JASA

BUKU INFORMASI MELAKUKAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 2016

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa

Kode Modul

DAFTAR ISI DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------BAB I

PENDAHULUAN -----------------------------------------------------------------------A. Tujuan Umum --------------------------------------------------------------------B. Tujuan Khusus --------------------------------------------------------------------

BAB II PERSIAPAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA -------------BAB III KUALIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ----------------------BAB IV PENETAPAN HASIL PENILAIAN KUALIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH --------------------------------------------------------------------------DAFTAR PENYUSUN -----------------------------------------------------------------------------

Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 2 dari 114


Kode Modul

BAB I PENDAHULUAN

A.

Tujuan Umum Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa.

B. Tujuan Khusus Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Melakukan Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Membuat persiapan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang meliputi kegiatan menyiapkan dokumen kualifikasi secara lengkap untuk dapat diambil oleh peserta kualifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman rencana pengadaan barang/jasa; melakukan pendaftaran peserta secara cermat dan lengkap, baik yang mendaftar secara langsung maupun tidak langsung (melalui faksimili, e-mail atau pos/jasa pengiriman), sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang meliputi kegiatan membuka

dan

memeriksa

kelengkapan

dokumen

kualifikasi

penyedia

barang/jasa yang masuk, sesuai dengan metode dan tata cara pembukaan dokumen kualifikasi yang telah ditentukan dalam dokumen kualifikasi; mengevaluasi dokumen kualifikasi secara cermat dengan menggunakan metode dan kriteria penilaian kualifikasi yang telah ditetapkan, melakukan pembuktian kualifikasi peserta dilakukan secara cermat, melalui verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual. 3. Menetapkan hasil penilaian kualifikasi yang meliputi kegiatan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi secara cermat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengumumkan hasil penilaian kualifikasi diumumkan secara luas kepada seluruh peserta kualifikasi, dengan materi/isi serta media pengumuman sesuai dengan ketentuan; mengkaji Sanggahan terhadap penetapan kualifikasi (apabila ada), secara cermat kebenarannya untuk kemudian dijawab secara tertulis sesuai dengan Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 3 dari 114


Kode Modul

ketentuan yang berlaku; membuat berita acara penilaian kualifikasi dibuat secara

cermat

dan

lengkap,

termasuk

dokumen

pendukungnya,

mendokumentasikan hasil penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa secara lengkap dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.


Halaman: 4 dari 114


Kode Modul

BAB II PERSIAPAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA 1. Pengertian dan Ketentuan Penilaian Kualifikasi Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan

pengadaan barang/jasa pemerintah,

tertentu.

Hubungannya

kualifikasi merupakan proses

penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa. Tujuannya untuk mendapatkan penyedia barang/jasa

yang sesuai

memiliki

kemampuan

untuk melaksanakan pengadaan

persyaratan yang ditetapkan. Penyedia yang mengikuti

proses penilaian kualifikasi. Ada beberapa jenis yaitu : a. Penyedia tunggal, adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa. b. Kemitraan/Kerjasama Operasi

(KSO),

adalah

kerjasama antar penyedia

yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. c. Sub-penyedia, adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). Sebelum menentukan metode penilaian kualifikasi yang akan digunakan, Pokja ULP/panitia

pengadaan

harus

memahami

dahulu

rencana

pelaksanaan

pengadaan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berupa spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak. Dari data HPS dan rancangan kontrak tersebut dapat diketahui proses pengadaannya memerlukan penilaian kualifikasi atau tidak berdasarkan kompleksitas jenis pengadaannya, contohnya untuk pengadaan barang sederhana yang tanda bukti perjanjiannya dapat berupa nota pembelian/kuitansi tidak perlu proses kualifikasi.


Halaman: 5 dari 114


Kode Modul

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penilaian kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: a. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. b. Pascakualifikasi merupakan

proses

penilaian

kualifikasi yang dilakukan

setelah pemasukan penawaran. Metode prakualifikasi maupun pascakualifikasi digunakan pada metode pemilihan berikut, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : Tabel 1. Metode Prakualifikasi dan Pascakualifikasi pada Metode Pemilihan

Prakualifikasi Pelelangan

Umum

Pascakualifikasi pekerjaan kompleks

Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi Penunjukan Langsung non darurat

Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya • Pemilihan Langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi

Pengadaan langsung konstruksi

Pengadaan langsung barang/jasa lainnya

Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perorangan

Perbedaan

Prakualifikasi

dan

Pascakualifikasi

dalam

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pada prakualifikasi belum menjadi menjadi ajang kompetisi, jika terhadap hasil penilaian kualifikasi pokja ULP/panitia pengadaan menganggap ada kekurangan data kualifikasi maka pokja ULP/ panitia pengadaan meminta kepada peserta untuk melengkapi kekurangan

data

tersebut

dan

peserta

memenuhi

permintaan pokja ULP/panitia pengadaan tersebut paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. Sedangkan pada pascakualifikasi karena sudah merupakan ajang kompetisi,

jika hasil penilaian kualifikasi


ada

Halaman: 6 dari 114


kekurangan

data

kualifikasi

Kode Modul

maka penyedia

tidak

dapat

menambah

kekurangan data kualifikasi sehingga akan gugur pada penilaian kualifikasi. Pascakualifikasi digunakan

untuk

pengadaan barang/jasa yang sederhana

dimana jumlah penyedia cukup banyak dan barang/jasanya tersedia banyak di pasar. Kedua jenis kualifikasi ini mempunyai keuntungan dan kerugian. Prakualifikasi mempunyai keuntungan misalnya karena dalam hal ini yang menawarkan barang/jasanya hanya perusahaan yang sudah lulus penilaian kualifikasi sehingga dapat dikatakan penyedia yang berkompetisi merupakan penyedia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, dan akan memberikan penawaran terbaik yang sudah mempertimbangkan berbagai faktor penting dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya yang mungkin tidak terlihat oleh perusahaan yang belum berpengalaman. Selain itu Pokja ULP juga akan terhindar dari penawaran yang terlalu banyak jika dilakukan dengan pascakualifikasi karena juga datang dari perusahaan yang tidak berpengalaman. Namun sebaliknya prakualifikasi ada juga kerugiannya misalnya waktu proses pengadaan penyedia barang/jasa menjadi panjang karena dalam prakualifikasi semua dokumen isian kualifikasi harus dievaluasi sedangkan pada pascakualifikasi dokumen isian kualifikasi yang dievaluasi hanya dokumen penawar yang akan ditunjuk sebagai pemenang dan pemenang cadangan. 2. Best Practice Penilaian Kualifikasi Penyedia Secara Best Practice, penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa adalah: a. Cara untuk menentukan apakah penyedia barang/jasa akan memberikan performa sesuai dengan yang diinginkan. b. Dasar untuk mengembangkan daftar penyedia barang/jasa terpilih. c. Dasar untuk mengembangkan program pengembangan penyedia d. Dasar untuk mengembangkan sistim peringkat penyedia. e. Dasar untuk memulai hubungan bisnis.


Halaman: 7 dari 114


Kode Modul

Apa yang perlu kita ketahui ketika menilai kualifikasi penyedia bergantung pada apa yang akan kita coba capai. Apa yang dilakukan pada saat melaksanakan evaluasi kualifikasi penyedia dan bagaimana cara melaksanakannya bergantung kepada hal diatas. Hal ini juga akan bergantung kepada jenis dan kompleksitas dari bisnis yang akan dilakukan oleh buyer, dan tipe hubungan bisnis yang akan dipertimbangkan dengan penyedia barang/jasa. Apapun itu, melaksanakan evaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa sangat penting untuk seluruh perusahaan. Sangat penting untuk mengetahui penyedia barang/jasa mana yang paling memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa perusahaan. Jika penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa tidak dilaksanakan secara hati-hati dan sistematis, maka akan terjadi peningkatan resiko kepada penyedia terpilih dan dikhawatikan akan gagal untuk melaksanakan performa sesuai yang di harapkan. Penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa umumnya dilakukan ketika perusahaan memiliki kebutuhan barang/jasa dan ingin mempersiapkan daftar penyedia barang/jasa yang layak dipertimbangkan, atau kepada penyedia barang/jasa mana dapat mengirimkan undangan untuk mereka menyampaikan penawaran. Hal ini hanya dapat dilaksanakan saat pemahaman dasar terkait dengan kebutuhan pengadaan/pembelian barang/jasa telah diketahui oleh penyedia barang/jasa. Pada saat melaksanakan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa pada tahap awal proses pengadaan/pembelian, maka kita akan fokus pada penilaian awal apakah ada potensi untuk dilaksanakannya hubungan bisnis. Kita tidak melihat dahulu bagaimana mengevaluasi dan memilih penawaran penyedia yang spesifik. Namun, jika waktu antara identifikasi awal dan kebutuhan telah diketahui untuk penyedia usaha kecil, maka penilaian kualifikasi penyedia dan evaluasi pemilihan penyedia dapat dilakukan pada saat bersamaan. Jika penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang lakukan memberikan hasil positif, maka penyedia akan dimasukkan dalam daftar penyedia yang disetujui untuk bidang barang/jasa yang relevan. Hal ini akan akan memberikan kesempatan pada penyedia untuk dimasukkan dalam daftar penyedia yang akan


Halaman: 8 dari 114


Kode Modul

di undang untuk menyampaikan penawaran, ketika kontrak yang ada telah selesai atau ada proyek baru yang akan dilaksanakan. Proses Proses dalam penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa dan menyusun daftar pendeknya melibatkan beberapa tahapan. Hal ini dimulai dengan menentukan kriteria apa yang gunakan untuk menilai kemampuan penyedia barang/jasa yang potensial. Model dalam melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Ketika melakukan penilaian kualifikasi penyedia, maka pada dasarnya melihat 2 faktor kunci yaitu: kemampuan dan motivasi. Performance

=

Kemampuan

x

Motivasi

Dari formula di atas mengandung arti bahwa Penyedia tidak hanya perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli (buyer) namun juga harus memiliki motivasi untuk melakukannya. Penyedia yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja bersama dapat diharapkan untuk melakukan performa lebih baik dibandingkan dengan yang tidak termotivasi. Level kemampuan dan motivasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda secara signifikan bergantung pada tipe hubungan kontraktual (lihat modul Strategi Pengadaan) yang dicari pembeli (buyer) dengan penyedia barang/jasa (tipe barang/jasa yang akan dilaksanakan pengadaan/pembeliannya) Motivasi akan semakin penting pada saat tingkat hubungan kontraktual yang dicari dengan penyedia semakin meningkat. Oleh sebab itu faktor motivasi ini menjadi pertimbangan yang penting pada saat memilih penyedia dimana berniat untuk membangun hubungan partnership atau jika melakukan pengadaan barang/jasa dalam kuadran bottleneck dimana barang/jasanya di pasar sangat Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 9 dari 114


Kode Modul

sedikit ketersediaannya dan penyedia relatif memiliki minat kecil untuk melakukan bisnis dengan pembeli (buyer). Dalam banyak kasus, kemampuan penyedia dapat dinilai secara obyektif. Misalnya sistem manajemen kualitas dapat di nilai relatif mudah menggunakan kriteria pembobotan. Faktor motivasi lebih sulit untuk dikuantitatifkan dan sebuah pendekatan sistematik menjadi kurang feasibel, harus menggunakan pendekatan yang simpel dan lebih subyektif untuk menilai motivasi penyedia. Hasil dari penilaian ini sebaiknya dipertimbangkan sebagai hasil yang sifatnya indikasi dan bukan hal yang presisi.

Menentukan Kriteria Penilaian Kualifikasi Penyedia Pembeli (buyer) umumnya akan mempertimbangkan penyedia potensial yang dapat memenuhi target dan strategi pasokan perusahaan baik saat ini maupun waktu yang akan datang. Hal ini tentunya membutuhkan kriteria yang berbedabeda dari item barang/jasa satu ke item yang lain, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain dan dari industri satu ke industri yang lain. Setelah menyusun kriteria, kita akan kembali pada Supply Positioning Model (lihat modul Strategi Pengadaan) dimana terdapat 4 (empat) kategori dalam pengadaan barang/jasa yang pernah kita bahas sebelumnya yaitu routine, leverage,

bottleneck

dan

critical.

Selanjutnya

kita

akan

coba

untuk

mengidentifikasi dari daftar global kriteria yang sudah kita susun untuk menentukan tipe kriteria penilaian apa yang perlukan untuk fokus pada setiap kategori dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini karena setiap kategori akan membutuhkan kriteria yang berbeda yang ada pada Penyedia dan akan membutuhkan waktu dan usaha yang berbeda pula dalam proses evaluasinya. Kriteria yang ideal


Halaman: 10 dari 114


Kode Modul

Dengan menggunakan kriteria penilaian kualifikasi yang spesifik maka akan membantu untuk melakukan perbandingan yang konsisten diantara para penyedia. Dalam best practice seluruh kriteria penilaian kualifikasi penyedia, utamanya akan berhubungan dengan salah satu atau seluruh faktor dibawah ini: a) Kualitas b) Ketersediaan c) Responsif (bantuan layanan dan servis) d) Biaya Keempat faktor ini merefleksikan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam pengadaan/pembelian barang/jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembeli (buyer). Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan mengeksplor 4 faktor ini dengan lebih detail, dan mengidentifikasi kriteria yang sesuai untuk melakukan penilaian kualifikasi penyedia. Dalam setiap faktor, kita akan lihat kriteria seperti apa yang ideal untuk disyaratkan kepada para penyedia dalam rangka melihat kemampuan dan motivasi yang bersangkutan untuk menjadi bisnis partner ideal. Tanpa kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan, maka Penyedia tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan apa yang butuhkan. Selain itu, motivasi Penyedia juga menjadi faktor penting sampai sejauh mana keinginan Penyedia untuk melaksanakan apa yang butuhkan untuk memenuhi target supply . Hal ini khususnya dibutuhkan untuk kebutuhan barang/jasa yang non standar. Dalam penjelasan selanjutnya akan kita lihat model yang dapat digunakan oleh untuk melakukan penilaian kualifikasi secara lebih komprehensif. a) Kualitas Apapun jenis pengadaannya, akan menginginkan barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan juga mengetahui apakah barang/jasa tersebut dapat diandalkan dan tahan lama.




