JASA

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan SK Direksi PT PJB Nomor 087.K/010/DIR/2012

PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI

Produsen Listrik Terpercaya Kini dan Mendatang

TUJUAN

1. Meningkatkan efisiensi; 2. Mendukung penciptaan nilai Perusahaan; 3. Menyederhanakan dan keputusan; 4. Meningkatkan profesionalisme;

mempercepat proses

kemandirian,

tanggung

pengambilan jawab

dan

5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; 6. Mengutamakan penggunaan barang/pekerjaan berstandar; 7. Mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

2

PAKTA INTEGRITAS

Pengguna Barang/Jasa, Pelaksana Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa, Penyedia wajib menandatangani Pakta Integritas.

3

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)  RUP disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang  RUP meliputi : a) identifikasi kebutuhan barang/jasa b) Rencana penganggaran untuk pengadaan c) Menetapkan kebijakan Umum tentang:  Pemaketan Pekerjaan  Cara Pengadaan  Pengorganisasian / kewenangan pengadaan d) Rencana Penganggaran biaya pengadaan e) Menyusun KAK

KAK meliputi : uraian kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, spek. Teknis barang/pekerjaan yg akan diadakan, total perkiraan biaya pekerjaan

4

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) Dalam penyusunan KAK, pengguna harus memperhatikan :  Untuk Pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, maka Pengguna harus melengkapi dengan dukungan kajian teknis, yang menerangkan tentang : a) Barang/jasa spesifik, atau; b) Material spesifik, atau; c) Pembuatan spesifik, atau; d) Sifat keadaan tertentu atau pekerjaan khusus, serta mempertimbangkan kehilangan kesempatan produksi. e) Untuk pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan kompleks, Pengguna harus menentukan dalam KAK  Untuk pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan kompleks, Pengguna harus menentukan dalam KAK

5

PENGUMUMAN RUP  Rencana Umum Pengadaan diumumkan setelah penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melalui media Papan Pengumuman resmi Perusahaan dan atau web site perusahaan. Pengumuman sekurang-kurangnya berisi: a) nama dan alamat Pengguna; b) paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) lokasi pekerjaan; d) perkiraan besaran biaya ; dan e) perkiraan waktu pelaksanaan.  Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan Pengadaan yang pelaksanaannya melalui pelelangan

adalah

6

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA 1. Memenuhi peraturan per-UU-an untuk menjalankan usaha sebagai

penyedia. 2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis & manajerial utk menyediakan barang/jasa 3. Tdk dlm pengawasan pengadilan/tidak pailit, usahanya tdk sedang dihentikan 4. Mempunyai kapasitas hukum menandatangani Kontrak 5. Sbg wajib pajak sudah memnuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (penyampaian SPT, PPh & copy SSP PPh Pasal 29 6. Memiliki SDM, modal, peralatan & fasilitas lain yg diperlukan dlm pengadaan barang/jasa 7. Tidak masuk dalam daftar hitam/blacklist. 8. Memiliki alamat tetap&jelas (dpt dijangkau pos) 9. Penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi umum atau prakualifikasi khusus 10.Tidak dalam sengketa dengan perusahaan lain 7

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA 11. Memiliki pengalaman paling sedikit 1 kali menyediakan barang/jasa sejenis, dalam kurun waktu selama 4 tahun terakhir termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik, kecuali: untuk pekerjaan kecil dan sederhana atau Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui: 1. Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; 2. Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang; 3. Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan 12. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan 13. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, SNI, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (apabila diperlukan) 14. Tidak membuat pernyataan yg tdk benar tentang kompetensi & kemampuan usaha yang dimiliki 15. Memiliki Kemampuan Dasar untuk usaha non kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi 16. Untuk Pekerjaaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, Penyedia memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) dan sisa kemampuan paket (SKP) yang cukup. Penilaian kemampuan keuangan Penyedia dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan berdasarkan neraca perusahaan tahun terakhir dan laporan keuangan lainnya 8

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA Neraca harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (tidak berlaku bagi Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Koperasi Kecil):  Neraca hanya diperlukan bila nilai pekerjaan di atas Rp 300.000.000,00  Bila nilai pekerjaan di atas Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 neraca tidak perlu diaudit.  Bila nilai pekerjaan di atas Rp 2.000.000.000,00, neraca harus diaudit.  Sedangkan untuk penyedia yang baru berdiri kurang dari 1 tahun tidak diwajibkan memiliki neraca keuangan yang diaudit 17. Dalam hal Pengadaan Barang Investasi dan Barang Operasi (bukan bahan habis pakai/ consumable material dan bahan kimia operasi), Penyedia menyediakan Sertifikat Garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk oleh Produsen

