IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA SI DAN DIPLOMA UNIVERSITAS BENGKULU
SKRIPSI
Oleh : JHONI ANGGARIKSA NPM. D1D110002
PROGRAM EKSTENSI STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU 2016
MOTTO DAN PERSEMBAHAN * Man Jadda Wajada (Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil) * Man Shobaru Zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung) * Man Yasro’ Yahsud (Siapa yang menanam akan menuai yang ditanam) * Bumi dan Air Beserta Isinya Adalah Sahabat yang paling baik, Mengenal Alam Awal Mengenal Diri Sendiri (PALASOSTIK FISIP UNIB) * Suatu Negara tidak akan pernah kekurangan seorang pemimpin, jika anak mudanya sering berpetualang ke Gunung, Hutan dan Lautan (Hendri Dunant) *Tiada Keberhasilan Tanpa Pengorbanan(Robert Schuller) * Keberhasilan ditentukan oleh 99% Perbuatan dan 1% Pemikiran (Albert Einstein) * Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan (Sun Tzu) * Pemimpin Sejati tidak butuh memimpin, ia lebih senang menunjukkan arah (Hendri Miller) * Untuk memimpin orang lain, berjalanlah di belakang mereka (Lao Tzu) *Pemimpin adalah orang yang mengetahui suatu cara, menjalankan dan sekaligus menunjukan cara tersebut (John C. Maxwell) * Memimpin Itu Menderita (H. Agus Salim) * Orang Hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan, mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata. (Anonim) * Orang yang pandai adalah yang senantiasa memperbaiki diri dan menyiapkan bekal kematian (HR. At-Tirmidzi)
PERSEMBAHAN Dengan segala rasa syukur ini ku ucapkan pada Mu ya Allah, atas karunia dan nikmat yang Kau berikan. Kupersembahkan karya ini untuk : Kedua orangtuaku, Bak (Suargani) dan Mak (Murtina) yang tanpa Lelah bersabar dan berjuang menghadapi kerasnya kehidupan, demi sebuah keluarga kecil dan impian anak-anaknya yang menjadi harapan mereka setiap harinya. Kakak ku George Agung Renaldi dan adik-adikku Richardo GG dan Gyorgan Romario, mereka adalah Penyemangat, motivasi untuk menjadi lebih baik lagi, semoga kita bisa membanggakan orang tua dan keluarga dengan cara dan impian kita masing-masing. Keluarga besarku. Terima kasih atas do’a dan dukungan kalian. Sahabat-sahabat dan teman-teman, serta senior di HIMASTRA FISIP UNIB, organisasi yang pertama ku kenali dan cukup banyak memberikan pengaruh terhadap diri serta semua teman-teman lintas angkatan yang banyak membantu memberi saran, masukan untuk tugas terakhir ini. Keluarga besar PALASOSTIK FISIP UNIB Orange Scraft, yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalaman, yang tak terhitung dan berpengaruh besar terhadap pengembangan diri dan pola fikir ku, teman-teman seangkatan, senior dan junior yang yang telah banyak memberikan saran, masukan baik terhadap tugas ini dan hal-hal lainnya apapun itu, semoga kita selalu bersemangat menjalani “proses”demi sebuah harapan dan impian kita masing-masing, Salam Lestari ! Almamaterku, kebanggaanku Universitas Bengkulu.
RIWAYAT HIDUP Nama
: Jhoni Anggariksa
TTL
: Bengkulu, 09 Juni 1991
NPM
: D1D110002
Jurusan
: Ilmu Administrasi Negara
Agama
: ISLAM
Golongan Darah : A
Nama Orang tua Bapak
: Suargani Gajah Napis
Ibu
: Murtina Adi Temin
Alamat
: Jalan Gunung Bungkuk No. 35 Rt. 07 Rw. 05, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 43 Kota Bengkulu tamat tahun 2003 SMPNegeri 21 Kota Bengkulu tamat tahun 2006 SMK Negeri 2 Kota Bengkulu tamat tahun 2009 Tahun 2010 diterima pada Program Studi Administrasi Negara Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.
Pengalaman Organisasi : Anggota Himpunan Mahasiswa Adminitrasi Negara Ekstensi (HIMASTRA) 2010 Anggota UKM Tari dan Musik Universitas Bengkulu tahun 2011 Anggota UKM PALASOSTIK FISIP UNIB (Pencinta Alam Sosial Politik) tahun 2011 Kabid Minat dan Bakat HIMASTRA Periode 2011-2012 Wakil Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) FISIP UNIB Periode 2012-2013 Kabid IV Rumah Tangga PALASOSTIK FISIP UNIB Periode 2012-2013 KETUA UMUM PALASOSTIK FISIP UNIB Periode 2014 DPO HIMASTRA Periode 2013-2014 dan 2014-2015 DPO PALASOSTIK FISIP UNIB Periode 2015 Anggota Klub Selam RBDC (Raflesia Bengkulu Diving Club) 2015 - Sekarang
Aktivitas yang pernah dijalani selama menjadi mahasiswa dan di organisasi ; Peserta PKK FISIP UNIB tahun 2010 Peserta P3M FISIP UNIB (Penelitian, Pengabdian dan Penalaran Mahasiswa) di Desa Air Besi, Bengkulu Utara, Oktober 2010 Peserta Malam Keakraban mahasiswa non reguler FISIP UNIB, Pantai Panjang Kota Bengkulu, Desember tahun 2010 Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah oleh HIMASTRA, GB II FISIP Maret tahun 2011 Panitia PKK dan Mapawaru FISIP UNIB, Agustus tahun 2011 (Co. Pubdekdok) Peserta DIKSAR PALASOSTIK 2011 FISIP UNIB, “Ciptakan Kader PALASOSTIK yang Tangguh dan LoyaL Terhadap Organisasi “ di Desa Batu Layang – Goa Semetung – Desa Aur Gading, Oktober tahun 2011 Peserta Pelatihan Manajemen Organisasi HIMASTRA, “Reorientasi Berfikir Mahasiswa Organisatoris”, Desember tahun 2011 Peserta Pemusik UKM Tari dan Musik UNIB pada Festival Tabot Kota Bengkulu, Desember 2011 (Juara I ide Garapan Terbaik) Peserta Latihan Gabungan Navigasi Darat MAPALA TOBO KITO Kota Bengkulu, di Desa Sumber Urip Bukit Kaba, Kab. Rejang Lebong, Januari Tahun 2012
Utusan Tim Kesenian Kota Bengkulu pada acara “Malam Gendang Melayu Seroyot” di Kabupaten Kepahiang, januari Tahun 2012 Pendakian Anggota Muda 2011, Aplikasi Materi Mountainering di Gn. Bukit Kaba , Januari Tahun 2012 Aplikasi Materi Camping & O.R.A.D di Danau Gedang, Desa Padang Betuah, Kab. Bengkulu Utara, Januari 2012 Peserta LAKMA PALASOSTIK FISIP UNIB , Maret tahun 2012 Panitia Talkshow EKSPEDISI S.T.A.R PALASOSTIK “Lihat, Dengar, Rasakan, Laksanakan,..”, di Gedung C UNIB, April 2012 (Co. Pubdekdok) Peserta Seminar Nasional “Memberantas Korupsi Hingga ke akarnya dengan sistem Islam” oleh WAMI FH UNIB, April tahun 2012 Peserta Kompetisi Dies Natalis MAHUPALA FH UNIB“Mahupala Jenggalu Adventure Competition” di Outbound JAC Lingkar Barat Bengkulu, April tahun 2012 (Juara III) Peserta DIKLAT I PALASOSTIK “Rock Climbing & ORAD/ Arung Jeram” di Bukit Telunjuk dan Sungai Lematang, Kab. Lahat Sumsel, Mei tahun 2012 Aksi
Penanaman
Bibit
Pohon
Dalam Rangka
Hari Lingkungan
Hidup
“PALASOSTIK Peduli Lingkungan Hidup”, di Pulau Tikus Kota Bengkulu, Juni 2012 Mahasiswa Utusan UKM Tari dan Musik UNIB pada Pelatihan ESQ Leadership Training, di Hotel Santika Bengkulu, Juni Tahun 2012 Peserta Study Tour HIMASTRA ke Jurusan Administrasi Negara Universitas Sriwijaya Palembang, Prov. Sumsel, Juni Tahun 2012 Reporter Buletin Telapak PALASOSTIK, Terbitan 1 & 2 Periode 2012, Juni – Desember 2012 Ketua Panitia Dies Natalis 26 Tahun PALASOSTIK “Berangkat dari catatan seperempat abad PALASOSTIK”, 18 Juli 2012 Panitia PKK dan MAPAWARU FISIP UNIB, Agustus tahun 2012 (Co. Pubdekdok) Panitia Keakraban Mahasiswa Non Reguler FISIP UNIB di Desa Talang Alai, Kabupaten Seluma, Oktober tahun 2012 (Co. Pubdekdok) Panitia Pendidikan Dasar XX PALASOSTIK 2012, di Goa Besar desa Lubuk Resam, Kab. Seluma, Oktober tahun 2012 (Co. Logistik)
Tim Pendakian Gunung Dempo 3159 Mdpl, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra selatan (Program Individu Perubahan Status Anggota Muda Menjadi Anggota Biasa) PALASOSTIK, 21- 24 September Tahun 2012 Panitia DIKLAT II (Pendidikan dan Latihan) “Caving & Gunung Hutan” di Goa Semetung, desa Batu Layang, Kab. Bengkulu Utara, Desember 2012 (Co. Logistik) Ketua Panitia Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) HIMASTRA “Kita Tingkatkan Kualitas dan Integritas Mahasiswa dalam berorganisasi”, Desember tahun 2012 Ketua Panitia Musyawarah Besar (MUBES) ke XV PALASOSTIK, Desember Tahun 2012 PESERTA JAMBORE NASIONAL PANJAT TEBING & VERTICAL RESCUE oleh Tim VR Foundation Indonesia, FPTI dan Pemkab. Minahasa Selatan, di Tebing Kilo Tiga, Provi. Sulawesi Utara, Jan 2013 Peserta Seminar Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) oleh UNIB & DIKTI, di GB II Universitas Bengkulu, Maret 2013 Tim Survey Jalur & Lokasi DIKLAT I PALASOSTIK, di Desa Bajak – Bukit Kandis Desa Durian Demang, Kab. Bengkulu Tengah, Maret 2013 Instruktur Navigasi Darat DIKLAT I PALASOSTIK “Gunung Hutan & Rock Climbing”, di Desa Bajak – Bukit Kandis, Kab. Bengkulu Tengah, April Tahun 2013 Peserta Kompetisi WDA (World Day Adventure) Oleh GEMPA IAIN BKL, Lomba Dayung dan Musik Aqustik, April 2013 Aksi Hari Bumi MAPALA Se- Universitas Bengkulu, Rektorat UNIB, 22 April 2013 Peserta Kompetisi Dies Natalis MAHUPALA “Aqustic Balada Competition” oleh MAHUPALA FH UNIB, Mei 2013 (Juara III) Navigator TIM EKSPEDISI BUKIT RAJA MENDARA 2226 Mdpl “Adventure, Social Culture and Education”, di Desa Sukarami, Kec. Air Nipis/ Seginim, Kab. Bengkulu Selatan, 22 Juni – 7 Juli 2013 Peserta KKN UNIB Periode 70 di RW 03 Air Sebakul, Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu, Juli –Agustus 2013
Peserta Kompetisi “KAMPALA National Orientering Competition (KONCO) “, di desa Sumber Urip – ds. Talang Markisa, Kaki Bukit Kaba, September 2013 Peserta Seminar Nasional Lingkungan Hidup KAMPALA FP UNIB “Bengkulu Siaga Terhadap pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim”, Rektorat UNIB, September 2013 Peserta Magang Jurusan Administrasi Negara di Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Biro Pemerintahan, Oktober – November 2013 Pendidikan Dasar XXI PALASOSTIK FISIP UNIB, di Goa Besar, desa Lubuk Resam, Kab. Seluma, Oktober 2013 (Instruktur Navigasi Darat) Panitia DIKLAT II PALASOSTIK “Caving & ORAD/ Arung Jeram”, di Goa Suruman desa Kedurang – Sungai Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Desember 2013 Peserta Dialog Publik “Berdemokrasi di Bengkulu, Sukses Memilih, Pemilih Pemula dan Fenomena Golongan Putih” oleh HIMASOS FISIP UNIB, Januari 2014 Peserta Workshop Jurnalistik & Klinik Fotographi, oleh Harian Kompas & Jurusan IlKom UNIB, Hotel Samudra Dwinka, Februari 2014 Aksi Pemecahan Rekor MURI Bakar Ikan Terpanjang dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Pantai Panjang Bengkulu (Koordinator MAPALA TOBO KITO), Februari 2014 Aksi Penggalangan Dana “MAPALA PEDULI KORBAN LETUSAN GUNUNG SINABUNG” oleh MAPALA TOBO KITO Se- Kota Bengkulu, Simpang 5 Kota Bengkulu, Maret 2014 Aksi Penanaman 1000 Bibit Pohon PALASOSTIK, “Dalam Rangka Hari –hari Besar Lingkungan” di Pulau Tikus Kota Bengkulu, Halaman FKIK Universitas Bengkulu, dan Kawasan abrasi Muara Sungai Bengkulu, Kota Bengkulu, sepanjang tahun 2014 (Maret – Desember) Aksi Hari Bumi 2014 MAPALA Se- Universitas Bengkulu (KAMPALA, PALASOSTIK, MAHUPALA, PAFE, MAHESAPALA, PULKANIK, MAGUPALA) Rektorat UNIB, 22 April 2014 Tim Pemantau Pemilu Independent Pilleg dan Pilpres kerjasama PALASOSTIK, KAMPALA, MAHUPALA, PUSKAKI, WALHI, KABAHILL, ICW, MUI, KPU & Bawaslu Provinsi Bengkulu, wilayah Kab. Bengkulu Tengah, April – Oktober 2014
Panitia / Sterring Comitte, Kegiatan PKK FISIP UNIB tahun 2014 “Solidarity is the filosophy of FISIP”, Agustus 2014 Tim Outbond PALASOSTIK, Kegiatan PKK FISIP UNIB, Agustus 2014 Aksi Penggalangan Dana “Musibah Sekretariat GEMPA IAIN” oleh MAPALA TOBO KITO Se- Kota Bengkulu, September 2014 Pendidikan Dasar XXII PALASOSTIK 2014 “Langkah Awal Membentang Cakrawala Alam”, di Desa Aur Gading – Goa Semetung – Desa Batu Layang, Kab. Bengkulu Utara, Oktober 2014 Peserta Kompetisi Hari Lahir GEMPA IAIN Bengkulu “Lintas Kota dan Musik Akustik oleh GEMPA IAIN Kota Bengkulu, November 2014 (PALASOSTIK Juara Umum Piala Bergilir Gubernur BKL) Peserta Talkshow “Adaptasi Dunia dari Perubahan Iklim” oleh KAMPALA FP UNIB, KABAHILL dan Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia, di Ruang Utama Rektorat UNIB, November 2014 Ekspedisi PELOSOK PALASOSTIK “Eksplore Desa, Gali Potensi yang ada, Salurkan Hak mereka”, Desa Sungai Lisai, Kawasan TNKS, Kab. Lebong, Desember tahun 2014 Pendakian Angkatan 2011, di Gunung Marapi 2891 Mdpl, Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Januari 2015 Latihan Keterampilan Kolam (LKK) Dasar RBDC, Kolam Intan Permata BKL, Maret – Mei 2015 Perwakilan Klub Selam RBDC Bengkulu, Kegiatan “Peresmian Mesin Salinisasi Air Laut ke Air Tawar”, oleh Gubernur, Danlanal dan Unsur Muspida Provinsi Bengkulu, di Desa Malakoni, Pulau Enggano, Kab. Bengkulu Utara, Maret 2015 DIKLAT 4 DIVISI PALASOSTIK 2014 “Tingkatkan Kapasitas Lembaga melalui DIKLAT PALASOSTIK” di Kel. Puguk – Ds. Sinar Pagi – Ds. Lubuk Resam – Goa Besar, Kab. Seluma, Juni 2015 (Komandan Tata Tertib & Instruktur Navigasi Darat) Magang Sebagai Video Jurnalis di TVRI Bengkulu, Agustus 2015 Kursus Dasar Navigasi Darat WANADRI, kawasan Gunung Kramat, Kabupaten Subang Jawa Barat, 01 – 03 Januari 2016
Pelatihan “Penggunaan Buku Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Gurano Bintang Bagi Guru SD di Sekitar dan di Dalam Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC)” Perwakilan Tim Ekspedisi NKRI, Oleh Pemda Teluk Wondama dan WWF Indonesia, Wasior Papua Barat 22 – 24 Februari 2016 Peserta EKSPEDISI NKRI Koridor Papua Barat 2016 Oleh Kementerian PMK RI diselenggarakan oleh TNI AD, 04 Januari s.d. 02 Juni 2016 Subkorwil 6 Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat (Tim Media dan Database).
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim... Alhamdulillah... Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skiripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu” Dengan Latar belakang pemerintah pusat yang ingin membantu mahasiswa yang mempunyai nilai ekonomi lemah dan untuk memangkas banyak nya pungutan liar yang ada di lingkungan perguruan tinggi, maka di keluarkan lah Peraturan Menteri Nomor 73 tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal yang menjadi cikal – bakal keluarnya Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa di Universitas Bengkulu, yang kemudian menjadi pedoman penetapan UKT bagi seluruh mahasiswa di Universitas Bengkulu. Namun Berdasarkan Analisis dan Penelitian yang penulis lakukan di lapangan mengenai sistem pembayaran Uang Kuliah Tunggal yang sudah 2 tahun ini diterapkan di Universitas Bengkulu, masih ada fenomena – fenomena dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun pihak internal Universitas, yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Penulis Berharap dari analisis dan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, dapat mengetahui seperti apa sebenarnya mekanisme peraturan yang ada dan yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan kebijakan yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat menciptakan suasana pendidikan yang berkualitas di lingkungan Universitas Bengkulu dan sedikit demi sedikit dapat mengurangi fenomena dan pelanggaran yang ada.
Penulis sangat menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada. Kondisi demikian berpengaruh terhadap penulisan skripsi ini, untuk itu dengan rendah hati penulis menghanturkan maaf atas kejanggalan-kejanggalan pada isi maupun cara pembuatannya.
Bengkulu,
Penulis
2015
UCAPAN TERIMA KASIH
Pada Kesempatan kali ini, melalui Skripsi yang sederhana namun membanggakan bagi penulis ini, penulis ingin menyampaikan bahwa inilah suatu proses pengembangan diri bagi penulis baik secara akademis maupun non akademis, yang mana di dalam pembuatannya penulis harus melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan data, mengolah data, menganalisa data demi tercapainya tujuan dari penelitian ini. Disamping itu skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Dalam pembuatan skripsi ini tentunya penulis tidak akan bisa bekerja sendiri, banyak instrumen yang harus penulis lakukan dan lalui untuk menyelesaikan skripsi ini, mulai dari observasi, wawancara, diskusi, dokumentasi dan pengumpulan data dari meja satu ke meja yang lainnya, semuanya melibatkan orang-orang yang berpengaruh terhadap pribadi penulis maupun skripsi ini, singkat kata penulis dengan hormat mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, Pejabat – pejabat Universitas, Fakultas, dan Jurusan, Dosen, Pegawai Universitas dan kawan-kawan seperjuangan yang mendukung, memberikan semangat selama menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya adalah : Dr. Ridwan Nurazie, S.E., M.Sc. selaku Rektor Universitas Bengkulu. Drs. Jarto Tarigan, MS selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Ekstensi. Dr. Achmad Aminudin, M.Si selaku Pembimbing Utama skripsiku, dengan penuh kesabaran membimbing penulis dan selalu ingin yang terbaik bagi mahasiswa bimbingannya serta
senantiasa memberikan semangat terhadap penulis. Terima kasih atas masukkan-masukkan pada proses penyelesaian skripsi ini. Suratman, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Pendamping skripsiku, yang telah meluangkan banyak waktunya, tenaga, pemikiran tanpa bosan sekalipun untuk berdiskusi dengan penulis dimana pun itu dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih. Aditya P. Ramadhan, S.IP., M.Sc selaku Pembimbing Akademik ku yang dari awal kuliah senantiasa berdiskusi dan memberikan saran terhadap semua pilihan yang akan penulis jalani selama perkuliahan serta sekaligus menjadi Penguji pada seminar proposal dan ujian sidang. Terima kasih atas segala saran, pengalaman dan masukkan serta sumbangsihnya kepada penulis. Drs. Mirza Yasben, M.Soc.,Sc, selaku Penguji di Seminar Proposal dan Ujian Skripsi ku, terima kasih telah memberikan masukkan, saran dan motivasi yang sangat luar biasapada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, semangat yang menggebu, layaknya jiwa muda serta kecerdasan bapak sangat luar biasa dimataku. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang telah banyak memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemikiran. Mbak Supia dan bang Fauzan yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi walaupun terkadang merepotkan. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, khususnya buat Ibu Endang yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi akademik.
