KELENGKAPAN BERKAS PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (JASA LAINNYA)
A. JENIS BERKAS 1
SURAT PERMOHONAN LELANG KE BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA (BPB/J)- (HARD COPY) >>> Format Terlampir
2
SURAT PENYAMPAIAN RPP KE BPB/J (HARD COPY ) >>> Format Terlampir
3
SURAT PENETAPAN RPP (HARD COPY ) >>> Format Terlampir
4
CETAK SIRUP (HARD COPY )
5
FOTOCOPY DPA & RKA (HARD COPY )
6
FOTOCOPY SK PPK/KPA/PA (HARD COPY )
7
FOTOCOPY SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA (JIKA MENGGUNAKAN "PPK") (HARD COPY)
8
RPP (RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN) (HARD COPY), TERDIRI DARI :
9
a
KERANGKA ACUAN KERJA PB/J(HARDCOPY & SOFTCOPY) >>> Contoh Terlampir
b
SPESIFIKASI TEKNIS (SOFT COPY)
c
HPS BERTANDATANGAN PPK/KPA/PA (HARD COPY & SOFT COPY) >>> Contoh Terlampir
d e
GAMBAR, MINIMAL BERTANDATANGAN PPK/KPA/PA (SOFT COPY) >>> bila diperlukan
f
RANCANGAN KONTRAK BERISI : DRAFT SURAT PERJANJIAN, SSUK & SSKK BERTANDA TANGAN PPK/KPA/PA (HARD COPY & SOFT COPY)
TIME SKEDUL BERDASARKAN DAFTAR PPK/KPA/PA (HARD COPY & SOFT COPY)
KUANTITAS-HARGA,
MINIMAL
BERTANDATANGAN
NOTA KESEPAKATAN DPRD-WALIKOTA (KHUSUS PEKERJAAN TAHUN JAMAK) (HARD COPY )
10 SK WALIKOTA TAHUN JAMAK (KHUSUS PEKERJAAN TAHUN JAMAK) (HARD COPY )
B. JUMLAH BERKAS 1
BERKAS ASLI 1 (SATU) RANGKAP, DIMASUKKAN DALAM MAP BANTEK
2
BERKAS FOTOCOPY 1 (SATU) RANGKAP DIMASUKKAN DALAM MAP KERTAS, KECUALI JENIS BERKAS NO.2, NO.3 & NO.8
3
SOFTCOPY DALAM BENTUK FLASHDISK
TTD, BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Format “A-1” SURAT PERMOHONAN LELANG KE BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
Format “A-1”
KOP SKPD
Samarinda, …………………….. Kepada Nomor Lampiran
: ..................................... : 1 (satu) berkas.
Perihal
: Permohonan Lelang.
Yth, Walikota Samarinda cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda di – Samarinda.
Berdasarkan RKA/DPA (pilih salah satu) kegiatan di Dinas/Badan ...................., maka kami mohon untuk dapat melelangkan pekerjaan di Portal Nasional (LPSE) tentang ............. (pilih salah satu jenis metode pemilihan penyedia barang/jasa). Adapun paket pekerjaan yang akan dilelangkan adalah sebagai berikut : No. 1.
KEGIATAN ....................................
PEKERJAAN ....................................
PAGU ANGGARAN (Rp.) ....................................
PPK/KPA/PA,
…………………. NIP. ……………
Format “A-2” SURAT PENYAMPAIAN RPP KE BAGIAN PEGADAAN BARANG/JASA
Format “A-2”
KOP SKPD
Samarinda, .................................... Kepada Nomor : .......................... Lampiran : 1 (satu) berkas. Sifat : Penting. Perihal : Penyampaian Dokumen RPP.
Yth. Walikota Samarinda cq. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda diSamarinda.
Sehubungan dengan RKA/DPA (pilih salah satu) SKPD Tahun Anggaran ........... pada Dinas/Badan/ ................................... No. RKA/DPA
: ................................................. (pilih salah satu)
Program
: ...........................................................................
Kegiatan
: ...........................................................................
Paket Pekerjaan
: ...........................................................................
Pagu Anggaran
: Rp. ............................ (…………………………..)
Dengan ini kami menyampaikan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk paket pekerjaan tersebut diatas. Bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen : 1. 2. 3. 4.
............................................... ............................................... ............................................... ...............................................
Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. PPK/KPA/PA,
……………………………….. NIP. ………………………….
Format “A-3” SURAT PENETAPAN RPP
Format “A-3”
KOP SKPD
SURAT PENETAPAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN TAHUN ANGGARAN ................ Nomor : ....................
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ………………………….
NIP
: ………………………….
Pangkat / Gol. Ruang : …………………………. Jabatan
: ………………………….
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : ..................................................... Tanggal ................................., dengan ini menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk paket pekerjaan ............................................................................................. Tahun Anggaran .......... yang terdiri atas : 1. ........................................... 2. ........................................... 3. ........................................... 4. ...........................................
Samarinda, ............................ PPK/KPA/PA,
……………………………….. NIP. ………………………….
Lampiran “A-4” TAMPILAN siRUP DI WEBSITE LKPP
Lampiran “A-5”
RKA & DPA
Lampiran “A-6” SK. PPK/KPA/PA
Lampiran “A-7” SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN BARANG/JASA (JIKA MENGGUNAKAN “PPK”)
Format “A-8.a” KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG/JASA
Format “A-8.a” (CONTOH)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
PEKERJAAN :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
LOKASI : SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2017
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
I.
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang : a. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. b. Gedung/Kantor Milik Pemerintah merupakan bagian dari aset yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan resmi Pemerintahan. Setiap asset yang dimiliki oleh Pemerintah wajib dipelihara dan dijaga kebersihannya. Salah satu upayanya dengan cara melakukan pembersihan gedung secara berkala. Bangunan gedung Sekretariat Kota Samarinda yang khususnya dikelola oleh bagian umum Sekretariat Kota Samarinda harus menjaga kebersihan yang diakibatkan oleh kotoran dan debu. c. Perlunya Pemeliharaan dan Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda sebagai prasyarat untuk mencegah resiko berbagai penyakit, menjaga suasana kenyamanan pada setiap ruangan yang digunakan untuk beraktivitas bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Kota Samarinda. 2. Maksud dan Tujuan : Maksud : Memberikan perlindungan terhadap asset Pemerintah Kota Samarinda berupa pembersihan noda-noda kotoran dan debu yang menempel pada lantai ruangan, lantai tangga, lantai toilet, dinding toilet, kaca, plafond, dll. Tujuan : Menjaga kebersihan Gedung Sekretariat Kota Samarinda 3. Sasaran : Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda 4. Lokasi Kegiatan : Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda 5. Sumber Pendanaan : Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Pemeliharaan (Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda) berasal dari APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : Nama Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nama Pekerjaan : Pemeliharaan (Jasa Kebersihan Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda) Sumber Dana : APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan kode rekening : ……
>>> Rincian “RKA” lihat lampiran “A-5”
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan kode rekening : …… -
>>> Rincian “DPA” lihat lampiran “A-5” Pagu Anggaran : Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
-
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 648.728.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
>>> Rincian “HPS” lihat lampiran Format “A-8.c”
6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Nama KPA : : Kepala Bagian Umum. Satuan Kerja : : Sekretariat Kota Samarinda.
