PANCASILA SEBAGAI DEMOKRASI INDONESIA
Nama
: Jamaludin Dwi Laspandi
Nim
: 11.11.4766
Kelas
: 11-S1TI-03
Kelompok
:C
Progam Studi
: Perkuliahan Pancasila
Jurusan
: Tehnik Informatika (TI)
Nama Dosen
: Dr. Abidarin Rosidi, M.Ma
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Sejarah Perkembangan Kehidupan Kenegaraan Indonesia Mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi.Namun demikian setelah kurang ;ebih sembilan tahun bangsa indonesia melakukan reformasi di segala bidang,fakta menunjukkan terjadinya carut-marut dalam pelaksaan dan penyelenggaraan negara. Reformasi di bidang hukum dan politik telahbanyak dilakukan,Namun kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat,terutama menyangkut kesejahtraan, baik lahir maupun batin. Dalam perkembangan kehidupan kenegaraan,nampak arah prinsip konstitusionalisme dan demokrasi sangat dominan,namun mengabaikan prinsip walfare state. Meskipun proses demokratisasi melalui aspek normatif kenegaraan telah banyak dilakukan setelah reformasi,namun secara esensial pengertian kekuasaaan ditangan rakyat menjadi bias.Kekuasaan rakyatlah itu saluran demokrasi tersumbat,permasalahan yang dihadapi oleh rakyat kurang terakomodir dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu sistem demokrasi dewasa ini, justru memberikan kekuasaan yang sangat besar tehadap Presiden dan DPR,karena nampak dalam berbagai kebijakan bukan dasar atas kehendak rakyat,melainkan atas kehendak penguasa baik eksekutif maupun legeslatif. Meskipun
pasca
reformasi
rakyat
seakan-akan
nampak
menganyam
kebebasan,namun dalam kenyataannya kebebasaan itu bersifat semu,karena dalam semu,karena dalam kenyataannya,kalangan elit politiklah yang mengenyam kebebasan. Fakta menunjukan bahwa untuk berpartisipasi dalam kekuasan politik baik eksekutif maupun legeslatif,nampaknya berkolelasi positif dengan biaya yang sangat tinggi,sehingga kondisi seperti ini rakyat kecil sulit ikut berpartisipasi. Selain itupasca reformasi dewasa ini semua warga negara merasakan betapa sangat rapuhnya nasionalisme indonesia. Banyak anak-anak bangsa Indonesia mengembangkan organisasi swadaya masyarakat, namun dalam kenyataanyya loyalitasnya lebih kuat pada kekuatan Internasional atau bahkan transnasional, sehingga dukungan internasional sangat dominan, Akibatnya persoalan-persoalann bangsa terutama yang menyangkut persatuan dan kesatuan tidak mendapat perhatian,akibatnya rasa nasionalismenyapun juga semakin pudar. Kaburnya pengertian bernegara pada warga negara merupakan kenyataan pahit yang kita lihat pada era reformasi dewasa ini. Banyak elemen dan kelompok masyarakat
mengembangkan potensinya, namun tidak jarang mengarah pada gerakan separatis yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan
Kewarganegaraan
yang
dahulu
dikenal
dengan
Pendidikan
Kewiraan,adalah materi perkuliahan yang menyangkut pemahaman tentang persatuan dan kesatuan,kesadaran warga negara dalam bernegaara yang meliputi filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara,Identitas nasional,demokrasi Indonesia,negara dan konstitusi,rule of law,geopolitik dan geostrategi Indonesia,hak dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan benegara, serta pendidikan bela negara yang tertuang dalam suatu surat Keputusan Dirjen Dikti No.43/DIKTI//2006.Dalam pengembangan materi perkuliahan tersebut dengan sendirinya juga dikembangkan kemampuan kepribadian dan kemampuan intelektual dalam bidang politik,hukum,kemsyarakatan,filsafat dan budaya. Materi tersebut juga membahas tentang demokrasi, hak asasi mmanusia,Lingkungan sosial budaya,ekonomi serta pertahanan dan keamana. Materi dikembangkan dan disajikan secara objektif dan ilmiah dan tanpa unsur doktriner. Oleh karena itu materi perkuliahanPendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya tidak berifat mileteristik melainkan, objektif dan ilmiah. Mudah-mudahan semua ini bemanfaaat bagi semua pihak terima kasih.
