Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
MODUL 6 PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya
2014
Deputi Bidang PPSDM LKPP
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
D Daaffttaarr IIssii
Daftar Isi ..................................................................................................................... 2 Daftar Gambar ............................................................................................................ 3 Tujuan Umum ............................................................................................................. 4 Tujuan Khusus ............................................................................................................ 4 A. Pendahuluan .......................................................................................................... 5 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana ...................................................... 7 B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur ..................................................................................................................... 9 B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis ............................... 17 B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis .................................................... 23 B.4
Pelelangan Sederhana ......................................................................................... 26
C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung............................................. 27 C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung untukPenanganan Darurat .............................................................................................. 27 C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan UntukPenanganan Darurat ............................................................................................. 27 C.3
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung.............. 27
D. Sayembara ............................................................................................................ 32 E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya ............................................................. 36 F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak ............................................... 37 F.1 F.1.1 F.1.2
F.2
Menyusun Kontrak ............................................................................................. 37 Surat Perjanjian atau Kontrak ....................................................................................... 39 Surat Perintah Kerja ..................................................................................................... 43
Persiapan Pelaksanaan Kontrak......................................................................... 43
G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan ................................................................. 45 G.1
Pelaporan............................................................................................................. 45
G.2
Penyerahan Pekerjaan ........................................................................................ 45
H. Latihan Kelompok ................................................................................................ 50 I. Tes.......................................................................................................................... 51 Lampiran ................................................................................................................... 52
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
D Daaffttaarr G Gaam mb baarr
Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang Sederhana ............................... 8 Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung ............................................................................................................................................ 28 Gambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan Langsung ............................................................................................................................................ 31 Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara ............. 32
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
3
Modul 6 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
TTu ujju uaan nU Um mu um m Tujuan umum : Memahami pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya.
TTu ujju uaan nK Kh hu ussu uss Tujuan khusus : Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Memahami
proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya
dengan
pelelangan umum. 2. Memahami
proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan
pelelangan sederhana. 3. Memahami
proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan
penunjukan langsung dan pengadaan langsung. 4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem sayembara. 5. Memahami tatacara pemilihan penyedia jasa lainnya dengan latihan kelompok untuk melakukan koreksi beberapa prosedur.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4
Modul 6 A. Pendahuluan
A A.. P Peen nd daah hu ullu uaan n Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya. Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Contoh-contoh yang termasuk Jasa Lainnya adalah sebagai berikut : 1. Jasa boga (catering service); 2. Jasa layanan kebersihan (cleaning service); 3. Jasa penyedia tenaga kerja; 4. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan; 5. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan; 6. Jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan; 7. Jasa percetakan dan penjilidan; 8. Jasa pemeliharaan/perbaikan; 9. Jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; 10. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian Barang 11. Jasa penjahitan/konveksi; 12. Jasa impor/ekspor; 13. Jasa penulisan dan penerjemahan; 14. Jasa penyewaan; 15. Jasa penyelaman; 16. Jasa akomodasi; 17. Jasa angkutan penumpang; 18. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; 19. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); 20. Jasa pengamanan; PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
5
Modul 6 A. Pendahuluan
21. Jasa layanan internet; 22. Jasa pos dan telekomunikasi; 23. Jasa pengelolaan aset. Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang adalah sebagai berikut : 1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 2. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. 3. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. 4. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. 5. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur. 6. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 7. Penunjukan langsung dan Pengadaan Langsung 8. Sayembara.
Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu pada bab-bab berikut ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
6
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
B B.. P Peelleellaan ng gaan nU Um mu um md daan nP Peelleellaan ng gaan nS Seed deerrh haan naa Pelelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab sama karena di antara keduanya ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan sebagai berikut :
1. Pelelangan umum/sederhana, pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 2. Pelelangan umum, pascakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. 3. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis 4. Pelelangan umum, prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis 5. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
1
3
2 Mulai
4
1. 2. 3. 4. 5.
5
Mulai
Pengumuman Pascakualifikasi
Pelelangan umum, pascakualifikasi, Satu sampul dan sistem gugur Pelalangan umum pascakualifikasi, Dua sampul dan sistem nilai atau atau atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Pelelangan umum, Prakualifikasi, Dua Sampul dan sistem nilai atau atau sistem penilaian biaya selama umur Pelangan umum, Prakualifikasi, Dua tahap dan Sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Pelelangan umum, Prakualifikasi, Dua tahap, dan sistem gugur
Pengumuman Prakualifikasi
3 Pendaftaran dan Pengambilan Dok Pengadaan
Pemberian Penjelasan
1
Pendaftaran Pengambilan Dokumen kualifikasi
2
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pemasukan Dokumen Penawaran Dibagi menjadi 2 sampul
Pembukaan Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pemasukan dan Evaluasi Dokumen kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Pemasukan Dokumen Penawaran
4
5
Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
1 2 3 45 Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis)
Penetapan Pemenang
Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi tahap I
Pengumuman Pemenang
Penetapan Hasil Kualifikasi Pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I Pengumuman Hasil Kualifikasi
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (administrasi dan teknis
Pembukaan Dokumen Sampul II
Pemberitahuan dan Pengumuman peserta yang lulus tahap I
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (harga)
Pemasukan Dokumen Penawaran tahap II (harga)
Evaluasi Penawaran Sanggahan Kualifikasi
Sanggahan
Sanggahan Banding
Pembukaan Dokumen Sampul II Undangan kepada Peserta yang Lulus kualifikasi
Penunjukan Penyedia Barang/jasa
Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (harga)
Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (harga) Pengambilan Dokumen Pemilihan Selesai
Evaluasi Kualifikasi
Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (harga)
Pemberian Penjelasan
Pembuktian Kualifikasi
Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang Sederhana
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
8
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
B.1
Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul
dan Evaluasi Sistem Gugur Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu : 1.
Pengumuman pascakualifikasi.
2.
Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.
3.
Pemberian penjelasan.
4.
Pemasukan dokumen penawaran.
5.
Pembukaan dokumen penawaran.
6.
Evaluasi penawaran.
7.
Evaluasi kualifikasi.
8.
Pembuktian kualifikasi.
9.
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
10. Penetapan pemenang. 11. Pengumuman pemenang. 12. Sanggahan. 13. Sanggahan banding. 14. Penunjukan penyedia barang/jasa. Tahapan proses pemilihan dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada gambar 2. Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu : 1.
Proses kualifikasi. Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8.
2.
Proses penawaran dan evaluasi penawaran. Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.
3.
Proses penentuan pemenang. Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
9
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Mulai Pengumuman
Pembuktian Kualifikasi
Pendaftaran dan Pengambilan dok pengadaan
Pembuatan berita acara hasil pelelangan
Pemberian penjelasan Pemasukan dokumen penawaran
Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan
Pembukaan Penawaran Sanggahan banding (apabila diperlukan) Evaluasi Penawaran Evaluasi Kualifikasi
Penunjukkan Penyedia barang/Jasa selesai
Gambar 2. Pelelangan umum/sederhana secara pascakualifikasi, satu sampul dan sistem gugur Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini hampir sama dengan langkah-langkah pemilihan penyedia barang (lihat modul 4). Hal-hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 6 Evaluasi Penawaran. Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4) yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini, disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut : 1.
Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
10
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah tahapan dan cara pelaksanaan kegiatan. Contoh : untuk jasa keamanan, penyedia harus menjelasakan struktur organisasi berikut jobdesk masing-masing personil, tahapan pelaksanaan pengamanan dan cara penanganannya. 2.
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Contoh : untuk pekerjaan jasa keamanan diperlukan peralatan tongkat karet, lampu senter, borgol, handy talky (HT), Seragam dll.
3.
Tenaga teknis Contoh untuk pekerjaan jasa kemanan membutuh personil satpam yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kartu tanda anggota (KTA) yang dikeluarkan Polda setempat. Dalam melakukan evaluasi teknis jasa lainnya dapat dilakukan dengan beauty contest yaitu dengan cara mengundang penyedia untuk presentasi metode pelaksanaan pekerjaan serta output yang akan dihasilkan dihadapan pokja ULP dan tim teknis. Contoh hasil evaluasi teknis jasa keamanan. Lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : PL. 01.02/II/1//2013 Tanggal : 15 Desember 2013 Evaluasi Teknis Paket : Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan (SATPAM) Pada Kementrian A PT. A
No
1
2
3
4
Uraian
Kiteria
I. Evaluasi Teknis Menjelaskan Metode tahapan dan cara pelaksanaan pelaksanaan Tidak melebihi waktu yang Jadwal ditentukan (365 pelaksanaan hari) s/d 31 des 2014 Jenis, kapasitas, sesuai Dok kompisisi dan Pemilihan jumlah peralatan Spesifikasi teknis pekerjaan
Sesuai Dok pemilihan
PT. B
PT. C
Data Penawar an
Hasil Evaluasi
Data Penawar an
Hasil Evaluasi
Data Penawa ran
Hasil Evaluasi
ada
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
365 hari
Sesuai
365 hari
Sesuai
365 hari
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
ada
Sesuai
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
5
Teknisi (personil satpam)
6
Hasil klarifikasi (jika ada data yang meragukan)
30 orang personil
30 orang
Sesuai
30 orang
Sesuai
Ada, 15 personi l
Tidak Sesuai
-
Sesuai
-
Sesuai
-
Tidak sesuai
Kesimpulan
Lulus
Lulus
Gugur
2. Langkah 7, Evaluasi Kualifikasi. Hal yang berbeda lainnya adalah pada penilaian persyaratan kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki Kemampuan dasar (KD) minimal untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir, yaitu KD = 5 NPT. Tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Untuk penilaian persyaratan KD perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.
Untuk penyedia tunggal berdasarkan pengalaman tertinggi yang diperoleh selama 10 tahun terakhir.
2.
Untuk penyedia kerjasama operasi (KSO), maka yang dihitung adalah perusahaan yang bertindak sebagai leader.