>>> Rincian “Struktur Organisasi Pelaksanaan Kegiatan” lihat lampiran “A-8.a1”
II. DATA PENUNJANG 7. Data Dasar : Kerangka Acuan Kerja (KAK); Histori HPS (Harga Perhitungan Sendiri); Data Peralatan Kantor; Tata cara perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung (bila ada); Gambar; Spesifikasi Teknis; 8. Standar Teknis : Standar teknis yang digunakan oleh antara lain : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; SNI yang masih berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. 9. Referensi Hukum : Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk Keperluan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2016. III. RUANG LINGKUP 10.
Lingkup Pekerjaan : a. Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung adalah sebuah upaya untuk melakukan aktifitas kebersihan gedung berupa pembersihan noda-noda, kotoran dan debu yang menempel pada lantai ruangan, lantai tangga, lantai toilet, dinding toilet, kaca, plafond, taman dan sebagainya, yang termasuk dalam ruang
lingkup pekerjaan meliputi Gedung Sekretariat Kota Samarinda (Gedung Balaikota) b.
Fasilitas yang harus disediakan oleh penyedia jasa yaitu tenaga Supervisor dan Tenaga Petugas Kebersihan.
11.
Keluaran : - Jasa Kebersihan Gedung atau Cleaning Service, pemotongan rumput serta kebersihan Taman/Halaman.
12.
Bahan-bahan dan Fasilitas dari KPA : - ada.
Rincian minimal “Bahan dari Penyedia Jasa” lihat lampiran Spesifikasi Teknis. 13.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa : Minimal peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa terlampir. >>> Rincian minimal “Peralatan dari Penyedia Jasa” lihat lampiran Format
“A-8.a2”
14.
. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : Masa Kontrak adalah sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan 31 Desember 2016; Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah 254 (dua ratus lima puluh empat) hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal mulai kerja pada SPMK sampai dengan serah terima (termasuk proses administrasi serah terima)
>>> Rincian Master Skedul “Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan” lihat lampiran Format “A-8.e”
15.
Personil dari Penyedia Jasa : Minimal personil yang harus disediakan oleh penyedia jasa terlampir. >>> Rincian minimal “Personil dari Penyedia Jasa” lihat lampiran Format
“A-8.a3”
16.
. Spesifikasi Teknis Pekerjaan : Spesifikasi teknis pekerjaan terlampir. .
>>> Rincian “Spesifikasi Teknis Pekerjaan” lihat lampiran A-8.b” 17.
Gambar : Gambar denah Gedung terlampir.
>>> Rincian “Gambar” lihat lampiran Format “A-8.d” 18.
Persyaratan Penyedia Jasa (Kualifikasi) : 1. Menyampaikan Pakta Integritas; 2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2015); 3. peserta kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki : a). SIUP yang masih berlaku; b). KBLI 81210 Jasa Cleaning Service/Jasa Kebersihan Umum Bangunan yang masih berlaku; c). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku; d). Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku. 4. memiliki kemampuan pada klasifikasi Jasa Cleaning Service/Jasa Kebersihan Umum Bangunan, Golongan Usaha KECIL; 5. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
6. menyampaikan pernyataan bahwasannya salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan; >>> Rincian minimal “Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis” lihat lampiran Format
“A-8.a3”
8. memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan lainnya ini; >>> Rincian minimal “Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan” lihat lampiran
Format “A-8.a2”
9. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 10. menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan (bila ada); 11. memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh persen) dari nilai paket (HPS); 12. menyampaikan akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); 13. menyampaikan neraca perusahaan tahun terakhir (sampai dengan tahun 2015); 14. mempunyai sisa kemampuan paket (SKP); 15. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 19.
Penilaian Penawaran Penyedia jasa : a. Administrasi : 1. Syarat-syarat substansial yg diminta berdasarkan dokumen pemilihan; 2. Surat penawaran : Jangka waktu berlakunya surat penawaran 45 (empat puluh lima) hari kalender; Total Harga Penawaran; Bertanggal. b. Teknis : 1. Metode Pelaksanaan : Uraian Metode Pelaksanaan harus memenuhi persyaratan substansi teknis & menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai item pekerjaan pada metode pelaksanaan (Item Pekerjaan Metode Pelaksanaan sesuai dengan item yang ada pada daftar kuantitas dan harga pada BOQ); Uraian Metode Pelaksanaan harus menjelaskan penggunaan bahan, peralatan (jenis, quantity) dan personil inti (quantity) yang ditawarkan sesuai Daftar Penggunaan Peralatan, Daftar Penggunaan Personil Inti dan Daftar Penggunaan Bahan minimum ( lihat lampiran Format “A-8.a2 & A-8.a3” ) untuk masing-masing item pekerjaan metode pelaksanaan tersebut diatas; Uraian Metode Pelaksanaan harus mencerminkan penerapan jadual waktu pelaksanaan (sistematis) Master Skedul yang ditawarkan; Uraian Metode Pelaksanaan harus menjelaskan volume yang tercantum dalam daftar kuantitas pekerjaan. 2. Jadual Pelaksanaan (terdiri dari Master Skedul) : Tidak melampaui waktu yang disyaratkan (untuk Master Skedul);
Urutan pekerjaan sistematis, logis dan sesuai dengan metode pelaksanaan serta memenuhi kriteria teknis yang berlaku (untuk Master Skedul ); Jadual pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan kurva–S dan bobot nilai masing-masing pekerjaan sesuai format terlampir (untuk Master Skedul) ( lihat lampiran Format “A-8.e” ). 3. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan : Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah sesuai dengan yang disyaratkan ( lihat lampiran Format “A-8.a2” ); Melampirkan fotocopy bukti kepemilikan alat (milik atau sewa); Membuat Skedul Penggunaan Peralatan (format Skedul Penggunaan Peralatan terlampir) ( Rincian jenis alat “Skedul Penggunaan Peralatan” lihat lampiran Format “A-8.e1” )sesuai dengan uraian Metode Pelaksanaan dan Master Skedul; Untuk yang sewa, melampirkan Perjanjian Sewa yang menyebutkan jangka waktu perjanjian sewa sesuai Skedul Penggunaan Peralatan dan Master Skedul yang ditawarkan. 4. Spesifikasi Teknis : Komponen dan kuantitas personil inti, bahan dan peralatan sesuai dengan daftar kuantitas pekerjaan dan analisa satuan pekerjaan; Membuat Skedul Penggunaan Bahan (format Skedul Penggunaan Bahan terlampir) ( Rincian jenis bahan “Skedul Penggunaan Bahan” lihat lampiran Format “A-8.e2” ) sesuai dengan uraian Metode Pelaksanaan dan Master Skedul; Analisa satuan pekerjaan sesuai dengan Metode Pelaksanaan. 5. Personil Inti/Proyek (Tabel Kebutuhan Personil Inti terlampir) : Kuantitas dan pengalaman sesuai yang disyaratkan; Jumlah personil untuk masing-masing posisi sesuai dengan yang disyaratkan; Untuk Tenaga Ahli melampirkan KTP, NPWP, Ijasah, SKA, Daftar Riwayat Pekerjaan (CV) dan Surat Pernyataan sebagai Personil Tetap pada perusahaan penawar yang dibubuhi tanda tangan pimpinan perusahaan dan personil yang bersangkutan untuk masing-masing personil; Untuk Tenaga Terampil melampirkan KTP, Ijasah, SKT, Daftar Riwayat Pekerjaan (CV) dan Surat Pernyataan sebagai Personil Tetap pada perusahaan penawar yang dibubuhi tanda tangan pimpinan perusahaan dan personil yang bersangkutan untuk masing-masing personil; Melampirkan Surat Perjanjian Kontrak Personil untuk ditempatkan secara penuh sesuai Skedul Penggunaan Personil Inti (khusus untuk yang tidak memiliki personil tetap sesuai yang disyaratkan); Membuat Skedul Penggunaan Personil Inti (format Skedul Penggunaan Personil Inti terlampir) ) ( Rincian jenis personil inti “Skedul Penggunaan Personil Inti” lihat lampiran Format “A-8.e3” ) sesuai dengan uraian Metode Pelaksanaan dan Master Skedul; Membuat Struktur Organisasi Proyek dalam bentuk flow chart yang memuat personil inti/proyek yang disyaratkan sesuai Daftar Penggunaan Personil Inti; Menjelaskan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing personil inti/proyek yang disyaratkan sesuai Daftar Penggunaan Personil Inti
>>> Rincian “Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing personil inti/proyek” lihat lampiran Format “A-8.a5”
c. Harga Mengikuti standar penilaian harga untuk metode 1 (satu) file sistem gugur dengan pascakualifikasi.
