/
BUPATITASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA Menimbang
a bahwa dalam rangka memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati TasikmaJaya tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya.
Mengingat
1. Undang-Undang,
1950 tentang Nomor 14 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; 2. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasrkmalaya; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA.
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala
Unit
LPSE
adalah
Kepala
Unit
Kerja
yang
bertanggung
jawab
menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya, yang disingkat LPSE Kabupaten Tasikmalaya;
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal3
(1) LPSE Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan Pengembangan Kabupaten Tasikmalaya;
di
Kantor
Penelitian
dan
(2) LPSE dipimpin oleh seorang Kepala. (3) Kepa~a LPSE Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab kepada Bupati Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah atas penyelenggaraan kegiatan LPSE.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI LPSE
Pasal4
(1) LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i). LPSE mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ; b. Pelaksanaan pelatihan/training kepada PanitiaiPejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; c. Pelaksanaan pelayanan kepada PanitiaiPejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/ Jasa; d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi ( helpdesk ) yang melayani PanitiaiPejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem E-Procurement. e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit. f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE; g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BA8V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal5
(1) Susunan Organisasi Pengelola LPSE Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari : a. Pengarah; b. Kepala; c. Sekretariat; d. Bidang Administrasi dan Sistem Informasi; e. Bidang Registrasi dan Verifikasi; f. Bidang Layanan Pengguna; g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
(2) Bagan Susunan Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BABVI
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pengarah
Pasal6
Pengarah mempunyai tugas : a. Membina dan mengarahkan program kerja; b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan. Bagian Kedua
Kepala
Pasal7
Kepala LPSE mempunyai tugas : a. Memimpin operasional harian LPSE; b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; c. Menyusun laporan kegiatan LPSE. Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal8
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; (2) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE; (4) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE; b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung ke lancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. Penyelenggaraan
hubungan
kerja
di
bidang
administrasi
lembaga terkait; d. Pelaksanaan tugas-tugas
~ain
yang diberikan oleh Kepala LPSE.
Bagian Keempat
Bidang Administrasi dan Sjstem Informasi
Pasal 9
Bidang Adiminstrasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware); b. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
dengan
/
c. d. e.
Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala kendala teknis yang terjadi di LPSE; Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
Bagian Kelima
Bidang Hegistrasi dan Verifikasi
Pasal10
Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas : a. Menangani pendaftaran Pengguna LPSE; b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE; c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi; d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE; e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Bagian Keenam
Bidang Layanan Pengguna
Pasal11
Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas : a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE; b. Membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE; c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; d. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE. Bagian Ketujuh
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Pasal12
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas : a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE; b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
BAB VII
TATAKERJA
Pasal13
(1) Kepala LPSE, Sekretaris dan Bidang-Bidang serta semua unsur LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Setiap Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala LPSE dari Bidang-Bidang akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPSE dibantu oleh Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing waJlb mengadakan rapat berkala.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA LPSE
Pasal14
(1) Pengelola LPSE berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; (2) Pengelola LPSE diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati; (3) Setiap pegawai yang diangkat sebagai pengelola LPSE dapat tetap menduduki jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
BAB IX
ANGGARAN LPSE
Pasal15 Segal a biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE dibebankan pada APBD Kabupaten Tasikmalaya.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur I'ebih lanjut oleh Kepala LPSE.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Tasikmalaya. Oitetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 8 Novanber 2011
Oi undangkan di Tasikmalaya pada tanggal 9 Novenber 2011
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 51 TAHUN 2011 NOM OR
, PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR .5 1
LAMPIRAN I
TANGGAL
: 8 November 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE
[
PENGARAH
1
r
KEPALA
I I 1
I BIDANG ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT
I
I
BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI
BIDANG LAYANAN PENGGUNA
I I BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI
