Jasa

I. A. Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa Pihak No.

1.

Aktivitas

Penyusunan perencanaan pengadaan Barang/Jasa

PA/KPA

PPK

Menyusun biaya pengadaan untuk setiap paket pengadaan yang ditetapkan termasuk biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan

Menyusun rencana pengadaan termasuk diantaranya pengorganisasian pelaksanaan pengadaan, pengumpulan dokumen-dokumen sebagai acuan dasar pelaksanaan pengadaan, dan menindaklanjuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan PA/KPA. Dalam menyusun rencana pengadaan, hal-hal yang dilakukan meliputi: a. Pemaketan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil. Hal-hal yang wajib dilakukan : 1) Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil; 2) Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai. Hal-hal yang dilarang : 1) Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; 2) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; 3) Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pekerjaan menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk

I. A. Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa

Panitia

Lampiran I A halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

b.

c. d. e.

2.

Pembentukan Panitia Pengadaan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan

Membentuk Panitia Pengadaan/Penunjukkan Pejabat Pengadaan dengan memperhatikan hal berikut: a. Panitia Pengadaan berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya


Panitia

koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah dan/atau besar; 4) Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk rencana pengadaan untuk setiap paket pekerjaan yang meliputi: 1) Pemilihan penyedia barang/jasa, 2) Waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, 3) Waktu serah terima akhir hasil pekerjaan; Jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. Menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis pengadaan dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Mengusulkan pembentukan panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Untuk paket pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan; 2) Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pejabat pengadaan.

Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukkan Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh PA/KPA.

Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ULP terbentuk


Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia

sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2) 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. Penunjukkan Ketua dan anggota panitia pengadaan harus memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, hukum-hukum perjanjian/kontrak. c. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja. 3.

Rapat koordinasi persiapan pengadaan Barang/Jasa

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP mengenai tahapan proses pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pengadaan

Mengikuti rapat koordinasi persiapan pengadaan Barang/Jasa yang dipimpin oleh PA/KPA

Mengikuti rapat koordinasi dengan PA/KPA dan PPK untuk mempersiapkan persiapan/perencanaan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

4.

Penetapan sistem pengadaan

Memantau kemajuan proses penetapan sistem pengadaan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP

Mempelajari dan memberikan masukan (apabila ada) terhadap hasil penyusunan sistem pengadaan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan. Masukan disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan kepada PA/KPA.

Panitia/pejabat pengadaan/ULP, menetapkan sistem pengadaan dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa. Penetapan Sistem Pengadaan tersebut meliputi: a. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, meliputi: 1) Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya: a) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dilakukan dengan pelelangan umum; b) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas; c) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); d) Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis serta dapat dipertanggung-jawabkan e) Pembelian langsung untuk pengadaan barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional K/L/D/I dengan membeli langsung ke penyedia barang/jasa 2) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: a) Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum; b) Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode seleksi terbatas; c) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); d) Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan terhadap 1 (satu) penyedia jasa konsultansi apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan. b. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode dibawah ini, yaitu: 1) Metode Satu Sampul; 2) Metode Dua Sampul; 3) Metode Dua Tahap. c. Penetapan metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode dibawah ini, yaitu: 1) Sistem Gugur. Tata cara penilaian dengan sistem gugur adalah sebagai berikut: a) Evaluasi Administrasi: (1) Dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; (2) Terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran, dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasinya. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (3) Dari hasil evaluasi administrasi terdapat dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia b) Evaluasi Teknis: (1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi; (2) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); (3) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur). c) Evaluasi Harga: (1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; (2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, pejabat/panitia pengadaan/ULP membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang. 2) Sistem Nilai Tata cara penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a) Evaluasi Administrasi dilakukan seperti pada sistem gugur; b) Evaluasi Teknis dan Harga: (1) Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dalam dokumen pengadaan; (2) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran (lihat contoh); (3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia/ULP membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi; (4) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade), hal ini harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus (passing grade). Catatan: Contoh evaluasi sistem nilai Terlampir 3) Sistem Umur Ekonomis Tata cara penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a) Evaluasi Administrasi. Dilakukan seperti pada sistem gugur; b) Evaluasi Teknis dan Harga: (1) Sistem Umur Ekonomis digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan barang yang kompleks dengan memperhitungkan



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut; (2) Sistem ini diterapkan terhadap penawaranpenawaran yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi; (3) Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; (4) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional; (5) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia/ULP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah; (6) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi (total bid evaluated price), tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat pembanding saja). Catatan: Contoh evaluasi sistem Umur Ekonomis Terlampir d. Penetapan metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi dapat dipilih salah satu dari 4 (empat) metode dibawah ini, yaitu: 1) Metode evaluasi kualitas Tata cara evaluasi kualitas adalah sebagai berikut: a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih konsultan yang mengajukan penawaran teknis



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia yang terbaik dan diatas batas lulus terendah (passing grade); b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari konsultan dengan nilai penawaran teknis terbaik; c) Diadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran biaya; d) Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja; e) Negosiasi biaya dapat dilakukan apabila biaya tersebut tidak wajar; Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang memerlukan inovasi atau pekerjaan konsultansi yang permasalahannya kompleks. 2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya Tata cara evaluasi berdasarkan kualitas dan bahaya adalah sebagai berikut: a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran-penawaran yang diatas batas lulus (passing grade); b) Dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus (passing grade); c) Dilakukan penjumlahan atau perhitungan kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya; d) Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap konsultan yang mempunyai nilai kombinasi penawaran teknis



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dan penawaran biaya terbaik; e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personel yang dapat diganti dan biaya langsung personel yang dinilai tidak wajar. Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi kualitas dan biaya digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang jumlah maupun kualifikasi tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui secara pasti. 3) Metode evaluasi pagu anggaran Tata cara metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran adalah sebagai berikut: a) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan dilakukan koreksi aritmatik; b) Dipilih konsultan yang menawarkan biaya lebih rendah atau sama dengan pagu anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik; c) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis dari konsultan yang lulus dari persyaratan penawaran biaya tersebut pada huruf b); d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi; e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh mengubah sasaran kerangka acuan kerja. Pada prinsipnya harga satuan tidak



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia boleh dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non personel yang dapat diganti dan biaya langsung personel yang dinilai tidak wajar. Peserta pengadaan jasa konsultansi dengan sistem evaluasi pagu anggaran terdiri dari konsultan yang memenuhi syarat prakualifikasi. Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi pagu anggaran digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi yang sederhana dan dana terbatas. 4) Metode evaluasi biaya terendah Tata cara metode evaluasi berdasarkan biaya terendah adalah sebagai berikut: a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis, kemudian dipilih penawaran yang diatas batas lulus (passing grade); b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya terhadap konsultan yang mempunyai nilai evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus (passing grade) serta pengembalian penawaran biaya dari konsultan yang tidak lulus; c) Dilakukan penilaian penawaran biaya termasuk koreksi perhitungan pada hari yang sama dengan hari pembukaan penawaran biaya; d) Penentuan pemenang pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai penawaran biaya yang paling rendah; e) Diadakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga terhadap konsultan pemenang. Klarifikasi tidak boleh



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia mengubah sasaran kerangka acuan kerja dan mengubah harga satuan.

5.

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Memantau kemajuan proses penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dan menerima laporan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP

Mempelajari dan memberikan masukan (apabila ada) terhadap penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan. Masukan dapat disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan kepada PA/KPA.

Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaan yang memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan Barang/Jasa serta mengacu terhadap jadwal yang telah disusun PPK

6.

Pelajari dan Pemberian masukan guna penyempurnaan Spesifikasi Teknis dan atau KAK/ToR

Memantau kemajuan proses penyusunan HPS dan menerima laporan oleh Panita/Pejabat Pengadaan/ULP

Mendiskusikan semua masukan dari Panitia/Pejabat Pengadaan untuk disepakati sebagai penyempurnaan Spesifikasi Teknis dan atau KAK/ToR (apabila ada)

Mempelajari, memberikan masukan dan mendiskusikan guna penyempurnaan Spesifikasi Teknis dan atau KAK/ToR (apabila ada)

7.

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

Memantau kemajuan proses penyusunan HPS dan menerima laporan oleh Panita/Pejabat Pengadaan/ULP

Mempelajari, memberi masukan dan mendiskusikan hasil penyusunan HPS yang lebih rinci/detail oleh Panitia /Pejabat Pengadaan yang merupakan penjabaran dari HPS berupa Engineering Estimate yang telah ditetapkan oleh PPK. Masukan dapat disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dengan tembusan kepada PA/KPA.

Mencermati HPS berupa Engineering Estimate yang telah ditetapkan PPK dan menyusun lebih rinci/detail HPS tersebut sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan atau KAK serta hal-hal berikut: a. HPS harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari: 1) Harga pasar setempat; 2) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; 3) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; 4) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau lembaga independen; 5) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 6) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia b. Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan: 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 2) Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa. c. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa d. Penyusunan HPS pada pekerjaan jasa konsultansi mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Biaya Personel (Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personel (Direct Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain; 2) Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personel tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain; 3) Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut: a) Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan; c) Memahami dan menguasai



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia berbagai metode pelaksanaan dan mengetahui mana yang paling efisien; d) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi; e) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi. e. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga ahli (person-month), satuan biaya personel sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan keluaran/ouput yang dihasilkan serta tidak melampui pagu anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian (professional). Mendiskusikan dengan PPK mengenai hasil penyusunan HPS yang lebih rinci dan detail yang tetap mengacu pada HPS serta Spesifikasi Teknis dan atau KAK/ToR yang telah ditetapkan PPK. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.



Pihak No.

8.

Aktivitas

Penyusunan Barang/Jasa

Dokumen

Pemilihan

Penyedia

PA/KPA

PPK

Panitia

Memantau kemajuan pelaksanaan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ULP khususnya terhadap proses penyusunan dokumen penyedia barang/jasa

Mempelajari dan memberikan masukan (apabila ada) hasil penyusunan Dokumen Penyedia Barang/Jasa oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan. Masukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dengan tembusan kepada PA/KPA.

a. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa konstruksi/lainnya yang terdiri dari : 1) Dokumen pemilihan penyedia untuk keperluan pengadaan barang/jasa. Dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harus mencantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat; 2) Dokumen pasca/prakualifikasi untuk calon penyedia barang/jasa berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja; 3) Dokumen pengadaan yang terdiri dari: a) Dokumen pasca/prakualifikasi; b) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 4) Dokumen prakualifikasi yang terdiri dari: a) Pengumuman prakualifikasi yang memuat: lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi; b) Tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek administrasi, per-modalan,



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia tenaga kerja, peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem gugur atau sistem nilai (scoring system). 5) Dokumen pemilihan penyedia yang terdiri dari: a) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan penawaran teknis dan biaya. Dalam surat undangan dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: (1) Nomor dan tanggal surat; (2) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang; (3) Nama atau judul dari paket pengadaan jasa konsultansi; (4) Sumber dana; (5) Jumlah lampiran dan nama lampiran surat; (6) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan informasi; (7) Tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan, rapat penjelasan dan pemasukan penawaran; (8) Permintaan masa berlaku penawaran; (9) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pengadaan jasa konsultansi. b) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pemilihan penyedia dan keterangan lainnya; c) Tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; d) Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia e) Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan penyedia. f) Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat: (1) Umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja; (2) Isi dokumen pemilihan penyedia, penjelasan isi dokumen pemilihan penyedia, dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia; (3) Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta pengadaan, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran; (4) Cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; (5) Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga; (6) Penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang pengadaan, hak dan kewajiban PPK untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan. 6) Syarat-syarat umum kontrak yang terdiri dari: memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disub-kontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak. 7) Syarat-syarat khusus kontrak yang terdiri dari: merupakan bagian dokumen pemilihan penyedia yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syaratsyarat umum kontrak.



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia

8) Daftar kuantitas dan harga yang terdiri dari: jenis dan uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang/jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan, komponen produksi dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (khusus untuk pengadaan barang/jasa), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya. Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di lapangan (on site stock), sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF). 9) Spesifikasi teknis dan gambar yang menjelaskan kepada hal-hal: tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu, tidak menutup digunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional, metode pelaksanaan pekerjaan harus logis, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, macam/jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, syarat-syarat kualifikasi dan jumlah personel inti yang dipekerjakan, syarat-syarat material (bahan) yang I. A. Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa


Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas, dan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan harus jelas. 10) Bentuk surat penawaran: yang dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan, harga total penawaran dalam angka dan huruf, masa berlaku penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan harga pekerjaan, dan ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan di atas meterai dan bertanggal. 11) Bentuk kontrak: memuat tanggal mulai berlakunya kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket pekerjaan yang diperjanjikan, harga kontrak dalam angka dan huruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupan penyedia yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atau akibat pekerjaan, kesanggupan PPK untuk membayar kepada penyedia sesuai dengan jumlah harga kontrak, dan tandatangan para pihak di atas meterai. Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment) dan sekaligus



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan. Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia dan hak intervensi PPK terhadap sub penyedia barang/jasa dalam hal-hal yang menyangkut: a) Pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa; b) Hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. 12) Bentuk surat jaminan pelaksanaan: memuat nama dan alamat PPK, penyedia, dan pihak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin;Bentuk surat jaminan uang muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kitab Undangundang Hukum Perdata Pasal



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin. b. Menyusun dokumen pengadaan jasa konsultasi terdiri dari: 1) Dokumen prakualifikasi berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personel, dan pengalaman kerja; 2) Dokumen pemilihan penyedia jasa yang terdiri dari: a) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan penawaran teknis dan biaya. Dalam surat undangan dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: (1) Nomor dan tanggal surat; (2) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang; (3) Nama atau judul dari paket pengadaan jasa konsultansi; (4) Sumber dana; (5) Jumlah lampiran dan nama lampiran surat; (6) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan informasi; (7) Tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan, rapat penjelasan dan pemasukan penawaran; (8) Permintaan masa berlaku penawaran; (9) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pengadaan jasa konsultansi. b) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuan dan ketentuan sebagai berikut: (1) Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia diperlukan. (2) b). Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan yang diundang mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya. (3) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih, dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan. (4) KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: (a) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK; (b) Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang~ undangan yang harus digunakan; (c) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang disediakan oleh PPK serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh konsultan, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah person-months) dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam kerangka acuan kerja; (d) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir); (e) Ketentuan bahwa kegiatan jasa



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia konsultansi harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan tertentu yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia; (f) Hal-hal lain seperti fasilitas yang perlu disediakan oleh PPK untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerjasama dengan konsultan lain (apabila diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan. c) Rencana kerja dan syarat terdiri dari: (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; (2) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi; (3) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; (4) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; (5) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; (6) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya; (7) Jadwal pengadaan untuk



Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK

Panitia tiap tahapan dengan waktu yang memadai. d) Konsep kontrak. Khusus untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat kompleks atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), konsep kontrak harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional; Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

9.

Pengajuan, pembahasan dan pengesahan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan barang/jasa

Mempelajari dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan memberi masukan untuk penyempurnaan. .

Mempelajari dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh panitia/Pejabat Pengadaa/ULP dan memberi masukan untuk penyempurnaan.

Mengkoordinasikan pertemuan dengan PPK dan panitia/Pejabat Pengadaan/ULP. dalam rangka pembahasan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan memberikan masukan guna penyempurnaan dokumen.

Mengikuti pertemuan pembahasan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang dikooridinasikan oleh PA/KPA dan menyampaikan masukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Sebagai pihak yang “Mengetahui”, PPK menandatangani usulan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan.

Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP menyampaikan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa kepada PPK dengan tembusan PA/KPA PK. Dokumen tersebut terdiri dari: a. Penetapan sistem pengadaan; b. Jadwal pelaksanaan pengadaan; c. HPS; d. Penyusunan dokumen penyedia barang/jasa. Mengikuti pertemuan pembahasan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang dikooridinasikan oleh PA/KPA untuk memperoleh masukan atas dokumen tersebut Menyempurnakan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa atas masukan dari PA/KPA dan PPK



Pihak No.

10.

Aktivitas

Penyampaian hasil dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan pengarsipan dokumen

PA/KPA

PPK

Menerima dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang telah disahkan dari panitia/Pejabat Pengadaan/ULP.dan pengarsipan dokumen untuk digunakan sebagai alat pengendalian pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa serta sebagai salah satu data pada proses audit pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh pihak yang berwewenang

Menerima dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang telah disahkan dari panitia/Pejabat Pengadaan/ULP. dan pengarsipan dokumen tersebut sebagai acuan pengendalian proses pengadaan Barang/Jasa serta sebagai salah satu data pada proses audit pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh pihak yang berwewenang


Panitia a.

Menyampaikan dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang telah ditandatangani oleh PPK kepada PA/KPA dengan tembusan PPK.

b.

Melakukan pengarsipan dokumen persiapan pengadaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengadaan.


I. B. Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang Dilaksanakan secara Swakelola A.

Swakelola oleh pejabat pembuat komitmen adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pejabat pembuat komitmen dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, llembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran

B.

Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

1.

Perencanaan Pengadaan secara swakelola

Menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola

PPK akan

Panitia

a. Menyusun perencanaan pengadaan secara swakelola yang meliputi: 1) Merencanakan kegiatan untuk pekerjaan swakelola dengan tahapan berikut: a) Menyusun sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai; c) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; d) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; e) Butir a) sampai dengan butir d) dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja. 2) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola yang memuat hal-hal sebagai berikut: a) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; b) Waktu pelaksanaan yang diperlukan; c) Produk yang dihasilkan; d) Besarnya pembiayaan.

I. B. Proses Pengadaan Barang jasa Pemerintgah yang Dilakukan secara Swakelola

Lampiran I B halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

PPK 3)

Panitia

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan a) Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; b) Jadwal pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan; c) Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.

4) Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan a) Pejabat pembuat komitmen membuat rincian biaya pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; b) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; c) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu maka dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. 5) Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat a) Untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan/surat kuasa; b) Pertanggung jawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada pengguna.

2.

Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan

Membentuk Panitia Pengadaan /Penunjukkan Pejabat Pengadaan apaibla dalam proses swakelola dibutuhkan barnag/jasa yang harus


Membentuk Panitia Pengadaan /Penunjukkan Pejabat Pengadaan dengan memperhatikan hal berikut:

Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan sesuai ketetapan PPK yang sudah dibentuk melakukan koordinasi dengan Lampiran I B halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PA/KPA

3.

Tahapan setelah pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan sampai dengan Penyampaian hasil dokumen persiapan/perencanaan pengadaan Barang/Jasa dan pengarsipan dokumen

PPK

dilakukan secara kontraktual dengan memperhatikan hal berikut: a. Panitia Pengadaan berjumlah gasal dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2) 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b. Penunjukkan Ketua dan anggota panitia pengadaan harus memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, hukum-hukum perjanjian/kontrak. c. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.

a.

Melaksanakan tahapan Setelah pembentukan Panita/Pejabat Pengadaan, sesuai penjelasan pada “Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Penyedia Barang/Jasa”



Panitia Pengadaan berjumlah gasal dengan ketentuan sebag ai berikut: 1). 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2).

b.

c.

Panitia PPK untuk mempersiapkan pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan

5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penunjukkan Ketua dan anggota panitia pengadaan harus memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, hukum-hukum perjanjian/kontrak. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami: tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.



C. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah Pihak No.

1.

Aktivitas

Pelaksanaan Swadaya

kegiatan

oleh

Masyarakat/Lembaga

PA/KPA

PPK

Penerima Hibah

a. Menetapkan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat penerima dana hibah/dana bantuan. b. Menerima laporan dari PPK mengenai penyaluran dan hibah/dana bantuan kepada Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat

Menyalurkan dana hibah/dana bantuan kepada Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pekerjaan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dengan prosedur sebagai berikut: a. Membuat surat penunjukan/atau surat kuasa b. b.Menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan yang meliputi teknis, administrasi, dan sistim pengelolaan keuangan sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan c. Membuat laporan dan penyampaian dokumen penyaluran dana hibah/dana bantuan kepada PA/KPA d. Mengarsipkan dokumen yang dijelaskan pada item (a) dan (b) untuk digunakan sebagai bahan pengendalian dan salah data pemeriksaan proses pengadaan oleh pihak yang berwewenang pada tahap selanjutnya.

Menerima hibah dan melaksanakan persiapan pengadaan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah; b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap; 2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen). Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan oleh penerima hibah, dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan serta pelaksanaannya sesuai dengan proses pengadaan yang diatur pada Perpres No. ....... tahun 2009





II. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Prakualifikasi Pihak No.

Aktivitas PPK

1.

Pengumuman Prakualifkasi

Panitia/ULP a.

b.

c.

d.

e.

2.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi

a. b.

3.

Penyampaian formulir isian prakualifikasi.

II. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Prakualifikasi

Penyedia

Mengumumkan tentang adanya prakualifikasi untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. Untuk pelelangan umum, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. Untuk pelelangan terbatas, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi, dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang akan diundang. Penyedia yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat ikut serta memiliki kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam proses prakualifikasi. Untuk pemilihan langsung, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional. Untuk penunjukan langsung, tidak dilakukan pengumuman. Penyedia yang akan ditunjuk diundang untuk mengikuti prakualifikasi. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada penyedia. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang dapat dihubungi

Menerima dan mencatat formulir isian prakualifikasi yang diserahkan penyedia.

a. b.

Mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen prakualifikasi.

Menyerahkan formulir isian prakualifikasi kepada panitia. Lampiran II A halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PPK

4.

Persyaratan dan Penilaian prakualifikasi


Panitia/ULP a.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasidengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi a) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya,dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;

Penyedia Melengkapi dan mengklarifikasi yang diminta oleh panitia.

hal-hal

Lampiran II A halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

i)

2)


Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil; j) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)) a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang sekurangkurangnya 5 % (lima persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. b) SKK = KK – (NK - Prestasi) KK = Fp x MK MK = Fl x KB KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta) dimana : KK = Kemampuan Keuangan F = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil MK = Modal Kerja (minimum 10% NP) KB = Kekayaan Bersih Lampiran II A halaman 3

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP a b c d e Fl Fl

3)

4)


Penyedia

= = = = = = =

aktiva lancar aktiva tetap aktiva lainnya utang jangka pendek utang jangka panjang Faktor likuiditas 0,3 untuk penyedia usaha kecil Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan,personil, dan peralatan) a) KD = 5 NPT NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); b) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya. c) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dinilai sesuai persyaratan yang diminta. d) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani Lampiran II A halaman 4

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. 5.

Penetapan hasil kualifikasi

a.

b.

c. d.

6.

Pengumuman hasil prakualifikasi


Penyedia

pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N. Bagi penyedia barang yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. Penyedia barang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan di atas. Menetapkan daftar penyedia yang lulus prakualifikasi berdasarkan hasil evaluasi (sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia, kecuali pada penunjukan langsung). Jika penyedia yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang, untuk menambah kekurangan peserta prakualifikasi. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung.

Mengumumkan hasil prakualifikasi (kecuali pada penunjukan langsung) di website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; b. Nama dan alamat penyedia serta nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia; c. Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun Lampiran II A halaman 5

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

d.

waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; Keputusan lulus tidaknya penyedia.

Penyedia

setiap

calon

7.

Sanggahan Prakualifikasi

Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan yang diterima. Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang terbukti benar maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia barang yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan.

Dapat menyampaikan sanggahan/ keberatan kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal, dalam hal terjadi terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi.

8.

Penyampaian undangan kepada penyedia yang lulus prakualifikasi.

Menyampaikan undangan untuk mengambil dokumen pemilihan kepada penyedia yang lulus prakualifikasi.

Menerima undangan dari panitia

9.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan.

Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen pemilihan kepada penyedia yang lulus prakualifikasi.

a. b.

c.

10.

Penjelasan (aanwijzing).


a.

Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metoda pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap); 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metoda evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;

a.

b.

Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia. Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP 9)

b.

c.

11.

Pemasukan dan penutupan penawaran

a.

b.

c. d. II. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Prakualifikasi

Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULPdan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis.

Penyedia

Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia. Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA

c.

Menandatangani berita acara rapat penjelasan sebagai wakil penyedia.

Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan: a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutupdan disampaikan kepada panitia pengadaan/ULPsesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP di dalam surat undangan. Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP. b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan ditujukan kepada panitia/ULP. c. Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 2 (dua) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut Lampiran II A halaman 7

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

e.

disampaikan oleh panitia pengadaan/ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia

d.

e.

f.


dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN”/”P ENARIKAN” sesuai dengan isi sampul. Untuk metode satu sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah Penawaran Administrasi, Teknis, & Biaya yang meliputi: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/ direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya. Semua dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Untuk metode dua sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah: 1) Penawaran Administrasi & Teknis (Sampul I) meliputi: a) Surat Penawaran; b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Lampiran II A halaman 8

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

g.

12.

Pembukaan penawaran


a.

akta pendirian atau perubahannya; c) Dokumen Usulan Teknis; d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; e) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 2) Penawaran Biaya (Sampul II) meliputi: a) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; b) Daftar Kuantitas dan Harga; c) Rekapitulasi Penawaran Biaya. Sampul I dan sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutupuntuk disampaikan kepada panitia/ULP. Pada sampul I ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Pada sampul II ditulis “Penawaran Biaya Penawaran” jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Untuk metode dua tahap: penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I seperti pada metode 2 sampul. Sedangkan dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul II yang disampaikan pada waktu yang berbeda.

Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia : 1) Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi. 2) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia Lampiran II A halaman 9

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b. c.

d.

e.

f. g.

h.


Penyedia

yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung; 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia yang ditunjuk oleh panitia. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAH AN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Untuk Sistem Satu Sampul, panitai/ULP membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang. Untuk Sistem Dua Sampul, panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia/ULP dan wakil penyedia dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/ULP. Untuk Sistem Dua Tahap, panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi penawaran Lampiran II A halaman 10

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

i. j.

k.

13.

Evaluasi penawaran

a.

b.


administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran sampul I. Memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Panitia/ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) sampul I yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Jumlah dokumenpenawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadiratau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia; Berita Acara Pembukaan Sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam BAPP. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

Penyedia

a. b.

Memaraf dokumen penyedia lainnya dan menjadi saksi dalam proses pembukaan penawaran. Turut menandatangani BAPP sebagai wakil penyedia.

Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut: Lampiran II A halaman 11

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

1)

c.

d.

e.


Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; 3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama Lampiran II A halaman 12

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

f.


(kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; 3) Surat penawaran: a) Ditandatangani oleh pemimpin/ direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisis harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ULP dapat melakukan klarifikasi.

Penyedia

a.

Memberikan klarifikasi pertanyaan panitia.

atas


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP g. h.

i.

j.

k.

l.

m.

n. II. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Prakualifikasi

Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: 1) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; 2) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; 3) Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; 4) Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; 5) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen. Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Dalam sistem dua sampul, panitia/ULP mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga). Dalam sistem dua tahap, panitia/ULP

Penyedia

b.


atas


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

o.

p.


mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penyedia yang lulus untuk memasukkan penawaran harga. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: 1) Koreksi aritmatik untuk sistem dua sampul atau dua tahap dilakukan seperti pada huruf b. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. 2) Total harga penawaran terhadap HPS: a) Apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur; b) Apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. 3) Jenis pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 5) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: 1) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ULP; 2) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi

Penyedia

c.


atas


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

q. r.


sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari HPS. 3) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia itu sendiri, di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang pada instansi pemerintah selama 2 (dua)tahun. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif. Untuk metode pengadaan pemilihan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi, sebagai berikut: 1) Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/ULP membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta lainnya; 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) Bagi pengadaan barang berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan jenis-jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) Bagi pengadaan barang berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan

Penyedia

d.

Memberikan klarifikasi atas pertanyaan panitia dan melakukan negosiasi.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

negosiasi hanya pada harga total saja; Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada peserta yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya. Untuk metode pengadaan penunjukkan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi, sebagai berikut: 1) sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/ULP membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta terpilih sampai terjadi kesepakatan; 3) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) bagi pengadaan barang berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan jenis-jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) bagi pengadaan barang berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; 6) setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada peserta yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. 6)

s.

14.

Pembuktian kualifikasi


Membuktikan kualifikasi 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang

Menyiapkan rekaman atau asli dokumen yang diperlukan.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait. 15.

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

a.

b. c.

16.

Penetapan pemenang pelelangan


a.

Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan Lampiran II A halaman 18

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. d.

e.

f.

17.

Pengumuman pemenang lelang


Penyedia

semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data pendukung dalam menetapkan pemenang lelang adalah: 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Mengumumkan pemenang lelang di website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta memberitahukan kepada para penyedia.


Pihak No.

Aktivitas PPK

18.

Sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat

Panitia/ULP a. b.

c.

18.

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)


a.

Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN tersebut. Kemudian PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 3) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Penyedia a.

b.

c.

Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang kepada panitia/ULP, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan wajib diajukan oleh penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat meliputi: 1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaanULP dan/atau pejabat berwenang lainnya; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65-68 Peraturan Presiden ini

Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. Lampiran II A halaman 20

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP 3)

Penyedia

Salah satu tembusan dari disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

b.

c.

d. e.

Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calonpemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang. Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia barang dengan melampirkan SPPBJ.

Menerima hasil pemilihan penyedia dari panitia/ULP untuk ditindaklanjuti dengan kontrak. 19.

Kontrak


Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Penandatanganan kontrak dilakukan

a. Bersama dengan PPK wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan PPK.


Pihak No.

Aktivitas PPK

c.

d. e.

f.


Panitia/ULP

Penyedia

setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak. Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJdibatalkansertapenyedia tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut: 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak Lampiran II A halaman 22

Pihak No.

Aktivitas PPK

2) 20.

Panitia/ULP

Penyedia

asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

Pelaksanaan kontrak a.

SPMK

1)

2) 3)

4)

b.

Surat Pesanan

1)

2)

3)

4)


Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Menerima dan menyetujui SPMK yang diberikan oleh PPK;

Pengguna barang harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa; Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO), surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebut harus sudah disetujui/ ditanda tangani di atas kertas segel/bermaterai oleh penyedia barang sesuai dengan yang dipersyaratkan; Tanggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) oleh penyedia barang ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan; Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan surat Lampiran II A halaman 23

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

pesanan/purchase order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO). c.

Rapat persiapan

1)

2)

3)

d.

Mobilisasi

Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan/ komponen, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

Menerima laporan kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh penyedia barang.

1)

Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;

2)

Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) Organisasi proyek, PPK dan penyedia barang/jasa; b) Jadual pelaksanaan; c) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; d) Prosedur instruksi kerja; e) Pelaksana kerja. f) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja.

1)

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; c) Mendatangkan personil-personil. Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

2)

3)

e.