Samarinda, ……………… Disetujui Oleh, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN
.............................................. NIP. ...............................
Lampiran “A-8.a1” (CONTOH)
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Lampiran “A-8.a1” (CONTOH)
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Pekerjaan
: Peningkatan Jalan Lingkungan Durian Runtuh : Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Durian Runtuh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PANITIA / PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (P2HP)
BENDAHARA PENGELUARAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Pengguna Anggaran (PA)
PPTK
PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK (P3K)
TIM PENGELOLA KEGIATAN
Samarinda, ………………….
Ditetapkan, PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
...................................... NIP. …………………….
Lampiran Format “A-8.a2” (CONTOH)
TABEL PENGGUNAAN PERALATAN
Lampiran Format “A-8.a2” (CONTOH)
TABEL PENGGUNAAN PERALATAN (minimal) Kegiatan Pekerjaan
: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
NO
NAMA PERALATAN
JUMLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Sapu ijuk Sapu Lidi Pengki Cangkul Gunting Taman Garpu Alat Pel Vacuum Cleaner Lap Pembersih Kaca Alat Bantu Stegger, Tangga atau Scafolding
10 Unit 10 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 7 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit
Samarinda, ………………………………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Lampiran Format “A-8.a3” (CONTOH)
TABEL KEBUTUHAN PERSONIL
Lampiran Format “A-8.a3” (CONTOH)
TABEL KEBUTUHAN PERSONIL (minimal) Kegiatan Pekerjaan
: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
1. Tenaga Ahli JABATAN
JUMLAH
PENDIDIKAN
KEAHLIAN (minimal)
1 orang
S2/S1 Teknik Sipil
SKA Ahli Madya Pemeliharaan & Perawatan Bangunan Gedung
JUMLAH
PENDIDIKAN
KEAHLIAN (minimal)
1. Supervisor
1 Orang
D3
2. Pengawas
1 Orang
D3 Teknik Arsitektur
3. Pekerja
8 Orang
SMA/STM
Bidang Kesehatan/Keperawatan SKT Penata Taman/Landscape SKT Juru Ukur Pekerjaan Jalan/Jembatan-TS.48
1. Manager
PENGALAMAN DI BIDANGNYA S2 ≥ 2 Tahun S1 ≥ 5 Tahun
2.Tenaga Terampil
JABATAN
PENGALAMAN DI BIDANGNYA (minimal) 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun
Samarinda, ………………………………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Lampiran Format “A-8.a4” (CONTOH)
TABEL PENGGUNAAN BAHAN
Lampiran Format “A-8.a4” (CONTOH)
TABEL PENGGUNAAN BAHAN (minimal) Kegiatan Pekerjaan
: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
No.
NAMA BAHAN
1.
Forward/detergen/ tissue Refresh Shine Up Lemon plade Refresh Shine Up Lemon plade Conrqdust Handuk Putih
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Trussol (desinfectan) Kamper lilly ball Forward glass, cleanerair freshner …………..
DILENGKAPI DENGAN BROSUR ASLI YANG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DARI PABRIKAN
DILENGKAPI DENGAN SURAT DUKUNGAN ASLI BAHAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
…
...
Samarinda, ………………………………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN
…………………………………………… NIP. ……………………………………..
Lampiran “A-8.a5” TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING PERSONIL YANG TERLIBAT DALAM PEKERJAAN
Lampiran “A-8.b” (CONTOH)
SPESIFIKASI TEKNIS
Lampiran “A-8.b” (CONTOH)
SPESIFIKASI TEKNIS
KETENTUAN TEKNIS PEKERJAAN DILAPANGAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) Pasal 1 KETENTUAN UMUM : 1. Penyedia barang/jasa harus mentaati ketentuan – ketentuan mengenai kewajiban selaku pelaksana pekerjaan, menyiapkan/menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan menjaga ketertiban lingkungan. 2. Jika Penyedia barang/jasa tidak dapat menerima/menyetujui pendapat/perintah Kepala Bagian Umum, harus mengajukan keberatan – keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3 x 24 jam. 3. Kepala Bagian Umum dalam kegiatan pelaksanaan Cleaning Service adalah unsur pemberi tugas (owner) yang selanjutnya menugaskan Kepala Subbag Rumah Tangga & Peralatan yang akan memonitor setiap hari isi dalam buku harian lapangan yang dibuat penyedia barang/jasa. 4. Kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Service agar dibuatkan bobot prestasi kemajuan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan time schedule palaksanaan. 5. Kegiatan pelaksanaan Cleaning Service agar supaya lingkungan kerja pada kantor tetap nyaman. 6. Penyedia barang/jasa harus segera memperbaiki atas beban biaya sendiri terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dalam pelaksanaannya setelah mendapat perintah dari Kepala Bagian Umum. Pasal 2 PEKERJAAN TAMBAH KURANG 1. Pada dasarnya seluruh volume dan item pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian / SPK / Kontrak harus dilaksanakan, apabila karena sesuatu dan atau item pekerjaan tidak dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda. 2. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan yang dibuat oleh Pengawas Teknis. 3. Berita Acara Perubahan tersebut ditandatangani oleh Penyedia barang/jasa dengan Pengguna Anggran.