Kode Modul

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan Penyedia untuk memenuhi persyaratan kualitas yang

butuhkan. Hal ini akan

berbeda-beda bergantung dari karakteristik barang/jasa yang dibutuhkan apakah standar atau non standar. Kriteria penilaian kemampuan penyedia dalam hal kualitas untuk barang/jasa standar Sangat penting bagi buyer untuk mengetahui level kualitas barang/jasa yang diproduksi oleh Penyedia, apakah secara konsisten selalu mencapai performance dengan level tertentu yang dibutuhkan. Misalnya jika

membeli mobil untuk

delivery barang, tentunya akan bertanya pada diri sendiri, berapa lama mobil tersebut beroperasi sebelum memerlukan pemeliharaan dan berapa lama umur penggunaan mobil tersebut sebelum harus diganti dengan mobil yang lain. Dibawah ini adalah kriteria penilaian kualifikasi Penyedia yang dapat gunakan: ♦ Spesifikasi. Pertama kali

tentunya ingin mengetahui apakah penyedia

memproduksi atau dapat memproduksi barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. ♦ Fleksibilitas dan kapasitas untuk dapat memproduksi barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta/dibutuhkan oleh konsumen. Beberapa Penyedia memiliki kemampuan untuk memodifikasi item barang strnya untuk menyesuaikan dengan spesifik kebutuhan konsumen. Kemampuan ini dapat menjadi hal yang penting bagi untuk situasi tertentu. ♦ Rasio barang/jasa yang ditolak (reject rate). Hal ini merupakan penilaian langsung

dari

penyedia

sendiri

dalam

hal

kemampuan

mereka

untuk

memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi. Penyedia akan mencatat berapa banyak item yang terkena reject selama proses manufaktur dan berapa banyak yang dikembalikan oleh konsumen setelah dilakukan pengiriman.




Kode Modul

♦ Prosentasi barang yang dikembalikan selama tahun pertama periode garansi. Semakin tinggi prosentasinya maka semakin rendahlah kelan produk tersebut. ♦ Interval Pemeliharaan. Dalam hal barang yang berupa mesin produksi, jika frekuensi pemeliharaan pendek, maka hal ini dapat diduga mesin tersebut relatif produk yang cenderung mudah rusak. Semakin panjang interval masa pemeliharaannya maka dapat diindikasikan bahwa produk ini merupakan produk yang tahan lama. ♦ Level konsumsi dalam penggantian komponen barang. Cara lain untuk menilai kehandalan suatu barang adalah sampai sejauh mana komponen dalam produk tersebut perlu untuk diganti. Hal ini membuat

juga perlu mengetahui tingkat

penjualan spare part yang dilakukan oleh Penyedia dalam hubungannya dengan penjualan komponen mesin orisinil. ♦ Mean Time Between Failure (MTBF) adalah pengukuran berapa lama produk dapat diharapkan berperforma dengan baik sebelum mengalami kerusakan. Angka-angka MTBF biasanya tersedia untuk produk-produk elektronik. Misalnya produk Air Conditioner, Lemari Pendingin dll. Penilaian yang serupa dengan MTBF adalah outage rate. Ini merupakan prosentase waktu sampai dengan berapa lama produk tersebut tidak dapat beroperasi

sesuai

dengan

seharusnya. Outage

dapat dijadwalkan

untuk

pemeliharaan terencana atau juga tidak dapat dijadwalkan bila tiba-tiba harus diperbaiki karena rusak.

harus hati-hati saat melakukan perbandingan angka-

angka dalam MTBF dan outage rate untuk Penyedia yang berbeda. Harus dipastikan bahwa kondisi tes yang digunakan memang dapat dilakukan perbandingan dan jika mungkin telah disertifikasi oleh badan yang independen. ♦ Daya tahan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana produk tersebut dapat digunakan sebelum harus diganti dengan produk yang baru.




Kode Modul

♦ Garansi yang komprehensif. Penyedia yang menawarkan garansi standar untuk kebutuhan periode yang minimum sesuai peraturan yang berlaku dapat mengindikasikan tidak memiliki produk yang dapat diandalkan dan tahan lama. Namun sebaliknya, penyedia yang menawarkan garansi komprehensif untuk periode waktu yang signifikan tentunya mengindikasikan memiliki produk yang andal dan tahan lama. Kriteria penilaian kemampuan penyedia dalam hal kualitas untuk barang/jasa non standar Contoh untuk pengadaan barang/jasa non standar adalah mesin atau peralatan dengan desain khusus. Karena spesifikasi barang/jasanya khusus, kompleks dan tidak standar maka kriteria evaluasi yang digunakan tidak sesuai bila menggunakan kriteria sebelumnya di atas. Adapun kriteria yang sesuai adalah: •

Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan terhadap barang/jasa non

standar tersebut. Semakin besar nilai investasinya, maka mencerminkan semakin tinggi komitmen penyedia dalam pengembangan inovasi barang/jasa non standar tersebut untuk diterima di pasar. •

Hak Paten. Bila Penyedia memiliki banyak hak paten dalam produk

barang/jasa, maka hal ini dapat mencerminkan posisi yang kuat bagi penyedia tersebut sebagai salah satu pemimpin dalam teknologi inovasi barang/jasa non standar. •

Kualifikasi dan pengalaman personel yang dimiliki oleh penyedia.

•

Memiliki ketersediaan peralatan utama untuk melakukan desain

•

Memiliki ketersediaan peralatan utama untuk melakukan produksi

•

Memiliki ISO 9000 atau 14000 terkait dengan manajemen kualitas dan

lingkungan hidup •

Memiliki pengalaman sejenis terkait dengan barang/jasa yang dibutuhkan.




Kode Modul

Penilaian kualitas kemampuan performa penyedia di masa datang Penilaian kemampuan menjaga bahkan meningkatkan kualitas performa penyedia di masa datang sangat penting bila perusahaan akan menjalin kerjasama jangka panjang dengan suatu penyedia. Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian ini dapat menggunakan kriteria untuk menilai kualitas performa penyedia pada saat ini, namun fokus kepada trend atau kecenderungannya ke depan. Contohnya misalnya penggunaan kriteria jumlah produksi barang yang di tolak (reject rate), bisa dengan melihat kecenderungannya tiap tahun seperti apa, apakah meningkat, menurun atau tetap.

Penilaian terhadap motivasi penyedia Kriteria yang sudah kita bahas di atas merupakan kriteria-kriteria penting untuk membantu kita melakukan penilaian terhadap level kualitas yang dapat diberikan oleh penyedia. Namun, ada kriteria penting lain yaitu motivasi penyedia yang dapat menentukan tercapai tidaknya kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kriteria motivasi ini sangat relevan untuk pengadaan barang/jasa non standar yang cenderung kompleks dan memiliki resiko pasokan dan nilai pengadaan yang relatif tinggi. Dibawah ini ada beberapa contoh yang dapat menggambarkan motivasi penyedia dengan melihat kesediaan mereka untuk: •

Berpartisipasi dalam disain produk perusahaan pembeli (buyer) melalui

kerjasama dalam hal value analisis/value engineering. •

Menyediakan flesksibilitas dalam spesifikasi untuk perusahaan pembeli (buyer)

•

Menyiapkan tes kontrol untuk kualitas produk secara khusus.

•

Menyiapkan staf khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan pembeli (buyer)

untuk membantu misalnya menyusun produk disain. •

Menyediakan pilihan-pilihan untuk transfer teknologi dan hak paten untuk

perusahaan pembeli (buyer).




Kode Modul

b) Ketersediaan (Availability) Ketersediaan adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan penyedia untuk dapat memberikan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh pembeli (buyer), menyiapkannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengirimkannya ke tempat yang diperjanjikan. Kriteria

penilaian

kemampuan

penyedia

dalam

hal ketersediaan

pasokan Dibawah ini ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan penyedia dalam hal ketersediaan pasokan: ♦ Segmen layanan penyedia. Kriteria ini terkait dengan segmen layanan penyedia. Apakah penyedia melayani konsumen akhir langsung (end user) atau khusus melayani distributor besar atau agen. ♦ Kapasitas. Kriteria ini terkait dengan kemampuan penyedia untuk dapat memenuhi volume kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh pembeli (buyer) ♦ Tingkat ketersediaan stok barang. Kriteria ini untuk melihat sejauh mana penyedia memiliki stok barang yang dibutuhkan oleh pembeli (buyer). Hal ini akan terkait dengan respon waktu pengiriman yang disyaratkan oleh pembeli (buyer) saat surat pesanan dikirimkan. ♦ Pengalaman melakukan ekspor. Kriteria ini digunakan bila kebutuhan barang berasal dari penyedia luar negeri. Pembeli (buyer) perlu mengetahui apakah penyedia berpengalaman melakukan ekspor, termasuk melakukan ekspor barang ke negara pembeli (buyer). Hal ini penting terutama bila ada peraturan khusus untuk impor yang ada di negara pembeli (buyer). ♦ Aksesibilitas dan pengaturan logistik. Kriteria ini untuk mengetahui keunggulan sistem distribusi logistik yang dilakukan oleh penyedia selama ini, termasuk pengalaman pengiriman barang untuk pasar internasional. ♦ Keamanan pasokan barang. Kriteria ini untuk melihat kemampuan penyedia dalam memastikan keamanan pasokan untuk pembelinya terutama pembeli yang berniat untuk melakukan kerjasama pembelian barang/jasa dalam jangka waktu yang cukup panjang dan penyedia yang mampu merupakan penyedia tunggal Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

yang memiliki hak paten. Untuk menjaga keamanan pasokan barang, maka seorang pembeli dapat melihat beberapa aspek penting dari penyedia yaitu: Stabilitas finansial yang dimiliki oleh perusahaan penyedia. Posisi pasar yang sustainabel yang dimiliiki oleh penyedia. Barang yang diproduksi merupakan bisnis utama. Tingkat aksesibilitas pada bahan dasar dan bahan-bahan input yang lain yang digunakan untuk produksi. Pembeli dapat melihat hal ini secara menyeluruh melalui sistem manajemen rantai pasok dan kebijakan perusahaan penyedia.

c) Responsif dalam memberikan bantuan layanan servis Faktor responsif akan sangat penting ketika produk barang/jasa merupakan produk baru, berubah sangat cepat, atau produk yang kompleks dan membutuhkan bantuan dan layanan servis dari penyedia. Kriteria penilaian kemampuan dalam hal responsif Kriteria untuk menilai penyedia responsif atau tidak dalam hal bantuan layanan terhadap pembeli (buyer) bergantung dari jenis pengadaan barang/jasanya. Adapun beberapa kriteria yang dapat digunakan antara lain: ♦ Melihat visi dan misi perusahaan penyedia, apakah secara spesifik menyebutkan bahwa bantuan layanan kosumen dan kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan utama perusahaan. ♦ Melihat apakah perusahaan penyedia memiliki kebijakan perusahaan tentang layanan konsumen dan rencana kerjanya yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli (buyer). ♦ Melihat apakah perusahaan penyedia memiliki sistem untuk menangani komplain dari pembeli (buyer) dan perbaikan dari barang/jasa yang cacat. Hal ini juga termasuk melihat seberapa cepat respon penyedia untuk menangani permasalahan tersebut.




Kode Modul

♦ Melihat apakah penyedia memiliki tim khusus yang berpengalaman untuk menangani layanan bantuan konsumen. Dan sejauh mana area dan lingkup pelayanannya. ♦ Melihat apakah penyedia menyediakan training dan/atau pelatihan di tempat konsumen untuk produk barang yang ditawarkannya, misalnya pelatihan penggunaan mesin dan pemeliharaannya. ♦ Melihat apakah penyedia telah menggunakan teknologi sistem informasi yang efektif untuk menginventarisir dan menangani permasalahan konsumen.

Kriteria penilaian motivasi penyedia dalam hal bantuan layanan konsumen. Penggunaan kriteria motivasi ini sangat penting digunakan bila pembeli (buyer) berlokasi jauh dari penyedia (misalnya barang impor) atau bila kebutuhan pembeli merupakan barang/jasa non standar yang membutuhkan bantuan layanan khusus. Adapun beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai hal ini antara lain: ♦ Melihat apakah penyedia memberikan prioritas bantuan layanan ketika pembeli (buyer) membutuhkan bantuan yang penting. ♦ Melihat apakah penyedia menyediakan pelatihan khusus yang dibutuhkan oleh staf perusahaan pembeli (buyer). ♦ Melihat apakah penyedia menunjuk personil khusus sebagai konsumen account manager untuk menangani bisnis dengan pembeli (buyer) ♦ Melihat kesediaan penyedia untuk ikut terlibat aktif membantu bila terjadi kondisi darurat. d) Biaya Penilaian kualifikasi terhadap faktor biaya ini bukan terhadap penawaran harga yang nanti di sampaikan oleh penyedia pada tahap evaluasi penawaran, namun pada tahap ini yang dinilai adalah aspek-aspek biaya yang mungkin timbul secara umum dalam pembelian barang/jasa penyedia. Kriteria awal yang dapat digunakan untuk barang/jasa standar terkait dengan faktor biaya ini antara lain: Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

♦ Adanya pemberian diskon khusus ♦ Cara pembayaran yang fleksibel ♦ Penggunaan aturan formula perubahan harga ♦ Penggunaan standar kurs mata uang dengan nilai tertentu ♦ Biaya pengiriman dan pergudangan ♦ Biaya instalasi, komisioning dll. ♦ Biaya layanan purna jual ♦

Penggunaan fasilitas e-commerce/e-bisnis melalui internet yang membantu

mengurangi biaya administrasi ♦ Layanan konsolidasi penagihan sehingga mengurangi jumlah invoice yang harus di proses. ♦ Memperbolehkan penggunaan kartu pembelian sehingga lebih efektif dan efisien bila barang/jasa yang dibutuhkan bersifat rutin.

e) Kemampuan penyedia secara umum dan kinerja bisnisnya Selain kriteria yang terkait dengan kualitas, ketersediaan, responsif dan biaya, penilaian kualifikasi penyedia juga dapat ditambah dengan kriteria-kriteria yang bersifat umum yang dapat memberikan gambaran bahwa penyedia tersebut merupakan penyedia potensial bagi pembeli (buyer), terutama bila hubungan kerjasama yang akan dibangun merupakan hubungan jangka panjang. Adapun beberapa kriteria yang dapat digunakan adalah yang kriteria yang terkait dengan reputasi perusahaan penyedia dan kesesuaiannya dengan perusahaan pembeli (buyer), antar lain: ♦ Berapa lama perusahaan berdiri dan bergerak pada bidang tersebut. ♦ Bagaimana kemampuan, pengalaman dan reputasi dari manajer dan pemilik perusahaan penyedia. ♦ Bagaimana image dari perusahaan penyedia dan produknya di pasar. ♦ Bagaimana kesejahteraan pekerja yang bekerja di perusahaan penyedia.




Kode Modul

♦ Bagaimana budaya kerja perusahaan penyedia dan kesesuaiannya dengan perusahaan pembeli (buyer) ♦ Bagaimana besaran dan volume bisnis dari perusahaan penyedia, apakah sesuai dengan perusahaan pembeli (buyer). Strategi Menentukan Kriteria Penilaian Kualifikasi Penyedia Seluruh kriteria penilaian kualifikasi penyedia yang sudah dibahas sebelumnya, tentunya tidak dapat dipergunakan seluruhnya pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Karena hal ini akan memberikan beban pekerjaan yang berat bagi personil pengadaan di perusahaan pembeli. Harus dilakukan pemisahan penggunaan kriteria yang tepat untuk setiap jenis dan karakteristik pengadaan yang berbeda-beda. Pendekatan Supply Positioning Model (SPM) yang pernah kita bahas pada modul sebelumnnya akan sangat membantu. Dengan mengetahui pada kuadran mana barang/jasa tersebut berada, maka akan membantu kita untuk memilah dan memilih kriteria yang tepat untuk digunakan dan menentukan seberapa besar usaha dan waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan evaluasi kualifikasi penyedia. a) Barang/jasa rutin (routine items) Strategi utama yang kita prioritaskan untuk pengadaan barang/jasa rutin adalah meminimalkan waktu dan usaha untuk perolehannya, karena nilai belanja dan resiko pasokan (supply) yang rendah. Oleh sebab itu elemen kunci dalam strategi pasokan untuk pengadaan barang/jasa rutin yang sifatnya kontinu adalah: Strategi pasokan untuk barang/jasa rutin yang kontinu: Jumlah Penyedia : Satu penyedia Sifat hubungan : intervensi minimum Jenis kontrak : kontrak jangka panjang Tipe Penyedia   

Mampu menyediakan pasokan barang/jasa sebanyak mungkin yang dibutuhkan oleh pembeli (buyer) Responsif sehingga intervensi minimun Kesiapan untuk memberikan pasokan secara kontinu dalam jangka panjang




Kode Modul

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kualifikasi untuk penyedia barang/jasa rutin bersifat kontinu adalah: ♦ Melihat sejauh mana kapasitas, volume dan jangkauan produk yang dimiliki oleh penyedia ♦ Melihat apakah penyedia memiliki kemampuan untuk memberikan pasokan barang/jasa secara kontinu dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. ♦ Melihat apakah penyedia siap menawarkan kontrak jangka panjang. ♦ Melihat penyedia apakah dapat responsif dalam menangani permasalahan pembeli (buyer) dan cepat dalam memberikan pelayanan. ♦ Melihat bagaimana kemampuan pengiriman barang/jasa dari penyedia dan apakah dapat diandalkan. ♦ Sejauh mana fasilitas sistem pesanan yang dimiliki oleh penyedia untuk menangani pesanan yang bersifat kontinu dari pembeli (buyer). ♦ Penggunaan kartu pembelian oleh penyedia ♦ Penggunaan fasilitas e-commerce oleh penyedia ♦ Penyediaan fasilitas konsolidasi penagihan yang menyatukan banyak invoice menjadi satu invoice bulanan. ♦ Melihat kapasitas volume produksi dari penyedia, apakah penyedia bersedia untuk melakukan stok barang sehingga meminimalisasi pembeli (buyer) untuk melakukan stok barang sendiri. ♦ Melihat sejauh mana penyedia dapat konsisten menyediakan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan meminimalkan barang/jasa yang di tolak (rejection rates). ♦ Melihat apakah penyedia bersedia menyiapkan konsumen account manager khusus untuk menangani bisnis dengan pembeli (buyer). Untuk barang/jasa rutin sebaiknya tidak perlu menggunakan banyak kriteria dalam melakukan evaluasi kualifikasi penyedia, karena semakin banyak kriteria maka

akan

membutuhkan

semakin

banyak

waktu

dan

usaha

untuk

mengevaluasinya. Jumlah penyedia potensial untuk dilakukan perbandingan juga sebaiknya tidak terlalu banyak untuk meminimalisir waktu dan usaha namun tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya peralihan penyedia secara tiba-tiba. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

b) Barang/Jasa Umum (Leverage items) Tujuan utama dalam strategi pasokan untuk barang/jasa umum (leverage items) adalah untuk mendorong agar harga dan biaya barang/jasa umum tersebut mencapai harga serendah mungkin pada saat kita melakukan pengadaan. Hal tersebut dapat dilakukan karena nilai belanja yang sangat besar namun resiko pasokan yang rendah dan sifat barang/jasanya yang umum dan standar sehingga banyak tersedia di pasar. Elemen kunci dalam strategi pasokan untuk barang/jasa umum (leverage items) dapat dilihat pada ringkasan tabel di bawah ini. Variasi strategi pasokan dilakukan bergantung dari dua faktor utama yaitu seberapa signifikan biaya pengalihan penyedia (switching cost) dan variasi harga barang/jasa di pasar.

Strategi pasokan untuk barang/jasa umum (leverage items) bersifat kontinu Elemen Strategi

Kasus 1: Switching costs sangat tinggi

Kasus 2: Variasi harga rendah di pasar / Switching costs rendah

Jumlah Penyedia

Satu

Banyak

Tipe kontrak

Kontrak periode tertentu (jangka panjang)

Tipe penyedia yang dibutuha kan

Tipe hubungan yang diharapkan

Biaya terendah dalam periode kontrak

Dapat bekerjasama dan tidak mengeksploitasi

Spot

Biaya terendah saat ini

Jangka pendek

Kasus 3: Kasus 4: Kasus 5: Variasi harga Variasi harga Variasi harga rendah di pasar / tinggi di pasar / tinggi di pasar / Switching costs Switching costs Switching costs relatif tinggi rendah relatif tinggi Satu

Kontrak periode tertentu


Jangka pendek (pembeli lebih dominan)


Banyak

Dua atau Tiga Framework kontrak (tipe jangka menengah)

Spot

Biaya terendah saat ini

Jangka pendek


Dapat bekerjasama



Kode Modul

Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi kualifikasi penyedia yang sesuai untuk kontrak dengan periode tertentu (kasus 1, 3 dan 5) Kriteria yang digunakan untuk barang/jasa umum (leverage items) pada kasus 1, 3 dan 5 antara lain: ♦ Bagaimana biaya produksi penyedia terkait dengan upah pekerja, bahan material, biaya overhead, dll. Kriteria ini untuk melihat apakah penyedia akan mampu memberikan penawaran terendah pada periode waktu tertentu. ♦ Bagaimana stabilitas finansial perusahaan penyedia bila hubungan kerjasama akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Stabilitas finansial ini dapat dilihat dengan mengevaluasi neraca perusahaan serta keuntungan & kerugian finansial perusahaan. (the profit and loss account) ♦ Sustainabilitas posisi penyedia di pasar. ♦ Bagaimana keamanan pasokan untuk bahan dasar produksi dari penyedia ♦ Produk yang akan di beli oleh pembeli (buyer) merupakan core bisnis penyedia. ♦ Bentuk jaminan kontinuitas pasokan yang ditawarkan oleh penyedia ♦ Penggunaan e-commerce. ♦ Mampu menangani pesanan secara kontinu ♦ Penggunaan kartu pembelian ♦ Penggunaan konsolidasi tagihan ♦ Menyiapkan konsumen account manager khusus untuk menangani bisnis dengan pembeli (buyer). Kriteria yang digunakan untuk menilai kualifikasi penyedia yang sesuai untuk pembelian sporadis (spot purchasing, kasus 2 dan 4) Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pembelian secara sporadis (spot buying) adalah memperoleh barang/jasa dengan biaya terendah saat ini. Untuk itu, kriteria biaya termasuk juga ketersediaan sebaiknya dievaluasi bersamaan dengan pemasukan penawaran penyedia. Sedangkan pada tahap evaluasi kualifikasi, yang kita perlukan adalah kriteria kehandalan kualitas barang/jasa dan menjaga ketepatan pengiriman barang/jasanya.




Kode Modul

c) Barang/Jasa khusus (bottleneck items) Barang/jasa khusus

merepresentasikan resiko pasokan

yang tinggi dan

merupakan barang/jasa non standar atau bahan dasar input untuk produksi yang tidak mudah diperoleh sehingga penyedia yang tersedia sangat terbatas dan sangat tidak tertarik dengan nilai belanja yang rendah dari pembeli (buyer). Oleh sebab itu tujuan utama yang hendak dicapai untuk tipe pengadaan ini adalah meminimalisir resiko pasokan dengan cara memperoleh penyedia yang memiliki motivasi besar melakukan hubungan kerjasama dengan kita sebagai pembeli (buyer) walaupun nilai bisnis yang didapatkan relatif tidak besar. Elemen kunci dalam strategi pasokan untuk barang/jasa khusus bersifat kontinu dapat dilihat pada ringkasan di bawah ini: Strategi pasokan untuk barang/jasa khusus bersifat kontinu (bottleneck items) Jumlah penyedia: Satu (bila memungkinkan dua) sifat hubungan: Menjadi ‘konsumen yang baik’ Tipe kontrak: Kontrak berperiode tertentu (jangka panjang bila memungkinkan) Tipe Penyedia 





Secara spesifik harus memiliki kemampuan dalam menyediakan barang/jasa khusus yang dibutuhkan dan beresiko pasokan tinggi bagi pembeli (buyer) Tidak mengeksploitasi pembeli (buyer) meskipun penyedia memiliki posisi tawar yang kuat. Akan melakukan pasokan secara kontinu untuk barang/jasa khusus ini dalam jangka

panjang

Fokus utama untuk pengadaan barang/jasa khusus ini adalah apakah penyedia akan melakukan pasokan barang/jasa sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan dan dapat melakukan pasokan tersebut secara kontinu dalam periode kontrak, yang mungkin akan berlangsung beberapa tahun (jangka panjang). Karena kebutuhan volume barang/jasa ini juga tidak terlalu banyak, maka kriteria tentang kapasitas volume barang yang dapat diproduksi bukan menjadi pertimbangan utama, adapun kriteria yang sesuai digunakan untuk barang/jasa khusus ini adalah: Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