Contoh kasus : Pada tahun 2013, Kementrian Perdagangan melaksanakan lelang jasa PCO (Professional Conference Organizer) untuk kegiatan pertemuan WTO (world trade organization) dengan nilai paket Rp. 45 Milyar. 1. Berapa persyaratan pengalaman minimal untuk pekerjaan tersebut ? Jawab : KD = HPS = 5 NPT = 45 Milyar NPT = 45 Milyar/5 = 9 milyar Jadi penyedia yang ikut lelang minimal harus memiliki pengalaman sebesar Rp. 9 milyar. 2. PT. A mendaftar
sebagai peserta lelang dan memiliki pengalaman
tertinggi sebesar Rp. 9,5 milyar. Apakah PT. A memenuhi syarat KD ? PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
12
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Jawab : KD PT.A = 5 (9,5 M) = Rp. 47,5 Milyar. Jadi PT. A memenuhi persyaratan KD. 3. Ada tiga penyedia bergabung membentuk KSO yaitu PT. B, PT. C dan PT. D dengan PT. B sebagai leader mendaftar ikut lelang paket diatas. Dengan pengalaman tertinggi masing-masing PT. B sebesar Rp. 8 Milyar, PT. C sebesar Rp. 7 milyar dan PT. D sebesar Rp. 6 Milyar. Berapa KD perusahaan KSO tersebut ? Jawab : Karena leadernya adalah PT. B maka KD PT. B = 5 NPT = 5 x 8 M = Rp. 40 Milyar, jadi KD perusahaan KSO tersebut tidak memenuhi persyaratan KD paket diatas.
d. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kostruksi. Untuk paket kecil (≤ 2,5 milyar) maka KP sebanyak 5 paket sedangkan untuk paket non kecil (> 2,5 milyar) sebanyak 6 paket atau 1,2 N. SKP = KP - P SKP = Sisa kemampuan paket KP = Kemampuan paket N
= Jumlah paket yang sedang dikerjakan
Contoh perhitungan 1. Untuk paket kecil (sampai dengan 2,5 M) Kementrian Ristek sedang melelangkan pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service) dengan nilai paket Rp. 2,4 milyar dengan pascakualifikasi, sistem gugur. Ada 3 penyedia yang mendaftar dan memasukkan penawaran. Data pekerjaan sedang dikerjakan masing-masing penyedia sbb (dari form kualifikasi) : PT. A memiliki 4 paket, PT. B memiliki 5 paket dan PT. memiliki 1 paket. Berapa sisa kemampuan paket masing-masing penyedia dan apakah memenuhi syarat ? Jawab :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Pekerjaan Jasa Kebersihan dengan nilai paket Rp. 2,4 M, termasuk paket kecil, maka KP = 5 SKP PT. A adalah 5 – 4 = 1 paket, jadi PT. A memenuhi syarat SKP. SKP PT. B adalah 5 – 5 = 0 paket, jadi PT. B tidak memenuhi syarat SKP SKP PT. C adalah 5 – 1 = 4 paket, jadi PT. C memenuhi syarat SKP
2. Untuk paket non kecil (> 2,5 M) Pada tahun 2014, Kementrian Perdagangan melaksanakan lelang jasa PCO (Professional Conference Organizer) untuk kegiatan pertemuan Menteri Perdagangan ASEAN dengan nilai paket Rp. 25 Milyar. Ada empat penyedia PCO yang mendaftar dan memasukkan penawaran, salah satunya PT.A. dalam form kualifikasi diketahui PT.A memiliki pengalaman sejenis ditahun 2010 sebanyak 4 paket diwaktu yang bersamaan, tahun 2011 sebanyak 6 paket, tahun 2012 sebanyak 5 paket dan tahun 2013 sebanyak 2 paket. Pada tahun 2014 telah memperoleh 4 paket sejenis dikementrian lain. Berapa SKP PT.A ? Jawab : Nilai paket PCO yang sedang dilelang adalah Rp. 25 milyar (non kecil) yang berarti KP = 6 atau 1,2 N Jumlah paket terbanyak yang dikerjakan PT. A adalah 6 paket pada tahun 2011, maka N = 6 Maka KP PT. A adalah 1,2 x 6 = 7,2 SKP PT. A adalah 7,2 – 4 = 2,2.
3.
Perhitungan SKP untuk penyedia KSO
Pokja ULP Kementrian Perdagangan sedang melakukan pemilihan jasa PCO dengan nilai paket Rp.47 milyar. Pada waktu melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi untuk paket pekerjaan yang disyaratkan bagi usaha non kecil, Pokja ULP menjumpai informasi pada formulir isian yang diserahkan oleh para peserta tentang jumlah paket pekerjaan dalam satu bulan yang sama selama 4 tahun terakhir sebagai berikut
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
14
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Salah satu penyedia yang berbentuk KSO yang dipimpin oleh PT. A dengan anggota KSO adalah PT. B dan PT. C. Data SKP perusahaan KSO sebagai berikut : PT. A Tahun Pertama mengerjakan 4 paket, tahun kedua 5 paket, tahun ketiga 6 paket dan tahun keempat 3 paket. PT. B tahun pertama Mengerjakan 5 paket. tahun kedua 6 paket, tahun ketiga 7 Paket dan tahun keempat 4 paket. PT. C tahun pertama 2 paket, Tahun kedua 5 Paket, Tahun ketiga 7 Paket dan Tahun Keempat 6 Paket. Berapa kemampuan paket PT. A, PT. B dan PT. C saat ini dan apa penyedia KSO tersebut memenuhi syarat SKP ? Jawab : KP masing-masing anggota KSO PT. A denga paket tertinggi 6 pkt, KP = 1,2 N = 6 x 1,2 = 7,2 (pembulatan jadi 7) SKP = KP – P = 7 – 3 = 4
PT. B dengan paket tertinggi 7 paket, KP = 1,2 N = 7 x 1,2 = 8,4 (pembulatan jadi 8) SKP = KP – P = 8 – 4 = 4
PT. C dengan paket tertinggi 7 paket, KP = 1,2 N = 7 x 1,2 = 8,4 SKP = KP – P = 8 – 6 = 2 Jadi ketiga anggota penyedia KSO tersebut masih memenuhi syarat SKP.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
15
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Contoh format kertas kerja evaluasi kualifikasi jasa lainnya Hasil Evaluasi No
Unsur
1
Pakta Integritas Formulir isian kualifikasi
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Data administrasi Landasan hukum Pendirian Badan usaha Pengurus badan usaha Izin usaha Susunan kepemilikan saham Pajak
Data personalia Data fasilitas/peralatan yang mendukung Pengalaman 10 tahun terakhir Pekerjaan dalam 4 terakhir Pekerjaan yang sedang berjalan
Kriteria
Manual
eproc
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan menyatakan bahwa tidak bangkrut
√
-
√
-
√
-
√
-
Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam Nama Penyedia dan alamat
√
-
√
-
√
-
√
√
Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada)
√
√
Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi Mengisi daftar pemilik saham badan usaha
√
√
√
√
√
√
Memiliki NPWP Bukti laporan pajak tahunan Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir Memiliki tenaga terampil Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Menyampaikan data pengalaman
√
√
Paling sedikit ada 1 pekerjaan
√
-
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
√
√
Keterangan : √ : Menjadi persyaratan baik manual maupun eproc hasil evaluluasi jika sesuai semua maka dinyatakan lulus, jika salah satu atau semua tidak sesuai maka dinyatakan gugur.
-
: tidak menjadi persyaratan Point 1 dan 2 untuk sistem eproc tidak dipersyaratkan karena pada registrasi user id dan pasword sdh menyatakan setuju terhadap ketentuan eproc (Perka lkpp no. 18/2012)
Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama. Harga Evaluasi Akhir (HEA)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
16
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Perhitungan HEA (harga evaluasi akhir) dengan memperhitungakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dibahas pada modul 9. B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai berikut : 1. Pengumuman prakualifikasi. 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi. 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi. 4. Pembuktian kualifikasi. 5. Penetapan hasil kualifikasi. 6. Pengumuman hasil kualifikasi. 7. Sanggahan kualifikasi. 8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi. 9. Pengambilan dokumen pemilihan. 10. Pemberian penjelasan. 11. Pemasukan dokumen penawaran. 12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis). 13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis). 14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi sampul I. 15. Pembukaan dokumen sampul II (harga). 16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga). 17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). 18. Penetapan pemenang. 19. Pengumuman pemenang. 20. Sanggahan. 21. Sanggahan banding. 22. Penunjukan penyedia barang/jasa.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
17
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Mulai Pengumuman
Pemberitahuan dan pengumuman sampul I
Pendaftaran Pembukaan sampul II Pemasukan dan evaluasi dok kualifikasi
Pembuktian kualifikasi
Evaluasi sampul II Pembuatan berita acara hasil pelelangan
Penetapan hasil kualifikasi
Pengumuman hasil kualifikasi Sanggahan kualifikasi
Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan
Undangan Pengambilan dokumen pemilihan
Sanggahan banding (apabila diperlukan) Penunjukkan Penyedia barang/Jasa
Pemberian penjelasan selesai Pemasukan dokumen penawaran Pembukaan sampul I
Evaluasi sampul I
Gambar. 3. Pelelangan umum, prakualifikasi, 2 sampul dan sistem nilai
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
18
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu : 1. Proses kualifikasi. Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian Kualifikasi Pengadaan di modul II. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran. Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 16. 3. Proses penentuan pemenang. Terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan
ini HAMPIR
SAMA
DENGAN
langkah-langkah
PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4). Hal-hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 3 Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi. Hal yang berbeda adalah persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, disamping syarat kualifikasi seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan kualifikasi berikut ini : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal dengan ketentuan dan tata cara perhitungan sama seperti menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Kostruksi. 2. Langkah 13 Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis). Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4) yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
19
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut : a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); c. tenaga teknis yang diperlukan antara lain pendidikan, sertifikat keahlian, pengalaman. Contoh kertas kerja evaluasi teknis jasa lainnya dengan sistem nilai Nama pekerjaan : Penyelenggaraan Acara Penganugrahan SNI Award tahun 2013 di Kementrian B. No 1
2
3
Unsur Penilaian Metode pelaksanaan pekerjaan 1. konsep acara (keaslian ide dan kesesuaian tema) (50% a. keaslian ide (asli 100, meniru 0) b. kesesuaian tema (Sesuai 100, Tidak Sesuai 0) 2. desain panggung (sesuai dengan tema) (25%) (sesuai tema 100, tidak sesuai 0) 3. content multimedia (sesuai dengan tema) (25%) (sesuai 100, tidak sesuai 0) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan menggambarkan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP Personil yang diperlukan Tim Pendukung (60%) a. Produser, 1 orang, Pengalaman min 3 tahun 1. Pengalaman sebagai Produser dalam event yang dihadiri Menteri (100); 2. Tidak memiliki pengalaman sebagai Produser dalam event yang dihadiri Menteri (50). b. Sutradara, 1 orang, pengalaman min 3 tahun 1. Pengalaman sebagai sutradara TV Program (Event Awarding) yang di hadiri oleh Menteri (100) 2. Tidak memiliki pengalaman sebagai sebagai sutradara TV Program (Event Awarding) yang di hadiri oleh Menteri (50) c. Creative Director 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). d. Pelatih Paduan Suara, 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). e. Floor Director,1 orang, pengalaman min 2 tahun 1) Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2) Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). f. Stage Manager, 1 orang, pengalaman min 2 tahun 1) Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100);
Bobot 45
PT. A 33,75
Penyedia PT. B 33,75
PT.C 33,75
5
5
5
5
45
41,5
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
38
36,8
20
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
2) Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). g. Lighting designer and engineer, 1 orang, pengalaman minimal 1 tahun mendesain dan mengoperaskan lighting untuk event TV program. 1) Memiliki Pengalaman minimal 1 tahun mendesain dan mengoperaskan lighting untuk event TV program (100); 2) Tidak memiliki pengalaman minimal 1 tahun mendesain dan mengoperaskan lighting untuk event TV program (50). h. Sound Engineer FOH, 1 orang, pengalaman min 2 tahun, mampu menangani teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround 1. Memiliki pengalaman min 2 tahun, mampu menangani teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun, mampu menangani teknologi audio Surround yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan audio surround (50). i. Sound Engineer Monitor Panggung, 1 orang, pengalaman minimal 2 tahun 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun (50). j.