Orang Tuaku, Suargani Gajah Napis dan Murtina yang selalu bersabar dan memberikan motivasi, mereka lah semangatku. Kakak ku Dang Agung serta Adik-adiku, Ricat dan Mario, saudara kandung yang juga menjadi semangat untuk meningkatkan derajat keluarga menjadi lebih baik lagi. Keluarga Besarku dari sebelah bapak (Gajah Nafis Family) paman, mang idi, mang anjas, dang mit yang senantiasa menjadi pembimbing dan memberi masukan pada skripsi penulis serta keluarga besar ku dari sebelah Ibu yang senantiasa bertanya dan memberikan motivasi terhadap tugas akhir ini. Dra. Proklampiati, MM. selaku Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kerjasama Mahasiswa(Biro PPK) Universitas Bengkulu yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian dalam proses pembuatan skripsiku. Drs. Ahmad Haqikudin (Pak Diding) selaku Kepala Bagian Pembelajaran Universitas Bengkulu yang telah membantu penulis didalam memperoleh data-data pendukung skripsi. Febrianti Prihatin, SE. (Buk Feb) selaku Kepala Subbagian Registrasi Universitas Bengkulu yang juga telah membantu penulis didalam memperoleh data-data pendukung skripsi serta senantiasa berdiskusi dengan penulis. Yudi Heriadi (Bang Yudi) selaku Staf Operator di Subbagian Registrasi Universitas Bengkulu yang juga telah membantu penulis didalam memperoleh data-data pendukung skripsi serta senantiasa berdiskusi dengan penulis mengenai mekanisme dan tehnis. Teman-Teman Administrasi Negara Ekstensi Angkatan 2010 (Liggya, Galih, Roy, Efri, Julius, Juanda, Webi, Adit, Robi, Evan, Apdi, Wawan, Rovi, Lia, Bang Fredi, Pak Sarman, Pak Syarif, Bang Deta) yang seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Rekan-rekan KKN Periode 70 Th 2013 di kelurahan Sukarami Air Sebakul, Ayuk Novi, Ayuk Yosi, Aan, Rian, Juni, Carine, Samuel,Kapan Nih berkumpul lagi.
Teman-teman di HIMASTRA lintas angkatan yang telah banyak membantu dalam berproses dan berkegiatan (Bang Yopi, Bang Dadang, Bang Dodi, Bang Rosi, Bang Anton, Bang Nanda, Bang Arman, Bang Redo, Ayuk Liani, Ayuk Nanik, Jayak, Herlinda, Nando, Heri, Reri, Dalis, Indah, Emei, Evan, dll), semoga tetap kompak. Seluruh Keluarga Besarku di PALASOSTIK o Abang-abang, Ayuk-ayuk seniorku serta teman- teman di PALASOSTIK yang telah banyak membantu dalam segala hal, Dang Afnal, Dang Yunus, Bang Jayak, bang Ego, Bang Ote, Bang Bigi, Mas Andri, bang Putra, bang Piri, bang Syafrin, Bang Yosi, bang Tanto, bang Beni, bang Azew, Odang, bang Upir, bang Enggus, bang Medi, bang Rafik, bang Ong Wie, bang Harsen, Ayuk Pakis, Ayuk Wita, Ayuk Lia, Ayuk Komi, Ayuk Yeni, bang Ade bayor,bang Deka, bang Riki, bang Debit, bang Piet, bang Derry, bang Lingga,bang Romi, bang Galih,bang Indra (Ciklo), Fiter (Yonk), Wiji, Jona,Leni,Nira, Desi, Naga, Fitri, o Rekan-Rekan satu angkatan di PALASOSTIK 2011, Yopi (Marmut), Feti, Febi, Rosman, Frengki, Bendi, Frencis, Oktra, Juliandi, Dinul, Anjani, Ulin (Angkatan Bersejarah, semoga berlanjut di tingkatan yang lebih tinggi lagi, tetap kompak dan konsisten) o Teman-teman, Adik-adik junior di PALASOSTIK Angkatan 2012 : Doni, Hendro, Putri, Sebda, Ayu, Khairil, Angga,Citra, Dianti Angkatan 2013 : Wida, Vani, Riko, Bobi, Iqbal, Tioba, Stira Angkatan 2014 : Anggi, Suari, Nesi, Rahma, Pipin, Edip, Apen, Inggit, Welly, Pipit, Riva, Febrianto, Roymondo, Pane, Ayank, Akta, Andri, Shinta, Dora, Dea, Gita, dan Wensi. (Keaktifan Kalian Semangat Tersendiri Bagi ku dan kawan –kawan lainnya, ayo semangat jalani Proses dan rangkul yang lainnya !) Seluruh informan yang telah bersedia membantuku dalam proses pencaharian data. Tanpa kalian semua, skripsi ini tidak akan selesai.
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa S1 dan Diploma Universitas Bengkulu”. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 ini merupakan peraturan turunan dari PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data, selanjutnya mendiskripsikan tentang implementasi mekanisme penetapan besaran UKT pada mahasiswa di Universitas Bengkulu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu penulis membuat gambaran tentang keadaan secara objektif mengenai proses registrasi mahasiswa baru hingga di tetapkan nya jumlah nominal UKT mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan latar belakang keluarganya dan kriteria yang di tetapkan di peraturan Rektor tersebut. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sasaran penelitian yaitu Kepala Biro PPK UNIB, Kepala Bagian Pembelajaran, Kasubbag Registrasi dan Staf Operator Registrasi Mahasiswa Universitas Bengkulu. Berdasarkan Aspek dan hasil penelitian maka dapat diketahui gambaran mengenai Aspek pertama: Faktor Penerapan Besaran UKT pada mahasiswa berdasarkan 6 Indikator yaitu a. Usia Orang tua b. Jenis Pekerjaan Orangtua c. Penghasilan Tetap Orangtua d. Penghasilan Tambahan Orang tua, e. Jumlah Tanggungan Keluarga, f. Biaya Listrik dan Air Rumah Tangga. Aspek Kedua yaitu setiap indikator tersebut diberikan bobot : a. Maksimal 10%, b. Maksimal 50%, c. Maksimal 10%, d. Maksimal 10%, e. Maksimal 10%, f. Maksimal 10%, selanjutnya pada Aspek Ketiga Jumlah total dari keselurahan hasil dari bobot indikator tersebut di kelompokaan menjadi V kelompok UKT : jumlah bobotnya 0 % - <21% = kelompok UKT I, 21% - <41% = Kelompok UKT II, 41% - <61% = Kelompok UKT III, 81% - 100% = Kelompok UKT V, namun masih ada kendala yang dihadapi karena proses nya masih secara manual, yaitu penginputan data dari mahasiswa selanjutnya di input ke sistem aplikasi yang bernama “Aplikasi Penentu UKT” masih secara manual, tidak jarang terjadi kesalahan data dan harus diverifikasi ulang, selain itu masih banyak juga kelemahan lainnya seperti belum adanya panitia atau tim yang melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan kebenaran data sehingga dengan mudahnya mahasiswa memberikan data yang tidak benar dengan tujuan meringankan beban UKT, selain itu masih ada fenomena lainnya, seperti perubahan kondisi ekonomi mahasiswa pada masa perkuliahan, yang seharusnya bisa di jadikan acuan untuk melakukan verifikasi kembali data-data terhadap mahasiswa, namun itu belum dilakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak, dikarenakan belum adanya sosialisasi tindak lanjut terhadap kebijakan UKT ini.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................
ii
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN .....................................................
iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .........................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................
v
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................
vii
KATA PENGANTAR ..................................................................................
xiv
UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................
xvi
ABSTRAK ....................................................................................................
xxi
DAFTAR ISI ................................................................................................
xxii
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................
xxv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang ....................................................................... Rumusan Masalah .................................................................. Tujuan Penelitian.................................................................... Kegunaan Penelitian ...............................................................
1 13 13 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 2.2
2.3 2.4 2.5 2.6
Kebijakan Publik .................................................................... Implementasi Kebijakan ......................................................... 2.2.1 Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan ........... 2.2.2 Kebijakan Pendidikan ................................................ 2.2.2.1 Langkah Umum Kebijakan Pendidikan .............. Pendidikan Tinggi .................................................................. Uang Kuliah Tunggal (UKT) ................................................. 2.4.1 Sejarah Adanya UKT ................................................. Implementasi Kebijakan UKT ............................................... Kerangka Pikir Penelitian.......................................................
14 16 18 19 23 24 27 27 31 35
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 3.2
Jenis Penelitian ....................................................................... Fokus Penelitian dan Aspek Penelitian .................................. 3.2.1 Fokus Penelitian ......................................................... Penelitian ................................................................................
36 37 37 3.2.2 37
3.3
Teknik Pengumpulan Data ..................................................... 3.3.1 Data Primer ................................................................ 3.3.2 Data Sekunder ............................................................
38 38 39
3.4 3.5
Informan Penelitian ................................................................ Tehnik Analisis Data ..............................................................
39 42
BAB IVDESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya UNIB ....................... Landasan Hukum UNIB ......................................................... Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan UNIB Struktur Universitas Bengkulu ............................................... Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi UNIB ...........................
43 49 51 52 52
BAB VHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1
5.2
5.3
Karakteristik Informan ........................................................... 5.1.1 Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin ............... 5.1.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur .......................................................................... 5.1.3 Karakteristik Informan Berdasarkan tingkat Pendidikan.................................................................. Hasil Penelitian ..................................................................... 5.2.1 Penerapan Besaran UKT mempertimbangkan FaktorFaktor Latar Belakang Keluarga, peraturan Rektor (Pasal 2 Ayat 1) .......................................................... 5.2.2 Melakukan Penerapan Prosentase Bobot pada tiap Faktor (Pasal 2 ayat 2) ............................................... 5.2.3 Pengelompokkan Mahasiswa berdasarkan Bobot UKT (pasal 3 ayat 2) ........................................................... 5.2.4 Hasil Wawancara Penulis dengan Informan Pendukung (Mahasiswa) ............................................ Pembahasan ............................................................................ 5.3.1 Peran Subbagian Registrasi Universitas Bengkul ...... 5.3.2 Tahapan Registrasi Mahasiswa Baru Setelah di Diberlakukan UKT .....................................................
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
75 76 76 77 78
79 82 86 88 95 95 98
6.1 6.2
Kesimpulan............................................................................. Saran .............................................................................
105 107
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
108
LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Daftar Pedoman Wawancara
2.
Surat Izin Pra Penelitian
3.
Surat Izin Penelitian
4.
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi
5.
PERMENDIKBUD No. 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
6.
PERMENDIKBUD No. 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
7.
PERMENRISTEKDIKTI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Sarjana dan Diploma di Perguruan Tinggi
8.
Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang “Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan” itulah bunyi Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 / Perubahan IV ayat 1, apakah saat ini pasal tersebut masih relevan, dengan meningkat nya biaya Pendidikan yang begitu tinggi di kalangan masyarakat umumnya dan kalangan mahasiswa khususnya di dalam Instansi Perguruan Tinggi Negeri, terlebih lagi dengan diterapkan kebijakan baru oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013 dan Perubahan No. 73 Tahun 2014 Tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang sejatinya bertujuan lebih mengefesiensikan administrasi, juga meringankan kan biaya pendidikan Mahasiswa, terutama mahasiswa yang mempunyai nilai ekonomi yang rendah atau tidak mampu, dengan sistem seperti subsidi silang, tetapi realitas yang terjadi di lapangan tidak seperti apa yang harapkan, mulai dari tidak terjangkaunya atau terlalu mahalnya biaya yang pendidikan yang ditetapkan, juga kurangnya transparansi guna dari biaya-biaya tersebut, hingga tidak tepatnya sasaran terhadap mahasiswa yang mempunyai hak atas keringanan biaya kuliah dalam artian masih ada mahasiswa yang tidak mampu harus membayar lebih mahal atau disejajarkan dengan mahasiswa yang mampu dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya, sehingga berdampak buruk sehingga banyak mahasiswa yang putus asa dan ada pula mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, harus bekerja paruh waktu membantu orang tua mencari uang untuk menutupi biaya perkuliahan yang mahal, bahkan ada juga yang berhenti atau putus kuliah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi karena biaya yang dibebankan terlalu mahal dan harus dibayar selama masa perkuliahan kurang lebih delapan semester atau empat tahun berturut-turut dan ini sangat berdampak buruk bagi sistem pendidikan di Negara Indonesia ini, seperti kita
ketahui bahwa kemajuan suatu negara demokratis ditandai dengan keunggulan sumber daya manusia (SDM) dan ipteknya yang diperoleh melalui pendidikan dan indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan dapat dijadikan investasi di masa mendatang, tetapi sangat disayangkan sekali bahwasanya negara ini tidak melihat potensi tersebut. Ketimpangan banyak terjadi pada pendidikan di Indonesia, kesenjangan sosial dalam kesempatan mendapatkan hak pendidikan setiap warga negara sangat nyata terlihat, bahwa hanya masyarakat kelas sosial ataslah yang memiliki pintu lebar memiliki pendidikan yang layak, sedangkan dari segi pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dalam institusi pendidikan tinggi menerapkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan ini, setiap waktunya melakukan pembaharuan hingga saat ini sistem penyelenggaraan biaya pada perguruan tinggi adalah UKT, latar belakangnya akibat banyaknya pungutan liar di luar SPP, atas dasar tersebut pemerintah dalam hal ini DIKTI menetapkan sebuah sistem pembiayaan pendidikan yang terintegral.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya, sedangkan biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri (Pasal 1 Permendikbud RI No. 55 Th 2013).
Perjalanan Dasar Hukum Kebijakan UKT Berdasarkan amanah dari pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Dikti telah mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dasar pemberlakuan sistem UKT, yaitu:
1. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal 2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 274/E/T/2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal 3. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah 4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi 5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. 6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 272/ET.1.KV/2013 tertanggal 3 April 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. Sedangkan didalam pelaksanaannya, UKT diatur oleh satu peraturan menteri tersendiri. Dalam periode tahun 2014, peraturan menteri yang mengaturnya adalah Permendikbud No. 73 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal. Peraturan ini menggantikan peraturan yang terdahulu, Permendikbud No. 55 Tahun 2013. Permendikbud tersebut ditujukan untuk mengatur mekanisme pembiayaan UKT dan juga melampirkan besaran UKT yang harus dibayarkan mahasiswa pada tiap perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan Permendikbud No. 73 Tahun 2014 yang menggantikan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 : Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada
Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: 1. mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga berbunyi: Pasal 3 (1) Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam: a. Lampiran I untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri badan hukum tahun akademik 2013-2014 sampai selesai masa studi; dan b. Lampiran II untuk mahasiswa pada perguruan tinggi negeri mulai tahun akademik 2014-2015. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi perguruan tinggi negeri badan hukum mulai tahun akademik 2014-2015 diatur dengan Peraturan Menteri. 2. mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi: Pasal 4 (1) Uang kuliah tunggal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. (2) Uang kuliah tunggal kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II diterapkan paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri. (3) Kriteria kelompok UKT I sampai dengan VIII berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri. (Sumber : Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 08 Januari 2015)
Itulah kutipan dari isi Permendikbud No. 73 Tahun 2014. Dalam perubahan ini yang menjadi sorotan adalah Pasal 4, Ayat 1, 2, 3 dan 4. Dalam ayat 1 dan 2 bagaimana pemerintah menunjukkan usaha untuk melepaskan tanggung jawab atas pendidikan. Pemerintah memberikan subsidi hanya minimal 5% pada mahasiswa di masing-masing kelompok 1 dan II dengan biaya yang tergolong tinggi pula. Maka dapat dipastikan sekurang-kurangnya sekitar 90% mahasiswa baru setiap PTN akan dibebankan dengan biaya tinggi mulai kelompok III-VIII. Sementara dalam
ayat 3 terjadi perubahan, Pada Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tidak dicantumkan mengenai kriteria kelompok/level. Namun, pada Permendikbud No. 73 telah tertera jelas bahwa kelompok/level UKT adalah I sampai VIII. Hal ini jelas bahwa pemerintah memperbanyak variasi biaya. Namun orientasi utamanya adalah tetap bertujuan untuk menaikan biaya kuliah melalui penambahan level UKT. Logika bahwa pemerintah menyesuaikan besaran biaya UKT sesuai dengan kemampuan/daya beli rakyat juga hanya ilusi, walaupun nantinya bila sudah diterima, dengan kriteria dan kuota tertentu setiap mahasiswa, akan berkesempatan mendapatkan bantuan pendidikan ataupun beasiswa di perguruan tinggi masing-masing, namun itu sudah dalam ruang lingkup yang berbeda lagi dengan UKT, berikut ini beberapa kutipan surat kabar mengenai UKT yang di kumpulkan penulis pada saat pra penelitian. ...JAKARTA, KOMPAS.com – Uang kuliah tunggal (UKT) yang akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 dimaksudkan untuk meringankan beban yang ditanggung mahasiswa baru. Untuk itu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kewajiban untuk memberlakukan UKT ini...Mendikbud Mohammad Nuh, mengatakan bahwa konsep UKT ini diawali berdasarkan realitas bahwa uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut terlalu banyak. Selain biaya kuliah per semester, mahasiswa masih dibebani dengan berbagai macam sumbangan dari pembangunan gedung, biaya praktikum dan masih banyak lagi....“Kalau SPP saja itu murah. Tapi ada seperti sumbangan yang macam-macam. Dengan berbagai macam pos itu, membuat aliran dana susah dikendalikan,” kata Nuh saat dijumpai di DPR RI, Kamis (7/2/2013)... Ia juga menjamin bahwa UKT ini berlaku bagi semua mahasiswa baru tak terkecuali masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. “UKT ini berlaku untuk semua. Tak ada perbedaan masuk lewat jalur apa. SNMPTN, SBMPTN dan mandiri itu sama saja biayanya,” tegas Nuh. (Sumber: http://edukasi.kompas.com) Pernyataan Mendikbud diatas menjelaskan betapa baiknya maksud dan tujuan dari kebijakan UKT ini diterapkan atas dasar apa dan seperti apa indikator penerapannya, berbeda lagi dengan pernyataan menteri diatas tetapi masih dalam lemabaga yang sama berikut pernyataan dari pihak DIKTI.
...Jakarta, Kemdikbud — Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Namun jika dalam perjalanan masa kuliahnya, mahasiswa dan keluarga mengalami perubahan kondisi ekonomi yang memburuk, UKT bisa berubah dengan mengajukan permohonan ke pihak kampus.Demikian dijelaskan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemdikbud, Patdono Suwignyo, dalam diskusi dengan mahasiswa mengenai BOPTN di Perpustakaan Kemdikbud, Jakarta, (20/06/2014)...”(Sumber: Kemdikbud.go.id “UKT Bisa Berubah Jika Mahasiswa Alami Perubahan Kondisi Ekonomi”) Pernyataan Sekretaris Ditjen DIKTI diatas menerangkan bahwa, apabila suatu saat mahasiswa mengalami perubahan kondisi ekonomi, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar perubahan untuk keringanan biaya UKT dengan cara mengajukan diri ke pihak kampus masingmasing. Berbeda dengan kutipan pembuat kebijakan diatas, berikut ini beberapa kutipan surat kabar mengenai dampak yang diterima oleh penerima kebijakan yaitu mahasiswa.
...“Ratusan mahasiswa Universitas Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa dan dengar pendapat dengan rektor meminta agar sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikaji ulang. Selain itu para mahasiswa yang berasal dari seluruh fakultas meminta penggunaan UKT dapat dilakukan secara transparan. Uang Kuliah Tunggal merupakan biaya yang dibayarkan satu kali per semester, digunakan untuk akademik reguler, seperti SPP, praktikum, dan sebagainya. besarannya pun beragam mulai dari Rp 750 ribu hingga Rp 3,9 juta per orang tergantung penghasilan kedua orang tua mahasiswa. "Pembayaran UKT berdasarkan penghasilan orang tua dinilai kurang tepat mengingat meski gaji orang tua besar bagaimana dengan anak-anak mereka yang banyak ini kan sama saja memberatkan," ungkap salah satu mahasiswa, Lia, Jumat (6/6/2014)... KOMPAS.com Kutipan surat kabar diatas di ambil pada saat setelah terjadinya aksi pertama beberapa kelompok mahasiswa untuk menurunkan UKT pada mahasiswa angkatan tahun 2013 yang pertama kali mengalami kebijakan ini dan setelah itu mahasiswa diakomodir oleh pihak Universitas Bengkulu. Berbeda lagi pada mahasiswa angkatan 2013, setelah itu terjadi lagi pergerakan mengenai permasalahn UKT kali ini beberapa kelompok mahasiswa mengajukan keberatan atas kebijakan UKT yang diterapkan ditahun 2014 ini langsung kepada wakil rakyat atau anggota DPR terkhususnya ke komisi IV DPRD Bengkulu yang membidangi permasalahan Pendidikan, berikut kutipan surat kabar mengenai hal tersebut.
...”Kami Mengadu ke DPRD tidak lain agar mendapatkan dukungan menyampaikan aspirasi, sudah cukup banyak mahasiswa yang berhenti putus kuliah akibat tingginya biaya UKT. Kami juga meminta agar UKT selama ini dijelaskan kegunaannya, karena dinilai tidak transparan dan terjadi diskriminasi” kata koordinator Kader Peduli Kampus UNIB Piet Donario kepada RB (17/3),... (Sumber : Harian Rakyat Bengkulu “Dewan Dukung UKT Unib Turun” 17/3/2015) Mahasiswa mengadu ke DPR tidak lain hanya untuk mendapatkan kepedulian dan perhatian mengenai permasalahan pendidikan yang terjadi di daerahnya dan memohon agar setidaknya bisa menjembatani ataupun membantu mengatasi permasalahan tersebut. Tidak lama setelah itu beberapa hari kemudian pihak Universitas melalui wakil rektor, juga menanggapi di media massa mengenai hal tersebut. ...”tidak mungkin dikabulkan semua tuntutan mahasiswa, bisa-bisa semua mengajukan keberatan, kecuali mahasiswa yang benar-benar tidak mampu masih bisa dipertimbangkan itupun harus benar-benar diverifikasi ulang”tegas Wakil Rektor I Unib Prof. M Syaiful kepada RB (18/3) menurut nya, tidak ada alasan mahasiswa menolak dan tidak membayar UKT, sebelum UKT ditetapkan , mahasiswa mengisi blanko dan menulis sendiri pendapatan orangtua, selain itu mahasiswa sudah menandatangani pernyataan di atas materai Rp.6000.“Pendidikan memang mahal, silahkan pindah saja kalau memang tidak mampu. Begitu juga mahasiswa yang sudah berhenti kuliah tidak akan bisa di akomodir lagi, apalagi sampai di gratiskan. Sebab kegunaan UKT sudah jelas” papar Warek I... Sumber : Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu“UNIB Tolak turunkan UKT” (19/3/2015) Berdasarkan beberapa hasil kutipan dari dokumentasi penulis diatas dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya fenomena ataupun pergolakan yang terjadi pada mahasiswa di Universitas Bengkulu (UNIB) setelah kurang lebih 2 tahun diterapkan nya kebijakan UKT pada mahasiswa di Universitas Bengkulu (UNIB) bahkan permasalahan ini sudah melebar hingga ke eksternal UNIB dalam hal ini ke pihak DPRD Bengkulu.
