JIWA KESERAGAMAN INDONESIA ITU, PANCASILA
NAMA
: ANENDRA AZIS AULANI
NIM
: 11.12.5991
KELOMPOK
: I – KEADILAN
PROGRAM STUDI
: PENDIDIKAN PANCASILA
JURUSAN
: SISTEM INFORMASI
DOSEN
: MOHAMMAD IDRIS .P, DRS, MM
KATA PENGANTAR Dengan mengucap syukur alhamdulilah, akhirnya makalah Pancasila yang berjudulkan jiwa keseragaman Indonesia itu, pancasila. Makalah ini memberikan tentang pentingnya pancasila untuk warga Negara Indonesia yang masih kurang banyak penerapan dan mengaplikasikan di masyarakat, dalam kenyataan nya masih banyak yang belum sadar tentang seberapa penting nya pancasila untuk jiwa Indonesia yang bersih. Dan berbagai macam metode – metode yang akan di bahas dalam makalah ini, untuk membangun jiwa Indonesia yang hebat.
LATAR BELAKANG Masih banyak sekali yang belum mengenal artiseuah pancasila ini di dalam masyarakat Indonesia, khususnya untuk warga Indonesia sendiri , dalam penjiwaan pancasila sangatlah kurang, untuk itu dalam mkalah ini banyak yang di jelsakan untuk membangun jiwa – jiwa Indonesia yang di dasari pancasila untuk menunjukan sebagia warga Indonesia yang tidak lepas dari pendasaran jiwa pancasila, dan hak – hak kebebasan untuk berkreasi. Menciptakan warga Negara yang seutuhnya Indonesia, dari dalam diri, masyarakat yang kreatif dan inovatif.
RUMUSAN MASALAH
Apa itu sebuah arti pancasila, nilai – nilai pancasila, dan fungsi pancasila bagi jiwa Indonesia. Bagaimana cara menerapkan pancasila di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan secara : Historis Sosiologis Yuridis Pemechan masalah agar, jiwa masyarakat Indinesia berseragam pancasila Kesimpulan.
ABSTRAK Laporan Tugas Akhir pendidikan pancasila dengan judul “JIWA KESRAGAMAN INDONESIA ITU, PANCASILA”. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan pancasila. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian-penelitian melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang di dapat melalu internet. Dalam laporan ini akan dibahas melalui pendekatan: hitoris, sosiologis, dan yuridis. Dalam makalah ini akan membahas tentang pengertian dan pengaplikasian dalam masyarakat. Semoga makalah ini berguna untuk pembaca dan menyadari arti pancasila begitu pentingnya bagi masyarakat Indonesia.
Pengertian Pancasila Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang oleh bangsa Indonesia dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai suatu kenyataan, normanorma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara, Berikut adalah sila – sila pancasila serta nila – nilai yang terkandung di dalamnya :
PANCASILA 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA. 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 3.
PERSATUAN INDONESIA.
4. KERAKYATAN YANG DI PIMPIN OLEH HIKMAT DALAM KEBIJAKSANAAN, DALAMPERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
Nilai – nilai dan maksut yang terkandung di pancasila, Dalam Sila I (Ketuhanan yang maha esa) terkandung nilai-nilai : a) Keyakinan terhadap Tuhan YME, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain-lain sifat yang suci. b) Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. c) Saling menghormati antar sesama penganut agama dan tidak memperuncing perbedaan cara-cara pendekatan diri kepada Tuhan. d) Nilai-nilai I (Ketuhanan yang maha esa) ini meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV dan V. Dalam Sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) terkandung nilai-nilai kemanusiaan antara lain :
Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. 1. Perlakuan yang adil terhadap martabat manusia. 2. Pengertian manusia yang beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. 3. Dalam Sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) diliputi dan dijiwai Sila I, meliputi dan menjiwai Sila III, IV dan V. Dalam Sila III (Persatuan Indonesia) terkandung nilai-nilai : a) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. b) Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan memiliki satu tekad yang sama dalam pencapaian cita-cita. c) Pengakuan terhadap “Ke-Bhineka Tunggal Ika-an” suku bangsa (etis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. d) Nilai Sila III (Persatuan Indonesia) ini diliputi dan dijiwai sila-sila I dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan V. Dalam Sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) terkandung nilai-nilai. Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat. 1. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang ditempuh melalui jalan musyawarah dengan dilandasi akal sehat Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nilai Sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) ini diliputi dan dijiwai Sila I, II dan III meliputi dan menjiwai Sila V.
