JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Di Sampaikan Pada Acara Sosialisasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR Yogyakarta, 9 Februari 2017
Multipurpose Presentation
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi
2
Pokok Materi Pendahuluan Kedudukan Jabfung dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Terkait, Latar Belakang dan Perkembangan, Pengertian, Tujuan Pembentukan dan Manfaat
Pembahasan Permen PAN dan RB No. 77 Tahun 2012 Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok, Instansi Pembina & Tugas Pembinaan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan, Penilaian Angka Kredit, Tim Penilai, Pengangkatan dalam Jabatan, Kompetensi, Formasi, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian
Materi 1 Pendahuluan
Kedudukan Jafung dalam UU No. 5 Tahun 2014 ASN
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Fungsional
Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) • Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; • Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator
Jabatan Pengawas
Jabatan Pelaksana
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
JF Keahlian: a) Ahli Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; dan d) Ahli Pertama.
JF Keterampilan: a) Penyelia; b) Mahir; c) Terampil; dan d) Pemula
4
55
Peraturan Terkait 1. Permen PAN-RB No. 77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya; 2. Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1/2013 dan No. 14/2013 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Permen PAN-RB No. 77/2012; 3. Perka LKPP No. 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 4. Perka LKPP No. 15/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing); 5. Perka LKPP No. 7/2014 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa; 6. Perka LKPP No. 12/2015 tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 7. Perka LKPP No. 16/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Pengangkatan dari Jabatan Lain; dan 8. Surat Edaran Kepala LKPP No. 8/2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 9. Peraturan Kepala LKPP No. 2/2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis lmiah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
6
Hal-Hal Terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dapat bertugas sebagai Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, PPK/Staf PPK, Staf PA/KPA
JF Pengelola PBJ ini adalah jabatan keahlian yang terdiri dari Pengelola Pengadaan Tk. Pertama, Tk. Muda, dan Tk. Madya
Ruang lingkup tugas meliputi: 1.Perencanaan Pengadaan, 2.Pemilihan Penyedia, 3.Manajemen Kontrak, 4.Manajemen Informasi Aset
?
Untuk menjamin kompetensinya, Pejabat Fungsional akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang kurikulumnya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengadaan Barang/Jasa, serta harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
7
Kondisi SDM Pengelola PBJ Saat Ini dan Yang Diharapkan Kondisi yang Diharapkan (Pelaksana oleh Pejabat Fungsional) 1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun; 2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam; 4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur; 5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak terdokumentasi; 7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelola PBJ.
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen; 2. Mandiri/ independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi; 3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi; 4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur; 5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain; 6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana terdokumentasi; 7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang Pengelolaan Pengadaan B/J.
8
Manfaat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Bagi Organisasi Pemerintah: •Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh sekaligus menekan biaya pengadaan (value for money) •Memudahkan pembinaan karier SDM pengadaan Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa • Hanya fokus pada tusi pengadaan • Adanya jenjang karir dan insentif yang jelas dapat meningkatkan profesionalisme
Organisasi Penyedia Pemerintah Barang/Jasa
Pejabat Fungsional Masyarakat Pengelola PBJ
Bagi Penyedia Barang/Jasa: Proses lebih jelas dan transparan karena berhadapan dengan profesional pengadaan Bagi Masyarakat: Memperoleh kualitas barang dan jasa berdasarkan prinsip value for money
9
