JASA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA

Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Kementerian PUPR Yogyakarta, 10 Februari 2017

           

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 16 Tahun 1994 ttg Jabatan Fungsional PNS jo. PP No 40 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional; Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Pembinaan Jafung Bidang PU; Permen PU 34/PRT/M/2007 tentang Pembinaan Jafung di lingkungan Dep. PU; Permen PAN-RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 01/2013 dan No.14/2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan PermenPAN-RB No. 77 Tahun 2012; Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan Dari Jabatan Lain; Perka LKPP No. 7/2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

DIISI DARI PEGAWAI ASN

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

• Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama

ESENSI

Tugas PUSDIKLAT MENJAFUNG adalah

Meningkatkan Produktifitas & Profesionalitas

• PENGELOLAAN DIKLAT MANAJEMEN UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL

PERAN PUSDIKLAT MENJAFUNG • PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS FUNGSIONAL

Mengoptimalkan seluruh komponen Diklat(Kurikulum, SDM, Sarpras, Biaya); Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan program; serta Mewujudkan penyelenggaraan diklat yang profesional.

Meningkatkan pengelolaan Jabatan Fungsional agar dapat meningkatkan KUANTITAS (Jenis dan Jumlah Jafung) dan KUALITAS (Kompetensi) pejabat fungsional.

DASAR HUKUM & KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL MENTERI PUPR

1. DASAR HUKUM

• UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara • PP No. 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS yang telah diubah dengan PP No 63/2009; • PP No. 16/1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, yang telah diubah dengan PP No. 40/2010; • Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR; dan • Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR 2. KEDUDUKAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL

PEJABAT FUNGSIONAL

PEJABAT STRUKTURAL

• Tugas, hak/kewajiban dan wewenang/tanggung jawab tidak tumpang tindih; • Penugasan Pejabat Fungsional melekat pada struktur organisasi secara berjenjang sesuai kesamaan fungsi/disiplin dan kesetaraan; • Pejabat Struktural mengembangkan profesionalisme manajerial & Pejabat Fungsional mengembangkan profesionalisme substansi/teknis.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB ASN DALAM JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL

adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka

 Jabatan Pimpinan Tinggi  Administrator  Pengawas

memimpin suatu satuan organisasi

ASN  Pengadministrasi Umum  Sekretaris  Bendahara  Penata Keuangan  Pengelola BMN  Pengemudi  Caraka  dll

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang

JABATAN FUNGSIONAL UMUM /PELAKSANA

adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang CPNS & PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam

melaksanakan tugas dukungan teknis dan administratif didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan

pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan dalam

kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit

BIDANG PUPR  Teknik Pengairan  Teknik Jalan & Jembatan  Teknik Tata Bangunan & Perumahan  Teknik Penyehatan Lingkungan  Pembina Jasa Konstruksi

BIDANG NON-PUPR  Penata Ruang  Peneliti  Perekayasa  Litkayasa  Perencana  Auditor  Analis Kepegawaian  Perancang Perundang-undangan  Pranata Humas  Pranata Komputer  Arsiparis  Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  Pustakawan  Dokter  Dokter Gigi  Perawat  dll

BAGI PERAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL

Pejabat Struktural •Penanggung jawab akhir pelaksanaan tugas; •Mengorganisasi penyelenggaraan tugas, dgn pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab di antara pejabat fungsional yang dilibatkan; •Menetapkan rencana dan program; •Menetapkan prosedur, standar, spesifikasi produk & manual penyelenggaraan tugas; •Mengendalikan jalannya pekerjan (memantau, mengawasi, dan Tindak Turun Tangan); •Menyediakan perlengkapan, peralatan, bahan dan pembiayaan; dan •Menggerakkan dan memotivasi dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pejabat Fungsional •Menyelenggarakan proses pelaksanaan tugas teknis fungsional sesuai peraturan dengan mengindahkan aspek-aspek pengendalian dari pejabat struktural; dan •Secara teknis bertanggung jawab terhadap lingkungan pekerjaan yang ditugaskan kepada yang bersangkutan dengan cara menegakkan kejujuran, intelektual dan tanggung jawab profesional menurut kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CONTOH BAGI PERAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN – SEKRETARIAT JENDERAL NO

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL PELAKSANA

1 Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Mengarahkan, mengorganisasikan, membimbing, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan sebagai berikut : penyiapan bahan perumusan rencana dan program pengelolaan a barang milik negara

b

Kepala Biro

-

penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengendalian barang milik negara

-

c

penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyusunan pelaporan barang milik negara

d

penyiapan bahan perumusan penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian

Penata BMN

Pengelola Barang dan Jasa Ahli Madya –

e

penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara

f

penyiapan bahan perumusan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara

i

penyiapan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak

Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama Penelaah BMN

–

– –

Pengolah Data dan Informasi Pengolah Bahan Dokumentasi Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama Penelaah BMN

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN BARANG/ JASA (data Pusdiklat MENJAFUNG, 11 Januari 2017)

PROGRAM 2015-2019 : PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS JAFUNG Meningkatkan kuantitas atau jumlah jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional; serta meningkatkan kualitas pejabat fungsional dengan membina, mengembangkan profesi, dan memberdayakan agar menjadi tenaga fungsional yang profesional.

PENINGKATAN KUANTITAS JAFUNG

NAMA KEGIATAN Penambahan Jenis Jabatan Fungsional di Kemen. PUPR

Penambahan Jumlah Pejabat Fungsional di Kemen. PUPR

KONDISI DIHARAPKAN (2019) Bertambahnya beragam spesialisasi keahlian melalui Jenis Jabatan Fungsional

Tersebarnya Pejabat Fungsional di setiap Satuan Kerja baik di Unit Organik dan di Unit Pelaksana Teknis.