Pemeriksaan bersama

1)


Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama-sama dengan penyedia

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan PPK melakukan Lampiran II A halaman 24

Pihak No.

Aktivitas PPK

2) 3) 4)

f.

Pembayaran uang muka

1)

2)

3)

g.

Inspeksi Pabrik

1)

2) 3)


barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuain personil dan/atau peralatan dengan syarat kontrak, yang dituangkan dalm berita acara; Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak. Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia. Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen).

Panitia/ULP

Penyedia pemeriksaan bersama;

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Pengawas yang ditunjuk olehPPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati kedua belah pihak; Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak. Lampiran II A halaman 25

Pihak No.

Aktivitas PPK h.

Pembayaran prestasi pekerjaan

1)

2)

3)

4) 5)

i.

Perubahan kegiatan pekerjaan

1) 2)


Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Pembayaran bulanan/termin harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada); Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

Panitia/ULP

Penyedia Mengajukan tagihan kepada PPK disertai laporan kemajuan prestasi pekerjaan.

Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Lampiran II A halaman 26

Pihak No.

Aktivitas PPK 3)

4)

5)

j.

Denda dan ganti rugi

1)

2)

k.

Penyesuaian harga

1) 2)

Penyedia

Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, bila tersedia dana sisa lelang; Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

Besarnya denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamakyang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

l.

Keadaan kahar (force majeure)

Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

m.

Laporan Hasil Pekerjaan

1)


Panitia/ULP

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan Lampiran II A halaman 27

Pihak No.

Aktivitas PPK

2)

Panitia/ULP

Penyedia

harian; Laporan harian berisi: a) kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan; d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e)

3) 4)

5)

n.

Perpanjangan waktu pelaksaaan

1)

2)


keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKuntuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia; e) keadaan kahar (force majeure). Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian Lampiran II A halaman 28

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

dan evaluasi terhadap usulan tertulis dari penyedia yang dituangkan dalam adendum kontrak. o.

Kerjasama dengan Sub-kontraktor

1)

2) 3) 4)

p.

Serah terima pekerjaan

1)

2)

q.

Penghentian dan pemutusan kontrak

1) 2)


Penyedia barang yang mempunyai harga kontrak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang wajib memperbaiki/ menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Setelah pekerjaan/bagian pekerjaan selesai 100% (seratus persen), mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai; Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain: a) Timbulnya perang; b) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; c) Perang saudara, d) Bencana alam. e) Bencana non-alam; f) Bencana sosial. Lampiran II A halaman 29

Pihak No.

Aktivitas PPK 3)

4)

5)

6)


Panitia/ULP

Penyedia

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: (1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang; (3) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal jaminan pelaksanaan.


II. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi Pihak No.

Aktivitas PPK

1.

Pengumuman Pascakualifikasi

Panitia/ULP a.

b.

c.

d.

e.

2.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan.

a. b.

Penyedia

Mengumumkan tentang adanya pascakualifikasi untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Pengumuman pascakualifikasi memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pascakualifikasi. Untuk pelelangan umum, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. Untuk pelelangan terbatas, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi, dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang akan diundang. Penyedia yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat ikut serta memiliki kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam proses pascakualifikasi. Untuk pemilihan langsung, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional. Untuk penunjukan langsung, tidak dilakukan pengumuman. Penyedia yang akan ditunjuk diundang untuk mengikuti pascakualifikasi. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen pemilihan kepada penyedia. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang dapat dihubungi

a. b. c.

II. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi

Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen pemilihan. Penyedia berkewajiban memeriksa Lampiran II B halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

d.

3.


a.

b.

c.


Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metoda pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap); 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metoda evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua

a.

b. c.

keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia. Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan; Mengajukan pertanyaan-pertanyaan; Menandatangani berita acara rapat penjelasan sebagai wakil penyedia.

Lampiran II B halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

peserta secara tertulis. 4.


a.

b.

c. d.

e.


Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia. Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia pengadaan/ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan: a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan/ULP sesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP di dalam surat undangan. Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP. b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan ditujukan kepada panitia/ULP. c. Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 2 (dua) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; d. Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/ ”PENAMBAHAN”/ ”PENARIKAN” sesuai dengan isi sampul. e. Untuk metode satu sampul yang disampaikan adalah dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan biaya ) yang meliputi: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam Lampiran II B halaman 3

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

f.

5.

Pembukaan penawaran

a.

b. c.


Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia : 1) Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses pascakualifikasi; 2) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung; 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia

a.

akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya. 9) Isian Form Kualifikasi Semua dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Memaraf dokumen penyedia lainnya dan menjadi saksi dalam proses pembukaan penawaran.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

d.

e.

f. g. h.

i. j.

k. 6.

Evaluasi penawaran


a.

yang ditunjuk oleh panitia. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAH AN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Panitia/ULP membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang. Panitia/ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Panitia/ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia; BAPP dilampiri dokumen penawaran. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam BAPP. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

Penyedia

b.

Turut menandatangani BAPP wakil penyedia.

sebagai

Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, Lampiran II B halaman 5

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c.

d.


Penyedia

dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut: 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; 3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan Lampiran II B halaman 6

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

e.


Penyedia

menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; 3) Surat penawaran : a) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali Lampiran II B halaman 7

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum, dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisis harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; 6) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ULP dapat melakukan klarifikasi. 7) Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. 8) Melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. 9) Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. 10) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; c) Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d) Jumlah barang yang ditawarkan tidak II. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

11)

12)

13)

14)


kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang; e) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: a) Total harga penawaran terhadap HPS: (1) Apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur; (2) Apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. b) Jenis pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; c) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; d) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: a) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan

Penyedia

Memberikan klarifikasi atas pertanyaan panitia.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

panitia/ULP; b) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya sebesar 5% (lima persen) dari HPS. 15) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara, sedangkan penyedia itu sendiri, di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan barang pada instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. 16) Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif. 7.

Penilaian & Pembuktian Kualifikasi


a.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen pascakualifikasi dengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi; a) Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen pascakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang Lampiran II B halaman 10

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil; i) Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil; j) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang II. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

2)


Penyedia

tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)); a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang sekurangkurangnya 5 % (lima persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. b) SKK = KK – (NK - Prestasi) KK = Fp x MK MK = Fl x KB KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta) dimana : KK = Kemampuan Keuangan Fp = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil MK = Modal Kerja (minimum 5 % NP) KB = Kekayaan Bersih a = aktiva lancar b = aktiva tetap c = aktiva lainnya d = utang jangka pendek e = utang jangka panjang Fl = Faktor likuiditas Fl = 0,3 untuk penyedia usaha kecil Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil Lampiran II B halaman 12

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

NK

3)

4)


= Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan, personil, dan peralatan); a) KD = 5 NPT NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); b) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya. c) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) yang akan dinilai sesuai persyaratan yang diminta. d) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N. Bagi penyedia barang yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus Lampiran II B halaman 13

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. d.

e.

8.


a.

b. c.


penilaian kualifikasi. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. Penyedia barang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan di atas dan akan dibuktikan kualifikasinya; Penilaian kualifikasi diupayakan untuk menghasilkan 3 (tiga) calon pemenang. Apabila dalam penilaian kualifikasi diperoleh kurang dari 3 (tiga) usulan calon pemenang, maka dilakukan penilain kembali terhadap peserta pengadaan dengan penawaran terendah yang reponsif berikutnya hingga 3 (tiga) calon pemenang. Membuktikan kualifikasi sampai dengan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait.

Penyedia

a.

Melengkapi dan mengklarifikasi hal-hal yang diminta oleh panitia.

b.


Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; Lampiran II B halaman 14

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP 4) 5) 6) 7)

9.


a.

b.

c. d.

e. II. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Barang dengan Pascakualifikasi

Penyedia

Rumus yang dipergunakan; Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang.

Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data pendukung dalam menetapkan pemenang Lampiran II B halaman 15

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

f.

10.


11.

Sanggahan masyarakat

peserta

lelang

Penyedia

lelang adalah: 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Mengumumkan pemenang lelang di website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta memberitahukan kepada para penyedia. dan

pengaduan

a. b.


Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN

a.

b.

Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang kepada panitia/ULP, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan wajib diajukan oleh penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat meliputi: 1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh Lampiran II B halaman 16

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

12.


a.

tersebut. Kemudian PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 3) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Penyedia

c.

panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutandis mengikuti Pasal Peraturan Presiden ini.

mutatis 65-68

Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 3) Salah satu tembusan dari disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

b.


Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon Lampiran II B halaman 17

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

d. e.

Penyedia

pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang. Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia barang dengan melampirkan SPPBJ.


Kontrak

Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak.


a.

b.

Bersama dengan PPK wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; Menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan PPK.


Pihak No.

Aktivitas PPK c.

d.

e.

f.

14.

Panitia/ULP

Penyedia

Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJ dibatalkan serta penyedia tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut: 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

Pelaksanaan kontrak a. SPMK

1)

Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang


Menerima dan menyetujui diberikan oleh PPK;

SPMK

yang


Pihak No.

Aktivitas PPK

2) 3)

4)

b. Surat Pesanan

1)

2)

3)

4)

c. Rapat persiapan

1)

2)

Panitia/ULP

Penyedia

dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK. Pengguna barang harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa; Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO), surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebut harus sudah disetujui/ ditanda tangani di atas kertas segel/bermaterai oleh penyedia barang sesuai dengan yang dipersyaratkan; Tanggal penanda tanganan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) oleh penyedia barang ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan; Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum diterbitkan surat pesanan/purchase order, harus dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO). Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Menyelenggarakan rapat persiapan


1)

2)

Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; Program mutu pengadaan barang/jasa Lampiran II B halaman 20

Pihak No.

Aktivitas PPK

3)

d. Mobilisasi

Panitia/ULP

Penyedia

pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan/ komponen, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

Menerima laporan kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh penyedia barang.

paling tidak berisi: a) Organisasi proyek, PPK dan penyedia barang/jasa; b) Jadual pelaksanaan; c) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; d) Prosedur instruksi kerja; e) Pelaksana kerja. f) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja.

1) 2)

3)

e. Pemeriksaan bersama

1)

2) 3) 4)

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuain personil dan/atau peralatan dengan syarat kontrak, yang dituangkan dalm berita acara; Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak


Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; c) Mendatangkan personil-personil. Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersamasama dengan PPK melakukan pemeriksaan bersama;


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak. f.


1)

2)

3)

g. Inspeksi Pabrik

Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia. Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen).

1)

Pengawas yang ditunjuk oleh PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus yang nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus disepakati kedua belah pihak; Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

2) 3) h. Pembayaran prestasi pekerjaan

1)

2)

3)

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang


Mengajukan tagihan kepada PPK disertai laporan kemajuan prestasi pekerjaan.


Pihak No.

Aktivitas PPK

4) 5)

i.


1) 2)

3)

4)

Panitia/ULP

Penyedia

disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Pembayaran bulanan/termin harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada); Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, bila tersedia dana sisa lelang; Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan



Pihak No.

Aktivitas PPK

5)

j.


1)

2)

k. Penyesuaian harga

1) 2)

l.


m. Laporan Hasil Pekerjaan

Panitia/ULP

Penyedia

negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

Besarnya denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 0 1 /00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamakyang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang. 1)

2)

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; Laporan harian berisi: a) kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

macam tugasnya; jumlah, jenis dan kondisi peralatan; kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. c) d)

3) 4)

5)

n. Perpanjangan waktu pelaksaaan

1)

2)

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPKuntuk hal-hal sebagai berikut: a) Pekerjaan tambah; b) Perubahan disain; c) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK d) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; e) Keadaan kahar (force majeure). Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis dari penyedia yang dituangkan dalam adendum kontrak.



Pihak No.

Aktivitas PPK o. Kerjasama dengan Sub-kontraktor

1)

2) 3) 4)

p. Serah terima pekerjaan

1)

2)

q. Penghentian dan pemutusan kontrak

1) 2)

3)


Panitia/ULP

Penyedia

Penyedia barang yang mempunyai harga kontrak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang wajib memperbaiki/ menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Setelah pekerjaan/bagian pekerjaan selesai 100% (seratus persen), mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai; Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain: a) timbulnya perang; b) pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; c) perang saudara, d) bencana alam. e) bencana non-alam; f) bencana sosial. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia Lampiran II B halaman 26

Pihak No.

Aktivitas PPK

4)

5)

6)


Panitia/ULP

Penyedia

barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: (1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang; (3) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal jaminan pelaksanaan.


III. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi Pihak No.

Aktivitas PPK

1.


Panitia/ULP a.

b.

c.

d.

e.

2.

Pendaftaran prakualifikasi

dan

pengambilan

dokumen

a. b.

3.

Penyampaian formulir isian prakualifikasi

III. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi

Penyedia

Mengumumkan tentang adanya prakualifikasi untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. Untuk pelelangan umum, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. Untuk pelelangan terbatas, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi, dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang akan diundang. Penyedia yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat ikut serta memiliki kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam proses prakualifikasi. Untuk pemilihan langsung, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional. Untuk penunjukan langsung, tidak dilakukan pengumuman. Penyedia yang akan ditunjuk diundang untuk mengikuti prakualifikasi. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada penyedia. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang bisa dihubungi.

Menerima

dan

mencatat

formulir

isian

a. b.

Mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen prakualifikasi.

Menyerahkan

formulir

isian

prakualifikasi

Lampiran III A halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP prakualifikasi.

4.

Persyaratan dan penilaian prakualifikasi


a.

Penyedia kepada panitia.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi dengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi; a) Memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil; i) Memiliki kemampuan pada sub bidang Lampiran III A halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

2)

Penyedia

pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil; j) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)); a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untukpenyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. b)

SKK KK MK KB

= = = =

KK – (NK - Prestasi) Fp x MK Fl x KB (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta)

dimana : KK = Kemampuan Keuangan F = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil MK = Modal Kerja (minimum 10% NP) III. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP KB a b c d e Fl Fl

3)

4)


Penyedia

= = = = = = = =

Kekayaan Bersih aktiva lancar aktiva tetap aktiva lainnya utang jangka pendek utang jangka panjang Faktor likuiditas 0,3 untuk penyedia usaha kecil Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan, personil, dan peralatan); a) KD = 2 NPT NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); b) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya; c) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dinilai sesuai persyaratan yang diminta; d) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. Sisa Kemampuan Paket (SKP); SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani Lampiran III A halaman 4

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. 5.

Penetapan hasil prakualifikasi

a.

b.

c. d.

6.



pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N. Bagi penyedia yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. Penyedia dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi pesyaratan di atas;

Penyedia


Menetapkan daftar penyedia yang lulus prakualifikasi berdasarkan hasil evaluasi (sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia, kecuali pada penunjukan langsung). Jika penyedia yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang, untuk menambah kekurangan peserta prakualifikasi. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung.

Mengumumkan hasil prakualifikasi (kecuali pada penunjukan langsung) di website K/L/D/I dan/atau website pengadaan nasional dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; b. Nama dan alamat penyedia serta nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia; c. Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; d. Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia. Lampiran III A halaman 5

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

7.


a. Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan yang diterima. b. Apabila sanggahan/keberatan penyedia terbukti benar maka panitia melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan.

Dapat menyampaikan sanggahan kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi.

8.

Penyampaian undangan kepada penyedia yang lulus prakualifikasi


Menerima undangan dari panitia.

9.

Pendaftaran pemilihan


a.

dan

pengambilan

dokumen

b.

c.

10.

Penjelasan (aanwijzing)

a.

b.


