam Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

21

Opini lukisan besar birokrasi negeri. Dekade pertama, Pejabatan Bea dan Tjukai resmi didirikan di magelang pada 01 Oktober 1945 yang dikepalai oleh MR. RA Kartajumena, pada tahun 1948 diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai, sejak tahun 1950 sampai 1965 secara berturut-turut GJE Tapiheru, A Malik Selawat dan H A Pandelaki diangkat sebagai Kepala Jawatan Bea dan Cukai. Dekade kedua, pada masa ini masih menggunakan konstitusi UUDS 1950, kemudian tahun 1955 diadakan pemilu pertama sampai akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden kembali pada UUD 1945. Struktur organisasi bea cukai kembali mengadopsi gaya lama pemerintahan Hindia Belanda De Dienst der Invoer en Uitboerrechten en Accijnzen (I.U & A) dengan sedikit modifikasi. Sebagaimana diketahui pada jaman belanda para petugas I. U & A mempunyai tugas memungut Invoer – Rechten ( bea impor/masuk), Uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan Accijnzen (excise/cukai) Dekade ketiga, pada tanggal 30 Maret 1965 Jawatan Bea dan Cukai resmi berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Padang Soedirjo menjadi Dirjen pertama. Pada tahun 1966, status Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turun menjadi di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Namun Menteri Keuangan menetapkan kembali menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini2. Dekade keempat tahun 1975-1985, pada masa ini beacukai memiliki peran mengawasi arus barang ekspor impor dan komoditi tertentu perdagangan antar pulau seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam masa pemerintahan orde baru yang tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan yang ditetapkan dalan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemerinah saat ini sedang menjalankan Repelita II dan III. Dekade kelima, turunnya harga minyak dunia dan lemahnya daya saing produk Indonesia memunculkan berbagai spekulasi dan tudingan kepada beacukai sebagai penyebab

22


ekonomi biaya tinggi. Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 1985 berusaha memangkas berbagai aturan yang dianggap menghambat perdagangan luar negeri dan antar pulau. Inpres ini mengamputasi fungsi dan kewenangan beacukai, sebagian tugas beacukai diserahkan kepada SGS (Societe Generale de Surveillance) surveyor Swiss yang menjalankan sistem Pre Shipment Inspection (PSI). Hal ini menjadi pelecut jajaran beacukai untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi seiring perubahan fungsi sentral beacukai. Implementasi Customs Fast Release System pada tahun 1988 telah menorehkan nuansa baru wajah pelayanan beacukai. Dilandasi dengan semangat perubahan dan untuk menjaga kepentingan nasional Tim RUU terus mendorong proses kelahiran UU Kepabeanan dan Cukai yang sebetulnya sudah dirintis sejak tahun 1975, draf RUU berhasil diselesaikan pada tahun 1992. Dekade keenam, bulan maret 1995 pemerintah bersama DPR menetapkan tim untuk membahas RUU Kepabeanan dan Cukai. Akhirnya pada 30 Desember 1995 disahkan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pada 01 April 1997 sistem PSI resmi dicabut, digantinya sistem on arrival inspection yang berdasarkan prinsip self assesment. Penggunaan sistem pertukaran data elektronik, Electronic Data Interchange (EDI) mulai diterapkan secara bertahap. Momentum reformasi pada tahun 1998 seiring dengan jatuhnya orde baru mendorong beacukai untuk memenuhi harapan masyarakat yang menuntut perubahan besar melalui program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Guna merespon tuntuan dan aspirasi masyarakat, beacukai telah menetapkan reformasi kepabeanan di bidang fasilitasi perdagangan yang meliputi jalur prioritas, online payment system dan modernisasi sistem otomasi, di bidang pemberantasan penyelundupan antara lain registrasi importir online, optimalisasi hi-co scan x ray, rehabilitasi/ reposisi kapal patrol. Melakukan penyempurnaan situs resmi, sistem pengaduan dan kode etik pegawai.

Dekade ketujuh, beacukai terus membuat inovasi sistem otomasi pelayanan. Beacukai menjadi penggerak utama dalam upaya integrasi sistem penanganan dan penyelesaian impor dan ekspor (import and export cargo clearance) dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pertukaran data elektronik. Secara nasional upaya ini diimplementasikan melalui sistem INSW (Indonesian National Single Window) untuk nanti dapat terhubung secara regional melaui ASEAN Single Window. Pada dekade ini dilakukan penyempurnaan UU No. 10 dan 11 tahun 1995 melalui UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU 39 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 tentang Cukai. Selanjutnya dalam mendukung akselerasi program-program reformasi birokrasi, di beacukai di bentuk TPR (Tim Percepatan Reformasi) untuk mengawal reformasi kepabeanan. Pada tahun 2007 kantor beacukai di Tanjung Priok dan Batam berubah menjadi kantor modern bernama Kantor Pelayanan Utama, menyusul kemudian pembentukan kantorkantor modern tipe madya pabean maupun tipe madya cukai yang secara khusus kantor tersebut menangani cukai. Pada akhir tahun 2013 seluruh kantor beacukai sudah berhasil dimodernisasikan. Pada tahun 2014 Kemenkeu merancang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kemenkeu 2014-2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 36/KMK.01/2014 tanggal 5 Februari 2014. Cetak biru untuk beacukai menghasilkan 10 inisiatif stategis yang implementasinya terbagi tiga tahap, jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015-2019), jangka panjang (2020-2025). Tahun 2015 ini memasuki periode dekade kedelapan transformasi kelembagaan di tubuh beacukai memasuki implementasi untuk jangka menengah. Sepuluh inisiatif strategis yang tengah berjalan mencakup penyempurnaan sistem manajemen kinerja, peningkatan kapasitas kantor pelayanan modern, call center beacukai, koordinasi stakeholder eksternal,

Opini penyempurnaan proses bisnis kawasan berikat, penyempurnaan proses bisnis kiriman pos, penyempurnaan dan integrasi otomasi, penyempurnaan kegiatan kehumasan dan layanan informasi, integrasi menejemen resiko serta penyelarasan organisasi, sdm dan infrastuktur. Kesepuluh inisiatif strategis ini diharapkan mampu mencapai visi beacukai menjadi institusi kepabeanan terkemuka di dunia dengan misi baru hasil penyempurnaan yakni memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Implementasi transformasi kelembagaan saat ini dihadapkan pada tantangan pemerintahan baru hasil pemilu 2014 yang berupaya untuk menaikkan penerimaan negara, meningkatkan kemandirian sektor energi dan kedaulatan pangan serta komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Beacukai memiliki modal yang cukup untuk mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut dengan misi yang dimiliki serta dukungan dengan sumber daya yang ada. Disamping sektor penerimaan utama yang menjadi tugas beacukai seperti penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai, beacukai juga menangani pemungutan pajak dalam rangka impor yang jumlahnya cukup signifikan menopang penerimaan sektor perpajakan. Di bidang energi dan pangan beacukai menjadi pintu masuk dan keluar arus perdagangan komoditi stategis tersebut. Dalam upaya menjadikan poros maritim, beacukai yang didukung dengan keberadaan pangkalan sarana operasi yang dilengkapi dengan kapal-kapal patroli dapat memainkan peranan penting mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal yang sangat merugikan Indonesia. Beacukai harus memiliki strategi yang gesit dan matang untuk memperkuat peranannya demi menjaga kepentingan nasional secara keseluruhan. Peran strategis yang telah dijalankan beacukai dari aspek

trade, security dan revenue masih perlu penguatan untuk terus menciptakan breakthrough mengatasi sumbatan memperlancar arus lalu-lintas perdagangan internasional. Konsep integrasi layanan terpadu yang dirintis beacukai melalui system INSW menjadi langkah jitu pemecah bottleneck yang melibatkan berbagai institusi, ini efektif mencegah terjadinya ego sektoral yang sejak awal diingatkan presiden agar tidak terjadi. Berbagai opsi mengenai posisi beacukai muncul merespon arus transformasi kelembagaan di Kemenkeu yang tengah dipacu untuk untuk segera membentuk badan khusus yang menangani penerimaan negara yang langsung berada di bawah presiden lepas dari rahim Kemenkeu. Beacukai harus mampu menawarkan alternatif yang tepat dan komperhensif terkait integrasi fungsi revenue yang dimiliki beacukai kedalam Badan Penerimaan Negara (BPN). Karena fungsi revenue tersebut selama ini menjadi satu tarikan nafas dengan fungsi trade dan security. Fungsi revenue pada cukai misalnya ini sangat terkait dengan aspek pengawasan yang dilakukan beacukai pada barang kena cukai (BKC). BKC memiliki karakteristik tertentu seperti peredaran dan konsumsinya yang perlu diawasi, mempunyai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan demi keadilan dan keseimbangan maka perlu mendapat pembebanan pungutan negara. Pungutan negara pada barang kena cukai filosofinya untuk keadilan dan keseimbangan, peran pengawasan ini yang selama ini dilakukan beacukai. Fungsi revenue pada kegiatan kepabeanan seperti bea masuk dan bea keluar terkait dengan aspek pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor berupa penanganan terhadap barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan, pencegahan terhadap penyelundupan dan pelanggaran hak cipta misalnya. Aspek pelayanan terkait kecepatan time release barang di pelabuhan dan bandara untuk mengurangi ekonomi

biaya tinggi. Bahkan selama ini beacukai juga mampu mengamankan pajak-pajak dalam rangka impor seperti PPN, PPh dan PPNBM. Perlu dikaji lebih secara komperhensif apakah mengambil secara parsial fungsi revenue akan lebih efektif jika dibandingkan dengan menyatukan beacukai dan DJP secara keseluruhan kedalam BPN. Ada banyak model penerapan kepabeanan, cukai dan perpajakan di beberapa negara di dunia. Pilihan mana yang sesuai dengan aspek yuridis, demografis dan sosiologis kultur bangsa Indonesia perlu mendapat kajian lebih lanjut agar tidak terjadi komplikasi dan bongkarpasang di kemudian hari. Secara historis sebagaimana pemaparan diatas terjadi pasang-surut perjalanan pengabdian beacukai di negeri ini, namun yang menarik praktek kepabeanan dan cukai dari masa ke masa tidak pernah terpisahkan. Sebagai penutup, di akhir acara dr. Arief menayangkan sebuah film berjudul We are Marshall yang diambil dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang rencana pembubaran tim football hebat, Thundering Herd milik Marshall University yang menjadi kebanggaan kota Hutington. Hal ini disebabkan 75 anggota tim football, pelatih, beserta staff meninggal akibat pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Duka menyelimuti kota Hutington, Virgina Barat kehilangan tim kebanggaan mereka. Singkat cerita dengan kekuatan kepemimpinan dan semangat kebersamaan, kebijakan otoritas kampus untuk membubarkan tim dapat dicegah. Walaupun harus memulai dari nol, akhirnya kehebatan tim football Thundering Hurt dapat berhasil dibangun kembali. Kalimat pemungkas dr.Arief, “Alloh melihat, Alloh menyaksikan.. apakah kita semua layak untuk dikenang?, selamat berjuang, are you ready?”. Waullahu ‘alam bishawab. kupu-kupu tidak pernah punah coraknya saja kerap berubah tetap seimbang nan indah menemani bunga untuk berbuah

1 beacukai dalam tulisan ini digunakan untuk penyebutan DJBC(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) , kata “bea” dan “cukai” disambung menjadi satu tidak dipisahkan, sebutan inilah yang sehari-hari sudah dikenal luas di masyarakat 2 http://m.kompasiana.com/post/read/559578/2/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia.html Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

23

Direktorat & Pusat

DJBC Melepas Agung Kuswandono

S

etelah resmi dilantik dan duduk dalam jabatan barunya pada tanggal 4 Mei 2015, menjadi Deputi II Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada tanggal 8 Mei 2015 mengadakan acara pelepasan mantan Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono. Acara pelepasan tersebut diadakan di Aula Merauke, Gedung Papua, Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur, dan dihadiri Plt Dirjen Bea Cukai Supraptono, para pejabat Eselon II, para tamu undangan, dan seluruh pegawai Bea Cukai di Kantor Pusat DJBC. Acara diawali dengan alunan musik keroncong yang dilanjutkan dengan beberapa sambutan. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Marisi Zainudin Sihotang yang biasa disapa Ucok, menyampaikan kesaksian tentang sosok Agung Kuswandono. Kemudian testimoni dilanjutkan oleh beberapa pejabat

24


teras DJBC diantaranya Direktur Kepabeanan Internasional Robert Leonard Marbun, Plt Dirjen Bea Cukai Supraptono, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Nirwala Dwi Heryanto, dan Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai Agus Hermawan. Dalam sambutannya, mengatasnamakan seluruh pegawai Bea Cukai, Ucok memohonkan permintaan maaf dan mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada Agung Kuswandono, baik sebagai pejabat maupun pribadi. Robert Marbun mengungkapkan jika Agung Kuswandono adalah sosok yang tegas dan perhatian. “Kesan saya waktu di Direktorat Fasilitas, ketika saya sebagai Kasubditnya, kalau ia memanggil saya ‘bro’ itu berarti ia lagi santai dan saya tenang. Tapi kalau ia manggil saya ‘pak’, itu berarti serius nih,” canda Marbun. Supraptono mengungkapkan bahwa pegawai Bea Cukai sejatinya memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini terlihat dari

terpilihnya Agung Kuswandono untuk bertugas di luar lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara itu dengan didampingi istri tercinta, Agung Kuswandono yang mengenakan batik warna merah kemudian menyampaikan salam perpisahannya. Dengan nada sendu Agung mengungkapkan semua perasaannya ketika ia menjabat sebagai Dirjen. “Saya mohon maaf dan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk DJBC. Terus terang, saya katakan juga hal ini kepada Menkeu bahwa saya tidak tahu banyak tentang maritim. Tapi Menkeu bilang, pokoknya kamu pasti bisa,” kenang Agung. Di akhir sambutannya, Agung meminta doa restu seluruh pegawai Bea Cukai untuk berkiprah di tempat baru seraya berharap agar penggantinya kelak berasal dari kalangan internal Bea Cukai. Rangkaian acara pun ditutup dengan acara musik dan ramah tamah. (Piter dan Supomo)

Direktorat & Pusat

In House Training

Peningkatan Kualitas Penyusunan Peraturan Direktorat PPKC mengadakan training kepada perwakilan pegawai dari setiap direktorat di lingkungan DJBC tentang peningkatan kualitas penyusunan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai pada 28-30 April di aula KPPBC TMP A Bogor dengan mengundang pembicara Sony Maulana Sikumbang, SH. MH sebagai peraktisi ilmu perundangundangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

A

cara In House Training yang diikuti kurang lebih 50 orang pegawai ini dibuka Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan & Cukai (PPKC) Heru Pambudi. Dalam arahannya Heru Pambudi menyampaikan bahwa setelah dilakukan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), telah berhasil mendekatkan DJBC dengan pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Sementara di lain pihak juga patut disadari bahwa keterbukaan dan kemajuan teknologi serta kesadaran masyarakat akan hukum telah menyebabkan meningkatnya pula perselisihan antara Bea Cukai dengan pengguna jasa. Menurut Heru Pambudi, ke depan perselisihan ini tidak bisa dihindari tetapi harus dihadapi secara benar. Kalau pada prinsipnya akuntabilitas, kesetaraan di hadapan hukum, maka tentunya komitmen akan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Tetapi kalau dilihat lebih jauh, bahwa sebenarnya akar permasalahan yang timbul dan kalau dikait-kaitkan mengapa permasalahan itu muncul, pasti banyak alasannya. ”Masalah ini muncul mungkin bisa karena regulasi yang tidak tepat sasaran,” ujar Heru Pambudi. Untuk itulah dalam training ini Heru Pambudi berharap para peserta dapat membahas dan melihat secara konprehensif permasalahanpermasalahan yang sering terjadi selama ini, sehingga nantinya bisa meminimalisir perselisihan-

perselisihan yang timbul. ”Kita merangkum semua kejadian di luar sana dan kemudian kita ingin menyelesaikan dalam bentuk aturan yang jelas. Jadi teman-teman terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya. Lebih lanjut, Heru Pambudi mengharapkan training ini nantinya menghasilkan out put bagaimana DJBC agar bisa menjawab tantangan dari para pengguna jasa kepabeanan dan cukai, bisa menjawab harapan dari pada masyarakat serta bisa memberi harapan kepada bisnis. Dan yang paling penting, bagaimana DJBC bisa meningkatkan eksistensinya sehingga berwibawa dan tetap dihargai terutama di bidang regulasi. Supaya kegiatan ini lebih menarik, Sony Maulana sebagai nara sumber, sebelumnya bersama panitia telah merancang agar yang dijadikan topik pembahasan adalah memang tugastugas di kantor ataupun di lapangan. Sehingga kegiatan ini, selain mendapatkan pengetahuan dan keahlian, paling tidak ada pekerjaan kantor yang bisa dikerjakan menjadi lebih mudah. Menurut Sony Maulana ada tiga tema yang akan dibahas dalam training ini yaitu pertama, ketentuan impor barang kiriman, kedua, tatacara pembagian dan pertanggung jawaban penggunaan insentif di bidang cukai serta yang ketiga, pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sony Maulana berharap dengan terlaksananya training selama tiga hari ini, para peserta dapat meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan peraturan perundangundangan. Sebenarnya menurut Sony, kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan tahun lalu, yang membedakan adalah kegaitan tahun lalu memberikan dasar-dasar pengetahuan di dalam perancangan peraturan serta pengetahuan sistem perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan untuk tahun ini ditingkatkan, bukan lagi pemberian materi secara teoritis tetapi sudah menggunakan metode atau pola pembelajaran workshop, sehingga peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. ”Berdasarkan pengetahuan pembelajaran di tahun lalu mereka kemudian akan mengerjakan kasus atau simulasi kerja, kalau istilah saya learning by doing, jadi mereka belajar sambil mengerjakan. Dengan mengerjakan itu mereka akan mendapatkan pembelajaran,” ujar dosen mata kuliah Ilmu PerundangUndangan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. Dari hasil pembelajaran ini nantinya, Sony Maulana berharap bahwa para peserta atau setiap kelompok kerja akan dapat menghasilkan draf kasar dari rancangan peraturan di setiap topik pembahasan. Draf kasar tersebut bisa dilaporkan kepada pimpinan dan mudah-mudahan ada tindakan lebih lanjut. (Piter) Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