Pasal 3 PENGAWASAN 1. Pengawasan dilakukan terus menerus selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa diwajibkan menempatkan seseorang penanggung jawab teknis yang dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sepenuhnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mengerti dalam bidang bangunan, listrik, air serta dapat mewakili penyedia barang/jasa untuk menerima dan melaksanakan perintah/petunjuk pengawas. 2. Jika ternyata penanggung jawab teknis tersebut tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka pemberi tugas (owner) berhak memerintah kepada penyedia barang/jasa supaya segera mengganti dengan orang lain yang ahli dan berpengalaman sesuai bidang pekerjaan yang dikerjakan. Pasal 4 MONITORING KEMAJUAN PEKERJAAN Penelitian/monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan Cleaning Service : 1. Setiap kegiatan yang berjalan setiap hari harus dibuatkan batasan pekerjaan yang dimasukkan dalam catatan Buku Harian Lapangan dengan diketahui oleh Kepala Bagian Umum. 2. Bobot kemajuan pekerjaan agar dibuat setiap akhir bulan yang berjalan sebagai bahan evaluasi Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda dalam memonitor kegiatan Cleaning Service. 3. Pengajuan tagihan dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Pengawasan Pekerjaan berikut lampiran hasil pemeriksaan/pengawasan pekerjaan dan diatur secara berkala sesuai dengan prestasi bobot pekerjaan yang tertuang dalam Perjanjian/Kontrak. Pasal 5 KETENTUAN TEKNIS PENGELOLAAN GEDUNG I.
LINGKUP PEKERJAAN : Pekerjaan pemeliharaan kebersihan meliputi : - Lantai gedung didalam gedung - Lantai gedung diluar gedung - Dinding, Kolom, Plafon - Halaman gedung dan taman - Saluran air didalam dan diluar gedung - Kaca dan ornament etalase yang lain yang ada didalam gedung Alat – alat yang digunakan : - Sapu ijuk, sapu lidi, pengki, cangkul, gunting taman, garpu, alat pel - Vacum Cleaner (harus dimiliki penyedia barang/jasa) - Lap untuk pembersih kaca jendela atau kaca pintu - Menggunakan bahan pembersih - Alat bantu : steger, tangga dan atau scaffolding
Terdiri dari : a. Pekerjaan pembersihan dan penata ruangan b. Pekerjaan pembersihan toilet dan penata ruangan c. Pekerjaan pembersihan eksterior d. Pekerjaan Landcaping e. Pekerjaan Perawatan Electrical a. Pembersihan dan penata ruangan : - Tanaman indoor - Pembersihan sampah - Pembersihan lantai tangga - Pembersihan dinding (gypsum, kayu, tembok) - Pembersihan kaca - Pembersihan plafond - Pembersihan pintu dan jendela - Pembersihan dan penataan furnitur - Pembersihan lukisan dan dekoratif - Pembersihan komputer dan pesawat telepon b. Pembersihan toilet dan penata ruangan : - Wastafel - Closset - Kaca rias / cermin - Urinoir - Lantai - Bak air - Dinding - Plafond - Tempat Sampah - Kertas Tissue - Pewangi Ruangan c. Exsterior : - Pembersih kaca - Pembersih dinding - Pembersih jendela d. Landcaping : - Perawatan tanaman dengan pemupukan - Penyiraman tanaman - Pembersihan parkir dan halaman - Pembersihan selokan - Pembuangan sampah e. Perawatan Electrical : 1. Sistem penerangan
Perawatan sistem penerangan meliputi : Pembersihan kotoran dan debu pada armatur/fixture. 2. Telepon Perawatan telepon meliputi : Pembersihan pesawat telepon. 3. Komputer Perawatan kotoran dan debu pada perangkat komputer.
II.
TATA CARA PELAKSANAAN PERAWATAN KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN : Pada umumnya Pekerjaan Cleaning Service terbagi menjadi 2 (dua) periodik yaitu : 1. Pekerjaan Pembersihan Harian. Yaitu Pekerjaan Cleaning Service yang dilakukan setiap hari meliputi : a. Lantai, keramik, karpet, dll dibersihkan dengan alat dan obat/chemical sesuai dengan jenis lantainya agar tidak terdapat sampah, kotoran, debu, dan flek – flek pada lantai. b. Ruangan kerja dan perkakas kantor dibersihkan pagi pada jam sebelum karyawan masuk kantor, setelah karyawan pulang kantor agar keadaan ruangan selalu bersih pada saat dipakai. c. Ruangan dapat dibersihkan setiap saat agar pada saat digunakan dalam keadaan bersih siap dipakai. d. Toilet dibersihkan dengan pembersih diberikan obat pengharum dan perlengkapan sabun, tissue/handuk, kamper dan sejenisnya agar toilet selalu dalam keadaan bersih dan kering. e. Dinding kaca, dinding keramik dan lain sejenisnya dibersihkan secara terus menerus/ rutin dengan menggunakan alat – alat dan obat/chemical yang sesuai dengan jenis bendanya agar setiap saat tampak bersih dan indah. f. Tangga dibersihkan setiap saat, agar selalu bersih dan tidak ada kotoran satupun. g. Langit – langit dan eternit, kap lampu dan lain sejenisnya dibersihkan secara terus menerus/rutin dengan menggunakan alat – alat dan obat/chemical yang sesuai dengan jenis bendanya. h. Halaman dibersihkan dari berbagai sampah dan kotoran agar selalu tampak bersih. i. Taman dan tanaman hias, untuk tanaman yang berada diluar gedung disiram pagi sore serta dirawat agar selalu tampak indah, untuk tanaman yang berada didalam ruangan setiap hari menjelang libur dikeluarkan dari ruangan untuk penyegaran dan setiap hari disiram, dirawat agar pohon selalu segar dan indah
2. Pekerjaan Pembersihan Secara Periodik Yaitu perawatan kebersihan pada suatu tempat yang kebersihannya sudah sangat parah, dilakukan setiap periode tertentu sesuai dengan kebutuhannya meliputi : a. Lantai keramik dicuci dan dilapisi obst pengkilap b. Pembersihan kaca luar, tembok/dinding pintu, jendela, pada gedung yang bertingkat yang sarananya kurang memenuhi tidak ada tangga stegger atau gondolanya.
Obat chemical No
Lingkup dan Sasaran
I
DALAM RUANGAN HARIAN :
1
Lantai (seluruhnya termasuk Tangga). Karpet
2 3 4 5 6 7
Furniture (meja,kursi,lemari, filling cabinet). Ruangan Lantai (Pada Lobby) Sampah sampah Toilet : a. Lantai b. Dinding c. Clossed d. Urinoir
e. Kaca rias selanjutnya dikontrol 30 menit/1x agar bersih,kering dan berbau harum.
Uraian
Frek.