ABSTRAK
Ideolagi demokrasi yang diklim oleh berbagai negara sekarang ini kerap sekali di tolak lantaran takse ideal gagasannya implementatif. Indinesia sevara konstitusional menyatakan diri sebagai penganut kedaulatan rakyat, serta negara hukum menegaskan pengaturan erbagai asas tentang demokrasi dalam UUD 1945. Tulisan ini selain mengiventasir diskursus tioritikal soal demokrasi, juga melihatkan betapa secara yuridis ketatanegaraan pilihan terhadap idiologi ini di anggap paling memungkinkan untuk diterapkan di indonesia.
BAB I PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG MASALAH) Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama, mata kulyah tersebut sering di sebut berbagai civic education, cityzenchip education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kulyah ini memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan beradaban. Berdasarkan rumusan “civic internasional” (1995), di sepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic ulture, untuk krberhasilan pengmembangan dan pemiliharaan pemerintah demokrasi (mansoer,2005). Pedidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan Civics Education Yang dikenal di berbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah, Pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan ini di ambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu upanya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbanagan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu pilitik,ilmu hukum, ulmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan bangsa dan ilmu budaya. Setiap ilmu harus memenuhi syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material meupun objek formalnya. Objek material adalah bidang saran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang dan cabang ilmu.Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut,Adapun objek material dari pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam kesatuan bangsa dan negara. Sebagai Objek formalnya mencakup 2 segi,yaitu segi hubungan antar warganegara dan negara (termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan pendidikan kewarganegaraan terserah pada warga negara indonesia dalam hubungannya dengan negara indonesia dan pada upaya pembelaan negara indonesia.
PERMASALAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA Semenjak Reformasi,yang di lakuakan pada tahun 1998, praktis pelaksanaan demokrasi di indonesia mengalami banyak tantangan dan hambatan, kecendrungan yang terjadi adalah makin memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap gerakan demokrasi yang saat ini dilaksanakan . Bahkan kecendrungan masyarakat kelas bawah Memungkinkan kemalinya situasi dan kondisi seperti pada orde baru makin besar. Tidak dipungkiri memang demokrasi yang dilaksanakan d indonesia saat ini hanya di nikmati oleh elit-elit tertentu yang menguasai sumber-sumer daya di masyrakat,sehingga hal ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada demokrasi yang sedang di laksanakan. Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintah untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Suatu pemerintah dari rakyat haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi indonesia. Demokrasi di indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman mengikat indonesia adalah “Binneka Tunggal Ika” Secara filosofis bahwa demokrasi indonesia mendasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai mahkluk individu dan makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian demokrasi kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangka tujuan bersama,ukan bersifat liberal yang hanya mendasarkan pada kebebasan individu saja dan juga bukan demokrasi klass. Kebebasan individu yang dikatakan demi tujuan kesejahtraan bersama inilah yang menurut istilah pendiri negara seagai asas kebbersamaan, asas kekeluargaan tetapi ‘bukan nepotisme’
PENDEKATAN DEMOKRASI INDONESIA MENURUT HISTORIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS Munculnya gagasan mengenai negara hukum (law state), yaitu negara yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, membuat ideologi demokrasi harus bersentuhan dengan gagasan ini. Sekarang ini, tak ada satu negara-pun yang tak mengakomodir gagasan negara hukum. Tak ada negara yang diperintah, tanpa hukum yang dijunjung tinggi di negara tersebut. Di lain pihak, gagasan negara hukum hanya akan dapat terbentuk jika adanya pemerintahan yang demokratis, sebab hanya pemerintahan yang demokratis yang mau tunduk pada hukum yang dibuat secara aspiratif. Dari relasi itu, lahirlah ciri-ciri dari negara hukum dewasa ini, seperti berikut ; a)
Adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam Konstitusi;
b)
Terdapatnya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c)
Pemilihan Umum yang bebas;
d)
Kebebasan untuk menyatakn pendapat;
e)
Kebebasan untuk berorganisasi/berserikat dan berkumpul; dan
f)
Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education). Teori mengenai negara hukum ini, menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi
dalam suatu negara. Hans Kelsen yang dilanjutkan oleh muridnya Hans Nawiasky dalam Stafenbau theory menyatakan, konstitusi sebagai gerund norm atau norma dasar dalam suatu negara. Norma dasar itu sangat bersifat asasi dan menjadi ruh bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai gerund norm, konstitusi dapat bersifat tertulis dan tak tertulis. Dalam negara hukum, pelbagai karakter dan sifat demokrasi sebagaimana dijabarkan di atas dijamin dan diatur dalam konstitusi suatu negara. Pengaturan nilai-nilai demokrasi dalam konstitusi memberikan petunjuk bahwa demokrasi dijadikan ruh bagi tata kelola negara tersebut. Dalam konteks inilah lahir negara yang demokratis berdasarkan konstitusi.