9

DAFTAR PENYEDIA PERUSAHAAN (DPP)  DPP berlaku selama Penyedia dalam DPP memiliki ketentuan/persyaratan sebagai Penyedia masih berlaku  DPP disusun & diperbarui setiap tahun utk menampung adanya perubahan jumlah peserta terdaftar dan setiap saat untuk mengupdate perubahan bidang pekerjaan maupun kualifikasi, serta persyaratan atas permintaan tertulis dari Penyedia  Kantor Pusat & Unit membuat pengumuman tertulis yang dipasang di Papan Pengumuman resmi Perusahaan selama 15 hari kerja mengenai adanya rencana penyusunan DPP  Terhadap Penyedia yang tertera dalam DPP tidak dilakukan prakualifikasi/pascakualifikasi pada saat mengikuti Pelelangan selain Pelelangan Umum  Bagi penyedia yang telah lulus prakualifikasi atau pascakualifikasi dan dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan umum, maka dimasukkan dalam DPP, tanpa perlu mendaftar pada periode pembaruan DPP

10

PENYUSUNAN HPS/OE 1. Nilai Total HPS bersifat terbuka, ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang, paling lambat 2 hari kerja sebelum pengumuman pelelangan & diumumkan secara Terbuka (melalui pengumuman pelelangan) 2. HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan

nilai jaminan yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai total HPS

3.HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian perusahaan

11

DOKUMEN PENGADAAN  Untuk pengadaan barang-barang spesifik, dokumen pengadaannya dibuat

lebih sederhana karena spesifikasinya dikeluarkan oleh pabrik pembuat barang tersebut. RKS cukup memuat jangka waktu penyerahan barang, syarat-syarat pembayaran dan after sales service yang diharapkan oleh Perusahaan atau yang dapat dipenuhi oleh Penyedia.  Dokumen Kontes terdiri atas: a) pengumuman; b) instruksi kepada peserta; c) syarat-syarat peserta; d) tahapan proses dan tata cara penilaian; e) rancangan surat perjanjian; dan f) keterangan lain yang diperlukan  Biaya penggantian cetak dokumen pengadaan tidak diperkenankan dipungut dari Calon Penyedia

12

TAHAPAN PRAKUALIFIKASI 1. Pengumuman prakualifikasi atau undangan ; 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 3. Penyampaian/pemasukan dokumen prakualifikasi oleh Penyedia; 4. Evaluasi dokumen prakualifikasi; 5. Penetapan daftar Penyedia yang lulus prakualifikasi; 6. Pengumuman hasil prakualifikasi 7. Sanggahan kualifikasi 8. Undangan mengikuti Pelelangan; 9. Pengambilan Dokumen Pengadaan; 10. Pemberian penjelasan; 11. Pemasukan Dokumen Penawaran; 12. Evaluasi Dokumen Penawaran; 13. Pembuatan BA Hasil Pelelangan; 14. Penetapan Pemenang; 15. Pengumuman Pemenang / Peringkat Teknis (seleksi umum) ; 16. Sanggahan; 17. Sanggahan banding; 18. Undangan klarifikasi dan negosiasi (seleksi umum); 19. Klarifikasi dan negosiasi (seleksi umum); 20. BA Hasil Seleksi (seleksi umum); 21. Penunjukan/Penetapan Penyedia 13

TAHAPAN PASCAKUALIFIKASI 1. 2. 3. 4.

Pengumuman pengadaan barang/jasa dengan pascakualifikasi; Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; Pemberian Penjelasan; Penyampaian Dokumen Kualifikasi bersamaan (menjadi satu) dengan Dokumen Pemilihan (bersamaan saat menyampaikan Dokumen Penawaran); 5. Pembukaan Dokumen Penawaran 6. Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran; 7. Penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi; 8. Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur; 9. Pembuatan BA Hasil Pelelangan; 10.Penetapan Pemenang; 11.Pengumuman Pemenang; 12.Sanggahan; 13.Sanggahan banding; 14.Penunjukan dan Penetapan Penyedia 14

KUALIFIKASI 1. Prakualifikasi  menilai kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan

persyaratan tertentu lainnya memasukkan penawaran.

dari

calon

Penyedia

sebelum

 Prakualifikasi menggunakan metode dua sampul dan dua tahap  Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia 2. Pascakualifikasi  proses

penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari calon Penyedia setelah memasukkan penawaran