25

Direktorat & Pusat

Sharing Session Pembinaan Etika Kerja

M

alam terus bergulir, jarum jam menunjukkan pukul 9.10 malam. Meski sudah hampir larut malam tampak sekumpulan mahasiswa terlihat antusias mendengarkan pemaparan narasumber yang sedang berlangsung di ruang pertemuan lt.5 Gedung Kalimantan Kantor Pusat. Mahasiswa-mahasiswa Prodi MM Universitas Indonesia yang hadir merupakan undangan Kepala Pusat Kepatuhan Internal DJBC, Oentarto Wibowo, yang kebetulan juga menjadi salah satu pengajar di Universitas Indonesia tingkat magister. Mahasiswa tersebut hadir untuk berdiskusi mengenai Pembinaan Etika Kerja dengan narasumbernarasumber berkompeten dari Bea Cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Perusahaan Minyak Total. Walaupun pembahasannya tidak ringan tetapi suasana yang dibangun tetap santai. Diskusi yang berlangsung sejak pukul

D

temannya sesama petugas saat ia bertugas di Bandara Soekarno Hatta. Pengalaman bagaimana menjalankan tugas sesuai aturan menjadi tantangan tersendiri seperti misalkan saat petugas menghadapi penumpang pesawat yang barangnya ternyata dikenakan bea masuk. Ada penumpang yang coba ‘tawarmenawar’ dengan petugas, marahmarah, atau meminta privilege karena merasa dirinya orang penting di negeri ini. Terakhir pembicara dari KPK, Giri Suprapdiono yang menjabat sebagai Direktur Gratifikasi. Dengan lugas, Giri menjelaskan bentuk-bentuk gratifikasi yang umum dan jelas hingga yang samar dalam bentuk hadiah. Kemudian acara ditutup dengan tanya jawab mahasiswa dengan narasumber. (Desi Prawita)

Rapat Koordinasi DJBC 2015

i tengah kesibukan dengan agenda harian dan hiruk pikuk tentang pergantian kepemimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), para pejabat DJBC tetap menggelar Rapat Koordinasi tahunan di Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC Jakarta Timur pada 7-8 Mei 2015. Diawali dengan sambutan Plt Dirjen Bea dan Cukai Supraptono dan Sekditjen Kushari Suprianto, Rapat Koordinasi (Rakor) selama dua hari itu dihadiri seluruh pejabat Eselon II di lingkungan DJBC. Hadir pula Susiwijono, pejabat Eselon

26

18.30 WIB, dimoderatori langsung oleh Oentarto. Sebelum memulai diskusi, setiap peserta yang hadir diminta untuk memperkenalkan diri. Narasumber pertama yang berbicara adalah Barayani Mustika (Head of Security, Risk and Compliance Divison). Bara memaparkan bagaimana Perusahaan Total merubah budaya kerja yang selama ini common atau umum atau lumrah dilakukan walaupun itu kurang tepat, seperti misalnya menggunakan agen yang bisa “menyulap” agar saat mengurus perizinan cepat selesai. Padahal sebenarnya apabila dokumen lengkap dan waktu pengajuan sesuai, penggunaan agen atau bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang dinggap bisa memperlancar pengurusan tidak diperlukan. Pembicara kedua adalah tuan rumah, yaitu Kasi Nilai Pabean IV dari Kantor Pusat DJBC, Deny Sudrajat. Deny menceritakan beberapa pengalaman dia sendiri atau teman-


I di Kementerian Keuangan yang saat itu didapuk sebagai Plt Sekjen Kemenkeu. Dalam kesempatan itu Susiwijono memberikan arahan kepada seluruh peserta rapat. Menurutnya, DJBC di bawah kepemimpinan Sekretaris Kushari Suprianto bisa mengelola SDM sebaik mungkin. “SDM ini sedang kami perjuangkan karena masih di wilayah kami kesekjenan. Terkait revisi organisasi, memang pengelolaan dan pengembangan SDM di Bea Cukai dirasa paling sulit karena DJBC memiliki pegawai Eselon III paling banyak,” ujar Susiwijono.

Menurut Susiwijono, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya belum banyak yang jadi, sebenarnya perubahannya agak mendasar, salah satunya yang sering kita dengar adalah adanya seleksi pimpinan tinggi madya maupun utama. “Seleksi-seleksi ini menjadi tanda bahwa pemberlakuan UU ASN sudah mulai terealisasi di semua kementerian dan lembaga. Bahkan untuk beberapa posisi yang sudah sangat jelas pun harus dilakukan seleksi terbuka.”

Direktorat & Pusat

Seleksi-seleksi ini menjadi tanda bahwa pemberlakuan UU ASN sudah mulai terealisasi di semua kementerian dan lembaga. Bahkan untuk beberapa posisi yang sudah sangat jelas pun harus dilakukan seleksi terbuka. Susiwijono mengemukakan bila akhir-akhir ini adalah waktu yang sangat krusial terkait SDM dan organisasi di DJBC karena perubahan organisasi di Kemenkeu. Terkait remunerasi, Susiwijono bersyukur karena Menteri Keuangan sudah menyetujui Tunjangan Kinerja Tahunan (TKT) pegawai DJBC yang diusulkannya. Pihaknya di sekretariat mengaku sudah menyiapkan satu bentuk insentif tahunan yang berbasis penilaian kinerja yang diharapkan bisa mengurangi gap antara penghasilan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan non-DJP. “TKT kita akan cair pada awal Juni 2015. Untuk Eselon I dan II besarnya TKT 300 persen dari bulanannya. Kemudian Eselon III dan IV sebesar 350 persen. Sementara

Eselon V dan Pelaksana itu 450 persen,” terang Susiwijono, seraya menambahkan bahwa gaji ke-13 sudah bisa cair pada pertengahan Juni 2015. Kemudian Susiwijono meminta kepada para pejabat peserta Rakor untuk memikirkan lagi perkembangan unit vertikal DJBC. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pimpinan untuk senantiasa mengembangkan organisasi. “Diharapkan jangan ragu-ragu untuk mengembangkan organisasi unit vertikal khususnya Kanwil. Jangan hanya baseline-nya di penerimaan, pengawasan, dan perbatasan, tapi bisa dikembangkan di bidang lainnya,” ujar Susiwijono.

Acara Rakor dilanjutkan dengan paparan dan pandangan beberapa pejabat teras DJBC seperti Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Heru Pambudi dan Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (PUSKI) Oentarto Wibowo. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas dalam Rakor kali ini. Selain sebagai ajang silaturahmi Plt Dirjen Bea Cukai yang baru menjabat yang juga selaku Direktur Teknis kepada seluruh pegawai DJBC, Rakor juga membahas permasalahan krusial DJBC mengenai transformasi kelembagaan dan rencana strategis organisasi ke depan. (Supomo)


27

Direktorat & Pusat

UNODC & WCO Adakan Container Control Programme

P

elatihan Container Control Programme (CCP) untuk pegawai DJBC tersebut merupakan bagian dari program kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka kerjasama DJBC dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani pada 18 Februari 2015. Bersama dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia dalam hal ini DJBC telah berkomitmen dengan UNODC dalam pelaksanaan CCP. Acara yang prakarsai UNODC dengan World Customs Organization (WCO) ini diselenggarakan 20-30 April 2015 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta. Pelatihan tersebut dibuka oleh UNODC Country Manager untuk Indonesia, Mr Troels Vester dan turut dihadiri beberapa pejabat dari Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Penindakan dan Penyidikan serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Adapun acara ini dipimpin langsung Kasubdit Kerja Sama Multilateral Direktorat Kepabeanan Internasional Imik Eko Putro.

28


Dalam sambutannya, Troels Vester menyampaikan perkembangan pelatihan serupa yang telah diselenggarakan oleh beberapa negara Asia Tenggara dan juga rencana persiapan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, UNODC menyambut baik perkembangan yang ada di Indonesia dan berharap perkembangan selanjutnya dapat berlangsung dengan baik. Pada kesempatan itu Imik Eko Putro menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan dimaksud merupakan langkah yang baik dalam persiapan pelaksanaan CCP. Selanjutnya disampaikan harapan agar peserta pelatihan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan pelatihan sehingga dapat menyerap seluruh ilmu yang dimiliki oleh para narasumber. “CCP Theoretical Training ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai DJBC yang sebelumnya telah melalui proses seleksi. Beberapa pegawai DJBC dimaksud diseleksi dan dilatih untuk menjadi bagian dari Container Controlling Unit (CCU) yang akan segera dibentuk nantinya,” ujar Imik. Adapun Instruktur pelatihan

tersebut merupakan para anggota administrasi kepabeanan dari Belanda dan Belgia yang telah berpengalaman dalam melakukan penindakan dan penegahan di bidang kepabeanan (enforcement) di negaranya masing-masing terutama menggunakan kontainer laut. Para instruktur yang menjadi narasumber memberikan pandangan kepada para peserta mengenai berbagai upaya penyelundupan barang terlarang seperti narkotika dan obat-obatan terlarang, senjata, sumber daya alam, CITES, barang palsu serta tindakan kejahatan ilegal lainnya dengan berbagai modus operandi yang terjadi di berbagai negara yang menggunakan kontainer laut. Peserta diajarkan mengenai berbagai cara untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran dimaksud serta mengenali jenis-jenis barang yang diselundupkanya. Narasumber juga menjelaskan berbagai materi yang diambil dari pengalaman mereka masing-masing sehingga dapat secara langsung memberikan pandangannya sebagai petugas kepabeanan, termasuk ketentuanketentuan internasional, seperti WCO SAFE Framework, International Convention on Drugs, WCO Container

Direktorat & Pusat

Convention serta berbagai perangkat analisis intelijen dan pengawasan yang tersedia. Pada akhir pelatihan peserta juga diajak untuk melihat beberapa jenis kontainer dan mengenali beberapa titik potensial untuk digunakan penyelundupan pada saat melakukan peninjauan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keseluruhan rangkaian kegiatan Theoretical Training ditutup pada tanggal 30 April 2015, oleh Mr. Mark Stanley, selaku Regional Coordinator untuk UNODC Asia Tenggara yang hadir pada sesi penutupan dan menyampaikan beberapa kata penutup berupa apresiasi kepada DJBC atas perkembangan pelaksanaan persiapan CCP. Kemudian ia juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi dan berharap agar DJBC dapat memaksimalkan manfaatnya. Sebagai tindak lanjut dari program ini telah diagendakan kegiatan CCP Practical Training yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2015. Mewakili DJBC, Kasi Kerja Sama Multilateral III, Direktorat Kepabeanan Internasional Benny M. Wijaya, bersama Kasi Penindakan II, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Waloyo, menyampaikan apresiasi kepada UNODC dan WCO yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. Disampaikan pula bahwa DJBC akan terus melanjutkan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan program CCP. Lebih lanjut lagi disampaikan apresiasi kepada peserta yang telah aktif dalam menggali informasi dan pengalaman pada kesempatan langka tersebutdari para Instruktur yang berpengalaman, dan diharapkan agar dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang telah didapat dalam pelatihan tersebut kepada rekan kerja yang ada di unit kantor masing-masing. (Supomo)

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di BKPM

Salah satu program pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan yang berhubungan dengan penanaman modal di Indonesia dilakukan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

P

ada tanggal 26 Januari 2015 lalu, Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melibatkan sekitar 22 (dua puluh dua) Kementerian atau Lembaga di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan pembentukan PTSP yang dipusatkan di BKPM ini diharapkan dapat memutus benang merah yang selama ini menjadi momok dalam hal pengurusan perizinan di tanah air. Dalam arahannya Presiden mengatakan supaya masingmasing Kementerian dan Lembaga meninggalkan egosektoralnya dan bekerja bersama-sama semaksimal mungkin untuk suksesnya PTSP ini. Beliau berjanji akan memonitor kegiatan PTSP ini setiap tiga bulan sekali. Janji tersebut beberapa waktu yang lalu telah ditepatinya dengan mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meninjau perkembangan pelaksanaan kegiatan di PTSP. Selama ini memang harus diakui bahwa dalam hal pengurusan perizinan khususnya yang terkait dengan penanaman modal yang melibatkan puluhan Kementerian dan Lembaga bisa memakan waktu hingga 800 hari (lebih dari 2 tahun) baru selesai. Kesulitan ini tentu akan membuat para investor untuk berpikir ulang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Untuk itulah pemerintah dalam hal program menarik para investor membuat terobosan baru bagaimana supaya waktu pengurusan perizinan tersebut dapat dipangkas atau

NO.

MATERI

JLH

1

NIK

100

2

API

22

3

FTA

5

4

EKSPOR

5

KLASIFIKASI

30

6

PMK-176

34

7

PMK-154

5

8

TPB

21

9

FTZ

3

10

form A

1

11

Imp Smntara

2

3

12

Impor

14

13

Cukai

1

Total

241

dipersingkat sedapat mungkin dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan negara. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu


29

Direktorat & Pusat

Satu Pintu, bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu dan berada dibawah BKPM. Menurut Kepala Seksi Fasilitas Pembebasan II, Hari Setiayadi sebagai pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan di BKPM, dengan adanya PTSP ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Baik perizinan yang berifat teknis dan non teknis yang masih berada di Kementerian atau Lembaga paling lambat dalam dua tahun ke depan sudah harus dilimpahkan ke BKPM. Pelimpahannya bisa dalam bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan. Terhadap perizinan yang mungkin tidak bisa dilimpahkan karena alasanalasan sangat teknis sekali dan membutuhkan keahlian khusus maka Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut menugaskan pegawainya untuk ditempatkan di BKPM sebagai bentuk PTSP secara nasional. ”Jadi semua Kementerian dan Lembaga yang memang punya kewenangan perizinan yang terkait dengan penanaman modal tetapi tidak bisa melimpahkan perizinannya kepada BKPM dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat teknis atau membutuhkan keahlian khusus, akan

30


Presiden RI, Joko Widodo meninjau PTSP Bea dan Cukai.

Hari Setiayadi Kasi Fasilitas Pembebasan II

menempatkan pegawainya di PTSPBKPM, sekarang istilahnya PTSP Pusat,” ujarnya. Hari Setiayadi menjelaskan bahwa konsentrasi dari Kementerian Keuangan yang terkait dengan penanaman modal antara lain fasilitas-fasilitas penanaman modal. Contohnya dari Kementerian Keuangan dalam bidang perpajakan ada tax holiday atau tax allowance untuk penanam modal yang masuk dari luar negeri ke Indonesia ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan untuk bidang Bea dan Cukai adalah yang terkait dengan fasilitas masterlist BKPM atau pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal untuk kegiatan penanaman modal. Lebih jauh Hari Setiayadi menjelaskan, kalau berdasarkan

peraturan ada dua skema yang menjadi tugas Bea dan Cukai dalam PTSP, yang pertama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154 yaitu pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum dan yang kedua berdasarkan PMK Nomor 176 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka kegiatan investasi di Indonesia. Dia menjelaskan kewenangan Bea Cukai yang belum bisa dilimpahkan, sesuai PMK Nomor 154 karena harus dibuatkan dulu produk hukumnya, baru bisa nanti BKPM melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut. Karena belum ada produk hukumnya, sementera waktu Bea Cukai menempatkan dua orang petugasnya di sana untuk melayani permohonan pembebasan bea masuk terkait kegiatan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam rangka penanaman modal dan satu lagi yang belum dilimpahkan yaitu izin pindah tangan atas barang-barang modal yang sudah dimasukkan melalui impor dengan masterlist BKPM, serta memberikan informasi kepada masyarakat seperti konsultasi tentang kepabeanan dan cukai. (Piter)

Direktorat & Pusat

Kunjungan Siswa SMAN 3 Surakarta

Ke Kantor Pusat DJBC

P

agi itu sebanyak 323 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Surakarta dengan didampingi 21 guru pembimbingnya mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kunjungan yang berlangsung pada 21 April 2015 pukul 08.00 wib bertepatan dengan Perayaan Hari Kartini ini menggunakan 5 unit bus, mereka tiba dan diterima oleh Kepala Pusat Kepatuhan Internal, Oentarto Wibowo dan tiga Kepala Seksi dari Humas dan Penyuluhan antara lain Rinto Setiawan, Kasi Humas, Arief Rahman Hakim, Kasi Publikasi dan Dokumentasi serta Ricki M. Hanafie, Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Setelah mereka berkumpul di lapangan upacara Kantor

Pusat dan dibagi dalam tiga kelompok rombongan diajak untuk mengunjungi wisma anjing pelajak dan melihat atraksi anjing pelacak (K-9) untuk kemudian melanjutkan acara di aula Merauke. Disana Kepala Puski DJBC, Oentarto Wibowo mengawali kegiatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para siswa dan guru pembimbing SMAN 3 yang sudah datang ke Kantor Pusat, sekilas ia menjelaskan kegiatan semacam ini adalah kegiatan yang rutin di lingkungan DJBC sebagai upaya untuk memperkenalkan instansi DJBC mengenai tugas dan fungsi yang diembannya. Selain mengatur, meregulasi dan memungut cukai dari rokok dan minuman mengandung etil alkohol, Bea dan Cukai juga berada di wilayah perbatasan negara. “Menjaga batas-

batas negara, termasuk salah satu tugasnya adalah memeriksa barangbarang pelintas batas termasuk para pelinas batas yang masuk ke wilayah Indonesia, baik secara konvensional ataupun menggunakan mesin x-ray, dibantu pula dengan keberadaan unit anjing pelacak. Maka itu sebelumnya tadi kami perkenalkan kepada semua mengenai unit anjing pelacak atau sebutannya K-9 yang ada di Kantor Pusat Bea Cukai.” Selain pembicara dari lingkungan internal Bea dan Cukai pada acara ini, diundang juga pembicara dari luar, yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disampaikan oleh salah pejabat fungsional KPK, Muhamad Janatan.