Sedangkan di Universitas Bengkulu (UNIB) Implementasi Kebijakan UKT di respon dan diterapkan melalui peraturan turunan di tingkat Universitas, peraturan yang pertama yaitu
Keputusan Rektor Nomor 4971/UN30/HK/2013 yang mengatur Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal pada tahun 2013, yang menetapkan tarif UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa, namun pasca penerapan Kebijakan ini, terjadi pergolakan di mahasiswa yang merasa kebijakan tersebut banyak tidak tepat pada sasaran, alhasil Pihak Universitas melakukan verifikasi kembali mengenai besaran pembiayaan UKT dan setelah itu di tahun selanjutnya tahun 2014, pihak Universitas mengeluarkan kembali Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu, peraturan ini membahas lebih rinci mengenai mekanisme dan penetapan besaran UKT yang harus di bayar oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Bengkulu, namun pergolakan yang terjadi di mahasiswa masih tetap ada, dengan adanya Peraturan Rektor yang baru ini secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Hasil dari diskusi penulis dan beberapa teman – teman mahasiswa dari pihak BEM UNIB dan Forum Mahasiswa Kader Peduli Kampus (KPK) dengan Pimpinan Universitas Bengkulu mengenai persoalan sistem pembiayaan pendidikan UKT pada saat pra penelitian Rabu, 19 maret 2015, bahwa pihak Universitas sudah melakukan verifikasi terhadap mahasiswa yang merasa keberatan atas biaya kuliah nya pada angkatan 2013 terdahulu, namun belum untuk angkatan 2014 tahun ini, itu di karenakan sudah adanya peraturan dan indikator tersendiri mengenai mekanisme penetapan UKT yang lebih rinci untuk meminimalisir kesalahan verifikasi, berikut tanggapan pimpinan universitas terkait permasalahan tersebut. “Sebenarnya intinya adalah kejujuran dari mahasiswanya sendiri, mengenai latar belakang mahasiswa dan keluarganya sebagai dasar penentuan biaya pendidikan UKT, karena ada mahasiswa yang tidak jujur mengaku miskin padahal ia kaya atau mampu supaya UKT nya rendah, dan ada juga yang miskin atau tidak mampu, mengaku mampu berharap agar bisa diterima di UNIB sebenarnya ini permasalahannya...” (wawancara pra penelitian pimpinan UNIB)
Tetapi selain hal itu yang menjadi permasalahan, hal yang menarik lainnya bagi penulis, tentang adanya kebijakan baru mengenai jalur masuk UNIB di tahun 2014 ini, terkhususnya jalur seleksi mandiri atau SPMU yang harus menggunakan surat pernyataan atau perjanjian di atas materai, bahwa apabila mahasiswa tersebut lulus di jalur ini, maka ia ditetapkan masuk di kategori kelompok UKT tertinggi, ini atas dasar kebutuhan operasional UNIB dan sebagai ganti dari jalur mandiri sebelumnya atau jalur sumbangan, jalur yang identik dengan uang pangkal dengan nominal tertentu, sebagai biaya untuk menutupi kebutuhan operasional UNIB.
Selain keterangan pihak universitas, pada saat pra penelitian penulis juga meminta keterangan dari beberapa orang mahasiswa terutama angkatan tahun 2014 mengenai kebenaran surat pernyataan tersebut dan beberapa permasalahan yang ada pasca diterapkan nya UKT, berikut ini beberapa pernyataan dari mahasiswa terkait hal tersebut. “Surat itu benar adanya, orangtua dan saya fikir itu hanya di awal saja, karena saya pada saat itu sangat berharap bisa lulus dan masuk di UNIB, jujur saja pekerjaan orangtua saya hanya petani kopi yang rata-rata penghasilan perbulan kurang lebih 1 - 2 juta rupiah, dengan tanggungan 1 istri dan 3 orang anak, tetapi mau tidak mau orangtua saya tetap berusaha membiayai kuliah saya, dengan berbagai cara” (We 19 Th, Mahasiswa FISIP angkatan 2014, UKT 3,6 juta). Tidak jauh berbeda dari keterangan We, berikut ini pernyataan dari mahasiswa yang sedikit berbeda latar belakang keluarga nya, sebagaimana diketahui bahwa indikator penetapan UKT berdasarkan kemampuan orangtua mahasiswa. “Saya dan bapak (orangtua) juga mengira nominal yang ada di surat pernyataan tersebut hanya di awal saja, ya bapak saya hanya bekerja sebagai PNS golongan II c yang berpenghasilan kurang lebih 3 juta rupiah perbulan dan itu sudah di potong dengan berbagai kebutuhan dan adanya beberapa hutang di bank yang harus di bayar, belum lagi untuk kebutuhan keluarga tiri saya, karena bapak dan ibu kandung saya sudah berpisah, dan bapak mempunyai tanggungan 1 istri dan 5 orang anak, 3 dari istri pertama dan 2 dari istri kedua, total penghasilan bersih bapak saya perbulan setelah di potong beberapa
keperluan, kurang dari 500 ribu rupiah dan beliau juga harus bekerja serabutan untuk membiayai kebutuhan tanggungan keluarga dan kuliah saya”. ( Ig 19 Th Mahasiswa FISIP 2014, UKT 3,6 Juta) Berbeda lagi dari keterangan mahasiswa di atas, berikut ini permasalahan pungutan yang masih di alami oleh mahasiswa seperti pernyataan mahasiswa berikut ini yang mengakui bahwa masih adanya pungutan di perkuliahan. “Di Fakultas kami masih ada pungutan, misal untuk mengadakan praktikum, bahan praktikum nya harus kami beli sendiri dengan kisaran biaya 100 ribu rupiah untuk setiap akan melakukan praktikum, contoh untuk membeli mancid (tikus putih) dan kelinci kami harus membayar, dan juga pernah untuk alat tulis perkuliahan pun, spidol, penghapus kami juga harus membayar, katanya kalau sudah UKT tidak bakal ada pungutan lagi...” (Tr 22 Th Mahasiswa Kedokteran FKIK UNIB, UKT 13,5 Juta) Terkait beberapa kutipan wawancara dari berbagai sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa masih adanya permasalahan yang di hadapi pasca penerapan kebijakan UKT di Universitas Bengkulu, adanya keluhan dan pernyataan tentang ketidakpuasan mahasiswa ataupun keluarga sebagai penerima kebijakan ini dan penulis yakin masih ada fenomena-fenomena lain yang terjadi di lapangan yang belum terungkap mengenai kebijakan tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas sistem uang kuliah tunggal (UKT) yang diterapkan oleh DIKTI, menyebabkan mahasiswa Universitas Bengkulu terpengaruh dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT). Banyak penyebab mahasiswa terbebani dengan sistem tersebut, seperti yang dikutip dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh berikut ini. “Bahwa konsep dari UKT yaitu untuk membantu mahasiswa yang mempunyai nilai ekonomi lemah dan untuk menutup aliran dana yang susah dikendalikan akibat pos pembayaran yang terlalu banyak... beliau menjamin bahwa UKT ini berlaku bagi semua mahasiswa baru tak terkecuali masuk melalui jalur SNMPTN, SBMPTN maupun seleksi mandiri. “UKT ini berlaku untuk semua. Tak ada perbedaan masuk lewat jalur apa. SNMPTN, SBMPTN dan mandiri itu sama saja biayanya,” tegas Nuh. (Sumber: http://edukasi.kompas.com).
Tetapi pada kenyataannya banyak fenomena - fenomena yang terjadi di lapangan dan di alami oleh mahasiswa yang menerima dampak dari UKT ini, mulai dari pengelompokan pembayaran yang kurang transparan seperti apa tekhnisnya, hal ini yang kemudian menjadi ketidakadilan dan kesalahan fatal bagi mahasiswa yang memang benar benar tidak mampu, kemudian tidak adanya atau kurangnya proses sosialisasi dan pemberitahuan kepada calon mahasiswa baru terkait dengan sistem UKT yang menyebabkan ketidaktahuan proses lalu tidak adanya pemberian solusi kepada mahasiswa yang tidak bisa membayar SPP karena tingginya biaya semester karena UKT, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai UKT di Universitas Bengkulu, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, fenomena apa saja yang ada terkait peraturan yang telah diterapkan dan di laksanakan di lapangan. Dari penelitian tersebut penulis berharap bisa mengetahui lebih banyak bagaimana pengimplementasian kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Bengkulu, apa saja indikator penerapan kebijakan tersebut di Lingkungan Universitas Bengkulu.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Mengenai Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu ? 1.3.Tujuan penelitian Tujuan penelitian sebagaimana permasalahan di atas adalah Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang di terapkan di Lingkungan Universitas Bengkulu pada tahun 2014.
1.4. Kegunaan penelitian 1.4.1 Secara Teoritis 1. Hasil penilitian ini diharapkan dapat dijadikan Referensi pada jurusan ilmu Administrasi Negara Universitas Bengkulu mengenai kebijakan pendidikan tinggi negeri yang berpengaruh terhadap pendidikan di Lingkungan Univeritas Bengkulu 2. Sebagai bahan informasi dan acuan peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas masalah yang sama dalam penelitian lain. 1.4.2 Secara praktis Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua penyelenggara pendidikan, baik dari masyarkat, Pihak Universitas, Pihak Pemerintah Umumnya, dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang tepat menurut UU PT dan PERMENDIKBUD No. 55 Th 2013 dan 73 Th 2014.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do) (Thomas Dye, 1981 : 1). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Defenisi dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah (James E. Anderson, 1979:3). Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.
Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup Kebijakan Publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijkan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, trasnsportasi, pertahanan dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi/Kabupaten atau pun Kota. Pada penelitian ini ruang lingkup kebijakan yang akan diteliti oleh penulis yaitu di bidang Pendidikan, terkhususnya di Pendidikan Tinggi yang bersifat Nasional dan Lokal, melalui PERMENDIKBUD No. 55 dan 73 Tahun 2014 Tentang Uang Kuliah Tungggal (UKT) yang di terapkan di Lingkungan Universitas Bengkulu. 2.2.
Implementasi Kebijakan Eugene Bardach dalam tulisannya mengatakan bahwa penulis yang lebih awal memberikan
perhatian terhadap masalah implementasi ialah Douglas R. Bunker dalam penyajiannya di depan The American Association for the Advancement of Science pada tahun 1970. Pada saat itu disajikan untuk pertama kali secara konseptual tentang proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik (Edward III, 1984: 1). Konsep tersebut kemudian semakin marak
dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Wahab, 1991: 117). Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982, dalam Tarigan, 2000: 14; Wibawa dkk., 1994: 15). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro (Wibawa, 1994: 2). Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48). Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholders). 2.2.1 Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi
benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. 2.2.2 Kebijakan Pendidikan Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam, sehingga perlu ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Pada penelitian ini dipahami makna tentang kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Pada pembahasan disini, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Pemahaman ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara, yaitu berkenaan dengan lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan. Disini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh intitusi Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Negara. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O’Neil, Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan
global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era-globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan public dibidang pendidikan. Maka kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan menurut Carte V. Good (1959) menyatakan, “Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”.
Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bias menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, programprogram, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Sedangkan dasar kebijakan pendidikan bila ditinjau dari segi sosiologis adalah selain gambaran manusia sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan apabila proses pendidikan tersebut sesuai dengan hakikat manusia yang bebas. Kebebasan manusia mempunyai dua aspek yaitu kebebasan dari dankebebasan untuk. Kebebasan bukanlah merupakan kebebasan yang absolut tanpa mengenal batasibatas tetapi kebebasan dari
lingkungan kekuasaan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, perlu pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan kebijakan, yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi. 1). Tujuan Kebijakan Dilihat dari Tingkatan Masyarakat Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, dapat ditelusuri dari hakekat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan pada awalnya adalah suatu proses penyempurnaan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Di mana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilai yang dalam, karena jika kita berbicara pendidikan pada hakekatnya membicarakan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan.[8] 2). Tujuan Kebijakan Dilihat dari Tingkatan Politisi Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demoktratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan. Pada masyarakat pluralistik, tujuan pendidikan yang lebih praktis ternyata masih sangat bervariasi, yang mengakibatkan tidak adanya kesamaan bahasa dan terminologi terhadap tujuan-tujuan kebijakan pendidikan tidak kunjung selesai. Orang tua, masyarakat, dan
pemerintah sama-sama mempunyai tangung jawab dalam pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, tatkala kebijakan penyelenggaraan pendidikan menjadi otoritas terpusat pada pemerintah pusat, sehingga praktek manajemen pendidikan pada level pusat, regional, lokal dan kelembagaan pun menjadi sarana pencapaian tujuan politik yang diarahkan pada reproduksi ideologi kelompok masyarakat yang dominan. 3). Tujuan Kebijakan Dilihat dari Tingkatan Ekonomi Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonom, dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka pangjang, dengan alasan, bahwa: Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis-praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki
dunia kerja.
Pilihan investasi
pendidikan juga harus
mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil.
2.2.2.1 Langkah-langkah Umum Kebijakan Pendidikan Prof. Hargaves dari London University menyatakan bahwa ilmu pendidikan mandeg dan tidak berkembang karena tidak mendapatkan input dari praktik pendidikan. Oleh sebab itu, ilmu pendidikan hanya berada pada tataran idealistik tanpa teruji dilapangan. Hakikat ilmu pendidikan berada dalam proses pendidikan yang terjadi dalam interaksi serta dialog antara pendidik dan peserta didik dalam masyarakat yang berbudaya. Keadaan ilmu pendidikan di Indonesia juga dalam status stagnasi karena terputus hubungannya dengan praktik pendidikan. Dengan sendirinya banyak kebijakan pendidikan di Indonesia bukan di tentukan oleh data dan informasi di lapangan, tetapi berdasarkan lamunan atau dengan menggunakan epistima-epistima ilmu lainnya yang tidak relevan dengan ilmu pendidikan yang terfokus kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan yang berdasarkan fakta serta informasi telah mendapat input dari kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan pendidikan tersebut akan menentukan masalahmasalah yang perlu diteliti. Hasil riset yang telah divalidasi dapat disebarluaskan dalam berbagai eksperimen. Eksperimen pendidikan inilah yang akan dapat membuahkan kebijakan pendidikan yang telah tervalidasi. Demikian seterusnya terjadi suatu siklus yang berkesinambungan antara kebijakan pendidikan, praktik pendidikan, riset dan eksperimen. Pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pendidikan menuntut peranan aktif dari para pendidik professional karena dari merekalah dapat tersusun hasil-hasil kebijakan yang akan diriset serta mendeseminasikan kebijakan pendidikan yang ternyata didukung oleh fakta-fakta positif. Kebijakan pendidikan yang benar yaitu bilamana kebijakan tersebut telah di-test kebenarannya di lapangan. Kebijakan pendidikan dengan demikian akan tumbuh dari bawah meskipun kemungkinan kebijakan tersebut dirumuskan dan diinstruksikan dari atas. Dalam hal ini diperlukan kemampuan dari lembaga-lembaga pendidikan yang otonom untuk memvalidasi
kebijakan-kebijakan pendidikan yang diinstruksikan dari pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pendidikan berdasarkan instruksi dari atas tidak mempunyai akar di lapangan sehingga sukar untuk ditentukan keberhasilannya. Selain, kebijakan pendidikan yang tidak berakar tersebut akan melahirkan budaya ABS (Asal Bapak Senang) dengan laporan-laporan dari bawah yang menyatakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
2.3
Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Sedangkan
Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik di perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua:
Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi,
dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan
vokasi
dengan
program
pendidikan
diploma
(D1,
D2,
D3,
D4), sarjana (S1), magister(S2), doktor (S3), dan spesialis. Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan
berkenaan
dengan
jasa-jasa
yang
luar
biasa
dalam
bidang
ilmu
pengetahuan,teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.
Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rektor Perguruan Tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Pendidikan Nasional. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Pada 31 Maret 2010, UU Nomor 9 Tahun 2009 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan seluruh perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi BHP, dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 menjadi hukum baru yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, perguruan tinggi negeri dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Rektor perguruan tinggi negeri merupakan pejabat setingkat eselon 2 di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun kementerian lainnya. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik
dalam
berbagai
bidang.
Sebuah
universitas
menyediakan
pendidikan sarjana dan pascasarjana. Kata universitas berasal dari bahasa Latin universitas magistrorum et scholarium, yang berarti "komunitas guru dan akademisi". Universitas dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk perguruan
tinggi selain akademi, institut, politeknik, dan sekolah tinggi. Universitas terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi pada sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2.4
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
2.4.1 Sejarah Adanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada tanggal 9 April 2012, Rektor se-Indonesia berkumpul bersama DIKTI dalam rangka pembahasan Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT. Adapun UKT berlandaskan pada Surat Edaran DIKTI No. 21/ E/T/2012, dan Surat Edaran Dikti No. 274/E/T/2012. Selain itu juga ada Surat Edaran No. 305/E/T/2012 tentang Larangan Kenaikan Biaya Kuliah. Pada perkumpulan tersebut, akhirnya ada 3 universitas yang mengiyakan sistem UKT, yakni Unsoed, UNS, dan UNJ. Ada pula jenis UKT lain yang kini sudah diberlakukan di seluruh PTN di Indonesia , yakni UKT melalui Permendikbud No.55 tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. Jadi, secara faktual ada 2 jenis UKT. Yang pertama,UKT 2012 yakni UKT yang berlandaskan Surat Edaran dan Peraturan Rektor di UNS, UNJ, dan Unsoed.Yang kedua, UKT 2013, yakni UKT yang diberlakukan untuk angkatan 2013 berdasarkan Permendikbud No. 55 tahun 2013. UKT yang menjadi fokus adalah UKT jenis kedua. UKT adalah sistem pembayaran kuliah yang menggantikan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). UKT meniadakan pemungutan uang gedung, wisuda, almamater, dan segala pungutan lain karena semua dijadikan satu pembayaran bernama UKT. Adapun besaran UKT didasarkan pada sebuah Unitcost, yakni seluruh
kebutuhan penyelenggaraan kampus. Unitcost , yang selanjutnya disebut UC tidaklah semuanya dijadikan dasar UKT, akan tetapi hanya sebagian saja. Akan tetapi, dalam UKT 2013- 2014 tidak lagi menggunakan bahasa Unitcost, melainkan Biaya Kuliah Tunggal. Namun maknanya sama saja. Lalu ada pula sistem pembayaran berbasis level ekonomi. Dalam Pasal 4 Permendikbud tentang UKT, mengatur tentang pembayaran berbasis level ekonomi. Jadi, semakin rendah tingkat ekonominya maka ia akan membayar UKT semakin murah. Ada 5 level dalam sistem UKT. Level 1 sampai 2 biasanya bernominal kisaran 0 sampai 1 juta rupiah per semesternya. Sedangkan level 3 sampai 5 berarti diatas 1 juta sampai puluhan juta. Sistem pembayaran berbasis level ini digunakan oleh pemerintah untuk menganggulangi orang-orang yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Kemudian perihal pembayaran berbasis level ekonomi. Seringkali, hal inilah yang diunggulkan dalam UKT. Untuk orang “kaya”, ia bisa masuk level 3 sampai 5. Untuk orang “miskin”, ia bisa masuk level 1 sampai 2. Sistem ini dianggap sistem yang humanis, dimana “yang kaya bayar mahal, yang miskin boleh murah”. Namun asumsi “kaya” dan “miskin” ini sangat lemah dalam argumentasi. Bahkan bila kita menggunakan perspektif stratifikasi sosial pun, seharusnya ada 1 golongan lagi, yakni golongan “menengah”. Golongan “menengah” mempunyai persoalan dimana mereka terombang-ambing (secara harta kekayaan) dihadapkan oleh situasi. Kelak mereka bisa jadi lebih kaya, kelak pula bisa menjadi miskin. Sistem UKT tidak mengantisipasi bagaimana seandainya terjadi keluarga mahasiswa yang tadinya menengah menjadi miskin. Sistem UKT menganggap hanya ada kaya dan miskin, sehingga menengah digolongkan sebagai kaya. Namun ketika suatu saat si menengah menjadi miskin, ia tetap digolongkan sebagai kaya, karena sewaktu registrasi, ia berstatus orang kaya.