Dalam ranah ke Indonesiaan, pembahasan terkait negara hukum dapat ditelusuri dari rumusan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan : Negara Indonesia adalah negara hukum. Di lain pihak, Indonesia juga meletakkan rakyat sebagai sesuatu yang paling berdaulat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedua rumusan di atas sekaligus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi (UUD 1945) atau dengan kata lain, negara yang berfaham demokrasi konstitusional. Di dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat karakter demokrasi yang amat menonjol dalam sistem ketatanegaraan kita. Karakter-karakter tersebut dapat ditelusuri dari batang tubuh UUD 1945, yaitu : 1)
Adanya mekanisme pembentukan pemerintahan yang aspiratif melalui Pemilihan
Umum. Hal ini terlihat dalam pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A), pemilihan umum anggota DPR dan DPD (pasal 19 ayat (1) jo pasal 22C ayat (1)), serta pengaturan tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E). 2)
Adanya kemungkinan terjadinya rotasi kekuasaan yang terbuka melalui mekanisme
pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun sekali (Pasal 22E ayat (1)), dan pembatasan masa jabatan, seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7). 3)
Adanya pembagian kekuasaan yang tegas antara lembaga-lembaga negara sesuai
dengan tugas dan wewenangnya. Penyelenggaraan fungsi eksekutif dilaksanakan oleh Presiden
dan
Wakil
Presiden,
serta
dibantu
oleh
para
menteri(Pasal
4,5,10,11,12,13,14,15,16 dan 17). Pelaksanaan kekuasaan legislatif dilakukan oleh DPR dan DPD (Pasal 19,20,21,22,22A,22B dan 22C) . Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan-peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). Pelaksanaan kekuasaan pengawasan/auditif dilakukan oleh BPK (Pasal 23E). 4)
Hadirnya lembaga-lembaga negara penunjang (the supporting organ), seperti komisi
pemilihan umum (Pasal 22E), Bank Sentral (pasal 23 D) dan Komisi Yudisial (Pasal 24B) dalam menjalankan tugas ketatanegaraan tertentu.
5)
Adanya jaminan kesetaraan hak-hak warga negara dan perlindungan hak asasi
manusia, seperti kesamaan hak dalam pemerintahan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan serta hak-hak lainnya (Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Berdasarkan karakter-karakter demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut ideologi demokrasi dengan mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai panglimanya. Ide demokrasi-liberal demikian dianut Indonesia, dikarenakan beberapa alasan : 1)
Alasan Sosiologis Secara sosiologis, masyarakat Indonesia terdiri dari ribuan suku, serta ratusan
agama, mulai dari agama-agama resmi yang diakui negara hingga agama-agama lokal yang dianut oleh komunitas stink tertentu di berbagai wilayah Indonesia. Keanekaragaman itu, membuat Indonesia tidak mungkin memiliki satu ideologi tunggal, termasuk dalam merumuskan Konstitusinya. Demokrasi berketuhanan misalnya, akan sangat sukar diterapkan di Indonesia, sebab tafsir “Tuhan” akan diterjemahkan beragam oleh beragam komunitas yang ada. Dalam tataran perumusan sumber hukum, akan ditemukan kesulitan, sebab sumber hukum “Tuhan” mana yang dapat dipergunakan. 2)
Alasan Politis Multikultural dan multi-ideologi masyarakat Indonesia membaginya kepada
setidaknya tiga kelompok ideologi, yaitu : Islam, nasionalis dan sekuler. Ketiga Ideologi itu belakangan mengerucut pada dua kelompok ideologi, Islam dan Nasionalis. Kedua kelompok ini semakin mengkristal dalam arena politik Indonesia. Kalangan nasionalis yang mendapat ikutan dari kalangan sekuler dan kelompok non-Islam lebih nyaman dengan penggunaan demokrasi-liberal sebagaimana ruh UUD 1945 di atas. Dan tidak pada tempatnya, kalangan Islam untuk memaksakan ideologi Islamnya demi tegaknya teodemokrasi, sementara kesatuan bangsa adalah jaminannya. 3)
Alasan Historis
Secara historis, digunakan ideologi demokrasi dalam Konstitusi kita terkait dengan sejarah terbentuknya republik ini di masa lalu. Dalam teori pembentukan negara, terdapat dua alasan terbentuknya suatu negara. Pertama : terbentuknya negara berdasarkan kesamaan etnik atau suku. Munculnya negara atas alasan ini memungkinkan keberlangsungan negara dalam jangka yang panjang, bahkan dalam beberapa kajian, negara-negara yang telah terpecah dapat bersatu kembali atas alasan kesamaan etnik ini Hal ini dapat.