Alat
Sapu,pengki dan mop Vacum Cleaner
Nama jenis
Konsentrasi
Disapu/dipel
2X
Forward
1 : 20
Dihisap/dibersih kan dari kotoran Dilap & dibersih kan dari flek/debu
1X 1X
Kemoceng,lap basah/lap kering.
Diberi pengharum Dusting Diangkat/dibuang ke tempat penam pungan diluar.
1X 1X 3X
Calspray Lobby Duster Tempat sampah/tong sampah
Refresh Conrqdust
Disikat,dipel dan dikeringkan Dicuci,digosok dan dikeringkan Dicuci,digosok dan dikeringkan Dicuci,digosok dan dikeringkan
Setiap saat
Sikat dan ember
Handuk putih
6 x ganti
Tapas dan lap
Trusol (Desinfectan) Forward/detergen
1 : 20
Forward/deter gen/tissue Kamper lilly ball, kamper warna (Bola pingpong) Forward glass, cleaner air fresh ner (FM).
1 : 20 3 roll/hr 2 bh/Bln
Refresh Langsung
1X 1X 1X
Di lap/dibersihkan 2X
Sikat,tapas dan lap Sikat,tapas dan lap Gunsprayer mop pel dan lap
Shine up lemon plade
1 : 20
1 : 05 Langsun g
II
HALAMAN LUAR GEDUNG
A 1. 2.
HARIAN : Halaman jalan tempat parkir Tanaman / Taman
B 1.
MINGGUAN : Saluran/got
2.
Tanaman/taman
C 1.
BULANAN : Plafon
2.
Kaca - Kaca Tanaman/taman
Disapu,dibersihkan dari kotoran Bila tdk hujan disiram Disapu,dibersihkan dri Kotoran/sampah Dipangkas
Setiap saat
Sapu dan pengki
2X
Selang
1X
Sapu dan skop Lobby duster Cangkul dan gunting tanaman
1X Dibersihkan dari laba – laba dan debu Dibersihkan dari kotoran/debu Didangir dan diberi pupuk
1X 1X
Tangga,steger dan sikat Tangga,steger dan glass Wifer,lap dll Garpu tanaman
TIGA BULAN : Dinding gedung dan Kaca – kaca
Dibersihkan dari flek dan debu
1 X (lihat dari tingkat kekotorannya) System Rotary
Steger,alat pelin-dung dan spoon
Ditergen
1: 20
Glass cleaner
1 : 05
Pupuk kandang Urea,NPK
Secukupny a
Ditergen
1 : 20
Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda,
………………………………. NIP: ………………………..
Lampiran Format “A-8.c” (CONTOH) HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BERTANDATANGAN PPK/KPA/PA
Lampiran Format "A-8.c" (CONTOH)
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RENCANA ANGGARAN BIAYA Instansi Kegiatan Pekerjaan TA Lokasi
NO
A
: Sekretariat Kota Samarinda : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota) : Tahun 2016 : Kota Samarinda
UPAH/ALAT BAHAN
Pekerjaan Cleaning Service Lantai 1 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja - Kursi - Lemari - Komputer
SATUAN
VOLUME
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 256 80 125 120 524 585
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
25.600.000,00 4.096.000,00 2.560.000,00 4.000.000,00 2.112.000,00 5.240.000,00 4.680.000,00
m2 m2 m2
1876 475 3345
1.200,00 900,00 1.250,00
8,00 8,00 8,00
18.009.600,00 3.420.000,00 33.450.000,00
Unit Unit Unit Unit
137 175 90 85
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
8,00 8,00 8,00 8,00
1.863.200,00 1.820.000,00 936.000,00 884.000,00
HARGA SATUAN
PERIODE (BULAN)
Subtotal B
Lantai 2 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 8. Plafond, AC & Kap Lampu 9. Dinding Wallpaper 10. Mushola 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
JUMLAH HARGA
108.670.800,00
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 56 36 125 528 1580 535
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
25.600.000,00 896.000,00 1.152.000,00 4.000.000,00 9.292.800,00 15.800.000,00 4.280.000,00
1828 75 35 3275
1.200,00 900,00 2.000,00 1.250,00
8,00 8,00 8,00 8,00
17.548.800,00 540.000,00 560.000,00 32.750.000,00
Unit Unit Unit Unit
112 172 84 65
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
8,00 8,00 8,00 8,00
1.523.200,00 1.788.800,00 873.600,00 676.000,00
Subtotal
117.281.200,00
C
Lantai 3 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 56 35 260 1580 535 465 75 1907 350 2265
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 900,00 1.250,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
25.600.000,00 896.000,00 1.120.000,00 8.320.000,00 27.808.000,00 5.350.000,00 3.720.000,00 750.000,00 18.307.200,00 2.520.000,00 22.650.000,00
Unit Unit Unit Unit
104 243 55 65
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
8,00 8,00 8,00 8,00
1.414.400,00 2.527.200,00 572.000,00 676.000,00
Subtotal D
Lantai 4 1. Pembersihan Dag
m2
122.230.800,00
1600
800,00
8,00
Subtotal E
Pekerjaan Taman - Halaman / Taman 2. Lantai Tangga - Tanaman Keras - Rumput Paving Blok - Pemotongan Rumput
m2 m2 m2 m2 m2
10.240.000,00
5700 104 300 1116 5400
2.975,00 1.950,00 4.844,00 1.490,00 1.600,00
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Subtotal (A) (B) (C) (D)
Jumlah Harga Pekerjaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) DIBULATKAN Terbilang :
10.240.000,00
135.660.000,00 1.622.400,00 11.625.600,00 13.302.720,00 69.120.000,00 231.330.720,00
93.109
9,00 10%
589.753.520,00 58.975.352,00 648.728.872,00 648.728.000,00
#Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah# Samarinda, …………………………………….
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
………………………………….. NIP. ……………………………..