Para Pihak terkait Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Unit Kepegawaian: •Melakukan fungsi pembinaan dalam hal pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan •Sekretariat Tim Penilai •Merencanakan kebutuhan
Bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa •Bekerja sesuai dengan tusi •Menyusun DUPAK
Kepala ULP:
Unit Kepegawaian Kepala ULP
Pejabat Unit Fungsional Organisasi Pengelola PBJ
9
• Melakukan pembinaan kompetensi • Pemerataan pembagian paket pekerjaan
Unit Organisasi • Menghitung beban kerja dan penyusunan formasi • Penganggaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Fungsional
10
Tujuan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ
Kedudukan Jabfung Pengelola Pengadaan di ULP Kepala ULP
Sekretariat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Pokja
Pokja
Pokja
Pokja
11
Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa s.d Januari 2017
12
Job Grading (Kelas Jabatan) Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
13
Jenjang Jabatan
Kelas Jabatan
Tk. Madya
11
Tk. Muda
9
Tk. Pertama
8 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2015
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
14
Jenjang Jabatan Tk. Madya
Kelas Jabatan
Rp
1.150.000,-
Tk. Muda
Rp
876.000,-
Tk. Pertama
Rp
493.000,-
Perpres Nomor 109 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PPBJ
Materi 2 Permen PAN dan RB Nomor 77 Tahun 2012 Jabatan Fungsional Pengelola PBJ dan Angka Kreditnya
16
Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset
Rumpun Jabatan : Manajemen
Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok *) Kedudukan: Pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah (Jabaran Karier)
*) Pasal 2, 3 & 4
17
Tugas Instansi Pembina Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jafung pengelola PBJ
Melakukan monitoring dan evaluasi Jafung Pengelola PBJ
Menyusun pedoman formasi Jafung 1 Pengelola PBJ
Menyelenggarakan uji kompetensi Jafung Pengelola PBJ
Menetapkan standar kompetensi Jafung Pengelola PBJ
Mengusulkan tunjangan Jafung Pengelola PBJ
Melakukan sosialisasi Jafung Pengelola PBJ serta Petunjuk Pelaksanaannya
Mengembangkan sistem informasi Jafung Pengelola PBJ
Instansi Pembina Jafung Pengelola PBJ Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional pengelola PBJ Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jafung Pengelola PBJ
Memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional pengelola PBJ Memfasilitasi pelaksanaan Jafung Pengelola PBJ
Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai
Memfasiilitasi pembentukan organisasi profesi Jafung Pengelola PBJ
*) Pasal 5
18
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
PENDIDIKAN
PERENCANAAN PENGADAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
MANAJEMEN KONTRAK
MANAJEMEN INFORMASI ASET
PENGEMBANGAN PROFESI JAFUNG PBJ
*) Pasal 6
Unsur Utama
Jenjang Jabatan (Pangkat & Golongan Ruang)
*) Pasal 7 Ayat 3,4,5
19
• Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan. • Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Pembina Utama Muda (IV/c)
Madya Pembina Tk.1 (Iv/b) Pembina (IV/a)
Muda
Penata Tk.1 (III/d) Penata (III/c)
Pertama
Penata Muda Tk.1 (III/b) Penata Muda (III/a)
Angka kredit : •Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PPBJ dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan •Akumulasi prestasi kerja semua butir kegiatan yang dilaksanakan dikalikan dengan satuan Angka Kredit masing-masing butir kegiatan
Jenjang Jabatan dan Butir Kegiatan Pengelola PBJ Pertama 1. Penata Muda (III/a) 2. Penata Muda Tk I (III/b)
Pengelola PBJ Muda 1. Penata (III/c) 2. Penata Tk. I (III/d)
20
*) Pasal 7 & 8
Pengelola PBJ Madya 1. Pembina (IV/a) 2. Pembina Tk. I (IV/b) 3. Pembina Utama Muda ( IV/c)
187
175
92
butir kegiatan
butir kegiatan
butir kegiatan
Yang termasuk penilaian Angka Kredit
Yang termasuk Penilaian Angka Kredit
Yang termasuk Penilaian Angka Kredit
Pelaksanaan Tugas Beda Jenjang & Penilaian Angka Kredit Mengerjakan butir kegiatan milik jabatan 1 jenjang di atas jenjang jabatannya
21
*) Pasal 9 & 10
AK = 80%
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Mengerjakan butir kegiatan milik jabatan 1 jenjang di bawah jenjang jabatannya
AK = 100%
Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
DUPAK
Tim Penilai AK
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
SKP
Atasan Langsung
22
Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan – Pendidikan S1/Diploma IV
23
*) Pasal 12
Jenjang Jabatan/Gol Ruang & Angka Kredit Pengelola PBJ No
1
