PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PERKA LKPP NOMOR 7 TAHUN 2014
Multipurpose Presentation
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi 2016
Maksud dan Tujuan Maksud Mendorong Pembentukan Tim Penilai Instansi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. .
Tujuan Sebagai pedoman dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Pokok Materi Dasar Hukum Penilai Angka Kredit
Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit
Tantangan dan Progres Penilaian Angka Kredit
3
3
Materi 1 Dasar Hukum Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dasar Hukum Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 77 Tahun 2012
Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa
5
Materi 2 Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang bertugas menilai prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
8
Fungsi Tim Penilai Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan pada DUPAK yang diajukan 02
Memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumendokumen DUPAK Menyampaikan berita acara hasil PAK kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit ;
04
01
Menyampaikan laporan tahunan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan angka kredit
03
9
Susunan Keanggotaan Tim Penilai
01
Unsur Teknis yang Membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Ketua (Merangkap Anggota) Berasal dari unsur
Ketua teknis yang membidangi PBJ
Wakil Ketua (Merangkap Anggota)
02 03
Unsur Kepegawaian
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
SekreAnggota Sekretaris (Merangkap Anggota) taris Berasal dari unsur kepegawaian
Keanggotaan berjumlah gasal Minimal :
2
Tim Penilai Minimal Berjumlah Pengelola PBJ
1
4 orang
Kepegawaian
10
Tim Penilai Pusat
TUGAS PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI
LINGKUP TUGAS
Membantu Kepala LKPP atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan JF Pengelola PBJ Pengelola Pengadaan Madya: • Pembina Tingkat I, IV/b • Pembina utama Muda, IV/c 1. Di lingkungan LKPP 2. Instansi pusat diluar LKPP 3. Provinsi
4. Kabupaten 5. Kota
Tim Penilai Unit Kerja
TUGAS PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI
LINGKUP TUGAS
Membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan JF Pengelola PBJ Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a)
Di lingkungan LKPP
11
Tim Penilai Instansi
TUGAS
Membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa
PENGELOLA Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d PENGADAAN Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) YANG DINILAI
LINGKUP TUGAS
Di lingkungan instansi pusat diluar LKPP
12
Tim Penilai Provinsi
TUGAS PENGELOLA PENGADAAN YANG DINILAI
LINGKUP TUGAS
13
Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang mebidangi pengadaan barang/jasa Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a)
Provinsi
Tim Penilai Kabupaten/Kota
TUGAS
Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang mebidangi pengadaan barang/jasa
PENGELOLA Pengelola Pengadaan Pertama (Penata Muda, III/a) s.d PENGADAAN Pengelola Pengadaan Madya (Pembina, IV/a) YANG DINILAI
LINGKUP TUGAS
Kabupaten/Kota
Masa Jabatan Tim Penilai
Masa jabatan anggota tim penilai Jabfung Pengelola PBJ selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tahun berikutnya; PNS yang telah menjadi anggota tim penilai Jabfung Pengelola PBJ dalam 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
15
16
Sekretariat Tim Penilai
Sekretariat Tim Penilai adalah unit yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan kerja Tim Penilai dalam penetapan angka kredit
17
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai
Kedudukan
Sekretariat Tim Penilai Pusat
Instansi Pembina JFPPBJ, yaitu LKPP
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja
Sekretariat Tim Penilai Instansi
Sekretariat Tim Penilai Provinsi
Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota
Unit organisasi eselon II LKPP yang membidangi pembinaan JFPPBJ
unit organisasi eselon II yang membidangi PBJ, di lingkungan instansi pusat di luar LKPP
Sekretariat Daerah Provinsi atau unit organisasi eselon II yang membidangi PBJ
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota atau unit organisasi eselon II yang membidangi PBJ
Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari unsur kepegawaian dan sejumlah anggota berdasarkan kebutuhan
18
Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Penilai (1) 1. Membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola PBJ; 2. Mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola PBJ; 3. Membuat jadwal sidang Tim Penilai; 4. Menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai; 5. Membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi Angka Kredit yang diusulkan; 6. Membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai; 7. Membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit; 8. Melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola PBJ. Sekretariat Tim Penilai Pusat
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja
Sekretariat Tim Penilai Instansi
Sekretariat Tim Penilai Provinsi
Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota
19
Tugas dan Fungsi Sekretariat Tim Penilai (2) 9) Memantau perolehan Angka Kredit Pengelola PBJ selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan 10) Memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal: a. Pengelola PBJ yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal b. Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola PBJ, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan; Sekretariat Tim Penilai Pusat
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja
Sekretariat Tim Penilai Instansi
Sekretariat Tim Penilai Provinsi
Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota
Tim Teknis
20
Dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Penilai Kedudukan Tugas
• Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai • Membantu Tim Penilai dalam melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit dari hasil kegiatan PBJ yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.