Pada dasarnya kita memiliki pertanyaan mendasar, mengapa UKT lahir? UKT lahir sebagai bagian dari jawaban pemerintah terhadap pedoman UUD 1945, terutama pasal 31 yang menjamin hak dan kebebasan berpendidikan layak bagi Warga Negara Indonesia. Tidak berhenti disitu, UKT juga lahir karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan variasi indeks kemahalan yang amat beragam. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No.12 Tahun 2012 disebutkan ada tiga pertimbangan mendasar mengapa akhirnya muncul kebijakan UKT, yakni: a) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, b) jenis Program Studi, dan c) indeks kemahalan wilayah. Dari tiga pertimbangan dalam UU PT tersebut, poin yang menurut penulis sulit diketahui justru indeks kemahalan wilayah. Poin (a) dan (b) dapat kita ketahui melalui akreditasi BAN-PT yang dilaksanakan tiap periode tertentu. Meski dilihat dari logika yang seolah dibangun pemerintah dari poin (a) dan (b) bahwa pendidikan yang baik memang pantas mahal itu jelas tidak tepat. Semakin tinggi dilevel standar nasional pendidikan tinggi dan semakin populer serta ‘bergengsi’ program studinya maka akan semakin mahal biaya dasarnya. Menurut penulis dua pertimbangan tersebut tidak sepantasnya menjadi bagian dari pertimbangan utama, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Terjadi paradoks ketika ibu pertiwi membutuhkan orang-orang terhebat dari rahimnya sendiri namun negara tak sepenuhnya menjamin keberlangsungan berbagai kalangan untuk mengakses pendidikan yang layak. Terutama bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa yang mampu secara akademik namun kurang mampu dalam hal finansial. Kembali ke poin (c) mengenai keberagaman indeks kemahalan wilayah. Indeks kemahalan wilayah akan menjadi faktor pertimbangan yang sulit diformulasikan dengan dua poin lainnya
sebab sulitnya mengetahui indeks kemahalan wilayah dimana perguruan tinggi tersebut berlangsung. Dilema lain yang terjadi yakni bagaimana dengan mahasiswa rantau yang orang tuanya berpenghasilan di bawah UMR di kota lain sedangkan si mahasiswa berkuliah di wilayah yang lain dari tempat tinggal orang tuanya dengan indeks kemahalan wilayah yang relatif tinggi? Standar yang manakah yang akan digunakan, indeks kemahalan wilayah dari tempat tinggal dan tempat bekerja orang tua kah? Atau justru tempat dimana si mahasiswa menempuh pendidikan? Jika memang indeks kemahalan wilayah yang digunakan adalah tempat dimana si mahasiswa menempuh pendidikan, tentu tetap saja terjadi ketidak merataan jenis pembayaran. Sebab orang tua yang berada di wilayah yang UMR nya rendah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi capaian indeks kemahalan wilayah dimana anaknya berkuliah. Seharusnya pertanyaan ini sudah memiliki jawaban yang memuaskan mengingat kemunculan UU PT pada tahun 2012 dan Permendikbud yang mengatur tentang UKT pada 2013 telah melalui kritik yang begitu tajam. Namun pada kenyataannya, di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, pertanyaan-pertanyaan di atas masih belum memperoleh jawaban yang memuaskan. Bahkan pro kontra dan kesulitan pengajuan keringanan pun hingga saat ini masih menjadi polemik yang belum terselesaikan di berbagai perguruan tinggi. Kelahiran UKT tidak bisa dilepaskan dari Biaya Kuliah Tunggal sebagai angka riil yang dibayarkan. Tidak hanya itu, kita pun harus cermat melihat landasan hukum yang mendasari, serta menjamin keberlangsungan UKT agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang tertulis dalam Pasal 88 UU PT mengenai penyusunan Biaya Kuliah Tunggal, ayat (1) berbunyi, “Pemerintah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik..”. Mengapa bersifat periodik? Karena memang poin-poin pertimbangan yang termaktub dalam ayat tersebut bersifat tidak tetap dan dapat berubah serta harus terus dievaluasi. Walaupun poin-poin yang
termaktub tersebut masih belum lepas dari pro dan kontra, namun penulis berpendapat pertimbangan untuk tetap mengevaluasi secara periodik sudah tepat. Lalu kemudian yang paling penting diawasi sesudahnya yakni transparansi dan keadilan bagi mahasiswa itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Uang Kuliah Tunggal? Kemunculan UKT pun sebagaimana tertulis di atas menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan dengan BKT dan BOPTN. Masih dalam Pasal 88 UU No.12 Tahun 2012, ayat (3) dan (4). Dalam pasal tersebut dijelaskan UKT dalam pembuatannya diproyeksikan akan menjadi sistem keadilan yang menjamin biaya kuliah sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Ini dibuktikan dengan munculnya pengelompokkan UKT yang bervariasi di masing-masing perguruan tinggi, lagi-lagi dengan pertimbangan standar nasional pendidikan tinggi, program studi dan indeks kemahalan wilayah. Varian UKT ini kemudian akan disebut BKT setelah diformulasikan dengan bantuan dari pemerintah (BOPTN) yang menekan angka kemahalan dari beberapa variabel yang digabungkan menjadi beberapa pengelompokkan UKT. 2.5
Implementasi Kebijakan UKT
UKT merupakan langkah awal pelaksanaan pasal 88 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan pemerintah kelak harus dapat mengimplementasikan standar tertentu besaran SPP sesuai dengan wilayah sebuah PTN berada. Sebelum melaksanakan standardisasi sistem tersebut, pemerintah terlebih dahulu menerbitkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 488 E / T / 2012 dan Surat Edaran Dirjen DIkti Nomor 97 E / KU / 2013 yang keduanya mengatur tentang pelaksanaan sistem Uang Kuliah Tunggal untuk PTN sekaligus menghapus pembayaran Uang Pangkal bagi mahasiswa baru tahun akademik 2013 / 2014. Penerapan UKT ditujukan untuk akuntabilitas pembayaran SPP agar semua pengeluaran dapat diakomodir di awal masa pembayaran setiap periode akademik.
Penulis akan mencoba memberi gambaran bagaimana pelaksanaan UKT di Universitas. Misalnya, Universitas X dengan Uang Pangkal sebesar 4 juta Rupiah, besaran SPP 1 juta Rupiah per semester, kemudian selama masa studi dipungut Biaya Laboratorium, Biaya Praktikum, Uang Fotokopi Materi Perkuliahan, Wisuda, dan sebagainya yang jika ditambahkan sejumlah total 500 ribu Rupiah per semester dan bersifat tentatif (Red: suatu waktu dapat melampaui harga tersebut atau dibawah harga tersebut tergantung jumlah SKS yang diambil atau mata kuliah praktek tertentu). Maka total biaya yang dikeluarkan jika seorang mahasiswa lulus 8 semester adalah: Rp 4.000.000,- (UP) + [8 x Rp 1.000.000,-] (SPP 8 Semester) + [8 x Rp 500.000,-] (Biaya Lain-lain 8 Semester) = Rp 16.000.000,-. Untuk mencegah pungutan yang berkali-kali dan sulit dilakukan pengawasan terhadap pembayaran tersebut, maka melalui kebijakan UKT pemerintah membagi seluruh beban kuliah normal selama 8 semester menjadi SPP per semester yang harus dibayarkan mahasiswa. Jika total mahasiswa Universitas X hingga lulus harus membayar Rp 1.000.000,- per semester, maka dengan sistem UKT ia dibebaskan Uang Pangkal-nya, namun harus membayar Rp 2.000.000,- per semester. Angka Rp 2.000.000,- per semester didapatkan dari total biaya yang dikeluarkan selama seorang mahasiswa berkuliah di Universitas X (Rp 16.000.000,-) dibagi 8 semester sehingga menghasilkan angka Rp 2.000.000,-.
Perlu digarisbawahi bahwa prinsip UKT bukanlah penyamarataan tarif / implementasi sistem pembayaran flat, namun pada titik akuntabilitasnya, yaitu satu kali pungutan per semester agar mudah terukur besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh calon peserta didik dan mudah dipertanggungjawabkan oleh institusi penyelenggara pendidikan.
Sedangkan di Universitas Bengkulu Implementasi Kebijakan UKT di terapkan kembali melalui peraturan di tingkat Universitas, peraturan yang pertama yaitu Keputusan Rektor Nomor
4971/UN30/HK/2013 yang mengatur Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal pada tahun 2013, yang menetapkan tarif UKT yang harus dibayar oleh mahasiswa, namun pasca penerapan Kebijakan ini, terjadi pergolakan di mahasiswa yang merasa kebijakan tersebut banyak tidak tepat pada sasaran, alhasil Pihak Universitas melakukan verifikasi kembali mengenai besaran pembiayaan UKT dan setelah itu di tahun selanjutnya tahun 2014, pihak Universitas mengeluarkan kembali Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Mengenai Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu, peraturan ini membahas lebih rinci mengenai mekanisme dan penetapan besaran UKT yang harus di bayar oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Bengkulu, namun pergolakan yang terjadi di mahasiswa masih tetap ada, dengan adanya Peraturan Rektor yang baru ini secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi.
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1, ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal yang harus di bayar oleh setiap mahasiswa di Universitas Bengkulu, yaitu : a. b. c. d. e. f.
Usia Orang Tua/Wali Mahasiswa Pekerjaan tetap Orang Tua/wali mahasiswa Penghasilan Tetap Orang Tua/wali mahasiswa Penghasilan tidak tetap/tambahan orang tua/wali mahasiswa Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Orang Tua/wali mahasiswa Biaya listrik dan biaya air yang menjadi tanggungan Orang Tua/wali mahasiswa.
Selanjutnya di pasal 2 ayat 2 menjelaskan, faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terlebih dahulu diberi presentase bobot maksimal sebagai berikut : a. b. c. d. e.
Usia Orang Tua/Wali Mahasiswa bobot maksimalnya 10 % Pekerjaan tetap Orang Tua/wali mahasiswa bobot maksimalnya 50% Penghasilan Tetap Orang Tua/wali mahasiswa bobot maksimal 10 % Penghasilan tidak tetap/tambahan orang tua/wali mahasiswa bobot maksimalnya 10 % Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Orang Tua/wali mahasiswa bobot maksimalnya 10 %
f. Biaya listrik dan biaya air yang menjadi tanggungan Orang Tua/wali mahasiswa bobot maksimalnya 10 %
Selanjutnya akumulasi dari penghitungan prosentase bobot-bobot tersebut digunakan unutk menentukan kelompok kemampuan ekonomi Orang Tua/wali mahasiswa yang bersangkutan, seperti dijelaskan di pasal 3 yaitu : 1. Besaran UKT dikelompokan menjadi 5 kelompok sesuai dengan program studi. 2. Kelompok sebagaimana dimaksud didasarkan pada akumulasi dari perhitungan prosentase pembobotan faktor yang mempengaruhi besaran Uang Kuliah Tunggal, sebagaimanA dimaksud pada pasal 2, sebagai berikut : a. 81% - 100% masuk pada kelompok Uang Kuliah Tunggal V b. 61% - <81% masuk pada kelompok Uang Kuliah Tunggal IV c. 41% - <61% masuk pada kelompok Uang Kuliah Tunggal III d. 21% - <41% masuk pada kelompok Uang Kuliah Tunggal II e. >0 % - <21% masuk pada kelompok Uang Kuliah Tunggal I
2.6
Kerangka Pikir Penelitian PERMENDIKBUD RI NO. 55 TH 2013 DAN NO. 73 TH 2014 TTG UANG KULIAH TUNGGAL
PERATURAN REKTOR UNIB NO. 4 TH 2014 TTG MEKANISME PENETAPAN BESARAN UKT
Pasal 2 Ayat 1
Faktor-faktor penetapan besaran UKT : a. Usia Org Tua b. Pekerjaan Tetap Org Tua c. Penghasilan Tetap Orgtua d. Penghasilan tidak tetap/tambahan orgtua e. Jumlah Anggota keluarga yg mnjadi tanggungan f. Tarif Biaya Listrik dan Air
Pasal 2 Ayat 2
Penetapan Prosentase Bobot Maksimal Faktor-faktor UKT : a. Maksimal 10 % b. Maksimal 50 % c. Maksimal 10 % d. Maksimal 10 % e. Maksimal 10 % f. Maksimal 10 %
Sumber : Design Penulis
Pasal 3 Ayat 2 Penetapan Besaran UKT berdasarkan Kelompok : a. 81 % - 100 % = Kelmpok V b. 61 % - <81 % = Kelompok IV c. 41 % - <61 % = Kelompok III d. 21 % - <41 % = Kelompok II e. >0 % - <21 % = Kelompok I
BAB III METODE PENELITIAN
3.1.
Jenis Penelitian Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan tehnik analisis
deskriptif. Menurut Usman dan Akbar, (1995 : 42) dalam bukunya Metode Penelitian Sosial, pengertian Metode yaitu : “Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, Metodologi Penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian”. Bogan dan Taylor (1975) dalam Moleong (1998 : 56), mendefenisikan bahwa : “Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik/utuh”. Dari Bogan dan Taylor diatas dapat digambarkan bahwa pada penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati. Menurut Sugiyono (2007 : 8), “Metode Penelitian Deskriptif tidak menguji Hipotesa atau tidak menggunakan Hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti”. Dengan kata lain penelitian Deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian yang bersifat Kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat antara kaitan-kaitan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan dan menjabarkan Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal yang diterapkan di Universitas Bengkulu.
3.2.
Fokus Penelitian dan Aspek Penelitian 3.2.1 Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan
Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu.
3.2.2
Aspek Penelitian
Dari fokus penelitian diatas, adapun aspek-aspek yang akan diteliti dan dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Aspek Penelitian Fokus
Aspek Penelitian
Implementasi Kebijakan Peraturan Rektor 1. Penerapan Besaran UKT berdasarkan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Faktor-faktor yg ada di Peraturan Rektor Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa (Pasal 2 Ayat 1) Sarjana dan Diploma di Universitas 2. Penerapan Presentase Bobot tiap-tiap Bengkulu. Faktor tersebut. (pasal 2 ayat 2) Aturan ini sebagai turunan dari PERMENDIKBUD No. 55 Th. 2013 dan No. 3. Pengelompokan Mahasiswa berdasarkan 73 Th. 2014 Ttg UKT Bobot UKT (pasal 3 ayat 2) Sumber : Design Penulis
3.3.
Tehnik Pengumpulan Data 3.3.1. Data Primer Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer ini akan diperoleh dengan cara
mengadakan penelitian langsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara / metode seperti berikut : 1. Wawancara “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu : pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan, Moleong (2001 : 135). “Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yag harus diteliti, dan juga apabila eneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah respondennya sedikit/kecil, Sugiono (2007 : 137). 2. Observasi Menurut Sugiono (2007 : 145) mengemukakan bahwa, “observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk memperkuat dan meyakinkan hasil wawancara, kemudian mencatat fakta dan fenomena yang ada di lapangan dan juga selama melakukan penelitian. 3. Dokumentasi “Tehnik Dokumentasi ialah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari dokumentasi tertentu yang relevansinya dengan penelitian”, (Hendrayani, 1988 : 33). “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, surat kabar. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif” (Sugiyono, 2007 : 240) Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan-laporan keterangan pihak-pihak terkait yang menjadi inforrman, peraturanperaturan yang terkait, tulisan-tulisan baik dari surat kabar maupun data-data lain yang diterbitkan oleh instansi lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.
3.3.2. Data Sekunder Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara metode kepustakaan. Dimana yang di maksud dengan metode kepustakaan adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan mengkaji atau mempelajari permaslahan melalui bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan tertulis tersebut dapat berupa buku, dokumen, arsip, peraturanperaturan serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. 3.4.
Informan Penelitian Menurut Amirin (1995 : 138), menyatakan bahwa :
“Sasaran penelitian adalah individu atau subjek pemberi informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Sasaran penelitian umumnya menunjukan pada subjek penelitian tetapi untuk mengumpulkan informasi yang lebih luas tidak terbatas pada subjek semata, dapat saja menujukkan pada mereka yang dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian”. Informan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah individu atau subjek pemberi informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Bengkulu. Mengenai jumlah informan dalam penelitian ini tidak ada batasan yang mutlak, menurut Faisal (1990 : 9) : “Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah “keterwakilan” contoh/sampel dalam rangka generalisasi yang berlaku bagi populasi. Yang dikenal adalah keleluasaan dan ketercakupan tentang informasi, karenanya saol jumlah dan asumsi randomisasi dalam pengambilan sampel bukan menjadi kepedulian penelitian kualitatif, yang menjadi kepedulian adalah luas dan kemencakupan rentang informasi yang diperlukan sesuai dengan elemen-elemen masalah dalam penelitian”. Jadi menurut pendapat Faisal di atas jumlah informan / responden dalam penelitian kualitatif tidak perlu menentukan jumlah sampel / responden terlebih dahulu, bila data yang diperlukan telah mencukupi maka pengambilan data pada responden dapat dihentikan.
Maka sasaran responden atau sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling atau sampel bertujuan. Penentapan tehnik ini berpedoman pada pendapat Maleong (1998 : 165) : “...dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor kontekstual, jadi maksud sampel dalam penelitian ini adalah untuk menyaring berbagai sumber dengan demikian tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam temuan kontekstual yang unik, dan maksud kedua adalah menggali informasi yang muncul oleh sebab itu penelitian kualitatif tidak ada sampel acak”. Sampel bertujuan dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagi berikut : 1. 2. 3. 4.
Rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu Pemilihan sampel secara berurutan Penyelesaian berurutan dari sampel Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan
Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2006 : 328) dengan mengutip pendapat Spradley, mengatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses akulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui; 2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti; 3. Mereka yang memiliki kesempatan atau waktu yang memadai untuk dimintai informasi; 4. Mereka yang cenderung menyampaikan informasi sendiri; 5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing akan peneliti sehingga lebih menggairah untuk dijadikan semacam narasumber. Maka dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian untuk dijadikan sumber informasi adalah Pimpinan Universitas Bengkulu beserta jajaran nya, Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan (PPK) Universitas Bengkulu, 1 (satu) orang Kabag Perencanaan dan Informasi dan 1 (satu) staf, 1 (satu) orang Kabag pembelajaran, 1 (satu) orang Kasubbag Regitrasi dan 1 (satu) orang Staf operator registrasi Universitas Bengkulu dan 8 (delapan) orang informan pendukung yaitu mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas
Bengkulu yang mewakili tiap-tiap kelompok mahasiswa berdasarkan besaran UKT masingmasing. 3.5.
Tehnik Analisis Data Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan
menggunakan tehnik analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisi dan menginterprestasi (Narbuko dan Achmadi, dalam Guciano, 2003 : 35). Berdasarkan penjelasan diatas, untuk dapat menyajikan hasil dari penelitian yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat dan menganalisa fenomena mengenai situasi dari objek penelitian. Data dari wawancara, observasi atau pengumpulan data yang
berbentuk
dokumen, catatan lapangan dan sebagainya dikumpulkan. Metode yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengklasifikasian data, analisis dan pengolahan data serta pembuatan kesimpulan tentang keadaan secara nyata dan obyektif. Dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan maka dapat ditarik beberapa prediksi sementara yang akan di uji, yang nantinya akan memberikan makna, gambaran dan implikasi dari masalah yang ingin dipecahkan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan akhir yang akan dituangkan kedalam bentuk teks atau tulisan yang bersifat uraian.
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Pada bab ini akan mendeskripsikan substansi objek penelitian, yaitu mengenai Sejarah Dan Latar Belakang, Profil, Visi Dan Misi, Struktur Organisasi, Dasar Hukum, Tugas Pokok Dan Fungsi Dari Unit Pelayanan, Biro, Bagian dan Subbagian yang berkaitan langsung dengan mekanisme penerapan UKT. 4.1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Universitas Bengkulu Universitas Bengkulu (UNIB) didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Daud Yusuf. Pada saat yang sama dilantik Rektor UNIB pertama, Prof. Ir. Soenjoto Sumodihardjo (UGM) untuk masa jabatan 1982-1986. Dr. Ir. Soekotjo (UGM), yang sebelumnya menjabat Pembantu Rektor I, memimpin UNIB untuk periode 1986-1990. Untuk periode 19901995 Dr. Ir. Nitza Arbi (UNAND) diberi kepercayaan memimpin UNIB. Tahun 1995 sampai dengan 2005 jabatan Rektor UNIB dipegang oleh Prof. Dr. H Zulkifli Husin, S.E, M.Sc. (UNSYIAH).Sejak 2005 sampai dengan 2013 Rektor UNIB dijabat oleh Prof. Ir. Zainal Muktamar, Msc., Ph.D. Pada tanggal 4 Oktober 2013 dilantiklah Dr. Ridwan Nurazi, S.E.,M.Sc., Ak sebagai Rektor Universitas Bengkulu yang ke-6. Keberadaan UNIB merupakan wujud nyata dari perjuangan yang tak kenal menyerah dari Gubernur Soeprapto yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tokoh adat, Pemda Tk. I Bengkulu, dan perguruan tinggi swasta bernama Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB). Dukungan universitas ini diwujudkan dalam bentuk penyerahan mahasiswa UNSEB sebagai cikal bakal UNIB beserta lahan Kampus seluas 24,9 Ha di Desa Beringin Raya Bengkulu.
