Jembrana 23 September 2010
1 Footer
22/12/2009
Pemberdayaan Masyarakat pedesaan melalui penerapan TIK Tepat Guna
• Inpres 1 2010 Percepatan Prioritas Percepatan Pelaksanaan Prioritas pembangunan 2010, • Inpres 3 tahun 2010 Pembangunan yang berkeadilan • Inpres 3 2001 Penerapan dan pengembngan Teknologi Tepat guna ) 2 Footer
22/12/2009
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat • mengkoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan : • Kebijakan pendidikan, • kesehatan, • penanggulangan kemiskinan, • kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, • serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.
3 Footer
22/12/2009
Program Nasional Pro Masyarakat Inpres 1 2010 PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
Inpres 3 2010 Pembangunan yang berkeadilan
Sumber : UKP4 4 Footer
22/12/2009
Inpres 1 2010 PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 9. Kepala Badan Pusat Statistik; Bppt 10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; disebut 11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. Para Gubernur; 19. Para Bupati/Walikota. 5 Footer
22/12/2009
Inpres 1 2010
Porsi Bppt yang utama disini. (Harapan UKP4)
Sumber : UKP4 6 Footer
22/12/2009
Inpres 3 2010 Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program: 1. Pro rakyat; 2. Keadilan untuk semua (justice for all); 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals - MDG’s). 7 Footer
22/12/2009
Inpres 3 2010 1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada: a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
8 Footer
22/12/2009
Inpres 3 2010 2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada: a. Program keadilan bagi anak; b. Program keadilan bagi perempuan; c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan; d. Program keadilan di bidang bantuan hukum; e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
9 Footer
22/12/2009
POPULASI KELOMPOK MARJINAL DAN SASARAN RPJMN 2010-2014 KLASIFIKASI
JUMLAH POPULASI
SASARAN S.D 2014 (RPJMN II)
% dari Popula si
PERCEPATAN MINIMAL 20%*)
Anak Balita Terlantar (BPS, 2009)
1.186.941 jiwa
63.000 jiwa
5,3*)
238.000 Jiwa
Anak Terlantar (BPS, 2009)
3.176.462 jiwa
178.000 jiwa
5,6*)
635.000 jiwa
230.000 jiwa
20.000 jiwa
8,7*)
46.000 jiwa
Anak Berhadapan Hukum (HukHam, 2009)
5.952 jiwa
2.000 jiwa
33,6
2.000 jiwa
Lanjut Usia Telantar (Pusdatin, 2008)
1.644.002 jiwa
51.420 jiwa
3,1*)
330.000 jiwa
163.232 jiwa
75.640 jiwa
46,3
75.640 jiwa
3.600.000 jiwa
15.000 jiwa
0,4
720.000 jiwa
Komunitas Adat Terpencil (Dit KAT, 2009)
127.699 KK
15.000 jiwa
11.75*)
25.539 KK
Pekerja Migran Telantar (Pusdatin, 2009)
36.000 jiwa 33.000 jiwa
91,7
33.000 jiwa
Anak Jalanan (Pusdatin, 2008)
Penyandang Cacat Berat (Dit Paca, 2008) Korban Napza (BNN, 2009)
PERCEPATAN MINIMAL 20%*) MELALUI SINERGI DAN KERJASAMA PEMDA, Sumber: 10 10 Mensos MASYARAKAT DAN SWASTA 10 Footer 22/12/2009
Inpres 3 2010 3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada: a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; d. Program penurunan angka kematian anak; e. Program kesehatan ibu; f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.