Lampiran Format "A-8.c" (CONTOH)
DASAR PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAFTAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN DAN ALAT Instansi Kegiatan Pekerjaan TA Lokasi
NO
A
B
: Sekretariat Kota Samarinda : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota) : Tahun 2016 : Kota Samarinda
UPAH/ALAT BAHAN
Pekerjaan Cleaning Service Lantai 1 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja - Kursi - Lemari - Komputer Lantai 2 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 8. Plafond, AC & Kap Lampu 9. Dinding Wallpaper 10. Mushola 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
SATUAN
HPS PEKERJAAN TAHUN 2016
HARGA TERTINGGI SURVEY 2016
HARGA STANDAR HPS PEKERJAAN TAHUN SK. WALIKOTA 2015 TAHUN 2016
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
2.100,00 2.100,00 4.200,00 4.200,00 2.310,00 1.312,50 1.050,00
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
m2 m2 m2
1.200,00 900,00 1.250,00
1.260,00 945,00 1.312,50
1.200,00 900,00 1.250,00
1.200,00 900,00 1.250,00
Unit Unit Unit Unit
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.785,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
2.100,00 2.100,00 4.200,00 4.200,00 2.310,00 1.312,50 1.050,00
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00
1.200,00 900,00 2.000,00 1.250,00
1.260,00 945,00 2.100,00 1.312,50
1.200,00 900,00
1.200,00 900,00
1.250,00
1.250,00
Unit Unit Unit Unit
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.785,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
NO
C
D
E
UPAH/ALAT BAHAN
SATUAN
HPS PEKERJAAN TAHUN 2016
HARGA TERTINGGI SURVEY 2016
HARGA STANDAR HPS PEKERJAAN TAHUN SK. WALIKOTA 2015 TAHUN 2016
Lantai 3 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 900,00 1.250,00
2.100,00 2.100,00 4.200,00 4.200,00 2.310,00 1.312,50 1.050,00 1.312,50 1.260,00 945,00 1.312,50
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 900,00 1.250,00
2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.200,00 1.250,00 1.000,00 1.250,00 1.200,00 900,00 1.250,00
Unit Unit Unit Unit
1.700,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.785,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1.750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Lantai 4 1. Pembersihan Dag
m2
800,00
840,00
800,00
800,00
Pekerjaan Taman - Halaman / Taman 2. Lantai Tangga - Tanaman Keras - Rumput Paving Blok - Pemotongan Rumput
m2 m2 m2 m2 m2
2.975,00 1.950,00 4.844,00 1.490,00 1.600,00
3.123,75 2.047,50 5.086,20 1.564,50 1.680,00
3.500,00
3.500,00
5.500,00 1.500,00 1.700,00
5.500,00 1.500,00 1.700,00
Samarinda, ……………………………………. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
………………………………….. NIP. ……………………………..
Lampiran Format “A-8.d” (CONTOH)
GAMBAR DENAH GEDUNG (BILA ADA)
Lampiran Format “A-8.e” (CONTOH)
TIME SKEDUL BERDASARKAN DAFTAR KUANTITAS -HARGA
Lampiran Format "A-8.e" (CONTOH)
JADWAL PELAKSANAAN Kegiatan
: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan
: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
Lokasi
: Kota Samarinda
Tahun Anggaran
: Tahun 2016 BULAN KE
NO
A
B
C
E F
URAIAN
SATUAN
Pekerjaan Cleaning Service Lantai 1 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Plafond, AC & Kap Lampu 9. Dinding Wallpaper 10. Dinding Kayu 11. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja - Kursi - Lemari - Komputer Lantai 2 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Plafond, AC & Kap Lampu 9. Dinding Wallpaper 10. Mushola 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer Lantai 3 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer Lantai 4 1. Pembersihan Dag Pekerjaan Taman - Halaman / Taman - Lantai Tangga - Tanaman Keras - Rumput Paving Blok - Pemotongan Rumput
PERKIRAAN KUANTITAS
I
BOBOT %
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
KETERANGAN
MINGGU KE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
25.600.000,000 4.096.000,000 2.560.000,000 4.000.000,000 2.112.000,000 5.240.000,000 4.680.000,000 18.009.600,000 3.420.000,000 33.450.000,000
4,341 0,695 0,434 0,678 0,358 0,889 0,794 3,054 0,580 5,672
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,087
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
0,162
Unit Unit Unit Unit
1.863.200,000 1.820.000,000 936.000,000 884.000,000
0,316 0,309 0,159 0,150
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
25.600.000,000 896.000,000 1.152.000,000 4.000.000,000 9.292.800,000 15.800.000,000 4.280.000,000 17.548.800,000 540.000,000 560.000,000 32.750.000,000
4,341 0,152 0,195 0,678 1,576 2,679 0,726 2,976 0,092 0,095 5,553
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,085
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
0,159
Unit Unit Unit Unit
1.523.200,000 1.788.800,000 873.600,000 676.000,000
0,258 0,303 0,148 0,115
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
25.600.000,000 896.000,000 1.120.000,000 8.320.000,000 27.808.000,000 5.350.000,000 3.720.000,000 750.000,000 18.307.200,000 2.520.000,000 22.650.000,000
4,341 0,152 0,190 1,411 4,715 0,907 0,631 0,127 3,104 0,427 3,841
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,124
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,135
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,018
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,089
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
0,110
Unit Unit Unit Unit
1.414.400,000 2.527.200,000 572.000,000 676.000,000
0,240 0,429 0,097 0,115
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
m2
10.240.000,000
1,736
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
m2 m2 m2 m2 m2
135.660.000,000 1.622.400,000 11.625.600,000 13.302.720,000 69.120.000,000 589.753.520,000
23,003 0,275 1,971 2,256 11,720 100,000
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,657
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,056
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,064
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
0,335
RENCANA
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
KOMULATIF RENCANA
2,86
5,71
8,57
11,43
14,29
17,14
20,00
22,86
25,71
28,57
31,43
34,29
37,14
40,00
42,86
45,71
48,57
51,43
54,29
57,14
60,00
62,86
65,71
68,57
71,43
74,29
77,14
80,00
82,86
85,71
88,57
91,43
94,29
97,14
100,00
Samarinda, ……………………………………. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
……………………………………………. NIP. ………………………………….
Lampiran Format “A-8.e1” (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN PERALATAN
Lampiran Format "A-8.e1" (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN ALAT Kegiatan
: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan
: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
Lokasi
: Kota Samarinda
Tahun Anggaran
: Tahun 2016
NO
URAIAN
PERKIRAAN KUANTITAS
I 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2
II 3
4
5
6
7
BULAN KE IV V MINGGU KE
III 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VI 21
22
23
24
25
Sapu Ijuk, Sapu Lidi Pengki Cangkul Gunting Rumput Garpu Alat Pel, Lap Vacuum Cleaner Alat Bantu : Stegger, Tangga, Scaffolding
Samarinda, …………………………………… 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
………………………………………………. NIP. ……………………………………..
VII 26
27
28
29
30
VIII 31
32
33
34
KETERANGAN 35
Lampiran Format “A-8.e2” (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN BAHAN
Lampiran Format "A-8.e2" (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN BAHAN Kegiatan
: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan
: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota)
Lokasi
: Kota Samarinda
Tahun Anggaran
: Tahun 2016
NO
URAIAN
PERKIRAAN KUANTITAS
I 1
1 2 3 4 5 6
2
II 3
4
5
6
7
BULAN KE IV V MINGGU KE
III 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VI 21
22
23
24
25
VII 26
27
28
Trusol (Desinfectan) Forward (Detergen) Shine up lemon Refresh Conrqdust Kamper Lillyball Cleaner air Freshner
Samarinda, …………………………………… 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
………………………………………………. NIP. ……………………………………..
29
30
VIII 31
32
33
34
KETERANGAN 35
Lampiran Format “A-8.e3” (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN PERSONIL INTI
Lampiran Format "A-8.e3" (CONTOH)
SKEDUL PENGGUNAAN PERSONIL INTI Kegiatan
: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pekerjaan
: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Lokasi
: Kota Samarinda
Tahun Anggaran
: Tahun 2016
NO
URAIAN
PERKIRAAN KUANTITAS
I 1
1 2 3 4
Manager Supervisor Pengawas Pekerja
2
II 3
4
5
6
7
BULAN KE IV V MINGGU KE
III 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VI 21
22
23
24
25
VII 26
1 1 1 8
Samarinda, …………………………………… 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
………………………………………………. NIP. ……………………………………..