Unsur Unsur Utama A. Pendidikan 1. Sekolah 2. Diklat B. Pengelolaan PBJ C. Pengembangan Profesi
Unsur Penunjang 2 Penunjang tugas pengelolaan PBJ Jumlah
%
Pertama III/a III/b
Muda
IV/a
Madya IV/b
III/c
III/d
IV/c
100
100
100
100
100
100
100
≥80%
-
40
80
160
240
360
480
≤20%
-
10
20
40
60
90
120
100
150
200
300
400
550
700
Syarat Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat Angka kredit yang disyaratkan dalam kenaikan jenjang jabatan/pangkat berasal dari unsur pengembangan profesi (Pasal 13)
*) Pasal 13, 14, 15
12 8
6
24
Angka kredit
Angka kredit
Angka kredit
4 2 Angka kredit
Angka kredit
PPBJ Madya setiap tahun wajib mengumpulkan minimal 20 angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi (Pasal 15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan kelebihannya diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya (Pasal 14)
25
Angka Kredit dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah
*) Pasal 16
Presentase Angka Kredit Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis
1
Penulis utama
60%
Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis
1
Penulis utama
50%
Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis
1
Penulis utama
40%
Penulis pembantu
1
25%
Penulis pembantu
2
20%
Penulis pembantu
3
40%
• Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
Setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan DUPAK secara hierarkhi kepada Pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan
26
*) Pasal 17
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
27
*) Pasal 18
Kepala LKPP / Pejabat Es I yang ditunjuk membidangi pembinaan Jabfung bagi Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina Tingkat I, Gol Ruang IV/b s.d Pangkat Pembina Utama Muda, Gol Ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pejabat Eselon II yang membidangi pembinaan Jafung Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan LKPP
Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP
Sekda Provinsi / Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan Provinsi
Sekda Kab/Kota / Pejabat Eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasa Bagi Pengelola PBJ Pertama, Pangkat Penata Muda Gol. Ruang III/a s.d Pengelola PBJ Madya, Pangkat Pembina, Gol. Ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota
28
Tim Penilai Terdiri Atas:
*) Pasal 19
Tim Penilai Pusat
Tim Penilai Kab/Kota
Dibentuk oleh Kepala LKPP/Pejabat Eselon I yang membidangi Pembinaan Jafung
Dibentuk oleh Sekda Kab/Kota atau Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Tim Penilai Unit Kerja
Tim Penilai Provinsi
Dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Pembinaan Jafung
Tim Penilai Instansi Dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Dibentuk oleh Sekda Provinsi/ Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
Pengangkatan dalam Jabatan Inpassing/ Penyesuaian
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
Pengangkatan Pertama
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur CPNS untuk melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
Perpindahan Jabatan
Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jabatan fungsional lain/struktural
29
Inpassing Nasional
Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN-RB No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
30
Tahapan Inpassing Nasional Penyusunan Peraturan Kepala LKPP terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Sosialisasi kepada Unit Kepegawaian terkait mekanisme Inpassing
Pelaksanaan Inpassing sampai dengan akhir 2018
31
Persyaratan Inpassing
32
*) Pasal 36
(1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2018) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a Syarat Ketentuan
Memiliki Pengalaman di bidang pengadaan barangj/jasa pemerintah minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat penugasan Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama
Pengangkatan Pertama Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
33
*) Pasal 26 &27
Persyaratan
Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang III/a
Memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;
Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai PNS harus mengikuti dan lulus diklat fungsional pengadaan barang/jasa Paling lambat 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengadaan barang/jasa harus diangkat dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jafung Pengelola PBJ adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundangundangan (Pasal 26)
Pengangkatan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa *) Pasal 28 Persyaratan