31

Direktorat & Pusat

Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMAN 3 Surakarta, Triwidodo, yang sekaligus mewakili SMAN 3 menyatakan di SMA 3 juga memiliki kegiatan rutin semacam ini yang dilakukan setiap setelah mid test semester ke-2. “Kegiatan ini mandiri dan tidak mengeluarkan biaya sama sekali pada saat pelaksanaannya karena muridmurid sejak jauh-jauh hari sudah mengumpulkan sendiri uangnya.” Kegiatan ini, memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujusn organisasi SMAN 3 yang ingin murid-muridnya unggul dalam berprestasi tetapi luhur dalam berbudi pekerti. Pihaknya juga selalu mengunjungi kantor DPR dan MPR karena di gedung wakil rakyat inilah segala masalah dibahas anggota dewan. “Ketika kita berkunjung kesana siapa tahu 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak kita ada disana. Kami juga sejak dini memperkenalkan tentang pemberantasan korupsi,” ujar Triwidodo, yang kemudian diantara kedua belah pihak saling menyerahkan cindera mata dan berfoto bersama dengan Kepala Puski, para guru dan Kasubdit Humas dan Penyuluhan, Haryo Limanseto. Acara selanjutnya diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Arief Rahman Hakim yang menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam

32


melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, Memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Sedangkan Muhamad Janatan menyampaikan materinya tentang tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk

memberikan penyuluhan kepada para pelajar tersebut tentang bahayanya melakukan korupsi serta bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Selesai memaparkan materi dari masingmasing pembicara, acara selanjutnya adalah tanya jawab seputar tugas dan fungsi Bea Cukai dipimpin moderator oleh Kepala Seksi Penyuluhan Ricky M. Hanafie dan beberapa pertanyaan seputar bea cukai dan keberadaan contact center, masing-masing disampaikan oleh perwakilan siswa. Acara diakhiri dengan game dan pemberian door prize, yang dipimpin oleh MC, Putri dan Irvan. (ariessuryantini)

Direktorat & Pusat

Penyelenggaraan Computer Forensics Training

D

alam rangka menindaklanjuti salah satu hasil kesepakatan the 14th Customs to Customs Talk antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) pada tanggal 27 – 28 Oktober 2014 Bangka, Indonesia, DJBC bekerja sama dengan ACBPS telah menyelenggarakan kegiatan Computer Forensics Training pertama pada tanggal 28 April 2015 bertempat di KPPBC TMP SoekarnoHatta. Pihak ACBPS juga menawarkan materi pelatihan serupa di Bali kepada DJBC yang diperuntukkan bagi pegawai yang bertugas di area Airport Enforcement. Melalui pelaksanaan pelatihan ini, diharapkan dapat mengikutsetakan lebih banyak pegawai DJBC sehingga sebaran informasi, pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan materi dan praktek kegiatan investigasi dan intelijen dapat tersampaikan ke user yang lebih luas.

Dalam kaitan ini, pihak user yakni para peserta pelatihan Computer Forensics Training dapat secara efektif melakukan komparasi metode pengolahan data intelijen sekaligus berdiskusi dan berinteraksi tentang teknik pengambilan data dari telepon dan komputer, serta bagaimana menggunakan data tersebut secara langsung dari narasumber ACBPS yaitu, Mr. Warwick Peters, Federal Agent of Australian Federal Police. Program pelatihan yang dibuka oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP SoekarnoHatta ini diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang dan sebagian besar merupakan pegawai airport enforcement yang menangani pengawasan dan pemeriksaan di area/ lingkungan bandara, yaitu: pegawai Direktorat Penindakan dan Penyidikan, pegawai Direktorat Kepabeanan Internasional, dan pegawai KPPBC TMP SoekarnoHatta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk presentasi oleh trainer,

diskusi dan sharing information, studi kasus dan evaluasi. Materi yang dibahas terdiri dari Mobile Phone Forensics; Best Evidence Protocol; Role of Digital Forensics Examiner. Kemudian dilaksanakan pula kegiatan praktek pengekstraksian data dengan menggunakan berbagai metode dan perangkat Forensics. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman para peserta mengenai materi yang telah disampaikan selama sesi teori. Setelah sesi materi berakhir, kegiatan ditutup oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Soekarno-Hatta yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, dan trainer dari ACBPS atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan sehingga acara dapat berjalan dengan sukses dan diharapkan dapat menambah kemampuan dan pengetahuan pegawai DJBC dalam kegiatan investigasi dan intelijen di area/ lingkungn bandara. Subdit Kerja Sama Bilateral Direktorat Kepabeanan Internasional


33

Direktorat & Pusat

Mau Pensiun? Jangan Khawatir, Para Senior Telah Menyiapkan Warisan

P

ensiun, purna tugas, purna bakti, atau apapun sebutannya tetap merupakan sebuah kata yang penuh arti. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Mau dianggap suatu hal yang dinanti-nanti, atau suatu hal yang ditakuti atau apapun juga, yang pasti kita semua pegawai negeri, mau tidak mau, ikhlas atau tidak tetap akan menjalani “pensiun” (baik karena kematian ataupun karena memang peraturan membatasi pengabdian kita kepada negara). Syukur Alhamdulillah, Puji Tuhan bahwa para senior kita sudah sejak lama memikirkan bagaimana nasib

34


para pensiunan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di kemudian hari. Sejak lama beliaubeliau memikirkan warisan apa yang harus ditinggalkan kepada para juniornya, agar para pensiunan Bea Cukai tetap merasa satu kesatuan dalam korps Bea Cukai, terjaga ikatan tali silaturahim antar para pensiunan dan pegawai Bea Cukai. Para senior telah mewariskan kepada kita lembaga atau perkumpulan yang akan menjadi sarana bagi pensiunan Bea Cukai untuk tetap eksis dalam korps Bea Cukai yang kompak, rukun, sentosa dan tetap merasa senasib seperjuangan dengan ikatan

kekeluargaan yang harmonis, baik sesama pensiunan maupun dengan para pegawai yang masih aktif. Sampai saat ini paling tidak ada lima lembaga atau perkumpulan yang telah diwariskan oleh para senior kita kepada siapa saja para pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Harapan para senior tentunya agar warisan ini kita jaga dengan baik , kita tumbuh kembangkan dan secara estafet kita wariskan ke generasi Bea Cukai mendatang. Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas (YKBT) YKBT didirikan pada tanggal 5 April 1967. Pendiri YKBT terdiri dari

Direktorat & Pusat

para pensiunan dan pegawai yang masih aktif diantaranya Mohamad Ali, Drs R.Istoto Surohadikusumo, Constant Sitoemeang SH. Maksud dan tujuan pendirian YKBT adalah mengusahakan perbaikan keadaan sosial para pegawai pensiunan dalam lingkungan DJBC, serta secara gotong royong berusaha memperbaiki taraf kehidupan dan meringankan beban kehidupan menuju kesejahteraan para pegawai pensiunan dalam lingkungan DJBC. Cakupan usaha yang hendak dilaksanakan meliputi usaha percetakan dan penerbitan, mendirikan balai pengobatan, klinik bersalin, mengusahakan perumahan yang layak bagi para pensiunan, mendirikan balai peristirahatan dan pertemuan, mendirikan sekolahan, memberikan bea siswa kepada putraputri pegawai pensiunan yang cakap dan berbakat untuk menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi, mendirikan penerbitan majalah pensiunan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar pensiunan Bea Cukai dan antar pensiunan dengan pegawai yang masih aktif dan mengadakan usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. YKBT telah lima kali mengalami perubahan pimpinan, dan untuk periode 2010 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Slamet Munaryo. Alamat YKBT berada di jalan Mangga Besar nomor 26 Jakarta Pusat. Persatuan Pensiunan Bea Cukai (PPBC) Nama perkumpulan pensiunan Bea Cukai dahulu masih bermacammacam. Masing-masing daerah mempunyai nama sendiri-sendiri. Ada yang memakai istilah paguyuban, ada yang menggunakan kata persatuan, kerukunan, dan sebagainya. Namun setelah konggres pertama pensiunan Bea Cukai yang

diadakan di Ciawi, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 18 Mei 2013, maka dibentuklan organisasi yang merupakan wadah para pensiunan Bea Cukai, dengan nama Persatuan Pensiunan Bea Cukai (PPBC). Tujuan, kegiatan, maupun pendanaan PPBC sama dengan YKBT, semua mengacu untuk kesejahteraan para anggota dan bersifat nirlaba. Saat ini PPBC dipimpin oleh Moelyo Rahardjo.

mendanai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pensiunan. Berdiri sejak tahun 1967, kegiatannya perusahaan tersebut sebenarnya mencakup perdagangan umum, namun dalam perjalanannya PT. Buana Tirta saat ini hanya bisa mengurusi jasa pengiriman dari Jakarta ke daerah. Pimpinan PT. Buana Tirta saat ini adalah Rohmadi selaku Direktur, FX Suwito Marsam dan Bpk Soekadi selaku komisaris.

Pendidikan SD dan SMP Bhakti Tugas Para pensiunan juga memiliki lembaga pendidikan yang dinamakan Pendidikan SD dan SMP Bhakti Tugas. Didirikan dan dikelola oleh para pensiunan dalam wadah YKBT. SD Bhakti Tugas didirikan pada tahun 1996, dengan mengambil tempat di gedung bekas Puspla (Pusat Pendidikan dan Latihan) DJBC Pasar Minggu. Sekolah tersebut dikelola oleh YKBT cabang Jakarta Selatan yang diketuai oleh Ibu Sri Soemaryati Koesoemohardjo yang bertindak selaku Ketua YKBT Jakarta Selatan. SD Bhakti Tugas telah mampu mengurus keuangannya sendiri . YKBT Pusat hanya memberi bantuan berupa buku-buku di perpustakaan serta bantuan untuk kepentingan yang mendesak. Kini SD Bhakti tugas merupakan salah satu SD favorit di wilayah Jakarta Selatan dan menempati urutan nomor 4 dari 81 SD yang ada di Jakarta Selatan. Sedangkan untuk SMP Bhakti Tugas, sejak dikeluarkannya Peraturan Baru Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang melarang adanya sekolah sore, maka secara bertahap sejak tahun 2004 SMP Bhakti Tugas di bubarkan. Dengan demikian untuk saat ini yang dikelola oleh YKBT hanya SD Bhakti Tugas.

WARTA PURNAWIRAWAN BEA CUKAI (WPBC) Mengingat para pensiunan Bea Cukai tersebar di seluruh nusantara, maka para pendahulu kita telah memikirkan sarana yang bisa menjadi alat informasi dan komunikasi bagi para pensiunan dan pegawai Bea Cukai. WPBC didirikan pada bulan Juli 1986, memakai nama Buletin Purnawirawan Bea Dan Cukai. Hal ini terpaksa ditempuh untuk mensiasati/ menghindari repotnya ijin dari Departemen Penerangan pada saat itu. Perubahan nama dari Buletin Purnawirawan Bea Cukai menjadi WPBC dilaksanakan pada tahun 2007, saat pimpinan redaksi dipegang oleh FX Suwito Marsam. Pergantian nama tersebut dimaksudkan juga adanya sinkronisasi antara majalahnya pegawai yang masih aktif (WBC) dengan majalahnya para pegawai yang telah pensiun (WPBC). WPBC diberikan secara gratis, baik untuk pensiunan maupun pegawai yang masih aktif. Sumber pembiayaan berasal dari sumbangan para pembaca, para dermawan, maupun bantuan dari YKBT/ PT Buana Tirta. Oleh karena itu diharapkan kepada siapa saja baik pensiunan maupun pegawai Bea Cukai yang masih aktif, yang berkeinginan untuk mendapatkan majalah WPBC agar mengirimkan nama dan alamat ke nomor 0812 12290245. (ditulis oleh: Fx Suwito Marsam, pemimpin redaksi WPBC)

PT. BUANA TIRTA Dikarenakan YKBT merupakan lembaga nirlaba, maka dibentuklah PT. BUANA TIRTA, sebuah lembaga usaha yang diharapkan mampu


35

Sisi Pegawai

Sisi Pegawai

Era Abnita

Bekerja dengan Hati Analisanya tajam, setajam sorot matanya. Semangat tinggi dan pantang menyerah adalah karakter khas perempuan Aceh yang sekarang menjadi staf PFPD di KPPBC Soekarno-Hatta ini. Baginya, bidang pengawasan dan penyelidikan memang memberikan banyak kesan. Bidang itu, menurutnya, cukup menantang, menarik, dan memberikan kepercayaan diri.

E

ra Abnita terlahir dari keluarga besar Bea Cukai di Banda Aceh. Sang ayah, H.Abdan Sofyan, adalah pensiunan pejabat Bea Cukai yang terakhir kali bertugas di KPPBC Polonia Medan. Kakak perempuannya, Emma Seroya, juga adalah seorang pegawai Bea Cukai di KPPBC Banda Aceh. Era, begitu ia biasa disapa, seperti tak pernah tenang dengan keadaan sekitar. Dirinya begitu gelisah dengan kondisi Aceh yang sarat penyelundupan narkoba dan stigma miringnya akan daerah penghasil ganja. Era mengawali kariernya di Bea Cukai pada 2003 dengan penempatan pertama di KPPBC Belawan, Sumatera Utara. Pada 2004 ia dipindahkan ke Tanjung Balai Asahan atau KPPBC Teluk Nibung, Sumatera Utara. Satu tahun setengah di Tanjung Balai Asahan, ia dipindahkan ke Banda Aceh atas permintaannya sendiri. “Ibu saya sudah tua, dan saya ingin menemaninya,” ujar bungsu dari enam bersaudara yang telah menerima piagam penghargaan dari Dirjen Bea Cukai atas prestasi pengawasannya ini. Setelah bencana tsunami menimpa Tanah Rencong di akhir 2004, empat saudara kandung

36


Era meninggal. Ibunya selamat karena waktu kejadian ia sedang berada di Jakarta mengunjungi keluarga dekatnya. “Pada saat itu (setelah bencana tsunami) ibu saya kondisinya labil. Saya ingin sekali kembali ke Aceh menemani ibu. Karena bencana ini pula pegawai Bea Cukai perempuan di Provinsi Aceh jumlahnya menjadi sangat sedikit. Pada saat itu di KPPBC Aceh pegawai perempuan hanya saya. Pegawai perempuan dari tempat lain tidak mau ditempatkan di Banda Aceh, mungkin karena trauma,” jelas Era. Bencana tsunami menjadikan Era lebih mencintai dan peduli Aceh. “Setelah tsunami saya malah ingin tinggal di Aceh bersama ibu di kampung halaman saya. Saya masih ingat, kondisi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ketika itu sangat kotor dan semrawut. Ruangan pegawai Bea Cukai di sana sangat kecil, tanpa AC. Saya sempat pingsan, waktu itu Bulan Puasa, kondisi ruangan sangat pengap, aromanya menyengat, sementara penumpang sangat ramai,” kenang Era. Di KPPBC Banda Aceh, awalnya Era ditempatkan di bagian administrasi, bukan di Penindakan dan Penyidikan (P2). Era bertugas

di bagian bodycheck penumpang Bandara SIM. Waktu pun terus berlalu, sementara ramai kabar beredar bahwa penyelundupan narkoba di Pulau Sumatera banyak dilakukan oleh orang Aceh. “Banyak orang kalau ketemu saya; dari Aceh ya, eh… bawa ganja nggak..?” Hal ini menjadi semacam beban psikologis bagi Era, dan mungkin bagi orang Aceh pada umumnya. Era mengaku ingin menghilangkan stigma negatif itu dengan karya nyata dan selalu bekerja keras. “Kakak saya telpon, kok orang Aceh terus yang ia dapat (tertangkap) di Tanjung Balai Asahan. Orang Lhokseumawe, Sigli, atau Bireun. Seratus persen orang Aceh semua. Sementara kita di Aceh kok gak pernah nangkap, malah di Tanjung Balai Asahan banyak tertangkap orang Aceh,” ujar Era dengan nada ironis. Era mengungkapkan bahwa temantemannya di Aceh waktu itu sempat down dan kurang semangat dalam bekerja. Sehingga imbasnya terlihat dari nihilnya tangkapan atau kasus yang ditangani. Kondisi demikian membuat wanita kelahiran Banda Aceh 32 silam ini sadar bahwa dirinya harus

Sisi Pegawai

meningkatkan kewaspadaan. Ia harus menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Aceh dari gempuran penyelundupan narkotika. Secara otodidak ia memperdalam ilmu analisis penumpang. Banyak bergaul dan kerap berdiskusi dengan para senior membuat bakatnya kian terasah. Secara alamiah Era mengalami fase dimana telah berada di puncak kematangan berpikir. Ia tak rela Aceh yang sangat dicintainya menjadi lahan empuk sarang peredaran narkotika dan sejenisnya. Semangat ini juga yang ia coba tularkan kepada rekan-rekan sejawatnya di Bea Cukai. Dengan logat Aceh-nya, Era mengungkapkan kejadian menarik ketika ia berhasil mencegah masuknya barang haram di Bandara SIM. Ketika itu di Bulan April 2012, dia mencurigai seorang ibu dari Bireun. Si ibu yang belakangan diketahui bernama Nyak Bulan itu sering bolak-balik Kuala LumpurAceh. Sebenarnya Ibu ini sempat lolos dari pantauannya di pintu masuk bandara karena kelihaiannya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba mengejar ibu itu. Akhirnya sang ibu yang berusaha kabur berhasil ia tangkap di dekat loket pintu keluar bandara. Adu mulut pun sempat terjadi. Namun akhirnya Nyak Bulan berhasil ia interogasi dan dikenakan tindakan rongent, dan akhirnya ditahan. “Saya ditemani seorang sopir melakukan bodycheck pelaku ke rumah sakit. Karena fasilitas rontgen berada di rumah sakit di luar bandara. Setelah di-rontgen dapatlah enam butir kapsul besar berisi sabusabu kualitas satu. Besarnya kapsul seperti telur bebek yang dimasukkan ke dalam duburnya. Berat keenam butir sabu itu sekitar 229 gram,” ujarnya. Era mengaku awalnya sempat dibenci masyarakat Aceh terutama di kalangan pengguna jasa di Bandara SIM karena ketat dan tegasnya kala bertugas. Sepak terjangnya kerap membuat orang tak nyaman. Ada penumpang yang

marah besar karena bungkusan kopinya dibuka. “Tapi sudah saya ganti. Itu biasa, sudah risiko,” ujar ibu satu anak ini. Jiwa penasaran Era sangat tinggi. “Ketika libur Lebaran saya tetap masuk karena saya ingin pelajari metode penumpang. Terus terang, saya masuk Bea Cukai terinspirasi oleh ayah. Ketika itu saya merasa bangga melihat para pegawai Bea Cukai, jika pakai seragam terlihat gagah berwibawa. Pegawai Bea Cukai juga bisa memeriksa kapalkapal di laut. Dan, itu menurut saya keren,” ujar Era. Wanita berparas ayu ini mengaku selalu mencium tangan ibunya bilamana akan memulai beraktivitas. Kebiasaan itu ia lakukan sedari kecil. Doa restu sang bunda yang selalu ia harapkan. Karena Era yakin doa makbul ibunyalah yang akan menyelamatkannya. (pomo)