♦ Stabilitas finansial penyedia yang dapat dilihat melalui neraca perusahaan dan keuntungan dan kerugian finansial perusahaan. ♦ Penyedia memiliki posisi yang sustainabel di pasar ♦ Tahap siklus produk penyedia (the supplier’s product life-cycle). ♦ Sejauh mana produk barang/jasa khusus ini menjadi bagian dari core bisnis penyedia. ♦ Kemauan penyedia untuk melakukan kontrak jangka panjang ♦ Kemampuan penyedia untuk ikut terlibat dalam kerjasama bersama pembeli (buyer) untuk perencanaan kualitas produk dan perencanaan darurat. ♦ Kemauan penyedia untuk menyiapkan konsumen account manajer yang menangani bisnis dengan pembeli (buyer) secara khusus. ♦ Penggunaan e-commerce oleh penyedia untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama perencanaan dengan pembeli (buyer). ♦ Penyedia memberikan fleksibilitas dalam hal volume dan waktu pengiriman dan memberikan prioritas bantuan layanan untuk kebutuhan penting. d) Barang/Jasa Kritikal (Critical items) Barang/jasa kritikal merepresentasikan nilai belanja dan resiko pasokan yang tinggi bagi pembeli (buyer). Elemen kunci strategi pasokan untuk barang/jasa kritikal yang bersifat kontinu ada dalam ringkasan di bawah ini: Strategi pasokan untuk barang/jasa kritikal bersifat kontinu Jumlah penyedia: Satu Sifat hubungan: Partnership Tipe kontrak: Kontrak partnership jangka panjang 



   

Tipe Penyedia Secara spesifik harus memiliki kemampuan dalam menyediakan barang/jasa kritikal yang dibutuhkan dan beresiko pasokan tinggi bagi pembeli (buyer). Memiliki kemampuan untuk menjadi penyedia dengan biaya rendah dan/atau pemimpin teknologi barang/jasa kritikal tersebut dalam jangka panjang. Barang/jasa kritikal tersebut merupakan core bisnis penyedia. Strategi bisnis penyedia harus sesuai dengan strategi bisnis pembeli (buyer) Penyedia memiliki stabilitas finansial dan posisi yang sustainabel di pasar. Penyedia tidak mengeksploitasi pembeli (buyer)




Kode Modul

Faktor-faktor yang tercantum dalam ringkasan di atas lebih banyak masuk dalam kriteria motivasi penyedia dibandingkan dengan kemampuannya. Hal ini wajar karena motivasi yang tinggi merupakan faktor yang fundamental untuk suksesnya hubungan partnership. Evaluasi

kualifikasi

penyedia

untuk

barang/jasa

kritikal

akan

banyak

membutuhkan waktu dan usaha dalam pelaksanaannya. Hampir seluruh kriteria ideal yang pernah ditampilkan sebelumnya dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa ini. Secara spesifik beberapa kriteria penting yang dapat menjadi perhatian untuk digunakan dalam pengadaan barang/jasa kritikal antara lain: ♦ Kesiapan penyedia untuk kontrak jangka panjang ♦ Strategi bisnis penyedia dengan pembeli (buyer) adalah sesuai. ♦ Penyedia dapat menyediakan barang/jasa dengan biaya terendah dalam jangka panjang ♦ Stabilitas finansial penyedia yang dapat dilihat melalui neraca perusahaan dan keuntungan dan kerugian finansial perusahaan. ♦ Penyedia memiliki posisi yang sustainabel di pasar ♦ Tahap siklus produk penyedia (the supplier’s product life-cycle). ♦ Sejauh mana produk barang/jasa khusus ini menjadi bagian dari core bisnis penyedia. ♦ Kemauan penyedia untuk melakukan value analysis/engineering bersama dengan pembeli (buyer) ♦ Kemauan penyedia untuk membagi keahlian berinovasi ♦ Adanya integrasi e-commerce dan sistem bisnis penyedia. ♦ Penyedia memberikan jaminan kualitas barang/jasa ♦ Penyedia bersedia ikut serta dalam perencanaan kondisi darurat. Penilaian Motivasi Penyedia Dari uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa motivasi penyedia menjadi faktor penting untuk suksesnya suatu hubungan kerjasama bisnis, khususnya bila Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

pembeli (buyer) membutuhkan pengadaan barang/jasa khusus atau kritikal (bottleneck or critical items). Oleh sebab itu, faktor motivasi penyedia merupakan salah satu elemen kunci dalam melakukan evaluasi kualifikasi, karena walaupun penyedia yang kita peroleh dari hasil proses tender merupakan penyedia yang sangat qualified, namun bila tidak memiliki motivasi yang baik maka tetap tidak akan dapat melayani kita secara optimal. Dalam modul sebelumnya yaitu Modul Strategi Pengadaan, telah kita ketahui bahwa terdapat pendekatan untuk mengetahui secara umum motivasi penyedia terhadap pembeli (buyer) melalui Supply Perception Model. Supplier perception model adalah model yang menggambarkan pandangan/persepsi/ketertarikan penyedia barang/jasa terhadap organisasi/instansi pembeli. Persepsi ini didorong oleh nilai pengadaan dan tingkat ketertarikan/motivasi penyedia barang/jasa dalam menawarkan barang/jasanya. Persepsi penyedia barang/jasa dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu : kategori marginal, kategori exploit, kategori develop dan kategori core.

Supplier Perception Model Keempat kategori ini memberikan gambaran karakteristik dan motivasi masingmasing penyedia barang/jasa terhadap organisasi/instansi pembeli.




Kode Modul

Secara ringkas persepsi penyedia barang/jasa dan tindakan yang umum dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Persepsi Penyedia Barang/Jasa

Kuadran Marginal Exploit Develop

Core

Tindakan



Nilai pembelian rendah



Keuntungan rendah



Nilai pembelian tinggi



Tidak menarik



Nilai pembelian rendah



Menarik



Nilai pembelian tinggi



Menarik



Merupakan bisnis inti penyedia

Menarik diri Memaksimalkan keuntungan Berusaha mendapatkan kontrak lebih banyak. Mempertahankan dan mengembangkan hubungan

Dari tabel di atas tentunya organisasi harus memiliki langkah-langkah yang dapat merubah persepsi penyedia, sehingga penyedia melihat organisasi sebagai pembeli adalah pembeli dalam kategori develop atau core. Metoda Evaluasi Kualifikasi Penyedia Dalam best practice terdapat beberapa metoda untuk mengevaluasi kualifikasi penyedia. Yang menarik adalah bahwa untuk mengetahui/memperoleh kualifikasi penyedia barang/jasa, kita sebagai pembeli (buyer) dapat bertindak proaktif untuk melakukannya yang dikenal dengan istilah melakuakan riset pada penyedia (researching

supplier)

bukan

hanya

sekedar

menunggu

penyedia

yang

menyampaikan dokumen kualifikasi. Dalam

researching

supplier

ini

pembeli

dapat

mencari

informasi

dan

mengevaluasinya dengan menggali informasi dari: • Misalnya dari data-data website penyedia sendiri, jurnal industri, pasar bursa saham, kantor dagang dan industri (Kadin), dll. • Selain itu pembeli (buyer) juga dapat membuat kuesioner untuk di isi oleh perusahaan-perusahaan penyedia dan kemudian melakukan evaluasi dari informasi yang ada pada kuesioner tersebut. • Pembeli dapat juga melakukan kunjungan langsung pada penyedia (supplier visit) untuk menggali informasi lebih mendalam secara langsung. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

• Terakhir pembeli dapat mencari informasi yang berasal dari referensi perusahaan-perusahaan yang berhubungan langsung dengan penyedia, misalnya bank, konsumen yang pernah bekerjasama dengan penyedia, perusahaan pengiriman, perusahaan asuransi, dll. Metode evaluasi penilaian kualifikasi yang sering digunakan adalah dalam bentuk penilaian kualitatif, dimana pembeli (buyer) menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai kualifikasi penyedia kemudian membandingkannya dengan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia. Selanjutnya secara sederhana dilakukan evaluasi apakah dokumen kualifikasi penyedia telah memenuhi syarat atau sesuai dengan persyaratan/kriteria kualifikasi yang ditentukan. Bila memenuhi, maka penyedia tersebut lulus sedangkan bila tidak memenuhi maka penyedia tersebut gugur. Metode evaluasi kualifikasi lain yang lebih komprehensif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pembobotan/nilai dan peringkat (rating). Dalam metoda ini dilakukan pembobotan terhadap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh pembeli (buyer) dan dilanjutkan dengan memberikan penilaian dari dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia. Total nilai yang diperoleh penyedia dapat dijadikan dasar untuk dilakukan peringkat (rating). Setelah menyelesaikan proses evaluasi kualifikasi secara komprehensif, maka selanjutnya dapat dilakukan pembagian kategori penyedia yang bermanfaat bagi pembeli (buyer) untuk menentukan keputusan pemilihan pengadaan barang/jasa dimasa yang akan datang. Pembagian kategori ini antara lain: Penyedia yang telah disetujui (Approved supplier) merupakan penyedia yang telah lulus memenuhi persyaratan pembeli (buyer) dalam proses evaluasi pra kualifikasi. Penyedia terakreditasi (Accredited suppliers) merupakan penyedia yang memiliki kualifikasi satu tingkat di atas penyedia yang telah disetujui (Approved supplier),




Kode Modul

dimana penyedia pada kategori ini telah menunjukan kemampuannya yang memuaskan pada saat dilakukan percobaan pemesanan (trial order). Penyedia yang ideal (Preferred suppliers) merupakan kategori penyedia yang telah memiliki kualifikasi lebih baik dibandingkan penyedia yang disetujui (Approved supplier) dan Penyedia terakreditasi (Accredited suppliers). Hal ini didasarkan atas kinerja pekerjaan terdahulu yang secara konsisten telah berhasil menyediakan barang/jasa dengan kualitas, harga dan layanan yang memuaskan. Penyedia dalam kategori ini juga bereaksi sangat positif dalam situasi kebutuhan yang tidak terduga dari pembeli seperti perubahan kuantitas dan spesifikasi dan menangani secara efektif dalam hal layanan perbaikan. Penyedia bersertifikat (Certified suppliers) merupakan kategori penyedia yang sistem kualitas kontrolnya telah terintegrasi dengan perusahaan pembeli (berdasarkan standar buyer). Penyedia yang terdiskualifikasi (Disqualified suppliers) merupakan kategori penyedia yang telah gagal memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditentukan oleh pembeli (buyer) dalam proses evaluasi kualifikasi atau penyedia yang memiliki kinerja buruk dalam pelaksanaan kontrak terdahulu. Pembelajaran dari Best Practice Pembelajaran yang dapat diambil dari Best Practice terkait dengan evaluasi kualifikasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah: 1) Strategi dalam menentukan kriteria penilaian kualifikasi dapat digunakan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan penggunaan Supply Positioning Model (SPM) kita dapat menentukan secara efektif kriteria penilaian kualifikasi yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh penyedia yang benar-benar memiliki kualifikasi dan motivasi yang dibutuhkan untuk suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 2) Dalam best practice, kriteria utama yang digunakan untuk melakukan penilaian kualifikasi, fokus kepada target pasokan barang/jasanya yang terdiri

dari

aspek

kualitas,

ketersediaan,


responsif

(bantuan



Kode Modul

layanan/perbaikan) dan biaya, tidak hanya sekedar pemenuhan aspek kualifikasi yang bersifat umum yang masih menjadi aspek utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 3) Beberapa kriteria penting dalam best practice untuk pekerjaan kompleks dan multiyears yaitu terkait dengan kriteria motivasi penyedia dan stabilitas keuangan penyedia dapat dijadikan pertimbangan untuk disyaratkan dalam penilaian kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang kriteria tersebut bukan untuk diskriminatif. Motivasi penyedia penting untuk konsistensi pelaksanaan pekerjaan yang optimal dari penyedia untuk suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan stabilitas keuangan sangat penting terutama untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu panjang dan membutuhkan cash flow keuangan yang cukup besar. 4) Hasil penilaian evaluasi kualifikasi yang komprehensif dapat digunakan untuk melakukan kategorisasi penyedia antara lain penyedia yang telah disetujui

(Approved

suppliers),

penyedia

terakreditasi

(Accredited

suppliers), penyedia ideal (Preferred suppliers), penyedia bersertifikat (Certified suppliers) dan penyedia yang terdiskualifikasi (Diskualified suppliers) yang diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan adanya penerapan metode Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) yang nantinya akan bermanfaat untuk efektifitas pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Identifikasi Dokumen Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk lulus kualifikasi dan tata cara penilaian kualifikasi. Pada sistem manual, dokumen yang disampaikan ke Pokja ULP/Panitia Pengadaan hanya berupa form kualifikasi yang sudah terisi dengan lengkap dan benar, sedangkan pada sistem e-procurement berupa tabel kualifikasi yang ada di SPSE dan hasil upload persyaratan tambahan yang tidak ada di tabel kualifikasi. Contoh formulir kualifikasi dapat dilihat pada lampiran.