 Pada

prinsipnya menggunakan sistem gugur. Pascakualifikasi menggunakan metode satu sampul

15

KUALIFIKASI 1. Prakualifikasi

 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; Penunjukan Langsung, kecuali penanganan darurat;  Pemilihan Jasa Konsultansi 2. Pascakualifikasi

 Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks melalui Pelelangan Umum; Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung;  Pemilihan Jasa Konsultansi Perorangan

16

PENGUMUMAN KUALIFIKASI

 Pengumuman secara luas melalui: media elektronik termasuk web

Perusahaan, papan pengumuman resmi Perusahaan dan portal PT PLN (Persero)  Tidak ada kewajiban menggunakan media massa, tetapi bila diperlukan,

maka dipilih surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas  Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri

yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan diwebsite komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org, dll)  Nilai total HPS wajib dicantumkan dalam pengumuman

17

PRAKUALIFIKASI GAGAL

 Daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi harus disahkan oleh Pejabat yang Berwenang.  Apabila Penyedia yg lulus prakualifikasi kurang dari 3 , maka Pelaksana Pengadaan melanjutkan proses dgn metode Pemilihan Langsung/Pelelangan Sederhana apabila peserta yg mendaftar/lulus prakualifikasi hanya 2 peserta, atau Penunjukan Langsung apabila yang mendaftar/lulus kualifikasi 1 peserta

18

SANGGAHAN KUALIFIKASI  Peserta dpt mengajukan sanggahan tertulis selambatnya dlm waktu 5 hari kerja setelah tgl pengumuman hasil kualifikasi, dgn memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp 50 juta rupiah  Surat sanggahan ditujukan kpd GM unit (di Unit) & KSPA (di pusat) disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dgn tembusan kpd Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI). Surat sanggahan yg disampaikan kpd yg bukan Pejabat yg Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti  Pejabat yg berwenang wajib memberikan jawaban tertulis selambatnya dlm 5 hari kerja sejak sanggahan tsbt disertai bukti-bukti secara proporsional  Penyedia yg tidak puas atas jawaban sanggahan dpt mengajukan sanggah banding kepada Dirut selambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan.

19

SANGGAHAN KUALIFIKASI  Dirut wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.  Proses pelelangan dpt dilanjutkan sesudah Pjbt yg Berwenang memberikan jawaban kpd yg mengajukan sanggahan  Apbl sanggahan benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana Pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah  Apabila sanggahan tdk benar & cenderung mengada-ada, maka kpd yg bersangkutan tdk diikutsertakan pada proses pelelangan & Jam. Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kpd Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 tahun  Peserta lelang yg keberatan & tdk mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dpt dikenakan Black List selama 2 thn & apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List untuk waktu yg tdk terbatas

20

MASA BERLAKU HASIL KUALIFIKASI  Hasil kualifikasi berlaku selama 1 tahun terhitung mulai tanggal pengumuman hasil kualifikasi, tetapi pd saat diundang utk mengikuti pelelangan maka terlebih dahulu diperiksa kondisi keuangan perusahaan  Untuk proses pelelangan yg dilaksanakan kurang dari 6 bulan dari tanggal pengumuman kualifikasi, maka data ketersediaan peralatan & tenaga ahli perusahaan tdk perlu diminta dan tidak perlu dimasukkan dlm Dokumen Pengadaan, kecuali peserta memberikan data perubahan  Untuk proses pelelangan yg dilaksanakan melebihi 6 bulan dari tanggal pengumuman kualifikasi, maka harus diperiksa ulang mengenai ketersediaan peralatan, tenaga ahli perusahaan apakah masih cukup untuk melaksanakan proyek yang direncanakan. Hal tersebut diatas dimasukkan dalam bagian dari Dokumen Pengadaan

21

PENGAMBILAN DOKUMEN & PENDAFTARAN

 Semua peserta pelelangan prakualifikasi harus diundang Pemilihan

yg lulus seleksi melalui untuk mengambil Dokumen

 Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.  Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

22

PEMBERIAN PENJELASAN (AANWIJZING)

 Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan minimal 1 (satu) orang dari perserta yang hadir. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Pelaksana Pengadaan yang hadir  Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang harus ditampung, maka Pelaksana Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum Dokumen pelelangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon Penyedia secara tertulis