Catatan Penegahan Era Abnita 1. (29 Juli 2009 ) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine seberat 530 gr di pesawat Air Asia Bandara SIM Aceh ( modus operandi Di dalam kemasan Kopi instan) 2. (11 April 2012 ) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine di Pesawat Air Asia seberat 229,2131gr Bandara SIM Aceh (modus operandi di dalam dubur / anus) 3. (4 Mei 2012) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine di Pesawat Air Asia Seberat 125,2 gram (modus operandi di dalam dubur / anus) 4. (17 Juni 2012) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine dan Heroin di Pesawat Air Asia Seberat 2.999 Kg hampir 3 Kg (modus operandi disisi Koper) 5. (4 Juli 2012) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine seberat 168,55gr Di pesawat Air Asia (Modus operandi di dalam dubur /anus) 6. (3 September 2012) Penegahan Psikotropika Jenis Methamphetamine seberat 170,1945gr Di pesawat Air Asia (Modus operandi di dalam dubur / anus) 7. (16 Januari 2013) Tangkapan Melalui kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh. Paket berisi Methamphetamine Seberat 2.482kg ( Modus Operandi Dalam gulungan Kain Renda India)


37

Seputar Bea Cukai

Kantor KPPBC TMC Kediri

Foto bersama

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri

Menjaga Nama Baik Korps Bea Cukai

S

udah tidak asing jika kita melihat setiap rumah dinas instansi pemerintah selalu dicantumkan nama korpsnya. Bicara mengenai rumah dinas, khususnya di kota-kota besar di negeri ini masih mempunyai banyak persoalan, mulai dari siapa yang berhak menempati sampai dengan seberapa lama rumah dinas tersebut dapat ditempati, bagaimana ganti rugi biaya perawatan yang telah dilakukan, dan lainnya. Hal ini menyebabkan sering terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara petugas yang menegakkan aturan dengan penghuni rumah apabila diharuskan untuk mengosongkan rumah. Persoalan rumah dinas di daerah juga memiliki permasalahan tersendiri, bahkan banyak yang tidak terawat dengan baik padahal tempat dan lokasinya cukup strategis. Pada saat Majalah WBC berkunjung ke Kediri, ada perbincangan menarik yang disampaikan Kepala KPPBC Tipe

38


Madya Cukai Kediri, Turanto Sih Wardoyo. Menurutnya, kalau dari segi sistem dan kinerja di kantor Bea Cukai Kediri sudah cukup baik, di mana kita tahu bahwa selama ini KPPBC TMC Kediri memang telah banyak mendapat penghargaan sebagai kantor modern. Sebut saja, pada tahun 2009 KPPBC TMC Kediri memperoleh penghargaan sebagai juara pertama ”Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan”. Pada tahun 2010 kantor ini meraih ”Piala Citra Pelayanan Prima Tingkat Nasional”. Tahun 2012 memperoleh ISO 9001:2008 terhadap penyedia pita cukai hasil tembakau dan pada tahun 2013 KPPBC TMC Kediri dinobatkan sebagai ”Kantor Berpredikat WBKWBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)” oleh Kementerian PAN dan RB. Atas prestasi yang dicapai KPPBC TMC Kediri ini juga sudah sering dipublikasikan di Majalah Warta Bea Cukai. Namun tidak mudah bagi seorang Kepala Kantor untuk

dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang sudah baik tersebut. Turanto berpikir bagaimana memberikan motivasi bagi pegawai agar tetap bekerja dengan baik. ”Paling tidak dapat mempertahankan yang sudah dibangun selama ini, dan harapan saya bisa ditingkatkan,” ujarnya. Selain tetap memonitor kinerja para pegawai, Turanto mencoba memotivasi para pegawai dari sisi lain di luar pekerjaan pokok, seperti menjalin kebersamaan melalui olah raga supaya tetap bersinergi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Begitu juga dengan lingkungan rumah dinas yang kurang mendapat perhatian dari penghuni. ”Memang kelihatannya masalah ini sederhana, tetapi menurut saya hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian supaya pegawai tetap termotivasi,” ungkapnya. Dalam menjalin kebersamaan misalnya, dia mengajak pegawai untuk olah raga bersama. Selain kegiatan olah raga yang rutin

Seputar Bea Cukai dilakukan, Turanto mengajak mereka lari pagi setiap hari secara bergantian di sekitar lingkungan kantor. Lari pagi ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang dipimpin salah satu Kepala Seksi dengan beberapa anggotanya. Jadi setiap hari ada kelompok yang lari pagi, termasuk pegawai keamanan kantor. Turanto sendiri selalu ikut lari pagi jika tidak ada halangan yang penting. Setelah lari pagi dan selesai sekitar pukul 06.30, semua kembali ke rumah masing-masing untuk mandi dan bersiap masuk kantor pukul 07.30. Dengan adanya kegiatan yang sederhana itu, dia yakin

Lingkungan Perumahan

kekompakan dan kebersamaan akan terjalin dengan sendirinya. Antara atasan, bawahan, dan pegawai keamanan menyatu seakan tidak ada jarak, komunikasi pun lancar. ”Dalam jiwa yang sehat, saya yakin kinerja akan semakin baik,” ujar Turanto yang memang senang olah raga demi kesehatan dan kebugaran. Begitu juga dengan lingkungan perumahan tidak luput dari perhatian Turanto. Kebetulan KPPBC TMC Kediri memiliki beberapa lokasi perumahan yang menurutnya kurang mendapat perhatian dalam hal perawatan. ”Saya mengajak pegawai yang menempati perumahan untuk mengadakan lomba kebersihan, dan mereka antusias,” ujarnya. Setiap penghuni rumah dinas dengan caranya sendiri akhirnya mau membersihkan lokasi di lingkungan perumahan, mengecat tembok dan perbaikan kecil lainnya, sehingga kelihatan bersih dan menarik. Bahkan ada beberapa kelompok yang secara

Kepala Kantor

bergotong royong memperbaiki jalan di sekitar komplek perumahan. ”Jadi dalam hal ini juga ada rasa memiliki dan kebersamaan,” paparnya. Menurut Turanto, perumahan dinas Bea dan Cukai perlu dipelihara dengan baik karena sekecil apapun perumahan tersebut, di sana tercantum nama korps Bea dan Cukai yang harus tetap dijaga bersama. (Piter Pasaribu)

Launching Less Cash Society

Bea dan Cukai Ngurah Rai

D

enpasar – Selasa, 05 Mei 2015 Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai serta guna membantu terciptanya suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi keuangan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bekerjasama dengan Bank Mandiri menyelenggarakan acara Launching Less Cash Society di Area Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai. Kegiatan ini diisi dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Budi Harjanto dengan CEO Bank Mandiri Regional Bali dan Nusa Tenggara, Darmawan Junaidi di saksikan oleh perwakilan dari Bank Indonesia Wilayah III Bali Nusa Tenggara serta Instansi terkait di

lingkungan Bandara Ngurah Rai sebagai tanda telah digunakannya Electronic Data Capture (EDC) di area Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dalam melayani pembayaran Bea Masuk(BM), Pajak Dalam Rangka impor(PDRI) maupun denda administrasi oleh wisatawan yang datang melalui Bandara Ngurah Rai dalam pemenuhan kewajiban pabeannya. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Syarif Hidayat dalam sambutannya berharap dengan digunakannya instrument LCS tersebut dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembayaran import duty. Sementara itu CEO Bank Mandiri Regional Bali dan Nusa Tenggara, Darmawan Junaidi mengungkapkan, manfaat EDC antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat internasional terhadap penggunaan instrumen non tunai khususnya di kawasan Less Cash

Society Bandara Ngurah Rai, selain itu untuk menghindari uang palsu serta pembayaran sesuai dengan nominal transaksi. KPPBC TMP Ngurah Rai juga berharap dengan penggunaan instrument LCS dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran BM, PDRI dan Denda Administrasi. Transaksi non tunai ini memiliki data yang sangat valid dan tercatat secara rinci yang tentu saja akan menghindari adanya tindakan manipulatif maupun penyimpangan, sehingga dapat terciptanya pelayanan yang bersih, transparan, dapat dipercaya dan bebas korupsi. Volume 47, Nomor 6, Juni 2015

39

Seputar Bea Cukai

P

PERINGATAN HARI KARTINI OLEH PARA SRIKANDI BEA CUKAI

residen Republik Indonesia kedua, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Peringatan ini ada sebagai penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender, dan emansipasi wanita. Saat ini dengan semangat Kartini, para perempuan Indonesia berinovasi mengisi Hari Kartini dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti yang dilakukan di kantor-kantor Bea Cukai, mulai dari pusat hingga kantor-kantor vertikal di daerah. Rabu 8 April 2015, KPPBC TMP A Marunda melaksanakan kegiatan Apel Bulanan. Aba-aba terdengar selantang biasanya namun ada yang berbeda. Ternyata pelantun aba-aba adalah para wanita yang lembut kesehariannya. Dalam amanatnya, Pejabat Pengambil Apel, Komang Ayu Gunadi Djati menyampaikan kekhususan bulan ini yaitu terdapat Hari Kartini yang merupakan peringatan persamaan gender di Indonesia, sehingga para petugas apel ditunjuk khusus dari kalangan karyawati. Pejabat Pengambil Apel mengajak seluruh peserta apel untuk memberikan applaus sebagai ucapan terima kasih kepada mereka yang telah mendukung penyetaraan gender dan menyayangi para wanita dalam pekerjaannya, maka tepuk tangan meriah pun menggema di pelataran parkir untuk para karyawan KPPBC TMP A Marunda. Selaras dengan KPPBC TMP A Marunda, apel bulanan pada Rabu 8 April 2015 di KPU Bea dan Cukai

40


Tipe A Tanjung Priok terasa berbeda karena semua perangkat apel kecuali Inspektur Upacara beranggotakan karyawati. Karyawati yang didaulat menjadi Komandan Upacara adalah Kepala Seksi Layanan Informasi, Endang Puspawati. Tak hanya spesial bagi para perangkat upacara, tetapi juga terasa spesial bagi Inspektur Upacara, R. Fadjar Donny karena hari ini adalah apel pertama beliau bersama pegawai sebagai Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. “Apel yang berbeda, semua perangkat wanita kecuali saya”, kata Pejabat Eselon II yang baru dimutasi ini. Tak lupa beliau juga meminta doa dan mengajak untuk bersama-sama bekerja, saling bersinergi, saling mendukung untuk membangun Kantor Pelayanan Utama yang berbudaya dan menjadi yang terbaik. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Kartini di KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, dilaksanakan pula Road Show Bakti Sosial ke tiga tempat. Acara ini berhasil terselenggara berkat kegigihan para karyawati dalam penggalangan dana, yakni dengan menjajakan beberapa souvenir, seperti mug, lap makan, kotak makan, flashdisk dan barang lainnya ke seluruh pegawai KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok pada hari sebelumnya. Dana penjualan yang terkumpul kemudian disumbangkan

dalam bentuk perabotan yang bermanfaat dan sembako. Lokasi penyelenggaraan bakti sosial pertama, yaitu Loka Bina Karya (LBK) Pondok Bambu, ialah yayasan yang menampung lima puluh orang disabilitas kelumpuhan badan bagian bawah. Pada kunjungan ini, para karyawati dan Darma Wanita diajak keliling LBK melihat ruangan-ruangan yang digunakan untuk membuat hasil kerajinan dan ketrampilan tangan para pasien, seperti melukis dan desain sablon.

Tempat kedua yang dikunjungi yaitu di Wisma Tuna Ganda Palsigunung Cimanggis, merupakan panti perawatan pertama di indonesia yang khusus melayani dan menangani anak-anak penyandang cacat ganda. Di sini rombongan diajak berkeliling, menyapa, dan berinteraksi dengan para penderita tuna ganda. Tempat terakhir adalah Taman Baca dan Belajar Al-kahfi Ciracas Jakarta Timur,

Seputar Bea Cukai yang terbentuk atas kepedulian para pemuda sekitar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak kecil di lingkungan setempat. Acara berjalan menarik dengan diisi penampilan para murid yang menyanyi dan membaca puisi. Tak melulu diikuti oleh karyawati dan para ibu Darma Wanita, rangkaian acara Hari Kartini juga mengikutsertakan para Bapak yang merupakan pegawai KPU BC Tanjung Priok dalam sebuah lomba masak, dengan mendaulat para perempuan sebagai juri. Lomba ini diikuti oleh sebelas bidang di KPU ditambah satu tim dari cleaning service dan PKD ini dimulai dengan menebak bumbu masak dengan memanfaat indra penciuman para peserta. Setelahnya, para peserta diminta untuk menyusun huruf menjadi kata “Door Duisternis Tot Licht” dan mencari artinya. Pada sesi utama lomba yaitu kompetisi memasak, semua tim sangat antusias mengikutinya. Acara menjadi seru dan menghibur saat masing-masing tim menamakan masakannya dengan nama-nama unik, seperti Nasi Goreng Notul, Nasi Goreng Vooruitslag, Nasi Goreng Premi, dan banyak lagi. Juara umum pada lomba memasak ini diraih oleh bidang Penindakan dan Penyidikan. Sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Kartini, pada Selasa, 21 April 2015 dilaksanakan talkshow dengan tema Perawatan Kesehatan dan Kecantikan Wajah di Atas 30 Tahun. Acara yang mengusung tema Brain, Beauty, and Behaviour menjadi semarak dengan seluruh pegawai pada hari itu mengenakan pakaian adat Betawi. Tak ketinggalan, Kepala Kantor dan para Kepala Bidang didaulat untuk memakai beskap hitam. Talkshow yang didahului dengan gelaran fashion show yang diikuti oleh pegawai dan Darma Wanita ini, mengundang pemilik klinik kecantikan Dura Skin, Gerhilda Elen, sebagai narasumber. Informasi yang dibagikan ialah seputar cara perawatan wajah yang baik dan

sehat khusus para wanita berusia di atas 30 tahun. Diharapkan dengan terselenggaranya seluruh rangkaian acara dapat menambah wawasan dan pengalaman para pegawai, mengatasi kejenuhan kerja , menambah semangat kerja, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa. Serentak pada Selasa, 21 April 2015 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-5/BC/2015, para pegawai wanita di seluruh kantor Bea Cukai mengenakan pakaian nasional berupa kebaya. Seperti terlihat di KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta di mana para pegawai wanita tetap melaksanakan tugas pelayanan dengan mengenakan baju kebaya. Hal ini ditujukan agar semangat emansipasi wanita selalu disertakan dalam lingkungan pekerjaan.

Menyusul pada Jumat, 24 April 2015 bertempat di aula kantor, Persatuan Dharma Wanita KPPBC TMP B Yogyakarta mengadakan lomba fashion show untuk anak-anak. Acara tersebut diikuti oleh putra-putri dari para pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Yogyakarta. Acara tersebut diakhiri dengan penyerahan piala bagi para pemenang dan foto bersama Persatuan Dharma Wanita KPPBC TMP B Yogyakarta. Tak ketinggalan, para karyawati dan Darma Wanita KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak pun merayakan peringatan Hari Kartini dengan semarak. Di mana tepat pada tanggal 21 April, seluruh pegawai perempuan di kantor tersebut mengenakan pakaian nasional berupa kebaya

sebagai simbol kecintaan perempuan terhadap pelestarian budaya bangsa. Digelar pula acara-acara menarik yang mengusung semangat meningkatkan kualitas kehidupan perempuan menuju Indonesia sejahtera. Berbeda dengan kantor-kantor sebelumnya, KPPBC TMP Tanjung Perak mengadakan kegiatan berupa ceramah motivasi dalam memperingati Hari Kartini. Acara yang bertempat di Aula Mini KPPBC TMP Tanjung Perak dan dihadiri oleh seluruh pegawai wanita di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Perak dan BPIB (Badan Pengujian dan Identifikasi Barang) Surabaya ini, dipimpin langsung oleh Luluk Chumaidah S.H., S.Pd.I. dengan mengambil tema “Memposisikan Diri Sebagai Wanita dalam Keluarga dengan Semangat Kartini/Menjadi Wanita Kartini Masa Kini”. Menurut beliau, emansipasi wanita yang sering disuarakan selama ini bukan berarti posisi wanita harus sama dengan pria di semua aspek. Emansipasi yang dimaksudkan di sini dalam hal pendidikan dimana seorang wanita harus mengembangkan kapasitas dirinya dengan terus belajar. Materi dibawakan selama


41

Seputar Bea Cukai kurang lebih dua jam dan diakhiri dengan pembagian doorprize dari panitia kepada para peserta yang beruntung. Sebagai kelanjutan acara tersebut, diadakan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada panti asuhan Ruqoiyah dan Panti Werdha Usia yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Veneranda Dharmayati dan PFPD, Puspita Endah Buana dan I Gusti Agung Ayu Ari Tyastari. Satu hal yang lebih istimewa, dalam rangka peringatan Hari Kartini, KPPBC TMP A Jakarta, mengadakan beberapa perlombaan antara lain, fotografi, tulisan ilmiah, dan puncaknya mengadakan talk show yang mengambil tema “Semangat Kartini dan Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Lingkungan DJBC”. Talk show kali ini cukup menarik karena dipandu langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Oza Olavia, dengan narasumber Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti. Hadir pada acara talkshow tersebut Direktur PPKC, Heru Pambudi, seluruh pejabat eselon III di lingkungan Kanwil DJBC Jakarta, seluruh pejabat eselon IV dan V KPPBC TMP A Jakarta, dan para undangan baik dari KPU Tanjung Priok, juga instansi terkait di lingkungan Bandara Halim Perdanakusuma. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Bea Cukai yang dilanjutkan dengan pembahasan peran kartini, baik pada masanya maupun peran wanita di era saat ini khususnya fungsi dan peran wanita yang berkarier di lingkungan kementerian, oleh Susi Pudjiastuti. “Kartini adalah tokoh wanita yang sangat hebat, di tengah kepasungan adat jawa yang sangat membatasi gerak gerik wanita, kartini mampu membuka pemikiaran kaum pria untuk memberikan kesempatan kepada wanita agar bisa bersanding dengan pria dalam hal pekerjaan,” tutur Susi. Terkait dengan dirinya yang kini menjabat sebagai seorang menteri, hal itu diungkapkan tidak lain karena ia sejak awal memiliki kemauan untuk