Dalam Sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) terkandung nilai-nilai : a) Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak memandang Suku, Agama, Ras dan golongan. b) Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Pertahanan/keamanan nasional (Ipoleksosbudhankamnas). c) Cita-cita masyarakat adil dan makmur material dan spritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. e) Nilai-nilai sila V (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) ini diliputi dan dijiwai oleh sila-sila I, II, III dan IV. Fungsi pancasila sebagai keseragaman jiwa indonesia Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia ialah ciriciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia. Ciri-ciri khas itu sendiri merupakan pencerminan garis pertumbuhan & perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa yang sangat ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu. Oleh karena itu meskipun dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan asing, namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadian sendiri. Dengan demikian Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan Pandangan Hidup (yang dapat mempersatukan bangsa dan memberi petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat). Dasar negara (merupakan sumber dari segala sumber hukum), jiwa dan kepribadian (memberi corak yang khas), tujuan yang hendak mencapai (masyarakat adil makmur yang merata material spritual didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai), serta perjanjian luhur rakyat Indonesia kita selalu menjunjung tinggi. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. diatas dasar filsafat Pancasila yang kokoh kuat itulah dikehendaki berdiri suatu negara proklamasi yang tegak sentosa selama-lamanya yang menuju kepada
kemerdekaan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka diterima secara bulat dalam sidang BPUPKI, yang selanjutnya dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD NKRI, yang UUD itu sendiri menjadi sumber ketatanegaraan yang mengandung unsure-unsur pokok yang kuat dan menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga peraturan dasar itu diharapkan dapat tahan uji sepanjang masa. Peraturan selanjutnya untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul dari penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD yang disusun sebagai peraturan pelaksanaan. Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar (UUD) dan berfungsi sebagai dasar negara, maka perudang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (TAP MPR. UU. Perpu, Perpem, Kepres dan Peraturan pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Pentingnya Pandangan Hidup Bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dengan pandangan hidup bangsa yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan Hankam yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, suatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan menyeluruh mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan niat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan nasional suatu bangsa tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa sendiri. Suatu corak pembangunan yang baik dan memuaskan bagi suatu bangsa belum tentu baik atau memuaskan bagi bangsa lain. Karena itulah, pandangan hidup suatu bangsa merupakan hal yang sangat azasi bagi kekukuhan dan kelestariannya. Agar memperoleh dukungan seluruh rakyat, pandangan
hidup bangsa harus berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat. yang menjadi unsur rakyat itu. Yang pada intinya pandangan hidup bangsa harus berakar pada pandangan hidup masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu mempunyai adat istiadat, agama, serta kebudayaan sendiri, yang dilindungi, dihormati serta dimajukan oleh negara. Dengan demikian pandangan hidup masyarakat yang menjadi akar pandangan hidup bangsa ini juga akan memperoleh dukungan kuat dari rakyat jika pandangan hidup bangsa tersebut menghormati serta menjamin hak dan martabatnya sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memperoleh dukungan rakyat Indonesia karena sila-silanya. Secara keseluruhan, merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang amat majemuk. Oleh karena itulah, negara kesatuan Republik Indonesia mencantumkan sesanti Bhineka Tunggal Ika pada lambang negara. Persatuan dan kesatuan tidak boleh mematikan keaneka-ragaman dan kemajemukan. Dan kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tetapi malah harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan persatuan dan kesatuan itu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga didukung oleh setiap warga negara karena Pancasila yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangundangan lainnya menghormati serta menjamin hak serta martabat kemanusiaan. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, yang ingin dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa, yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku dengan baik dan benar. Pancasila memberikan corak yang khas kepada kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat suatu kemungkinan banhwa tiap-tiap sila yang universal secara terlepas dari sila-sila yang lain. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Itulah yang kita sebut jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam membekali bangsa dengan kekuatan moral itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa belum terkaji dengan struktur kekuasaan. Pancasila yang sudah terkaji dengan struktur kekuasaan adalah Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana cara menerapkan pancasila di masyarakat? Pembahsaan dalam soal ini, adalah sangat penting untuk pendasaram sebagai jiwa Indonesia sebagaimana cara – cara yang dilakukan untuk penerapannya,
Dimulai dari pendidikan : Pendidikan adalah langkah yang utama untuk penerapan pancasila, karna merupakan sarana untuk menyalurkan penanaman dasar – dasar pancasila, di mulai dari pendidikan Formal dan non formal.
