JASA

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Yogyakarta, 15 September 2016

Multipurpose Presentation

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi

Peraturan Terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; 2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012; 3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing); 5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa; 6. Perka LKPP No. 12/2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 7. Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain; 8. Perka LKPP No. 2/2016 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 9. Surat Edaran Kepala LKPP No. 8/2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

22

Laporan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa s.d Tahun 2016

3

PEMERINTAH PUSAT

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kementerian/Lembaga KEMENKES PERPUSNAS KEMENHUB BPOM ANRI KEMENDIKBUD KEMENHUM & HAM KEMENRISTEK & DIKTI Mahkamah Agung KEMENHUT BMKG BKN KKP

Total 100 4 74 14 1 21 24 123 153 69 4 8 17

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KEMNAKER ESDM KEMENAG KEMENKOPMK KEMENTAN LAPAN Badan Informasi Geospasial LIPI LAN BATAN KEMENKOMINFO PUPERA BAPETEN TOTAL

1 29 277 1 23 7 5 21 6 17 10 6 2 1017

PEMERINTAH DAERAH NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PROV/KAB/KOTA KABUPATEN ACEH TENGAH KABUPATEN AGAM KABUPATEN BADUNG KABUPATEN BANJAR KABUPATEN BANJARNEGARA KABUPATEN BANYUASIN KABUPATEN BEKASI KABUPATEN BOGOR KABUPATEN BULELENG KABUPATEN CIREBON KABUPATEN GIANYAR KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KEBUMEN KABUPATEN KENDAL KABUPATEN KETAPANG KABUPATEN KOTABARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KABUPATEN LOMBOK TENGAH KABUPATEN MAGETAN KABUPATEN MAJALENGKA KABUPATEN MAMUJU KABUPATEN MUARO JAMBI

TOTAL 5 1 39 4 2 6 19 11 7 9 7 8 4 7 24 1 1 9 12 16 4 1 5

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

KABUPATEN MUSI BANYUASIN KABUPATEN NGAWI KABUPATEN NUNUKAN KABUPATEN OKU SELATAN KABUPATEN PACITAN KABUPATEN PATI KABUPATEN PEMALANG KABUPATEN ROKAN HULU KABUPATEN SLEMAN KABUPATEN SOLOK KABUPATEN SOPPENG KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU KABUPATEN TANAH DATAR KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN TEGAL KABUPATEN WONOSOBO KOTA BALIKPAPAN KOTA BUKITTINGGI KOTA CILEGON KOTA CIREBON KOTA DEPOK

4

13 10 2 2 1 1 14 9 7 6 1 21 20 1 11 7 11 3 5 10 7 17 17 6

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

KOTA KEDIRI KOTA MEDAN KOTA METRO KOTA SALATIGA KOTA SAMARINDA KOTA YOGYAKARTA PROVINSI BALI PROVINSI BANTEN PROVINSI BENGKULU PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI LAMPUNG PROVINSI NTB PROVINSI PAPUA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TOTAL

14 15 2 2 19 12 11 36 2 16 24 7 1 7 3 1 17 13 18 1 1 626

Laporan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa s.d. Tahun 2016

PEMERINTAH PUSAT

1017

PEMERINTAH DAERAH

626

TOTAL

1643

PERTAMA MUDA MADYA TOTAL

977 590 76 1643

5

Kedudukan Jabfung Pengelola Pengadaan di ULP Kepala ULP

Sekretariat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

*POKJA sebaiknya tidak terspesialisasi dengan jenis pekerjaan tertentu

Pokja

Pokja

Pokja

Pokja

6

Tugas dan Peran Kepala ULP dalam Pembinaan Jabfung PPBJ 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP

2. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP (Jabfung PPBJ), antara lain: -

Mengusulkan diklat teknis dan kejabfungan kepada Unit Diklat

-

Studi Banding terkait dengan pengembangan JFPPBJ

3. menugaskan anggota Pokja (Jabfung PPBJ) sesuai dengan beban kerja masing-masing 4. berperan sebagai Ketua Tim Penilai Angka Kredit JFPPBJ

77

8

perolehan AK nya seimbang sehingga dapat memenuhi syarat kenaikan pangkat/gol

Honor per Paket yang diterima oleh para Pejabat Fungsional PPBJ merata

Kepala ULP harus membagi jumlah dan jenis paket kepada seluruh Pejabat Fungsional PPBJ secara merata, agar . . . Kompetensi para Pejabat Fungsional PPBJ merata di semua bidang (barang, konstruksi, konsultansi, jasa lainnya)