Memberikan penjelasan mengenai pasalpasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metode pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap); 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metode evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan

Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Wajib memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia.

a.

Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan;

b.

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan;


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

11.


a.

b.

c. d.


lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis. Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan; 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima; Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia; Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran; Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia /ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta

Penyedia

c.


Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan : a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia/ULP sesuai jumlah rangkap sesuai yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia /ULP di dalam surat undangan. Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul penutup dimasukkan dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP ; b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan ditujukan kepada panitia/ULP; c. Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; d. Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta Lampiran III A halaman 7

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

e.

yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia

e.

f.


diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN”/ ”PENARIKAN” sesuai dengan isi sampul.. Untuk metode satu sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya yang meliputi : 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan; 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya. Semua dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Untuk metode dua sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah : 1) Administrasi & Teknis (Sampul I) meliputi : a) Surat Penawaran; b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) Dokumen Usulan Teknis; d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; e) Dokumen lain (jika ada) yang Lampiran III A halaman 8

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

g.

12.

Pembukaan penawaran

a.

b.

c. d.

e. f.


disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 2) Penawaran Biaya (Sampul II) meliputi: a) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; b) Daftar Kuantitas dan Harga; c) Rekapitulasi Penawaran Biaya. Sampul I dan sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup untuk disampaikan kepada panitia/ULP. Pada sampul I ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Pada sampul II ditulis “Penawaran Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan. Untuk metode dua tahap : penyampaian dokumen penawaran administrasidan teknis dimasukan dalam sampul I seperti pada metode 2 sampul. Sedangkan dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul II yang disampaikan pada waktu yang berbeda.

Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil Lampiran III A halaman 9

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

g.

h.

i. j.

k.

l. m.


penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia yang ditunjuk oleh panitia. Tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAHA N” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Untuk Sistem Satu Sampul, membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang. Untuk Sistem Dua Sampul, membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia/ULP dan wakil penyedia dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/ULP. Untuk Sistem Dua Tahap, membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran sampul I. Memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Segera membuat BAPP sampul I yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu;

Penyedia

a. b.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

5) 6)

Tanggal pembuatan berita acara; Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia; Berita Acara Pembukaan Sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam BAPP. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

n. o.

p. 13.

Evaluasi penawaran

a.

Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut

b.

: 1)

c. III. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Prakualifikasi

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Penawaran yang memenuhi syarat adalah Lampiran III A halaman 11

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

d.

e.


Penyedia

penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah : 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; 3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; 3) Surat penawaran : a) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang Lampiran III A halaman 12

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP bekerjasama; Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisis harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, dapat melakukan klarifikasi. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila : 1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia dan diyakini menggambarkan

Penyedia

b)

f. g. h.

i.

j.


a.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

k.

l.

m.

n.

o.


penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; 4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 7) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; Apabila dalam evaluasi teknis termaksud di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Dalam sistem dua sampul, panitia/ULP mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga). Dalam sistem dua tahap, panitia/ULP mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penyedia yang lulus untuk memasukkan penawaran harga. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang

Penyedia

b.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP pokok atau penting, meliputi : 1) Koreksi aritmatik untuk sistem dua sampul atau dua tahap, yang dilakukan seperti pada huruf b di atas. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. 2) Total harga penawaran terhadap HPS : a) Apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur; b) Apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. 3) Jenis pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 5) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. p. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan : 1) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ULP; 2) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) persen dari HPS. 3) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya digugurkan, dan penyedia di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak


Penyedia

c.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

q.

r.


diperkenankan ikut dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga ) penawaran terendah yang responsif, kecuali untuk metode penunjukan langsung hanya 1 (satu) penawar. Untuk metode pengadaan pemilihan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut : 1) Melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta lainnya; 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga satuan jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; 6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada peserta yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan

Penyedia

d.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

s.

14.



urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya. Untuk metode pengadaan penunjukan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut : 1) Melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta penyedia sampai terjadi kesepakatan; 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; 6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada penyedia untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi.

Membuktikan kualifikasi 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif, kecuali untuk metode penunjukan langsung hanya 1 (satu) penawar, dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait.

Penyedia

e.




Pihak No.

Aktivitas PPK

15.


Panitia/ULP a.

b. c.

16.


a.

b.


Penyedia

Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metode evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data Lampiran III A halaman 18

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c. d.

e.

f.

17.


18.

Sanggahan peserta lelang dan masyarakat

Penyedia

kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data pendukung dalam menetapkan pemenang lelang adalah : 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Mengumumkan di website dan/atau papan pengumuman resmi serta memberitahukan kepada para penyedia. pengaduan

a. b.


Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak

a.

b.

Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan wajib diajukan oleh Lampiran III A halaman 19

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

19.

Penerbitan Surat Penunjukan Barang/Jasa (SPPBJ)

Penyedia

a.

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN tersebut. Kemudian PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 3) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Penyedia

c.

penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat, meliputi : 1) Ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65-68 Peraturan Presiden ini.

Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan : 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; 3) Salah satu tembusan dari disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di pemerintah selama 2 (dua) tahun.

b.

c.

d. e.

kegiatan instansi

Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calonpemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang. Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia dengan melampirkan SPPBJ.


Kontrak

Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan : 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan;


a. b.

Menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan PPK. Bersama dengan PPK wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

3)

c.

d. e.

f.

Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJ dibatalkan serta penyedia tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut : 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dankontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.



Pihak No.

Aktivitas PPK

21.

Panitia/ULP

Penyedia

Pelaksanaan kontrak a. SPMK

1)

2) 3)

4)

b. Rapat persiapan

1)

2)

3)

c. Mobilisasi

Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK


Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak bila diperlukan adalah : a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d) Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Pemeriksaan lapangan.

1)

Menerima laporan kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh penyedia

2)

1)

2)


SPMK yang

Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; Program mutu pengadaanbarang/jasa paling tidak berisi: a) Organisasi proyek, PPK dan penyedia barang/jasa; b) Jadwal pelaksanaan; c) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; d) Prosedur instruksi kerja; e) Pelaksana kerja; f) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SPMK; Mobilisasi dilakukan meliputi : a) Mendatangkan peralatan-peralatan Lampiran III A halaman 23

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

3)

terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas kerja; c) Mendatangkan personil-personil. Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

d. Pemeriksaan bersama

1)

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama; 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan PPK melakukan pemeriksaan bersama;

e. Pembayaran uang muka

1)

Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia; Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen).

Mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Melakukan

Mengajukan tagihan kepada PPK disertai

2)

3)

f. Pembayaran prestasi pekerjaan

1)


pembayaran

prestasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

2)

3)

4) 5)

g. Perubahan kegiatan pekerjaan

hasil pekerjaan yang telah disepakati, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Pembayaran bulanan/termin harus dipotong uang retensi, angsuran uang muka dan denda (jika ada); Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

Panitia/ULP

Penyedia laporan kemajuan prestasi pekerjaan.

1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10%



Pihak No.

Aktivitas PPK

4)

5)

Panitia/ULP

Penyedia

(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, bila terdapat dana sisa lelang. Apabila tidak terdapat dana sisa lelang; Perintah perubahan pekerjaan dibuat secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

h. Denda dan ganti rugi

1)

Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; 2) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

i. Penyesuaian harga

1)

j. Keadaan kahar (force majeure)


k. Laporan hasil pekerjaan

1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan

Besarnya denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan 0 adalah 1 /00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; 2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

harian; 2) Laporan harian berisi: a) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) Jumlah, jenis, dan kondisi peralatan; d) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 3) Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; 4) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 5) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. l. Perpanjangan waktu pelaksaaan

m. Kerjasama dengan sub-kontraktor

Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang dari penyedia.

1)

Mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk hal – hal sebagai berikut : 1) Pekerjaan tambah; 2) Perubahan disain; 3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK; 4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; 5) Keadaan kahar (force majeure).

Penyedia yang mempunyai harga kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh



Pihak No.

Aktivitas PPK

2) 3) 4)

n. Serah terima pekerjaan

1)

2) 3)

4)

5)

Panitia/ULP

Penyedia

lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; Melakukan pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum; Menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau


1)

2) 3)

Setelah pekerjaan/bagian pekerjaan selesai 100% (seratus persen), mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan; Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

mencairkan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan. o. Penghentian dan pemutusan kontrak

1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena : a) Pekerjaan sudah selesai; b) Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain : (1) Timbulnya perang; (2) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; (3) Perang saudara; (4) Bencana alam; (5) Bencana non-alam; (6) Bencana sosial. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; 2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana: a) Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; b) Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : (1) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : (a) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (c) Pengenaan daftar hitam



Pihak No.

Aktivitas PPK

c)


Panitia/ULP

Penyedia

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal kontrak.


III. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi Pihak No.

Aktivitas PPK

1.

Pengumuman pascakualifikasi

Panitia/ULP a.

b.

2.

Pendaftaran pemilihan

dan

pengambilan

dokumen

a. b.

3.

Penjelasan (aanwijzing)

III. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi

a.

Penyedia

Mengumumkan tentang adanya pascakualifikasi untuk pelelangan umum. Pengumuman pascakualifikasi memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pascakualifikasi. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen pemilihan kepada penyedia. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang bisa dihubungi.

a.

Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metode pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap);

a.

b.

b.

Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen pemilihan : 1) Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. 2) Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia. Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Lampiran III B halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP 3)

b.

c.

4.


a.

a.

b. III. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi

Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metode evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis.

Penyedia

Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu

c.


Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan: a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan/ULP sesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP di dalam surat undangan. Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP. b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan Lampiran III B halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c. d.

e.

penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia. Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia pengadaan/ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia

c.

d.

e.

f.


ditujukan kepada panitia/ULP. Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 2 (dua) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/ ”PENAMBAHAN”/ ”PENARIKAN” sesuai dengan isi sampul. Untuk metode satu sampul yang disampaikan adalah dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan biaya ) yang meliputi: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya. 9) Isian Form Kualifikasi Semua dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan.


Pihak No.

Aktivitas PPK

5.

Pembukaan penawaran

Panitia/ULP a. b.

c. d.

e. f.

g.

h.

i. j. k.


Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia yang ditunjuk oleh panitia. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAHA N” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Panitia/ULP membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang. Panitia/ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Panitia/ULP segera membuat BAPP yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk;

Penyedia

a.

Memaraf dokumen penyedia lainnya dan menjadi saksi dalam proses pembukaan penawaran. Lampiran III B halaman 4

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP 2)

l. m. n. 6.

Evaluasi penawaran

a.

b.


Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) dilampiri dokumen penawaran. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di BAPP. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran. Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut : 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam

Penyedia b.

Turut menandatangani BAPP wakil penyedia.

sebagai

.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

d.

e.


Penyedia

harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah : 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; 3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; 3) Surat penawaran : a) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, Lampiran III B halaman 6

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

f. g. h.

i.

j. III. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Pascakualifikasi

Penyedia

atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisis harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ULP dapat melakukan klarifikasi. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan Lampiran III B halaman 7

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

k.

l.

m.


teknis, apabila : 1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; 4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 7) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Apabila dalam evaluasi teknis termaksud di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi : 1) Total harga penawaran terhadap HPS : a) Apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur;

Penyedia

a.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

n.

o.


b) Apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. 2) Jenis pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 3) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 4) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan : 1) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ULP; 2) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya sebesar 5% (lima persen) persen dari HPS; 3) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya digugurkan, dan penyedia di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak diperkenankan ikut dalam pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga ) penawaran terendah yang responsif, kecuali untuk metode penunjukan langsung.

Penyedia

b.



Pihak No.

Aktivitas PPK

7.

Penilaian dan pembuktian kualifikasi


Panitia/ULP a.

Penyedia

Melakukan evaluasi dengan sistem gugur terhadap dokumen kualifikasi dari 3 (tiga) penawar terendah yang responsif, kecuali untuk metode penunjukan langsung hanya 1 (satu) penawar, yang meliputi : 1) Penilaian administrasi; a) Memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Lampiran III B halaman 10

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

kecil termasuk koperasi kecil; Memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil; j) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya; n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)); a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil; b) SKK = KK – (NK - Prestasi) KK = Fp x MK MK = Fl x KB KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta) dimana : KK = Kemampuan Keuangan F = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil i)

2)



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

MK

= Modal Kerja (minimum 10% NP) KB = Kekayaan Bersih a = aktiva lancar b = aktiva tetap c = aktiva lainnya d = utang jangka pendek e = utang jangka panjang Fl = Faktor likuiditas Fl = 0,3 untuk penyedia usaha kecil Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan 3)

4)


Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan, personil, dan peralatan); a) KD = 2 NPT NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm). b) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya. c) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dinilai sesuai persyaratan yang diminta. d) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. Lampiran III B halaman 12

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP KP

b.

c. d.

e.

8.

Pembuatan (BAHP)

Berita

Acara

Hasil

Pelelangan


a.

= Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket ekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N. Bagi penyedia yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. Penyedia dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi pesyaratan di atas dan akan dibuktikan kualifikasinya; Penilaian kualifikasi diupayakan untuk menghasilkan 3 (tiga) calon pemenang. Apabila dalam penilaian kualifikasi diperoleh kurang dari 3 (tiga) usulan calon pemenang, maka dilakukan penilaian kembali terhadap peserta pengadaan dengan penawaran terendah yang responsif berikutnya hingga 3 (tiga) calon pemenang. Membuktikan kualifikasi sampai dengan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait.

Penyedia

a.

Melengkapi dan mengklarifikasi yang diminta panitia

hal-hal

b.


Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. Lampiran III B halaman 13

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP b. c.

9.


a.

b.

c. d.


Penyedia

BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metode evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi Lampiran III B halaman 14

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

e.

f.

10.


11.

Sanggahan peserta lelang masyarakat

Penyedia

aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data pendukung dalam menetapkan pemenang lelang adalah: 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

Mengumumkan di website dan/atau papan pengumuman resmi serta memberitahukan kepada para penyedia. dan pengaduan

a. b.


Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN tersebut.

a.

b.

Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang disertai buktibukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurangkurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan wajib diajukan oleh penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat, meliputi : 1) Ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau Lampiran III B halaman 15

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

12.

Penerbitan Surat Barang/Jasa (SPPBJ)

Penunjukan

Penyedia

a.

b.

c.

d.


Kemudian PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 3) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah; 3) Salah satu tembusan dari disampaikan kepada unit pengawasan internal. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calonpemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang.

Penyedia 3) c.

Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65-68 Peraturan Presiden ini.

Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP e.

Penyedia

Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia dengan melampirkan SPPBJ.


Kontrak

Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. c. Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJ dibatalkan serta penyedia tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; d. PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan


a.

b.

Bersama dengan PPK wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; Menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan PPK.


Pihak No.

Aktivitas PPK

e.

f.

14.

Panitia/ULP

Penyedia

kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut : 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

Pelaksanaan Kontrak a.

SPMK

1)

2) 3)

4)

Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau


Menerima dan menyetujui diberikan oleh PPK

SPMK

yang


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

tanggal dikeluarkannya SPMK. b.

Rapat persiapan

1)

Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak bila diperlukan adalah: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; d) Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Pemeriksaan lapangan.

1)


1)

2)

3)

c.

Mobilisasi

2)

2)

3)

d.

Pemeriksaan bersama

1)

2)

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama; Untuk pemeriksaan bersama ini, dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak;


Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi : a) Organisasi proyek, b) PPK dan penyedia barang/jasa; c) Jadwal pelaksanaan; d) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; e) Prosedur instruksi kerja; f) Pelaksana kerja; g) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari kerja sejak diterbitkannya SPMK. Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas kerja; c) Mendatangkan personel-personel; Mobilisasi peralatan dan personel penyedia dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.