23

METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Metode Satu Sampul

utk Pengadaan yg sederhana & memiliki karakteristik sbg :  Pengadaan yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah  Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana  Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya teknis/volumenya dpt dinyatakan secara jelas dalam Pengadaan

yg spek Dokumen

 metode

satu sampul digunakan dalam Pelelangan Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara dan Kontes

2. Metode Dua Sampul  Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem

gugur, evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis  Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau b) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang 24 lebih mendalam

METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 3. Metode Dua Tahap

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Konstruksi/Jasa

 Pekerjaan bersifat kompleks;  memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau  mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda

25

EVALUASI PENAWARAN  Pada prinsipnya sama yaitu : sistem gugur, sistem nilai, sistem economic life cycle cost  Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur  Dikecualikan dari ketentuan di atas Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis

26

USULAN PENETAPAN PEMENANG  Dlm hal terdapat 2 calon pemenang lelang yg mengajukan harga penawaran yg sama, maka Pelaksana Pengadaan meneliti kembali data kualifikasi yg bersangkutan & memilih peserta lelang yg menurut pertimbangannya mempunyai Nilai TKDN tertinggi & kemampuan yg lebih besar, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.  Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan calon pemenang lelang/Penyedia, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (bila ada), dan harus memuat : a. Nama dan alamat Penyedia; b. Harga penawaran; c. Nomor Pokok Wajib Pajak. d. Jangka waktu pelaksanaan

27

BUKTI PERJANJIAN ATAU PENGADAAN 1.Bukti Pembelian nilai s.d. Rp 5 juta Bukti Pembelian harus memiliki Identitas Usaha dan Alamat Usaha yang jelas. Bukti pembelian dapat berbentuk struk, nota, dsb 2.Kuitansi nilai > Rp. 5 juta s.d. Rp 25 juta, Kuitansi harus memiliki Identitas Usaha dan Alamat Usaha yang jelas, tanda tangan, meterai 3.Surat Pesanan > Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta 4.Surat Perintah Kerja (SPK) > Rp. 50 juta s.d. Rp. 300 juta 5.Surat Perjanjian/Kontrak > Rp. 300 juta 6.Nota Kesepahaman (MOU)  Pelaksanaan atas MoU dibuatkan bukti perjanjian secara parsial atas bagian-bagian kegiatan yang tertuang dalam MoU dengan menggunakan SPK, Kontrak atau ToR. 28

KONTRAK PAYUNG (framework Contract)

 Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah atau Perusahaan dgn penyedia

yg dpt dimanfaatkan oleh Perusahaan  Diadakan untuk menjamin harga barang/jasa

yang lebih efisien, ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani

 Pembayarannya dilakukan oleh Perusahaan atau Unit Usaha yang

didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia secara nyata

29

PELELANGAN/PEMILIHAN/SELEKSI GAGAL 1. proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tdk sesuai dgn Pedoman ini 2. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yg melibatkan Pelaksana

Pengadaan & peserta ternyata benar 3. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang 4. sanggahan dari peserta atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan atau hasil prakualifikasi atau hasil Pelelangan/Pemilihan/Seleksi dari peserta ternyata benar 5. Tdk ada penawaran yg lulus evaluasi penawaran/tidak ada peserta yg mendaftar 6. seluruh harga penawaran yang masuk utk Kontrak Lump Sum diatas HPS 7. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi untuk Pelelangan/Pemilihan kurang dari 3 (tiga) peserta dan kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana 8. peserta yg mendaftar pelelangan/pemilihan langsung/seleksi dan/atau memasukan dokumen penawaran pada Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi kurang dari 3 dan untuk Seleksi Umum kurang dari 5 9. harga penawaran terendah terkoreksi utk Kontrak Harga Satuan & Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS 30

PELELANGAN/PEMILIHAN/SELEKSI GAGAL 10. calon pemenang & calon pemenang cadangan 1 & 2, setelah dilakukan evaluasi pada Pelelangan/Pemilihan dgn sengaja tdk hadir dlm klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi, atau tidak hadir dlm klarifikasi & negosiasi untuk Seleksi dengan alasan yang tidak dapat diterima 11. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 & 2 mengundurkan diri 12.Pada metode Seleksi: a)tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga pada Seleksi; b)penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau c) seluruh penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran

31

TATA CARA MENANGGULANGI GAGAL LELANG 1. Dalam hal Pelelangan Umum atau Seleksi Umum dinyatakan gagal dengan kriteria seperti butir 1) sampai 6), maka Pelaksana Pengadaan harus melakukan: a) evaluasi ulang; b) proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan ulang dengan mengundang calon Penyedia yang baru 2. Dalam hal Pelelangan Umum atau Seleksi Umum dinyatakan gagal dengan kriteria

seperti butir 7) sampai 12), maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan proses Pemilihan Langsung atau Pelelangan Sederhana atau Seleksi Sederhana 3. Dalam hal Pelelangan Umum atau Seleksi Umum ternyata hanya 2 (dua) peserta yang

memasukan Penawaran atau memenuhi kriteria, maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan proses Pemilihan Langsung atau Pelelangan Sederhana atau Seleksi Sederhana. 4. Dalam hal Pemilihan Langsung atau Pelelangan Sederhana atau Seleksi Sederhana

dinyatakan gagal, maka Pelaksana Pengadaan tetap melanjutkan proses Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana; atau 5. Dalam hal Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung atau Seleksi

Umum/Sederhana ternyata hanya 1 (satu) perserta yang memasukan Penawaran atau memenuhi kriteria, maka Pelaksana Pengadaan melakukan proses Penunjukan Langsung. 32

JAMINAN PENGADAAN 1. Jaminan dikeluarkan Bank Umum (tidak termasuk BPR) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia, Untuk Jasa Konstruksi dapat diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi (yang memiliki izin dari Menteri Keuangan), jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan. 2. Macam Jaminan : - Jaminan Penawaran - Jaminan Pelaksanaan - Jaminan Uang Muka - Jaminan Pemeliharaan - Jaminan Sanggah - Sertifikat garansi

33

JAMINAN PENGADAAN 1.Jaminan Penawaran, besarnya 1% s.d. 3% dari total HPS 2. Jaminan Pelaksanaan  untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% s.d. 100% dari nilai total HPS, Jampel adl sebesar 5% dari nilai Kontrak  untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% dari nilai total HPS, besarnya Jampel 5% dari nilai total HPS 3. Jaminan Uang Muka  Pemberian Uang Muka harus memperoleh persetujuan tertulis dari direksi - Besarnya Jaminan Uang Muka bagi Non Usaha Kecil adalah senilai Uang Muka yang diterimanya,  Bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasai Kecil adalah sebesar 20% dari uang muka yang diterimanya. Jaminan Pemeliharaan  untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya jaminan diberikan setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100%, dengan cara : a) diberikan tunai, atau b) dapat pula berupa retensi 5% dari nilai Kontrak  Jaminan Pemeliharaan/retensi minimal 6 bln 5. Jaminan Sanggah, besarnya 2 ‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50 juta. 6. Sertifikat garansi  Untuk pengadaan barang, diberikan terhadap kelaikan Barang sd. jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam Kontrak.  diterbitkan oleh Produsen/Perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen. 34

PEMBAYARAN, DENDA & GANTI RUGI

Pembayaran harus diselesaikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal BA Kelengkapan Dokumen Tagihan Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan : -minimum 1 ‰ dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang/pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi -minimum 1‰ dari harga Kontrak, apabila bagian barang/pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi

35

METODE PENGADAAN Pengadaan barang/Jasa lainnya : 1.Pelelangan, terdiri dari - Pelelangan Umum - Pelelangan Sederhana 2.Penunjukan Langsung 3.Pengadaan Langsung 4.Kontes/Sayembara Pengadaan Jasa Konsultansi : 1.Seleksi, terdiri dari - Seleksi Umum - Seleksi Sederhana 2.Penunjukan Langsung 3.Pengadaan Langsung 4.Sayembara

36

METODE PENGADAAN Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: 1.Pelelangan Umum 2.Pelelangan Terbatas 3.Pemilihan Langsung 4.Penunjukan Langsung 5.Pengadaan Langsung Pengadaan dalam keadaan tertentu: 1.Direct Deal 2.Jasa Terintegrasi (EPC) 3.Sayembara Dalam Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana, atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga

37

PELELANGAN TERBATAS metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang kompleks dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan tercantum dalam DPP Kriteria: 1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 2. Diutamakan Penyedia yang terdapat dalam DPP sesuai sub bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan. 3. Mencantumkan/mengundang semua Penyedia yang terdapat dalam DPP sesuai sub bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan yang dianggap mampu. 4. Penetapan pelaksanaan Pengadaan sampai dengan Penandatanganan Kontrak menjadi kewenangan Pejabat yang Berwenang

38

PELELANGAN SEDERHANA Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang tercatat dalam DPP untuk pekerjaan dengan batasan nilai tertentu Kriteria: 1. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang tidak kompleks dengan nilai <