11 Footer
22/12/2009
TTG atau Teknologi Tepat Guna sudah diinstruksikan oleh presiden RI pada tahun 2001 agar setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat, memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah
12 Footer
22/12/2009
Ada internet di lebih dari 5000 desa di Indonesia ?? • • •
•
• •
Sampai akhir tahun 2010 pemerintah melalui Kemkominfo menargetkan pembangunan infrastruktur USO – PLIK ( Universal Service Obligation – Pusat Layanan Internet Kecamatan) di lebih dari lima ribu desa di Indonesia, Masyarakat desa akan menjadi tidak terisolir dalam hal informasi dan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini dialaminya. Inilah wujud dari sistem perekonomian yang berbasis pengetahuan yang terutama terjadi karena pemicu utamanya adalah teknologi informasi dan komunikasi. TIK khususnya internet ini akan hadir di tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia yang artinya mereka tidak akan lagi tertinggal dalam hal pengetahuan dan informasi karena internet ini mampu menghilangkan jarak dan waktu, yang artinya adalah mereka akan lebih mudah mengakses informasi dan pengetahuan terkini karena internet sumber pengetahuan, mereka dapat berkomunikasi dengan sesama komunitas, dengan pusat pemerintahannya sebagai pusat pemberi layanan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sosialita lainnya. Dilain pihak, dari berbagai belahan dunia pun dapat memantau lebih jauh terkait berbagai aktifitas, potensi dan permasalahan yang ada di pelosok-pelosok wilayah Indonesia yang begitu luas, terutama wilayah pulau-pulau kecil.
13 Footer
22/12/2009
Setiap kegiatan wajib dilakukan pemantauan berbasis geospatial information system. ( Setiap lokasi kegiatan harus menyebutkan koordinat spatialnya, lalu dipetakan ke google earth )
Contoh
Sumber : UKP4 14 Footer
22/12/2009
Contoh :
pemantauan berbasis geospatial information system
Sumber : UKP4 15 Footer
22/12/2009
Contoh :
pemantauan berbasis geospatial information system
wajib
Sumber : UKP4 16 Footer
22/12/2009
Mobile Phone untuk pembayaran • Mobile Cash adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan untuk menggunakan mobile phone-nya melakukan transaksi seperti pembelian, pembayaran, dan lain sebagainya.
• Salah satu keuntungan praktis lain dari layanan ini adalah, bahwa pelanggan tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan pembelian.
17 Footer
22/12/2009
Inftrastruktur TIK yang sudah di Kabupaten Jembrana saat ini • 181 sekolah (SD, SMP, SMU/SMK), 3 lokasi pemantauan keamanan, 4 Telecenter (lokasi pemberdayaan masyarakat), 1 RSUD, 6 Puskesmas, 51 lembaga Perkreditan Desa (LPD), 57 Hostspot (Kantor Kabupaten, Kecamatan, kelurahan dan Desa), 8 lokasi Petugas pelayanan Kesehatan (Klinik, Dokter dan Bidan), 1 Mobile pelayanan e-KTP Keliling (online), 5 Mobile Sejahtera, pelayanan masyarakat (online), 4 halte bis, untuk jempuan pegawai dan sekolah (e-ticketing)
18 Footer
22/12/2009
TIK tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat desa. • •
Teknologi informasi geo-spatial berbasis internet Aplikasi Komunikasi dan telekonferensi berbasis internet.
19 Footer
22/12/2009
Mengetahui Posisi secara real time Google Lattitude MENGETAHUI POSISI Melalui Google Lattitude
Posisi ditentukan dari sistem Seluler
20 Footer
22/12/2009
Aplikasi Komunikasi dan Telekonferensi Tepat Guna Telekonferensi Chatting Komunikasi murah keseluruh nomer telpon biasa. Kirim File
21 Footer
22/12/2009
Beberapa lokasi yang digambarkan melalui Google Earth di Kabupaten Kupang
SMP BIPOLO Pabrik Marmer
Kantor Kabupaten Baru
Oelmasi Ibu Kota Kabupaten Kupang 22 Footer
22/12/2009
23 Footer
22/12/2009
Peraturan Bupati
Mari disusun kebijakan Tata Kelola dan Pengendalian TIK
Bagaimana agar Akuntabilitas Kinerja TIK Terukur ???
Ada keselarasan Inisiatif TIK di RKA - Renstra SKPD – RPJMD - RPJMN 24 Footer
22/12/2009
Pertanyaan & Argumentasi ??? ?
25 Footer
22/12/2009