Tugas dan Peran Unit Organisasi dan Kepegawaian/BKD dalam Pembinaan Jabfung PPBJ Kepegawaian 1. Melakukan fungsi pembinaan dalam hal pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan 2. Berperan sebagai sekretariat Tim Penilai Angka Kredit 3. Mengikutsertakan pada diklat secara berkesinambungan

Organisasi 1. Menyusun pola karir Pejabat Fungsional PPBJ 2. Menghitung beban kerja dan penyusunan formasi

99

Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ

DUPAK

10

Tim Penilai AK

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

SKP

Atasan Langsung

JENIS DIKLAT JABFUNG PPBJ

11

DIKLAT PEMBENTUKAN

DIKLAT PBJ

DIKLAT PBJ TK. DASAR

DIKLAT PENJENJANGAN TK PERTAMA

DIKLAT KOMPETENSI PBJ

DIKLAT PENJENJANGAN TK MUDA

DIKLAT TEKNIS

DIKLAT PENJENJANGAN TK MADYA

Seluruh Pejabat Fungsional PPBJ baik yang diangkat melalui mekanisme inpassing, pengangkatan pertama, maupun perpindahan, WAJIB mengikuti DIKLAT PEMBENTUKAN

12

Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Ketentuan Uji Kompetensi diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2015

Alur Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ BKD/UNIT KEPEGAWAIAN SURAT USULAN PESERTA UJI KOMPETENSI

LSP LKPP -

Verifikasi Data

-Menentukan lokasi dan tanggal uji

PEMOHON SERTIFIKASI Mengirimkan Persyaratan Uji Kompetensi

LSP LKPP - Verifikasi Kelengkapan Berkas - Menugaskan Asesor ASESOR

LSP LKPP SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA

KOMPETEN

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

PRA ASESMEN rekomendasi

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

*) CATATAN : 1. Surat Usulan ditujukan kepada : Direktur Sertifikasi Profesi selaku Ketua LSP LKPP 2. Pelaksanaan uji kompetensi dapat di: a. TUK LSP LKPP, Jakarta b. TUK Sewaktu di unit diklat K/L/D/I (12 lokasi)

- Memverifikasi form APL 02, portofolio

-Penentuan metode uji kompetensi

JADWAL UJI KOMPETENSI Tanggal ujian kompetensi

Lokasi

Keterangan

19 – 20 September 2016

*)

rencana

07 – 08 November 2015

Jakarta

rencana

CURRENT ISSUE

ORGANISASI PROFESI JF PPBJ

16

Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SIJABFUNG) www.pak.lkpp.go.id

17

18

Tujuan

Memudahkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pengusulan angka kredit guna kenaikan pangkat/jabatan; Memudahkan para pihak yang terkait dengan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Para Pihak Terkait

19

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan seluruh data kegiatan yang dilaksanakan termasuk mengunggah semua bukti kegiatan yang dilakukan. Seluruh data kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam sistem selanjutnya akan diproses menjadi Angka Kredit.

1 2

Administrator Sistem

1

Biro/Bagian/Badan Kepegawaian Tim Penilai

3 4

Administrator Sistem

Pegawai LKPP yang ditugaskan untuk mengelola dan mengoperasikan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Sekretariat Tim Penilai

2

5 19

Biro/Bagian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Para Pihak Terkait

20

Unit organisasi yang mempunyai tugas untuk membina Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ada di Instansi. Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai tugas untuk memvalidasi dan memasukkan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Sistem Informasi Jabatan Fungsional PPBJ.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

3

Bertanggung jawab untuk menilai Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit secara elektronik (e-DUPAK) yang diajukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem untuk kenaikan pangkat/jabatan.

4

Bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu pekerjaan Tim Penilai dalam penilaian dan penetapan Angka Kredit.

Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai

Sekretariat Tim Penilai

2

Administrator Sistem

Biro/Bagian/Badan Kepegawaian

Tim Penilai

1

3 4 5 20

5

Terima Kasih Contact Us: Direktorat Pengembangan Profesi LKPP Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405 EMAIL: [email protected] WEBSITE: lkpp.go.id atau pak.lkpp.go.id