Rp. 50 juta sd. Rp 300 juta. 2. Diutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil & Koperasi Kecil (UMK) 3. Dalam hal UMK tidak memenuhi kompetensi teknis yang dibutuhkan

Perusahaan, maka mengundang Penyedia yang terdapat dalam DPP sesuai sub bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan 4. Apabila terjadi kegagalan dalam proses pengadaan dengan metode

Pelelangan Umum 5. Penetapan menjadi kewenangan pejabat pengadaan

39

PEMILIHAN LANGSUNG Pemilihan Pekerjaan Konstruksi tanpa melalui Pelelangan, yang dilakukan dgn mengundang semua Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang tercatat dalam DPP Kriteria: 1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak kompleks dgn nilai > Rp. 50 juta sd. Rp 300 Juta 2. Utk kepentingan pelayanan umum 3. Diutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil & Koperasi Kecil (UMK) 4. Dalam hal UMK tdk memenuhi kompetensi teknis yang dibutuhkan Perusahaan, maka mengundang Penyedia dalam DPP Perusahaan 5. Apabila terjadi kegagalan dalam metode pelelangan Umum & pelelangan terbatas 6. Penetapan pelaksanaan Pengadaan sampai dgn penandatanganan Kontrak menjadi kewenangan pejabat pengadaan

40

PENGADAAN LANGSUNG Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai tertentu yang sifatnya rutin atau untuk kebutuhan swakelola Kriteria: 1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tdk kompleks dengan nilai sd Rp. 50 juta 2. Kebutuhan rutin Operasional 3. Teknologi sederhana 4. Diutamakan Usaha Perseorangan, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil (UMK) 5. Dlm hal UMK tdk memenuhi kompetensi teknis yg dibutuhkan Perusahaan maka dpt menggunakan Penyedia yg terdapat dlm DPP sesuai sub bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan 6. Penetapan pelaksanaan Pengadaan sampai dengan Penandatanganan Kontrak menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan

41

PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Dalam keadaan tertentu 2. Untuk pekerjaan khusus 3. Pekerjaan konstruksi berskala kecil 4. Diutamakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil (UMK) 5. Dalam hal UMK tidak memenuhi kompetensi, mengundang penyedia yang ada di

DPP 6. Apabila terjadi gagal dalam proses pengadaan dengan metode Pelelangan Umum,

Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung 7. Sinergi BUMN, Anak Perusahaan, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi

BUMN Yang dimaksud dengan keadaan tertentu : 1) Penanganan darurat yang tidak direncanakan sebelumnya dan tidak dpt ditunda, Misalnya Penanganan darurat/emergency aset strategis perusahaan (business critical asset) 2) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dpt dilaksanakan oleh 1 penyedia barang/jasa lainnya karena 1 pabrikan, 1 pemegang hak paten 3) Pengadaan barang/jasa yg bersifat repeat order 4) Pekerjaan barang secara kontraktual yang tidak dapat diselesaikan oleh penyedia 42

PENUNJUKAN LANGSUNG Yang dimaksud pekerjaan khusus : 1) barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi pemerintah 2) Pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 3) Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya 4) Pekerjaan tambahan untuk pekerjaan konstruksi yang merupakan kesatuan

sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan yang nilainya diatas 10% 5) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya

dpt dilaksanakan dgn teknologi khusus 6) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus 7) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka 8) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka/ tertutup

lainnya 9) Barang/jasa

yang bersifat pengetahuan dari penyedia

knowledge

intensive

yang

membutuhkan

43

PENGADAAN INTERNASIONAL

Perusahaan asing dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa dengan ketentuan : a.Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp 100 miliar b.Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 20 Miliar c. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 10 Miliar 2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan diatas harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak dll, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

44

SWAKELOLA Kriteria : 1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan

teknis sumber daya manusia dan atau peralatan serta sesuai dengan tugas pokok Perusahaan 2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; 3. Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia setelah pelelangan diumumkan 4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar 5. Pekerjaan yang memerlukan penanganan mendadak sehubungan dengan kepentingan operasional yang tidak mungkin ditunda-tunda dan apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan kerugian Perusahaan yang lebih besar 6.

Pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya akan lebih efisien sekurang-kurangnya 15% dari HPS dan lebih cepat dibandingkan dengan penunjukan Penyedia;

7.

Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan

8.

Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia

9.

Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan perusahaan (SOP), pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;

10. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi perusahaan; 11. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 12. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; 13. Pekerjaan Barang/Jasa secara kontraktual yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 45

SAYEMBARA / KONTES Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Kriteria : 1. merupakan proses dan hasil dari gagasan,kreatifitas, inovasi, budaya dan metode

pelaksanaan tertentu; dan 2. tdk dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan Kriteria : 1. barang hasil gagasan, kreatifitas dan inovasi original/industri kreatif dan budaya

dalam negeri; 2. tidak mempunyai harga pasar; dan

3. tdk dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan 46

DIRECT DEAL Adalah metode pemilihan Penyedia Barang dengan cara langsung dari manufacture branded strong support Kriteria: 1. Merupakan barang hasil teknologi tinggi 2. Butuh keahlian dalam mengoperasikan 3. Dari pabrikan/vendor atau distributor utama 4. Berhubungan langsung dgn operasional perusahaan 5. Memenuhi fungsi business critical asset 6. Menjadi kewenangan direksi.

Prosedur Pengadaan: 1. menggunakan metode Pengadaan Langsung tanpa batasan nilai 2. Dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) atau langsung kepada Penyedia 3. dilaksanakan berdasarkan harga yang tercantum dalam Price List (E-

Catalogue) yang dikeluarkan oleh manufacture branded strong support 47

DIRECT DEAL Tahapan Pengadaan : 1.Survei harga pasar baik melalui media elektronik maupun non elektronik dengan cara membandingkan minimal dari 2 penyedia yang berbeda, kecuali apabila penyedia-nya hanya satu-satunya 2.Pelaksana Pengadaan dibantu oleh Pengguna melakukan analisa keahlian menyangkut teknik dan harga sebagai masukan kepada Direksi 3.Bila diperlukan Pelaksana Pengadaan dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya 4. Perikatan Perjanjian

Jaminan : Jaminan yang diperlukan hanya Sertifikat Garansi

48

PEKERJAAN TERINTEGRASI / EPC Definisi : jasa perencanaan, pengadaan material dan peralatan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi tinggi serta tingginya tingkat risiko bagi para pihak atau kepentingan umum dalam suatu Pengadaan Barang/Jasa. Lingkup Pekerjaan terintegrasi : EPC, Performance based contract, Operation & Maintenance, Jasa Pelayanan, Asset Management Service, design & build. Metode Pengadaan: 1. Pelelangan Terbatas 2. Penunjukan Langsung Terhadap BUMN, Anak Perusahaan, Anak perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN Kriteria kebutuhan: 1. Spesifikasi Output tertentu; 2. Berskala besar atau luas; 3. Menggunakan teknologi canggih dari beberapa vendor yang berbeda; 4. Berisiko tinggi; 5. Integrasi peran multi disiplin; 6. Nilai Pengadaan diatas Rp 100 Milyar 49

PENGADAAN KHUSUS 1. Pengadaan Gas  Pelelangan Umum Peserta Pelelangan Umum adalah Penyedia Gas di sisi hilir  Penunjukan Langsung Dilakukan kepada : a) Penyedia Gas di Sisi Hulu/Production sharing contract (KPS) yang memiliki letter of appointment dari BP Migas b) Supplier gas (sisi hulu ataupun hilir) adalah BUMN/Anak Perusahaan BUMN/BUMD/Anak Perusahaan yang bergerak di bidang gas. c) Penyedia Gas di sisi Hilir (dalam kondisi emergency/penanganan darurat dimana perusahaan membutuhkan pasokan gas untuk operasional pembangkit)

50

PENGADAAN KHUSUS 2. Pengadaan Batubara  Pelelangan Umum utk memenuhi kebutuhan batubara Pembangkit yg dipasok oleh Perusahaan tambang batubara/trader batubara atau konsorsium dari Perusahaan tambang batubara dan trader batubara dgn kualitas yang sesuai batasan desain batubara utk pembangkit  Pelelangan Sederhana utk memenuhi kebutuhan pasokan batubara pada status persediaan darurat. Pelelangan Sederhana dilakukan dengan mengundang rekanan terpilih dgn referensi harga pasar  Penunjukan Langsung dilakukan dlm hal Kontrak spot utk mengatasi kondisi Pasokan batubara pada status persediaan darurat