Kendala utama yang dihadapi pada saat proses pendirian UNIB berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Sriwijaya di antaranya yaitu tidak tersedianya tenaga edukatif, sehingga pada waktu itu disimpulkan bahwa di Bengkulu belum layak didirikan sebuah universitas negeri. Kendala tersebut akhirnya dapat diatasi setelah Gubernur Soeprato menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atas petunjuk Presiden Soeharto. Realisasi dari hasil kerjasama tersebut dikirimlah beberapa tenaga edukatif dari UGM antara lain Prof. Ir. Soenjoto Sumodihardjo, Dr. Ir. Soekotjo, Drs. Sutarto, Ir. Supratoyo dan H. Hidjazi, S.H. untuk diperbantukan di UNIB baik sebagai pejabat struktural maupun sebagai tenaga edukatif. Mereka melakukan rekruitmen tenaga edukatif dari beberapa universitas di Jawa dan Sumatera. Pada awal berdirinya UNIB telah memiliki
mahasiswa semester III, karena adannya
phasing-in dari UNSEB. Penentuan jurusan dan struktur organisasi masing-masing fkultas dilingkungan UNIB ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0218/0/1982 tanggal 22 juni 1982, sebagi berikut : Fakultas Pertanian mengasuh Program studi Agronomi Jenjang Pendidikan S1. Fakultas Ekonomi mengasuh Program studi Pembangunan Jenjang S1. Fakultas Hukum mengasuh Program Studi Ilmu Hukum Dasar Jenjang S1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengasuh Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial jenjang Pendidikan S1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengasuh Program Studi Administrasi Pendidikan jejang pendidikan S1, Program Studi Matematika, IPA dan PMP jenjang pendidikan D1, kesemuanya tidak mempunyai mahasiswa phasing-in. Sejak tahun akademik 1983 Fakultas Ekonomi menambah program studi manajemen jenjang pendidikan S1 dan pada tahun 1986 dibuka jenjang pendidikan D3 Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mulai tahun 1982/1983 membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang D3 dan S1, Pendidikan Bahasa
Inggris jenjang D3 dan S1 serta Pendidikan Matematika jenjang D3, Tahun 1985/1986 dibuka program studi pendidikan matematika jenjang D2. Mulai Tahun Akademik 2003/2004 Universitas Bengkulu membuka empat Program studi baru jenjang S1 yaitu : Tehnik Sipil, Tehnik Informatika, Tehnik Mesin dan Tehnik Elektro. Pada Tahun 2007 Pembentukan Fakultas Tehnik disetujui oleh Dirjen DIKTI, pada Tahun 2008 juga telah dikeluarkannya Keputusan Rektor Tentang Pendirian Fakultas Tehnik. Tahun 2009 Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu mulai meerima Mahasiswa. Saat ini UNIB menempati lahan kampus seluas kurang lebih 97,83 Ha, yang tersebar pada tiga lokasi, yaitu Kampus Induk di Kandang Limun, Kampus di Air Sebakul dan di Padang Harapan. Dalam Penyelenggaraan prose belajar mengajar di Universitas Bengkulu dipimpin oleh seorang Rektor dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Rektor dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Pada saat ini Universitas Bengkulu memiliki 8 (delapan) Fakultas, 2 (dua) Biro (Biro Perencanaan, Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Umum dan Sumberdaya) di Biro PPK memiliki 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Pembelajaran dan Bagian Kemahasiswaan, masing-masing Bagian memiliki Subbagian, sementara Biro Umum dan Sumberdaya memiliki 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Umum dan Humas, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan Bagian Barang Milik Negara dam masing-masing memiliki Subbagiannya. UNIB juga memiliki 5 (lima) UPT (UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Kerjasama dan Layanan Internasional, UPT Kearsipan, UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa), serta 3
(tiga) Lembaga (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dan Lembaga Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi). Fakultas merupakan satuan pelaksana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas Pimpinan (Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan), sejumlah Dosen yang diangkat sebagai tenaga pengajar pada fakultas yang bersangkutan, serta sejumlah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada fakultas tersebut dan Jurusan serta Bagian Tata Usaha terdiri dari subbagian Pendidikan, Subbagian Kemahasiswaan, Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, yang meneyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum dan akademik di tingkat Fakultas. Biro adalah satuan pelaksana administratif tertinggi pada Universitas Bengkulu yang menyelenggarakan pelayanan di bidang teknis dan administratif. Biro dipimpin oleh kepala Biro yang merupakan pejabat struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Bengkulu. UPT (Unit Pelayanan Teknis) merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbeda di fakultas, Biro dan Lembaga yang melaksanakan tugas teknis sesuai bidang masing-masing. Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Bengkulu yang merencanakan, mengkoordinasikan, memantuau dan menilai kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengkajian, fakultas, dan unsur-unsur akademik yang terdapat difakultas serta dosen yang terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi. Lembaga pengabdian kepada
masyarakat adalah suatu unit pelaksana akademik yang mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Dosen dan Mahasiswa. Dari Uraian tersebut, maka Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Universitas Bengkulu adalah mahasiswa, Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi. Sedangkan Sumber Daya lainnya yang dimiliki Universitas Bengkulu adalah prasarana dan sarana fisik kampus dan akademik, sistem akademik dan sistem administrasi. Unituk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka setiap sumber daya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain unsur-unsur struktural di atas, Universitas Bengkulu juga memiliki unsur kelengkapan non struktural yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
Senat Universitas Bengkulu Dewan Penyantun Universitas Bengkulu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Senat Universitas Bengkulu merupakan badan normatif dan badan perwakilan tertinggi di
Universitas. Senat Universitas merupakan badan musyawarah tertinggi yang memberikan persetujuan, pertimbangan, saran, dan masukan kepada Rektor. Anggota Senat Universitas terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, Ketua Lembaga dan Wakil Dosen. Senat Universitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membentuk Komisi-komisi yang bertugas sesuai bidangnya masing-masing. Komisi tersebut adalah : 1. Komisi A, Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Komisi B, Bidang perencanaan, administrasi dan anggaran 3. Komisi C, Bidang Etika, Disiplin, Kemahasiswaan dan Alumni Begitupun halnya di tingkat Fakultas, terdapat Senat Fakultas yang merupakan badan permusyawaratan tertinggi guna memberikan persetujuan, pertimbanagan, saran dan masukan kepada Dekan. Anggota Senat Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian,
Guru Besar dan wakil Dosen. Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membentuk komisi-komisi yang bertugas sesuai bidangnya masing-masing, Komisi tersebut adalah: 1. Komisi A, Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Komisi B, Bidang perencanaan, administrasi dan anggaran 3. Komisi C, Bidang Etika, Disiplin, Kemahasiswaan dan Alumni Dewan Penyantun Universitas Bengkulu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat terpilih yang menaruh minat dan perhatian pada pembangunan, pengembangan pendidikan dan pengajaran serta memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi untuk berpartisipatif aktif ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Universitas Bengkulu. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) berkedudukan di tingkat Universitas merupakan Badan Legislatif mahasiswa dengan tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, melaksanakan program dan menilai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut MPM berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program BEM serta dapat meminta pertanggung jawabannya. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan Kelengkapan non struktural Universitas. Tugas pokoknya adalah mewakili mahasiswa di tingkat Universitas, mengkoordinasikan kegiatan ekstra kurikuler organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, terutama yang berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas. Tugas Pokok UKM adlah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas dalm bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. 4.2. Landasan Hukum UNIB
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Universitas Bengkulu tidak terlepas dari landasan hukum yang dimilikinya, diantaranya : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu; 13. PERMENDIKBUD Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bengkulu 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013, Tentang Statuta Universitas Bengkulu. 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4.3. Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan UNIB Visi UNIB adalah : “Menjadi Universitas kelas dunia pada tahun 2025” Sedangkan Misi UNIB sebagai berikut : a. mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia; b. menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) c. melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, Internasional
dan
d. mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih. Tujuan UNIB adalah : a. menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas; b. menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional; c. mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul; d. mengembangka ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain; e. melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis; f. mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas
secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan g. menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, UNIB berpedoman pada : a. tujuan pendidikan nasional; b. kaidah, norma dan etika ilmu pengetahuan; c. kepentingan masyarakat; dan d. minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi. Sedangkan Rencana arah pengembangan UNIB ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah pesisir dan hutan hujan tropis. 4.4. Struktur UNIB Pada umumnya organisasi mempunyai struktur, bentuk struktur yang digunakan tergantung pada tujuan operasional organisasi yang bersangkutan. Struktur organisasi Universitas Bengkulu diatur berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu dan PERMENDIKBUD Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bengkulu, dapat dilihat pada gambar 4.4.1. 4.5.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Universitas Bengkulu Guna melengkapi struktur organisasi yang ditampilkan pada gambar 4.4.1
sebelumnya, maka berikut disertakan uraian tugas pokok organisasi Universitas Bengkulu berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bengkulu. UNIB memiliki Organ yang terdiri atas: a. Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNIB; b. Dewan Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum UNIB; c. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
d. Satuan Pengawasan Internal sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik; dan e. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. Susunan Organisasi pada Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Rektor dan Wakil Rektor; b. Biro; c. Fakultas dan Pascasarjana; d. Lembaga; e. Unit Pelaksana Teknis; dan f. Badan Pengembangan Bisnis.
Rektor
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a
mempunyai
tugas
memimpin
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
Sedangkan Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, Wakil Rektor terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik; b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya; c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan; dan d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
Wakil Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang administrasi umum dan pengelolaan keuangan, aset, dan sumber daya manusia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, sedangkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan kerja sama. Biro merupakan unsur pelaksana administrasi UNIB yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNIB. Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. Biro terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan; dan b. Biro Umum dan Sumber Daya. Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang perencanaan, pembelajaran, kemahasiswaan, dan alumni. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNIB; d. pelaksanaan layanan pembelajaran; e. pelaksanaan registrasi mahasiswa; dan f. pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni.
Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Pembelajaran; c. Bagian Kemahasiswaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyusunan rencana, program, dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; b. penyajian data dan informasi; c. pemberian layanan data dan informasi; d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan e. evaluasi pelaksanan rencana, program, dan anggaran.
Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Perencanaan Program dan Penganggaran; dan c. Subbagian Evaluasi Pelaksanan Program dan Anggaran.
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta data lainnya. Subbagian Perencanaan Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan. Bagian Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi pembelajaran, registrasi mahasiswa, dan pendayagunaan sarana pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pembelajaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan pembelajaran; b. pelaksanaan pendayagunaan sarana pembelajaran; c. pelaksanaan registrasi mahasiswa; dan d. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembelajaran.
Bagian Pembelajaran terdiri atas: a. Subbagian Tata Kelola Pembelajaran; b. Subbagian Registrasi; dan
c. Subbagian Evaluasi Pembelajaran. Subbagian Tata Kelola Pembelajaran mempunyai tugas melakukan layanan pembelajaran dan pendayagunaan sarana pembelajaran. Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, dan registrasi mahasiswa. Subbagian Evaluasi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi kegiatan pembelajaran dan urusan ijazah/transkrip. Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kegiatan kemahasiswaan
dan
alumni.
Dalam
melaksanakan
tugas,
Bagian
Kemahasiswaan
menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi di bidang minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan; b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan; c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa; d. pelaksanaan pengelolaan informasi kemahasiswaan; dan e. pelaksanaan administrasi alumni.
Bagian Kemahasiswaan terdiri atas: a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.
Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan urusan alumni. Biro Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan hukum, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi; dan f. pelaksanaan urusan barang milik negara.
Biro Umum dan Sumber Daya terdiri atas: a. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Barang Milik Negara; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hukum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan; b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; c. Subbagian Rumah Tangga; dan d. Subbagian Hubungan Masyarakat.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan penatausahaan kegiatan pimpinan. Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, pengaturan penggunaan sarana kantor, serta layanan rapat dinas dan keprotokolan.
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan; b. pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; c. pelaksanaan urusan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. pelaksanaan urusan disiplin dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan.
Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Pendidik; dan b. Subbagian Tenaga Kependidikan.
Subbagian Pendidik mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, disiplin, dan pemberhentian pendidik. Subbagian Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, disiplin, dan pemberhentian tenaga kependidikan. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan akuntansi. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pembiayaan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran; dan d. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi anggaran. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Bagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan kebutuhan barang milik negara; b. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pendayagunaan barang milik negara; d. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik negara; dan e. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan barang milik negara.
Bagian Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan; dan c. Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, penghapusan, akuntansi, dan pelaporan barang milik negara. Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fakultas dan Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah Rektor. Fakultas terdiri atas: a. Fakultas Pertanian;
b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis; d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; e. Fakultas Hukum; f. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; g. Fakultas Teknik; dan h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. Dalam melaksanakan tugas, Fakultas menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas; b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Fakultas terdiri atas: a. Dekan dan Wakil Dekan b. Senat Fakultas c. Bagian Tata Usaha d. Jurusan/Bagian dan e. Laboratorium/Bengkel/Studio
Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil Dekan terdiri atas: a. Wakil Dekan Bidang Akademik b. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas; b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan data alumni Fakultas; c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan Fakultas; d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas; e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas; dan f. pelaksanaan urusan data dan pelaporan Fakultas.
Bagian Tata Usaha pada Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan; b. Subbagian Kemahasiswaan; c. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Perlengkapan; dan d. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan data alumni Fakultas. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Umum.
Subbagian Pendidikan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan data alumni Fakultas. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Fakultas. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jurusan/Bagian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
mengelola sumber daya penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Jurusan/Bagian terdiri atas: a. Ketua Jurusan/Bagian; b. Sekretaris Jurusan/Bagian; c. Program studi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.
Laboratorium/Bengkel/Studio
merupakan
perangkat
penunjang
pelaksanaan
pendidikan di lingkungan Fakultas. Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni,
dan/atau
olahraga
serta
bertanggung
jawab
kepada
Dekan.
Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program
magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas. Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pascasarjana terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; dan b. Subbagian Tata Usaha.
Direktur Pascasarjana dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur. Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, kerja sama, dan sistem informasi di lingkungan Pascasarjana. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pengembangan pembelajaran, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Ketua dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Lembaga terdiri atas : a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran; dan c. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNIB; e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 17 dengan kebutuhan masyarakat; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
melalui Sekretaris Lembaga. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. pelaksanaan urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian; dan f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.
Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Data dan Program.
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga. Subbagian Data dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan layanan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan pemerolehan hak kekayaan intelektual (HKI) hasil penelitian. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran; c. pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran; d. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; e. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran melalui Sekretaris Lembaga. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; d. pemberian layanan informasi di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; dan e. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga.
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Umum; dan b. Subbagian Data dan Program.
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga. Subbagian Data dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu serta penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan dan web site UNIB c. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemrograman; d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan multi media; e. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi; f. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UNIB; dan g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Subbagian Tata Usaha; d. Pusat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di
lingkungan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Sekretaris Lembaga. Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dalam menyelenggarakan kegiatan, Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional sebagai koordinator. Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang undangan. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UNIB. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor. Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas: a. UPT Perpustakaan; b. UPT Bahasa; c. UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional; d. UPT Kearsipan; dan e. UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa.
UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan. Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas , UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Perpustakaan; b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka; c. pengolahan bahan pustaka; d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; e. pemeliharaan bahan pustaka; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.
Perpustakaan terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pengolahan, dan pemberian layanan pustaka serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara UPT Perpustakaan. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Perpustakaan. UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang peningkatan kemampuan dan layanan kebahasaan. Kepala UPT Bahasa bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Pasal 101 UPT Bahasa mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan dan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Bahasa; b. pengembangan pembelajaran bahasa; c. pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; d. pemberian layanan tes bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bahasa.
UPT Bahasa terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program peningkatan kemampuan dan tes bahasa serta pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara UPT Bahasa. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bahasa. UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kerja sama dan fasilitasi urusan internasional. Kepala UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama. UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kerja sama, pelayanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing, serta promosi internasional UNIB. Dalam melaksanakan tugas , UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional; b. koordinasi pelaksanaan program kerja sama nasional dan internasional UNIB; c. evaluasi dan pelaporan program kerja sama nasional dan internasional UNIB; d. pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan asing; e. pelaksanaan promosi internasional UNIB; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional.
UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional terdiri atas: a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional. UPT Kearsipan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan arsip. Kepala UPT Kearsipan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.
UPT Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsipDalam melaksanakan tugas, UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Kearsipan; b. pelaksanaan pengelolaan arsip; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kearsipan.
UPT Kearsipan terdiri atas: a. Kepala b. Petugas Tata Usaha dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan kompetensi mahasiswa di lingkungan UNIB. Kepala UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa; b. pelaksanaan penyusunan program pengembangan kompetensi mahasiswa; c. penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi softskills mahasiswa; d. penyediaan data dan informasi dunia kerja dan e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa.
UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa terdiri atas: a. Kepala b. Petugas Tata Usaha dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengembangan Bisnis merupakan unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha di lingkungan UNIB. Badan Pengembangan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala atau sebutan lain yang sejenis yang bertanggung jawab kepada Rektor. Badan Pengembangan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dalam berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan UNIB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Badan Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran b. pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan UNIB c. pelaksanaan pengembangan unit usaha d. pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan UNIB e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha dan f. pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengembangan Bisnis
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian ini diperoleh dari data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melalui proses wawancara dan melalui dokumentasi dan referensi pendukung analisa penelitian. 5.1. Karakteristik Informan Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan Rektor Tentang Mekanisme penetapan besaran UKT pada mahasiwa di Universitas Bengkulu, maka berdasarkan metode penelitian yang di pakai, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan. Penentuan informan berdasarkan pada kriteria bahwa semua informan adalah pihak yang terlibat dalam mekanisme penetapan besaran UKT pada mahasiswa di UNIB. Peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran untuk mendapatkan informan kunci, yaitu Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran dan Kemahasiswaan (PPK) Universitas Bengkulu, 1 (satu) orang Kabag Perencanaan dan Informasi dan 1 (satu) staf, 1 (satu) orang Kabag pembelajaran, 1 (satu) orang Kasubbag Regitrasi dan 1 (satu) orang Staf operator registrasi Universitas Bengkulu dan 11 (sebelas) orang informan pendukung yaitu mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Bengkulu yang mewakili tiap-tiap kelompok mahasiswa berdasarkan besaran UKT masing-masing, yaitu 2 (dua) orang dari kelompok II, 2 (dua) orang dari kelompok III, 2 (dua) orang dari kelompok IV dan 2 (dua) orang dari kelompok V, serta 3 (tiga) orang mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam penentuan besaran UKT.
Keseluruhan informan mereka yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas kegiatan yang sedang diteliti serta memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi. 5.1.1. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin Karakteristik informan kunci berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 3 (tiga) orang informan berjenis kelamin Laki-laki dan 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan, total informan kunci sebanyak 6 (enam) orang, dengan rincian Inisial PR jabatan Kepala Biro berjenis kelamin perempuan, inisial AH jabatan Kepala Bagian berjenis kelamin Laki-laki, inisial AM jabatan Kepala Bagian berjenis kelamin laki-laki, Inisial FE jabatan Kepala Subbagian berjenis kelamin perempuan, DN jabatan staf berjenis kelamin perempuan dan YD jabatan staf berjenis kelamin Laki-laki. Hal ini bukan berarti ada perbedaan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan dalam menentukan karier ataupun dalam melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Karakteristik Informan Pendukung yaitu mahasiswa UNIB angkatan tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu 5 (lima) orang Laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, dengan rincian AM dan RY mahasiswa UNIB mewakili kelompok II UKT, AD dan ID mahasiswa UNIB mewakili kelompok III UKT, AN dan HK mahasiswa UNIB mewakili kelompok IV UKT, SK dan HA mahasiswa UNIB mewakili kelompok V UKT, serta RK, I dan SA mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pengisian dan penetapan besaran UKT.
5.1.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Umur Mengenai tingkat umur responden pada penelitian ini, berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa karakteristik informan kunci berdasarkan kelompok umur berkisar 25 - 35 tahun yakni sebanyak 2 orang yaitu inisial DN dan YD, lalu kisaran 36 – 45 tahun sebanyak 3
orang yaitu inisial FE, AH dan AM dan diatas 45 tahun 1 (satu) orang yaitu inisial PR. Hal ini menunjukkan responden berada pada tingkat produktif serta kedewasaan yang matang dalam berpikir dan berperilaku baik sebagai pribadi maupun dalam kelompok. Sedangkan mengenai tingkatan umur informan pendukung yaitu mahasiswa angkatan 2014 Universitas Bengkulu yakni sebanyak 11 (sebelas) orang dengan kisaran umur rata-rata 19 – 21 tahun, dengan rincian AB (19), DE (19) FE (20), DR (20), TR (21),WE (20) IG (19) AN (20), RK (20), I (19) dan SA (19) 5.1.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan pada tingkat pendidikan yang ditempuh informan kunci, yaitu tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 1 orang yaitu inisial PR jabatan Kepala Biro, informan yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 4 orang yaitu inisial AH jabatan kepala bagian, inisial AM jabatan kepala bagian, inisial FE jabatan kepala subbagian, inisial DN staf bagian perencanaan dan informan yang memiliki tingkat pendidikan D3 yaitu 1 orang inisial YD sebagai staf subbagian registrasi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa informan yang memiliki tingkat pendidikan S1 lebih banyak dibandingkan dengan informan S2 dan D3. Dengan demikian dapat dikatakan hampir semua atau rata-rata informan memiliki pendidikan yang cukup baik. Sedangkan karakter informan pendukung berdasarkan pendidikan yaitu mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan mahasiswa angkatan 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang yang menjadi informan pendukung dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi merupakan tamatan SMA atau sederajat.
5.2. Hasil Penelitian
Diketahui sebelumnya berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan bahwa pada tahun 2014 jumlah mahasiswa baru Universitas Bengkulu berjumlah 3.715 orang dengan rincian jalur masuk sebanyak 1.172 orang dari jalur SNMPTN, 1.080 orang dari jalur SBMPTN dan sebanyak 1.463 orang diterima dari jalur SPMU atau jalur mandiri, selain itu mahasiswa angkatan 2014 ini juga terbagi dengan 5 (lima) kelompok UKT berbeda dengan jumlah presentase pada kelompok I sebanyak 0%, kelompok II sebanyak 13,94 % (518 mahasiswa), kelompok III sebanyak 34,92 % (1.298 mahasiswa), kelompok IV sebanyak 10,54 % (391 mahasiswa) dan kelompok V sebanyak 40,60 %, (1.508 mahasiswa) data yang didapatkan ini menurut penulis tidak sesuai dengan aturan diatas nya seperti jumlah daya tampung Universitas menurut PERMENRISTEKDIKTI No. 2 Tahun 2015 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : “Jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana pada PTN yaitu : a. Paling sedikit 50% melalui jalur SNMPTN, b. Paling sedikit 30% melalui jalur SBMPTN dan c. Paling banyak 20% melalui jalur mandiri” Hal tersebut sangat jauh berbeda pada daya tampung Universitas Bengkulu yang penulis temukan di lapangan, selain itu jumlah persentase kelompok UKT juga berbeda dengan PERMENDIKBUD No. 73 Tahun 2013 Tentang UKT pada pasal 4 ayat 1, yang berbunyi : “UKT pada kelompok I diterapkan paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap PTN” Sedangkan di Universitas Bengkulu, kelompok UKT I tersebut tidak ada sama sekali, hal ini menurut penulis sangat berbeda dengan bunyi peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini menjadi fenomena bagi penulis yang ditemukan di lapangan.
Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan peraturan Rektor nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa di Universitas Bengkulu, dalam skripsi ini
penulis mencoba mendeskripsikan dan membahas aspek-aspek penelitian, dengan menambahkan hasil dari wawancara terhadap informan kunci maupun informan pendukung di lapangan, ada 3 (tiga) aspek penelitian, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut; 5.2.1 Penerapan Besaran UKT mempertimbangkan Faktor-faktor Latar Belakang Keluarga, yang ada di Peraturan Rektor (Pasal 2 Ayat 1) a. Usia Orang Tua/ Wali Mahasiswa Proses Penetapan besaran UKT berdasarkan Usia Orang Tua / Wali Mahasiswa maksudnya adalah apabila usia dari orangtua atau wali mahasiswa termasuk usia yang masih produktif atau sudah kurang produktif lagi yang nantinya akan menjadi pertimbangan penentuan bobot prosentase besaran UKT untuk mahasiswa yang bersangkutan, apabila usia nya masih produktif maka bobot yang diberikan akan tergolong besar yaitu 10 %, bila sudah tidak produktif lagi, maka bobot yang diberikan akan kecil di bawah 10 %. Usia orang tua yang di anggap masih produktif berada di antara usia 30 – 55 Tahun, dan yang kurang / sudah tidak produktif berada di atas >56 Tahun. b. Pekerjaan Tetap Orang Tua/ Wali Mahasiswa Penetapan besaran UKT berdasarkan Pekerjaan Tetap Orang Tua/ Wali mahasiswa maksudnya adalah jenis pekerjaan tetap dari Orang Tua juga menjadi perhitungan bobot prosentase bagi besaran UKT mahasiswa bersangkutan, misalnya jenis pekerjaan orangtua nya adalah level menengah ke atas misalnya, Pegawai Negeri, atau pengusaha besar diberikan bobot yang maksimal yaitu 50 %, sebaliknya apabila jenis pekerjaan tetap orang tua mahasiswa adalah levelnya menengah kebawah misalnya buruh, maka diberikan bobot kecil dibawah 50%. c. Penghasilan Tetap Orang Tua/ Wali Mahasiswa Penetapan besaran UKT berdasarkan faktor Penghasilan Tetap Orang Tua/ Wali Mahasiswa adalah, berdasarkan jumlah nominal yang didapat oleh orang tua setiap bulannya,
misalnya penghasilan atau gaji bulanan dari orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri, bisa di buktikan dengan slip gaji nya sebagai dasar perhitungan bobot prosentase, apabila pekerjaan orang tua nya swasta bisa dibuktikan dengan surat keterangan pejabat daerah setempat dan juga akan menjadi dasar perhitungan prosentase bobot besaran UKT mahasiswa nanti, bila penghasilan orang tua yang didapat tergolong tinggi maka bobot yang diberikan akan maksimal yaitu 10 %, sebaliknya apabila penghasilan yang didapat rendah maka bobot yang diberikan akan rendah dibawah 10%. d. Penghasilan Tidak Tetap/ Tambahan Orang Tua Penetapan Besaran UKT berdasarkan faktor penghasilan tidak tetap orang tua maksudnya adalah, apabila Orang tua dari mahasiswa memiliki penghasilan tambahan yang didapat diluar penghasilan tetap perbulannya, maka penghasilan tidak tetap atau tambahan tersebut ikut menjadi faktor penetapan besaran UKT bagi mahasiswa yang bersangkutan dan diberi bobot maksimal 10%. Menurut YD staf subbag registrasi “penghasilan tidak tetap orang tua, misalnya orang tua mempunyai penghasilan tambahan diluar gaji tetapnya, misalnya pegawai negeri yang mendapatkan tunjungan-tunjungan, begitu juga usaha-usaha lain yang dilakukan oleh orang tua, misalnya mempunyai sawah, atau kebun yang berpenghasilan diluar penghasilan tetap nya, itu juga harus di isi mahasiswa sebagai penentu penetapan bobot bagi UKT yang akan dibayar, tetapi beberapa ada yang mengisi nya dan beberapa mahasiswa juga tidak di isinya, tergantung dari kejujuran mahasiswa tersebut, perhitungan nya tidak jauh berbeda dengan perhitungan penghasilan tetap, apabila penghasilan tambahan nya tinggi, maka bobot yang didapat akan tinggi pula maksimal 10 %, sebaliknya apabila penghasilan tambahan nya rendah bobot yang didapat akan rendah juga dibawah 10%” (penelitian Juli 2015). e. Jumlah Anggota Keluarga yang menjadi tanggungan Orang Tua Penetapan Besaran UKT berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan Orang tua maksudnya ialah apabila di dalam satu keluarga mahasiswa memiliki anggota keluarga sebanyak 5 (orang) yaitu ayah, ibu, nenek dan 2 (dua) orang anak, maka 5 orang anggota keluarga
tersebut menjadi tanggungan orang tua mahasiswa yang bersangkutan, seperti yang dikatakan YD staf regitrasi ; “apabila jumlah tanggungan orang tua mahasiswa banyak, misalnya mempunyai banyak anak dan masih menjadi tanggungan orang tua dan belum berkeluarga dan bekerja, maka bobot yang didapat akan rendah atau menurun di bawah 10% disesuaikan dengan jumlah beban tanggungan keluarga yang banyak, sebaliknya bila jumlah tanggungan keluarga sedikit maka bobot yang didapat akan maksimal bisa jadi mencapai 10%, anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua adalah keluarga kandung dari mahasiswa yang bersangkutan” (penelitian Juli 2015).
f. Biaya Listrik dan Biaya Air yang menjadi Tanggungan Orang tua Penetapan Besaran UKT berdasarkan biaya Listrik dan biaya Air maksudnya adalah apabila jumlah tagihan Listrik dan Air pada keluarga mahasiswa yang yang ditanggung orangtua mempunnyai tagihan yang besar karena pemakaian yang juga besar maka bobot yang di dapat sebagai penentu besaran UKT akan tinggi maksimal 10 %, seperti yang dikatakan informan YD staf regitrasi ; “apabila biaya listrik dan air pada rumah tangga keluarga mahasiswa yang bersangkutan itu tinggi, maka prosentase bobot penentu besaran UKT nya akan tinggi juga maksimal 10 %, sebaliknya apabila pemakaian listrik dan air nya rendah, maka prosentase bobot UKT yang didapat juga akan kecil di bawah 10%”. (penelitian Juli 2015) 5.2.2 Penerapan Prosentase Bobot pada tiap Faktor tersebut. (pasal 2 ayat 2) Penerapan besaran UKT berdasarkan prosentase bobot merupakan lanjutan dari penerapan berdasarkan latar belakang keluarga mahasiswa, dalam artian setiap faktor-faktor yang menjadi indikator penetapan besaran UKT diberi nilai berdasarkan bobot masing-masing, berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan terkait penerapan besaran UKT berdasarkan bobot yang diberikan pada faktor-faktor yang menjadi indikator : a. Usia Orang tua/ Wali mahasiswa prosentase bobot maksimalnya 10% Berdasarkan faktor usia orang tua, usia yang dimaksud dan menjadi dasar tinggi rendah nya prosentase bobot usia adalah, usia orang tua yang masih produktif dan usia yang sudah tidak
produktif lagi, misalnya usia 55 – 65 tahun keatas dikategorikan sudah tidak produktif lagi dan nilai prosentase bobotnya di bawah 10 % , sebaliknya jika usia orang tua masih produktif kisaran 35 – 55 tahun, maka nilai prosentase usianya akan maksimal bisa mencapai 10 %. b. Pekerjaan Tetap Orang tua/ Wali Mahasiswa prosentase bobot maksimalnya 50% Prosentase bobot berdasarkan indikator jenis pekerjaan tetap orang tua mahasiswa adalah nilai yang di berikan untuk menetapkan besaran UKT mahasiswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua nya, misalnya pekerjaan orang tua adalah PNS/TNI/POLRI atau Wirausaha, maka bobot yang diberikan akan tergolong tinggi, mencapai 50 %, di sinkronkan berdasarkan jenis pekerjaan dan penghasilannya, apabila jenis pekerjaan orang tua mahasiswa adalah Petani berpenghasilan rendah, maka bobot yang diberikan tergolong rendah, kisaran 50 % hingga 30 % ke bawah. Pada tahun ajaran 2014 – 2015 jenis pekerjaan yang menjadi indikator penetapan besaran UKT mahasiswa hanya ada 5 (lima) jenis, yaitu PNS/TNI/POLRI, Wirausaha, Petani, Pensiunan dan Tidak Bekerja, selanjutnya jenis pekerjaan lainnya di golongkan ke 5 (lima) jenis pekerjaan tersebut, misalnya pekerjaan Buruh di golongkan ke pekerjaan Petani. c. Penghasilan Tetap Orang Tua/ Wali Mahasiswa prosentase bobot maksimalnya 10% Pemberian bobot berdasarkan penghasilan tetap orang tua merupakan nilai yang diberikan berdasarkan tinggi atau rendah nya penghasilan tetap atau rata-rata orang tua mahasiswa per bulan, menurut informan YD staf registrasi : “tinggi rendah nya penghasilan atau gaji rata-rata orang tua mahasiswa perbulan, juga menjadi dasar pemberian bobot UKT, misal nya penghasilan orangtua mahasiswa mulai dari 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke atas, maka bobot yang diberikan tergolong tinggi, bisa mencapai persentase maksimal yaitu 10 %, begitu juga apabila penghasilan orang tua mahasiswa berada di bawah nominal tersebut, maka bobot penilaian nya juga akan berbeda, dengan nominal yang terendah adalah 500.000 (lima ratus ribu rupiah), contoh bila nominal angka 3.000.000 (tiga juta rupiah) merupakan akan yang mepunyai bobot 10 %, maka setengah dari nominal itu juga berarti setengah dari bobot penilaian, misalnya dengan angka penghasilan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bobot nya bisa menjadi 5 %, data dari semua itu akan di masukan ke aplikasi penentuan UKT dan selanjutnya secara otomatis bobot yang diberikan akan keluar dan
selanjutnya di akumulasikan dan menjadi nilai prosentase terakhir, yang menjadi dasar pengelompokkan UKT mahasiswa. (penelitian Juli 2015) Dari sekilas ringkasan wawancara dengan informan terkait, maka dapat disimpulkan bahwa semua data – data yang diberikan mahasiswa harus akurat, dan selanjutnya data-data tersebut akan dijadikan dasar penentuan mahasiswa berada di kelompok UKT yang mana, begitu juga dengan penghasilan orangtua mahasiswa.
d. Penghasilan Tidak Tetap/ Tambahan Orang tua mahasiswa prosentase bobot maksimalnya 10% Penentuan bobot UKT berdasarkan penghasilan tidak tetap atau penghasilan tambahan orang tua mahasiswa adalah tidak jauh berbeda dengan penentuan bobot UKT mahasiswa berdasarkan penghasilan tetap orang tua yang di jelaskan sebelumnya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah bisa diartikan ini merupakan penghasilan kedua orang tua atau sampingan usaha lain, misalnya mempunyai toko, kebun, sawah ataupun ternak atau tunjangan jabatan dan sebagainya, yang diambil juga berdasarkan penghasilan rata-rata yang didapat perbulannya, bisa jadi lebih kecil dari penghasilan tetap orang tua, bisa jadi juga lebih besar dari penghasilan tetap orang tua. Selanjutnya nominal penghasilan tambahan yang didapat orangtua juga diberikan bobot penilaian berdasarkan tinggi rendahnya penghasilan tersebut, perhitungan nya juga tidak jauh berbeda dengan penghasilan tetap orang tua dan juga tehnis pemberian bobot dilakukan secara sistematis oleh aplikasi penentuan UKT yang dilakukan pihak registrasi universitas.
e. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan orang tua prosentase bobot maksimalnya 10 %
Jumlah anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan orang tua adalah apabila jumlah anggota tanggungan orang tua banyak kisaran diatas 5 orang lebih, terdiri dari misalnya ayah, ibu, dan 3 (tiga) orang anak, termasuk mahasiswa yang bersangkutan, maka prosentase bobot yang diberikan tergolong rendah di bawah prosentase bobot maksimalnya yaitu 10%, sebaliknya apabila jumlah tanggungan sedikit maka bobot yang diberikan akan maksimal bisa mencapai prosentase 10 %, perlu diketahui juga bahwa yang masih tergolong tanggungan orangtua adalah yang masih berstatus belum bekerja, berkeluarga atau belum kawin dan mempunyai hubungan keluarga kandung dalam satu kepala keluarga, misalnya anak kandung. (penelitian Juli 2015). f. Biaya Listrik dan biaya air yang menjadi tanggungan Orang tua mahasiswa prosentase bobot maksimalnya 10% Prosentase bobot yang diberikan berdasarkan faktor biaya listrik dan air yang menjadi tanggungan orang tua adalah jumlah tagihan perbulan yang harus dibayar kan oleh orang tua mahasiswa, berdasarkan jumlah rata-rata tagihan perbulan yang harus dibayarkan oleh orang tua mahasiswa, menurut informan YD staf registrasi : “biaya tagihan listrik dan air dalam satu rumah tangga keluarga mahasiswa yang menjadi tanggungan orang tua, juga berdasarkan besar atau kecilnya tagihan tersebut, misalnya jumlah tagihan yang berada di atas 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya maka di kategorikan tergolong tinggi dan jumlah prosentase bobot yang diberikan bisa mencapai angka maksimal yaitu 10%, sebaliknya jika jumlah tagihan berada dibawah angka nominal tersebut misalnya 50.000 – 100.000 ribu, maka bobot nya pun akan berada dibawah 10% (penelitian Juli 2015).
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis tersebut maka hasil dari bobot prosentase berdasarkan faktor biaya listrik dan air yang menjadi tanggungan orang tua mahasiswa nantinya juga akan menjadi dasar penetapan besaran UKT mahasiswa berdasarkan kelompok masingmasing sesuai dengan hasil akumulasi keseluruhan dari semua faktor yang menjadi indikator besaran UKT tersebut.
5.2.3 Pengelompokan Mahasiswa berdasarkan Bobot UKT (pasal 3 ayat 2) Pengelompokan mahasiswa berdasarkan bobot UKT, merupakan tahapan akhir dari keseluruhan proses mekanisme penerapan UKT, yaitu dimana bobot-bobot yang telah di berikan terhadap faktor-faktor yang menjadi indikator besaran nominal UKT yang harus dibayar oleh mahasiwa, seluruhnya akan di akumulasikan oleh sistem aplikasi penentuan UKT mahasiswa dan apabila jumlah dari akumulasi prosentase tersebut berada di salah satu pilihan kelompok dan range di bawah ini, maka secara otomatis mahasiswa tersebut berada di kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah akumulasi keselurahan bobotnya, dengan penjelasan secara ringkas sebagai berikut : a. Bobot 81 % - 100% masuk pada kelompok UKT V Apabila jumlah akumulasi dari keseluruhan bobot yang telah diberikan terhadap faktorfaktor yang menjadi dasar besaran UKT mahasiswa, berada di antara angka 81% hingga 100% maka mahasiswa tersebut secara otomatis berdasarkan sistem aplikasi penentuan UKT akan masuk ke kelompok V atau kelompok UKT tertinggi yaitu dengan nominal angka Rp. 3.650.000 Hingga Rp.13.500.000 sesuai dengan program studi masing-masing (sesuai dengan lampiran peraturan Rektor).
b. Bobot 61 % - < 81% masuk pada kelompok UKT IV Apabila jumlah akumulasi dari keseluruhan bobot yang telah diberikan terhadap faktorfaktor yang menjadi dasar besaran UKT mahasiswa, jumlahnya berada di antara angka 61% hingga 81% maka mahasiswa tersebut secara otomatis berdasarkan sistem aplikasi penentuan UKT akan masuk ke kelompok IV yaitu dengan nominal angka Rp. 2.650.000 hingga Rp. 12.500.000 juga sesuai dengan program studi masing-masing.
c. Bobot 41 % - < 61% masuk pada kelompok UKT III Apabila jumlah akumulasi dari keseluruhan bobot yang telah diberikan terhadap faktorfaktor yang menjadi dasar besaran UKT mahasiswa, jumlahnya berada di antara angka 41% hingga 61% maka mahasiswa tersebut secara otomatis berdasarkan sistem aplikasi penentuan UKT akan masuk ke kelompok III yaitu dengan nominal angka Rp. 1.650.000 hingga Rp. 11.500.000 juga sesuai dengan program studi masing-masing. d. Bobot 21 % - < 41% masuk pada kelompok UKT II Apabila jumlah akumulasi dari keseluruhan bobot yang telah diberikan terhadap faktorfaktor yang menjadi dasar besaran UKT mahasiswa, jumlahnya berada di antara angka 21% hingga 41% maka mahasiswa tersebut secara otomatis berdasarkan sistem aplikasi penentuan UKT akan masuk ke kelompok II yaitu kelompok yang dikategorikan ringan pembiayaan nya dengan nominal angka hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per semester nya.
e. Bobot > 0 % - < 21% masuk pada kelompok UKT I Apabila jumlah akumulasi dari keseluruhan bobot yang telah diberikan terhadap faktorfaktor yang menjadi dasar besaran UKT mahasiswa, jumlahnya berada di antara angka 0% hingga <21% maka mahasiswa tersebut secara otomatis berdasarkan sistem aplikasi penentuan UKT akan masuk ke kelompok I yaitu kelompok yang paling ringan pembiayaan nya yaitu hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester nya. Dari hasil wawancara terhadap informan kunci diatas penulis lebih terfokus terhadap keterangan informasi dari 2 (dua) orang informan kunci yaitu FE (Kassubag Registrasi) dan YD (Staf Operator Registrasi) yang menurut penulis langsung terlibat dalam hal verifikasi data dan
penetapan UKT bagi mahasiswa baru dan juga informan lain nya juga mengarahkan penulis untuk lebih intens dalam pencarian data dan informasi terhadap 2 (dua) orang informan tersebut. Dari data yang penulis ungkapkan di atas bisa dikatakan itu sebagian dari data yang penulis inginkan, karena Pada saat wawancara dan pencarian data tidak semua data yang penulis tanyakan dan inginkan bisa diberikan oleh informan, bahkan terkadang informan terkesan menutupi hal tersebut dan tidak transparan, padahal menurut penulis data-data tersebut menyangkut kepentingan umum, seharusnya bisa di dapat dan di akses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. 5.2.4
Hasil Wawancara Penulis dengan Informan Pendukung yaitu mahasiswa
Berdasarkan kelompok UKT. Disini Penulis akan memaparkan data hasil dari wawancara penulis terhadap informan pendukung yaitu mahasiswa UNIB, dengan mewakili kelompok UKT masing-masing mulai dari kelompok UKT II hingga kelompok UKT V, dari kelompok II UKT pada angkatan 2014 sebanyak 13,94 % atau sebanyak 518 mahasiswa, penulis mengambil sampel 2 orang mahasiswa, yaitu pada kelompok UKT II mahasiswa berinisial AM mengatakan : “Usia Orangtua saya ibu 39 dan ayah 40 tahun, pekerjaan ayah wirausaha berdagang, serabutan dan ibu tidak bekerja, dengan penghasilan tetap sekitar 750ribu hingga 1 juta rupiah perbulannya, dengan tanggungan anak sebanyak 4 orang dan biaya tagihan listrik dan air sekitar 130 ribu rupiah perbulannya, UKT saya 1 juta rupiah” (penelitian Juli – Agustus 2015)
Sedangkan mahasiswa berinisial RY yang juga masuk ke kelompok II UKT mengatakan : “UKT saya 1 juta rupiah per semester, Orang tua saya bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan 500 ribu hingga 1 juta rupiah perbulannya, dengan tanggungan anak sebanyak 3 orang, dan usia ayah 52 tahun dan ibu 51 tahun, dan tagihan listrik dan air pam rumah tangga sekitar 60 hingga 75 ribu rupiah perbulannya” (penelitian Juli – Agustus 2015) Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil wawancara dari mahasiswa yang mewakili kelompok III UKT, yang sebelumnya berjumlah sebanyak 34,92 % atau sebanyak 1.298
mahasiswa pada angkatan 2014 penulis mengambil 2 orang sampel, yaitu mahasiswa berinisial AD yang mengatakan : “UKT saya sebesar 1.650.000 rupiah per semester nya, orang tua saya bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik sawit sedangkan ibu tidak bekerja, dengan penghasilan ratarata 3.500.000 ribu rupiah perbulannya, jumlah tanggungan 3 orang anak, biaya tagihan listrik dan air berkisar 80 ribu rupiah perbulannya, usia ayah saya 48 tahun dan ibu 49 tahun” ID mahasiswa yang juga berada di kelompok III UKT, menerangkan : “Orang tua saya bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan sekitar 1.500.000 rupiah perbulannya, ibu tidak bekerja , usia ayah saya 56 tahun dan bu 55 tahun, dengan tanggungan 1 orang anak, dan biaya tagihan listrik dan air sekitar 100 ribu rupiah perbulannya, UKT saya sebesar 1.650.000 rupiah persemester nya” (penelitian Juli – Agustus 2015)
Selanjutnya pada mahasiswa yang mewakili kelompok UKT IV sebanyak 10,54 % atau sebanyak 391 mahasiswa, penulis mengambil 2 sampel mahasiswa pada kelompok IV sebagai informan yaitu mahasiswa berinisial AN, yang mengatakan : “Ayah saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III, dengan penghasilan sekitar 4 juta rupiah perbulannya dan ibu tidak bekerja, usia ayah 53 tahun dan ibu 39 tahun, dengan tanggungan anak 3 orang, dan biaya tagihan listrik dan air sekitar 150 ribu rupiah perbulannya, UKT saya 2.650.000 rupiah per semester nya” Sedangkan mahasiswa yang mewakili kelompok IV lainnya berinisial HK mengatakan : “Usia ayah saya 50 tahun dan ibu juga 50 tahun, ayah saya bekerja sebagai PNS berpenghasilan sekitar 2 juta rupiah, ibu jug bekerja dengan penghasilan sekitar 1.500.000 rupiah perbulannya, dengan tanggungan 3 orang anak dan biaya tagihan listrik sekitar 70 ribu rupiah perbulannya” (penelitian September 2015) Selanjutnya Pada mahasiswa yang mewakili kelompok UKT tertinggi yaitu kelompok UKT V yang sebelumnya berjumlah sebanyak 40,60 % atau sebanyak 1.508 mahasiswa dan penulis mengambil 2 orang mahasiwa sebagai informan, yaitu mahasiswa berinisial HA mengatakan : “UKT saya sebesar 3.650.000 rupiah persemesternya, orang tua saya ayah bekerja sebagi PNS golongan III dengan penghasilan sekitar 4 juta rupiah perbulannya dan ibu tidak bekerja, usia ayah saya 50 tahun, ibu 48 tahun, dengan tanggungan 2 orang anak dan biaya listrik dan air sekitar 200 ribu rupiah perbulannya” (penelitian September 2015)
Mahasiswa lainnya yang mewakili kelompok V berinisial SK, mengatakan : “Orangtua saya bekerja sebagai Wirausaha, dengan penghasilan ayah sekitar 5 juta rupiah dan ibu juga 5 juta rupiah, juga ada penghasilan tambahan sekitar 1.500.000 rupiah perbulannya, dengan tanggungan 1 orang anak dan biaya listrik dan air sekitar 500 ribu rupiah perbulannya, UKT saya sebesar 3.650.000 rupiah per semesternya” (penelitian September 2015) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan diatas, baik dari Informan Kunci maupun Informan pendukung, sebagai bahan perbandingan penulis akan mencoba menganalisa dan menggambarkan secara interpretasi hasil dari wawancara tersebut melalui table berikut : No
Sumber Data
Aspek Penelitian Faktor Penerapan Besaran UKT a. b. c. d.
e.
f.