Kode Modul

Contoh Unsur dan Kriteria Penilaian Kualifikasi Penyedia Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada dasarnya unsur yang dievaluasi atau yang dinilai dalam melaksanakan evaluasi kualifikasi untuk pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi, tidak berbeda jauh, baik dilaksanakan secara prakualifikasi maupun pascakualifikasi. Perbedaannya terletak pada kriteria yang digunakan untuk masing-masing pemilihan penyedia barang/jasa dan khusus untuk jasa konsultansi badan, unsur yang dinilai ditambah dengan unsur kualifikasi teknis dalam rangka menyusun daftar pendek. Evaluasi terhadap semua unsur dilakukan dengan penilaian secara kualitatif dengan sistem gugur kecuali untuk unsur kualifikasi teknis pada pemilihan penyedia jasa konsultansi badan dilakukan penilaian secara kuantitatif. Pada tabel 2, disajikan unsur-unsur dan kriteria umum yang digunakan dalam evaluasi kualifikasi pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi sesuai ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Untuk memperjelas masing-masing unsur dan kriteria evaluasi, berikut ini akan diuraikan unsur-unsur yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut:




Kode Modul

Tabel 2. Unsur dan Kriteria yang Dievaluasi

1

Pakta Integritas (otomatis dalam eprocurement)

Menyampaikan pakta integritas

√

√

√

√

√

2

Formulir isian kualifikasi

Secara hukum mempunyai kapasitas

√

√

√

√

√

3

Surat Pernyataan Tertulis (otomatis dalam e-procurement)

Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I (PNS) atau sedang CTDN (cuti diluar tanggungan negara). Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanksi pidana Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Menyatakan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Nama (badan usaha), status (pusat/cabang), alamat penyedia

√

√

√

√

√

4

Data administrasi

5

Landasan Mengisi data akte pendirian hukum perusahaan antara lain : pendirian badan usaha nomor, tanggal, akte pendirian, nama notaris dan nomor pengesahan beserta perubahannya ( jika ada) Pengurus badan usaha Mengisi data pengurus perusahaan (direksi)

√

√

√

√

-

√

√

√

√

-

7

Ijin Usaha yang dimiliki

√

√

√

√

-

8

Susunan kepemilikan saham

Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mengisi data susunan kepemilikan saham (Komisaris)

√

√

√

√

-

9

Kewajiban perpajakan

Mempunyai NPWP

√

√

√

√

√

Laporan SPT tahun terakhir

√

√

√

√

√

6




Kode Modul

10 Data personalia (tenaga ahli tetap badan usaha)

Mempunyai tenaga ahli sesuai kebutuhan minimal

√

√

√

√

-

11 Data fasilitas/ peralatan/ perlengkapan yang mendukung

Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan/perlengkapan sesuai kebutuhan

√

√

√

√

-

12 memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan/sub bidang pekerjaan yang sesuai

Bidang yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil

√

√

√

√

√

13 Data pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir (non kecil)

Mempunyai pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir

-

√

√

√

√

14 Pekerjaan dalam 4 tahun terakhir

Paling sedikit ada 1 pekerjaan

√

√

√

√

-

15 Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan

Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dikerjakan

-

√

√

-

-

16 Dukungan bank

Dukungan keuangan dari bank sebesar 10 % dari nilai paket (hps)

-

√

-

-

-

16 Untuk peserta bermitra (konsorsium)

Mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan

√

√

√

√

-

17 KD (non kecil)

Nilai KD minimal sama dengan HPS

-

√

√

-

-

18 SKP

Untuk usaha kecil 5 dan usaha non kecil minimal 6

-

√

√

-

-

19 Manajemen mutu (ISO) Apabila diperlukan

√

√

√

√

-

20 Manajemen K3

√

√

√

-

Apabila diperlukan

-

Kualifikasi Teknis 1 Pengalaman Sejenis

Mempunyai pengalaman yang sejenis

-

-

-

√

-

2 Kesesuaian besaran nilai pekerjaan

Mempunyai pekerjaan senilai paket pekerjaan yang dikompetisikan

-

-

-

√

-

3 Pengalaman dilokasi yang sama

Mempunyai pengalaman di lokasi yang sama

-

-

-

√

-




4 Domisili perusahaan

Kode Modul

-

Memiliki domisili di lokasi pekerjaan

-

√

-

-

Kualifikasi Administrasi Baik untuk penyedia tunggal dan yang berbentuk kemitraan/KSO, masing–masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing– masing kualifikasi badan usahanya. Form isian dievaluasi pada setiap anggota kemitraan/KSO kecuali untuk Kemampuan Dasar/KD (khusus kontruksi dan jasa lainnya) dievaluasi pada penyedia yang ditunjuk sebagai leadfirm (wakil kemitraan). Berikut ini dijelaskan unsur-unsur evaluasi administrasi. a. Pakta Integritas Pakta integritas adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh penyedia sebagai peserta pelelangan/ seleksi yang berisi pernyataan : 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2) Akan mengikuti

proses

pengadaan

secara

bersih, transparan, dan

profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Apabila

melanggar

hal-hal

ini, bersedia menerima

yang

dinyatakan

dalam PAKTA INTEGRITAS

sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman

dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Khusus

untuk

sistem

e-proc,

penyedia

tidak

perlu

mengirimkan

dan

menandatangani pakta integritas, jika sudah mengisi dan menyetujui tabel kualifikasi di SPSE berarti sudah menyetujui pakta integritas, ini sesuai dengan Perka LKPP No.1 Tahun 2015 tentang e-tendering. b. Formulir Isian Kualifikasi Formulir

isian

menyampaikan

kualifikasi data,

merupakan

informasi

dan

media

yang

digunakan

untuk

pernyataan dari peserta pemilihan

barang/jasa yang mengandung konsekuensi hukum bila data, informasi dan pernyataan yang disampaikan terbukti tidak benar. Dengan demikian yang menandatangani formulir isian kualifikasi, secara hukum harus mempunyai Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

kapasitas untuk menandatanganinya dan bertanggung jawab atas pernyataan, data, dan informasi yang disampaikan. Maka penandatangan formulir isian kualifikasi yang mempunyai kapasitas hukum untuk menandatanganinya adalah : Satu penyedia berbentuk badan hukum : 1. Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar penyedia

barang/jasa,

yang

telah

didaftarkan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. 2. Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar. 3. Kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik. 4. Pejabat yang menurut perjanjian kemitraan/kerjasama operasi berhak mewakili kemitraan/KSO. Selain

berisi surat pernyataan

memiliki

kapasitas

secara hukum untuk

menandatanganinya juga berisi pernyatan tertulis lainnya, yaitu: 1. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pengurus badan usaha atau sedang Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTDN). 2. Tidak terlibat pertentangan kepentingan dengan pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 3. Perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana. 4. Perusahaan

yang

bersangkutan

dan

manajemennya

ataupun

peserta

perorangan tidak dalam pengawasan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. 5. Tidak masuk dalam daftar hitam. Untuk memastikan penyedia yang ikut proses kualifikasi termasuk dalam pengawasan pengadilan atau tidak, pokja ULP/panitia pengadaan secara proaktif melihat di website pengadilan negeri setempat. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan yang Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

dikenakan sanksi oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berupa larangan

ikut

serta

dalam

proses

pengadaan

barang/jasa

diseluruh

kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya. Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 118 Ayat 2 dan 4, pengenaan sanksi daftar hitam dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Pokja ULP/pejabat pengadaan. Perbuatan atau tindak penyedia penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 adalah: a. Berusaha mempengaruhi Pokja ULP/pejabat pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain. c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. d. Mengundurkan

diri

setelah

batas

akhir

pemasukan

penawaran

atau

mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja Pokja ULP/pejabat pengadaan. e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan brang/jasa produksi dalam negeri. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Sesuai dengan uraian diatas, penyedia yang telah dikenakan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA tidak dapat mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD di seluruh Indonesia selama dua tahun sejak keputusan daftar hitam keluar. Sesuai dengan Perka No. 18 Tahun 2014 tentang petunjuk operasional

daftar

hitam,

sanksi

daftar

hitam

dikenakan

terhadap

perusahaan/perseorangan, penerbit jaminan dan individu yang menanda tangani surat penawaran/ surat perjanjian atau surat jaminan. Bilamana sanksi daftar hitam dikenakan kepada penyedia yang menyampaikan penawaran atas nama cabang perusahaan, maka pengenaan daftar hitam kepada cabang perusahaan tersebut hanya berlaku untuk cabang yang dimaksud dan tidak berlaku untuk pusat dan cabang lainnya. Namun bilamana yang dikenakan sanksi adalah perusahaan pusat, maka pengenaan sanksi daftar hitam dikenakan terhadap perusahaan pusat termasuk cabangnya.Untuk mengetahui penyedia barang/ jasa sedang dikenakan sanksi daftar hitam atau tidak dapat dilihat di portal pengadaan nasional/LPSE atau www.inaproc.lkpp.go.id/y3/daftar_hitam.

Gambar 1. Tampilan Daftar Hitam di Portal Pengadaan Nasional




Kode Modul

Selain melihat daftar hitam di website inaproc, pokja ULP dapat mencari daftar hitam lainnya antara lain website LPSE instansi lain, lembaga donor, atau informasi dari pihak lain. Informasi yang diperoleh harus diklarifikasi dulu ke pihak terkait. Jika hasil klarifikasi ternyata benar maka penyedia yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Pokja ULP. 1. Data Administrasi Sesuai dengan Perpres No. 4 tahun 2015 Pasal 19 Ayat 1 (o) bahwa setiap penyedia harus memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman. Sesuai dengan peraturan tersebut maka

setiap

penyedia

wajib mengisi data administrasi di form kualifikasi yang berisi nama penyedia, status penyedia sebagai kantor pusat atau cabang, serta alamat kantor pusat/cabang serta nomor telepon/fax penyedia tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan penyedia pada saat ada pemeriksaan kelengkapan form isian (khusus prakualifikasi), jika ada data-data yang kurang maka pokja ULP/panitia pengadaan dapat meminta data tambahan dan pada saat klarifikasi dan pembuktian persyaratan kualifikasi. 2. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Penyedia barang dan jasa ada 2 jenis, yaitu perseorangan dan badan usaha. Untuk penyedia perseorangan tidak memerlukan akte pendirian perusahaan (akte

notaris),

untuk

penyedia

badan

usaha

wajib

memiliki

akte

pendirian/anggaran dasar koperasi. Badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi b. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum seperti firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Badan usaha yang menjadi penyedia wajib mengisi akte pendirian/anggaran dasar koperasi dengan mengisi nomor akte, tanggal pendirian, nama notaris dan nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (khusus untuk PT). Data landasan hukum ini digunakan oleh pokja ULP/panitia pengadaan untuk melihat tanggal pendirian perusahaan dan melihat daftar pengurus (direksi) Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

serta daftar pemegang saham (komisaris). 3. Pengurus Badan Usaha Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pengurus perusahaan yaitu direksi adalah pihak yang mewakili perusahaan dan memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak. Data pengurus badan usaha digunakan : a. Untuk melihat daftar pengurus perusahaan dan pihak yang berwenang untuk menandatangani form isian kualifikasi. b. Memeriksa apakah direksi tersebut dikenakan sanksi daftar hitam atau tidak. c. Memeriksa adanya kepengurusan ganda yaitu menjadi pengurus di penyedia lainnya yang juga ikut proses pelelangan/seleksi. 4. Izin Usaha yang Dimiliki Sesuai dengan Perpres Nomor 70 Pasal 19 Ayat 1a. Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Dalam menentukan jenis ijin usaha perlu diperhatikan bidang pekerjaan, beserta hal-hal sebagai berikut : 1) Untuk setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP yang diatur dalam Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Usaha perdagangan sendiri adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Selanjutnya sesuai dengan kewenangan K/L pembina sektor terkait maka SIUP untuk sektor sektor tertentu telah digantikan oleh berbagai perijinan tertentu (bukan SIUP lagi), sedangkan yang sifatnya perdagangan masih menggunakan SIUP. 2) Untuk pekerjaan konstruksi harus dilihat jenis pekerjaan konstruksinya, konstruksi bangunan atau non bangunan (misalnya pesawat terbang/kapal Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

laut). Untuk konstruksi bangunan diperlukan kepemilikan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sesuai dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 8; dinyatakan bahwa perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi perizinan usaha dibidang jasa konstruksi dan

memiliki

sertifikat

klasifikasi

dan

kualifikasi

perusahaan

jasa

konstruksi. Mengacu pada ketentuan butir 1 dan 2, diatas penyedia jasa konstruksi berbentuk badan usaha yang mengikuti pelelangan harus memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi). Sesuai dengan Permen PU No. 8 tahun 2011, pemberian ijin usaha jasa konstruksi diberi kewenangan kesetiap Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan untuk kontruksi non bangunan misalnya pembuatan kapal laut diperlukan surat ijin usaha pembuatan kapal. 3) Untuk pekerjaan jasa konsultasi dibedakan menjadi jasa konsultan konstruksi dan non konstruksi, jika konsultan konstruksi bangunan diperlukan SIUJK sedangkan konsultan non konstruksi diperlukan SIUP. 4) Untuk jasa lainnya diperlukan surat ijin usaha sesuai dengan jenis pekerjaannya contohnya : a. Untuk pengadaan jasa keamanan dapat disyaratkan memiliki ijin jasa

keamanan

dari kepolisian sesuai dengan Undang-Undang

Kepolisian No. 2 tahun 2002 . b. Untuk jasa hotel Pariwisata)/SIUK

harus (Surat

memiliki ITUP (Ijin Tetap Usaha

Ijin Kepariwisataan) yang dikeluarkan oleh

Dinas Pariwisata Pemda setempat. Tabel 3. Contoh Surat Ijin Usaha No

Usaha

Nama Ijin Usaha

Instan Pemberi Ijin

1

Perdagangan barang

SIUP

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2

Jasa Konstruksi

SIUJK

Pemda Setempat

3

Bibit Tanaman

Dinas Pertanian

4

Jasa Katering

Ijin pengadaan dan pengedaran bibit Ijin penyehatan jasa boga

5

Jasa transportasi dan akomodasi Ijin usaha biro perjalanan wisata

Dinas Pariwisata

6

Jasa keamanan

Mabes Polri/Polda setempat

Ijin jasa keamanan


Dinas Kesehatan



7

Jasa Hotel

8

Jasa Sewa Gedung

ITUP/SIUK (Surat ijin kepariwisataan) Surat Ijin Pengelola Gedung

Kode Modul

Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk beberapa pemerintah daerah yang telah memiliki badan pelayanan perizinan terpadu maka pengurusan ijin usaha dapat dilakukan di badan tersebut.