Sound Engineer untuk Broadcast, 1 orang, pengalaman minimal 2 tahun sebagai sound engineer untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) 1. Memiliki Pengalaman min 2 tahun sebagai sound engineer untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) (100); 2. Tidak memiliki pengalaman min 2 tahun sebagai sound engineer untuk broadcast TV program dengan sistem rekaman per track (multitrack) (50). k. Crews, 12 orang, Memiliki pengalaman dalam event yang dihadiri oleh Menteri 1. Memiliki Pengalaman dalam event yang dihadiri oleh Menteri (100); 2. Tidak memiliki pengalaman dalam event yang dihadiri oleh Menteri (50). Talent (40%) a. MC, 2 orang (laki-laki dan perempuan), publik figur, citra positif, dan pernah tampil dalam acara penganugerahan (awarding event) 1. publik figur (50) 2. citra positif (30) 3. pernah tampil dalam acara penganugerahan (awarding event) (20) 4. Tidak termasuk kualifikasi (0) b. Host/Presenter TV Program, 2 orang, publik figur, citra positif, bukan presenter infotainment dan pernah membawakan acara sejenis penganugerahan (awarding event) 1. publik figur (50) 2. citra positif (30) 3. Bukan presenter infotainment (10) 4. pernah membawakan acara sejenis penganugerahan (awarding event) (10) 5. Tidak termasuk kualifikasi (0) c. Big Band (termasuk aransemen) 1. Citra positif (50) 2. Pernah tampil dalam acara televisi (50) 3. Tidak termasuk kualifikasi (0)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
21
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
d. Penari Dewasa (minimal 10 orang), berpengalaman tampil dalam suatu event (100), tidak pengalaman (50). 4 Peralatan yang diperlukan Memiliki spesifikasi yang setara dengan peralatan yang dibutuhkan berikut ini : a. Panggung (80) 1)Panggung Dasar - Set Panggung 25x8 m, 1 unit - Frame Screen + Black colour , 2 set - traping stage, 2 set - stage level camera master 1,5 x 2 m, 1set - backdrop set, 1set 2)Dekorasi panggung 3 Dimensi - Ornamen penunjang panggung, 1 set -Gardening, 1 set -Starlight black curtain (right&left), 2 set -light traping stage, 2 set -Melaminto /acrilyc cover, 1 set a. Soundsystem, lighting,documentation& Multimedia (80) 1. Surround Sound System (25.000watt), 1 paket 2. Lighting set standard broadcast (include trusting) 1paket 3. Documentation - Digital HD Camera Sony NX5 & HD ex3, 4 set - Clearcomm, 5 set - Jimmy Jib, 1 set - Docking Cam Sony NX5, 1 set - Set Switching System, 2 set - Camera Foto CANON 5D / 7D, 2 set 4. Multimedia - LCD Projector 12.000 Lumen + Screen 4,5x6 m, 2 set - TV Plasma, 4 set - Multimedia Preview Edius System, 3 set - Laptop, 2 set - Multimedia Switcher kramer 747, 2 set - Mini Mixer 8 Channel, 1 set - PC data server untuk jurnalis, 2 set Jumlah Nilai yang diperoleh Ambang Batas Peringkat Hasil evaluasi Contoh untuk penentuan bobot diatas ditetapkan oleh Pokja ULP Ketentuan : Lulus, jika sama/melebihi ambang batas Gugur jika kurang dari ambang batas
5
5
85,25 I Lulus
5
5
81,75 80 II Lulus
Penilaian teknis jasa lainnya dapat dilakukan dengan beauty contest (presentasi) yaitu mewajibkan penyedia untuk presentasi metode pelaksanaan serta output yang akan dihasilkan di hadapan pokja ULP dan tim teknis sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
22
80,55 III Lulus
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai atau atau penilaian biaya selama umur ekonomis. Pelelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya sama dengan pelelangan umum metode dua sampul. Perbedaannya, pada sistem dua sampul baik sampul I maupun sampul II diserahkan secara bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap, sampul II diserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya dan yang boleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah peserta yang lulus pada tahap I dan diundang untuk memasukan dokumen sampul II. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pengumuman prakualifikasi. 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi. 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi. 4. Pembuktian kualifikasi. 5. Penetapan hasil kualifikasi. 6. Pengumuman hasil kualifikasi. 7. Sanggahan kualifikasi. 8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi. 9. Pengambilan dokumen pemilihan. 10. Pemberian penjelasan. 11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis). 12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis). 13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis). 14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I. 15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I. 16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga). 17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga). 18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga). 19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). 20. Penetapan pemenang. 21. Pengumuman pemenang. 22. Sanggahan. 23. Sanggahan banding. 24. Penunjukan penyedia barang/jasa. PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
23
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu: 1. Proses kualifikasi. Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian Kualifikasi Pengadaan di modul II. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran. Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18. 3. Proses penentuan pemenang. Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA (MODUL INI Bab B.2) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai. Perbedaannya adalah pada sistem ini ditambahkan langkah : 1. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I setelah evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4). 2. Pemasukan
Dokumen
Penawaran
Tahap
II
(Harga)
setelah
langkah
pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi tahap I. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
24
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Mulai Pengumuman Pendaftaran Pemasukan dan evaluasi dok kualifikasi
Pembuktian kualifikasi Penetapan hasil kualifikasi
Pengumuman hasil kualifikasi Sanggahan kualifikasi
Undangan Pengambilan dokumen pemilihan Pemberian penjelasan Pemasukan Dokumen penawaran Tahap I Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I Evaluasi Penawaran Tahap I
Penyetaraan Teknis (apabila diperlukan) kecuali metode evaluasi Penetapan peserta yang lulus tahap I Pemberitahuan dan pengumuman lulus Pemasukan Dok Penawaran Tahap II Pembukaan Penawaran Tahap II Evaluasi Penawaran Tahap II Pembuatan berita acara hasil pelelangan tahap II Penetapan Pemenang Sanggahan Sanggahan banding (apabila diperlukan) Penunjukkan Penyedia Barang/jasa selesai
Gambar 4. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai atau atau penilaian biaya selama umur ekonomis
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
25
Modul 6 B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
Contoh ilustrasi evaluasi dua tahap Tahap I Penyedia memasukkan penawaran administrasi dan teknis. Evaluasi administrasi dengan sistem gugur sedangkan untuk evaluasi teknis menggunakan sistem nilai (lihat contoh metode dua sampul, sistem nilai). No 1
Nama Penyedia PT.A
Evaluasi Administrasi Lulus
Evaluasi teknis 90
Ambang Batas 80
Hasil Evaluasi
2 3
PT. B PT. C
Lulus
Lulus
Diundang Penawaran harga
75 85
80
Tidak diundang
80
Gugur Lulus
4 5
PT. D PT.E
Lulus
78 75
80
Gugur
Lulus
Lulus
80
Keterangan
Diundang Penawaran harga Tidak diundang Tidak diundang
Gugur
Tahap II Penyedia yang lulus tahap I yang diundang untuk memasukkan penawaran hargaSelebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
B.4 Pelelangan Sederhana Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana SAMA DENGAN proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Gambar 1) KECUALI waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (tiga) hari kerja (sistem manual) atau 4 hari kalender (sistem eproc) melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta
Portal
Pengadaan
Nasional
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
melalui
LPSE.
26
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
C C.. P Peen nu un njju ukkkkaan n LLaan ng gssu un ng gd daan nP Peen ng gaad daaaan n LLaan ng gssu un ng g C.1 Pelaksanaan
Pengadaan
Jasa
Lainnya
Melalui
Penunjukan
Langsung untukPenanganan Darurat Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
C.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan UntukPenanganan Darurat Sama dengan untuk penanganan darurat di atas, langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan
Jasa
Lainnya
Melalui
Pengadaan
Langsung Pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya melalui Pengadaan langsung dijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
27
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
Untuk memperjelas gambar diatas, bagian yang berwarna merah dan hijau akan digambarkan pada halaman selanjutnya.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
28
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2 diatas, bagian yang berwarna merah.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
29
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2, bagian yang berwarna hijau.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
30
Modul 6 C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung
Gambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan Langsung
Contoh berita acara dalam pengadaan langsung dapat dilihat pada lampiran modul ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
31
Modul 6 D. Sayembara
D D.. S Saayyeem mb baarraa Pemilihan penyedia jasa lainnya dengan menggunakan metode sayembara diuraikan dalam bentuk gambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara
Penjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengumuman Sayembara 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara 3. Pemberian Penjelasan Ketiga tahapan di atas memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
32
Modul 6 D. Sayembara
4. Pemasukan proposal 1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikutiketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Sayembara. 2) Pemasukan Proposal yang berisi persyaratan administrasi, proposalteknis dilakukan pada tempat, hari, tanggal, dan waktu sesuai yangditentukan dalam pengumuman. 3) Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal. 4) Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis : a. Persyaratan administrasi meliputi :
Proposal ;
Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, aktependirian badan usaha, atau surat keputusan pembentukanlembaga atau surat identitas lainnya ; dan
Salinan NPWP.
b. Proposal teknis, berisi :
Rancangan pekerjaan yang disayembarakan ;
Keterangan tentang spesifikasi dan metodepembuatan/pelaksanaannya.
5) Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dariproposal asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai“ASLI” dan “REKAMAN”. 6) Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis“Proposal Sayembara”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan. 7) Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/PejabatPengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan. 8) Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengirimandengan ketentuan sudah diterima ULP/Pejabat
Pengadaan sebelum batasakhir
pemasukan proposal dan segala risiko keterlambatan dankerusakan menjadi risiko peserta. 9) Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, makasampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanyamencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan 10)Untuk proposal penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
33
Modul 6 D. Sayembara
a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaanproposal pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak ; dan b. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalamsayembara. 11)ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal. 12)ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelahbatas akhir pemasukan proposal. 13)Berbeda dengan cara pelelangan, pada metode sayembara proposal yang telah diterima, TIDAK DAPAT ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta sayembara setelah batas akhir pemasukan proposal. 14)Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokjaULP/Pejabat Pengadaan menutup daftar tanda terima proposal denganmencoret tepat dibawah daftar peserta sayembara terakhir sertamembubuhkan tanda tangan. 15)ULP/Pejabat
Pengadaan
menyatakan
dihadapan
para
peserta
bahwa
saatpemasukan proposal telah ditutup, menolak proposal yang terlambatdan/atau tambahan proposal, kemudian dilanjutkan dengan rapatpembukaan proposal. 16)ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhirpemasukan proposal, kecuali terjadi keadaan kahar di lokasi pemasukanproposal. 17)Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaankahar dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara dandisampaikan kepada seluruh peserta. 5. Pembukaan Proposal 1) Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan proposal. 2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat menyampaikan proposal. 3) Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara. 6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis 7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) 8. Penetapan Pemenang Sayembara 9. Pengumuman Pemenang Sayembara
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
34
Modul 6 D. Sayembara
Keempat tahapan di atas (6, 7, 8, dan 9) memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes. 10. Penunjukan Pemenang Sayembara 1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS). 2) Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), maka Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun. 3) SPPS harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang. 4) Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
11. Surat Perjanjian Surat perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPS.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
35
Modul 6 E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya
EE.. P Peelleellaan ng gaan nG Gaag gaall d daan n TTiin nd daakk LLaan njju uttn nyyaa
Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuanketentuannya SAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
36
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
FF.. P Peen nyyu ussu un naan nd daan nP Peerrssiiaap paan nP Peellaakkssaan naaaan nK Koon nttrraakk F.1 Menyusun Kontrak Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Setelah penetapan pemenang dan masa sanggah berakhir maka PPK harus mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada : 1.
Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pengumuman pemenang apabila tidak ada sanggahan
2.
Paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk pelelangan umum dan empat hari kerja untuk pelelangan sederhana dan pemilihan langsung setelah sanggahan dijawab dan tidak ada sanggahan banding
3.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan banding dijawab
4.
Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK
Jaminan Pelaksanaan Setelah SPPBJ dikeluarkan, maka penyedia harus segera membuat Surat Jaminan Pelaksanaan untuk nilai paket diatas Rp. 200 juta, kecuali untuk pekerjaan yang asetnya sudah dikuasai oleh pengguna maka tidak wajib misalnya jasa hotel, rental mobil dll. Jaminan Pelaksanaan dapat dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Asuransi/Lembaga Penjaminan. Nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh penyedia sebagai berikut : a.
Untuk nilai penawaran pemenang diatas 80 % HPS, maka nilai jaminan pelaksanaan adalah 5 % x nilai kontrak. Contoh pada lelang sederhana pengadaan jasa cleaning service dengan HPS Rp. 1 Milyar, ada 3 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu PT. A dengan nilai penawaran Rp. 850 juta, PT. B : Rp. 900 juta dan PT. C : 950 juta. Dari hasil evaluasi dengan sistem gugur, PT. A dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. A adalah 5 % x nilai kontrak = 5% x Rp. 850 juta = Rp. 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
37
Modul 6 F.
b.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Untuk nilai penawaran pemenang dibawah 80 % HPS, maka nilai jaminan pelaksanaan adalah 5 % x HPS. Contoh pada lelang sederhana pekerjaan jasa pencetakan majalah dengan nilai HPS Rp. 1,3 milyar, ada 3 penyedia yang memasukkan penawaran yaitu PT. A dengan penawaran Rp. 1,1 milyar, PT. B : 950 juta, PT. C : Rp. 1,04 milyar. dari hasil hasil evaluasi ditetapkan PT. B sebagai pemenang. Maka nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. B adalah 5 % x HPS = 5 % x Rp. 1,3 milyar = Rp. 65 juta (enam puluh lima juta rupiah).
Setelah SPPBJ dikeluarkan dan penyedia menyiapkan jaminan pelaksanaan PPK harus segera melakukan penyusunan kontrak sesuai dengan rancangan kontrak yang disampaikan dalam dokumen pemilihan. Kontrak paling lambat harus ditanda tangani paling lambat 14 hari kerja setelah SPPBJ dikeluarkan.
Pengertian Kontrak dan Anatomi kontrak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia baran/jasa atau pelaksana swakelola.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak/perjanjian, yaitu : 1. Adanya kesepakatan para pihak 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 3. Mengenai suatu hal (objek) tertentu 4. Adanya sebab yang halal
Anatomi kontrak Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh PPK yang berisi ketentuanketentuan yang harus diikuti oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Anatomi kontrak pengadaan barang/jasa terdiri dari 1.
Surat perjanjian
2.
Syarat-syarat umum kontrak
3.
Syarat-syarat khusus kontrak
4.
Spesifikasi teknis, KAK dan atau gambar
5.
Daftar kuantitas dan harga
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
38
Modul 6 F.
6.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Dokumen lainnya.
Bentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskan pada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian-1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul 2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harus tertuang dalam kontrak. F.1.1
a.
Surat Perjanjian atau Kontrak
Penandatanganan kontrak
Jika ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak baik PPK maupun penyedia, maka kontrak telah siap untuk ditanda tangani. Sebelum kontrak ditanda tangani, kedua belah pihak harus membaca dan memaraf setiap lembar bagian kontrak yang berarti kedua belah pihak telah paham dan mengerti konsekuensi dari ketentuan-ketentuan kontrak serta ditempelkan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pemberian materai adalah Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani PPK.
Pemberian tanda tangan harus mengenai materai. Materai wajib diberikan tanggal pada tempat yang disediakan di dalam materai, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Pemberian tanggal untuk menghindari penggunaan materai tersebut lebih dari satu kali. 2. Pemberian tanggal untuk mencegah pemalsuan tanda tangan dan dokumen kontrak. 3. Pemberian tanggal sebagai bentuk penaatan atas Surat Edaran Mahkamah Agung agar kontrak tersebut dapat menjadi alat bukti penuh.
Dalam
kontrak
pekerjaan
yang
kompleks
dan/atau
bernilai
di
atas
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), penandatanganan kontrak dilakukan setelah meminta pendapat ahli hukum kontrak. Ahli hukum kontrak dapat memberikan konsultasi, review dan/atau menyusun Kontrak yang kompleks. Hasil dari konsultasi PPK dengan Ahli hukum kontrak dapat berupa :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
39
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
1. Audit hukum (legal audit/legal due diligent) 2. Pendapat hukum (legal opinion)
Dalam penandatanganan kontrak pengadaan, Pihak penyedia yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia sesuai ketentuan Pasal 86 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya adalah 1.
Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
2.
Pihak komisaris yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau
3.
Pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai pegawai tetap perusahaan yang ditunjukkan dengan surat kuasa direktur.
b.
Perubahan kontrak
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan
Perubahan kontrak dapat dilakukan pada: 1.
Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan
2.
Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan
Ketentuan perubahan kontrak :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
40
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
1.
Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal
2.
Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan Perubahan kontrak : 1. Surat Permintaan addendum kontrak dari PPK/penyedia 2. PPK membentuk dan menugaskan tim peneliti kontrak untuk melakukan pemeriksaan lapangan bersama dengan wakil penyedia. 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Pemeriksaan Lapangan dengan wakil penyedia. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan lapangan : a.
Untuk penambahan volume maka menggunakan harga satuan yang ada dalam kontrak awal
b.
Untuk pekerjaan dengan harga satuan timpang, maka menggunakan harga satuan HPS.
c.
Untuk perubahan spesifikasi teknis, harus dikaji terlebih dahulu, spesifikasi yang baru minimal setara atau lebih tinggi dari spesifikasi yang lama. Jika diperlukan dapat meminta justifikasi teknis dari instansi berwenang.
d.
Untuk pekerjaan baru yang belum ada dalam kontrak, penyedia harus membuat dan menyerah surat penawaran
4. PPK bersama wakil penyedia melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dan dituangkan dalam Berita acara klarifikasi dan negosiasi. 5. Hasil klarifikasi dan negosiasi dituangkan dalam Perubahan kontrak (addendum kontrak).
c. Uang muka
Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam kontrak. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia. Jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
41
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak
Ketentuan pemberian uang muka: 1.
Maksimal 20% untuk usaha non-kecil dan maksimal 30% untuk usaha kecil
2.
Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20%
3.
Uang muka kontrak tahun jamak adalah maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama dan maksimal 15% nilai total kontrak
Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK
d.
Pembayaran prestasi pekerjaan
Sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 berserta perubahannya, Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: 1.
Bulanan yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaaan setiap bulan, contohnya untuk pekerjaan jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa katering
2.
Termin yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaaan setiap termin
yang
diatur
dalam kontrak,
contoh
pekerjaan
jasa
pencetakan
brosur/majalah 3.
Sekaligus setelah pekerjaan selesai yaitu pembayaran dilakukan setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 100 %, contohnya pekerjaan jasa PCO, perawatan genset.
Dalam pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran wajib dilakukan sesuai ketentuan di dalam kontrak khususnya di syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), jika terjadi perubahan tata cara pembayaran maka harus dilakukan perubahan kontrak. e.
Penyesuaian harga
Sesuai dengan pasal 92 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya diatur tentang penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
42
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
a. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan b. Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan c. Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. Untuk pekerjaan jasa lainnya hampir tidak ada yang menggunakan anggaran tahun jamak, bisanya dilakukan untuk pekerjaan jasa kontruksi. e. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila : 1.
Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda;
2.
Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
3.
Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan;
4.
Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan;
5.
Penyedia
melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur,
pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang
F.1.2
Surat Perintah Kerja
Isi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama dengan SPK untuk pengadaan barang.
F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Setelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan kontrak. Langkah-langkah
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
43
Modul 6 F.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
yang harus dilakukan PPK untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut : a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) b. Menyusun program mutu c. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak d. Melakukan Mobilisasi e. Melakukan pemeriksaan bersama f. Melakukan inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan). g. Pembayaran uang muka.
Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah-langkah persiapan pelaksanaan kontrak pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Bedanya, pada pengadaan jasa lainnya ditambahkan langkah melakukan inspeksi pabrikasi, yaitu : 1.
PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi peralatan khusus.
2.
Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan dalam Kontrak.
3.
Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
44
Modul 6 G.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
G G.. P Peellaap poorraan nd daan nP Peen nyyeerraah haan nP Peekkeerrjjaaaan n G.1 Pelaporan Sistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporan pada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4). Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada Pekerjaan Jasa Lainnya adalah sebagai berikut :
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.
Laporan berisi : 1.
Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2.
Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3.
Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4.
Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5.
Faktor-faktor berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
6.
Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
G.2 Penyerahan Pekerjaan Proses penyerahan pekerjaan jasa lainnya dari penyedia jasa lainnya kepada pengguna sebagai tanda telah selesainya pekerjaan penyedia jasa lainnya dilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PPHP akan memeriksa/menguji apakah jasa lainnya telah selesai dan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
45
Modul 6 G.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/menguji barang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP.