Fungsi
Memberikan pertimbangan teknis dalam hal penilaian kegiatan pengelolaan PBJ yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus.
Masa Jabatan
• Bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu. • Ditentukan sesuai dengan kebutuhan dalam satu periode kenaikan pangkat.
Keanggotaan Pembiayaan
• Terdiri atas ahli yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS. • Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penilai. Dialokasikan pada anggaran unit organisasi tempat kedudukan Tim teknis tersebut.
Tata Kerja Tim Penilai (1)
21
1)Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan: a.Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan. b.Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
Tata Kerja Tim Penilai (2)
22
2) Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b. Setiap DUPAK dinilai oleh dua orang anggota Tim Penilai; c. Setelah masing-masing anggota Tim Penilai melakukan penilaian dan tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan DUPAK, maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretariat Tim Penilai; d. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, maka hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno; pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; e. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; f. Sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 anggota Tim Penilai, di mana n adalah jumlah anggota Tim Penilai.
23
Tata Kerja Tim Penilai (3) 3)Hasil penilaian angka kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berkas BAPAK diserahkan ke pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK). 4)Keputusan PAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenanang Menetapkan Angka Kredit bersifat final, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat mengajukan keberatan.
Ketentuan Lain-Lain 1)Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. 2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. 3) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
24
Materi 3 Tantangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Tantangan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pembentukan Tim Penilai Peran BKD/Bagian Kepegawaian
Pengisian DUPAK secara berkala Peran Sijabfung Disiplin recording data dukung Pasca DUPAK
Pembentukan Tim Penilai • •
26 Kementrian/Instansi Pusat 68 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Saat ini tercatat hanya 2 Tim Penilai Angka Kredit yang melampirkan SK Tim Penilai ke LKPP: 1. Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Kabupaten Sleman Banyak K/L/D/I yang belum melampirkan SK Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Peran Bagian Kepegawaian • Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa • Pembinaan dan Pemantauan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Diklat, Uji Kompetensi) • Pembentukan Tim Penilai • Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit • Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa • Admin Sijabfung
Pengisian DUPAK DUPAK diusulkan secara hirarki minimal satu kali dalam setahun
Wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan untuk diusulkan dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)DUPAK diusulkan secara hirarki minimal satu kali dalam setahun
Penilaian dan penetapan angka kredit dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila Penetapan Angka Kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.
Peran Sijabfung Memudahkan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pengusulan angka kredit guna kenaikan pangkat/jabatan (DUPAK ONLINE); Memudahkan para pihak yang terkait dengan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya (PENILAIAN ONLINE)
Data Permintaan Penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai Unit Kerja LKPP Kementerian/Lembaga/Pemda Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika J Kementerian Energi dan Sumber e Daya Mineral n Lembaga Ilmu Pengetahuan j Indonesia a n Kementerian Pekerjaan Umum g dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sleman P Kementerian Komunkasi dan e Infromatika r Kementerian Riset dan Teknologi t dan Pendidikan Tinggi a Pemerintah Kota Medan m Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan a Pemerintah Kabupaten Ponorogo Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
TOTAL
Kementerian/Lembaga/ Jumlah Pemda Pemerintah Kota 3 Medan Pemerintah Kabupaten 3 Sleman
Jumlah 1 1 1
1
3
J e n j a n g
Pemerintah Kabupaten Nunukan
2
Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2
1 1 9 1
Kementerian/Lembaga/Pemda Jumlah Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kabupaten J Wonosobo Kementerian Riset dan e Teknologi dan Pendidikan n Tinggi j a n g
2 1 1
M a d y a
M u d a
1 3 1 2
26
10
4
Hasil Penilaian Tim Penilai Unit Kerja LKPP
Saat ini Tim Penilai Unit Kerja LKPP telah mengeluarkan 14 buah Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) dan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) dari 40 DUPAK yang masuk kepada Tim Penilai Unit Kerja LKPP. Usulan Penilaian yang masih dalam proses 17 DUPAK
32
Kendala dalam Proses Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (Berdasarkan Forum Komunikasi Jabatan Fungsional PPBJ 2016 Medan dan Balikpapan) Proses Pengusulan Penilaian Angka Kredit tidak melalui Pejabat Pengusul
Pejabat Fungsional PPBJ tidak tertib administrasi dalam pengusulan PAK
Unsur pengembangan profesi tidak dipenuhi
33
TERIMAKASIH
34