PEMBAHASAN DEMOKRASI INDONESIA
A.Demokrasi dan Implementasinya Pembahasan tentangperanan negaradan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negaran di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah di tunjukan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara isensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbedabeda (Rais,1995:1). Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sisitem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti: pertama, sistem presidensial yang menyenjajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden dan yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah di pimpin oleh perdana mentri yang hanya kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa di duduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan dan; ketiga, sistem referendum yang meletakan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer,yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di prancis atau di indonesia berdasar UUD 1945. Dengan alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuihnya di sepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. B.Arti dan Perkembangan Demokrasi Secara stimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of ruleby the people), Ada pula defenisi singkat untuk istilah
demokrasi yang di artikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi di bebagai negara di sunia, memilki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sanagt di pengaruh oleh ciri khas msyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakanny, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara di jamain. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang di berikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam maslah-masalah pokok mengenai kehidupannya,termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Noer, 1983: 207). Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakn berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika di tinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tanagn rakyat. Dalam hubungan ini menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokrasi adalh sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan bekala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Mayo, 1960:70). Meskipun dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” (government or role by the people) tetapi dalam praktiknya oleh Unisco di simpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambiguous atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada anbiguity atau ketentuan0ketentuan mengenai lembagalembaga atau cara-cara yang di pakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi (Budiardjo, 1982: 50). Hal ini bisa dilihat betapa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Ketidaksamaan tersebut bahkan bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi
juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan maupun peranan masyarakat. Memang sejak dimunculkannya kemabali asas demokrasi yaitu setelah tenggelam beberapa abad dari permukaan Eropah telah menimbulkan masalah tentang siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi teringgi: negara ataukah masyarakat? Dengan kata lain, negara kah yang menguasai negara? Pemakaian demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksiyuridis bahwa negara adalah milik masyarakat, tetapi pada fisik-yuridis inilah telah terjadi torak-tarik kepentingan, atau kontrol, tolak-tarik mana yang kemudian menunjukan aspek lain yakni tolak-tarik antara negara-masyarakat karena kemudian negara terlihat memilki pertumbuhannya sendiri sehingga lahirlah konsep tentang negara organis (Mahasin, 1984: 2). Pemahaman atas masalah ini akan lebih jelas melalui penelusuran sejarah perkembangan prinsip itu sebagai asas hidup negara yang fundamental. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan di praktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum masehi sampai abad 6 masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaanya, demokrasi yang di praktekkan bersifat langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efekktif karena Negara Kota (City State) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam suatu negara. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Yang sebagian besar terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi (Budiardjo, 1982: 54). Gagasan domokrasi yunani boleh dikatakan lenyap daru muka Dinia Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa suku Eropah Barat dan benua Eropah memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad Pertengahan ini dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; kehidupan sosial dan spritualnya dikuasai oleh paus dan penjabatpenjabat agama, sehingga tenggelam dengan apa yang disebut sebagai masa kegelapan. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan itu, yakni lahirnya dokumen magna Charta (Piagam Besar), suatu piagam yang berisi semacam perjanjian antra beberapa bangsawan dan raja Jhon di inggris bahwa raja
mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges bahwasannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Lahirnya piagam ini, dapat dikatakan sebagai lahirnya suatu tonggak baru bagipekembangan demokrasi, sebab dari piagam tersebut terlihat adanya dua prinsip dasar: pertama, kekuasaan Raja harus dibatasi; kedua, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan Raja ramdlonnaning, 1983: 9). Ranaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno, yang berupa gelombang-gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar ide ini adalah kebebasan untuk berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan. Hal itu disamping mempunyai segi positif yang cemerlang dan gemilang karena telah mengantarkan dunia pada kehidupan yang lebih modern dan mendorong berkembangnya pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberi sisi negatif sendiri, sebab danya pemikiran untuk lepas dari semua ikatan (dan orang tidak mungkin hidup tanpa ikatanikatan) berkembanglah difat-sifat buruk dan asosial seperti kebencian, iri hati, atau cemburu yang dapat meracuni penghidupan yang mengakibatkan terjadinya perjuangan sengit, membujuk, menipu, atau melakukan apa saja yang diinginkan kendati melalui dengan cara yang tercela secara moral. Selain Renaissance, peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali “demokrasi” yang dahulu tenggelam dalam abad pertengahan adalah terjadinya Reformasi, yakni reformasi agama yang terjadi di eropah Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagao pergerakkan perbaikan keadaan dalam gereja katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Reformasi dimulai dalam pintu gereja Wittenbreg (31 Oktober 1517), yang kemudian segera memancing terjadinya serangan terhadap gereja. Luther mempunyai ajaean tentang prngampunan dan kepercayaan saja, sebagai pengganti upacara-upacara, pekerjaan baik dan perantaraan gereja, serta mendesak supaya membaca kitab suci yang ternyata telah memberikan pertanggung jawaban yang lebih besar kepada perseorangan untuk keselamatan sendiri. Ajaran yang kemudian di sambut dimana-mana itu telah menyulut api pemberontakkan secara cepat dan meluas dijerman dan sekitarnya, sengketa dengan gereja dan kaisar bejalan lama dan getir yang tidak terselesaikan dengan diselenggarakannya muktamarmuktamar di Speyer (1526-1529) dan di Augsburg (1530). Berakhirnya reformasi ditandai
dengan terjadinya perdamaian Westphalia (1648) yang ternyata mampu menciptakan keseimbangan setelah kelelahan akibat perang yang berlangsung selama 30 tahun. Namun, Protestanisme yang lahir dari Reformasi itu tidak hilang dengan selesainya Reformasi, tetapi tetap menjadi kekutan dasar didunia Barat sampai sekarang (Shadily, 1977: 937). Dua kejadian (Renaissance dan Reformasi) ini telah mempersiapkan Eropah masuk kedalam Aufklarung (Abad Pemikiran) Dan Rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal (rasio) semata-mata pada gilirannya kebebasan berfikr ini menelorkan lahirnya pikiran dari kebebasan politik. Dari sini timbullah gagasan tentang hal-hal politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbul kecaman-kecaman terhadap raja yang pada waktu rezim memerintah dengan kekuasaan takas terbatas dalam bentuk monariki-monariki itu telah pula didukung oleh golongan menengah (midleclass) yang waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan ekonomi dan mutu pendidikan golongan ini relatif baik (Budiardjo, 1982: 55). Kecaman dan dobrakan terhadap absolutisme menarik didasarkan pada teori rasionalistis sabagai”sosial-contarct” (perjanjian masyarakat) yang salah satu asasnya menentukan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural) yang mengangung prinsip-prinsip keadilan yang universal yang memasalahkan berlakunya hukum alam (naturalaw) bagi semua orang dalam bbidang politik telah melahirkan pendapat umum bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat pada kedua belah pihik; Raja diberkan kekuasaan untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-hak alamnya dengan aman, sedangkan rakyat akan menaati pemerintahan raja, asal hak-hak alamnya juga terjamin (Budiardjo, 1982: 56). Tampak bahwa teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas yang disebut demokrasi (pemerintah rakyat). Dua filsafat besar yaitu Jhon Locke dan Montesquieu, masing-masing dari inggris dan Prancis telah membiarkan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintah demokrasi ini. Jhon Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (Live,Liberal,property); sedangkan montesquieu (1689-1955) mengemukakan sistem pilitik tersebut melalui “Trias Politika”nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara kedalam kekuasaan legeslatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing harus dipegang oleh organ sendiri yang
merdeka, artinya secara prinsip kiranya semua kekuasaan itu tak boleh dipegang hanya seorang saja. Dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan pemisahan kekuasaan inilah terlihat
munculnya
kembali
ide
pemerintahan
rakyat(Demokrasi).