Langkah-langkah dalam proses serah terima untuk pekerjaan jasa lainnya adalah sebagai berikut : 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP. 3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. 4. PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertama pekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PPHP. Ditambahkan contoh pekerjaan yang sederhana Contoh format berita acara serah terima
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
46
Modul 6 G.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
BERITA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Nama Paket Pekerjaan : ..................................... Nomor : ................................. Pada hari ini : .........; tanggal : .................; bulan : .............; tahun : ..................; yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Dari Pihak Pemilik Pekerjaan - PIHAK KESATU Nama : Jabatan : PPK Alamat : .................................... II. Dari Pihak Pelaksana - PIHAK KEDUA Nama : ............................. Jabatan : ............................. Alamat : ............................. Nomor DIPA/DPA : .........................., Tanggal ............................. Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor : .........................., tanggal .................... kepada PIHAK KESATU dan telah diperiksa Panitia Penerima Barang/Jasa (PPHP) : No Nama Jabatan Tanda Tangan 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota Berdasarkan Hasil pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan (checklist), maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA telah mencapai tahap prestasi ...................% dengan baik, sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar Rp. .....................,(terbilang :................................). KETERANGAN / URAIAN PEMBAYARAN : 1. Harga Kontrak sebesar 2. Angsuran yang telah berjalan sebesar 3. Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar 4. Sisa angsuran Pembayaran sebesar
: Rp. ................ : Rp. ---------------: Rp. ................. : Rp. ----------------
Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PERTAMA
PIHAK
.............
........................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
47
Modul 6 G.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
Direktur
NIP.................
Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ...................... Tanggal : ......................
No.
Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak)
Vol
Satuan
Keterangan
1 2 3 4 5
Jakarta,............2014
PT/CV .........
PPK,
xxxxxxx Direktur
xxxxxxxxxxxx NIP. ...................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
48
Modul 6 G.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HASIL PEKERJAAN Nama Paket Pekerjaan :.................................. Nomor : ..............................
Pada hari ini : ........... tanggal : ............, bulan : ............., tahun : .........., bertempat di ......................., telah diadakan pemeriksaan dan pengujian barang/jasa sbb :
Dengan rincian sbb : No.
Uraian Pekerjaan (sesuai kontrak)
Vol
Satuan
Hasil pemeriksaan dan pengujian (sesuai/tidak sesuai kontrak)
Dilampiri dengan foto/gambar/film serta hasil uji (jika diperlukan)
Demikian Berita Acara Pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap (..............) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat kami, Pelaksana Pekerjaan PT/CV..........
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pengguna akhir/tim teknis
1........................ 2........................ (............................)
3..........................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(.....................)
49
Modul 6 H. Latihan Kelompok
H H.. LLaattiih haan nK Keelloom mp pookk Latihan Evaluasi Penawaran Jasa lainnya 1. 2. 3.
Evaluasi administrasi Evaluasi teknis Evaluasi Harga
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
50
Modul 6 I. Tes
II.. TTeess
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
51
Modul 6 I. Tes
LLaam mp piirraan n 4.
Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran
Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan dokumen penawaran untuk pekerjaan .............................. No. ..................... Pada hari ini...............tanggal.........bulan............tahun.........bertempat di..........pokja yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala ULP no............tanggal.........yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Pokja ULP, telah mengadakan rapat pembukaan dokumen penawaran. Dalam rapat pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Jumlah yang memasukkan dokumen penawaran : ...............(...) penyedia 2. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap jumlah penawaran yang tidak tidak lengkap Jumlah penawaran yang terlambat
: ..............(....) dan : ..............(....)
: ..............(....)
Jumlah Penawaran yang tidak bisa dibuka/rusak :................(....)* 3. Peserta yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu dari :**) PT/CV............................Nama .................... PT/CV...........................Nama ..................... 4. Hasil pembukaan penawaran dapat dilihat pada lampiran 2/3/4/5/6 Rapat Pembukaan penawaran ditutup pada pukul ............WIB Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,.... 2014 Pokja ULP No 1 2 3
Nama
TandaTangan
Wakil dari penyedia ** No Nama wakil penyedia Nama Penyedia 1 2 Catatan: *) untuk eproc **)untuk eproc tidak perlu wakil penyedia
Jabatan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Tanda Tangan
52
Modul 6 I. Tes
CONTOH KERTAS KERJA PEMBUKAAN PENAWARAN Pengadaan Jasa Lainnya Nama Pekerjaan Tanggal No Nama Penyedi a
1
2
:............................. : ............................. Administrasi Surat Surat Spek Penawa Jaminan Teknis ran
3
4
5
Jadwal Pelaksa naan
6
Teknis Jenis, Tenaga kapasit teknis as, kondisi peralata n utama 7 8
Metode pelaksa naan
Formul ir TKDN
8
10
Harga Surat Daftar Pena Kuntita waran s dan harga harga
12
13
Ket
14 (lengkap/ tidak lengkap)
Catatan : √ = Ada − = tidak ada Jika ada semua dinyatakan lengkap Jika kurang/tidak ada dinyatakan tidak lengkap ........................, ...........200x Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1...................... 1...................................... 2. ................... 2....................................... 3..................... 3...................................... Untuk metode satu sampul berisi kelangkapan administrasi, teknis dan harga Untuk metode dua sampul, sampul I berisi kelengkapan administrasi dan teknis dan sampul II berisi kelengakapan harga.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
53
Modul 6 I. Tes
5. Contoh Berita Acara Evaluasi Administrasi Berita Acara Evaluasi Administrasi Nama Pekerjaan :................... No :....................... Pada hari ini ...... tanggal ........... bulan ......... Tahun .........dimulai pukul ........ WIB, bertempat di ............. oleh ULP/Panitia Pengadaan telah diadakan Rapat Evaluasi Administrasi pelelangan pekerjaan tersebut di atas. A.
Rapat dihadiri oleh Pokja ULP
1. ................Ketua 2. ...............Sekretaris 3. ................Anggota B.
Hasil evaluasi : 1. Rapat dilaksanakan untuk melakukan evaluasi administrasi terhadap semua dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh para peserta lelang. 2. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut : a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk dan akan dilakukan evaluasi administrasi dari peserta adalah ............. penawaran yaitu : No Nama Penyedia
b.
c.
Evaluasi administrasi berupa penilaian /evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran apakah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Dari hasil evaluasi administrasi terhadap ..........penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yaitu : No Nama Penyedia Hasil Evaluasi Alasannya (lulus/gugur)
3. Rekapitulasi hasil evaluasi administrasi dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Evaluasi Administrasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP : 1. 2. 3.
................Ketua ...............Sekretaris ................Anggota
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
54
Modul 6 I. Tes
Lampiran berita acara Evaluasi administrasi No
Unsur
Tanggal
Surat Penawaran
1
Sub unsur
Diterbitkan oleh:
Surat Jaminan Penawaran
2
Jangka waktu berlakunya Surat Penawaran Ditandatangani oleh yang berhak
Masa berlaku Jaminan Nama dan alamat peserta lelang Nilai Jaminan Besaran Nilai Jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf Nama ULP/Panitia Pengadaan Nama Paket Pekerjaan Hasil klarifikasi surat jaminan
Kriteria (dari dok pemilihan)
Nama Penyedia 1 Data Sesuai/ Penaw Tidak aran Sesuai
Hasil Evaluasi Nama Penyedia 2 Data Sesuai/Ti Penawar dak an Sesuai
Sebelum/sama dengan tgl Pemasukan Penawaran Jangka waktu berlaku Surat tidak kurang dari yang ditetapkan Ditandatangani oleh Direktur Utama/Penerima Kuasa yang namanya tercantum dalam Akte Perusahaan/pegawai tetap/orang yang berhak berdasarkan KSO Bank Umum/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Penjaminan yang punya ijin menteri keuangan Sesuai dengan yang ditetapkan Sesuai dengan yang ditetapkan Sesuai dengan yang ditetapkan Sesuai dengan yang ditetapkan
Sesuai dengan yang ditetapkan Sesuai dengan paket yang sedang dikompetisikan Keaslian surat jaminan unconditional (tanpa syarat) Dapat dicairkan dalam waktu 14 hari Dapat diklaim sebesar jaminan Kesimpulan
Keterangan : Lulus jika memenuhi semua persyaratan Gugur jika tidak memenuhi semua atau salah satu dari persyaratan
Pokja ULP : 1. 2. 3.
................Ketua ...............Sekretaris ................Anggota
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
55
Nama Penyedia 3 Data Sesuai/Ti Pena dak wara Sesuai n
Modul 6 I. Tes
3.
Berita Acara Evaluasi Teknis Berita Acara Evaluasi Teknis Nama Paket Pekerjaan : .................... No. :.................... Pada hari ini .......... tanggal .......... Bulan ..... Tahun ....... dimulai pukul ...... WIB, bertempat di................, oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan telah diadakan Rapat Evaluasi Teknis pekerjaan Pengadaan................... Rapat dihadiri oleh: Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1. .................. 2. ................. 3. ...................
: Ketua Pokja : Sekretaris : Anggota
Hasil evaluasi : 1. Rapat dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi/penilaian persyaratan teknis dari setiap penawaran yang masuk. 2.
Hasil evaluasi adalah sebagai berikut : a. Dari ......... penawaran yang masuk dan telah dinyatakan lulus administrasi, sesuai Berita Acara Evaluasi Administrasi, Nomor : ................., Tanggal ............... adalah sebanyak ................penawaran, dari perusahaan-perusahaan sebagai berikut : No Nama Penyedia
b.
Evaluasi teknis menggunakan metode ...............
c.
Berdasar hasil evaluasi teknis tersebut, Pokja ULP membuat daftar penawaran yang lulus evaluasi teknis.
d.
Dari ..... peserta yang masuk evaluasi teknis, ....... peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis dan .........peserta dinyatakan gugur
e.
Rekapitulasi hasil penilaian evaluasi teknis dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini. Rapat Evaluasi Teknis ini ditutup oleh ULP/Panitia Pengadaan dan Jasa pada pukul .... WIB. Demikian Berita Acara Evaluasi Teknis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Pokja ULP
1. ....................
: 1. ………………….........
2. .......................
:
3. .....................
: 3. ………………….........
2. .........……………………
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
56
Modul 6 I. Tes
Lampiran berita acara evaluasi teknis (kertas kerja) Unsur
Krite ria
Nama Penyedia 1 D a t a P e n a w a r a n
Metode pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan
Jenis, kapasitas, jumlah peralatan minimal
Spesifikasi teknis pekerjaan
Memiliki Teknisi
Se su ai/ Ti da k Se su ai
Hasil Evaluasi Nama Penyedia 2 D a t a P e n a w a r a n
S es ua i/ Ti da k S es ua i
Meng gamb arkan peng uasaa n teknis pelak sanaa n peker jaan Tidak mele bihi wakt u yang ditent ukan Mem enuhi persy arata n yang diteta pkan dala m doku men pemil ihan Sesua i denga n spek yang diteta pkan dala m doku men pemil ihan Mem enuhi syarat pendi dikan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
57
Nama Penyedia 3 D a t a P e n a w a r a n
S e s u a i / T i d a k S e s u a i
Modul 6 I. Tes
, penga lama n dan sertifi kat keahl ian. Hasil klarifikasi (jika ada data yang meragukan) Kesimpulan
Lulus/Gugur
Lulus/Gugur
Lulus/G ugur
Pokja ULP
4.