1.
Informan Pendukung (Mahasiswa UNIB)
Pengelompokan mahasiswa berdasarkan total bobot Usia orang tua a. Maksimal 10 81% -100%= V % Jenis Pekerjaan b. Maksimal 50% 61%<81% = IV orang tua Penghasilan c. Maksimal 10 % 41%<61% = III tetap orang tua Penghasilan d. Maksimal 10 % 21%<41% = II tidak tetap orang tua Jumlah e. Maksimal 10 % >0%<21% = I tanggungan orang tua Biaya listrik f. Maksimal 10 % dan air Aspek Penelitian
a. 39 – 52 tahun *Kelompok UKT II
b. Petani (nelayan), wirausaha, pensiunan
Penetapan presentase bobot tiap faktor
±7% ± 20 %
c. 500 ribu – 1 ± 3 % juta d. 0 e. 2 – 4 orang ±5%
Total dari prosentase bobot = 40 % Maka mahasiswa berada di kelompok II UKT 21%<41% = II
*Kelompok UKT III
f. 60 – 130 ribu
±5%
a. 48 – 55 tahun
±5% ± 30 %
b. Wirausaha, Karyawan swasta
*Kelompok UKT IV
*Kelompok UKT V
Total dari prosentase bobot = 60 % Maka mahasiswa berada di kelompok III UKT
c. 1.500.000 ribu – 3.500.000 d. 0 e. 1 – 4 orang f. 80 – 300 ribu a. 39 – 53 tahun
± 10 %
±5% ± 10 % ± 10 %
41%<61% = III
b. PNS Gol III
± 50 %
prosentase bobot =
Total dari
c. 3.500.000 – ± 10 %
80 %
4.000.000
Maka mahasiswa
d. 0
-
berada di kelompok
e. 2-3 orang
±5%
IV UKT
f.70 – 150 ribu
±5%
61%<81% = IV
a. 48 – 50 tahun
±5%
Total dari
b. PNS, Wirausaha c. 4 juta – 5 juta d. 0 e. 1 – 2 orang f.200 - 500 ribu
± 50 %
prosentase bobot =
± 10 % ± 10 % ± 10 %
85 % Maka mahasiswa berada di kelompok V UKT
81% -100%= V
2.
Informan Kunci Pihak UNIB
Aspek Penelitian a. Usia Orangtua tergolong muda, kisaran 35 – 45
a.
Bobot a. maksimal 10% apabila Usia
81% - 100% = V Adalah apabila jumlah akumulasi
tahun biasanya berbobot maksimal 10%, sedangkan 45 tahun ke atas bisa dibawah 10% b. Jenis Pekerjaan Orangtua yang berkasta rendah seperti, petani, nelayan, buruh yang berpenghasilan kecil biasanya bobotnya dibwah bobot maksimal, sekitar 10 – 30% tergantung juga dari penghasilan, sedangkan jenis pekerjaan yang berkasta tinggi, seperti PNS, TNI, POLRI biasnya bobotnya maksimal 50% c. Penghasilan tetap orang tua, apabila penghasilan orangtua berada di kisaran angka 3 juta keatas, biasanya bobot nya maksimal 10%, sedangkan penghasilan dibawah 3 juta dibawah bobot maksimal, misalnya 1.500.000 rupiah, bobotnya 5 %, dst
orangtua tergolong muda kisaran 35 – 45 tahun
b.
c.
bobot maksimal 50% apabila jenis pekerjaan orangtua tergolong kasta tinggi dan penghasilan tinggi, seperti PNS, TNI, POLRI, Wirausaha yang berpenghasilan tinggi
bobot maksimal 10% apabila penghasilan orangtua berada di atas 3 juta rupiah
dari bobot mahasiswa berada di antara angka tersebut, maka mahasiswa tersebut berada di kelompok V UKT b. 61% < 81% = IV Adalah apabila jumlah akumulasi dari bobot mahasiswa berada di antara angka tersebut, maka mahasiswa tersebut berada di kelompok IV UKT
c. 41% < 61% = III Adalah apabila jumlah akumulasi dari bobot mahasiswa berada di antara angka tersebut, maka mahasiswa tersebut berada di kelompok III UKT
d. Penghasilan Tidak tetap orangtua, adlah penghasilan di luar penghasilan tetap ornagtua atau tambahan, hitungan nya tidak jauh berbeda dengan penghasilan tetap
d. bobot maksimal 10% tidak jauh berbeda dengan penghasilan tetap, berbobot maksimal di atas angka 3 juta rupiah
d.21% < 41% = II Adalah apabila jumlah akumulasi dari bobot mahasiswa berada di antara angka tersebut, maka mahasiswa tersebut berada di kelompok II UKT
e. Jumlah tanggungan keluarga, apabila jumlah tanggungan sedikit, seperti 1 – 2 orang anak, maka bobot yang diberikan tergolong maksimal,sebali knya apabila jumlah tanggungan banyak, berbobot rendah dibawah bobot maksimal
e. bobot maksimal e. >0% < 21% = I 10% apabila Adalah apabila jumlah jumlah akumulasi tanggngan dari bobot keluarga sedikit, mahasiswa berada kisaran 1 – 2 di antara angka orang anak tersebut, maka mahasiswa tersebut berada di kelompok I UKT
f. Biaya Listrik dan Air, apabila berada di kisaran 200 ribu ke atas, maka bobot yang diberikan tergolong maksimal 10%, sebaliknya bila berada dibawah 200 ribu,bobot yang diberikan dibawah bobot maksimal
f. bobot maksimal 10 %, bila biaya tagihan mencapai 200 ribu rupiah ke atas
Table. Matrik Hasil Penelitian
Dari gambaran hasil wawancara dari Informan Kunci dan Informan Pendukung, penulis dapat menyimpulkan secara umum bahwa ada 2 (dua) kelompok kategori mahasiswa yang
merasakan beban UKT secara Ekonomi, yaitu mahasiswa kelompok menengah kebawah (Kelompok UKT II, III) dan mahasiswa kelompok menengah keaatas (Kelompok UKT IV, V). Setiap Kelompok mempunyai kriteria masing-masing, misalnya kelompok menengah kebawah, dinilai dari aspek jenis pekerjaan orang tua mereka, rata-rata pekerjaan orang tua mereka adalah pekerjaan yang berkasta rendah dan berpenghasilan kecil, seperti, petani, nelayan, buruh, pedagang, wirausaha dan sebagainya, dari segi penghasilan bulanan, orang tua mereka rata-rata hanya berpenghasilan 500 ribu hingga 1.500.000 ribu rupiah, dan dilihat dari tanggungan keluarga mereka juga banyak sekitar 3 hingga 5 orang anak, sedangkan mahasiswa kelompok menengah keatas, di lihat dari jenis pekerjaan orang tua mereka, rata-rata bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III ke atas dan Wirausaha yang berpenghasilan tinggi, rata-rata penghasilan mereka mencapai 3 juta hingga 5 juta rupiah perbulannya, rata-rata orang tua mereka juga mempunyai penghasilan tambahan, dan biaya listrik ataupun air rumah tangga mereka tergolong tinggi di atas 200 ribu rupiah perbulannya, mahasiswa kriteria ini masuk di kelompok UKT IV dan V. Di lain hal penulis juga mendapati fenomena di lapangan berupa adanya beberapa orang mahasiswa yang melakukan tindakan kecurangan dalam pengisian dan penetapan besaran UKT, dalam hal ini penulis mendapati 3 (tiga) orang mahasiswa yang melakukan kecurangan sebagai informan pendukung penulis dalam melakuan penelitian ini, 3 (tiga) orang mahasiswa tersebut adalah RK (20), I (19) dan SA (19), mereka berasal dari berbagai jurusan dan fakultas di Universitas Bengkulu dan mereka juga mempunyai alasan – alasan tertentu yang menjadi dasar untuk mereka melakukan tindakan kecurangan tersebut, seperti RK (20) mahasiswa yang berada di kelompok UKT IV, yang berasal dari keluarga mampu ini, kedua orang tua nya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III d di salah satu SKPD Provinsi Bengkulu, mempunyai sawah dan kebun dan penghasilan di atas 4.000.000 – 5.000.000 rupiah dalam hal ini RK melakukan
kecurangan berupa memanipulasi data yaitu, tidak jujur memberi keterangan pada saat pengisian formulir UKT pada kolom pekerjaan Ibu yang ditulis nya tidak bekerja, padahal ibunya bekerja dan juga tidak mengisi kolom penghasilan tambahan, padahal mempunyai sawah dan kebun yang berpenghasilan 4.000.000 rupiah perbulannya, kepada penulis RK mengatakan : “Saya sengaja melakukan hal itu, karena saya merasa UKT saya masih mahal dan saya juga berfikir kasihan dengan orang tua dan tanggungan lainnya dan juga adek-adek saya yang masih bersekolah” (Penelitian Oktober 2015)
Selain itu informan I (19) mahasiswa yang juga berasal dari keluarga kalangan mampu ini, yang berlatar belakang orang tua bekerja sebagai petani karet dan sawit dan mempunyai penghasilan lebih dari 4.000.000 – 5.000.000 rupiah perbulanya, ternyata berada di kelompok UKT II (1 juta rupiah) dan masuk melalui jalur SNMPTN, dalam hal ini I melakukan tindakan kecurangan berupa memanipulasi data dengan tidak mengisi keterangan sebenarnya atau tidak jujur pada pengisian formulir UKT, karena sudah terpengaruh dengan lingkungan terutama salah seorang saudara nya yang menyarankan agar membuat keterangan palsu agar nantinya UKT yang didapat rendah, lebih parahnya lagi I juga mengajukan beasiswa bidikmisi dan lolos, karena melakukan tindakan pembohongan saat tim verifikasi memeriksa rumah calon penerima beasiswa, tetapi I bukan menunjukkan rumah yang sebenarnya, tetapi rumah paman nya yang non permanent/ semi permanent, dengan tujuan agar di loloskannya beasiswa tersebut, hal ini juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan nya terutama keluarga atau saudara yang menyarankan agar melakukan tindakan seperti itu. Di lain hal I merupakan mahasiswa yang memang terlihat tidak seperti mahasiswa yang kurang mampu, I mempunyai motor sendiri, serta gadget Handphone canggih lebih dari 2 unit dan juga mempunyai gaya hidup yang suka jalan-jalan dan berbelanja dengan uang bulanan yang
diberikan orang tua sebanyak 1,5 juta hingga 2 juta rupiah perbulannya, kepada penulis I mengatakan : “Saya terpengaruh oleh lingkungan saya, karena kakak saya juga pernah melakukan tindakan yang sama terutama pada saat pengajuan beasiswa, dan juga lingkungan saya mempunyai gaya hidup yang hura-hura , suka jajan, jalan-jalan dan lainnya, maka dari itu saya terpengaruh” (Penelitian Oktober 2015)
Berbeda lagi dengan 2 (dua) Informan lainnya SA (19) mahasiswa yang berada di kelompok UKT III (Rp 1.650.000) dan masuk Universitas dari jalur SNMPTN, memiliki latar belakang keluarga yang sangat mampu, terlihat dari gaya hidupnya selama perkuliahan, SA sehariharinya menggunakan mobil sebagai kendaraan saat kuliah, sedangkan adiknya juga membawa mobil dan mengambil studi di fakutas kedokteran UNIB, SA mempunyai gadget Handphone canggih sebanyak 4 unit, dan barang –barang yang digunakan, seperti tas dan sepatu termasuk yang barang bermerk dan mahal, orang tua SA merupakan pengusaha kontraktor, yang mempunyai penghasilan di atas 5.000.000 rupiah lebih dan juga tinggal di ruko 2 lantai yang mempunyai toko bangunan dan depot kayu sebagai usah tambahan keluarga, berbeda dengan informan lainnya SA kepada penulis mengatakan : “Saya melakukan manipulasi data karena saya merasa semua mahasiswa sama saja, terutama pada fasilitasnya kenapa saya harus bayar mahal-mahal kalau nyatanya fasilitas yang diberikan UNIB tidak sesuai dengan bayaran saya yang mahal nanti, seperti saat ini ruangan belajar yang tidak kondusif, panas, penuh sesak, bahkan kursi harus berpindahpindah karena kurang, belum lagi fasilitas lainnya yang tidak sesuai, jadi saya berfikir untuk apa saya bayar mahal kalau ternyata yang saya dapatkan tidak sebanding dengan yang ada. ” (Penelitian Oktober 2015)
Dari Hasil Wawancara Penulis dengan informan pendukung yaitu 3 (tiga) orang mahasiswa yang melakukan tindakan kecurangan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem UKT yang di terapkan di Universitas Bengkulu masih sangat lemah, karena dengan mudahnya mahasiswa dengan berbagai latar belakang, berlaku tidak jujur dan membuat keterangan palsu
karena alasan-alasan tertentu, hal ini memang dikarenakan selain sistem yang masih sangat lemah dan juga belum adanya tindakan baik berupa sanksi maupun verifikasi ulang terhadap mahasiswa yang berlaku curang maupun yang memang benar-benar tidak mampu.
5.3 Pembahasan Pada bab ini peneliti akan membahas atau menganalisis data (sekunder) yang telah didapat dilapangan. Analisis data yang akan dibahas dalam bab ini adalah berdasarkan hasil wawancara penulis secara langsung dan data-data lain yang penulis dapatkan di lapangan, serta catatan lapangan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan sasaran dan pendekatan tujuan. Karena pembahasan pada penelitian ini difokuskan kepada Peran dan Fungsi Lembaga terkait terhadap mekanisme penetapan besaran UKT bagi mahasiswa di Universitas Bengkulu dari awal hingga akhir penetapan terhadap mahasiswa terkait besaran UKT yang akan di tanggung mahasiswa selama melaksanakan Pendidikan di Universitas Bengkulu, dalam hal ini lembaga terkait tersebut adalah Subbagian Registrasi yang berada di Bagian Pembelajaran dan di bawah Biro Perencanaan, Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Kerjasama, berdasarkan pendekatan tersebut dengan melalui
hasil wawancara terhadap informan terkait dan data-data, serta catatan lapangan selama peneliti melakukan penelitian. 5.3.1
Peran Subbagian Registrasi Universitas Bengkulu
Subbagian Registrasi secara struktural Universitas Bengkulu berada di bagain Pembelajaran yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi pembelajaran, registrasi mahasiswa, dan pendayagunaan sarana pembelajaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu, subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, dan registrasi mahasiswa, berikut hasil wawancara penulis dengan FE Kasubbag Registrasi Universitas Bengkulu terkait peran dan fungsi subbagian Registrasi : “Selain terkait pelayanan mahasiswa baru, dari awal pendaftaran hingga proses seleksi, ujian hingga daftar ulang mahasiswa baru, subbagian registrasi juga mempunyai tugas untuk melayani masalah administrasi mahasiswa Universitas Bengkulu yang masih aktif, seperti mahasiswa yang akan berpindah ke universitas lain, pindah antar jurusan atau program studi, izin cuti akademik mahasiswa, pembuatan SK pemberhentian mahasiswa atau D.O ataupun permasalahan lainnya terkait atribut seperti pembuatan kartu identitas mahasiswa, pengaktifan portal akademik mahasiswa pasca registrasi ulang, pembuatan kalender akademik ataupun administrasi mahasiswa aktif lainnya, selain itu tugas kami juga setiap tahun nya selalu mempersiapkan kebutuhan apabila penerimaan mahasiswa baru baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, atau mandiri, mulai dari pembentukan panitia nasional, maupun panitia lokal, menyiapkan syarat-syarat, dokumen, jadwal pelaksanaan, sarana pransarana seperti ATK, Ruangan atau Gedung hingga LJK dan soal-soal ujian kami yang mempersiapkan nya” Sedangkan apabila menyangkut proses administrasi Uang Kuliah Tunggal, beliau menerangkan, baru 2 tahun ini ia mendapatkan tugas tambahan tersebut, sesuai dengan jabatan Kasubbag Registrasi yang baru 2 tahun juga di embannya, berikut hasil wawancara penulis dengan FE Kasubbag Registrasi :
“Kalau terkait verifikasi UKT, memang tugas tersebut diserahkan ke bagian registrasi ini, mulai dari tahun 2013, kami sudah melakukan verifikasi terhadap mahasiswa baru yang akan dikenakan UKT, tetapi terkait nominal kebutuhan mahasiswa tersebut setiap semester kami tidak tahu, karena itu ditentukan oleh bagian , keuangan atau perencanaan dengan berkoordinasi kepada pihak Fakultas atau jurusan masing-masing, berbeda dengan sistem SPP dahulunya sebelum ada UKT, ditentukan oleh rapat senat, tapi untuk kali ini kami mendapatkan tugas tambahan yaitu melakukan verifikasi terhadap mahasiswa yang akan dikenakan UKT dengan cara mencocokkan data yang diberikan langsung oleh mahasiswa pada saat melakukan registrasi ulang, pasca lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu untuk jalur snmptn dan sbmptn, kalau untuk jalur mandiri atau spmu itu UKT nya sudah ditentukan oleh Universitas” Dari keterangan informan di atas dapat diketahui bahwa, subbagian registrasi hanya bertugas melakukan verifikasi terhadap data-data awal yang telah dimasukkan oleh mahasiswa, yang nantinya akan ditentukan sebagai dasar penetapan UKT bagi masing-masing mahasiswa selama ia kuliah. Selain itu penulis juga bertanya mengenai wewenang dan kegiatan atau usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan subbagian registrasi dalam memaksimalkan peran dan fungsinya apakah ada kerjasama, berikut hasil wawancara penulis dengan FE Kasubbag Registrasi UNIB: “Mengenai Kegiatan atau Usaha apa saja yang di lakukan subbagian Registrasi dalam memaksimalakan peran dan fungsinya, misalnya kalau semacam pelatihan atau pendidikan untuk staf atau karyawan, memang jarang dilakukan atau diadakan, selama 2 tahun saya disini belum pernah ada semacam pendidikan untuk peningktan kinerja terhadap pegawai, tapi yang ada hanya sebatas sosialisasi yang di adakan antar lembaga, dan itu biasanya hanya staf-staf tertentu yang juga memiliki keahlian tertentu, yang di tunjuk untuk mengikuti sosialisasi tersebut, tidak semuanya, lalu untuk kerjasama biasanya, kami selalu berkoordinasi dengan Lembaga yang ada d UNIB di antara untuk masalah Tekhnologi atau informasi kami berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK), untuk masalah persiapan Ujian atau seleksi penerimaan mahasiswa kami berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), lalu untuk masalah administrasi mahasiswa, ataupun permaslahan yang berkaitan dengan mahasiswa lainnya, kami selalu berkoordinasi dengan Pihak Fakutas atau pun Prodi masing-masing dan juga kerjasama dengan Bagian Kemahasiswaan, kalau masalah wewenang kami disini hanya sebagai pelaksana tugas, yang diberikan oleh atasan atau pimpinan kami, jadi apabila ada masalah kami harus berkoordinasi dengan pimpinan, seperti Kepala Bagian atau Kepala Biro”
Dari beberapa uraian hasil wawancara terhadap informan di atas dapat diketahui bahwa Subbagian Registrasi Universitas Bengkulu, sebagai pelaksana tugas dari aturan yang ada dan juga dengan berkoordinasi dengan pimpinan, mempunyai peran yang cukup penting terhadap berjalannya birokrasi Universitas Bengkulu, terutama di bidang administrasi kemahasiswaan selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Bengkulu. 5.2.5
Tahapan Registrasi Mahasiswa Baru Setelah di berlakukan UKT
Registrasi atau Daftar Ulang Mahasiswa Baru merupakan tugas dari Subbagian Registrasi Universitas Bengkulu, setelah ditetapkannya Uang Kuliah Tunggal sejak 2 tahun lalu, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang, ada beberapa perubahan atau perbaikan sistem yang terjadi baik itu dari peraturan nya yang langsung dari pusat atau Peraturan Menteri ataupun peraturan yang hanya di tingkatan Universitas Bengkulu, bila di tahun angkatan 2013, pernah terjadi unjuk rasa dari mahasiswa baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan SPMU, untuk memverifikasi ulang UKT mereka karena banyak yang tidak tepat sasaran dan pada saat itu permintaan itu di kabulkan oleh pihak Universitas dengan cara meminta kembali data-data dari mahasiswa untuk di verifikasi kembali, alhasil banyak dari mahasiswa yang UKT nya turun, tetapi ada juga yang bertambah. Ditahun 2014 fenomena itu cukup menurun mungkin dikarenakan sudah banyak mahasiswa yang merasa UKT mereka sudah sesuai dengan kemampuan orang tua mereka, tetapi ada satu hal peraturan yang berbeda dari Universitas Bengkulu bahwa mahasiswa yang masuk Universitas Bengkulu melalui jalur SPMU atau Mandiri nilai UKT mereka di tetapkan sama berada di kelompok UKT tertinggi yaitu kelompok V dan mereka di berikan surat pernyataan sanggup atau tidaknya untuk mengikuti aturan tersebut, tanpa memandang faktor keadaan ekonomi mahasiswa yang masuk melalui jalur Mandiri tersebut, karena pihak Universitas menganggap
mahasiswa yang masuk melalui jalur Mandiri adalah kelompok mahasiswa yang mampu, hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan penulis ber inisial RN yang mengatakan : “Surat Pernyataan itu memang benar adanya dan itu memang di peruntukkan untuk mahasiswa yang masuk UNIB melalui jalur SPMU, karena mahasiswa tersebut sudah kami anggap mampu dan dana tersebut akan digunakan untuk operasional UNIB” (penelitian juni 2015) Hal demikian sangat kontras dengan salah satu bunyi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 73 Ayat 5 yang berbunyi ; “Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial”
Selain itu juga sangat kontras dengan bunyi Peraturan Menteri Riset Tehnologi dan Perguruan Tinggi (dulunya kementerian pendidikan dan kebudayaan) No. 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Diploma pasal 3 huruf a, yang berbunyi : “Pola penerimaan mahasiswa baru baik jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri harus diselenggarkan dengan prinsip a. Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan” Hal demikian menjadi fenomena yang penulis temukan di lapangan bahwasanya tidak semua mahasiswa yang mengikuti seleksi jalur mandiri tersebut mampu dan sanggup membayar UKT mereka, hal ini juga mempunyai indikator komersialisasi karena peraturan Universitas ini menurut penulis sangat bertentangan dengan peraturan di atas nya karena terlihat membedakan mahasiswa dan menilai mahasiswa bukan dari akademik, tetapi dari kemampuan ekonomi nya, dengan cara memberikan surat pernyataan yang berbunyi apabila lulus dari jalur mandiri ini, mereka semua di anggap sanggup untuk membayar tinggi nantinya akan disama ratakan dengan mahasiswa mandiri lainnya, untuk berada di kelompok UKT paling tinggi dan membayar uang kuliah mahal hingga ia tamat kuliah.