Tetapi
dalm
kemunculannya sampai saat ini demokrasi yang berkaitan dengan peran negara dan peran masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional abad ke-19 dan demokrasi konstitusional abad ke-20 yang keduanya senangtiasa dikaitkan dengan konsep negara hukum (Mahfud, 1999: 20). C. Bentuk-bentuk Demokrasi Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, Formal democracy dan kedua,substantive democracy, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan (Winataputra, 2006).. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai Negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial, atau sistem parlementer. Sistem Presidensial: Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintah) sepenuhnya berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden adalh merupakan kepala eksekutif (head of government) dan sekaligus menjadi kepala negara (head of state). Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara (Tim LP3,UMY). Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan negara Indonesia. Sistem Parlementer: Sistem ini menerpakan model hunbungan yang menytatu antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Kepala eksekutif (head of government) adalah berada ditangan seseorang perdana mentri. Adapun kepala negara (head of state) adalh berada pada seorang ratu, misalnya di negara inggris atau adapula yang berada pada seorang presiden misalnya india. Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi Negara. 1.Demokrasi Perwkilan Liberal
Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai mahkluk individu yang bebas. Oleh karena itu didalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana di kembangkan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau bahwa negara terbentuk dengan adanya perbenturankepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dala suatu natural state. Akibatnya terjadilah penindasan di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu membentuk suatu persekutuan hidup bersama yang di sebut negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyataannya muncullah kekuasaan yang kadang kala menjurus ke arah otoriterianisme. Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut,maka muncullah pemikiran kearah kehidupan demokrasi perwakilan liberal, dan hal inilah yang sering dikenal dengan demokrat-demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi. Menurut Held (2004: 10), bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian perlu di sadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individu baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang bebas, terutama dalam kehidupan ekonimi sehingga akibatnya individu yang tidk mampu menghadapi saingan tersebut akan tenggelam. Adkibat kekuasaan kapasitaslah yang menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara sanagat ditentukan dalam kekuasaan kapital. Hal ini sesuai dengan ana;isa P.L Berger bahwa era global dewasa ini dengan semangat pasar bebas yang dijiwai oleh filosofi demokrasi leberal, maka kaum kapasitaslah yang berkuasa. Kapitalime telah menjadi fenomena global dan dapat mengubah masyrakat di seluruh dunia baik dalam bidang sosial, plitik maupun kebudayaan (Berger, 1988).
KESIMPULAN
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupan sistem filsafat. Yang sdi maksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama unutuk Stu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila yang terdiri atas bagian-bagianyaitu sila-sila pancasila setiap sila pada hakikatnya merupan suatu asas sendiri , fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Isi sila-sila pancasila hakikatnya merupakan suatu ketentuan . Dasar filsafat indonesia terdiri atas lima sila yang masingmasing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila pancasila itu bersamasama merupakan suatu kesatuan dan ketuhanan, setiap sila merupakan suatu unsur ( Bagian yang mutlak ) darikesatuan pancasila . Maka dasar filsafat negara pancasila adalah merupakan suatu kesatua yang bersifat majemuk tunggal (majemuk artinya jamak) (tunggal artinya satu). Konsekuensinya setiap sila tidak berdiri sendiri terpisah dai sila yang lainnya. Sila-sila pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila pancasila itu saling berkaitan, saling berhungan bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Secara demikian ini maka pancasila pada hakikaknya merupakan sistem , dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai sutau sistem juga dapat di pahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Dengan dirinya sendiri sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan sebagai mana sistem filsafat lainnya materlialisme.idealisme, rasionalisme., liberalisme, sosialisme dan sebagainya.