Pihak No.

Aktivitas PPK

e.


Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

1)

Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia. Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen);

Mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;

Melakukan pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang telah disepakati, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran


3)


Penyedia

3)

2)

f.

Panitia/ULP

1)

2)

3)

4)



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. g.


1) 2)

3)

4)

5)

h.


1)

Untuk kepentingan pemeriksaan,PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksaaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, bila terdapat dana sisa lelang; Perintah perubahan pekerjaan dibuat secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungaterhadap nilai tagihan yang


Besarnya denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian Lampiran III B halaman 21

Pihak No.

Aktivitas PPK

2)

i.

Penyesuaian harga

1) 2)

terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.



k.

Laporan hasil pekerjaan

1)

3)

Penyedia kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

j.

2)

Panitia/ULP

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; Laporan harian berisi: a) Kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) Jumlah, jenis dan kondisi peralatan; d) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan



Pihak No.

Aktivitas PPK

4)

5)

6)

l.

Perpanjangan waktu pelaksanaan

m.

Kerjasama dengan subkontraktor

2) 3) 4)

Penyedia

disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode ssatu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Untuk merekam kegiatran pelaksanaan proyek,PPk membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang dari penyedia.

1)

Panitia/ULP

Mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk hal-hal sebagai berikut : 1) Pekerjaan tambah; 2) Perubahan disain; 3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK; 4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; 5) Keadaan kahar (force majeure).

Penyedia yang mempunyai harga kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.



Pihak No.

Aktivitas PPK n.


1)

2) 3)

4)

5)

o.


1)

Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; Melakukan pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum; Menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.

Panitia/ULP

Penyedia 1)

2) 3)


Penghentian kontrak dapat dilakukan karena : a) Pekerjaan sudah selesai; b) Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain : (1) Timbulnya perang; (2) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;



Pihak No.

Aktivitas PPK

2)

Panitia/ULP

Penyedia

(3) Perang saudara; (4) Bencana alam; (5) Bencana non-alam; (6) Bencana sosial. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana: a) Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; b) Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : (1) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : (a) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (c) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. c) Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal kontrak.



IV. Proses Seleksi Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pihak No.

Aktifitas PPK

1.

Pengumuman Prakualifikasi

Panitia/ULP a.

b.

c.

d.

e.


Penyedia

Mengumumkan secara luas tentang adanya seleksi penyedia jasa konsultansi. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya: 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan seleksi penyedia jasa konsultansi; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Perkiraan nilai pekerjaan; 4) Syarat-syarat penyedia jasa konsultansi; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. Untuk seleksi umum : pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. Untuk seleksi terbatas : pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi, dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia jasa konsultansi yang akan diundang. Penyedia jasa konsultansi yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat ikut serta memiliki kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam proses prakualifikasi. Untuk seleksi langsung : pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional. Untuk penunjukan langsung : tidak dilakukan pengumuman. Penyedia jasa konsultansi yang akan ditunjuk langsung diundang untuk mengikuti prakualifikasi. Undangan dilampiri Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Seleksi. Dalam Dokumen Seleksi ditetapkan jadwal untuk Rapat Penjelasan dan Pemasukan Dokumen Lampiran IV halaman 1

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

Penawaran dari penyedia jasa konsultansi. 2.


dan

pengambilan

dokumen

a. b.

3.

Penyampaian formulir isian termasuk dokumen pendukungnya

4.

Penilaian Kualifikasi

prakualifikasi


Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada penyedia jasa konsultansi. Mencatat nama dan alamat penyedia jasa konsultansi serta nomor telepon pihak yang dapat dihubungi

Menerima dan mencatat formulir isian prakualifikasi termasuk dokumen pendukungnya yang diserahkan penyedia jasa konsultansi. a.

a. b. c.

Mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen prakualifikasi. Untuk penunjukan langsung : langsung menyampaikan formulir isian prakualifikasi termasuk dokumen pendukungnya kepada panitia/ULP.

Menyerahkan formulir isian prakualifikasi termasuk dokumen pendukungnya kepada panitia/ULP.

Melakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi dengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi : a) Memiliki surat izin usaha yang masih berlaku sesuai dengan bidang usahanya dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, seperti surat ijin usaha untuk jasa konsultansi non konstruksi dan IUJK untuk jasa konsultansi konstruksi; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah; d) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa surat pernyataan dari penyedia jasa konsultansi yang bersangkutan; e) Dalam hal penyedia jasa konsultansi akan melakukan kemitraan, maka Lampiran IV halaman 2

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

b.


wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan penyedia jasa konsultansi yang mewakili kemitraan tersebut; f) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali penyedia jasa konsultansi yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; g) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki. 2) Penilaian teknis : a) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan jasa konsultansi termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa konsultansi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun; b) Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sejenis; c) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; d) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan; e) Memenuhi KD = 3 NPt; f) KD = Kemampuan Dasar, NPt = nilai paket tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh

Penyedia

Melengkapi dan mengklarifikasi hal-hal yang diminta oleh panitia/ULP.

Lampiran IV halaman 3

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

c.

5.


a.

b.

c.


Penyedia

mengubah persyaratan kualifikasi; Penyedia jasa konsultansi dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi tersebut di atas; Untuk seleksi umum : 1) Membuat dan menetapkan daftar pendek penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) penyedia jasa konsultansi. 2) Jika penyedia jasa konsultansi yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka dilakukan pengumuman ulang, untuk menambah kekurangan peserta prakualifikasi. 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia jasa konsultansi yang lulus pembuktian kualifikasi antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat), maka proses dilanjutkan seperti seleksi langsung. 4) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia jasa konsultansi yang lulus pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukan langsung. Untuk seleksi terbatas dan seleksi langsung : 1) Membuat dan menetapkan daftar pendek penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi sebanyak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) penyedia jasa konsultansi. 2) Jika penyedia jasa konsultansi yang lulus pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu), maka dilakukan pengumuman ulang, untuk menambah kekurangan peserta prakualifikasi. 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia jasa konsultansi yang lulus pembuktian kualifikasi tetap 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukan langsung. Untuk penunjukan langsung : 1) Membuat dan menetapkan daftar pendek penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi sebanyak 1 (satu) penyedia jasa konsultansi. Lampiran IV halaman 4

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP 2)

Jika penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk langsung tidak lulus, maka diundang penyedia jasa konsultansi yang lain untuk dilakukan kembali proses prakualifikasi.

6.


Mengumumkan hasil prakualifikasi di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; b. Nama dan alamat penyedia jasa konsultansi dan nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia jasa konsultansi; c. Nama dan nilai paket tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sejenis dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; d. Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia jasa konsultansi.

7.


a. b.

8.

Penyampaian undangan kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi (masuk daftar pendek).

a.

b.


Penyedia

Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan/keberatan yang diterima. Apabila sanggahan/keberatan penyedia jasa konsultansi terbukti benar maka panitia / ULP melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan.

Dapat menyampaikan sanggahan/keberatan tertulis kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi.

Untuk seleksi umum, seleksi langsung, dan seleksi terbatas : Menyampaikan undangan untuk mengambil Dokumen Seleksi kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar pendek. Untuk penunjukan langsung : Menyampaikan undangan yang mencakup : metode penyampaian penawaran dengan sistem 1 (satu) sampul serta jadwal rapat penjelasan, penyampaian, pembukaan dan evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, negosiasi dan klarifikasi, kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi sesuai dengan

Menerima undangan dari panitia/ULP.


Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi yang telah dilampirkan dalam undangan prakualifikasi. 9.

Pendaftaran dan Pengambilan dokumen seleksi.

Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen seleksi kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi.

a. b.

c.

10.


a.

b.

c. IV. Proses Seleksi Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi

Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen seleksi kepada penyedia jasa konsultansi dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul, atau dua tahap); 2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 3) Acara pembukaan dokumen penawaran; 4) Metoda evaluasi; 5) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 6) Jenis kontrak yang akan digunakan; 7) Ketentuan dan cara evaluasi; 8) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. Penjelasan dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP) memuat

a.

b. c.

Mendaftar dan mengambil dokumen seleksi. Penyedia jasa konsultansi berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentukbentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen seleksi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen seleksi atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen seleksi menjadi risiko penyedia jasa konsultansi. Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan; Mengajukan pertanyaan-pertanyaan; Menandatangani berita acara rapat penjelasan sebagai wakil penyedia jasa konsultansi.


Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

d.

e.

11.

Pemasukan Penawaran

a.

b.


Penyedia

segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan dalam adendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi umum; Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP) harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari penyedia jasa konsultansi yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen seleksi serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis. Ketidakhadiran penyedia jasa konsultansi dalam Rapat Penjelasan dan Kunjungan Lapangan tidak menggugurkan keikutsertaannya dalam proses seleksi. Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat seleksi. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia jasa konsultansi. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia jasa konsultansi yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen seleksi dan disampaikan pada seluruh penyedia jasa konsultansi.

Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan : a. Dokumen penawaran dan Surat Pengantar Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia/ULP sesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia/ULP di dalam surat undangan. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos maka sampul penutup dimasukan ke dalam sampul luar; b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama konsultan, dan ditujukan kepada panitia / ULP. Bagi Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui pos maka pada sampul luar ditulis alamat panitia/ULP. c. Jumlah rangkap Dokumen Penawaran sebanyak 3 (tiga) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan Lampiran IV halaman 7

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP c. d.

e.

Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia/ULP dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta seleksi bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia

d.

e.

f. IV. Proses Seleksi Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi

rekamannya 2 (dua) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul penutup yang masingmasing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN”/”PEN ARIKAN” sesuai dengan isi sampul. Untuk metoda satu sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah : Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya yang meliputi : 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Data Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Seleksi. 6) Formulir Penawaran Biaya; 7) Rekapitulasi Penawaran Biaya; 8) Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 9) Rincian Biaya Langsung NonPersonil (direct reimburseable cost); 10) Rekaman surat keterangan fiskal. Semua dokumen penawaran dimasukan ke dalam sampul penutup dan ditulis : “Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat penyedia; Untuk metoda dua sampul, dokumen Lampiran IV halaman 8

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

g.


penawaran yang disampaikan adalah : 1) Penawaran Administrasi & Teknis (Sampul I) meliputi : a) Surat Penawaran; b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) Data Teknis; d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; e) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Seleksi. 2) Penawaran Biaya (Sampul II) meliputi : a) Formulir Penawaran Biaya; b) Rekapitulasi Penawaran Biaya; c) Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); d) Rincian Biaya Langsung NonPersonil (direct reimburseable cost); e) Rekaman surat keterangan fiskal. Sampul I dan sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup untuk disampaikan kepada panitia / ULP; Pada sampul I ditulis : “Penawaran Administrasi dan Teknis”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat penyedia; Pada sampul II ditulis : “Penawaran Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat penyedia; Untuk metoda dua tahap : penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukan dalam sampul I seperti pada metoda dua sampul. Sedangkan dokumen penawaran harga dimasukan dalam sampul II yang disampaikan pada Lampiran IV halaman 9

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia waktu yang berbeda sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia/ULP.

12.

Pembukaan Penawaran Sampul I

a.

b.

c.

d.

e.


Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia jasa konsultansi : 1) Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia jasa konsultansi maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi; 2) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat), maka proses dilanjutkan seperti seleksi langsung; 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia jasa konsultansi pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia jasa konsultansi sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia jasa konsultansi, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia/ULP yang ditunjuk oleh panitia/ULP. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda“PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENA MBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk

a.

b.

Memaraf dokumen penawaran penyedia jasa konsultansi lainnya dan menjadi saksi dalam proses pembukaan penawaran. Turut menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I sebagai wakil penyedia jasa konsultansi.


Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

f.

g.

h.

i.

j.


Penyedia

tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Untuk Sistem Satu Sampul : panitia/ULP membuka kotak dan sampul dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya dihadapan para penyedia jasa konsultansi. Untuk Sistem Dua Sampul : panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia jasa konsultansi. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia/ULP dan wakil penyedia jasa konsultansi dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/ULP. Untuk Sistem Dua Tahap : panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia jasa konsultansi. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran sampul I. Panitia/ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia jasa konsultansi mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Panitia/ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia/ULP dan wakil penyedia jasa konsultansi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia jasa konsultansi; Lampiran IV halaman 11

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP k. l.

m. n.

13.

Evaluasi penawaran sampul I


a.

Penyedia

Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I. Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dibagikan kepada penyedia jasa konsultansi yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran. Untuk Sistem Satu Sampul : berita acara pembukaan penawarannya dibuat dengan sekurang-kurangnya memuat hal yang sama dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I dan dinamakan Berita Acara Pembukaan Penawaran. Melakukan evaluasi terhadap sampul I, yang meliputi : 1) Evaluasi Administrasi : a) Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat prakualifikasi; b) Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu: (1) Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm); (2) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau Lampiran IV halaman 12

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

2)


Penyedia

mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pengadaan; (3) Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis. c) Untuk menghindari kesalahankesalahan kecil yang dapat menggugurkan penyedia jasa konsultansi, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat penyusunan daftar pendek penyedia jasa konsultansi dan tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran; d) Untuk dokumentasi panitia / ULP, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia / ULP sebagai arsip; e) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; f) Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan. Evaluasi Teknis a) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai; b) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman perusahaan konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli; c) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. d) Acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut : (1) Pengalaman Perusahaan (10 – 20 Lampiran IV halaman 13

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

%) Pendekatan dan Metodologi (20 – 40 %) (3) Kualifikasi Tenaga Ahli (50 – 70 %) (4) Jumlah (100 %) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan; Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. Pengalaman Perusahaan : (1) Penilaian dilakukan atas : (a) Pengalaman perusahaan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 7 (tujuh) tahun terakhir. (b) Pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai. (c) Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). (d) Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh konsultan, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk (2)

e)

f)

g)



Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

h)


Penyedia

mengukur kemampuan/kapasitas konsultan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Pengalaman perusahaan konsultan harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja konsultan yang bersangkutan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Sub unsur yang dinilai, antara lain : (a) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis; (b) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di Indonesia dan/atau di lokasi proyek/kegiatan; (c) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama; (d) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap. Pendekatan dan Metodologi : (1) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain : (a) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; (b) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan Lampiran IV halaman 15

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

i)


Penyedia

menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporanlaporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan, jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; (c) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; (d) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. (2) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. Kualifikasi Tenaga Ahli (1) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Subunsur yang dinilai, antara lain : (a) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri Lampiran IV halaman 16

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

b.


Penyedia

atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; (b) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim; (c) Lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi. (2) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai. Berdasarkan evaluasi penawaran administrasi dan teknis, panitia/ULP menetapkan urutan penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis. Berita acara memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Tanggal pelaksanaan penilaian; 2) Pedoman penilaian yang digunakan; 3) Hasil penilaian penawaran teknis.


Pihak No.

Aktifitas PPK

14.

Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis

Panitia/ULP c.