27
28
29
30
VIII 31
32
33
34
KETERANGAN 35
Lampiran Format “A-8.f.” (CONTOH)
RANCANGAN KONTRAK BERISI : DRAFT SURAT PERJANJIAN, SSUK & SSKK BERTANDA TANGAN PPK/KPA/PA
Lampiran “A-8.f.” (CONTOH)
SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya: Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Nomor: ............................................................... “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di ............ pada hari ......... tanggal ....... bulan ...........tahun ............[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara .............. [nama Pejabat
Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ............ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran], yang berkedudukan di ........... [alamat Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran], berdasarkan Surat Keputusan ………… [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No ……………...... [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran] selanjutnya disebut “PPK/KPA/PA” dan
[__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”] MENGINGAT BAHWA: (a) PPK/KPA/PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Jasa Lainnya”); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK/KPA/PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK/KPA/PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
untuk
(d) PPK/KPA/PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) 2) 3) 4)
telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK/KPA/PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada); b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis; e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK/KPA/PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a.
PPK/KPA/PA mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b.
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK/KPA/PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK/KPA/PA;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahanbahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK/KPA/PA; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK/KPA/PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama Sekretariat Kota Samarinda Pejabat Pembuat Komitemen/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran
............................................................ NIP. .............................................
Untuk dan atas nama CV/PT. ................
[nama lengkap] [jabatan]
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. Ketentuan Umum 1.
Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak). 1.9 Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia. 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.13 Hari adalah hari kalender. Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh
Pokja ULP untuk menilai penawaran termasuk rinciannya.
kewajaran
1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 1.17 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu; 1.18 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar; 1.19 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. 1.20 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 1.21 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 1.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. 1.23 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan
oleh PPK. 1.24 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. 1.25 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum. 2.
Penerapan
3.
Bahasa dan Hukum
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. 3.1
Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. [kecuali dalam rangka
[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.]
pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan
antara Pemerintah pinjaman/hibah)] 4.
5.
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan
Asal Material/ Bahan
dan
negara
pemberi
4.1
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
4.2
Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
4.3
Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam.
4.4
Pengenaan sanksi administratif di dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
4.5
PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.1
Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
atas
5.2
Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
5.3
Barang diadakan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
6.
Korespondensi
6.1
Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
6.2
Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7.
Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8.
Pembukuan
Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9.
Perpajakan
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
10.1
Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
10.2
Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
10.3
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
10.4
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
10.5
Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
10.6
Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
10.7
Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO
Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
14. Penemuanpenemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
B.
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 15. Jadwal Pelaksanaan 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal Pekerjaan penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 15.2
Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
16. Penyerahan Lokasi Kerja
16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 16.3
Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
17. Surat Perintah Mulai 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 Kerja (SPMK) (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 17.1 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. 18. Program Mutu
18.1
Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
18.2
Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.
18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. 19. Rapat Persiapan
19.1
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
Pelaksanaan Kontrak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. 19.2
Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.] 19.3
Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh selutuh peserta rapat.
Mobilisasi Peralatan, 24.1 Fasilitas dan Personil
Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
24.2
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil.
24.3
Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
20. Pengawasan Pelaksanaan
20.1
Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat
Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan
20.2
21. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
21.1
Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
21.2
Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
22. Perintah
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
23. Akses ke Lokasi Kerja
Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
24. [Mobilisasi
peralatan dan personil
24.1
Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
24.2
Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil.
24.3
25. Pemeriksaan Bersama
26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.]
25.1
Apabila diperlukan, pada pelaksanaan Kontrak, PPK dengan penyedia melakukan lokasi pekerjaan dengan pengukuran dan pemeriksaan lokasi pekerjaan untuk setiap pembayaran.
tahap awal bersama-sama pemeriksaan melakukan detail kondisi rencana mata
25.2
Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
25.3
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
25.4
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
26.1
Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
26.2
Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
26.3
Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.
27. Perpanjangan Waktu
26.4
Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27.1
Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
27.2
PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan
29.1
Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
29.2
Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini
29.3
Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30.1
Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
30.2
Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31.1
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
31.2
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
31.3
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
B.3 Penyelesaian Kontrak 31. Serah Terima Pekerjaan
31.4 PPK menerima penyerahan [pertama – bagi
pekerjaan yang ada masa pemeliharaannya]
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan. 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan. 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 31.7
Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
31.8
Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 32. Pengambilalihan
PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
33.1
Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
33.2
Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
34.1
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
34.2
Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau c) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
34.3
Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum.
34.4
Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35.1
Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi teknis dan
B.4 Perubahan Kontrak 34. Perubahan Kontrak
35. Perubahan Lingkup Pekerjaan
gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran
terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
35.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak sebagaimana ketentuan pada angka 35.1.] 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.1
[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar.] [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.] 36.2
Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
36.3
PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
36.4
PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
36.5
Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.
37.1
Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
37.2
Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
37.3
Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan
B.5 Keadaan Kahar 37. Keadaan Kahar
Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 37.4
Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
37.5
Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
37.6
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
37.7
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38. Penghentian Kontrak
38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat: a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. 38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran. 38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK. 39. Pemutusan Kontrak
39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia. 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.3 Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak. 39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.
40. Pemutusan Kontrak oleh PPK
40.1
Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
d.
e. f.
g. h. i. j.
k.
l.
40.2
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; Penyedia berada dalam keadaan pailit; Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaiakn pekerjaan); d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaiman yang
tercantum dalam SSKK; dan e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan 40.3
41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
42. Pemutusan Kontrak akibat lainnya
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
43.
Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah
[Peninggalan
mempertimbangkan kepentingan PPK.]
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 44. Hak dan Kewajiban Penyedia
45. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
46. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
47. Penanggungan dan Risiko
47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini. 47.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
48. Perlindungan Tenaga Kerja
48.1
Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 48.4
Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
49. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
50 . Asuransi
50.1
(apabila diperlukan)
(apabila diperlukan)
Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
51. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
52 Laporan Hasil Pekerjaan
50.2
Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
51.1
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
51.2
Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakantindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 52.2
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
52.3
Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan.
53. Kepemilikan Dokumen
52.4
Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
52.5
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
52.6
Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
52.7
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
54. Kerjasama 50.1 Antara Penyedia dan Sub Penyedia
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
50.2
Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
50.3
Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
55.1
Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.
55.2
Dalam
55. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
melaksanakan
kewajiban
di
atas
penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 55.3
Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
55.4
Membuat laporan periodik pelaksanaan ketetapan di atas.
55.5
Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
mengenai
56. Penyedia Lain
Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
57. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.
58. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
59. Jaminan
59.1
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
59.2
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurangkurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/serah terima pertama pekerjaan.]
(apabila ada)
(apabila dipersyaratkan)
59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 59.4
Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
59.5
Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
59.6
Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan/penyerahan terima pertama pekerjaan.
59.7
Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
59.8
Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
59.9
Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurangkurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.]