51

PENGADAAN KHUSUS 3. Pengadaan Asuransi  Pengadaan Tahap I untuk memilih Perusahaan Asuransi Calon Leader Konsorsium dan Member Consorsium Pengadaan Tahap II a) Leader Consorsium/Pemimpin Konsorsium bersama-sama Perusahaan melaksanakan seleksi Internasional Reinsurance Broker b) Perusahaan menyampaikan KAK/Kriteria atas Reinsurance Broker kepada Leader Consorsium

seleksi

Internasional

c) Peserta International Reinsurance Broker harus didukung / di back up oleh First Class Underwriter (Reinsurance Company) yang memiliki Rating Standard & Poor atau Lembaga Pemeringkat Internasional lain yang setara, dengan Rating minimum A atau berdasarkan pada aturan perundangundangan asuransi yang berlaku di Indonesia

52

PENGADAAN KHUSUS 4. Pengadaan Rutin  Pengadaan material umum (consumable), bahan kimia operasi, dan pelumas , Unit diberi kewenangan tanpa ada pembatasan nilai  Sewa kendaraan, sewa mesin photocopy, pemeliharaan Air Condition (AC), jasa helper, outsourcing, dan jasa cleaning service, jasa pembersihan sampah intake, jasa satuan pengamanan, jasa perawatan taman, sewa/sewa beli/pemeliharaan PC/Notebook, yang sifatnya rutin, Unit diberi kewenangan tanpa ada pembatasan nilai  Sewa kendaraan, sewa mesin photocopy, pemeliharaan Air Condition (AC), jasa helper, outsourcing, dan jasa cleaning service, jasa satuan pengamanan, jasa perawatan taman, sewa/sewa beli PC/Notebook/server, jasa pemeliharaan PC/Notebook/server, yang sifatnya rutin utk kebutuhan dalam waktu maksimal 1 tahun, Pejabat Pengadaan Kantor Pusat diberi kewenangan dengan nilai sampai dengan Rp. 5 Milyar

53

PENGGUNAAN BARANG / JASA DALAM NEGERI KETENTUAN : 1. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta 2. Penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 3. Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal : a) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b) spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c) volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan 5. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional 6. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp 5 M 7. Preferensi Harga hanya diberikan kepada barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% 8. Preferensi harga untuk Barang produksi dlm negeri paling tinggi 15% 9. Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yg dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing 54

SINERGI BUMN / ANAK PERUSAHAAN BUMN / PERUSAHAAN TERAFILIASI BUMN / BUMD Anak Perusahaan adalah anak perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh PJB Anak Perusahaan BUMN adalah : a)Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan; b)Perusahaan yang sahamnya mimimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; c) Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90% Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh anak perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN

55

SINERGI BUMN / ANAK PERUSAHAAN BUMN / PERUSAHAAN TERAFILIASI BUMN / BUMD 1. Kemudahan syarat penyedia kecuali syarat daftar perolehan pekerjaan yg sedang dilaksanakan, kepemilikan tenaga ahli/terampil, & kepemilikan domisili tetap dan jelas 2. Secara UU, Core Bisnis BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi

BUMN/BUMD berkaitan dgn: a) produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup

orang banyak dan b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

3. Anak Perusahaan/Group sepanjang produk dari Anak merupakan bagian dari mata rantai produksi perusahaan

Perusahaan/Group

4. Institusi Pemerintah yang dibiayai oleh dana APBN atau dana publik lainnya yang memiliki keterkaitan dgn negara 5. Kerjasama

Operasi (KSO) atau sejenisnya, adalah kerjasama dalam manajemen&operasional atas BUMN/Anak Perusahaan BUMN/BUMD berdasarkan penugasan dan persetujuan dari Kementerian BUMN atau Pemerintah

6. Penyedia barang dan jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral 56

BLACK LIST Macam sanksi Black List, yaitu : 1. Selama 6 bulan 1 Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. 2 Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. 3 Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut. 2. Selama 12 bulan 1 Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2 Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3 Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4 Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. 57

BLACK LIST 3. Selama 24 bulan 1

Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.

2

Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan.

3

Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.

4 5

6 7

8 9

10 Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. 11 Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. 12 Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. 58

BLACK LIST 4. Selama 60 bulan

1 2 3

4

Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis. Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.

59

BLACK LIST 5. Selamanya

1 2 3

4

5

6 7 8

Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. Apabila telah 2 (dua) kali dimasukan dalam daftar hitam Perusahaan salah satunya lebih dari 24 (duapuluh empat) bulan. Apabila telah 2 (dua) kali dimasukan dalam daftar hitam minimal 24 (duapuluh empat) bulan untuk kesalahan yang sama selama menjalankan profesinya baik di Perusahaan atau perusahaan/institusi/lembaga lainnya. Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak. Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 60

Terima Kasih