42


mandiri yang kuat sehingga dapat menunjukan kepada orang tua dan keluarganya kalau dirinya mampu bersaing dengan pria dalam hal pekerjaan dan mampu membuktikan kalau seorang wanita juga bisa sehebat pria. “Makanya saya sejak SMP sudah merasa tidak cocok dengan sekolah dan memutuskan untuk keluar dan mencoba mandiri di bidang yang saya suka. Kondisi ini pada awalnya pasti ditentang oleh orang tua, dan konsekuensinya saya tidak menerima lagi uang dari mereka. Ini saya buktikan, kalau saya pun bisa mandiri dan berusaha di bidang perikanan dan jasa transportasi udara yang sangat peka dengan waktu,” ungkapnya. Terkait dengan peran wanita yang berkarier di berbagai bidang saat ini, Menteri Susi mengatakan, saat ini Indonesia tidak lagi membatasi wanita dalam berkarier, hal itu dapat dilihat dari berbagai jabatan yang kini banyak dipegang oleh wanita, baik di instansi pemerintahan maupun pada sektor swasta. “Kuncinya hanya satu, yaitu dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan pantang menyerah pada suatu keadaan, karena masalah gender di Indonesia sudah lebih maju dibandingkan negara lain, di sini kita bisa berprofesi apa saja yang penting wanita itu mampu dan bisa,” ujarnya. Selain berbicara soal peran wanita dalam pemberdayaan ekonomi, Menteri Susi juga menjelaskan bagaimana dirinya menjalankan peran sebagai menteri kelautan yang sarat dengan berbagai permasalahan khususnya illegal fishing. Untuk itu kerja sama dengan pihak DJBC juga sangat penting untuk menjaga agar kekayaan laut Indonesia tidak dijarah

terus menerus oleh negara lain, sementara bangsa Indonesia sendiri tidak mampu makan ikan karena harganya yang mahal. “Garis pantai Indoensia adalan nomor 2 terpanjang di dunia, seharusnya kita bisa makan ikan secara gratis, tapi kenyataannya justru berbalik, bangsa ini tidak bisa makan ikan karena harganya yang mahal dan hasil tangkapan yang sangat sedikit, sementara itu para pejabat memberikan solusi yang kurang populer dengan cara budidaya, padahal kita punya laut yang luas dan itu tidak perlu memberinya makan tapi kita hanya ditugasi menjaganya saja,” tandas Menteri Susi. Di akhir acara, Menteri Susi meminta agar jajaran bea cukai lebih intens dalam melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dirinya juga menekankan agar menjaga mental dari berbagai godaan yang akan membuat para penjarah dapat melakukan kejahatan di laut Indonesia. Dengan berakhirnya pemaparan tersebut, acara talk show pun ditutup dengan pemberian cinderamata dari DJBC kepada Menteri Susi yang diberikan secara langsung oleh Direktur PPKC, dan acara ditutup dengan sesi foto bersama masingmasing pejabat dengan Menteri Susi. Tak ketinggalan, di Kantor Pusat DJBC Jakarta pada tanggal 21 April 2015 juga dilaksanakan kegiatan sharing session bersama Mira Puspita Dewi, Kasubdit Ekspor Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC serta acara foto bersama seluruh pegawai wanita dengan menggunakan pakaian kebaya.

Seputar Bea Cukai

PENGAWASAN DJBC PENGAWASAN KAWASAN BEBAS Dalam rangka mengamankan hakhak negara di kawasan perdagangan bebas, KPPBC TMP C Sabang sebagai kantor yang memiliki tugas pelayanan dan pengawasan di wilayah sekitar kawasan bebas Sabang melakukan langkah koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum yang berada di wilayah Sabang. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan mengadakan acara sosialisasi Pengawasan Kepabeanan di Kawasan Bebas Sabang, yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2015, dengan mengundang seluruh instansi terkait dan aparat penegak hukum yang berada di wilayah kawasan bebas Sabang. Kepala KPPBC TMP C Sabang, Dwijanto Wahjudi, mengharapkan Bea Cukai Sabang dapat memberikan kemajuan dan inspirasi untuk kemajuan kota Sabang. Sosialisasi diisi dengan pemaparan materi mengenai Perdagangan Internasional, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas, yang dibawakan oleh Kasubdit Impor, Agus Sudarmadji dan tim, serta Kabid Kepabeanan dan Cukai, Zaky Firmansyah. Kepala Kanwil DJBC Aceh, Saipullah Nasution, yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan harapan kepada seluruh peserta untuk dapat membantu Bea dan Cukai Sabang mensosialisasikan kepabeanan Kawasan Bebas Sabang kepada instansi masing-masing maupun masyarakat Sabang.

PENGAWASAN PERBATASAN Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas barang di perbatasan antara Indonesia dengan Australia, pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2015, bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Papua dan Papua Barat diadakan kegiatan half day Workshop for DGCE Officer Ambon. Pengisi materi dari Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS). Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Papua dan Papua Barat Hendra Prasmono, sebagai perwakilan ACBPS, David Jones dan jajaran Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, Kasubdit Penindakan Akhmad Rofiq dan Kepala Seksi Dukungan Operasi Narkotika Hengky T.P. Aritonang. Acara tersebut dihadiri oleh, Kepala Kantor, Kepala Seksi P2, Kepala Subseksi P2, dan Pelaksana Seksi P2 dari 13 KPPBC di lingkup Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Papua dan Papua Barat. Dalam hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Papua dan Papua Barat tentang kerjasama yang telah dilakukan bersama Australian Customs dan efeknya pada penindakan larangan pembatasan yang masuk ke wilayah Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai

SmallCraft Boarding Guide yang disampaikan oleh David Jones. Dalam penjelasannya, David Jones mengatakan bahwa daerah Maluku dan Papua merupakan daerah yang unik, karena berupa perairan dengan banyak pulau kecil, tergolong daerah rawan dilakukan penyelundupan barang-barang yang terkena larangan pembatasan terutama obat-obatan terlarang melalui SmallCraft yang masuk ke Wilayah Perairan Maluku dan Papua. Dalam acara tersebut juga disampaikan sistem kerja ACBPS dalam melakukan inspeksi SmallCraft beserta kriteria dalam pemeriksaan serta bagaimana penerapan dari sistem manajemanen resiko dan teknologi yang digunakan. Acara selanjutnya, materi mengenai NPP yang dibawakan oleh Kepala Seksi Dukungan Operasi Narkotika Hengky T.P. Aritonang dan dilanjutkan dengan materi Patroli Laut oleh Kasubdit Penindakan Akhmad Rofiq. Acara diikuti secara antusias oleh seluruh peserta dan diadakan juga sesi konsultasi mengenai keadaan di lapangan pada saat dilakukan penindakan serta pemecahanya. Acara ditutup pada pukul 17.00 WIT oleh kepala Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC MPPB Winarko yang menyampaikan harapannya agar acara ini membawa kemajuan dalam hal Penindakan Lartas di Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Maluku Papua dan Papua Barat.


43

Seputar Bea Cukai

SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SOSIALISASI CONTACT CENTER Salah satu wujud pelaksanaan dari reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan DJBC adalah membuat Contact Center yang diberi nama Bravo Bea Cukai 1500225. Berperan sebagai pusat layanan penerimaan dan penyampaian informasi serta penerimaan pengaduan di bidang kepabeanan dan cukai, Bravo Bea Cukai 1500225 diharapkan nantinya menjadi acuan masyarakat dan stakeholder dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka mensosialisasikan pusat informasi ini, digelar sosialisasi di beberapa kantor vertikal daerah, seperti di Ternate, Bandung, dan Makassar. Akhir Maret 2015 bertempat di aula KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate, dilaksanakan Sosialisasi Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225, yang diikuti oleh kurang lebih 36 peserta dari Kanwil DJBC Sulawesi, Kanwil DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat, dan kantor-kantor satuan kerja di bawah kanwil tersebut. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) menjadi pemateri dalam pelaksanaan acara ini. Acara berlangsung atraktif, dimana peserta sosialisasi aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan menjawab kuis yang diberikan pemateri mendapat hadiah berupa souvenir khas Maluku Utara. Acara

44


kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Tak hanya diperuntukkan bagi pihak internal DJBC, sosialisasi Contact Center juga menyasar pihak eksternal, seperti yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bandung pada Selasa, 21 April 2015. Acara yang pesertanya merupakan pimpinan perusahaan dan exim Kawasan Berikat di lingkungan KPPBC TMP A Bandung, juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kepala Bidang dan Kepala KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa Contact Center Bravo BC 1500225 adalah inovasi baru DJBC, yang menghubungkan Bea Cukai dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya Contact Center Bravo BC 1500225 maka akan ada satu saluran informasi Kepabeanan dan Cukai dan

pengaduan, dan diharapkan akan ada satu jawaban yang seragam dan memberi kepastian. Selaras dengan KPPBC TMP A Bandung, pada Kamis, 23 April 2015, KPPBC TMP B Makassar menyelenggarakan kegiatan serupa di aula kantor yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari Importir, Eksportir, PPJK, dan Pengusaha di Bidang Cukai. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi dalam hal meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan serta mengoptimalkan kegiatan penerimaan dan penyampaian layanan informasi serta penerimaan pengaduan di bidang kepabeanan dan cukai terutama untuk wilayah Makassar. Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Minhajuddin Napsah di penghujung acara menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang

Seputar Bea Cukai

besar atas partisipasi peserta dalam penyelenggaraan sosialisasi tersebut serta berharap agar pengetahuan yang disampaikan perihal Kontak Layanan Bravo Bea Cukai bermanfaat bagi pengguna jasa. SOSIALISASI TIME RELEASE STUDY Dengan mempertimbangkan manfaat pelaksanaan Time Release Study (TRS) antara lain dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dengan mengetahui dan mengevaluasi adanya bottleneck pada proses penyelesaian barang, Direktorat Kepabeanan Internasional memandang bahwa TRS perlu untuk dilaksanakan, maka pada tahun 2015 Direktorat Kepabeanan Internasional berencana untuk melaksanakan TRS di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Dwi Kora Pontianak dan Soekarno Hatta Makassar. Sebagai pendahuluan, dilaksanakanlah sosialisasi TRS yang secara garis besar membahas masalah pengumpulan data secara manual, menarik data dari SKP, dan menginput data ke TRS Software. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi guna memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global. Jumat, 10 April 2015 di Aula Gedung Keuangan Negara Makassar dilaksanakan Sosialisasi TRS yang dihadiri oleh instansi yang terkait dengan pelaksanaan TRS. Narasumber dalam sosialisasi ini yaitu

Direktur Kepabenan Internasional, Robert Leonard Marbun, Kepala Subdirektorat Kerjasama Regional, Anita Iskandar, dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II KPPBC TMP B Makassar, Alimuddin. Setelah materi disampaikan oleh ketiga narasumber, acara berlanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara narasumber dan peserta, diskusi berjalan dengan suasana hangat dan penuh semangat. Acara ditutup oleh Kepala Kanwil Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai, Wisnu Wibowo dengan kesepakatan bersama untuk mendukung program pelaksanaan TRS di Pelabuhan Makassar. Tak ketinggalan, pada Jumat, 17 April 2015 bertempat di aula KPPBC TMP B Pontianak, diadakan acara serupa kepada para stakeholder yang terlibat dalam proses pengeluaran barang impor mulai dari kedatangan barang (saat kapal lego jangkar/log book kapal) sampai dengan barang keluar dari pelabuhan/gate out. Acara dibuka oleh Plh. Kakanwil DJBC Kalbagbar, Aminudin, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi berturut-turut oleh Anita Iskandar dan Kabid P2 Kanwil Kalbagbar, Vita Budi. Bertindak selaku moderator dalam acara ini yaitu Robert L. Marbun. SOSIALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DJBC Dalam rangka mengimplementasikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai no. 22/BC/2013 tentang Pedoman Penyelengaraan Kegiatan Kehumasan

dan Penyuluhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan memasyarakatkan tugas pokok dan fungsi DJBC secara luas, diadakanlah beragam kegiatan yang mengikutsertakan pihak eksternal dalam bentuk Customs on The Street (COTS), Coffee Morning, Customs Visit Customer (CVC), serta Customs Goes to Campus (CGTC). Berkomunikasi dan saling memahami merupakan sebuah kunci keharmonisan antara dua pihak yang saling medukung, hal inilah yang menjadi landasan pelaksanaan CVC oleh Bea Cukai dengan para stakeholder, seperti yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi, di mana pada Rabu, 15 April 2015 berkesempatan melaksanakan CVC ke PT Narumi Indonesia. Acara yang bertempat di Ruang Meeting 2 lantai 2 Gedung PT Narumi Indonesia 2, diisi dengan pemaparan profil perusahaan, mulai dari sejarah pendirian perusahaan, perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, produk-produk yang dihasilkan yang berupa peralatan makan, kapasitas produksi, serta tujuan ekspor dari produk-produk tersebut, serta disusul dengan factory plan yaitu melihat langsung proses produksi. Selain itu, juga diadakan sesi tanya jawab kepada para perwakial Bea Cukai Bekasi, seperti peraturan yang diharapkan ada untuk mengakomodir pemindahan barang antar dua Kawasan Berikat dalam satu manajemen, fasilitas perpanjangan SKEP Gudang Berikat yang masih diproses di Pusat sedangkan jatuh


45

Seputar Bea Cukai

tempo yang sudah dekat, dan lain sebagainya. Dengan terlaksananya acara ini diharapkan terjalin hubungan baik antara Bea Cukai dan stakeholder sehingga tercapai tingkat kepatuhan pada level yang diharapkan guna menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih kondusif bagi para investor pada masa masa yang akan datang. Insan media juga merupakan pihak yang bersinggungan langsung dengan DJBC, mengingat begitu besar pengaruh media massa dalam membentuk opini masyarakat saat ini, untuk itulah hubungan baik antara DJBC dan media harus tetap terjaga. Hal ini disadari sepenuhnya oleh KPPBC TMP Medan di mana pada Rabu, 15 April 2015, bertempat di Restoran Istana Koki, berkesempatan menggelar coffee morning dengan insan pers. Acara ini dihadiri oleh empat belas orang perwakilan pers di kota Medan diantaranya Harian Berita Sore, Harian Tribun Medan, Harian Waspada, Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Harian Analisa, TVRI Biro Sumatera Utara, Radio Smart FM Medan, Global TV/i News Biro Medan, Metro TV Biro Medan, Radio RRI Biro Medan, dan Harian Sumut Pos. Acara dibuka dengan sambutan Kepala KPPBC Bea Cukai Medan, Siswo Suharto yang menyampaikan tugas dan fungsi DJBC, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Kinerja KPPBC TMP B Medan yang meliputi realisasi target penerimaan, jumlah hasil tangkapan narkotika, serta pemaparan tentang kegiatan kehumasan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Nyoman Adhi Suryadnyana. Selanjutnya disampaikan juga rincian hasil penangkapan NAPZA sekaligus tren terbaru penyelundupan narkotika oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Achmad Fatoni. Kalangan pers mengapresiasi kegiatan coffee morning tersebut karena dapat menerima informasi langsung dari pejabat yang berkompeten mengenai masalah kepabeanan dan cukai. Pihak akademisi seperti murid

46


sekolah, guru/dosen, dan mahasiswa juga tak luput dari sasaran sosialisasi DJBC, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian tugas pokok dan fungsi DJBC. Cara terbaik yang ditempuh untuk mensosialisasikan tupoksi DJBC adalah dengan menggelar kunjungan ke sekolah atau universitas, dan menerima kunjungan murid dan mahasiswa yang datang ke kantor Bea Cukai setempat, seperti yang terjadi di KPPBC TMP Belawan. Selasa, 28 April 2015, siswa-siswa SMP Al-Fityan School Medan mengunjungi KPPBC TMP Belawan dalam rangka study tour yang melibatkan 52 orang siswa dan bertujuan untuk lebih memahami peran dan tugas Bea dan Cukai. Acara yang bertempat di Ruang Aula lantai 3 ini, dibuka oleh Kasubsi Layanan Informasi, Julianti Rangkuti disusul sambutan dari Plh. Kepala Seksi PLI, Robinson Naek. Inti acara adalah pemaparan materi mengenai pengenalan tugas dan fungsi DJBC secara umum yang dibawakan oleh pelaksana pada Seksi PLI, Aulia Arif Nasution. Para siswa sangat antusias mengikuti acara yang diakhiri dengan kunjungan ke Pangkalan Kapal Patroli KWBC SUMUT dan Pelabuhan Belawan International Container (BICT). KPPBC TMP Tanjung Perak berkesempatan melakukan kegiatan CGTC Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)Surabaya pada hari Rabu-Kamis, 12-13 Mei 2015. Kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang tidak biasa karena dilakukan selama dua hari karena keterbatasan ruang tempat di Kampus STIESIA sehingga pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari. CGTC ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan peserta di dalam mata kuliah kepabeanan dan cukai yang selama ini telah diajarkan di kampus. Kegiatan hari pertama tanggal 12 Mei 2015 hari rabu dihadiri oleh 157 orang dari mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dan para dosen STIESIA.