D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK 60. Hak dan Kewajiban PPK
PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi karena kesalahan, yang dilakukan PPK; dan h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam
kepada PA/KPA (apabila ada). 61. Fasilitas
PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
62. Peristiwa Kompensasi
62.1
Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK.
62.2
Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
62.3
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
62.4
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.
62.5
Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
62.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 62.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E.
PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
63. Personil Inti dan/atau Peralatan
63.1
Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
63.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 63.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian. 63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 63.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
63.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]
F.
PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
64. Harga Kontrak
65. Pembayaran
64.1
PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
64.2
Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
64.3
[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).]
65.1
Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki ijin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus perseratus). 65.2
Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK; 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan.
65.3
Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya
cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK. d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. 66. Hari Kerja
61.1
61.2
67. Perhitungan Akhir
Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
61.3
Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
67.1
Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
68. Penangguhan Pembayaran
67.2
Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
68.1
PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
68.2
PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
68.3
Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
68.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia. 69. [Penyesuaian Harga
(Untuk Kontrak Harga Satuan atau
Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]
69.1
[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
69.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. 69.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada
Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK. 69.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran. 69.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak. 69.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut. 69.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. 69.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan. 69.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran; a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15. b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah
penandatanganan kontrak). Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan kontrak. 69.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK. 69.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 69.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 69.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan; V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 69.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data; 69.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.] G. PENGAWASAN MUTU 70. Pengawasan dan Pemeriksaan
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
71. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
71.1
PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
71.2
Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
72. Cacat Mutu
PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
73. Pengujian
Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
74. Perbaikan Cacat Mutu
74.1
PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
74.2
Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
74.3
Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia. H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 75. Penyelesaian Perselisihan
75. Itikad Baik
75.1
Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
75.2
Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76.1
Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
76.2
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
76.3
apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
76.4
Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK/KPA/PA: Nama ……………………………….. Alamat: ……………………………….. Teleks: ……………………………….. Faksimili: ……………………………...... Penyedia Jasa: __________ Nama __________ Teleks: __________ Faksimili: __________
B. Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Pihak Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA): ___________ Untuk Penyedia Jasa: __________ C. Tanggal Berlaku Kontrak mulai berlaku sejak: tanggal ditandatangani SPMK Kontrak
D. [Masa Pemeliharaan
Masa Pemeliharaan berlaku selama: 245 hari kalender
E. Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK/KPA/PA.
F. Pencairan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas
G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA atau Pengawas Pekerjaan
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK/KPA/PA adalah: tentang penambahan dan /atau pengurangan personil
Negara/Kas Daerah]
2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: perubahan jadwal, alat pekerjaan,dsb
H. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: atas sepengetahuan PPK/KPA/PA atau wakil sah PPK/KPA/PA
I. Fasilitas
PPK/KPA/PA akan memberikan fasilitas berupa : Ruangan untuk karyawan
J. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBD kota
K. Pembayaran Uang Muka
Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka (TIDAK).
Samarinda tahun 2016
. L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembayaran pertama terhitung tanggal ………… sampai dengan ………. selama ……… )hari kalender, sebesar………………………………., setelah pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan jasa kebersihan sampai tanggal 30 Juni 2016 2. Pembayaran kedua terhitung tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 selama 62 (enam puluh dua )hari kalender, sebesar………………………………., setelah pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan jasa kebersihan sampai tanggal 31 agustus 2016 3. Pembayaran ketiga terhitung tanggal 01 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 selama 61 (enam puluh satu )hari kalender, sebesar………………………………., setelah pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan jasa kebersihan sampai tanggal 31 oktober 2016 4. Pembayaran keempat terhitung tanggal 01 Niopember 2016 sampai dengan 30 desember 2016 selama 60 (enam puluh )hari kalender, sebesar………………………………., setelah pihak penyedia menyelesaikan pekerjaan jasa kebersihan sampai tanggal 30 Desember 2016
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Laporan harian b. Laporan Mingguan c. Laporan Bulanan M. Penyesuaian
Harga
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya] Perhitungan Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan: _____________________________________
N. Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari ________________ [harga kontrak/harga bagian kontrak yang
belum dikerjakan] O. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: 1. Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Samarinda 2. Pengadilan Negeri Samarinda
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan - Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab
kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut
uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]
- Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan
untuk pelaksanaan pekerjaan]
Lampiran “A-9” NOTA KESEPAKATAN DPRD-WALIKOTA TAHUN JAMAK (KHUSUS PEKERJAAN TAHUN JAMAK)
Lampiran “A-10” SK. WALIKOTA TAHUN JAMAK (KHUSUS PEKERJAAN TAHUN JAMAK)
BILL OF QUANTITY (BQ)
Lampiran Format "BQ" (CONTOH)
RENCANA ANGGARAN BIAYA Instansi Kegiatan Pekerjaan TA Lokasi
NO
A
: Sekretariat Kota Samarinda : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Jasa Cleaning Service Sekretariat Kota) : Tahun 2016 : Kota Samarinda
UPAH/ALAT BAHAN
Pekerjaan Cleaning Service Lantai 1 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja - Kursi - Lemari - Komputer
SATUAN
VOLUME
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 256 80 125 120 524 585
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
m2 m2 m2
1876 475 3345
8,00 8,00 8,00
Unit Unit Unit Unit
137 175 90 85
8,00 8,00 8,00 8,00
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 56 36 125 528 1580 535
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
1828 75 35 3275
8,00 8,00 8,00 8,00
Unit Unit Unit Unit
112 172 84 65
8,00 8,00 8,00 8,00
HARGA SATUAN
PERIODE (BULAN)
Subtotal B
Lantai 2 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 8. Plafond, AC & Kap Lampu 9. Dinding Wallpaper 10. Mushola 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
Subtotal
JUMLAH HARGA
C
Lantai 3 1. Lantai Keramik 2. Lantai Tangga 3. Lantai Toilet 4. Lantai Toilet Dalam 5. Lantai Karpet 6. Kaca Jendela & Pintu 7. Kaca Dinding Dalam 8. Kaca Sekat 9. Plafond, AC & Kap Lampu 10. Dinding Wallpaper 11. Dinding Kayu 12. Peralatan & Perlengkapan Kantor - Sofa Meja -Kursi -Lemari -Komputer
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
1600 56 35 260 1580 535 465 75 1907 350 2265
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Unit Unit Unit Unit
104 243 55 65
8,00 8,00 8,00 8,00
1600
8,00
5700 104 300 1116 5400
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Subtotal D
Lantai 4 1. Pembersihan Dag
m2 Subtotal
E
Pekerjaan Taman - Halaman / Taman 2. Lantai Tangga - Tanaman Keras - Rumput Paving Blok - Pemotongan Rumput
m2 m2 m2 m2 m2 Subtotal
(A) (B) (C) (D)
Jumlah Harga Pekerjaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) DIBULATKAN Terbilang :
-
9,00 10%
…………………………………………………………………………….. Samarinda, ……………………………………. PENAWAR PT./CV ……………………………………….
………………………………….. JABATAN