1. ....................
: 1. ………………….........
2. .......................
:
3. .....................
: 3. ………………….........
2. .........……………………
Berita Acara Evaluasi Harga Berita Acara Evaluasi Harga Nama Paket Pekerjaan : ................. No. : .......................... Pada hari ini .........tanggal ........ Bulan ...... Tahun ........ dimulai pukul ..... WIB, bertempat di ............., oleh Pokja ULP telah diadakan Rapat Evaluasi Harga pekerjaan Pengadaan ............... Rapat dihadiri oleh: Pokja ULP ...... 1. .................. : Ketua Pokja 2. ................. : Sekretaris 3. ................... : Anggota Hasil rapat : 1. Rapat dilaksanakan untuk membahas hasil evaluasi harga penawaran dari setiap perusahaan yang lulus evaluasi teknis.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
58
Modul 6 I. Tes
2.
Sebelum dilakukan evaluasi Harga dilakukan koreksi aritmetik Hasil evaluasi adalah sebagai berikut : a. Dari ........penawaran yang masuk dan telah dinyatakan lulus teknis, dan telah dinyatakan dengan Berita Acara Evaluasi teknis, Nomor : .........., Tanggal ........., dari perusahaanperusahaan sebagai berikut : b. Evaluasi menggunakan metode ......................... c. Dari Hasil evaluasi Harga terhadap ............ peserta dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan harga yaitu: No
Nama Penyedia
Hasil evaluasi
Peringkat
Alasannya
d.
Berdasar hasil evaluasi tersebut, Pokja ULP/Panitia Pengadaan membuat daftar penawaran yang lulus evaluasi harga,
e.
Rekapitulasi kombinasi nilai harga dapat dilihat pada Tabel Lampiran Berita Acara ini.
3.
Rapat Evaluasi Harga ini ditutup oleh ULP/Panitia Pengadaan dan Jasa pada pukul ..... WIB.
Demikian Berita Acara Evaluasi Harga ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP 1. ....................
: 1. ………………….........
2. .......................
:
3. .....................
: 3. ………………….........
2. .........……………………
Lampiran berita acara evaluasi harga Un su r
Ha rg a
Kriteria Nama Penyedia 1 D at a pe na w ar an
S e s u a i / t i d a k
Hasil Evaluasi Nama Penyedia 2 D at a pe na w ar an
Nama Penyedia 2 D a t a
S e s u a i / t i d a k
p e n a w a r a n
Harga total tidak melebihi HPS
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
59
S e s u a i / t i d a k
Modul 6 I. Tes
Ke wa jar an ha rg a
Harga total < 80% dari HPS dilakukan klarifikasi Harga satuan > 110 % HPS dari harga satuan di HPS dilakukan klarifikasi Bila ditulis nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi Penulisan harga penawaran jelas Bila komponen dalan negeri tidak sama dengan yang ditetapkan lakukan klarifikasi Bila harga penawaran < 80 % dari HPS, lakukan klarifikasi Kesimpulan
(lulus/tidak lulus)
(lulus/tidak lulus)
(lulus/tida k lulus)
Peringkat Harga No
Nama Penyedia
Harga Penawaran Terkoreksi
Peringkat
Keterangan
1 2 3 Pokja ULP
1. ....................
: 1. ………………….........
2. .......................
:
3. .....................
: 3. ………………….........
2. .........……………………
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
60
Modul 6 Lampiran
Berita Acara Evaluasi kualifikasi Nama Pekerjaan : ............................ No. ...................... Pada hari ini : ........; tanggal :............; Bulan ............; Tahun :..................; dimulai pukul ..........WIB, bertempat di ................, oleh Pokja ULP, telah diadakan Rapat untuk Penilaian Kualifikasi penyedia pada pekerjaan tersebut di atas.
Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. (Nama anggota pokja) 2. (Nama anggota pokja) 3. (Nama anggota pokja) Acara / hasil rapat : 1. Rapat dilaksanakan untuk menilai kualifikasi dengan cara memeriksa dan membandingkan data isian dan pernyataan yang bersangkutan dalam formulir isian penilaian kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi. Evaluasi dilakukan terhadap penyedia sebagai berikut : No Nama Penyedia Hasil Evaluasi Keterangan 1 (lulus/tidak lulus) Alasannya : 2 3 2. Rekapitulasi hasil Penilaian Kualifikasi dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini. 3. Penyedia yang lulus kualifikasi akan diundang untuk pembuktian kualifikasi. 4. Rapat Penilaian Kualifikasi ini ditutup oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pukul .... WIB. Demikian Berita Acara Evaluasi Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [nama ] : 1. ………………….......... 2. [nama ] : 2. …........………………… 3. [nama ] : 3. …………………......... Catatan : Berita acara dianggap sah minimal ditandatangani ½ dari jumlah anggota.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
61
Modul 6 Lampiran
Lampiran berita acara evaluasi kualifikasi Hasil Evaluasi No
Unsur
1
Pakta Integritas Formulir isian kualifikasi
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Data administrasi Landasan hukum Pendirian Badan usaha Pengurus badan usaha Izin usaha Susunan kepemilikan saham Pajak
Data personalia Data fasilitas/peralatan yang mendukung Pengalaman 10 tahun terakhir Pekerjaan dalam 4 terakhir Pekerjaan yang sedang berjalan
Kriteria
Manual
eproc
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan menyatakan bahwa tidak bangkrut
√
-
√
-
√
-
√
-
Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam Nama Penyedia dan alamat
√
-
√
-
√
-
√
√
Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada)
√
√
Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi Mengisi daftar pemilik saham badan usaha
√
√
√
√
√
√
Memiliki NPWP Bukti laporan pajak tahunan Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir Memiliki tenaga terampil Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Menyampaikan data pengalaman
√
√
Paling sedikit ada 1 pekerjaan
√
-
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
√
√
Keterangan : √ : Menjadi persyaratan baik manual maupun eproc hasil evaluluasi jika sesuai semua maka dinyatakan lulus, jika salah satu atau semua tidak sesuai maka dinyatakan gugur.
-
: tidak menjadi persyaratan Point 1 dan 2 untuk sistem eproc tidak dipersyaratkan karena pada registrasi user id dan pasword sdh menyatakan setuju terhadap ketentuan eproc (Perka lkpp no. 18/2012)
Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [nama ] : 1. ………………….......... 2. [nama ] : 2. …........………………… 3. [nama ] : 3. ………………….........
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
62
Modul 6 Lampiran
Contoh Surat undangan pembuktian kualifikasi
Nomor Perihal Lamp.
Jakarta , ...............2013 Kepada Yth : Direktur Utama PT/CV. ....................... Di Tempat
: ..................................... : Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi. : Dengan hormat, Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi nomor : .......................untuk paket pekerjaan ......................di Satuan kerja ................... , maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan ketentuan sbb : 4. Acara dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : ...................... Waktu : ....................... Tempat : ....................... 5. Penyedia wajib membawa semua kelengkapan dokumen asli/dilegalisir oleh pihak berwenang dan foto copy dokumen rangkap 2 (dua). 6. Dokumen asli yang harus dibawa dan ditunjukkan kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah : 1. Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran dasar koperasi 2. Surat Pengangkatan Kepala Cabang (jika perusahaan cabang) 3. Surat Penjanjian KSO (jika perusahaan KSO) 4. Surat ijin usaha (SIUP/SIUJK/ITUP dll) 5. Surat Domilisi dari kelurahan setempat 6. NPWP, Bukti lapor pajak tahun dan 3 bulan terakhir/Surat keterangan fiskal (SKF) 7. Bukti Kepemilikan fasilitas/peralatan (kuitansi/bpkb/stnk/bukti sewa/SHM dll) 8. Daftar Tenaga ahli tetap 9. Surat kontrak/perjanjian yang pernah diperoleh 10. Surat Dukungan Bank (khusus konstruksi) 11. Syarat lainnya (jika ada) 7. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dihadiri oleh direktur atau dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari direktur perusahaan. Demikian untuk dimaklumi. Ketua Pokja ULP/Panitia Pengadaan (Nama)
Catatan : Undangan wajib disampaikan ke penyedia yang lulus kualifikasi Untuk sistem manual via email/fax/surat, untuk sistem eproc dengan upload di SPSE
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
63
Modul 6 Lampiran
Lampiran 1. Contoh Format berita acara pembuktian kualifikasi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nama pekerjaan : .................... No. ...................... Pada hari ini ........ tanggal ...... bulan ..... tahun ........ dimulai pukul ...... WIB, bertempat di ..........................oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan .............., telah diadakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lulus kualifikasi dan diundang oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan.
Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. ...................... 2. ..................... 3...................... Penyedia : [nama wakil perusahaan]
: PT/CV...................
Acara / hasil rapat : 1.
Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline) dan dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
2.
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
3.
Dari hasil pembuktian kualifikasi penyedia (dapat/tidak dapat) memperlihatkan dokumen asli/legalisir yang diminta dan penyedia dinyatakan (lulus/gugur).
4.
Rincian hasil pembuktian kualifikasi dapat dilihat pada lampiran berita acara ini.
Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dengan sebenarbenarnya. POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2. …........………………… 3. [Nama ] : 3. …………………......... Nama Wakil Penyedia
1........................................
Catatan : Berita acara pembuktian kualifikasi dibuat untuk setiap penyedia yang diundang.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
64
Modul 6 Lampiran
Lampiran 2. Daftar hadir pembuktian kualifikasi DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI Pekerjaan : ........................... No.
Nama Perusahaan
Nama Wakil Perusahaan
Tanggal
Tanda Tangan
1 2 3 POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2. …........………………… 3. [Nama ] : 3. ………………….........