Kegiatan tersebut diadakan di ruang 202 gedung Pasca Sarjana Kampus STIESIA Surabaya dan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua STIESIA Dr. Nur Fajrih Asyik.,SE.,M.S.Si.,Ak.C.A pada pukul 09.30 WIB dan sambutan dari KPPPBC TMP Tanjung Perak yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi Penyuluhan Navy Zawariq. Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh Navy Zawariq berupa profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sekilas Ekspor Impor yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab para peserta antusias terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Kepada peserta yang telah bertanya diberikan souvenir sebagai doorprize kegiatan. Kegiatan hari kedua tanggal 13 Mei 2015 hari Kamis masih berlangsung di ruang 202 gedung Pasca Sarjana Kampus STIESIA,dihadiri oleh 133 orang mahasiswa dari jurusan dan semester yang sama dengan hari sebelumnya dan para dosen pembimbing. Namun dalam hari kedua ini acara dibuka oleh Ketua STIESIA Dr. Akhmad Riduwan.,SE.,M.S.A.,Ak.C.A pada pukul 10.00 WIB dan sambutan dari pejabat pengganti kepala KPPBC TMP Tanjung Perak Mochammad Munif Acara selanjutnya berupa pemaparan

materi mengenai profil DJBC yang disampaikan oleh Zainuddin B. dan materi sekilas Ekspor Impor oleh Arby Adhitia Setiantono. Sesi tanya jawab hari kedua ini tidak kalah menarik dengan hari pertama

Seputar Bea Cukai

karena banyaknya mahasiswa yang mengacungkan tangan akan tetapi karena keterbatasan waktu yang ada sehingga pertanyaan dari mahasiswa harus dibatasi. Dan seperti biasa di akhir kegiatan berupa pemberian doorprize kepada para penanya

SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG CUKAI Pada tanggal 15-16 April 2015, bertempat di Kecamatan Paliyan dan Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta, dalam rangka memenuhi permohonan dari Disperindagkop ESDM Pemkab Gunung Kidul, seksi PLI KPPBC TMP B Yogyakarta melakukan kegiatan sosialisasi tentang ketentuan peredaran Produk Hasil Tembakau. Acara tersebut diikuti oleh para penjual eceran Hasil Tembakau beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat. Kasubsi Penyuluhan, Arief Munawar didaulat menjadi penyampai materi dalam sosialisasi ini. Ditempat yang berbeda, pada hari Rabu, 06 Mei 2015 KPPBC TMP A Bandung hadir sebagai narasumber pada sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2015 di kabupaten Bandung. Bertempat di Bale Sawala, komplek Pemda kabupaten Bandung, jalan Soreang Km.7, sosialisasi DBHCHT tersebut dihadiri oleh para petani tembakau, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah dibuka oleh Setda kabupten Bandung, disampaikan materi tentang dasar hukum, latar belakang, pembagian dan permasalahan DBHCHT oleh seorang Kasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Selanjutnya Kasi PLI menyampaikan tentang pengantar cukai, dan cara identifikasi pita cukai 2015 sebagai tambahan informasi kepada para peserta sosialisasi. Dalam sesi tanya jawab, banyak peserta yang mempertanyakan mengapa DBHCHT jumlahnya sangat

kecil, tidak sebanding dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh asap rokok dan bagaimana pembagian dan pemanfaatan DBHCHT bagi masyarakat luas. Acara ditutup dengan penyampaian materi dari Dinas Indagkop kotamadya Bandung terkait dengan laporan alokasi dan pemanfaatan DBHCHT kabupaten Bandung. SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG KEPABEANAN Mengingat pentingnya pemahaman dalam mengikuti perkembangan terkini akan peraturan perundang-undangan mengenai Gudang Berikat, pada Rabu, 22 April 2015 KPPBC TMP A Bekasi mengadakan sosialisasi Gudang Berikat, dengan mengundang 124 orang undangan yang merupakan perwakilan perusahaan gudang berikat. Pada acara ini, Kepala KPPBC TMP A Bekasi, Djanurindro Wibowo menjelaskan pentingnya manfaat dari pendayagunaan CCTV dan IT Inventory pada Gudang Berikat dimana selain untuk mempermudah petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan, juga memberikan kemudahan kepada para pengusaha di Gudang Berikat untuk mengawasi barang yang masuk atau keluar gudang. Selain itu juga disampaikan betapa pentingnya pemahaman peraturan tentang ketentuan Gudang Berikat tersebut. Para peserta sosialisasi juga diberikan pemaparan materi PMK NOMOR 143/PMK.04/2011 dan PERDIRJEN BC NOMOR PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat, yang disampaikan oleh Kepala Seksi PKC VIII KPPBC TMP A Bekasi, Sulaiman. Dijelaskan dasar hukum terkait kewajiban yang harus dilaksanakan pada Gudang Berikat serta kriteria penetapan IT Inventory. Diharapkan penyelenggaraan sosialisasi ini membawa manfaat tersendiri serta bisa menambah informasi baru bagi para pengusaha Gudang Berikat maupun pengusaha dalam Gudang Berikat. Di lain tempat, tepatnya di Bandung, menanggapi banyaknya

penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPPBC TMP A Bandung, pada Selasa, 28 April 2015, diadakan talkshow tentang barang penumpang, barang kiriman pos, dan penipuan terkait barang kiriman di radio PRFM Bandung. Dalam talkshow tersebut disampaikan bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Kepala KPPBC TMP A Bandung (Rulijanto) telah mengeluarkan sebuah pengumuman Nomor: Peng-08/WBC.08/KPP. MP.04/2015 yang menyampaikan bahwa pegawai KPPBC TMP A Bandung tidak pernah menelepon penerima barang kiriman untuk menyelesaikan pengeluaran barangnya. Sepanjang talkshow berlangsung, narasumber dari Bea Cukai Bandung menerima banyak pertanyaan terkait permasalahan barang penumpang, barang kiriman pos, dan modus-modus penipuan yang patut diwaspadai. Sebagai pendukung sosialisasi ini, Bea Cukai Bandung juga menampilkan iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui radio PRFM dan radio Global Bandung, serta iklan running text di TVRI Jabar dan I News TV. Menyusul sehari setelahnya, yaitu pada Rabu, 29 April 2015, kembali Bea Cukai Bandung menggelar talkshow dengan Global FM Bandung dan Miko Mall mengenai hal yang sama. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Bety, didampingi Kasubsi Layanan Informasi, Suhartoyo, bertindak sebagai narasumber talkshow yang dipandu oleh penyiar Global FM Bandung, yaitu Fauzan dan Dewi. Pengunjung Miko Mall dan pendengar radio Global FM Bandung sangat antusias mengikuti talkshow tersebut. Sesekali penyiar Global FM Bandung yang merangkap sebagai MC melontarkan pertanyaan dan kuis berhadiah kepada pengunjung tentang materi yang telah disampaikan. Para pengunjung pun mencoba menjawab kuis, bahkan beberapa juga mengajukan pertanyaan berkaitan dengan barang bawaan penumpang dan barang kiriman pos.


47

Travel Notes

Pantai Lampuuk Keindahan Alam Aceh yang Mempesona

H

ari ke-3 kami mengunjungi Banda Aceh dan Sabang, tibalah untuk kami melepas penat dari aktivitas kerja. Sesampainya di Banda Aceh sepulang dari Sabang, hari itu waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB. Setibanya dari Pelabuhan Ferry, Ulee Lheue kami bergegas menuju mobil yang telah menunggu kami. Kami bertiga, saya, Irfan, dan Supomo pun berputar-putar kota Banda Aceh sambil memutar otak, tujuan mana lagi yang akan kami datangi. Ahaaa..! Irfan ada ide buat kita jalan-jalan ke Pantai Lampuuk yang perjalanannya bisa ditempuh kurang lebih satu jam dari kota Banda Aceh. Mobil

48


pun berputar haluan mengarah ke Pantai Lampuuk. Bisa dibilang kami berpacu dengan waktu, karena jadwal penerbangan kami kembali ke Jakarta pukul 17.00 WIB, paling tidak satu jam sebelumnya kami sudah harus stand by di Bandara Sultan Iskandar Muda. Perjalanan yang kami lewati dari Banda Aceh menuju pantai Lampuuk sungguh menyenangkan, hamparan pohon kelapa dan pinus, jalan aspal yang mulus, hamparan sawah yang hijau, belum lagi pemandangan pegunungannya, menambah keindahan alam. Satu jam kemudian sampailah kami di satu pantai, Jujur, saya sendiri baru mendengar nama

pantai tersebut. Lokasinya berada di Desa Meunasah Masjid, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Pantai itu berada di jalur Banda Aceh Calang (Aceh Jaya). Pantai ini memang menjadi tujuan rekreasi masyarakat Aceh. Kami memasuki gerbang pantai, kemudian membayar karcis untuk pengunjung. Mendekati bibir pantai, terlihat kilau air laut dari pantulan sinar matahari yang kebetulan siang itu cuaca cukup cerah dan terik. Tak ada aba-aba kami berempat berteriak, kereen bangeet..!! selembar surga ada di tanah Aceh. Pantai Lampuuk sangat bersih dengan warna biru muda air lautnya, agak sedikit kesana,

Travel Notes

warna airnya biru tua. Ombaknya tidak tinggi, sehingga pengunjung bisa leluasa mandi di sana, terutama anak-anak. Setelah puas duduk-duduk di saung-saung yang telah disediakan dan menikmati jajanan yang dijajakan penjual makanan, kami pun berpindah tempat, ke sebuah tempat yang lebih indah menurut kami, namun masih di pantai Lampuuk. Tempat ini sepi, beda dengan pantai yang biasanya menjadi tempat masuk warga Aceh untuk rekreasi. Bagaimana tidak, lokasinya memang bikin kita berdecak kagu, indah sekali, ketika masuk ke lokasi tersebut ada gunung-gunung

karang tinggi dengan pepohonan rindang menghiasinya. Lantas dibuat beberapa penginapan yang seolah-olah menempel di dinding gunung batu tersebut. Ada juga sebuah muara atau semacam danau air payau dengan dilengkapi jembatan untuk berjalan kaki menuju penginapan yang ada di tengahtengah danau payau tersebut. Kalau dilihat lokasinya danau itu lumayan jauh dari bibir pantai, karena konon terbentuknya danau payau tersebut pada saat terjadinya Tsunami, air laut yang masuk ke daratan, menyisakan celukan dan genangan air yang luas yang akhirnya menjadi danau air payau yang bening dikelilingi

pohon-pohon pinus yang semakin menambah cantik suasana alamnya. Pastinya berada di alam nan cantik ini tidak kami sia-siakan, kami bertiga puas berfoto-foto mengabadikan momen keberadaan kami di Pantai Lampuuk. Deburan dan hembusan ombak pun begitu terasa ketika kami sedang mengabadikan momen. Ombaknya cukup tinggi dengan pembatas tebing batu yang tinggi dari gunung batu tadi. Puas berkeliling dan foto-foto kami menuju sebuah saung dan menikmati segarnya kelapa muda. Sekaligus mengakhiri kegiatan kami di Pantai Lampuuk yang akan selalu kami rindukan keindahannya. (ariessuryantini)


49

Bea Cukai Menjawab

Impor Suplemen Kesehatan Pertanyaan:

Yth. Kepala Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perkenalkan nama saya Deo, saya berencana akan mengimpor barang-barang dari luar negeri berupa suplemen kesehatan. Barang tersebut akan saya gunakan untuk keperluan pribadi. Saya ingin mengetahui ketentuan mengenai impor barang tersebut, dan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk mengimpor barang tersebut apabila saya mengimpor melalui perusahaan jasa titipan?. Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Deo Jakarta

Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara tentang Impor Suplemen Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Suplemen kesehatan merupakan salah satu jenis barang yang importasinya dibatasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. 2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM tersebut di atas, pemasukan barang berupa suplemen kesehatan hanya dapat dilakukan terhadap suplemen kesehatan yang telah memiliki izin edar. Di samping itu, pemasukannya hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BPOM yang berupa Surat Keterangan Impor (SKI). 3. Adapun untuk keperluan penggunaan pribadi, BPOM dapat memberikan izin dengan mekanisme Special Access Scheme (SAS). Untuk informasi selengkapnya mengenai izin SAS termasuk cara mendapatkan izin dimaksud, Saudara dapat mengkonsultasikannya langsung ke Badan POM (www.pom.go.id). 4. Mengenai pengenaan pungutan impor, dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Atas barang kiriman dari luar negeri dengan nilai maksimal FOB USD 50 diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk(BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Dalam hal nilai barang melebihi FOB USD 50, maka terhadap kelebihannya akan dikenakan BM dan PDRI. b. Penetapan nilai pabean atas barang kiriman dilakukan dengan mekanisme Official Assessment yang berarti bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penetapan nilai pabean atas barang kiriman. c. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi pembelian barang. Untuk dapat diterima nilai transaksinya terdapat persyaratan tertentu, seperti : - Nilai transaksi tersebut harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas; - Tidak ada hubungan antara penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi harga barang, dan lain-lain. d. Dalam hal persyaratan nilai transaksi tidak dapat dipenuhi karena hal-hal tersebut di atas, maka nilai transaksi tidak dapat diterima, sehingga nilai pabean akan ditetapkan berdasarkan data harga pembanding. Oleh karena itu, dimungkinkan nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai berbeda dengan yang tercantum pada invoice. e. Dapat kami tambahkan bahwa biaya-biaya lain selain BM dan PDRI yang ditagihkan oleh pihak jasa pengiriman (misalnya biaya pengemasan kembali, handling fee, dan lain-lain) bukan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sepenuhnya merupakan kewenangan pihak jasa pengiriman terkait. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Salam, Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

50


Berbagi Pengetahuan

Demurrage dan Detention

P

ada edisi-edisi sebelumnya, redaksi Warta Bea Cukai dalam rubrik Berbagi Pengetahuan banyak mengulas tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan dunia ekspor dan impor. Tulisan mengenai Peti Kemas (Container) pada Volume 46, Nomor 7, Juli 2014, sarana pengangkut berupa Kapal Laut pada volume 47, Nomor 1, Januari 2015, dokumen pengapalan berupa Konosemen atau Bill of Lading pada volume 47, Nomor 2, Februari 2015, dan terakhir tentang tata cara penyerahan barang eskpor maupun impor dalam Incoterm 2010 pada Volume 47, Nomor 3, Maret 2015. Kali ini kita akan membahas mengenai dua istilah yang juga berhubungan dengan beberapa tulisan tersebut diatas, yaitu Demurrage dan Detention. Dalam dunia ekspor dan impor, kita sering mendengar adanya denda yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran (shipping line) sebagai pemilik peti kemas kepada penyewa peti kemas dalam hal ini pemilik barang, baik importir maupun eksportir. Denda tersebut dikenakan kepada importir maupun eksportir dikarenakan adanya keterlambatan pengembalian peti kemas kepada pihak perusahaan pelayaran. Demurrage adalah batas waktu pemakaian peti kemas di

dalam pelabuhan (container yard) mulai proses bongkar peti kemas (discharges) dari sarana pengangkut/ kapal sampai dengan peti kemas keluar dari pintu pelabuhan (get out) untuk barang impor, atau batas waktu pemakaian peti kemas mulai dari pintu masuk pelabuhan (get in) sampai peti kemas dimuat (loading) ke atas sarana pengangkut/ kapal untuk barang ekspor. Detention adalah batas waktu pemakaian peti kemas di luar pelabuhan mulai dari keluar gudang peti kemas pelayaran (depot out) sampai masuk ke pintu pelabuhan (depot in) untuk barang impor, atau dari pintu keluar pelabuhan (depot out) sampai peti kemas masuk ke gudang peti kemas pelayaran (depot in) untuk barang ekspor. Batas waktu pemakaian peti kemas yang diberikan oleh pihak perusahaan pelayaran bervariasi, tergantung perusahaan pelayaran yang digunakan. Secara umum pihak perusahaan pelayaran memberikan batas waktu penggunaan peti kemas antara 7-10 hari semenjak kapal atau barang tiba di pelabuhan. Selama batas waktu tersebut pihak penyewa peti kemas harus mengembalikan peti kemas dalam keadaan kosong kepada perusahaan pelayaran tersebut. Apabila pihak penyewa peti kemas tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka

pihak perusahaan pelayaran akan mengenakan biaya atau denda yang besarnya juga bervariasi, tergantung perusahaan pelayaran yang digunakan. Dalam hal lain perusahaan pelayaran juga dapat memberikan kelonggaran waktu pengembalian peti kemas kepada pihak penyewa. Kelonggaran waktu tersebut bisa lebih dari batas waktu yang telah ditentukan diatas. Kelonggaran waktu pengembalian peti kemas tersebut sering dikenal dengan istilah Free Time Demurrage and Detention. Free time bisa diberikan lebih dari 10 hari sampai dengan 21 hari, sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan perusahaan pelayaran. Free time biasanya diberikan karena pertimbangan tertentu, misalnya barang yang dikirim mempunyai kesulitan pembongkaran, tempat penerima barang relatif jauh atau merupakan barang yang memerlukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai dan diperkirakan memakan waktu yang relatif lama, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengembalian peti kemas kepada pihak perusahaan pelayaran, terjadinya kongesti atau penumpukan peti kemas yang berlebih di pelabuhan, barang impor maupun ekspor ternyata terkena larangan dan pembatasan sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dalam pemenuhan formalitas kepabeanannya atau penyebab lainnya. Oleh sebab itu pihak penyewa peti kemas dalam hal ini pemilik barang harus dapat memperkirakan waktu pergerakan peti kemas sampai dengan peti kemas dikembalikan kepada perusahaan pelayaran, sehingga tidak terkena denda atau biaya tambahan. (Mpr) (diolah dari berbagai sumber)


51

Bea Cukai Menjawab Event

EVENT

WBC 487

JUNI 2015

KANWIL DJBC ACEH Selasa dan Rabu, tanggal 28 dan 29 April 2015, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan acara Workshop Tarif Preferensi – Skema Free Trade Agreement (FTA). Acara yang diikuti oleh 36 peserta dari 5 KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Aceh tersebut, dilaksanakan di Aula Kanwil DJBC Aceh dan dibuka oleh Saipullah Nasution, S.H, M.H. selaku Kepala Kanwil DJBC Aceh. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk memperdalam pemahaman pejabat dan pegawai dilingkungan Kanwil DJBC Aceh tentang peraturan yang berhubungan dengan tarif preferensi FTA. Pemateri didatangkan dari Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC, dengan pokok bahasan antara lain; perkembangan perundingan perdagangan internasional dan latar belakang lahirnya skema FTA, tarif preferensi dalam UU Kepabeanan, kewenangan Bea Cukai dalam skema FTA dan mekanisme retroactive check. Acara ditutup dengan foto bersama Kepala Kantor Wilayah dan peserta workshop.

KPPBC TMP B BALIKPAPAN Selasa, 5 Mei 2015, bertempat di Aula Makoyonif 600/Raider, tidak kurang dari 450 personil anggota Batalyon Infantri 600/Raider hadir dalam Pembekalan Pratugas Satgas Ops Pemtas RI-PNG yang akan diterjunkan di Wilayah Papua pada pertengahan tahun 2015. Hubungan kemitraan antara TNI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Balikpapan berjalan dengan sangat baik. Berbagai macam kegiatan sering dilakukan bersamasama dengan Kodam VI Mulawarman. Salah satunya yaitu pembekalan DJBC yang diberikan kepada anggota TNI yang akan diterjunkan dalam Satgas Pengamanan di wilayah perbatasan. Dalam acara tersebut, KPPBC TMP B Balikpapan menyampaikan materi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi DJBC, Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/ PMK.04/2010 mengenai Pelintas Batas serta pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan yang sering terjadi di wilayah perbatasan NKRI.

