BUPATI ACEH BARAT Meulaboh, 30 Januari 2012 Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
050/ 98 /IV/2012 Penting Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 ---
Sdr.
Kepada Yth. 1. Para Assisten / Kepala Dinas / Badan / Kantor / Lembaga / Satuan Kerja Daerah / Sekwan dan Kabag di Lingkungan Setdakab Aceh Barat; 2. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Barat; 3. Para Pengguna Anggaran Daerah. Masing-masing di – Tempat
SURAT EDARAN Sehubungan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 (Perpres No. 54 Tahun 2010) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bersama ini kami sampaikan hal-hal penting sebagai berikut: 1.
Perpres No. 54 Tahun 2010 secara hukum dinyatakan berlaku sejak ditandatangani tanggal 6 Agustus 2010.
2.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui : a. Swakelola; dan / atau b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
3.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perpres ini meliputi : a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya.
4.
Organisasi Pengadaaan Baranng/Jasa Pemerintah terdiri dari : a. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. Unit Layanan pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan; d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
5.
Unit Layanan Pengadaan (ULP). a. ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementrian/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya (K/L/D/I) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; b. Menteri/Pemimipin Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi harus membentuk ULP yang permanen sebelum Tahun anggaran 2014; c. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada K/L/D/I dilaksanakan oleh ULP.
6.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). a. K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012;
b. Gubernur/Bupati/Walikota harus membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; c. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 7.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Sumber dana dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada prinsipnya harus mengacu kepada Perpres No. 54 Tahun 2010.
8.
Perencanaan Pengadaan. a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan; b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; c. ULP membuat rencana pelaksanan (pelelangan/seleksi) Pengadaan.
9.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa. a. PA wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan; b. PA wajib menganggarkan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyediaan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan; c. K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan atau pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah;
10. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa. a. PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD; b. ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui website K/L/D/I; papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. c. Pengumuman paling kurang berisi : Nama dan Alamat Pengguna Anggaran; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; Lokasi pekerjaan; dan Perkiraan Besaran Biaya. 11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 10 (sepuluh) dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (dalam hal ini adalah www.lpse.acehbaratkab.go.id atau LPSE terdekat. 12. Harga Perkiraan Sendiri (HPS). a. ULP wajib mengumumkan HPS pada saat pengumuman pelaksanaan pengadaan; b. HPS merupakan batas atas penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 13. Pengguna Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa yang dibiayai Dana APBD/APBA/APBN. 14. Penetapan Pemenang oleh PA. a. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah); b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp..100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah). 15. Sebelum kegiatan dilaksanakan, Pengguna Anggaran (PA) memberitahukan secara tertulis keberadaan kegiatan kepada Camat, tempat lokasi kegiatan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah kontrak.
16. Kewenangan Pejabat Penetapan Pengadaan. Resume Jenis Pengadaan & Metode Pengadaan Serta Syarat Umumnya Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Pejabat yang Menetapkan
Organisasi Pengadaan (SDM) 1
Kewenangan 2 Menetapkan RUP, PPK, Pejabat Pengadaan, , Pemenang Lelang Untuk > 100 M (Permendagri 13/2006)
PA
Kp.Daerah
PA
KPA
PPK
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
3
4
5
6
5 Ayat (3)
Pelimpahan Dari PA (Pasal 11 Permendagri 13/2006)
KPA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penata Usahaan Keuangan / SPM
Bendahara
Tanda Tangan Kontrak, Penetapan HPS, SPEK,Uang Muka, Kontrak Menguji Pembayaran, Penatausahaan Keuangan (Permendagri 13/2006) Menerima, Menyimpan, Membayar & Menatausahakan Keuangan (Permendagri 13/2006)
PPTK
Mengendalikan & Pengawasan, tt Ls Kgt
ULP
Evaluasi Pbj Mulai Penetapan Lelang Sampai Jawab Sanggah Monev, Perencanaan Pengadaan, Bintek, SDM
Panitia Lelang (bila ULPbelum ada)
√ 8 ayat (1C) 12 ayat (1)
5 Ayat (2B)
5 Ayat (2D)
11 ayat (1) 7 ayat (3)
√
(Sama dgn Pokja)
130 ayat (2)
130 ayat (2)
Membantu Panitia Pada Saat Aanwizjing
Aanswisjer
11 ayat (2)
Panitia PHO
8 ayat (1)
17. Format Pengadaan & Metode Pengadaan Serta No
metode
Jenis Pengadaan
A. Metode Pemilihan 1
2 Pengadaan Barang & Jasa
1.
Tidak terbatas pada Jasa Boga, Cleaning, Tenaga Kerja, Asuransi, jahit, Layanan Kesehatan, Pecetakan (Penjelasan pasal 4 huruf d)
Singkatan
Syarat umum
4
5
pasal
Nama lengkap 3 1.