D i mulai dari UUD 1945 : Berdasarkan penjelasan Otentik UUD 1945 menciptakan pokok-pokok piikiran yang terkandung dalam “Pembukaan” dan dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh. Ini berarti bahwa pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 penjelmaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai perwujudannya. Di mulai dari kebiasaan : Kebiasaan di masyarakat merupakan yang sudah termasuk untuk mematuhi pancasila, dengan cara mematuhi norma – norma ( aturan – aturan ) yang ada di dalammasyarakat.
Pendekatan panncasila secara :
historis ASAL MULA PANCASILA SECARA FORMAL BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa). Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan
Rancangan mukaddimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota. Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah. Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panita Persiapan. Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok. 1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. 3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni: 1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I). 2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II). 3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III). 4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV). 5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V). 6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI). 7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII). 8. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 9. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila
dalam
kedudukannya
seperti
inilah
yang
merupakan
dasar
pijakan
penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. 10. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. 11. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasalpasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundangundangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. 12. Kegiatan Belajar 2 13. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP 14. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 15. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari. Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri.
Pendekatan sosialis: REFORMASI PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal, “semua boleh”, penjarahan atau “pelengseran” penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut. 1. Reformasi bukan revolusi 2. Reformasi memerlukan proses 3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan 4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural 5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda 6. Reformasi memerlukan arah Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: Pertama, akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi dan politik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya kesadaran demokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan. Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan lain-lain. Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reformasi, dan ketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebut dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan. Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua, Secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu
Pendekatan yuridis PANCASILA DAN PERMASALAHAN HAM Hak asasi manusia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Dengan demikian eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat given, dalam arti kebenarannya seyogianya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Anhar Gonggong, dkk., 1995: 60). Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks, setidak-tidaknya ada tiga masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: Pertama, HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan, karena (1) topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan hidup. (2) Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. (3) Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu HAM sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis. Kedua, HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap HAM itu ukurannya bersifat universal diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang HAM sesuai dengan latar belakang historis kulturalnya, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria tersendiri. Ketiga, Ada tiga tataran diskusi tentang HAM, yaitu (1) tataran filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. (2) tataran ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. (3) tataran kebijakan praktis sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental. Pandangan bangsa Indonesia tentang Hak asasi manusia dapat ditinjau dapat dilacak dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MPR dan Undang-undang. Hak asasi manusia dalam Pembukaan UUD 1945 masih bersifat sangat umum, uraian lebih rinci dijabarkan
dalam Batang Tubuh UUD 1945, antara lain: Hak atas kewarganegaraan (pasal 26 ayat 1, 2); Hak kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2); Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28); Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1, 2); Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34). Catatan penting berkaitan dengan masalah HAM dalam UUD 1945, antara lain: pertama, UUD 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut Hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara. Kedua, Mengingat UUD 1945 tidak mengatur ketentuan HAM sebanyak pengaturan konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden. Masalah HAM juga diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Tap MPR ini memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta Piagam Hak Asasi Manusia. Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan dan substansi, serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian Piagam Hak Asasi Manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab 44 pasal Pada pasal-pasal Piagam HAM ini diatur secara eksplisit antara lain:
Hak untuk hidup 1. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 2. Hak mengembangkan diri 3. Hak keadilan 4. Hak kemerdekaan 5. Hak atas kebebasan informasi 6. Hak keamanan 7. Hak kesejahteraan 8. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kewajiban membela negara 9. Hak perlindungan dan pemajuan. Catatan penting tentang ketetapan MPR tentang HAM ini adalah Tap ini merupakan upaya penjabaran
lebih
lanjut
tentang
HAM
yang
bersumber
pada
UUD
1945
mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
dengan
KESIMPULAN : Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Negara adalah anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan manusia terdiri dari Laki dan perempuan
menjadikannya
bekerjasama, dan bersatu.
bersuku-suku,
berbangsa-bangsa
untuk
saling
mengenal,
Refrensi : http://www.kompas.com http://www.pikiranrakyat.com http://www.wikipedia.org/wiki/ http://www.detik.com