KPPBC TMP B YOGYAKARTA Selasa, 12 Mei 2015, bertempat di halaman KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, KPPBC TMP B Yogyakarta melakukan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang sekaligus menyaksikan pelaksnaan pemusnahan BMN tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Rachman Daeng Callo, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV memberikan sambutan, serta pembacaan rincian BMN yang akan dimusnahkan. Turut hadir para pejabat KPPBC TMP B Yogyakarta beserta perwakilan dari KPKNL. Pemusnahan BMN tersebut dilaksanakan dengan cara dibakar.

52


Event

KPPBC TMP A Bogor Sabtu, 9 Mei 2015, bertempat di Melrimba Garden Cisarua Bogor, Forum Komunikasi Perusahaan (FKP) bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor menggelar Gathering berupa “Tea Walk dan Fun Outbond 2015”. Acara tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan baik dan sinergi yang menunjang kinerja serta pelayanan. Acara tahunan yang kedua ini dihadiri oleh kurang lebih 180 peserta, terdiri dari pejabat dan pegawai KPPBC TMP A Bogor serta perwakilan seluruh perusahaan Kawasan Berikat (KB) dari 27 klaster yang berada dibawah pengawasan KPPBC TMP A Bogor. Selain Tea Walk sejauh 5 KM dan Fun Outbond berupa Sepak Bola Mini serta Panahan, gathering kali ini juga diisi dengan sharing session antar FKP dan KPPBC TMP A Bogor mengenai isu terkini dan presentasi singkat dari Ketua FKP.

KPPBC TMC KUDUS Jumat, 15 Mei 2015, perkumpulan para penggemar gowes (bersepeda) KPPBC TMC Kudus mengunjungi Oasis Kretek Factory Kudus. Perkumpulan yang mereka namakan XCITE (Excise Cycling Team) adalah perkumpulan para penggemar gowes pegawai KPPBC TMC Kudus yang memiliki kesamaan hobi dan olahraga. Penamaan XCITE dikarenakan pekerjaan pelayanan dan pengawasan di KPPBC TMC Kudus sebagian besar adalah mengenai cukai/ excise. Kondisi masyarakat Kudus yang religius dan notabene masyarakat industri penghasil rokok, membuat para pe-gowes selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan dan hobinya tersebut. Kegiatan rutin di akhir pekan tersebut akan selalu dilaksanakan, dimana pekan yang lalu XCITE juga telah berkunjung ke desa Rahtawu di pegunungan muria Kudus.

KANTOR PUSAT DJBC Senin, 18 Mei 2015, di Stadion Bea Cukai Rawamangun Jakarta Timur, Bina Taruna Football Academi (BTFA) di-launching. BTFA sebagai salah satu wadah pembinaan pesepakbola usia muda yang dikomandoi Suko Wibowo ini didirikan oleh GH Sutedjo, M.Zein, Hendra Prasmono, dan Bambang Setiawan. Kesemuanya berasal dari keluarga besar Bea Cukai Kementerian Keuangan. BTFA yang didirikan dengan tujuan mulia demi memajukan persepakbolaan nasional ini didukung sumber pendanaan dari para donatur dan CSR beberapa perusahaan yang sifatnya tidak mengikat. BTFA pun siap memberikan beasiswa kepada anak didik berprestasi di bidang sepakbola, mengembangkan potensi dan bakat anak didik dari keluarga tidak mampu, dan mengembangkan sikap semangat juang, disiplin dan profesionalisme anak didik di bidang sepakbola.


53

Hobi dan Komunitas

Customs Bismania

It's not just a community, it's a lifestyle

54


Hobi dan Komunitas

M

ungkin bagi sebagian orang hobi yang satu ini sangat tidak biasa bahkan banyak yang bilang hobi ini hanya untuk orang aneh. Bagaimana tidak, jika seseorang memiliki hobi gemar memandangi sesosok alat transportasi yang bernama “BUS” dan semakin terpesona jika bisa menikmati perjalanan dengan menggunakan bus tersebut baik untuk touring maupun pergi ke suatu daerah. Kegemaran ini semakin berlanjut ketika mereka melihat berbagai macam bus mulai dari karoseri maupun type mesin yang menjadi dapur pacunya, maka tidak heran kalau para pengemar bus ini sering mendiskusikan bus yang mereka idolakan mulai dari karoseri yang dipakai hingga mesin yang digunakannya. Saat ini para pengemar bus semakin banyak bermunculan dan mereka membuat wadah perkumpulan masing-masing. Mulai yang hanya perkumpulan biasa saja hingga yang menjadikan perkumpulan ini sebagai lahan bisnis. Latar belakang para pengemar bus ini juga sangat beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga kalangan pekerja baik swasta maupun PNS. Di kalangan pegawai negeri sipil, komunitas penggemar bus pun bisa kita jumpai di tiap-tiap kementerian,

salah satunya adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dengan pola mutasi yang diterapkannya, maka tidak heran kalau banyak pegawainya yang berasal dari berbagai daerah khususnya di pulau Jawa, melakukan pulang kampung seminggu sekali atau “PJKA” (Pergi Jum,at Kembali Ahad), yang umumnya menggunakan tranportasi darat. Untuk mendapatkan informasi tentang bus yang akan membawa mereka pulang, tentunya membutuhkan peran orang lain agar tiket mudah di dapat dan bus yang digunakan benarbenar sesuai dengan yang kita inginkan, mengingat hari dan jam keberangkatan mereka merupakan saat yang sibuk karena hampir tiap orang ingin kembali ke kampungnya. Dengan saling membantu dan saling memberikan informasi tersebut, akhirnya sekumpulan pegawai bea cukai yang gemar naik bis ini membentuk suatu komunitas yang bernama Customs Bismania. Kini jumlah anggota komunitas Customs Bismania semakin bertambah, bukan hanya di kalangan pegawai Kantor Pusat DJBC saja, tapi juga ada di beberapa daerah mulai dari Banten, Jabar, Jateng, Jatim, KPU, dan beberapa pegawai di luar Jawa. Menurut Pembina Customs Bismania, Suko Wibowo yang juga sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan, komunitas ini muncul karena kesamaan hobi dan kebutuhan akan transportasi darat, yaitu Bus. “Di Bea Cukai itu banyak juga pegawai yang menganut pola “PJKA” dan mereka umumnya menggunakan bus karena selain harga tiketnya relatif murah, menggunakan bus juga dapat menikmati perjalanan malam yang memiliki sensasi tersendiri. Selain

itu, kegemaran mereka naik bus juga bisa dikarenakan mereka mempunyai pengalaman menarik dengan bus,” ujar Suko. Yang lebih menarik lagi, sambung Suko, komunitas Customs Bismania ini selalu bertukar informasi jika ada bus-bus yang baru, sehingga bisa dijadikan bahan diskusi bagi para anggota komunitas sebelum mereka mencobanya langsung. Karena untuk anggota yang masih muda-muda umumnya mereka sangat antusias untuk langsung mencoba jika ada bus yang baru keluar. “Satu hal yang unik juga bernilai positif bagi anggota Customs Bismania, mereka umumnya jika melakukan perjalanan dinas kantor seputar Jateng atau Jatim, pasti memilih naik bus. Ini ada bagusnya juga karena sebagai bentuk efisiensi, dan biasanya mereka menggunakan bus untuk kembali karena mereka juga tidak bisa menambah waktu dinas tersebut,” ujarnya. Sementara itu menurut Gani pegawai dari Direktorat Cukai yang juga sebagai pencetus komunitas Customs Bismania mengatakan, awalnya kegemaran mereka ini sendiri-sendiri tapi dari obrolan antar teman yang ternyata menyukai bus juga, mereka pun sepakat untuk membentuk komunitas. “Jadi awalnya itu tahun 2010 kami membentuk komunitas Customs Bismania yang tujuannya untuk berbagi informasi jika akan temanteman yang akan pulang maupun yang akan melakukan perjalanan dinas. Dari situ terus berkembang bukan hanya info bus tapi kami jadi suka mendiskusikan body maupun mesin yang digunakan bus, dan pada akhirnya akan mencoba menaiki bus tersebut,” ungkap Gani. Masih menurutnya, sebagai bentuk kekompakan dari masingmasing anggota komunitas, maka pada tahun 2014, Customs Bismania mengadakan acara mudik bareng yang diikuti oleh pegawai DJBC seputar Jabotabek. Rupanya kegiatan ini mendapatkan respon


55

Hobi dan Komunitas

56

yang positif dari para pegawai, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan tiket pesawat atau pun kereta dengan tujuan Jawa Tengah, memilih untuk bergabung agar bisa mudik bareng. Selain kegiatan mudik bareng, komunitas ini juga sesekali mengadakan touring bersama dengan para anggota yang tujuannya untuk bersilaturahmi dengan anggota yang ada di daerah lain.”Sebenarnya kami juga ingin mengadakan kegiatan bakti sosial ke beberapa panti asuhan yang ada di daerah, namun karena kesibukan para anggota sehingga belum bisa direalisasikan, karena kami ingin

sekedar mengikuti keinginan naruli mereka naik bus malam, dengan mendiskusikan kepada temanteman dan mencari waktu yang pas kegiatan touring Customs Bismania ini bisa berjalan dengan nyaman,

tiba di tujuan dengan selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Komunitas Customs Bismania adalah salah satu komunitas yang terbentuk di DJBC dengan alasan kesamaan hoby dan kecintaan

kegiatan itu diikuti oleh semua anggota komunitas,” papar Gani. Terkait dengan kegiatan mudik bareng, Suko menambahkan untuk tahun ini diusahakan menggunakan bus yang lebih baik dari tahun kemarin dan para peserta juga akan mendapatkan makan sahur gratis.”Dengan tarif sebesar Rp 250 ribu/orang, diharapkan banyak di antara pegawai yang mau ikut, karena selain pelaksanaanya dilakukan pada tanggal 10 Juli 2015, mudik bareng ini terbuka untuk umum asalkan ada yang merekomendasikan. Jadi bisa saya asisten di rumahnya yang mau pulang kampung itu bisa ikut kami asalkan ada yang rekomendasikan,” ungkap Suko. Kembali kepada komunitas bismania ini, para pegawai tentunya tidak mengambil waktu kerja atau sengaja menambah jam dinas untuk

karena sesuai dengan tagline mereka kalau komunitas ini bukan sekedar komunitas tapi menjadi gaya hidup mereka “It's not just a community, it's a lifestyle”. Walaupun kegiatan yang mereka lakukan masih terbilang sedikit untuk hal kepedulian sosial, namun bukan berarti komunitas ini hanya untuk sekedar naik bus malam dan berhurahura saja. Banyak kegiatan sosial yang sudah mereka agendakan yang dalam waktu dekan ini akan segera direalisaiskan. Selain itu, komunitas ini juga sering berbagi informasi khususnya pada hari Jum’at kepada para pegawai yang akan menggunakan bus, baik ketersedian tiket maupun kondisi jalan pantura maupun selatan Jawa yang akan dilalui. Dan dengan informasi yang diberikan tersebut diharapkan para pegawai dapat memilih bus maupun jalan yang akan dipilih agar dapat

mereka terhadap transportasi bus. Mereka paham kalau hobi mereka dianggap aneh atau nyeleneh, namun kepuasan batin lebih mengalahkan semua itu ketika mereka bisa berbagai informasi tentang bus kepada sesama teman dan bisa menikmati bus malam bersama-sama para pecinta bus, bahkan bertemu teman-teman di daerah lain dengan hobi yang sama karena mereka berprinsip “Sejatinipun Seduluran”. Namun satu hal yang tentunya menjadi perhatian mereka saat ini adalah, komunitas ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dikenal bukan sekedar komunitas yang suka berhura-hura dengan bepergian. Mereka ingin bisa berbagai kebahagian dengan cara yang mereka lakukan yang pastinya dapat diterima oleh orang banyak. (Supriyadi)


Hobi Ruang dan Komunitas Kesehatan

Waspadai Penyakit Kawasaki pada Anak Anda

S

hahnaz, umur 3 tahun mendadak demam tinggi mencapai 40⁰C di sertai batuk dan pilek. Diberikan obat yang mengurangi demam batuk dan pileknya belum ada perubahan. Dibawa ke dokter anak pada hari ke 3 dan diperiksa laboratorium darahnya hasilnya kearah typhus dan dianjurkan dirawat. Dalam perawatan Shahnaz masih demam disertai kejang, timbul merah pada dada perut punggung telapak tangan, telapak kaki, mata, bibir dan lidahnya tampak kemerahan. Diperkirakan Shahnaz terkena campak dan di rawat di ruang isolasi. Karena melihat mulut yang merah seperti stroberi dan merah di telapak tangan, telapak kaki makin merata pada hari ke 4 perawatan dilakukan pemeriksaan darah ulang dengan hasil sel darah putih, Laju Endap Darah (LED), CRP (C Reactive Protein) meningkat . Dianjurkan ke dokter jantung anak untuk ekokardiografi (USG) jantung anak yang mengatakan pembuluh nadi koroner jantung mengalami sedikit pelebaran (aneurisma) yang menguatkan bahwa ia menderita penyakit Kawasaki (PK). Sesudah dinyatakan sembuh Shahnaz dibawa ke Dr. dr. Najib Advani Sp.A (K), MMed. (Paed) untuk dievaluasi keadaan jantungnya syukur Shahnaz dinyatakan jantung baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan beliau. PK ditemukan oleh Dr. Tomisaku Kawasaki di Jepang tahun 1967. Di Indonesia relatif belum banyak yang memahami penyakit yang berbahaya ini, bahkan di kalangan medis sekalipun termasuk saya, sehingga diagnosa acap terlambat dengan komplikasi pada

jantung. PK dapat terdiagnosa sebagai campak, alergi obat, infeksi virus atau bahkan penyakit gondong. Penyakit yang lebih sering menyerang ras mongol ini terutama menyerang balita dan paling sering terjadi pada usia 1-2 tahun. Menurut Dr. dr. Najib Advani Sp.A (K), MMed. (Paed) menemukan kasus PK di Indonesia sejak tahun 1996 dan pernah pada bayi usia 33 hari. Diperkirakan sudah satu juta penduduk dunia yang pernah terkena PK. Diduga kasus di Indonesia tidaklah sedikit dan menurut perhitungan berdasarkan angka kejadian global dan etnis di negara kita, tiap tahun ada sekitar 5000 kasus baru. Namun kasus yang terdeteksi baru sekitar 5%. Penyebab PK hingga saat ini belum diketahui, meski diduga kuat akibat suatu infeksi, namun belum ada bukti yang meyakinkan. Karena itu cara pencegahannya juga belum diketahui. Penyakit ini tidak menular. Manifestasi awal pada fase akut adalah demam yang mendadak tinggi dan bisa mencapai 40⁰C. Demam berfluktuasi selama setidaknya 5 hari tetapi tidak pernah mencapai normal. Pemberian antibiotik tidak menolong. Sekitar 2-3 hari setelah demam, mulai muncul gejala lain secara bertahap yaitu bercak-bercak merah di badan yang mirip seperti pada campak. Gejala lain timbul kedua mata merah tetapi tanpa belekan, pembengkakan kelenjar getah bening di salah satu sisi leher sehingga kadang di duga penyakit gondong (parotitis), lidah merah menyerupai stroberi, bibir juga merah, telapak tangan dan kaki merah dan agak membengkak. Pada fase penyembuhan, terjadi

pengelupasan kulit di ujung jari tangan serta kaki dan kemudian timbul cekungan berbentuk garis lintang pada kuku tangan dan kaki (garis Beau). Penderita PK harus dirawat inap di Rumah Sakit dan sebaiknya mendapat pengawasan dari dokter ahli jantung anak. Komplikasi yang paling ditakutkan adalah pada jantung (terjadi pada 2040% penderita yang tidak diobati) dan biasanya mulai terjadi setelah hari ke 7-8 sejak awal demam yang berakibat kerusakan pada otot jantung yang dikenal sebagai Infark Myocard yang dapat berujung pada kematian. Pemeriksaan jantung penting terutama ekokardiografi (USG jantung) dan EKG. Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit ini tidak ada yang khas. Biasanya jumlah sel darah putih, laju endap darah dan C REACTIVE PROTEIN meningkat pada fase akut. Jadi diagnosis ditegakkan terutama atas dasar gejala dan tanda klinis sehingga pengalaman dokter sangat dibutuhkan. Pada fase penyembuhan, trombosit darah meningkat dan ini akan memudahkan terjadi bekuan darah yang menyumbat pembuluh koroner jantung. Obat pilihan adalah Imunoglobulin yang ampuh untuk meredakan gejala dan menekan risiko kerusakan jantung namun cukup mahal. Harga satu gram berkisar satu juta rupiah sedangkan anak membutuhkan 2 gram per kg berat badannya. Penderita juga diberikan asam salisilat untuk mencegah kerusakan jantung dan sumbatan pembuluh koroner. Jika dengan obatobatan tidak berhasil, kadang diperlukan operasi pintas koroner (coronary bypass) atau bahkan meskipun sangat jarang transplantasi jantung. Kematian dapat terjadi pada 1-5 % penderita yang umumnya terlambat ditangani dan puncaknya terjadi pada 15-45 hari setelah awalnya timbul demam. Meskipun demikian kematian mendadak dapat terjadi bertahun-tahun setelah fase akut. Oleh : Dr. Rosalinda Harahap Terima kasih kepada Dr. dr. Najib Advani, Sp.A(K), MMed.(Paed), Dosen Fakultas Universitas Indonesia, Dokter Spesialis Anak Konsultan Jantung, Pengamat dan Peneliti Penyakit Kawasaki Hotline Kawasaki : [email protected] HP. 0813 15159500


57

Feature

Lelakon Darsono

Kisah pedagang telepon seluler belanja di Kawasan Bebas Petang itu Darsono duduk termenung di area bandara Hang Nadim dengan 3 koper bawaannya. Dua koper berisi telepon seluler merek ternama, dan satu koper berisi sparepart telepon seluler yang semuanya ia beli di pusat perbelanjaan Batam. Alihalih mencari keuntungan yang besar, niat Darsono untuk menjadi pedagang telepon seluler pun terganjal. Darsono untuk sementara mengurungkan niatnya menjadi pedagang elektronik yang dia beli di Batam, lantaran Darsono belum mengetahui benar peraturan tentang membeli dan membawa barang dari Kawasan Bebas.