Kemampuan Pada Bidang/Sub Bidang Pekerjaan Unsur ini dievaluasi untuk menilai apakah keahlian yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa ini sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Untuk itu perlu dinilai spesialisasi keahlian dari penyedia barang/ jasa yang bersangkutan berdasarkan bidang dan sub bidang. Pembagian bidang dan sub bidang dapat dilihat pada berbagai sumber informasi tergantung pada jenis pekerjaan. Bidang keahlian atau sub bidang keahlian yang dievaluasi adalah : 1. Untuk usaha non-kecil yang dinilai adalah sub bidang keahlian yang dimiliki. 2. Untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil yang dinilai adalah bidang keahlian yang dimiliki.

Penjelasannya adalah untuk usaha non-kecil, karena perusahaannya sudah besar maka perusahaan tersebut sudah harus mempunyai keahlian yang lebih spesifik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan non-kecil sudah harus mempunyai “sub bidang keahlian”, yaitu keahlian yang merupakan spesifikasi daripada “bidang keahlian”.

Sebagai contoh pembagian bidang dan sub-bidang untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 8 Tahun 2011 mengenai Pembagian Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Untuk data lengkapnya dapat diunduh di www.pu.go.id. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub-bidang usaha.




Kode Modul

Untuk pekerjaan yang kompleks, kualifikasi berdasarkan bidang sub bidang saja mungkin belum mencerminkan kamampuan penyedia barang/jasa tersebut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, jika ditentukan dalam dokumen kualifikasi, perlu juga diminta kepada penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses kualifikasi, data dan informasi tentang kemampuannya menyelesaikan sejumlah kontrak pekerjaan yang telah pernah dilaksanakan yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan pekerjaan yang akan dilelangkan dilihat dari segi ukuran fisik, kompleksitas, metode pelaksanaan, teknologi dan karakteristik lainnya. Begitu pula pengalaman menyelesaikan jenis-jenis pekerjaan utama tertentu dalam kurun waktu tertentu seperti misalnya untuk pekerjaan konstruksi, pengalaman

melakukan

pengecoran

X m3/bulan beton untuk

pembangunan bendungan serbaguna, melakukan penempatan Y m3/bulan aspal beton untuk pembangunan jalan tol internasional dsb. Pekerjaan-pekerjaan utama tertentu itu harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif pendek karena misalnya ada kendala musim hujan. Contoh bidang (klasifikasi) dan sub bidang (sub-klasifikasi) untuk pekerjaan pelaksana konstruksi dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini : Tabel 4. Bidang dan Sub-Bidang Pekerjaan Pelaksana Konstruksi No 1

Klasifikasi Bangunan Gedung

Kode

BG002

Sub klasifikas Jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan kopel i Jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian

BG003

Jasa pelaksana konstruksi gudang dan industry

BG004

Jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial

BG005

Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan public

BG006

Jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa lainnya

BG007

Jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan

BG008

Jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan

BG009

Jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya

BG001

Dari tabel di atas tampak bahwa sub-bidang yang satu tidak sepenuhnya terlepas dari sub-bidang yang lainnya. Oleh karena itu pengalaman suatu penyedia jasa konstruksi dalam pembangunan konstruksi bangunan pendidikan, misalnya, tidak Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

dapat diabaikan begitu saja ketika penyedia tersebut mengikuti pelelangan di suatu

instansi

sedang

melelangkan

pekerjaan

pembangunan

konstruksi

bangunan kesehatan. Walau pun tidak 100% sama, pengalaman tersebut dapat diberikan koefisien (< 1) dan harus sudah tercantum dalam dokumen kualifikasi. Klasifikasi yang lain dapat dilihat di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia (KBLI) yang merupakan peraturan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 57 Tahun 2009. Contoh pengelompokkan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini. Tabel 5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Jasa Lainnya

Cara mengetahui kualifikasi kecil/non-kecil, untuk bidang perdagangan barang/jasa di SIUP dan konstruksi di SBU (Sertifikat Badan Usaha).

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan bahwa usaha kecil adalah memiliki hasil penjualan tahunan dibawah Rp. 2,5 milyar. Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 100 Ayat 3 : nilai paket pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 2,5 milyar diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil.

Untuk membedakan kualifikasi penyedia (kecil dan non kecil), yaitu: a. Untuk bidang usaha perdagangan dengan melihat SIUP kecil dan SIUP nonkecil (menengah dan besar). b. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi dengan melihat SIUJK dan SBU (Sertifikat Badan Usaha) untuk grade 2 - 4 termasuk usaha kecil, sedangkan grade 5 - 7 termasuk usaha non-kecil (sesuai SE Men-PU : 16/SE/M/2010). Dalam Permen PU No. 8 Tahun 2011, kualifikasi usaha jasa konstruksi dibagi menjadi perseorangan, K1, K2, K3 termasuk usaha kecil; sedangkan M1,M2, B1 dan B2 termasuk usaha non-kecil.

5. Susunan Kepemilikan Saham Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pemilik saham atau komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Susunan kepemilikan saham (komisaris) digunakan oleh Pokja ULP/panitia pengadaan untuk : a. Informasi dalam mengevaluasi pihak yang berwenang untuk mewakili penyedia. b.Dasar untuk mengevaluasi form isian kualifikasi, dimana setiap penyedia menyatakan tidak adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest), komisaris tidak masuk daftar hitam dan pernyataan bukan pegawai K/L/D/I. c.Dasar untuk memeriksa adanya kepemilikan ganda yaitu lebih dari 50 % kepemilikan saham.

6. Kewajiban Perpajakan Unsur ini dievaluasi dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pemerintah di sektor pajak. Dengan demikian setiap Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

peserta pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah harus sudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang sudah jatuh tempo pada saat mengikuti pemilihan ini sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 19 Huruf l, kewajiban perpajakan sesuai undang-undang adalah sebagai berikut : 1. Badan hukum atau perorangan sebagai pengusaha kena pajak. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan). 2. Badan hukum atau perorangan sebagai bukan Pengusaha Kena Pajak. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan). 3. Penyedia yang bermitra, anggota mitranya juga harus sudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT tahunan dapat diganti oleh penyedia barang/jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak. Dalam proses pelelangan, pemenuhan persyaratan perpajakan dapat dilihat dalam form isian kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia, dan menjadi tugas pokja ULP/panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta. Pemahaman pokja ULP/panitia pengadaan yang keliru dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses evaluasi terhadap dokumen kualifikasi, sehingga potensial menimbulkan permasalahan yang

dapat

berakibat

merugikan penyedia barang/jasa dan dapat dijadikan

materi sanggah. Contoh kasus pengenaan kewajiban perpajakan pada proses pengadaan : Pokja ULP/panitia pengadaan pada tanggal 4 April 2013 mengumumkan pelelangan pengadaan komputer dengan jadwal batas pemasukan penawaran terakhir tanggal 14 April 2013. Panitia mensyaratkan agar penyedia menyampaikan SPT tahunan 2013.




Kode Modul

Sekilas tidak ada yang janggal dari contoh diatas. Pokja ULP/panitia pengadaan sudah mencantumkan persyaratan sebagaimana Perpres No. 4 tahun 2015 Pasal 19. Namun sekarang marilah kita analisa contoh kasus diatas. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 angka (3) disebutkan bahwa batas waktu penyampaian surat pemberi tahunan adalah : 1. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah batas akhir masa pajak . 2. Untuk SPT tahunan PPh WP orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak; atau 3. Untuk SPT tahunan PPh WP badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan

ketentuan

diatas,

penyedia

barang/jasa

(badan)

memiliki

kesepakatan untuk menyampaikan SPT tahunan 2012 ke KPP hingga akhir 30 April 2013, dan menyampaikan SPT masa hingga 20 April 2013, sehingga sampai dengan batas waktu pemasukan penawaran 14 April 2013, sangat dimungkinkan penyedia belum dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Jika hal tersebut terjadi, maka pokja ULP/panitia pengadaan tidak dapat menggugurkan penawaran dari penyedia. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan PerundangUndangan, UU No. 28 Tahun 2007 memiliki hirarki dan kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan Perpres No. 4 Tahun 2015. Dengan demikian ketentuan yang dipersyaratkan pokja ULP/panitia pengadaan mengandung kekeliruan dan masuk ke dalam materi sanggah sebagaimana diatur dalam pasal 81 (1) dan pasal 24 (3) di Perpres No. 4 Tahun 2015. Pokja ULP/Panitia Pengadaan seharusnya mensyaratkan penyampaian SPT Tahunan 2011. Namun bila ada penyedia yang menyampaikan SPT tahunan lebih awal ke KPP sehingga dapat menyampaikan SPT tahun 2012 maka hal tersebut akan lebih baik dan tidak dapat menggugurkan penawaran. Surat Keterangan Fiskal (SKF) Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu. Wajib pajak yang mengajukan permohonan surat keterangan fiskal wajib memenuhi persyaratan : 1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan. 2. Mengisi formulir dan koreksi positif dan negatif untuk perlindungan fiskal dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) untuk

tahun

terakhir

beserta

tanda

terima

penyerahan

surat

pemberitahuan tersebut. b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir ; dan c. Fotokopi Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk wajib pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan baik, karena pemindahan hal (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak baru. Misalnya ada pelelangan di bulan Mei 2013, untuk bukti pajak penyedia hanya melampirkan SKF tertanggal 16 Mei 2013 dan tidak melampirkan bukti pajak bulanan lainnnya, maka penyedia tersebut telah memenuhi persyaratan kualifikasi dalam perpajakan untuk mengikuti pelelangan/seleksi. Masa berlaku SKF selama 1 tahun sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE - 29/PJ.44/1999 tentang masa berlaku surat keterangan Fiskal.

7. Data Personalia (Tenaga Ahli Tetap Badan Usaha) Unsur ini tidak digunakan untuk pemilihan penyedia barang. Dievaluasi dengan tujuan untuk menilai seberapa jauh calon penyedia mampu menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi kecuali untuk jasa konsultansi perorangan tanpa unsur kemampuan menyediakan personel. Kemampuan menyediakan bisa diartikan sebagai mampu menyediakan karena memiliki Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

pegawai tetap sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Pada saat pembuktian kualifikasi, calon penyedia harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan tenaga ahli misalnya berupa Surat Pengangkatan (SK). 8. Kemampuan Menyediakan Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Pendukung Dievaluasi dengan tujuan untuk menilai seberapa jauh calon penyedia mampu menyediakan fasilitas, peralatan, maupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Pada saat pembuktian kualifikasi, calon penyedia harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan fasiltas/peralatan. Bukti kepemilikan dapat dibuktikan dengan cara sewa atau bekerja sama dengan pihak lain yang dilakukan sebelum proses prakualifikasi. 9. Data Pengalaman Penyedia dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir Daftar

pengalaman

sejenis

perusahaan

dalam

sepuluh

tahun

terakhir

dipersyaratkan untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Pengalaman sejenis disini ada yang sesuai dengan bidang dan sub-bidang pekerjaaan. Pada pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya digunakan untuk menghitung persyaratan Kemampuan Dasar (KD) dan jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan (N) pada perhitungan sisa kemampuan paket (SKP). 10. Pekerjaan Dalam 4 Tahun Terakhir Kriteria untuk unsur ini adalah mempunyai paling tidak 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa/ barang pada 4 tahun terakhir, baik dari pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Hal ini hanya berlaku bagi penyedia barang/jasa yang sudah berusia lebih dari atau sama dengan 4 tahun. Bila penyedia bermitra, penilaian ini juga berlaku bagi anggota mitranya. Sedangkan untuk badan usaha baru yang berdiri kurang dari 3 tahun, tidak disyaratkan. Unsur ini dievaluasi untuk menilai bahwa penyedia barang/jasa yang bersangkutan