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
65
Modul 6 Lampiran
Lampiran 3. Rekapituasi hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaaan : .................... Nama Penyedia :................................ Tanggal :................................ No
Unsur
Kriteria
Dokumen asli yang diminta
1 2
Pakta Integritas Formulir isian kualifikasi
Akte pendirian perusahaan
3
Data administrasi
4
Landasan hukum pendirian perusahaan
5
Pengurus badan usaha Ijin Usaha yang dimiliki Susunan kepemilikan saham Kewajiban perpajakan
Menandatangani pakta integritas Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I (PNS) atau CTDN Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanki pidana Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Menyatakan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam Mengisi nama (badan usaha), status kantor (pusat/cabang), alamat penyedia Mengisi data akte pendirian perusahaan antara lain : nomor akte pendirian, tanggal, nama notaris dan nomor pengesahan Mengisi nama pengurus badan usaha, identitas dan jabatannya Surat ijin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Mengisi data susunan kepemilikan saham, identitas, alamat dan prosentase saham Mempunyai NPWP Laporan tahunan terakhir Laporan bulanan (3 bulan terakhir) 1) PPh 21 2) PPh 23 3) PPh pasal 25/29 4) PPN Mempunyai tenaga ahli sesuai kebutuhan minimal
6 7
8
9
Data personali (tenaga ahli tetap
Hasil Pembuktian kualifikasi
Surat domisili perusahaan dari kelurahan setempat Akte pendirian perusahaan
Akte pendirian perusahaan surat ijin asli (SIUP/SIUJK dll) Akte pendirian perusahaan NPWP Bukti lapor pajak Bukti lapor pajak
surat pengangkatan (SK)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
66
Modul 6 Lampiran
10
11 12 13
badan usaha) Data fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang mendukung Data pengalaman sejenis Pekerjaan dalam 4 terakhir Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan
Mempunyai kebutuhan
fasilitas
sesuai
bukti kepemilikian (kuitansi/SHM/ BPKB dll)
Mempunyai data pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir Paling sedikit ada 1 pekerjaan
Surat Kontrak
Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dikerjakan
Surat Kontrak
Surat Kontrak
Catatan : √ = Sesuai dgn persyaratan − = tidak sesuai Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ] : 1. ………………….......... 2. [Nama ] : 2. …........………………… 3. [Nama ] : 3. ………………….........
Wakil Penyedia : 1[nama wakil penyedia]
: 1 .................................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
67
Modul 6 Lampiran
5.
Contoh berita acara hasil pelelangan (BAHP) pascakualifikasi Contoh Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia.....................( jasa lainnya) Nomor : .........................
Nama Pekerjaan
: .....................
Lokasi Pekerjaan
: ....................
Satuan Kerja
: ....................
PPK
:.....................
Kelompok Kerja
: ....................
Sumber Dana
: ...................
Tahjeun Anggaran
: ...................
Harga Perkiraan Sendiri
: ...................
Jangka Waktu Pelaksanaan
: ..................
Metode Penyampaian
: .................
Metode Evaluasi
: .................
Pada
hari
ini
..............tanggal
................bulan..............tahun....................pukul
..............bertempat di ...........Pokja yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala ULP nomor ..........tanggal ..........yang selanjutnya dalam berita acara ini disebut Pokja, telah melakukan pemilihan penyedia ...........dengan pelelangan umum dengan hasil sebagai berikut : 1.
Pengumuman pascakualifikasi. Pengumuman ..............nomor : .................tanggal ............melalui a. Situs K/L/D/I dan portal pengadaan nasional tanggal..............s/d....... b. Papan Pengumuman Resmi ...............tanggal ..........s/d...................
2.
Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. Pendaftaran dimulai tanggal.............s/d............... Penyedia yang mendaftar sebanyak...............(....)perusahaan Penyedia yang mengembil dokumen pemilihan sebanyak............(...) perusahaan
3.
Pemberian penjelasan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
68
Modul 6 Lampiran
a. Pemberian penjelasan dilaksanakan tanggal ..........bertempat di............... b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak ..............(.....) perusahaan Berita
acara
penjelasan
pekerjaan
(BAPP)
no.............tanggal
.............(terlampir) 4.
Penyampaian BAPP termasuk addendum dokumen pemilihan (jika ada). Salinan BAPP termasuk addendum dokumen pemilihan (jika ada) dapat diambil peserta lelang pada tanggal ..........melalui situs K/L/D/I
5.
Pemasukan dokumen penawaran. a. Batas waktu pemasukan dokumen penawaran : hari ........tanggal .......jam .......... b. Tempat
: .............
c. Peserta yang memasukkan penawaran : ..........(.....) perusahaan No
Nama Perusahaan
Alamat
Keterangan
d. Penyedia yang terlambat memasukkan penawaran : ...............(.....) perusahaan 6.
Pembukaan penawaran. Penwaran dinyatakan ditutup pada hari..........tanggal ............jam................. Pembukaan penawaran dilakukan pada : a. Waktu
: hari...........tanggal.........jam.......
b. Tempat
: ..............
Berita acara pembukaan penawaran No.................tanggal............terlampir 7.
Evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi arimatika, dengan berpedoman pada Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannnya dan dokumen pemilihan. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut : a. Koreksi Arimatik No
Nama Perusahaan
Harga Penawaran termasuk PPN Pada saat Setelah koreksi pembukaan arimatika
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Peringkat Setelah koreksi arimatik
Keterangan
69
Modul 6 Lampiran
b. Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan, surat penawaran dan surat jaminan. 1) Penawaran yang dievaluasi. Jumlah penawaran yang dievaluasi : .........(.....) penawaran yaitu penawaran 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.........................dst 2) Konfirmasi/klarifikasi. (a) Klarifikasi
dilakukan
kepada
PT/CV............terkait
keraguan
terhadap............dengan kesimpulan ..................... (b) Klarifikasi
dilakukan
kepada
PT/CV............terkait
keraguan
terhadap............dengan kesimpulan .................... 3) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus. Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat : ..............(.....) perusahaan yaitu penawaran : 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.......................dst Jumlah Penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus
: ..........(.....)
perusahaan yaitu penawaran 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst Penjelasan/tidak lulus masing masing peserta adalah sebagai berikut :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
70
Modul 6 Lampiran
1. PT/CV....................dinyatakan gugur administrasi karena............. 2. PT/CV.................... dinyatakan gugur administrasi karena............. 3. dst Hasil evaluasi administrasi terlampir. c. Evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan, meliputi : ........................ 1) Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi : ........(....) penawaran yaitu penawaran 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst 2) Konfirmasi/klarifikasi (a) Klarifikasi
dilakukan
kepada
PT/CV............terkait
keraguan
PT/CV............terkait
keraguan
terhadap............dengan kesimpulan (b) Klarifikasi
dilakukan
kepada
terhadap............dengan kesimpulan (c) dst 4) Penawaran yang memenuhi syarat/lulus Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat : ..............(.....) perusahaan yaitu penawaran : 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.......................dst Jumlah Penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus
: ..........(.....)
perusahaan yaitu penawaran 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst Penjelasan/tidak lulus masing masing peserta adalah sebagai berikut :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
71
Modul 6 Lampiran
1. PT/CV....................dinyatakan gugur teknis karena............. 2. PT/CV.................... dinyatakan gugur teknis karena............. 3. Dst Hasil evaluasi teknis terlampir. d. Evaluasi harga. Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 1) Unsur yang dievaluasi Total harga penawaran terhadap HPS Harga satuan timpang Mata pembayaran yang harga satuannya nol Penulisan harga penawaran antara angka dan huruf (khusus kontrak lumpsum) Kewajaran harga Harga evaluasi akhir berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalan negeri 2) Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi : ......(....) penawaran, yaitu penawaran 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst 3) Konfirmasi/klarifikasi (a) Klarifikasi
dilakukan
kepada
PT/CV............terkait
keraguan
PT/CV............terkait
keraguan
terhadap............dengan kesimpulan (b) Klarifikasi
dilakukan
kepada
terhadap............dengan kesimpulan (c) dst Hasil evaluasi harga terlampir. 8. Evaluasi isian dokumen kualifikasi.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
72
Modul 6 Lampiran
a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang
dan calon cadangan
pemenang (jika ada). Evaluasi form isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. b. Penilaian
persyaratan
kualifikasi
dilakukan
terhadap
pemenuhan
persyaratan kualifikasi, yaitu .......(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi). Jumlah penawaran yang dievaluasi : ...........(....) penawaran yaitu penawaran ; 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu : ........(....) penawaran, yaitu penawaran : 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi gugur/tidak lulus, yaitu : ........(....) penawaran, yaitu penawaran : 1. PT/CV.................... 2. PT/CV.................... 3. PT/CV.....................dst 9. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi : ...........(...) peserta Jumlah peserta yang dinyatakan gugur/tidak lulus kualifikasi : ...........(...) peserta Alasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sbb : a............
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
73
Modul 6 Lampiran
b.............. Hasil pembuktian kualifikasi untuk setiap peserta dituangkan dalam berita acara pembuktian kualifikasi (terlampir). 10. Kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka kelompok kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan I dan II: Adalah : 1. Calon Pemenang Nama Perusahaan
:.....................
Alamat Perusahaan
: ....................
NPWP
:.....................
Harga Penawaran Terkoreksi
: ...................
2. Calon Pemenang Cadangan I Nama Perusahaan
:.....................
Alamat Perusahaan
: ....................
NPWP
:.....................
Harga Penawaran Terkoreksi
: ...................
3. Calon Pemenang Cadangan II Nama Perusahaan
:.....................
Alamat Perusahaan
: ....................
NPWP
:.....................
Harga Penawaran Terkoreksi
: ...................
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ....April 2013 Pokja ................. 1.
.............................Ketua
2.
............................ Sekretaris
1............................ 2..............................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
74
Modul 6 Lampiran
3.
............................. Anggota
3. .........................
Contoh Dokumen Pengadaan Langsung Jasa Lainnya
Berita Acara Survei Harga Pasar Nama Paket Pekerjaan :........... No : ........................ Pada hari ini _________, tanggal _________ Bulan _________ Tahun _____________ dengan mengambil tempat di ........................, Telah diadakan Survei Harga Pasar. Berdasarkan sumber informasi dari kedua sumber yang berbeda menghasilkan Perbandingan Survei Harga Pasar yang dibutuhkan untuk Pekerjaan .............................yaitu sebagai berikut : 1. [ Penyedia 1] a) Harga untuk masing-masing barang : terlampir b) Spesifikasi yang digunakan : Terlampir 2. [ Penyedia 2] a) Harga untuk masing-masing barang : terlampir b) Spesifiksi yang digunakan : Terlampir
Demikian Hasil Survei Harga Pasar untuk pekerjaan ..........................ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Jakarta,.................2014 Pejabat Pengadaan
(Nama) NIP
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
75
Modul 6 Lampiran
Nomor : _____ Lampiran : 1 (satu) berkas
__________, __ __________ 20__
Kepada Yth. ____________ di __________ Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan ______________ pada _________[K/L/D/I] Tahun Anggaran __________________________ Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Jasa Lainnya sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan
: __________ : __________ : Rp________(__________) : ____________ Tahun Anggaran ____
2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : _______________ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst] Telepon/Fax : _________________ Website : _________________ Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No a. b.
c.