Selain itu disini sebagai gambaran penulis akan menggambarkan Alur tahapan Registrasi Mahasiswa baru setelah lulus seleksi di Universitas Bengkulu : 1. Setelah di nyatakan lulus, calon mahasiswa mengisi form biodata secara online pada laman http://regmaba.unib.ac.id untuk ditentukan biaya UKT nya 2. Melihat pengumuman biaya UKT mahasiswa yang bersangkutan 3. Verifikasi kartu tanda Ujian dan menyerahkan Fotokopi raport dan berkas UKT di Rektorat 4. Membayar UKT yang telah ditentukan UKT nya sesuai dengan kemampuan mahasiswa dengan membawa surat Pengantar dari Rektorat / Registrasi, mengenai keterangan jumlah UKT yang harus dibayar di Bank BNI dan mengambil form aplikasi Pembuatan KTM di Bank BNI. (untuk Mahasiswa SPMU surat pengantar UKT sudah disediakan oleh rektorat, karena UKT nya sudah ditentukan) 5. Mengambil Nomor Pokok Mahasiswa di Rektorat 6. Berfoto dengan Almamater, guna pembuatan KTM 7. Tes Kesehatan di Rektorat 8. Mengambil Pasword dan Username Untuk Login Ke Portal Akademik (SIAKAD) Mahasiswa di Fakultas. (Penelitian September 2015)
Alur Pendaftaran Mahasiswa UNIB
Setelah melewati tahapan tersebut barulah calon mahasiswa tersebut resmi menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu, didalam penentuan jumlah UKT tiap-tiap mahasiswa itu masing-masing berbeda sesuai dengan jumlah bobot yang telah diberikan sesuai dengan biodata dan kemampuan orang tua mahasiswa yang bersangkutan, sedangkan bobot-bobot tersebut di atur oleh peraturan Rektor dan penentuan tersebut dibantu oleh satu sistem software yang bernama “Aplikasi Penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Bengkulu 2014”, di dalam software ini nantinya data-data yang telah dimasukkan oleh mahasiswa di online tersebut akan di verifikasi kembali melalui sistem Aplikasi ini, cara kerjanya sistem ini secara otomatis akan memberikan bobot terhadap data-data mahasiswa tersebut dan jumlah total dari keseluruhan bobot tersebut akan menjadi penentu mahasiswa tersebut masuk di kelompok UKT berapa.
Aplikasi Penentu UKT Mahasiswa Didalam Aplikasi ini terdapat kolom-kolom yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan di peraturan Rektor Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Mahasiswa,
selanjutnya operator yaitu staf subbagian Registrasi dan tenaga yang di perbantukkan lainnya, mulai memasukkan data-data dari mahasiswa ke software ini dan secara otomatis setiap data yang dimasukkan nantinya akan keluar bobotnya masing-masing, jumlah dari bobot itu akan menjadi penentu mahasiswa tersebut berada di kelompok UKT yang mana dan selanjutnya apabila UKT mahasiswa tersebut sudah ditentukan oleh sistem ini maka akan di umumkan, lalu mahasiswa harus membayar UKT tersebut dengan terlebih dahulu mengambil surat pengantar dari Rektorat. Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa mekanisme penetapan besaran UKT bagi Mahasiswa di Universitas Bengkulu pada tahun 2014, secara struktural sudah cukup baik dibuktikan dengan hasil wawancara kepada beberapa informan pendukung dan informan kunci dan juga dengan dikeluarkan kan nya peraturan turunan dari Peraturan Menteri yaitu peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Mekanisme penetepan besaran UKT bagi mahasiswa di Universitas Bengkulu, yang mana di dalam aturan tersebut telah ditetapkan nya 6 (enam) indikator yang menjadi dasar penentu setiap mahasiswa memasuki kelompok UKT berapa dan dari setiap indikator tersebut mempunyai nilai bobot masing-masing sesuai dengan data-data dan latar belakang setiap mahasiswa, selanjutnya data-data yang didapat dari mahasiswa tersebut nantinya akan dimasukkan kembali atau di input kembali ke satu aplikasi yang bernama “Aplikasi Penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)”, yang mana pengerjaan input data ini masih dilakukan secara manual oleh staf-staf bagian Registrasi Universitas Bengkulu dan setiap mahasiswa mempunyai latar belakang yang berbeda dan nilai bobot UKT yang berbeda pula. Salah satu kelemahan dari sistem mekanisme ini yang mana cara menginput data-data mahasiswa masih dilakukan secara manual oleh staf bagian registrasi, bukan tidak mungkin akan terjadi kelalaian atau kesalahan penginputan data apabila mekanisme penetapan UKT ini masih dilakukan secara manual dengan pertimbangan jumlah mahasiswa yang setiap tahunnya berjumlah
sekitar 3 (tiga) ribuan mahasiswa, yang harus diverifikasi ulang oleh subbagian Registrasi, dan bisa saja kesalahan manusia atau human error bisa terjadi lagi seperti di tahun 2013 sebelumnya, selain itu kelemahan lainnya terhadap mekanisme sistem ini adalah belum adanya tim pembenaran terkait data-data mahasiswa atau tim survei yang dibentuk oleh Universitas yang nantinya bertugas membuktikan atas kebenaran data yang ada di lapangan dengan data yang di buat oleh mahasiswa, sehingga sering sekali terjadi di kecurangan oleh mahasiswa yang berbuat tidak jujur atau dengan sengaja memberikan data-data palsu untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ketika di tanya mengenai masalah ini, informan memberikan jawaban bahwa tidak ada anggaran yang di alokasikan khusus terhadap tim yang akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan juga perlu dipertimbangkan mengenai asal mahasiswa yang juga banyak dari luar daerah. Selain itu penulis juga bertanya mengenai apabila ada kesalahan verifikasi ataupun ada perubahan kondisi ekonomi keluarga yang menjadi dasar penetapan UKT terhadap keluarga mahasiswa, itu seperti apa tindak lanjutnya, seperti apabila terjadi perubahan ekonomi keluarga seperti orang tua mahasiswa di PHK, Pensiun, Meninggal Dunia, hal seperti perubahan kondisi ekonomi keluarga bisa di atasi dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan cara benar-benar membuktikan perubahan kondisi tersebut dengan syaratsyarat tertentu yang ditentukan oleh pihak universitas dan nantinya akan di tindak lanjuti langsung apakah layak atau tidak untuk diverifikasi ulang.
BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa di Universitas Bengkulu. Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas dar segi aspek penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 4. Penerapan Besaran UKT berdasarkan Faktor-faktor yg ada di Peraturan Rektor (Pasal 2 Ayat 1) Berdasarkan Latar Belakang Keluarga. Dalam Penerapannya dapat disimpulkan bahwa dari data-data yang penulis dapatkan dari informan sudah sesuai dengan yang ada dilapangan, karena yang dimaksud penerapan UKT berdasarkan faktor – faktor latar belakang keluarga ini adalah tahapan awal untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga mahasiswa yang sebenarnya yang nantinya kan menjadi indikator penetapan besaran UKT yang akan ia bayar, mulai dari faktor usia orang tua masih tergolong produktif atau tidak, penghasilan tetap dan tambahan orang tua, jumlah tanggungan anggota keluarga, biaya tagihan listrik dan air perbulannya dan jenis pekerjaan orang tua, pada saat penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa kelompok UKT I, II, III merupakan mahasiswa kalangan ekonomi menengah ke bawah, karena dapat dilihat dari jenis pekerjaan orang tua mereka merupakan jenis pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang kecil di bawah 3 juta perbulannya belum lagi dengan tanggungan rumah tangga lainnya, sedangkan kelompok UKT IV dan V merupakan kalangan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, orang tua bekerja sebagai pegawai
golongan tinggi ataupun pengusaha yang berpenghasilan tinggi 4 hingga 5 juta rupiah perbulannya.
5. Penerapan Presentase Bobot tiap-tiap Faktor tersebut. (pasal 2 ayat 2). Ini adalah tahapan kedua setelah di masukkan nya data-data mengenai latar belakang mahasiswa yang bersangkutan, pada pemberian bobot ini penulis dapat menyimpulkan bahwa di sini operator yang bekerja dan menginput data ke satu aplikasi yang bernama Aplikasi Penentu UKT, dan selanjutnya aplikasi inilah yang nantinya kan menentukan berapa bobot yang keluar berdasarkan faktor-faktor latar belakang keluarga mahasiswa tersebut, dari hasil penelitian penulis bisa menyimpulkan bahwa setiap faktor-faktor tersebut mempunyai batasan maksimal bobot yang diberikan, bobot yang paling besar adalah faktor jenis pekerjaan orang tua sebesar maksimal 50%, dan yang lainnya hanya 10%, sedangkan menurut keterangan informan bahwa aplikasi tersebut sudah bekerja dengan benar dan otomatis memberikan bobot yang sesuai dengan latar belakang mahasiswa, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian penulis terhadap beberapa mahasiswa yang menjadi informan pendukung di lapangan, yang mana mahasiswa ber latar belakang kurang mampu secara ekonomi berada di kelompok menengah ke bawah.
6. Pengelompokan Mahasiswa berdasarkan Bobot UKT (pasal 3 ayat 2). Dalam hal ini merupakan tahapan terakhir bagi calon mahasiswa di tetapkan berada di kelompok UKT yang mana, dari jumlah total keselurah bobot yang diberikan di tiap-tiap faktor tersebut, jumlah total nya merupakan nilai akhir bagi mahasiwa tersebut untuk berada di kelompok UKT berapa dan di dalam aturan ini sudah di bagi menjadi 5 Kelompok mahasiswa, yang
apabila jumlah bobot UKT nya berada di 0 %– 21% ia berada di kelompok I, 21%-41% berada di kelompok II, 41% - 61% berada di kelompok III, 61% - 81 % berada di kelompok IV dan 81% - 100% berada di kelompok V, dari hasil penelitian penulis terhadap informan mahasiswa dapat disimpulkan bahwa pengelompokkan mahasiswa berdasarkan dengan latar belakang keluarga ini, sudah cukup sesuai dengan data-data yang ditemukan di lapangan, hanya saja untuk kriteria kelompok UKT I tidak ditemukan penulis dilapangan.
6.1. Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran UKT Bagi Mahasiswa Sarjana dan Diploma di Universitas Bengkulu, maka dalam kesempatan ini ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain :
1. Dari keseluruhan proses tahapan mekanisme yang diterapkan Universitas Bengkulu dalam menentukan besaran UKT bagi mahasiswa pada tahun 2014, sudah cukup baik, mulai dari di keluarkannya aturan menyangkut mekanisme tersebut, hanya saja dalam penginputan data-data tersebut masih dilakukan dengan cara manual sehingga sangat rentan terjadi kesalahan manusia, mengingat jumlah mahasiswa baru mencapai ribuan pertahunnya dan kesemua mahasiswa tersebut harus di verifikasi ulang dan menurut penulis sistem ini masih sangat lemah, karena masih ada fenomena kecurangan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. 2. Mengenai transparansi proses maupun kegunaan dari UKT tersebut sebaiknya Universitas bisa transparan, karena masih sangat susah untuk di akses oleh mahasiswa dan masyarakat bahkan terkesan ditutupi, berbeda dengan sistem SPP sebelumnya yang mana dari setiap pembayaran SPP, item-item yang ditanggung mahasiswa tersebut dapat diketahui dengan jelas, karena informasi ini menurut penulis sangat penting karena menyangkut azas kepentingan umum, harus transparan dan bisa diakses oleh setiap masyrakat atau mahasiswa karena dana tersebut dari masyrakat yang kemudian di kelola oleh Universitas. 3. Sebaiknya pihak Universitas Bengkulu segera menciptakan formulasi atau menindak dan melakukan pencegahan sebelumnya, seperti apa meminimalisir tingkat kecurangan yang di lakukan mahasiswa dalam pengisian data-data sebagai dasar penentuan UKT mereka, seperti membentuk tim survei lapangan atau bekerjasama antar daerah, atau lebih giat melakukan sosialisasi terhadap calon mahasiswa yang akan mendaftar di Universitas Bengkulu, bahkan mungkin juga nanti bisa diberi tindakan tegas semacam sanksi atau peringatan bagi mahasiswa yag melakukan kecurangan.
4. Karena UKT ini menurut penulis adalah sistem yang fleksibel yang sepenuhnya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan setiap saat bisa saja terjadi perubahan kondisi terhadap mahasiwa, maka sebaiknya pihak Universitas Bengkulu rutin melakukan evaluasi secara terjadwal, apakah setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahunnya dan selalu menindak lanjuti dan memfasilitasi mahasiswa, apakah melakukan penurunan UKT atau memberikan beasiswa atau bantuan lainnya, atas perubahan kondisi ekonomi yang terjadi pada setiap mahasiswa. 5. Terkait fenomena-fenomena yang penulis temukan di lapangan di luar aspek penelitian, sebaiknya pihak Universitas Bengkulu, lebih cermat dan teliti lagi jangan sampai suatu aturan bertentangan dengan aturan di atas nya dan jangan smapai aturan berbeda dengan fakta yang di temukan di lapangan dan juga sebaiknya Universitas Bengkulu selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan nya, ataupun kinerja pegawainya dan semestinya pihak Universitas bisa mengajak dan melibatkan langsung elemen mahasiswa sebagai masyarakat di Univeristas Bengkulu ataupun orang tua mahasiwa untuk bersama-sama merumuskan kebijakan demi kepentingan bersama dan dunia pendidikan Indonesia, karena pemerintah dan masyarakat merupakan unsur penyelenggara pendidikan di negara ini. 6. Sebaiknya Universitas Bengkulu sebagai Badan Publik peneyelenggara Negara, harus transparan terkait permasalahan mekanisme atau pun laporan keuangan dan kegunaan nya, karena menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak, sebaiknya Universitas Bengkulu secara berkala selalu mempublikasikan dan mengumumkan informasi tersebut kepada mahasiswa dan masyarakat dengan bahasa dan cara yang mudah di pahami.
DAFTAR PUSTAKA
A. Kelompok Buku-Buku :
Edwar, George C. 1980, Implementasi Publik Policy, Consessional Quately Press, Jakarta. Faisal, Hanafiah. 1990, Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan aplikasinya), Yayasan Asah Asih Asuh, Bandung. Moleong, Lexy.J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Randakarta. Bandung. Subarsono, AG. 2009, Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Subana, M dan Sudrajat. 2005, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung. Sugiyono. 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung. Wahab, Solichin Abdul. 1990, Pengantar Analisis Kebijakan Administrasi Negara, Rineka Cipta, Jakarta. B. Kelompok Skripsi, Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah
Muchairon. 2009. Analisis Efektifitas Implementasi Kalender Akademik di Universitas Bengkulu. Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. UNIB
Oktavia, Vina. 2009. Analisis Proses Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Dinas DIKNAS Kota Bengkulu. Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. UNIB Apriyanti, Rina Dwi. 2013. Analisis Implementasi Program Pemagangan Ke Jepang Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. UNIB Sinaga, Cristina Jayanti. 2014. Implementasi Kebijakan UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Studi Kasus : Peran Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Pelayanan Publik). Skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. UNIB
C. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemendikbud. Berita Negara RI Tahun 2013. Jakarta Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013. Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1037. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada PTN. Berita Negara RI Tahun 2015 No. 2. Sekretariat Negara. Jakarta Universitas Bengkulu. 2014. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana dan Diploma. Bengkulu.
D. Kelompok Laporan
Penyusunan Unit Cost Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Tahun 2012
E. Kelompok Artikel, Surat Kabar dan Internet
______.UKT Boomerang yang harus terus diwaspadai, [doc], (http://granelhadi.blogspot.com/2014/04/ukt-boomerang-yang-harus-terus.html, diakses tanggal 08 maret 2015) Acmadi, Indra______.Mengkaji Kebijakan Pemerintah tentang UKT, [doc], http://indraachmadi.blogspot.com/2014/11/mengkaji-kebijakan-pemerintah-tentangUKT.html, di akses tanggal 08 maret 2015)
Alldo Felix Januardy, 2013 “Implementasi Kebijakan BOPTN dan UKT : Implikasinya Terhadap Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Negeri Lainnya”, ditulis pada tahun 2013, arsip kajian BK MWA UI UM 2013 Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, [pdf], (https://rudisalam.files.wordpress.com/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnalbaca-agustus-2008, di akses pada tanggal 08 maret 2015). Harian Rakyat Bengkulu. “Dewan Dukung UKT UNIB turun”, Rakyat Bengkulu, 17 Maret 2015, hlm.14. Harian Rakyat Bengkulu. “Unib Tolak Turunkan UKT”, Rakyat Bengkulu, 19 Maret 2015, hlm.13. http://edukasi.kompas.com Kemdikbud.go.id Marco, Kartodikromo “Pendidikan Imperialisme tidak akan menjadikan rakyat merdeka” Written By Front Mahasiswa Nasional on Kamis, 08 Januari 2015 | 09.00 Mulki, Panji._____.Sekilas Analisis Kebijakan UKT, [doc], (http://panjimulki.blogspot.com/2013/05/sekilas-analisis-kebijakan-uang-kuliah.html, diakses tanggal 08 maret 2015). Mulki, Panji______. Kecacatan sistem dalam UKT, [doc], (http://www.hukumpedia.com/panjimulki/kecacatan-sistem-dalam-uang-kuliah-tunggal, di akses tanggal 08 maret 2015).
Wawancara dengan Rektor UNIB
Wawancara denga Kasubbag Registrasi
Wawancara dengan Presma UNIB
Wawancara dengan Mahasiswa UNIB
Wawancara Mahasiswa UNIB