Pendidikan S1/ Diploma IV sesuai Kualifikasi yang ditetapkan Kepala LKPP
Memiliki Sertifikat Ahli pengadaan nasional tingkat pertama
Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a
Memiliki pengalaman di bidang PBJ paling sedikit 2(dua) tahun sebagai pejabat berikut : PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, PPHP, Panitia PBJ
Telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama
Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengelola PBJ
Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
34
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
Mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Organisasi (Satuan Kerja/SKPD) yang bersangkutan dengan menyerahkan berkas yang diperlukan
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, menyampaikan penilaian angka kredit Calon Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dan disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, untuk diproses pengangkatannya
Diusulkan oleh Satuan Kerja/SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, dengan melampirkan fotocopy persyaratan dan Surat pernyataan bersedia diangkat
Pembina Kepegawaian c.q Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dibawahnya menugaskan Calon Pejabat Fungsional Pengelola PBJ yang akan diangkat untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Tingkat Pertama
Pejabat yang secara fungsional Calon Pejabat Fungsional Pengelola membidangi urusan kepegawaian Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti dan lulus Diklat menyampaikan kepada Penjenjangan Tingkat Pertama Pembina Kepegawaian dan menyampaikan Surat Tanda Telah kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit masing- mengikuti Pendidikan dan Pelatihan masing 1 (satu) set DUPAK dan (STTPL) kepada pejabat yang berkas administrasi yang secara fungsional membidangi dipersyaratkan, untuk diproses urusan penetapan angka kredit kepegawaian
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian, kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan
Apabila hasil verifikasi tidak Apabila usulan disetujui oleh lengkap atau tidak sesuai, maka pejabat yang berwenang, maka mengembalikan usulan ditindaklanjuti dengan penyesuaian tersebut kepada pengangkatan dan penerbitan Satuan Kerja/ SKPD disertai SK Pengangkatan dengan alasan
SK Pengangkatan asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Satuan Kerja/SKPD yang mengusulkan, dengan tembusan kepada Kepala BKN/Kanreg BKN, Kepala LKPP, DJA Kemenkeu, KPPN, Pimpinan Unit Organisasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan. 35
36
Kompetensi
*) Pasal 29
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
Ketentuan Uji Kompetensi diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016
37
Indikator Penetapan Formasi Jumlah ULP
Jumlah Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
*) Pasal 30 Ayat 2 & 4
Nilai Pekerjaan
Jumlah Paket yang dilaksanakan
Rentang Kendali
Kompleksitas Pelaksanaan Pekerjaan
Formasi Jafung Pengelola PBJ didasarkan pada Analisis jabatan dan Penghitungan Beban Kerja
38
Jumlah Formasi Jafung Pengelola PBJ
DAERAH
PUSAT Formasi Pengelola Pengadaan PBJ ditetapkan Menteri PAN-RB setelah mendapat Pertimbangan Kepala BKN
*) Pasal 30 Ayat 1 & 3
Provinsi
LKPP
Min
Max
15
20
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
SATKER ULP
Min
Max
2
3
Min
Max
3
7
SKPD ULP Kab/Kota Kab/Kota
SKPD ULP
Min
Max
1
2
Min
Max
40
60
Min
Max
1
2
Min
Max
30
50
Formasi Pengelola Pengadaan PBJ ditetapkan Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri PAN-RB dan mendapat Pertimbangan Kepala BKN
39
Pembebasan Sementara Jafung Pengelola PBJ
*) Pasal 31
1
2
3
Belum mencapai pangkat maksimal :
Belum mencapai pangkat maksimal :
Alasan Lain
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir, Pengelola Pertama (III/a) s.d Pengelola Madya (IV/b) tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir, Pengelola Madya (IV/c) tidak dapat mengumpulkan minimal 20 AK dari tugas pokok dan pengembangan profesi
1. 2.
3. 4.
Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
Pengangkatan Kembali Jafung Pengelola PBJ
40
*) Pasal 32
Setelah mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat (dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara)
Karena alasan lain : 01
Apabila berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah.
02
Apabila berusia paling tinggi 54 tahun
03
Telah selesai menjalani pembebasan sementara
Pengangkatan Kembali
Pemberhentian Jafung Pengelola PBJ
41
*) Pasal 33
Terima Kasih