 5 Jenis Jafung Bidang PUPR;  25 Jenis Jafung Bidang Lain

Jumlah Pejabat Fungsional awal 2016:  Bidang PUPR : 1.911 pegawai  Bidang Lain : 606 pegawai Total : 2.517 pegawai 10,48% dari total 24.000 Pegawai PUPR atau

Penambahan Jumlah Pejabat Fungsional Bidang PUPR di K/L lain dan Pemda

Tersedianya Pejabat Fungsional Bidang PUPR di masing-masing K/L dan Dinas Pemda yang menangani bidang PUPR.

UPAYA PENYELESAIAN

KONDISI SAAT INI (2016)

Menambah jumlah jenis jabatan fungsional yang dijabat oleh pegawai PUPR baik bidang PUPR dan bidang lain berdasarkan spesialisasi bidang keahlian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya. Memfasilitasi pegawai potensial menjadi Jafungdengan Usia < 50 th dan gol min II/c, untuk menjadi Pejabat Fungsional. Jumlahnya diperkirakan + 8.000 pegawai.dan ditargetkan menjadi jafung::  2016  2017  2018  2019

: 3.000 pegawai : 3.400 pegawai : 3.800 pegawai : 4.200 pegawai

Sosialisasi Jabatan Fungsional bidang PUPR ke daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR dan belum memiliki Pejabat Fungsional PUPR.

 Sosialisasi Jabatan Fungsional bidang PUPR ke daerah prioritas.  Membangun komunikasi aktif dengan BKD dan Dinas Bidang PUPR di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan jabatan fungsional belum lengkap.

Memperbarui, melengkapi, dan mengimplementasikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan jabatan fungsional

Penilaian kinerja para pejabat fungsional belum optimal.

 Penataan sistem penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Pejabat Fungsional berdasarkan sasaran strategis Kementerian dan Pemerintah Daerah.  Penataan sistem penilaian kinerja pejabat fungsional berdasarkan daftar usulan pengajuan angka kredit.

PENINGKATAN KUALITAS JAFUNG

1. Pembinaan Pejabat Fungsional  Penguatan Sistem Pengelolaan Jabatan Fungsional

Tersedianya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan jabatan fungsional bidang PUPR.

 Fasilitasi dukungan admistrasi jabatan fungsional

Terselenggaranya penyelesaian administrasi pengelolaan jabatan fungsional secara berkelanjutan.

2. Pengembangan Profesi/ Penguatan Kompetensi Teknis

Meningkatnya keahlian para pejabat Sarana pengembangan profesionalisme jabatan fungsional di bidang PUPR pada fungsional yang ada masih perlu dikembangkan. setiap jenjang dan bidang keahlian.

Menyiapkan sarana pengembangan profesionalisme jabatan fungsional melalui diklat, publikasi ilmiah & merintis fasilitas pengembangan yang belum ada serta sertifikasi profesi.

Pemberdayaan Pejabat Fungsional

Meningkatnya peran Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi

Optimalisasi peran jabatan fungsional pada penyelenggaraan infrastruktur PUPR nasional melalui penugasan yang jelas dalam bentuk uraian tugas rinci pada setiap jenjang di masing-masing satuan kerja.

Produktivitas kerja pejabat fungsional belum langsung mendukung kinerja Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DIKLAT MANAJEMEN & PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT DIKLAT MANAJEMEN & PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN ANGGARAN DAN UMUM SUBBAGIAN PROGRAM & KEUANGAN

BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN MANAJEMEN

SUBBIDANG TEKNIK PELATIHAN SUBBIDANG MATERI PELATIHAN

BIDANG PENGEMBANGAN & EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG EVALUASI

SUBBAGIAN UMUM

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA (Pasal 1)

What

Who

• Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset

RUMPUN, KEDUDUKAN, & TUGAS POKOK RUMPUN, KEDUDUKAN, & TUGAS POKOK

RUMPUN

KEDUDUKAN

TUGAS POKOK

• Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masuk dalam rumpun manajemen

• sebagai pelaksana teknis fungsional barang/jasa pada instansi pemerintah

di

bidang

pengadaan

• melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN BARANG/ JASA (Pasal 7 ayat 2) PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

2. Pemilihan Penyedia

3. Manajemen Kontrak

5. Pengembangan profesi

2. Perencanaan Pengadaan

1. Pendidikan

4. Manajemen Informasi Aset

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA

6. Kegiatan penunjang

MATRIKS KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

3

11

I

Pendidikan

II

Perencanaan Pengadaan

14

39

III

Pemilihan Penyedia

20

66

IV

Manajemen Kontrak

21

61

V

Manajemen Informasi Aset

6

21

VI

Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

3

4

VII

Kegiatan Penunjang Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8

18

JUMLAH

75

220

JENJANG JABATAN, JENJANG PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA YANG HARUS DICAPAI

TINGKAT AHLI (Psl. 7)

Madya

Muda

Pertama

Pembina Utama Muda (IV/c)

 700

Pembina Tk. I (IV/b)

 550

Pembina (IV/a)

 400

Penata Tk. I (III/d)

 300

Penata (III/c)

 200

Penata Muda Tk. I (III/b)

 150

Penata Muda (III/a)

 100

PENILAIAN ANGKA KREDIT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan (Psl. 10)

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan (psl. 10)

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah terdiri atas (Psl. 12 ayat 2) : a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

PENILAIAN ANGKA KREDIT Lanjutan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada tahun pertama yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok (Psl 14 ayat 1).

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi (Psl. 15)

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan (Psl. 17 ayat 3).

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jafung Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

021 75906946 [email protected]