S

ejak Darsono di-PHK dari perusahaan jamur di kota Bumiayu, ternyata nasib Darsono tidak sebagus kariernya saat dia terakhir kali menjabat sebagai manajer produksi perusahaan tersebut. Perjalanan karier Darsono terhenti karena ternyata perusahaan tersebut tidak bisa bertahan dengan kondisi ekonomi global yang sedang terpuruk kala itu. Beberapa karyawan produksi termasuk Darsono dirumahkan alias diberhentikan dari pekerjaan yang dia banggakan. Lepas dari perusahaan jamur, Darsono sebagai bapak muda dengan 2 orang anak yang masih balita, berusaha mencari pekerjaan pengganti. Tiga bulan lebih menganggur, ternyata tabungan yang ia kumpulkan saat menjadi manajer produksi, habis untuk konsumsi dan biaya anak sulungnya yang mulai masuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun ini. Darsono mencoba mencari peruntungan di kota Tegal, kota yang terletak 60 KM di sebelah utara kota Bumiayu. Di kota Tegal, Darsono pun diterima sebagai karyawan pabrik garment. Namun karena sifat dan beban pekerjaan yang sangat berbeda dengan pekerjaan sebelumnya, serta jarak tempuh yang cukup jauh, Darsono

58


hanya bertahan 1 bulan, Darsono memutuskan untuk resign dan kembali ke Bumiayu. “Mas Dar, si Alif jebule durung bayar uang pangkal, kiye gurune titip surat ning tanggane, kepriben kiye mas Dar?” (Mas Dar, si Alif ternyata belum bayar uang pangkal sekolah, gurunya menitipkan pesan melalui tetangga, gimana mas Dar?), keluh istri Darsono dari luar kamar. Darsono yang kala itu sedang tidur siang, tergugah dengan suara istrinya itu. Istri dan anak-anaknya pun kini mulai merasakan dampak lelakon (perjalanan nasib) Darsono yang kurang bagus. Darsono mulai mencoba bangkit, jiwa dagang almarhum ayah Darsono, mantan seorang pedagang beras di pasar Enjo Jakarta Timur, rupanya mulai mengaliri semangatnya. Darsono mulai merencanakan untuk membuka usaha kecil-kecilan dengan membuka usaha penjualan pulsa di pelataran rumahnya. Dengan modal sertifikat rumah warisan almarhum ayahnya, Darsono mencoba mengajukan permohonan pinjaman lunak sebesar 10 juta ke bank perkreditan yang ada di depan rumahnya. Tak disangka, ternyata permohonan pinjaman Darsono yang konon harus menunggu 2 pekan persetujuan kreditur, rupanya hanya

Kawasan bebas atau kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesaturan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga terbebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak impor dan cukai. dalam 1 pekan permohonan kreditnya disetujui oleh pihak bank. Darsono pun semakin semangat untuk segera membuka usaha penjualan pulsanya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, usaha Darsono semakin berkembang. Karena letaknya yang persis di pertigaan pasar, juga karena Darsono terkenal sumeh dengan para pelanggannya. Sehingga usaha Darsono lambat laun menjadi besar

Feature

dan terkenal. Utang yang dia pinjam dari bank perkreditan pun lunas sebelum waktunya. Darsono kini mulai menambah barang dagangannya dengan menjual telepon seluler bekas yang dia beli dari para pelanggan dan aksesoris telepon seluler yang dia dapatkan dari sales pedagang alat elektronik dari kota Purwokerto. Tak hanya menjual telepon seluler bekas, Darsono kini mulai menjual telepon seluler kondisi baru yang juga dia dapatkan langsung dari sales aksesoris tersebut. Namun Darsono menganggap hasil penjualan telepon seluler kondisi baru kurang menguntungkan, bahkan kadang

Darsono rugi karena harus menyetok barang lebih lama, sementara perkembangan produk telepon seluler yang cepat sekali mengalami perubahan. Disamping itu margin keuntungan dari sales hanya berkisar 10 s.d. 20 ribu per item. Darsono mulai berpikir untuk mencari reseller telepon seluler yang lebih bagus. Namun Darsono pun tidak bisa menemukan reseller sesuai dengan margin keuntungan yang ia inginkan. Karena ternyata keuntungan yang didapat dari reseller sudah ditentukan oleh vendor merek telepon seluler tersebut. Darsono teringat dengan saran Juminah,

Petugas Bea Cukai memiliki kewenangan untuk mengkategorikan barang yang dibawa kedalam barang dagangan atau barang bawaan pribadi penumpang, seperti diatur dalam peraturan kawasan bebas.


59

Feature pelanggan pulsanya yang konon pernah merantau 3 tahun di Batam Kepulauan Riau. Juminah dengan 2 gadget (gawai) tercanggih yang ia bawa saat mengisi pulsa, bercerita kalau barang-barang elektronik termasuk telepon seluler yang ada di Batam harganya jauh lebih murah bila dibandingkan harga yang ada di Bumiayu. Rupanya Darsono tertarik dengan saran Juminah tersebut, dan berencana dalam minggu ini akan terbang ke Batam untuk memborong telepon seluler baru beserta sparepart-nya. Tak tanggungtanggung Darsono mempersiapkan 3 koper dan 1 tas punggung untuk membawa pulang barang-barang yang dia beli di Batam. Darsono mempersiapkan uang tabungannya sebanyak 30 juta untuk membeli 20 set telepon seluler berperangkat android dan 100 set sparepart serta aksesoris berupa cassing dan head set. Sabtu pagi, di bulan Mei tahun ini, Darsono berangkat dari Jakarta menuju Batam. Setelah terbang hampir dua jam di udara, akhirnya pesawat yang Darsono tumpangi pun mendarat mulus di Hang Nadim Batam. Awan cerah menyelimuti suasana kota Batam, secerah hati Darsono yang merasa usahanya akan meraup keuntungan banyak dari hasil jual beli barang yang dia belanjakan di kota Batam. Darsono pun langsung meminta supir taksi bandara untuk mengantarkannya ke pusat perbelanjaan elektronik di kota Batam. Tiga jam Darsono mencari barang belanjaan sesuai dengan daftar barang yang dia buat di rumah. Dan ternyata memang harga yang dia dapatkan dari hasil pencariannya disana lebih murah 10 sampai dengan 20 persen bila dibandingkan dengan harga yang dia peroleh dari reseller di kotanya. Darsono sumringah (perasan bahagian, dan nampak di wajahnya), karena target barang belanjaannya terpenuhi. Tiga kopernya sudah terisi penuh dengan barang belanjaan. Hari mulai petang, Darsono pun bergegas menuju bandara Hang

60


Nadim untuk pulang ke Jakarta, karena pesawat yang akan ia tumpangi berangkat pukul 17.30 WIB. Darsono pun sadar waktu boarding harus dilakukan 30 menit sebelum keberangkatan. Tepat pukul 16.30 WIB, Darsono sampai di parkiran bandara, dan langsung menuju pintu masuk bandara. Pengecekan tiket dan tanda pengenal dilakukan oleh petugas bandara. Tiba di customs area

Dengan modal sertifikat rumah warisan almarhum ayahnya, Darsono mencoba mengajukan permohonan pinjaman lunak sebesar 10 juta ke bank perkreditan yang ada di depan rumahnya. (daerah pabean), barang bawaan Darsono pun diminta petugas Bea Cukai untuk diperiksa lebih lanjut, karena petugas Bea Cukai menandai barang bawaan Darsono setelah diperiksa melalui mesin pemindai (X-Ray Scanner). Darsono dan barang bawaannya dibawa ke area pemeriksaan barang. Petugas Bea Cukai bernama Yudha, perawakan tinggi besar, berbadan tegap dan berpangkat kuning dua dipundaknya pun mulai meminta Darsono untuk membuka ketiga kopernya. Petugas Bea Cukai dengan teliti memeriksa dan mencacah barang dagangan yang Darsono bawa. Setelah pemeriksaan fisik selesai, pertanyaan pun datang ke Darsono. Petugas Bea Cukai menanyakan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan. Namun apalah daya, pemahaman dan pengetahuan Darsono tidak nyambung dengan

maksud pertanyaan Petugas Bea Cukai tersebut. Maklum Darsono tidak pernah membaca koran, mendengarkan dan menonton berita, apalagi membaca peraturan yang telah diundangkan negara. Darsono dari dulu hanya asik bekerja dan sesekali nonton acara hiburan dangdut di televisi swasta. Melihat raut muka bingung Darsono, Petugas Bea Cukai pun kembali menjelaskan bahwa barang yang dibawa Darsono ternyata dikategorikan ke dalam barang dagangan, bukan kategori barang bawaan pribadi penumpang. “Hal tersebut memang sudah menjadi kewenangan petugas Bea Cukai, seperti diatur dalam peraturan kawasan bebas”, papar Petugas Bea Cukai kepada Darsono. Dan barang yang akan dibawa Darsono ke Jakarta merupakan barang yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean. Sehingga Darsono pun harus melengkapi izin dan kewajiban untuk menyelesaikan formalitas kepabeanan. Darsono pun hanya bisa mengangguk, karena Darsono sadar, bahwa selama ini ia tidak pernah meng-update peraturan yang berlaku. Jangankan peraturan pabean, peraturan desa pun tidak pernah ia pelajari. Darsono harus membuat dan menyerahkan dokumen pabean yang dinamakan PPFTZ-01, dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan dokumen pelengkap pabean seperti invoice dan packing list. Pembayaran yang Darsono lakukan harus dengan cara tunai, karena menurut Petugas Bea Cukai, pembayaran dengan cara lain/ berkala hanya dapat diberikan kepada pengusaha yang termasuk kategori beresiko rendah, kegiatan pengeluaran barang dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean rutin dan frekuensinya tinggi, serta telah menyerahkan jaminan ke kantor pabean. Belum lagi karena barang yang Darsono bawa adalah barang yang terkena pembatasan oleh instansi

Feature

Untuk barang bawaan keperluan pribadi diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan batas nilai pabean yang telah ditentukan. teknis. Barang berupa telepon seluler menurut Petugas Bea Cukai diatur tata niaga impornya, termasuk pengeluaran barang dari kawasan bebas dengan peraturan Kementerian Kominfo dan Kementerian Perdagangan. Darsono pun tidak diperkenankan untuk membawa barang-barang tersebut ke luar Batam dengan tujuan ke daerah lain di dalam negeri atau bahasa peraturannya tempat lain dalam daerah pabean sebelum memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansi teknis tersebut. Karena pada dasarnya membawa barang dari Batam ke daerah lain di dalam negeri selain kawasan bebas lainnya, sama saja dengan mengimpor barang dari luar negeri. “Ketentuan larangan pembatasan barang yang akan dimasukan dan dikeluarkan dari kawasan bebas bisa dilihat di portal Indonesia National Single Window (INSW) di www. eservice.insw.go.id atau ditanyakan langsung kepada Petugas Bea Cukai yang berada di kantor pabean dan sekitar bandara”, papar Petugas Bea Cukai. Kurang puas dengan penjelasan Petugas Bea Cukai tersebut, Darsono pun kembali bertanya mengenai maksud dari istilah kawasan bebas tersebut. Kawasan bebas atau kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas menurut Petugas Bea Cukai adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesaturan Republik Indonesia yang

terpisah dari daerah pabean, sehingga terbebaskan dari pengenaan bea masuk, pajak impor dan cukai. Di Indonesia saat ini ada 4 daerah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas antara lain: Sabang, Batam, Bintan dan Karimun. Barang-barang dari luar negeri yang dimasukkan ke kawasan bebas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor, sehingga harga barang-barang yang ada di kawasan bebas lebih murah dibandingkan dengan harga di daerah lainnya di dalam negeri. Pembentukan kawasan bebas di Indonesia diyakini dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara serta memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun hal ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas, pengusaha dalam hal ini Darsono harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, kecuali barang yang Darsono bawa adalah barang untuk keperluan pribadi. Untuk barang bawaan keperluan pribadi diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sampai dengan batas nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap perjalanan. Dan apabila barang bawaan keperluan pribadi penumpang tersebut melebihi batas nilai pabean yang telah ditentukan, maka atas kelebihannya dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Demikian juga untuk barang bawaan pribadi yang terkena cukai atau istilah peraturannya barang kena cukai. Barang bawaan keperluan pribadi diberikan pembabasan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya serta 1 liter minuman keras atau minuman

mengandung etil alkohol. Darsono wajib memberitahukan barang bawaan yang akan dibawanya keluar dari kawasan bebas kepada Petugas Bea Cukai. Atas pemberitahuan tersebut Petugas Bea Cukai akan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP). Petugas Bea Cukai menyarankan kepada Darsono untuk membaca dan mempelajari kembali ketentuan mengenai kawasan bebas. Banyak yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh orang-orang yang keluar masuk kawasan bebas. Ketentuan yang perlu dibaca, dipahami dan dilaksanakan menurut Petugas Bea Cukai adalah UndangUndang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai dan Nomor 48/ PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Darsono pun tertegun dengan penjelasan Petugas Bea Cukai tersebut. Darsono menyesal atas keputusannya untuk mengikuti saran Juminah, tanpa mencari pertimbangan lainnya. Juminah tidak salah, karena sebenarnya informasi yang diberikan Juminah tidak keliru. Juminah bukan pedagang, Juminah hanya membawa barang untuk keperluan pribadi, dan itupun hanya 2 buah telepon seluler yang memang dibolehkan oleh peraturan instansi teknis tersebut. (Mpr)


61

Sejarah

Pantai Boom Banyuwangi Dan Sejarah Jalur Pelayaran Niaga

B

erdasarkan prasasti yang terdapat di bangunan berbentuk pendapa di lokasi Pantai Boom berkisah tentang sejarah Pantai Boom Tuban yang di masa lampau mempunyai peranan penting sebagai jalur pelayaran niaga dan pelabuhan pada masa kerajaan Airlangga, Singasari, Majapahit dan masa awal syiar Islam di Tanah Jawa. Pantai Boom dahulunya adalah sebuah pelabuhan kuno di masa kejayaan Kerajaan Majapahit, dan merupakan tempat singgah para pedagang dan saudagar antar daerah dan negara. Kapal-kapal membawa berbagai angkutan, biasanya kopra dan kapalkapal nelayan. Hal ini dibuktikan dengan dermaga-dermaga pelabuhan, gudang-gudang bekas dan sebuah tempat pelelangan ikan yang sudah tidak dipakai. Di dermaga ini penduduk biasanya melakukan aktifitas memancing. Di sisi selatan pantai terdapat Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Laut yang menjadi tempat peristirahatan bagi pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda di sekitar Banyuwangi. Dulu, Boom dikenal warga sebagai dermaga penyeberangan penghubung Jawa-Bali, sebelum pelabuhan Ketapang semegah sekarang ada.

62


Boom sudah digunakan sebagai jalur transportasi kedua pulau bertetangga yang masih memiliki hubungan sejarah ini. Seiring difungsikannya pelabuhan penyeberangan Ketapang, Kalipuro, perlahan-lahan keramaian Pantai Boom mulai surut. Hanya aktivitas nelayan ikan yang melakukan penangkapan di sekitaran selat Bali saja yang tetap menggunakan lokasi ini. Pantai Boom Tuban memiliki, semacam “Break Water” atau seperti semenanjung buatan karena panjangnya kurang lebih 1000 m atau 1 kilo meter. Di sisi kanan kiri semenanjung buatan, saat ini masih dipergunakan sebagai tempat sandaran perahu oleh nelayan tradisional setempat. Di wilayah inilah terdapat eks Kantor Bea dan Cukai Banyuwangi. Letaknya di pinggir Pantai Boom. Bangunan tua yang kini sudah tidak dipakai untuk kegiatan kantor, masih terlihat baik bangunannya karena ditinggali dan dirawat oleh salah satu pegawai Bea Cukai. Dari bangunannya yang terlihat kokoh seakan terekam kegiatan masa lalu melayani para pengguna jasa kepabeanan. Karena adanya pendangkalan laut, maka kegiatan kapal-kapal pun dialihkan ke pelabuhan Tanjung Wangi dan seiring itu Kantor Bea Cukai Banyuwangi juga ikut dipindahkan ke dekat wilayah Pelabuhan tepatnya di Jalan JL. Raya

Situbondo, No. 37, Ketapang Kec. Banyuwangi- Jawa Timur. Selain itu, Pantai Boom Tuban memiliki gelombang kecil seperti halnya pantai utara jawa lainnya, dan kondisi pantainya sangat landai, sehingga sangat memungkinkan untuk dibuat wisata bahari plus segala sesuatu yang menyertainya. Di era tahun 1980-an Pantai Boom sangat dikenal dengan taman hiburan rakyatnya. Hampir semua permainan tersedia disini pada jaman itu. Karenanya, selain menyebut nama Boom, warga lebih mempopulerkan nama pantai ini dengan sebutan THR (Taman Hiburan Rakyat), namun THR hanya bisa dinikmati warga setiap hari raya Idul Fitri saja. Arena hiburan rakyat tidak bisa lagi dinikmati setiap hari, minggu maupun bulan disaat masyarakat tengah haus akan hiburan. Pada tahun 2004 kawasan ini digunakan sebagai tempat pembuatan kapal Umbul-Umbul Blambangan (sebuah kapal ekspedisi yang sedianya akan dipakai untuk mempromosikan pariwisata Banyuwangi namun tenggelam). Pada tahun 1982 terjadi tragedi Inkai yaitu hilangnya para peserta latihan Karate Banyuwangi karena ditelan ombak, untuk memperingati tragedi tersebut dibangun Tugu Inkai di kawasan Pantai Boom. Dan pada akhir tahun 2012 diadakan event parade gandrung sewu, yakni seribu penari gandrung menari di atas pasir Pantai Boom yang berlangsung sampai sekarang setiap setahun sekali. (ariessuryantini)

KPPBC TIPE PRATAMA BOJONEGORO Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bojonegoro adalah kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat eselon IV.a. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I. Terletak di kota Bojonegoro dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. KPPBC Tipe Pratama Bojonegoro berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.67, Bojonegoro 62116. Fotografer Supriyadi Widjaya


63

Keluarga besar direktorat jendral Bea dan Cukai Mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H

Gedung Kalimantan Kantor Pusat DJBC 64


Fotografer Muhammad Fadhli

Jiwa Korsa Pegawai DJBC. Suasana Positif. Laporan Utama. Plt Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Toupik Kurohman. Era Abnita

Recommend Documents