mampu menyediakan barang/jasa. Bila dalam jangka waktu 4

tahun penyedia barang/jasa tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, maka penyedia barang/jasa tersebut dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Oleh karena itu pengalaman yang dinilai tidak terkait dengan bidang yang sedang dilelang. Sepanjang mempunyai minimal 1 (satu) pekerjaan, apapun bidangnya termasuk pengalaman sub-kontrak, maka unsur ini dinilai telah memenuhi. 11. Daftar Perolehan Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan Unsur ini tidak digunakan untuk pemilihan penyedia barang dan jasa konsultansi. Dievaluasi dengan tujuan untuk menilai Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang mencerminkan kapasitas yang masih ada untuk dapat menerima dan menyelesaikan pekerjaan baru. Dengan demikian pekerjaan yang sedang dikerjakan tidak harus terkait dengan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang akan dilaksanakan. 12. Dukungan Bank (Khusus Pekerjaan Konstruksi) Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 19 ayat (i) : “Khusus pekerjaan pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank”. Serta Perka LKPP No. 14 tahun 2012, Bab III.B.g “Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket. Dalam hal kemitraan yang menyampaikan surat dukungan keuangan hanya lead firm “. Unsur ini digunakan hanya untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan dievaluasi untuk menilai seberapa jauh penyedia pekerjaan konstruksi mampu menyiapkan dana awal untuk melaksanakan pekerjaan. Dana awal yang harus mampu disediakan minimal sebesar 10% dari nilai HPS. Surat dukungan keuangan dari bank harus ada pernyataan dari bank yang menjamin bahwa bank akan memberi minimal sebesar 10% dari nilai HPS sebagai dana awal pelaksanaan bila pekerjaan sudah diperoleh. Jika HPS untuk pekerjaan konstruksi senilai 1 milyar, maka dapat ditetapkan dukungan keuangan dari bank sebesar Rp. 100 juta. Penyedia yang menyampaikan nilai dukungan lebih dari yang ditetapkan oleh pokja ULP/panitia pengadaan tidak digugurkan, sedangkan yang memberikan dibawah nilai yang Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

ditetapkan oleh pokja ULP/panitia pengadaan dapat digugurkan. 13. Peserta Bermitra /Kerjasama Operasi (KSO) Dalam hal penyedia melakukan kemitraan, perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut memuat antara lain : a. Persentase kemitraaan b. Pemimpin kemitraan (lead firm) Surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (KSO) harus dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai. Perjanjian kerja sama untuk penyedia yang melakukan kemitraan disampaikan dalam dokumen penawaran. Dengan demikian calon peserta tidak harus mendaftar bersama sama sebagai KSO pada saat pendaftaran, namun cukup perusahaannya saja yang menjadi leadfirm yang mendaftar. 14. Kemampuan Dasar (KD) Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19 Ayat 1 (h) : “Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi”. Serta pada Pasal 20 : a. KD sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat 1 Huruf ‘h’ pada sub bidang pekerjaan sejenis untuk usaha non-kecil dihitung dengan ketentuan,sebagai berikut : i. Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan ii. Untuk pengadaan jasa lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). b. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan. c. Ketentuan ayat 1 dikecualikan dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD. d. Dalam hal bermitra, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm). Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Sesuai dengan penjelasan Pasal 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 : “Nilai Pengalaman tertinggi (NPt) adalah nilai kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada sub-bidang yang sejenis. KD untuk pengadaan jasa lainnya menjadi persyaratan penyedia jasa lainnya bila diperlukan”.

Jadi Kemampuan dasar (KD) merupakan unsur yang dievaluasi dengan maksud untuk menilai kemampuan peserta pemilihan penyedia jasa dalam menyediakan jasa yang dibutuhkan. Penilaian dilakukan dengan melihat nilai kontrak atau nilai pekerjaan yang pernah diterima selama sepuluh tahun terakhir untuk pekerjaan yang sejenis dan mempunyai kompleksitas setara dengan jasa yang dibutuhkan. Penilaian ini dilakukan dengan asumsi bahwa nilai kontrak yang pernah diterima mencerminkan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam menyediakan jasa. Nilai pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dikonversi dengan nilai sekarang. Hal ini dilakukan apabila nilai uang pada tahun-tahun sebelumnya dengan nilai tahun sekarang dianggap berbeda secara signifikan dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut :

NPs = NPO x (Is/Io) NPS Io

= Nilai pekerjaan sekarang = indeks dari biro pusat statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is

= Indeks dari BPS pada bulan penilaian kualifikasi

(bila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linear berdasarkan indeks bulan bulan sebelumnya). Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.

Contoh: Ada pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Rp. 4,5 milyar (pengumuman pelelangan dilakukan di bulan April 2013). Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

KD

= 3 NPt maka Rp. 4,5 M = 3 NPt

NPt

= Rp. 4,5 M/3 = Rp. 1,5 M

Jadi penyedia yang pernah mempunyai 1 paket tertinggi sama dengan atau lebih dari Rp. 1,5 milyar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada sub bidang yang sama, lulus persyaratan KD. Sedangkan untuk para penyedia yang mempunyai nilai paket tertinggi dibawah Rp. 1,5 milyar ditindak lanjuti dengan perhitungan seperti yang terjadi pada contoh dibawah ini:

PT. Rindu Tender, dalam dokumen formulir isian kualifikasi, terdaftar pekerjaan yang pernah dilakukan dan diserahterimakan pertama kali bulan April 2007 dengan

nilai

kontrak

Rp.

1,4

milyar

(berdasarkan

nilai

addendum

terakhir).Untuk mengetahui PT. Rindu Tender memenuhi syarat KD atau tidak, maka POKJA ULP/Panitia Pengadaan harus menghitung NPS (Rp. 1,4 milyar pada April 2007), bisa sama atau lebih tinggi dari NPt (Rp. 1,5 milyar pada April 2013). Data indeks BPS dapat diperoleh di http://www.bps.go.id, Indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, Indonesia 2002-2013.

Io

= 211, di bulan April 2007 untuk jenis bangunan, konstruksi Indonesia.

Is

= 227, di bulan April 2013 untuk jenis bangunan, konstruksi Indonesia.

Npo = Rp. 1,4 milyar NPS = Npo x (Is /Io) = Rp. 1,4 milyar x (227/211) = Rp. 1,506 milyar

NPs ≥ NPt KD = 3 NPt = 3 x Rp. Rp. 1,506 milyar = Rp. 4,518 milyar Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Karena KD sama dengan atau lebih besar dari HPS maka penyedia PT. Rindu Tender memenuhi persyaratan KD.

Tabel 6. Contoh Indeks dari BPS pada Bulan Penilaian Kualifikasi (ls)

Tabel 7. Contoh indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Serah Terima Pertama (lo)

Penggunaan : Penilaian kemampuan dasar digunakan pada : Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

1. Hanya untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. 2. Hanya untuk pemilihan usaha non-kecil. 3. Tidak metode

diberlakukan

untuk

pemilihan

penyedia

jasa

lainnya

dengan

pelelangan sederhana dan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi

dengan metode pemilihan langsung. 4. Tidak

diberlakukan

untuk

pemilihan

penyedia

dengan

metode

penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.

KD Perusahaan Bermitra Penyedia yang menjadi anggota kemitraan/Kerjasama Operasi (KSO) harus mengisi formulir isian kualifikasi sesuai dengan kualifikasi usahanya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 2,5 milyar, maka leadfirm dari suatu kemitraan harus memenuhi Kemampuan Dasar (KD) yang cukup sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dikompetisikan.

15. Sisa Kemampuan Paket (SKP) : Sisa kemampuan paket merupakan unsur yang dievaluasi dengan maksud untuk menilai kemampuan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa atau kapasitas yang masih tersisa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada tahun pelaksanaan pengadaan jasa. Penilaian kapasitas yang masih tersisa dilakukan dengan melihat kemampuan jumlah paket pekerjaan yang bisa ditangani dalam satu tahun dikurangi dengan jumlah paket yang sedang dikerjakan pada tahun tersebut. Penggunaan : Penilaian sisa kemampuan paket digunakan pada : 1. Hanya untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. 2. Tidak

diberlakukan

untuk

pemilihan

penyedia

dengan

metode

penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara.




Kode Modul

Cara menghitung : Cara menghitung sisa kemampuan paket menggunakan rumus:

SKP = KP – Jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. Untuk usaha kecil, KP = 5. Untuk usaha non-kecil, KP = 6 atau KP = 1,2 N, dimana : N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dalam hal kemitraan, SKP yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra.

Contoh: PT. ABC adalah perusahaan non-kecil di bidang konstruksi yang berpengalaman dalam menangani pekerjaan konstruksi terutama di bidang infrastruktur. SKP dihitung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk perhitungan ini dibutuhkan data seluruh riwayat proyek yang dimiliki perusahaan selama 5 tahun terakhir yang sudah berakhir atau sudah dikerjakan. Selain itu proyek-proyek yang masih dikerjakan hingga sekarang harus dicatat dalam daftar juga. Misalnya pada tahun 2009, PT. ABC mengerjakan 1 proyek, pada tahun 2010 mengerjakan 2 proyek sekaligus, pada tahun 2011 mengerjakan 3 proyek sekaligus, dan pada tahun 2012 mengerjakan 7 proyek sekaligus. Dalam kasus ini, N untuk PT. ABC adalah 7, karena 7 merupakan jumlah proyek terbanyak yang dapat dilakukan sekaligus oleh perusahaan tersebut dalam 1 tahun.

Tabel 8. Contoh Daftar Pengalaman Pekerjaan Konstruksi Selama 5 Tahun Terakhir




Kode Modul

Pada tahun 2013, perusahaan tersebut mengikuti pelelangan umum untuk paketpaket pekerjaan konstruksi perbaikan jalan di Kota Bogor dengan nilai HPS Rp. 6 milyar, dengan informasi pekerjaan sebagai berikut :

Cara menghitung nilai N adalah sebagai berikut : Kontrak yang diperoleh PT. ABC pada tahun 2012 diurutkan berdasarkan masa pelaksanaan kontrak, sehingga terlihat kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan (sekaligus).

PT. ABC termasuk perusahaan konstruksi yang tergolong non-kecil. Sehingga nilai KP ditentukan dengan rumus KP = 1,2 N . Paket Sedang Dikerjakan (PSD) Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

untuk PT. ABC adalah 4, nilai ini merupakan jumlah proyek yang masih dikerjakan hingga sekarang, sehingga: N=7 KP = 1,2 x N = 1,2 x 7 = 8,4

SKP = KP – PSD SKP = 8,4 – 4 = 4,4

Maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas PT. ABC masih bisa mengerjakan 4,4 paket pekerjaan lagi.

16. Manajemen Mutu dan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dasar hukum yang menjadi acuan penerapan K3 adalah: 1.Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2.Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3.Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

No:

Per.

05/Men/1996

tentang

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 4.Peraturan Pemerintah (PP) No.

50 Tahun 2012 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, kewajiban menerapakan K3 berlaku bagi perusahaan : a.Memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau b.Pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi (ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan). c.Penerapan K3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

serta konvensi atau standar internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka bila pekerjaan yang akan dilakukan oleh penyedia memenuhi minimal salah satu kategori tersebut maka persyaratan K3 ditetapkan dalam dokumen kualifikasi (untuk barang dan jasa tertentu saja). Sebagai contoh : 1.Jasa cleaning service untuk gedung bertingkat tinggi, penyedia harus mempunyai Sertifikat Manajemen K3. 2.Barang berbahaya seperti pengadaan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, penyedia harus mempunyai Sertifikat Manajemen K3. 3.Jasa konsultansi untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, penyedia harus mempunyai Sertifikat ISO. 4.Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, penyedia harus mempunyai Sertifikat ISO dan Sertifikat Manajemen K3.

Gambar 2. Contoh Sertifikat OHSAS 18001:2007 Milik Salah Satu Perusahaan BUMN Konstruksi. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Kualifikasi Teknis Kualifikasi teknis dilakukan hanya untuk kualifikasi pemilihan penyedia jasa konsultansi

badan usaha dan dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan

memberikan nilai (bobot) pada persyaratan teknis yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi.

Penilaian teknis dapat dilakukan dengan/tanpa ambang

batas. Tanpa batas batas dengan menghitung jumlah nilai yang diperoleh setiap penyedia, lalu diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah, dan diambil 3-5 peringkat tertinggi yang dimasukkan dalam daftar urutan pendek (short list). Sedangkan jika menggunakan ambang batas dengan memberikan passing grade, minimal yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia, kemudian diambil 3-5 peringkat tertinggi yang dimasukkan dalam daftar urutan pendek. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 unsur yang dinilai ada 2 yaitu pengalaman perusahaan (40 – 50%) dan kepemilikan tenaga ahli tetap (50-60%). Pada Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, unsur yang dinilai berubah menjadi pengalaman sejenis (40 – 55%), kesesuaian nilai paket sejenis (35-45%), pengalaman dilokasi yang sama (5-15%) dan domisili perusahaan (5%). Perubahan unsur bertujuan agar semakin banyak penyedia jasa konsultan yang lulus persyaratan teknis dan masuk dalam daftar urutan pendek sehingga memperkecil kemungkinan seleksi gagal.

Unsur yang dinilai untuk kualifikasi teknis ada 4 (empat), yaitu : 1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis. Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), Huruf D No. 2, atau yang sesuai dengan bidang dan sub bidang pekerjaan pekerjaan yang sedang dikompetisikan. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut: NP X

= (JPP X)/JPP

PP X

= Bobot




Kode Modul

Keterangan: X

= Nama perusahaan peserta kualifikasi

NP

= Nilai Pengalaman

JPP

= Jumah Pengalaman Perusahaan

Contoh : Tabel 9. Contoh Penghitungan Bobot dan Pengalaman pada Pekerjaan Sejenis Nama Perusahaan

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis

Bobot (40-55%)

Nilai Pengalaman

1

2

3

4

PT. A

20

40%

PT. B

10

40%

PT. C

50 (tertinggi)

40%

20/50 A Pengalaman x bobot 10/50 B Pengalaman x bobot

50/50 C Pengalaman x bobot

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan. Dihitung berdasarkan nilai kontrak tertinggi yang sama dengan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan. Rumusan perhitungan sebagai berikut: a.Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS. NKPS

= (Bobot ×100)

b.Untuk nilai kontrak kurang dari HPS. NKPS

= (Nilai Kontrak Tertinggi)/HPS ×100 × Bobot

Keterangan

:

NKPS

= Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis




Kode Modul

Tabel 10. Contoh Perhitungan Bobot NKPS Nama Perusahaan

3.