Kegiatan Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Penandatanganan SPK
Hari/Tanggal __/____s.d.__/__ ____/_________
Waktu ____s.d.__ ___________
____/_________
Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui. Pejabat Pengadaan pada _____________[K/L/D/I] [tanda tangan] ........................... [nama lengkap]
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
76
Modul 6 Lampiran
BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN No........................... Pada
hari
ini..................,tanggal
......................Bulan
........................Tahun
...........................dengan mengambil tempat di ........................, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan ............................................. Hadir dalam rapat ini terdiri : 1
Pejabat pengadaan ..............................
2
Penyedia Jasa Barang dan Jasa: ................................
Hasil pembukaan penawaran sebagai berikut : No 1 2
Dokumen Penawaran Administrasi Teknis
3
Harga
Unsur
Keterangan (lengkap/tdk lengkap)
Surat Penawaran Spek Teknis Jadwal Pelaksanaan Jenis, kapasitas, kondisi peralatan utama Tenaga teknis Metode pelaksanaan Daftar Kuntitas dan harga
Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, ........Mei 2014 No 1
Nama .............
2
................
Jabatan Pejabat Pengadaan
Tanda Tangan ...............................
Direktur PT/CV...........
................................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
77
Modul 6 Lampiran
BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN No.............................. Pada hari ini .............Tanggal ...................Bulan ...................Tahun .................. kami yang bertanda tangan dibawah ini pejabat pengadaan untuk kegiatan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di........................., telah mengadakan rapat evaluasi penawaran, Klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon penyedia jasa untuk pekerjaan..........................
PENYEDIA BARANG DAN JASA : Nama Penyedia : ............................... Alamat : ............................... NPWP : ............................... A. Evaluasi administrasi No
1 2 3
Unsur
Kriteria
Hasil Evaluasi Data Sesuai/ penawaran Tidak sesuai
Tanggal
Sama atau sebelum pemasukan penawaran Masa berlaku penawaran Sesuai dok pemilihan Tanda tangan direktur Direktur atau kuasa direktur Kesimpulan
Lulus/gugur
Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi teknis (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang). B. Evaluasi Teknis No
Unsur
Kriteria
Hasil Evaluasi Data penawaran
1 2 3 4 5
Sesuai dok pemilihan Menguraikan tahapan dan cara pelaksanaan Memiliki peralatan yang dibutuhkan Jadwal pelaksanaan Tidak melebihi waktu yang ditentukan Teknisi Memiliki teknisi dengan kualifikasi sesuai persyaratan Kesimpulan
Sesuai/ Tidak sesuai
Spesifikasi teknis Metode pelaksanaan Peralatan utama
Lulus/gugur
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
78
Modul 6 Lampiran
Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi harga (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang C. Evaluasi Biaya No
1
Unsur
Kriteria
Hasil Evaluasi Data Sesuai/ penawaran tidak
Harga Harga total tidak melebihi HPS Penawaran Harga total < 80% dari HPS dilakukan klarifikasi Harga satuan > 110 % HPS dari harga satuan di HPS dilakukan klarifikasi Bila ditulis nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi Penulisan harga penawaran jelas Kewajaran Bila komponen dalan negeri tidak harga sama dengan yang ditetapkan lakukan klarifikasi Bila harga penawaran < 80 % dari HPS, lakukan klarifikasi Kesimpulan
2
Lulus/gugur
Jika hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi (Jika hasil evaluasi dinyatakan gugur, maka evaluasi dihentikan dan dilakukan pengadaan langsung ulang)
Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk ini dibuat dan sebagaimana mestinya.
dipergunakan
Jakarta, ........Mei 2014 No 1
Nama .............
2
................
Jabatan Pejabat Pengadaan
Tanda Tangan ...............................
Direktur PT/CV...........
................................
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
79
Modul 6 Lampiran
Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian kualifikasi No. ...................... Pada hari ini : ........; tanggal :............; Bulan ............ Tahun .................. dimulai pukul ..........WIB, bertempat di ................, telah diadakan Rapat untuk Penilaian Kualifikasi penyedia pada pekerjaan ................................. Hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi: Rapat dilaksanakan untuk menilai kualifikasi dan dinlanjutkan dengan pembuktian kualifikasi. dengan hasil sbb : No
Unsur
1
Pakta Integritas Formulir isian kualifikasi
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Data administrasi Landasan hukum Pendirian Badan usaha Pengurus badan usaha Izin usaha Susunan kepemilikan saham Pajak
Data personalia Data fasilitas/peralatan yang mendukung Pengalaman 10 tahun terakhir Pekerjaan dalam 4 terakhir Pekerjaan yang sedang berjalan
Kriteria
Evaluasi kualifikasi
Pembuktian kualifikasi
Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Ditanda tangani oleh yang berhak tanda tangan Menyatakan bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan menyatakan bahwa tidak bangkrut Menyatakan bahwa tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Menyatakan bahwa Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam Menyatakan bahwa Tidak ada pengurus yang masuk daftar hitam Nama Penyedia dan alamat Mengisi nomor, tanggal, notaris dan nomer pengesahan serta perubahannya (jika ada) Mengisi daftar pengurus badan usaha yang sesuai dengan akte pendirian Memilik izin usaha yang sesuai dengan ketentuan dok kualifikasi Mengisi daftar pemilik saham badan usaha
Memiliki NPWP Bukti laporan pajak tahunan Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir Memiliki tenaga terampil Menyampaikan data fasilitas/peralatan yang mendukung Menyampaikan data pengalaman Paling sedikit ada 1 pekerjaan Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Demikian Berita Acara Evaluasi Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Jakarta,....Mei 2014 Pejabat Pengadaan (...................)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
80
Modul 6 Lampiran
BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI PENGADAAN LANGSUNG No. ............................. Pada hari ini ..........Tanggal ............Bulan.........
Tahun ...............bertempat
di..................., telah mengadakan rapat Klarifikasi dan negosiasi atas Penawaran harga pekerjaan .............................dengan Hasil sebagai berikut : 1.
Dilaksanakan Klarifikasi untuk memastikan data-data pekerjaan.
2.
Setelah klarifikasi selanjutnya dilakukan negosiasi harga penawaran pekerjaan yang diajukan penyedia Rp. ....................
3.
Setelah negosiasi antara PPK dengan penyedia disepakati : a. Harga Penawaran awal Rp......................... (terbilang : .................) b. Harga hasil negosiasi Rp............................(terbilang :.................)
Dengan rincian hasil negosiasi terlampir Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Pejabat Pengadaan
Penyedia
(.....................)
(.............................)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
81
Modul 6 Lampiran
BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHP ) No......................... Pada hari ini ..............Tanggal ................Bulan .....................Tahun...................dengan mengambil tempat di .......................telah mengadakan rapat Penyusunan Hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaaan.................... Pelaksanaan pengadaan langsung melalui tahapan-tahapan kegiatan. 1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap (dua) sumber informasi yaitu ................ dan ....................... 2. Penyedia yang diundang sebanyak .......(..........) dan memasukkan dokumen sebanyak .......(........ ) Penyedia yaitu PT/CV.................. 3. Pemasukan dan pembukaan penawaran Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut : Pagu Anggaran : ............................... HPS/OE : ................................ 4.
Unsur- unsur yang dievaluasi a. Evaluasi administrasi : lulus/gugur b. Evaluasi teknis : lulus/gugur c. Evaluasi harga : lulus/gugur
5.
Evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi a. Evaluasi kualifikasi : lulus/gugur b. Pembuktian kualifikasi : lulus/gugur
6.
Klarifikasi, dan Negoisasi Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 ( satu ) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut a. Harga Penawaran awal Rp......................... (terbilang : .................) b. Harga hasil negosiasi Rp............................(terbilang :.................) Demikian Berita Acara Penyusunan Hasil Pengadaan Langsung (BAHP ) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, Mei 2014 Pejabat Pengadaan
(......................)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
82
Modul 6 Lampiran
Surat Penetapan Pemenang _______,___________ 20__ Nomor Lampiran
: :
____ /_____/__/20__ __________________
Perihal
:
Penetapan Pengadaan Langsung
Kepada Yth. [Penyedia] [Alamat]
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) Nomor: ....................tanggal ..................dan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan ini ditetapkan pemenang untuk pekerjaan ......................... Penyedia Barang/ Jasa : 1. Nama Perusahaan 2. Alamat 3. NPWP 4. Harga Penawaran 5. HPS 6. Harga Negoisasi
: ............................ : ............................ : ............................ : ............................ : Rp....................... : Rp........................
Pembayaran pekerjaan tersebut dibebankan pada sumber dana :.........................., Kegiatan .............. tahun ................... Demikian Penetapan Pengadaan Langsung dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pejabat Pengadaan
(nama)
Tembusan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan 2. Arsip
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
83
Modul 6 Lampiran
_______,___________ 20__ Nomor Lampiran Perihal
: : :
____ /_____/__/2011 __________________ Penyampaian Hasil Penetapan
Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ..................... Di tempat
Berdasarkan hasil Penetapan No................, tanggal .................tentang calon penyedia jasa untuk pekerjaan....................., yang dibiayai sumber dana :......................... Bersama ini kami sampaikan penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung untuk pekerjaan :............ Penyedia Barang/ Jasa : 1. Nama Penyedia 2. Alamat 3. NPWP 4. Harga Penawaran 5. HPS 6. Harga Negoisasi
: ................................ : ................................ : ................................ : ................................ : Rp........................... : Rp...........................
Demikian Hasil Penetapan Pengadaan Langsung kami sampaikan kepada PPK untuk dapat ditindak lanjuti, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Pejabat Pengadaan
(nama)
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
84
Modul 6 Lampiran
SATUAN KERJA: SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN:
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________] WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: kalender/bulan/tahun
___
(__________)
hari
NILAI PEKERJAAN No .
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga Satuan (Rp)
Total (Rp)
xxx
xx
xx
xx
Xxxx
Jumlah
xx
xx
xx
Xxxx
Terbilang : Cara Pembayaran : dibayarkan senilai Rp ____ (terbilang) atas nama _________, No Rekening (_________) INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama penyedia Untuk dan atas nama __________ __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat untuk penyedia maka rekatkan materai Rp Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )] 6.000,- )] [nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
85
Modul 6 Lampiran
1.
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2.
HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3.
HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4.
HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5.
CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6.
PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7.
PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
86
Modul 6 Lampiran
seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8.
JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9.
ASURANSI a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua Jasa Lainnya dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
87
Modul 6 Lampiran
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 12. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
88
Modul 6 Lampiran
c.
d.
e.
Pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Jasa Lainnya tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b.
PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
c.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
d.
Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Jasa Lainnya akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
e.
Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.
17. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
89
Modul 6 Lampiran
c.
Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
18. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
90
Modul 6 Lampiran
c. d.
e.
f.
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBAYARAN a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak; b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan. c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
91
Modul 6 Lampiran
d.
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
92
Modul 6 Lampiran
Lampiran SPK No : Tanggal : No
Nama Pekerjaan
Vol
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
PPN Total
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
93