Untuk Sistem Satu Sampul : 1) Panitia/ULP melakukan koreksi aritmatika lalu melakukan evaluasi terhadap Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya sekaligus pada saat yang bersamaan. 2) Unsur-unsur pokok yang dinilai meliputi : pengalaman penyedia jasa konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK. 3) Setelah dilakukan evaluasi dapat langsung dilakukan : pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi. 4) Hasil evaluasi, negosiasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, serta Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat : a) Nama dan alamat penyedia; b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c) Tanggal pelaksanaan penilaian; d) Pedoman penilaian yang digunakan; e) Hasil penilaian penawaran teknis; f) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; g) Hasil klarifikasi dan negosiasi; 5) Panitia/ULP menetapkan pemenang seleksi dan menerbitkan SPPBJ berdasarkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi.

a.

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Teknis, panitia / ULP menetapkan urutan peringkat teknis penyedia jasa konsultansi, Peringkat teknis yang ditetapkan disampaikan kepada seluruh peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan/atau website.

b.

15.

Sanggahan (Untuk Metoda Kualitas dan Metoda Pagu Anggaran)

a. b.


Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan yang diterima. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti

Penyedia

a.

Dapat menyampaikan sanggah tertulis kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan Lampiran IV halaman 18

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

c.

d.

e.

f.


benar berupa : penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi, maka dilakukan evaluasi ulang oleh panitia/ULP. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat, maka : bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang, bagi penyedia yang terbukti terlibat maka dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam, serta melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : KKN diantara peserta seleksi, maka bagi penyedia yang terlibat dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam. Melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP maka bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat KKN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : KKN antara peserta seleksi dengan panitia/ULP, maka bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat KKN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang, bagi penyedia yang terlibat dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam, serta melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat.

Penyedia

b.

internal, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, dalam hal terjadi : 1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65 - 68 Peraturan Presiden ini.


Pihak No.

Aktifitas PPK

16.

Undangan Pembukaan Penawaran Sampul II (Metoda Dua Sampul), Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Sampul II (Metoda Dua Tahap)

Panitia/ULP a. b. c.

17.

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Sampul II


a.

Mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II. Khusus untuk Metoda Evaluasi Kualitas yang diundang hanya penyedia yang memiliki peringkat teknis tertinggi. Untuk Metoda Dua Tahap : Mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk memasukkan penawaran biaya (sampul II) dan menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II.

Penyedia

Untuk Metoda Dua Tahap : Memasukkan penawaran biaya (sampul II).

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi : 1) Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut : a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen seleksi; b) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. d) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. 2) Total harga penawaran terhadap Pagu Anggaran : a) Apabila total harga penawaran melebihi Pagu Anggaran dinyatakan gugur; Lampiran IV halaman 20

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

b)

b.

c.


Apabila semua harga penawaran di atas Pagu Anggaran dilakukan seleksi ulang. 3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 5) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka panitia/ULP / ULP hanya membuka sampul II peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi harga, berupa : koreksi aritmatik; Panitia/ULP / ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia/ULP / ULP dan wakil peserta. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka panitia/ULP / ULP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut : 1) panitia/ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; 2) panitia/ULP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; 3) panitia/ULP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; 4) panitia/ULP membacakan dan menulis Lampiran IV halaman 21

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

d.


Penyedia

biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; 5) panitia/ULP di hadapan peserta melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut : a) Melakukan koreksi aritmatik; b) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut : NILAI AKHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya} Catatan : - Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: (1) Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; (2) Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. - Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran yang lain 6) panitia / ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh panitia / ULP dan wakil peserta. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran, maka panitia / ULP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk Lampiran IV halaman 22

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

e.

f.


Penyedia

menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut : 1) panitia / ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; 2) panitia / ULP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; 3) panitia/ULP membacakan dan menulis penawaran biaya dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; 4) panitia / ULP di hadapan peserta: (a) Melakukan koreksi aritmatik; (b) Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran. 5) panitia/ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia / ULP dan wakil peserta. Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah, maka panitia / ULP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: 1) panitia/ULP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; 2) panitia/ULP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; 3) panitia/ULP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; 4) panitia / ULP di hadapan peserta: (a) Melakukan koreksi aritmatik; (b) Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran. Panitia / ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia/ULP dan wakil Lampiran IV halaman 23

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

peserta. 18.

Penetapan dan Pengumuman Calon Pemenang

a.

b.


Penetapan Calon Pemenang : 1) Panitia/ULP menetapkan calon pemenang seleksi yang penawarannya memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen seleksi serta perhitungan harga terkoreksi yang ditawarkannya adalah terendah. 2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang seleksi mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 3) Penetapan calon pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila penyedia yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka penyedia tersebut tetap ditetapkan sebagai calon pemenang lelang. 4) Penetapan calon pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: : a) Nama dan alamat penyedia; b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengumuman Calon Pemenang : 1) Mengumumkan calon pemenang seleksi melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau website serta disampaikan kepada seluruh peserta. 2) Pengumuman calon pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: : a) Nama dan alamat penyedia; b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


Pihak No.

Aktifitas PPK

19.

Sanggahan (Untuk Metoda Kualitas & Biaya serta Metode Biaya Terendah)

Panitia/ULP a. b.

c.

d.

e.

f.


Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan yang diterima. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi, maka dilakukan evaluasi ulang oleh panitia/ULP. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat, maka : bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat maka dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang, bagi penyedia yang terbukti terlibat maka dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam, serta melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : KKN diantara peserta seleksi, maka bagi penyedia yang terlibat dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam. Melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP maka bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat KKN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang. Dalam hal sanggahan yang diterima dan terbukti benar berupa : KKN antara peserta seleksi dengan panitia/ULP, maka bagi panitia/ULP yang terbukti terlibat KKN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk panitia/ULP yang baru untuk melakukan proses evaluasi ulang, bagi penyedia yang terlibat dibatalkan keikutsertaannya dalam seleksi serta dikenakan sanksi berupa daftar hitam, serta melanjutkan proses seleksi terhadap penyedia yang tidak terlibat.

Penyedia a.

b.

Dapat menyampaikan sanggah tertulis kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, dalam hal terjadi : 1) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65 - 68 Peraturan Presiden ini.


Pihak No.

Aktifitas PPK

20.

Pembuktian Negosiasi

Kualifikasi,

Klarifikasi


dan/atau

Panitia/ULP

Penyedia

Melakukan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pembuktian kualifikasi penyedia jasa konsultansi dengan cara melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait. b. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Panitia / ULP dengan pemimpin/direktur utama perusahaan konsultan atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa); c. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal. d. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama : 1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi; 2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; 3) kualifikasi tenaga ahli; 4) organisasi pelaksanaan; 5) program alih pengetahuan; 6) jadual pelaksanaan pekerjaan; 7) jadual penugasan personil; 8) fasilitas penunjang. e. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan. f. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama : 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;

Menyiapkan rekaman atau asli dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian kualifikasi.


Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

g.

h.

i.

j.


Penyedia

3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya. Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan : 1) Biaya satuan dari biaya langsung personil untuk Metoda Kualitas, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap. 2) Untuk metoda evaluasi kualitas teknis dan biaya atau pagu anggaran atau biaya terendah, harga satuan biaya langsung personil tidak boleh dikurangi, kecuali jika melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut : 1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; 2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. Apabila pembuktian kualifikasi terhadap konsultan peringkat pertama tidak terbukti maka panitia / ULP melanjutkan pembuktian kualifikasi kepada konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari konsultan yang lulus. Bagi konsultan yang kualifikasinya tidak terbukti, diberikan sanksi berupa dimasukan ke dalam daftar hitam. Apabila klarifikasi dan/atau negosiasi dengan konsultan peringkat pertama tidak menghasilkan Lampiran IV halaman 27

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

kesepakatan, maka panitia / ULP melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari konsultan yang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan. k. Membuat Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi dilampiri pernyataan konsultan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan/atau negosiasi. 21.

Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)

a.

b. c.


Membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHS. BAHS memuat hasil pelaksanaan seleksi, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta seleksi yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHS ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. BAHS bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Nama semua peserta calon pemenang seleksi, harga penawaran dan harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing calon pemenang seleksi; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHS harus mencantumkan pernyataan bahwa seleksi dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan seleksi ulang. Lampiran IV halaman 28

Pihak No.

Aktifitas PPK

22.

Penetapan Pemenang Seleksi

Panitia/ULP a.

b.

c.

d.

Menetapkan pemenang seleksi : 1) Terhadap calon pemenang yang pembuktian kualifikasinya terbukti benar, 2) Terhadap calon pemenang yang tercapai kesepakatan negosiasi dan/atau klarifikasinya. Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data pendukung dalam menetapkan pemenang seleksi adalah : 1) Dokumen seleksi beserta adendum (bila ada); 2) Surat Penetapan calon Pemenang; 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II; 4) Ringkasan proses seleksi dan hasil seleksi; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang seleksi dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang seleksi dan mengakibatkan habisnya masa berlaku penawaran, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran. Calon pemenang seleksi dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

23.

Pengumuman Pemenang Seleksi

Mengumumkan di website dan/atau papan pengumuman resmi serta memberitahukan kepada para penyedia jasa konsultansi yang menjadi pemenang seleksi.

24.

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Bidang Jasa Konsultansi

a.


Penyedia

Menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Bidang Jasa Konsultansi kepada pemenang seleksi untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan : 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa Lampiran IV halaman 29

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

3)

Penyedia

sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. Salah satu tembusannya disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa daftar hitam dan dituntut secara perdata dan pidana sesuai peraturan yang berlaku.

b.

c.

d.

Apabila pemenang seleksi urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka dilakukan negosiasi dan/atau klarifikasi kepada penyedia urutan berikutnya, dengan ketentuan masa penawarannya masih berlaku. Demikian seterusnya dari peserta seleksi yang masuk dalam peringkat teknis (kecuali telah gugur dalam evaluasi biaya), sampai terjadi penunjukan pemenang seleksi. Kepada penyedia yang mengundurkan diri diajukan sanksi berupa daftar hitam dan dituntut secara perdata dan pidana sesuai peraturan yang berlaku. Menyampaikan Surat Hasil Seleksi kepada PPK dengan melampirkan SPPBJ.


Kontrak


Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Tidak diperkenankan mengubah dokumen seleksi secara sepihak sampai dengan



Pihak No.

Aktifitas PPK

c.

d.

26.

Panitia/ULP

Penyedia

penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut: 1) Surat penunjukan (SPPBJ); 2) Kerangka Acuan Kerja; 3) Hasil negosiasi; 4) Dokumen penawaran; 5) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 6) Dokumen lainnya, misalnya jaminan uang muka. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

Pelaksanaan Kontrak a. SPMK

1) 2)

3)


Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.


SPMK

yang


Pihak No.

Aktifitas PPK b. Rapat Persiapan

1)

2) 3)

c. Mobilisasi

Panitia/ULP

Sebelum pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Rapat persiapan pelaksanaan kontrak membahas dan menyepakati program mutu yang mencakup : a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama; f) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; g) Prosedur instruksi kerja; h) Pelaksana kerja. i) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

Menerima penyedia

Laporan

Hasil

Mobilisasi

dari

Penyedia 1)

2)

1)

2)

3) d. Pemeriksaan Bersama


1)

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan

1)

Membuat program mutu pekerjaan untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama; f) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; g) Prosedur instruksi kerja; h) Pelaksana kerja. i) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan tenaga ahli; b) Menyiapkan peralatan pendukung. c) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Melaporkan hasil mobilisasi kepada PPK Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan PPK atau pihak Lampiran IV halaman 32

Pihak No.

Aktifitas PPK

2) 3)

4)

5)


penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian antara Personil dan/atau Peralatan dengan persyaratan kontrak; Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak; Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen kontrak. Pemeriksaan Personil dan Peralatan : a) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani PPK dan penyedia jasa; b) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama; c) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugasnya, PPK harus melakukan pengecekan apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah PPK : a) Personil dari penyedia jasa yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik,

Panitia/ULP

Penyedia

2)

3)

lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan pemeriksaan bersama; Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah PPK : a) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat perintah penggantian personil dari PPK, penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih baik tanpa penambahan biaya; b) Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada PPK disertai alasannya. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa : a) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK; b) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK sebelum melaksanakan penggantian personil dan/atau peralatan tersebut; c) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.


Pihak No.

Aktifitas PPK

6)

e. Pembayaran uang muka

1)

2)

3)


Panitia/ULP

Penyedia

harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia jasa dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi; b) Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia jasa. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh Penyedia Jasa Meneliti permohonan perubahan personil dan peralatan, dengan ketentuan : a) Menyetujui permohonan perubahan personil dan peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; b) Menolak permohonan perubahan personil dan peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai. Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka sesuai kontrak secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk mobilisasi personil dan peralatan;


Pihak No.

Aktifitas PPK mencapai persen); f.


1)

2)

3)

4) 5)

g. Perubahan lingkup pekerjaan

1)

2)


prestasi

Panitia/ULP 100

%

Penyedia

(seratus

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka dan denda (jika ada), serta pajak; Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak dengan mitra, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh mitra penyedia jasa sesuai dengan kemajuan prestasi (progress) pekerjaannya.

Mengajukan tagihan kepada PPK disertai laporan kemajuan prestasi pekerjaan

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dapat dibentuk untuk kepentingan perubahan lingkup pekerjaan yang diajukan oleh penyedia; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan kerangka acuan kerja yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

1)

Mengajukan permohonan perubahan lingkup pekerjaan kepada PPK sebagai akibat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam kontrak, yang meliputi : a) Penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; Lampiran IV halaman 35

Pihak No.

Aktifitas PPK

Penyedia

a)

3) 4)

5)

h. Denda dan ganti rugi

1)

2)

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Perintah perubahan pekerjaan dibuat secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

Panitia/ULP c)

2)

Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Permohonan perubahan lingkup pekerjaan wajib disertai alasan dan data pendukung yang valid.

Denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan; Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

Ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia;

i.

Penyesuaian harga

Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang, lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;

j.


Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yang dilaporkan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut, tidak dikenakan

Memberitahukan kepada PPK apabila terjadi keadaan kahar dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut disertai pernyataan keadaan



Pihak No.

Aktifitas PPK

k. Laporan Hasil Pekerjaan

kahar secara berwenang.

1)

1)

3)

Perpanjangan Waktu Pelaksaaan

1) 2)

3)

4)


Penyedia

sanksi.

2)

l.

Panitia/ULP

Menerima penyerahan laporan dari penyedia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuatkan berita acara serah terima laporan. Bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia. Jika terdapat kekurangankekurangan maka wajib menginstruksikan kepada penyedia untuk memperbaiki dan menyelesaikannya. Membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. Menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada). Membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar; Jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpa keadaan kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. Dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia; Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam adendum kontrak.

2)

3)

tertulis

dari

instansi

yang

Wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak. Wajib memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. Laporan Akhir selain dalam bentuk tertulis (hard copy) juga harus disertakan dalam bentuk soft copy.

Perpanjangan waktu diajukan sebagai akibat dari keadaan kahar, perubahan lingkup pekerjaan dan keterlambatan yang disebabkan oleh PPK.


Pihak No.

Aktifitas PPK m. Kerjasama dengan mitra penyedia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) IV. Proses Seleksi Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultansi

Panitia/ULP

Penyedia

Pekerjaan Jasa Konsultansi dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK. Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang dinyatakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa Konsultansi. Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan akan dikenakan sanksi. Apabila Penyedia Jasa Konsultansi adalah suatu Kemitraan yang beranggotakan lebih dari satu badan usaha atau orang-perseorangan, Kemitraan tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. Penyedia jasa asing (luar negeri) yang akan mengikuti seleksi dengan harga kontrak di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib bermitra dengan penyedia jasa lokal (dalam negeri), dan penyedia jasa lokal tersebut bertindak sebagai penyedia jasa utama (lead firm); Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh mitra penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Ketentuan-ketentuan dalam kemitraan Lampiran IV halaman 38

Pihak No.

Aktifitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

harus mengacu kepada kontrak induk serta menganut prinsip kesetaraan. n. Penyelesaian Pekerjaan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

o. Penghentian dan pemutusan kontrak


1)

Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan masukan-masukan hasil pembahasan bersama PPK selama pelaksanaan pekerjaan; Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan Laporan Akhir pekerjaan selain dalam bentuk tertulis (hard copy) juga harus disertakan dalam bentuk soft copy dan diterima serta disetujui oleh PPK; Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kontrak dan masukan-masukan hasil pembahasan selama pelaksanaan pekerjaan; Melunasi sisa pembayaran hingga sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak kepada penyedia, setelah berita acara serah terima laporan akhir dibuat; Apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak dan masukan-masukan hasil pembahasan selama pelaksanaan pekerjaan, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.

1)

2)

Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak dan masukanmasukan hasil pembahasan bersama PPK selama pelaksanaan pekerjaan, serta melaporkannya kepada PPK; Setelah pekerjaan/bagian pekerjaan selesai 100% (seratus persen), mengajukan penyerahan pekerjaan kepada PPK secara tertulis.

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena : a) Pekerjaan sudah selesai; b) Terjadinya hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para Lampiran IV halaman 39

Pihak No.

Aktifitas PPK

2)


Panitia/ULP

Penyedia

pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain : (1) Timbulnya perang; (2) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; (3) Perang saudara, (4) Bencana alam. (5) Bencana non-alam; (6) Bencana sosial. c) Penyedia jasa wajib mendapat pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai bila kontrak dihentikan; Pemutusan kontrak dilakukan bilamana : a) Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; b) Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : (1) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : (a) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (b) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan Lampiran IV halaman 40

Pihak No.

Aktifitas PPK

c)


Panitia/ULP

Penyedia

perundang-undangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal kontrak.


V. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi Pihak No.

Aktivitas PPK

1.


2.


3.

Penyampaian formulir isian prakualifikasi

dan

pengambilan

Panitia/ULP

Penyedia

a. Mengumumkan tentang adanya prakualifikasi untuk pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung. Pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia umum; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. b. Untuk pelelangan umum, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi. c. Untuk pelelangan terbatas, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi, dengan mencantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia yang akan diundang. Penyedia yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat ikut serta memiliki kualifikasi, wajib untuk diikutsertakan dalam proses prakualifikasi. d. Untuk pemilihan langsung, pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional. e. Untuk penunjukan langsung, tidak dilakukan pengumuman. Penyedia yang akan ditunjuk diundang untuk mengikuti prakualifikasi. dokumen

V. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi

a. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada penyedia. b. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang dapat dihubungi Menerima dan mencatat formulir isian prakualifikasi

a. Mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. b. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen prakualifikasi. Menyerahkan formulir isian prakualifikasi.

Lampiran V A halaman 1

Pihak No.

Aktivitas PPK

4.

Persyaratan dan Penilaian prakualifikasi


Panitia/ULP

Penyedia

a. Melakukan evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi dengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi; a) Memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. i) Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. j) Memiliki kemampuan menyediakan Lampiran V A halaman 2

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

2)

Penyedia

fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)); a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa lainnya sekurangkurangnya 5% (lima persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. b) SKK = KK – (NK - Prestasi) KK = Fp x MK MK = Fl x KB KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta) dimana : KK = Kemampuan Keuangan F = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil MK = Modal Kerja (minimum 10% NP) KB = Kekayaan Bersih a = aktiva lancar b = aktiva tetap c = aktiva lainnya d = utang jangka pendek



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

e Fl Fl

= utang jangka panjang = Faktor likuiditas = 0,3 untuk penyedia usaha kecil Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan 3) Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan, personil, dan peralatan); a) KD = 5 NPT b) NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); c) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya. d) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) dinilai sesuai persyaratan yang diminta. e) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. 4) Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N. V. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Bagi penyedia jasa lainnya yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. b. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. c. Penyedia dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan di atas; 5.


a. Menetapkan daftar penyedia yang lulus prakualifikasi berdasarkan hasil evaluasi (sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia, kecuali pada penunjukan langsung). b. Jika penyedia yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang, untuk menambah kekurangan peserta prakualifikasi. c. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung. d. Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung.

6.


Mengumumkan hasil prakualifikasi (kecuali pada penunjukan langsung) di website K/L/D/I dan/atau website pengadaan nasional. dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber dananya; b. Nama dan alamat penyedia serta nama pengurus yang berhak menandatangani kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia; c. Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; d. Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia.

7.


a. Wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan/keberatan yang diterima. b. Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar maka panitia


Penyedia


Dapat menyampaikan sanggahan/keberatan kepada panitia/ULP dengan tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internall, dalam hal terjadi penyimpangan Lampiran V A halaman 5

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP pengadaan /ULP melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia jasa lainnya yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan.

Penyedia terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen prakualifikasi.

8.

Penyampaian undangan kepada penyedia yang lulus prakualifikasi.


Menerima undangan dari panitia

9.

Pendaftaran pemilihan.


a.

dan

pengambilan

dokumen

b.

c.


Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia


Pihak No.

Aktivitas PPK

10.

11.




Panitia/ULP

Penyedia

a. Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metoda pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap); 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metoda evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. b. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP. c. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis.

a.

a. Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang

Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan : a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan/ULP sesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP di dalam surat undangan; Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul

b.

c.

Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan; Mengajukan pertanyaan-pertanyaan;



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. d.

e.


3) bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia. Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia pengadaan/ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia

b.

c.

d.

e.

penutup dimasukkan dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan ditujukan kepada panitia/ULP ; Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN”/”PEN ARIKAN” sesuai dengan isi sampul. Untuk metode satu sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya yang meliputi: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya; Semua dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis Lampiran V A halaman 8

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

f.

g.

12.

Pembukaan penawaran


a.

“Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya ”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan; Untuk metode dua sampul, dokumen penawaran yang disampaikan adalah : 1) Penawaran Administrasi & Teknis (Sampul I) meliputi: a) Surat Penawaran; b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) Dokumen Usulan Teknis; d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; e) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 2) Penawaran Biaya (Sampul II) meliputi: a) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; b) Daftar Kuantitas dan Harga; c) Rekapitulasi Penawaran Biaya; Sampul I dan sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup untuk disampaikan kepada panitia/ULP; Pada sampul I ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan; Pada sampul II ditulis “Penawaran Biaya”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan; Untuk metode dua tahap: penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I seperti pada metode 2 sampul. Sedangkan dokumen penawaran harga dimasukkan dalam sampul II yang disampaikan pada waktu yang berbeda.

Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia : Lampiran V A halaman 9

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b. c.

d.

e.

f. g.


Penyedia

1) Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi; 2) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung; 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung. Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia yang ditunjuk oleh panitia. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAHA N” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Untuk Sistem Satu Sampul, panitai/ULP membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang. Untuk Sistem Dua Sampul, panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia/ULP dan wakil penyedia dari Lampiran V A halaman 10

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

h.

i. j.

k. l. 13.

Evaluasi penawaran


perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/ULP. Untuk Sistem Dua Tahap, panitia/ULP membuka kotak dan sampul I di hadapan penyedia. Sampul I yang berisi penawaran administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran sampul I. Panitia/ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para penyedia mengenai kelengkapan dokumen penawaran. Panitia/ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan (BAPP) Sampul I yang sekurangkurangnya memuat : 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia; Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di BAPP. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.

Penyedia

a. b.


a. Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. b. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula Koreksi aritmatik yang dilakukan sebagai berikut: Lampiran V A halaman 11

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

1)

Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; 3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; V. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi


Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP Surat penawaran : a) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisa harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; f. Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ULP dapat melakukan klarifikasi. g. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. h. Panitia/ULP melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada

Penyedia

3)


a.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

i.

j.

k.

l.

m. V. A. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi

evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Panitia/ULP tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: 1) Metoda pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; 4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 7) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Dalam sistem dua sampul, panitia/ULP mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan

Penyedia

b.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga). n. Dalam sistem dua tahap, panitia/ULP mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis serta mengundang penyedia yang lulus untuk memasukkan penawaran harga. o. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: 1) Koreksi aritmatik untuk sistem 2(dua) sampul atau 2 tahap dilakukan seperti pada huruf b di atas. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. 2) Total harga penawaran terhadap HPS: (3) apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur; (4) apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. 3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 4) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 5) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. p. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: 1) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ULP; 2) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan


Penyedia

c.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP pelaksanaannya menjadi sekurangkurangnya sebesar 5% (lima persen) dari HPS. 3) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya digugurkan, dan penyedia di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak diperkenankan ikut dalam pengadaan jasa lainnya pada instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. q. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif. r. Untuk metode pengadaan pemilihan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut; 1) Melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan halhal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta lainnya; 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga satuan jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; 6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada peserta yang akan diusulkan untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila


Penyedia

d.



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya. s. Untuk metode pengadaan penunjukan langsung dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut; 1) Melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan halhal teknis dan jenis pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh mencantumkan rincian HPS; 2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada penyedia sampai terjadi kesepakatan. 3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih tinggi; 4) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak harga satuan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga satuan jenis pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS; 5) Bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak lumpsum, panitia/ULP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja; 6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/ULP meminta kepada penyedia untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi.

14.


Membuktikan kualifikasi 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait.

15.


a. Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai


Penyedia

e.




Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. 16.



a. Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri. b. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. c. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan Lampiran V A halaman 18

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

urutannya dan harus memuat: : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d. Data pendukung dalam menetapkan pemenang lelang adalah: 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. 17.


18.

Sanggahan masyarakat

peserta

lelang

Mengumumkan pemenang lelang di website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, papan pengumuman resmi untuk masyarakatl, dan memberitahukan secara tertulis kepada para penyedia. dan

pengaduan

a. b.


Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya

a.

Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang kepada panitia/ULP, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. b. Sanggahan wajib diajukan oleh penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat meliputi: 1) Ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga Lampiran V A halaman 19

Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

c.

19.

Penerbitan Surat Barang/Jasa (SPPBJ)

Penunjukan

Penyedia

dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN tersebut. Kemudian PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 3) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Penyedia

c.

menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65-68 Peraturan Presiden ini.

a. Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 3) Salah satu tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. b. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. c. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. d. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang. e. Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia dengan melampirkan SPPBJ. Menerima hasil pemilihan penyedia dari panitia/ULP untuk ditindaklanjuti dengan kontrak. 20.

Kontrak

Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; b. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya kontrak. c. Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJ dibatalkan serta penyedia


a. b.

Menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan dengan PPK. Bersama dengan PPK wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak;


Pihak No.

Aktivitas PPK

d.

e.

f.

21.

Panitia/ULP

Penyedia

tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagianbagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut: 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai.

Pelaksanaan Kontrak a.

SPMK

1)

2) 3)

Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak



SPMK

yang


Pihak No.

Aktivitas PPK

4)

b.

Rapat persiapan

1)

2)

3)

c.

Mobilisasi

Panitia/ULP

Penyedia

yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK. Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan/komponen, mobilisasi peralatan dan personil; e) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;


1)

2)

1) 2)

3)


Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) Organisasi proyek, PPK dan penyedia barang/jasa; b) Jadual pelaksanaan; c) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; d) Prosedur instruksi kerja; e) Pelaksana kerja. f) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas kerja; c) Mendatangkan personil-personil. Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.


Pihak No.

Aktivitas PPK d.

Pemeriksaan bersama

1)

2) 3)

e.


1)

2)

3)

f.


1)

2)

Panitia/ULP

Penyedia

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan syarat kontrak, yang dituangkan dalam berita acara; Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.


Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia. Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen);

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari




Pihak No.

Aktivitas PPK

3)

4) 5)

g.


1) 2)

3) 4)

Panitia/ULP

Penyedia

harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada); Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya. Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti



Pihak No.

Aktivitas PPK

5)

h.


1)

2)

i.

Penyesuaian harga

1) 2)

j.


k.


Panitia/ULP

Penyedia

dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuanketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

Besarnya denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

1)

2)

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; Laporan harian berisi antara lain : a) Kuantitas dan macam bahan yang



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

berada di lapangan; Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) Jumlah, jenis dan kondisi peralatan; d) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. b)

3) 4)

5)

6)

l.

m.


Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis dari penyedia yang dituangkan dalam adendum kontrak.


1)

Mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Pekerjaan tambah; 2) Perubahan disain; 3) Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK 4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia; 5) Keadaan kahar (force majeure).

Penyedia yang mempunyai harga kontrak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan



Pihak No.

Aktivitas PPK

2) 3) 4)

n.


1)

2) 3)

4)

5)

Panitia/ULP

Penyedia

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya; Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; Melakukan pembayaran dengan cara: a) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum; atau b) Melakukan pembayaran 100% setelah menerima sertifikat garansi. Menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk


1)

2) 3)



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan. o.


1)

2)

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena: a) Pekerjaan sudah selesai; b) Terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain: (1) Timbulnya perang; (2) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; (3) Perang saudara; (4) Bencana alam; (5) Bencana non-alam; (6) Bencana sosial. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana: a) Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; b) Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: (1) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu: (a) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia



Pihak No.

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

barang/jasa; Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal jaminan pelaksanaan. (c)

c)



V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

1.

Pengumuman Pascakualifikasi

a. Mengumumkan tentang adanya pelelangan umum secara pascakualifikasi. Pengumuman memuat sekurang-kurangnya : 1) Nama dan alamat PA/KPA yang akan mengadakan pelelangan umum; 2) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) Syarat-syarat penyedia; 5) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen prakualifikasi. b. Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, serta surat kabar nasional dan/atau provinsi.

2.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan

a. Menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen pemilihan kepada penyedia. b. Mencatat nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon pihak yang dapat dihubungi

Penyedia

a. b. c. d.

V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi

Mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan sesuai yang dibutuhkan pada dokumen pemlihan. Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan menjadi risiko penyedia.

Lampiran V B halaman 1

Pihak No

Aktivitas PPK

3.

4.




Panitia/ULP

Penyedia

a. Memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia dan menjawab pertanyaan dari peserta. Hal-hal yang harus dijelaskan : 1) Metoda pengadaan pelelangan; 2) Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap); 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; 4) Acara pembukaan dokumen penawaran; 5) Metoda evaluasi; 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran; 7) Jenis kontrak yang akan digunakan; 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9) Ketentuan dan cara sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil. b. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas dan jawaban dari panitia/ULP serta keterangan lain termasuk perubahan isi dokumen dan peninjauan lapangan (bila ada) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (BARP). Jika diperlukan, untuk peninjauan lapangan dapat dibuatkan Berita Acara Penjelasan Lapangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BARP c. BARP harus ditandatangani oleh panitia/ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia serta harus disampaikan kepada semua peserta secara tertulis.

a.

a. Untuk dokumen penawaran yang diterima melalui pos : 1) Mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pelelangan. 2) Apabila diterima terlambat, panitia/ULP membuka sampul penutup dokumen penawaran untuk mengetahui alamat penyedia. Panitia/ULP segera memberitahukan kepada penyedia yang bersangkutan untuk

Pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan : a. Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan/ULP sesuai jumlah rangkap yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP di dalam surat undangan; Dalam hal dokumen penawaran disampaikan melalui pos, maka sampul penutup dimasukkan dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat panitia/ULP. b. Pada sampul penutup ditulis jenis pekerjaan,

b.

c.