SARAN Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959-1966 diterapkan Demokrasi Terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan Demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Berbagai macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu pada umumnya belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena tidak tersedianya ruang yang cukup untuk mengekspresikan kebebasan warga negara. Berdasar pengalaman sejarah, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktaktor, membatasi partisipasi rakyat dan lain-lain. Mengapa dernikian? Ya, sebab penguasa itu sering merasa terganggu kekusaannya akibat partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Partisipasi itu dapat berupa usul, saran, kritik, protes, unjuk rasa atau penggunaan kebebasan menyatakan pendapat lainnya. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin terbuka juga. Era reformasi sekaligus merupakan era demokratisasi. Dalam suasana reformasi, tidak jarang penggunaan kebebasan tersebut sering berbenturan dengan kepentingan umum. Inilah yang perlu ditata lebih baik, sehingga penerapan kebebasan warga negara dan demokrasi tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Bagaimanapun juga reformasi telah membuka pintu kebebasan, yang hal ini sangat diperlukan bagi rakyat dalam proses menemukan sistem demokrasi yang lebih baik. Pada awalnya, penerapan demokrasi lebih terfokus pada bidang politik atau sistem pemerintahan. Wujud penerapannya antara lain dengan penyelenggaraan pemilihan umum, pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan, kebebasan menyatakan pendapat den lainlain. Dalam perkembangannya, konsep demokrasi juga diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yakni dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya diterapkan dalam
kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana konsep demokrasi diterapkan dalam bidang ekonomi? Apakah demokrasi ekonomi juga diterapkan di Indonesia? Apakah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam bernegara juga memuat ketentuan tentang demokrasi ekonomi? Coba perhatikan isi UUD 1945 pasal 33 berikut ini: Ayat Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluarga: Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perlu kalian ketahui bahwa isi pasal 33 UUD 1945 sebelum diadakan perubahan hanya terdiri dari ayat (1), (2), dan (3) tersebut. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun isi ayat-ayat tersebut mengisyaratkan berlakunya demokrasi ekonomi. Hal itu tercermin pada kata-kata, usaha bersama, bersifat kekeluargaan, dan untuk kemakmuran rakyat. Setelah dilakukan perabahan terhadap UUD 1945, muncullah pasal 33 ayat (4) tersebut. Perubahan itu semakin menguatkan berlakunya demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Apa makna demokrasi ekonomi? Untuk memahami hal tersebut, perlu kalian pahami lagi makna demokrasi. Makna demokrasi yang sangat mendasar adalah partisipasi atau keikutsertaan seluruh rakyat atau warga dalam menentukan kehidupan bersama. Posisi rakyat atau warga bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat atau warga. Demikian pula halnya dalam bidang ekonomi. Persoalannya adalah bagaimana agar rakyat atau warga ikut serta dalam kegiatan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun distribusi.
Keikutsertaan rakyat dalam proses produksi bukan semata-mata sebagai alat produksi atau buruh yang bekerja pada majikan dengan upah yang rendah. Mereka harus ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dan hasil produksi itu dengan mernperoleh jaminan hidup yang layak. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk kegiatan badan usahayang bersifat demokratis adalah koperasi. Sejalan dengan semangat demokrasi, koperasi terkenal dengan semboyannya “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Coba bandingkan dengan pernyataan Abraham Lincoln tentang demokrasi yang telah dikutip sebelumnya. Dalam koperasi, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota berwenang meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas dalam menjalankan tugasnya. Rapat anggota itu diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Dalam pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dinyatakan tentang prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: 1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 4. pemberian balas jasa terbatas terhadap modal 5. kemandirian Sekarang bagaimana konsep demokrasi diterapkan dalam bidang pendidikan? Sistem pendidikan nasional kita dari dulu hingga sekarang sebenarnya memiliki visi atau pandangan yang demokratis. Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi sebagai suatu kebiasaan hidup sehari-hariAda beberapa contoh sederhana yang dapat diunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan keluarga, harus membiasakan diri untuk menghormati pendapat anggota keluarga yang lain. Dalam lingkungan sekolah, tidak boleh memaksakan kehendak pada teman kalian, serta mematuhi tata tertib sekolah. Dalam suatu pertandingan olah raga misalnya, seluruh peserta harus mematuhi aturan permainan (rule of the game), tunduk pada putusan juri, sportif, bersedia menerima kekalahan dan lain-lain. Meskipun tampak sederhana, justru dalam kehidupan bermasyarakat itulah perlu membiasakan hidup secara demokratis. Pembudayaan demokrasi perlu menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia, demi terwujudnya kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat.
REFERENSI
Rais, Amin,1995, “Pengantar” dalam Misbah Zulfa Ekizabeth, et. Ql, Proses Sukesi Politik, Tiara wacana, Yogyakarta.Dicey, A.V, 1973,An Introduction to The Studyof The Lae of The Constitution, Mac. Millan, London Noer, Deliar, 1993, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali,jakarta. Mahasin,Aswab,1984, “Negara Dan Kuasa”,dalam Prisma NO.8, Tahun 1984 Ramdlonnaning, 1983, Citra an Hak Cipta Hak Asasi Manusia di Indonesia,Lembaga Kriminologi UI jakarta. Mahfud, Moh. MD., 1999, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta. Held David, 1995, Democracy and The Glonal Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Regional. Padma Bandung. Berger. P.L.. 1988. The Capitalisi Revolution. Fifty Propositions About Prosperity, Equality, and Liberty, Basic Books, New York.