6 35 s/d 40
Pelelangan a. Pelelangan Umum
LU
> 200 Juta
36
b. Pelelangan Sederhana
LS
< 200 JUTA
37(1a)
2.
Penunjukan Langsung
PK
Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khsus
3.
Pengadaan Langsung
PL
< 100 Juta
39
4.
Sayembara/ Kontes
SY
Kreativitas, Inovasi, Tidak Ada Harga satuan
40
1
2.
3.
2 Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Berhubung dengan Pelaksanaan Kontruksi bangunan atau wujud fisik yang tidak terbatas kontruksi bagi kapal, persiapan lahan, perakiatan, reboisasi (Penjelasan Pasal 4 huruf b Pengadaan Jasa Konsultasi Jasa konsultan tidak terbatas jasa rekayasa, Perencanaan, Pengawasan Keahlian profesi (huruf c) penjelasan pasal 4 huruf c
Jasa Lainnya
4.
Tidak terbatas pada Jasa Boga, Cleaning, Tenaga Kerja, Asuransi, jahit, Layanan Kesehatan, Pecetakan (Penjelasan pasal 4 huruf d)
3
4
5
6
1.
Pelelangan Umum
LU
> 200 Juta
36 (1)
2.
Pelelangan Terbatas
LT
> 200 Juta Konstruksi Komplek
36 (2)
3.
Pemilihan Langsung
PML
< 200 Juta
37 (1b)
4.
Penunjuk Langsung
PK
Tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konstruksi Khsus
38
5.
Pengadaan Langsung
PL
< 100 Juta
39
1.
Seleksi
41 s/d 46
a. Seleksi Umum
SU
> 200 Juta
42
b. Seleksi Sederhana
SS
< 200 Juta
43
2.
Penunjukan Langsung
PK
tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Konsultansi Khusus
44
3.
Pengadaan Langsung
PL
< 50 Juta
45
4.
Sayembara
SY
1.
Pelangan
46 35 s/d 40
a. Pelelangan Umum
LU
b. Pelelangan Sederhana
> 200 Juta
36
LS
< 200 JUTA
37 (1a)
2.
Penunjukan Langsung
PK
tanpa Batasan Nilai, Keadaan Tertentu, Barang Khusus
3.
Pengadaan Langsung
PL
< 100 Juta
39
4.
Sayembara/ Kontes
SY
Kreativitas, Inovasi, Tidak Ada Harga satuan
40
18. Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. 19. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (dalam hal ini adalah www.lpse.acehbaratkab.go.id atau LPSE terdekat), sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 20. Nilai paket pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan untuk usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Koperasi Kecil. 21. Pasal 55 yang menyebutkan : (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas : a. bukti pembelian; b. kuintansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. Surat perjanjian.
(2) Bukti Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Kuitansi sabagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang.Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 22. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pengendali kegiatan yang diangkat dengan surat sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksana pengadaan barang/jasa dari segi administrasi fisik dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya dan diberi kewenangan menandatangani Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa (Rekanan). SK Pejabat Pembuat Komitmen tembusannya disampaikan kepada : a. Bappeda Kabupaten Aceh Barat; b. Inspektur Kabupaten Aceh Barat; c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat; d. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Barat; e. Bagian Keuangan Setdakab Aceh Barat. 23. Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan, sesuai dengan form terlampir dilengkapi dengan softcopy selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati Aceh Barat C/q. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab, deengan tembusan disampaikan kepada : a. Bappeda Kabupaten Aceh Barat; b. Inspektur Kabupaten Aceh Barat; c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat; d. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Barat; e. Bagian Keuangan Setdakab Aceh Barat. 24. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan terdiri dari pegawai – pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagi Instansi yang tidak memiliki personil Pengadaan Barang/Jasa bersertifikat dapat berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Barat untuk memperoleh data PNS yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 25. Untuk kegiatan – kegiatan Jasa Pelaksanaan Kontruksi baik yang dikontrakkan maupun Swakelola yang pengelolaannya diluar Dinas Bina Marga serta Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat harus ada pengawas lapangan dari dua dinas teknis tersebut sesuai dengan tupoksinya. 26. Setiap proses pencairan termyn, Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Kepada SKPD meminta kepada Penyedia Barang/Jasa (Rekanan) melampirkan surat keterangan dari Geuchik yang diketahui oleh Camat setempat masing – masing lokasi dimana kegiatan itu berada.
27. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Asuransi. 28. Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini dapat dipedomani Perpres No. 54 Tahun 2010 Demikian disampaikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Lampirannya ini untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan instansi Saudara, kemudian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
BUPATI ACEH BARAT ttd
H. RAMLI. MS
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.
Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh; Kepala DPKKD Kab. Aceh Barat di Meulaboh; Kepala Bappeda Kab. Aceh Barat di Meulaboh; Inspektur Kab. Aceh Barat di Meulaboh; Pertinggal--