Dapat menghadiri rapat pejelasan dan peninjauan lapangan, namun ketidakhadirannya tidak menggugurkan keikutsertaan dalam proses pemilihan; Mengajukan pertanyaan-pertanyaan;



Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b.

c. d.

e.

5.

Pembukaan penawaran


mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran. Apabila terpaksa melakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia dan disampaikan pada seluruh penyedia. Penawaran yang telah diterima tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh penyedia setelah batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran asli untuk PA/KPA disampaikan oleh panitia pengadaan/ULP dalam keadaan tertutup dan hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah; Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/ULP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran dan menyatakan dihadapan para peserta pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya serta menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran.

Penyedia tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan penawaran, nama perusahaan, dan ditujukan kepada panitia/ULP ; c. Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 2 (dua) buah, terdiri dari : penawaran asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi satu sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan; d. Pengubahan, penambahan atau penarikan dokumen penawaran harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN”/”PENARIKAN” sesuai dengan isi sampul. e. Untuk metode satu sampul, dokumen yang disampaikan adalah dokumen penawaran (administtrasi, teknis dan biaya), yang meliputi: 1) Surat Penawaran; 2) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; 3) Dokumen Usulan Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 5) Dokumen lain (jika ada) yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 6) Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Rekapitulasi Penawaran Biaya; 9) Isian formulir kualifikasi. f. Semua dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya ”, jenis pekerjaan, serta nama dan alamat perusahaan;

a. Meneliti isi kotak/tempat pemasukkan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan penyedia : 1) Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penyedia maka dilakukan pengumuman ulang. Penyedia yang sudah memasukkan penawaran tidak perlu ikut proses prakualifikasi; Lampiran V B halaman 3

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

b. c.

d.

e.

f.

g. h. V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi

2) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua), maka proses dilanjutkan seperti pemilihan langsung; 3) Jika setelah pengumuman ulang, penyedia yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka proses dilanjutkan seperti penunjukkan langsung Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan. Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil penyedia sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari penyedia, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar panitia yang ditunjuk oleh panitia. Panitia/ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya. Dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”/”PENGUBAHAN”/”PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. Panitia/ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang sekurangkurangnya memuat : 1) Jumlah dokumen penawaran yang masuk; 2) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; 3) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; 4) Keterangan lain yang dianggap perlu; 5) Tanggal pembuatan berita acara; 6) Tanda tangan anggota panitia pengadaan/ULP dan wakil konsultan peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh panitia/ULP bila tidak ada saksi dari penyedia; Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) dilampiri dokumen penawaran. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan

Penyedia

a. Memaraf dokumen penyedia lainnya dan menjadi saksi dalam proses pembukaan penawaran. b. Turut menandatangani BAPP sebagai wakil penyedia.


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di BAPP. i. BAPP dibagikan kepada penyedia yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran. 6.

Evaluasi penawaran


a. Melakukan evaluasi terhadap semua penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. b. Pada tahap awal, panitia/ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dalam sistem 1 sampul dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. c. Koreksi aritmatik dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. d. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syaratsyarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. e. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, waktu pelaksanaan, biaya, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; 2) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia; Lampiran V B halaman 5

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

3) Adanya penawaran dari penyedia dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara penyedia yang memenuhi syarat. f. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para penyedia dan/atau dengan panitia/ULP yang dapat merugikan negara dan/atau penyedia lainnya; 3) Surat penawaran : a) Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama; b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; d) Bermeterai dan bertanggal. 4) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia. Sedangkan untuk kontrak lumpsum dilengkapi dengan daftar kuantitas dan harga bila diperlukan. Daftar rincian kuantitas dan harga V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

g. h. i.

j.

k.


Penyedia

satuan dalam sistem kontrak lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 5) Semua analisa harga satuan pekerjaan utama yang ditentukan oleh panitia harus disampaikan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, panitia/ULP dapat melakukan klarifikasi. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Panitia/ULP melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Panitia/ULP tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi faktor-faktor yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: 1) Metoda pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 3) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia; 4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; 5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia; Lampiran V B halaman 7

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

l.

m.

n.

o.


7) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia; Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir di atas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia/ULP melakukan klarifikasi dengan pihak penyedia. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: 1) Total harga penawaran terhadap HPS: a) Apabila total harga penawaran melebihi HPS dinyatakan gugur; b) Apabila semua harga penawaran di atas HPS dilakukan lelang ulang. 2) Jenis pekerjaan yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi. Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; 3) Harga total untuk kontrak lumpsum yang ditulis dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; 4) Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan: 1) Klarifikasi, dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan panitia/ULP; 2) Klarifikasi kewajaran harga terhadap harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS. Apabila penyedia tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia, maka penyedia tersebut, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari HPS. 3) Dalam hal penyedia yang bersangkutan tidak

Penyedia

a. Memberikan klarifikasi atas pertanyaan panitia.

b. Memberikan klarifikasi atas pertanyaan panitia.


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya digugurkan, dan penyedia di black list (didaftarhitamkan) sehingga tidak diperkenankan ikut dalam pengadaan jasa lainnya pada instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. p. Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran, panitia/ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif. 7.

Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi


a. Melakukan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dari 3 (tiga) penawar terendah yang responsif dengan sistem gugur yang meliputi : 1) Penilaian administrasi; a) Memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku; b) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi ditandatangani oleh yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana; d) Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, penyedia wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun hanya menyampaikan foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) Masa PPH atau PPN; f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; Lampiran V B halaman 9

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi; h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. i) Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. j) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; k) Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan; l) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan; m) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya. n) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2) Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK)); a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan jasa lainnya sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. b) SKK = KK – (NK - Prestasi) KK = Fp x MK MK = Fl x KB KB = (a+b+c) – (d+e), diambil dari neraca (untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta) dimana : KK = Kemampuan Keuangan Fp = Faktor perputaran modal Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil MK = Modal Kerja (minimum 5% NP) V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

KB a b c d e Fl Fl Fl

= Kekayaan Bersih = aktiva lancar = aktiva tetap = aktiva lainnya = utang jangka pendek = utang jangka panjang = Faktor likuiditas = 0,3 untuk penyedia usaha kecil = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan 3) Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman perusahaan, personil, dan peralatan); a) KD = 5 NPT b) NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm); c) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada saat mengerjakan kontrak sebelumnya. d) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian (SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT) yang akan dinilai sesuai persyaratan yang diminta. e) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya. 4) Sisa Kemampuan Paket (SKP). SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3. Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6 V. B. Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya dengan Pascakualifikasi


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP atau KP = 1,2 N. b. Bagi penyedia jasa lainnya yang masih mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian kualifikasi. c. Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. d. Penyedia jasa lainnya dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan di atas dan akan dibuktikan kualifikasinya. e. Penilaian kuallifikasi diiupayakan untuk menghasilkan 3 (tiga) calon pemenang. Apabila dalam penilaian kualifikasi diperoleh kurang dari 3 (tiga) usulan calon pemenang, maka dilakukan penilaian kembali terhadap peserta pengadaan dengan penawaran terendah yang responsif berikutnya hingga 3 (tiga) calon pemenang. f. Membuktikan kualifikasi sampai dengan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dengan melakukan verifikasi tehadap semua data dan pernyataan yang telah disampaikan dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dikonfirmasi dengan instansi terkait.

8.

Pembuatan Berita Pelelangan (BAHP)

Acara

Hasil


Penyedia

a. Melengkapi dan mengklarifikasi hal-hal yang diminta oleh panitia.

b. Menyiapkan rekaman atau asli dokumen yang diperlukan.

a. Panitia/ULP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dituangkan dalam BAHP. BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota panitia. b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan kontrak. c. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing penyedia; 2) Metoda evaluasi yang digunakan; 3) Unsur-unsur yang dievaluasi; 4) Rumus yang dipergunakan; 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu Lampiran V B halaman 12

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah penyedia yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; 7) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. 9.



a. Panitia/ULP menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti: 1) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia; 2) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; b. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia/ULP meneliti kembali data kualifikasi penyedia yang bersangkutan, dan memilih penyedia yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan teknis yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. c. Penetapan pemenang lelang terdiri dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan bila ada. Penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: : 1) Nama dan alamat penyedia; 2) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d. Data pendukung dalam menetapkan pemenang lelang adalah: 1) Dokumen pemilihan penyedia beserta adendum (bila ada); 2) BAPP; 3) BAHP; 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan; 5) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf panitia/ULP dan 2 (dua) wakil penyedia. e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan Lampiran V B halaman 13

Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh penyedia untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. 10.


11.

Sanggahan peserta pengaduan masyarakat

lelang

Mengumumkan pemenang lelang di website K/L/D/I dan website pengadaan nasional, papan pengumuman resmi untuk masyarakatl, dan memberitahukan secara tertulis kepada para penyedia. dan


a. Wajib memberikan jawaban atas sanggahan dari penyedia. b. Jawaban tertulis diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia karena kesalahan atau kelalaian panitia/ULP, maka panitia/ULP melakukan evaluasi ulang; 2) Apabila terbukti terjadi KKN antara panitia/ULP dengan penyedia tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/ULP dari jabatannya dan menggugurkan penawaran penyedia yang terlibat KKN tersebut. Kemudian 3) PA/KPA mengganti panitia/ULP dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; 4) Penyedia yang terlibat KKN dan rekayasa dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun; 5) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/ULP yang baru. c. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada panitia/ULP dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

a. Menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang lelang kepada panitia/ULP, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. b. Sanggahan wajib diajukan oleh penyedia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan/atau masyarakat meliputi: 1) Ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan; dan/atau 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau 3) Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/ULP; dan/atau c. Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti Pasal 65-68 Peraturan Presiden ini.


Pihak No

Aktivitas PPK

12.


Panitia/ULP

Penyedia

a. Menerbitkan SPPBJ kepada pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan, dengan ketentuan: 1) Tidak ada sanggahan dari penyedia; atau 2) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 3) Salah satu tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal. Wajib menerima keputusan yang dibuat oleh panitia/ULP. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh panitia/ULP, maka penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun. b. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, maka penunjukan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku. c. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan penyedia dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku. d. Apabila calon pemenang ketiga juga mengundurkan diri, panitia/ULP melakukan pelelangan ulang. e. Menyampaikan surat kepada PPK tentang hasil pemilihan penyedia dengan melampirkan SPPBJ. Menerima hasil pemilihan penyedia dari panitia/ULP untuk ditindaklanjuti dengan kontrak.

13.

Kontrak

Menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bersama dengan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan




Pihak No

Aktivitas PPK

b.

c.

d. e.

f.

Panitia/ULP

Penyedia

huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan: 1) Nilai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Bank Umum; 2) Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa jaminan pelaksanaan; 3) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya kontrak. Apabila penyedia yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka SPPBJ dibatalkan serta penyedia tersebut diblacklist dan dikenakan sanksi dilarang mengikuti pengadaan pemerintah selama 2 (dua) tahun; PPK tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak; Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan ketentuan berdasarkan urutan sebagai berikut: 1) Surat perjanjian; 2) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga; 3) Amandemen kontrak; 4) Ketentuan khusus kontrak; 5) Ketentuan umum kontrak; 6) Spesifikasi khusus; 7) Spesifikasi umum; 8) Gambar-gambar; 9) Dokumen lainnya seperti: jaminanjaminan, SPPBJ, BAHP, BARP dokumen pemilihan penyedia. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai



Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

kebutuhan, yaitu: 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia, dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; 2) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai. 14.

Pelaksanaan kontrak a.

1)

Menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja; Menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan kontrak; Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan; Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Menerima dan menyetujui SPMK yang diberikan oleh PPK;

1) Sebelum pelaksanaan kontrak, bersamasama dengan penyedia barang/jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak; 2) Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK; 3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a) Organisasi kerja; b) Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) Jadual pelaksanaan pekerjaan; d) Jadual pengadaan bahan/komponen, mobilisasi peralatan dan personil;

1) Membuat program mutu pengadaan barang/jasa untuk diajukan kepada PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan; 2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) Organisasi proyek, PPK dan penyedia barang/jasa; b) Jadual pelaksanaan; c) Prosedur pelaksanaan pekerjaan; d) Prosedur instruksi kerja; e) Pelaksana kerja. f) Pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;

SPMK 2) 3)

4)

b.

Rapat persiapan



Pihak No

Aktivitas PPK e)

Panitia/ULP

Penyedia

Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;

c.

Mobilisasi


1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan SPMK. 2) Mobilisasi dilakukan meliputi: a) Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b) Mempersiapkan fasilitas kerja; c) Mendatangkan personil-personil. 3) Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

d.

Pemeriksaan bersama

1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan syarat kontrak, yang dituangkan dalam berita acara; 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, bersama-sama dengan PPK melakukan pemeriksaan bersama.

e.


1) Menyetujui permohonan pengambilan uang muka bagi penyedia, setelah melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penggunaan uang muka yang diajukan penyedia. 2) Mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut yang nilainya paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Umum diterima dari penyedia. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai

Penyedia mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka yang meliputi: mobilisasi dan/atau pembelian bahan baku untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;



Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan; 3) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus persen); f.


1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja; 3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak; 4) Pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada); 5) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada PPK harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.

g.


1) 2)


Untuk kepentingan pemeriksaan, PPK dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak; Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) mengurangi atau menambah jenis



Pihak No

Aktivitas PPK

3) 4)

5)

h.

Panitia/ULP

Penyedia

pekerjaan; c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.


1) Besarnya ganti rugi sebagai sanksi finansial yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; 2) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam dokumen kontrak.

i.

Penyesuaian harga

1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak; 2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

j.




Denda sebagai sanksi finansial kepada penyedia barang/jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 10/00 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;


Pihak No

Aktivitas PPK k.


1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa rencana dan realisasi pekerjaan harian; 2) Laporan harian berisi antara lain : a) kuantitas dan macam bahan yang berada di lapangan; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan; d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 3) Laporan harian dibuat oleh konsultan pengawas/pengawas lapangan dan disetujui oleh penyedia dan wakil PPK; 4) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 5) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan; 6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

l.


Menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis dari penyedia yang dituangkan dalam adendum kontrak.


Panitia/ULP

Penyedia

Mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan untuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak PPK d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia; e) keadaan kahar (force majeure).


Pihak No

Aktivitas PPK m.


1) Penyedia yang mempunyai harga kontrak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK; 3) Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; 4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

n.


1) Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Bilamana terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya; 2) Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; 3) Melakukan pembayaran dengan cara: a) Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum; atau b) Melakukan pembayaran 100% setelah menerima sertifikat garansi. 4) Menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan


Panitia/ULP

Penyedia

1) Setelah pekerjaan/bagian pekerjaan selesai 100% (seratus persen), mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; 2) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan; 3) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan;


Pihak No

Aktivitas PPK

Panitia/ULP

Penyedia

pemeliharaan; 5) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan. o.

Penghentian kontrak

dan

pemutusan

1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena: a) Pekerjaan sudah selesai; b) Terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain: (1) Timbulnya perang; (2) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia; (3) Perang saudara, (4) Bencana alam. (5) Bencana non-alam; (6) Bencana sosial. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai; 2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana: a) Penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak; b) Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini: (1) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi yaitu:



Pihak No

Aktivitas PPK

c)

Panitia/ULP

Penyedia

(a) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; (b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (c) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (2) PPK dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda keterlambatan telah melampaui nilai nominal jaminan pelaksanaan.



Jasa

Recommend Documents