Bobot (35-45%)

NKPS

1

NPT (Rp) 2

3

4

PT. A

1.000.000.000

45%

45

PT. B

550.000.000

45%

45

PT. C

400.000.000

45%

36

Pengalaman

pekerjaan

pada

lokasi

yang

sama

pada

tingkat

kabupaten/kota: Dihitung jumlah paketpengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut: NPL X

= (JPPL X)/(JPPL Tertinggi)×100 × Bobot Sub Unsur

Keterangan: X

= Nama perusahaan

NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi Contoh : a. Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, yang berada di Provinsi Y. Tabel 11. Contoh Perhitungan Pengalaman Sejenis di Tingkat Kabupaten/Kota Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL) 4

Nama Perusahaan

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota

Bobot (5-15%)

1

2

3

PT. A

10 (tertinggi)

10%

10/10 x bobot

PT. B

6

10%

6/10 x bobot

PT. C

8

10%

8/10 x bobot

b. Lokasi pekerjaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta Untuk jumlah paket pengalaman sejenis di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

dibedakan wilayah administrasi di bawahnya.

Tabel 12. Contoh Perhitungan Pengalaman Sejenis pada Provinsi DKI Jakarta Nama Perusahaan

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi DKI Jakarta

Bobot (5-15%)

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/ Kota (NPL)

1

2

3

4

PT. A

10 (tertinggi)

10%

PT. B

6

10%

8

PT. C

10/10 x bobot 6/10 x bobot 8/10 x bobot

10%

1. Domisili Perusahaan Induk (tingkat provinsi/kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta). a. Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, Provinsi Y. Tabel 13. Contoh Perhitungan Bobot dan Nilai Domisili Perusahaan Induk (1) Nama Perusahaan

Domisili Perusahaan Induk

Bobot (5%)

Nilai Domisili (Bobot x 100)

1

2

3

4

PT. A

Provinsi Y

5%

5

PT. B

Kabupaten X

5%

5

PT. C

Provinsi DKI

5%

0

b. Lokasi pekerjaan di kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Tabel 14. Contoh Perhitungan Bobot dan Nilai Domisili Perusahaan Induk (1) Nama Perusahaan


Bobot (5%)


1

2

3

4

PT. A

Provinsi Y

5%

0

PT. B

Kabupaten X

5%

0

PT. C

Provinsi DKI

5%

0

2. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100% Tabel 15. Contoh Perhitungan Keseluruhan Bobot (100%) Nama Perusahaan

Nilai Pengalaman

NKPS

Nilai Pengalaman Sejenis pada kabupaten/kota


Nilai Domisili*)

Total



Kode Modul

Bobot 40%

Bobot 45%

Bobot 10%

Bobot 5%

100%

1

2

3

4

5

6

PT. A

20

45

10

5

80

PT. B

10

45

6

5

66

PT. C

40

36

8

0

84

*) Lihat contoh pada angka 4 huruf a)

Pemeriksaan Kelengkapan Form Isian Kualifikasi Sebelum melakukan evaluasi kualifikasi, pokja ULP/panitia pengadaan harus menyiapkan kertas kerja untuk mencatat kelengkapan form isian kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi. Bentuk kertas kerja berupa tabel atau matriks antara nama peserta kualifikasi dengan kelengkapan administrasi dan teknis. Kertas Kerja Evaluasi Kertas kerja evaluasi adalah catatan-catatan yang dibuat berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh pokja ULP/ panitia pengadaan yang disusun secara sistematis pada saat melakukan evaluasi. Kertas kerja mencerminkan langkahlangkah kerja yang dilakukan, pemeriksaan/pengujian, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dibuat. Fungsi kertas kerja : 1. Sebagai dasar penyusunan berita acara hasil evaluasi kualifikasi. 2. Sebagai alat pembuktian dari berita acara hasil evaluasi kualifikasi. 3. Sebagai

alat

bagi

pihak

terkait

untuk

mereview

dan mengawasi

pekerjaan pokja ULP/panitia pengadaan. Manfaat kertas kerja: 1. Memudahkan dalam menyusun berita acara hasil evaluasi kualifikasi. 2. Meringkas

informasi

3. Memudahkan

yang

menemukan

diperoleh kesalahan

dari

dokumen kualifikasi.

yang

mungkin terjadi dalam

proses evaluasi kualifikasi. Contoh kertas kerja persyaratan administrasi dapat lihat pada tabel dibawah ini.




Kode Modul

Tabel 16 . Contoh Kertas Kerja Evaluasi Kualifikasi Nama Paket :..................................................................... No

Unsur

Kriteria

1

Pakta Integritas

Menyampaikan pakta integritas (otomatis dlm etendering)

2


Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

3

Pernyatan tertulis calon penyedia (otomatis dlm etendering)

Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I (PNS)

Hasil Evaluasi Penyedia 1

Penyedia 2

Penyedia 3

Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanki pidana Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Menyatakan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam

4

Data administrasi

Nama (badan usaha), Status (pusat/cabang), Alamat penyedia

5

Landasan hukum pendirian perusahaan

Mengisi data akte pendirian perusahaan antara lain : nomor akte pendirian, tanggal, nama notaris dan nomor pengesahan

6

Pengurus badan usaha

Mengisi daftar pengurus, identitas dan jabatan dalam badan usaha

7


Memiliki ijin usaha yang sesuai dengan bidang/sub bidang

8


Mengisi komisaris, identitas, presentase saham

9


Mempunyai NPWP Laporan tahunan terakhir

10

Data personalia (tenaga ahli tetap)

Mempunyai tenaga ahli sesuai kebutuhan minimal

11

Kemampuan menyediakan fasilitas/ peralatan

Mempunyai fasilitas/peralatan sesuai kebutuhan

12

Data pengalaman sejenis

Mempunyai data pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir

13

Pekerjaan dalam 4 terakhir


14

Data Pekerjaan yang sedang dikerjakan

Menyampaikan data pekerjaan yang sedang dikerjakan

15 Dukungan bank

Dukungan keuangan dari bank sebesar 10 % dari nilai paket (HPS)

16

Untuk peserta bermitra (konsorsium)

Mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan

17

KD

Nilai KD minimal sama dengan HPS

18

SKP

Untuk usaha kecil 5 dan usaha non-kecil minimal 6

19

Manajemen mutu (ISO)

(Apabila diperlukan)




20

Manajemen K3

Kode Modul

(Apabila diperlukan)

. Tabel 17. Bentuk Kertas Kerja Evaluasi Persyaratan Teknis (Khusus Konsultansi) 1. No

Pengalaman pada pekerjaan sejenis: Nama Penyedia


Bobot (40- 55 %)

Nilai Pengalaman

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan nilai kontrak tertinggi. No

Nama Penyedia

NPT

Bobot (35- 45 %)

NKPS

3. Pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat kabupaten/kota:

No

Nama Penyedia

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis Pada Kabupaten/Kota

Bobot (5 - 15 %)

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)

4. Domisili perusahaan induk (tingkat provinsi/kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta). No

Nama Penyedia


Bobot (5 %)


5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100%




No

Nama Penyedia

Pengalamanan sejenis

NKPS

Kode Modul

Pengalaman dilokasi yang sama


Nilai Domisili

Total nilai

Peringkat



Kode Modul

BAB III MELAKUKAN PENILAIAN KUALIFIKASI PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA Identifikasi Metode Evaluasi dalam Penilaian Kualifikasi Pelaksanaan penilaian kualifikasi calon penyedia dibedakan menjadi yaitu

prakualifikasi

dan

dua,

pascakualifikasi. Pada prakualifikasi, waktu

pelaksanaan penilaian kualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran dan

penilaian

kualifikasi

dilakukan

terhadap

semua

penyedia

yang

memasukkan form isian kualifikasi/tabel kualifikasi. Sedangkan pada pascakualifikasi, waktu pelaksanaan penilaian kualifikasi dilakukan setelah pemasukan penawaran atau lebih tepatnya dilakukan setelah penilaian penawaran terhadap calon pemenang dan cadangan pemenang (tidak semuanya dinilai). Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: a. Sistem Gugur untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; Penilaian persyaratan administrasi dengan melihat kesesuaian antara persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan form isian kualifikasi secara manual maupun form isian elektronik diaplikasi SPSE yang disampaikan oleh penyedia. Jika sesuai dengan semua persyaratan maka dinyatakan lulus, jika salah satu/semua tidak sesuai maka dinyatakan gugur. b.Sistem Nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penilaian persyaratan administrasi dengan melihat kesesuaian antara persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi baik secara manual maupun form kualifikasi elektronik diaplikasi SPSE yang disampaikan

oleh

penyedia,

persyaratan

yang

lengkap,

dan

sesuai

dinyatakan lulus. Kemudian dilanjutkan dengan sistem nilai dengan cara memberikan bobot tertentu terhadap unsur-unsur yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi. Evaluasi persyaratan teknis menghasilkan calon daftar pendek (short list). Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Pelaksanaan Penilaian Kualifikasi Tahapan Penilaian Kualifikasi Urutan proses penilaian kualifikasi dapat dilihat pada gambar 3 untuk pengadaan

barang/konstruksi/jasa

pengadaan

Gambar

jasa

3.

Penilaian

lainnya,

konsultansi

untuk

Pemilihan

sedang gambar 4 untuk dibawah

Penyedia

ini.

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya




Kode Modul

Gambar 4. Penilaian kualifikasi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi badan dan perorangan




Kode Modul

Cara Menghitung dan Melakukan Evaluasi dalam penilaian Kualifikasi A. Sistem manual 1. Evaluasi Kualifikasi Persyaratan Administrasi Evaluasi

administrasi dilakukan dengan cara memeriksa apakah peserta

lelang/seleksi memiliki seluruh unsur yang menjadi persyaratan. Apabila terdapat satu atau lebih persyaratan yang tidak dimiliki maka peserta lelang/seleksi akan dinyatakan gugur. 1) Evaluasi kualifikasi administrasi dilakukan dengan memeriksa form isian kualifikasi/tabel kualifikasi dengan menyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi. 2) Evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi dilakukan terhadap penyedia yang masuk dalam daftar calon pemenang, cadangan 1 dan 2 (jika ada). 3) Langkah – langkah detail melakukan evaluasi kualifikasi sebagai berikut : a. Pakta Integritas, form isian kualifikasi dan surat pernyataan. i. Untuk

sistem

manual

dengan

cara

memeriksa

ada/tidak

adanya

persyaratan tersebut dan penandatangan harus pihak yang memiliki kapasitas mewakili penyedia dengan melihat daftar direksi/komisaris di fom isian, serta surat kuasa (jika dikuasakan). ii. Untuk sistem e-proc sesuai Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015, jika sudah mengirim data kualifikasi secara elektronik artinya sudah menyetujui pernyataan tersebut. Jadi tidak perlu diminta lagi pakta integritas, form isian dan surat pernyataan. iii. Memeriksa dan memastikan penyedia tidak masuk daftar hitam, baik badan usaha

dan

pengurus,

dengan

melihat

di

www.inaproc.lkpp.go.id/y3/daftar_hitam atau di LSPSE setiap K/L/D/I. iv. Jika

persyaratan tersebut ada dan tidak ditemukan data masuk daftar

hitam, maka dinyatakan lulus. Jika persyaratan tidak ada atau ditemukan data masuk daftar hitam, maka gugur.

b.Data administrasi. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

Dengan cara memeriksa domisili (alamat) penyedia.Jika ada dinyatakan lulus, jika tidak ada dinyatakan gugur.

c.Landasan hukum pendirian perusahaan. Baik untuk sistem manual dan e-proc dengan cara memeriksa landasan hukum pendirian perusahaan atau data akte pendirian. Jika ada dinyatakan lulus, jika tidak ada dinyatakan gugur.

d. Pengurus badan usaha (direksi). i. Baik untuk sistem manual dan e-proc, dengan cara memeriksa kelengkapan data pengurus badan usaha atau daftar direksi perusahaan. ii. Melakukan pemeriksaan silang (cross check) dengan data kualifikasi penyedia lain yang menjadi peserta, untuk memastikan tidak ada pengurus ganda (menjadi direksi di penyedia lainnya). iii.Jika ada daftarnya dantidak ada direksi yang menjadi pengurus ganda, maka dinyatakan lulus. Jika tidak ada daftarnya atau tidak menjadi pengurus ganda, maka dinyatakan gugur.

e.Ijin usaha yang dimiliki. Baik untuk sistem manual dan e-proc, dengan cara memeriksa kesesuaian ijin usaha yang

dimiliki dan masih

berlaku

untuk

melihat

klasifikasi usaha

(bidang dan sub-bidang) dan kualifikasi (kecil dan non kecil (menengah/besar). Jika sesuai dinyatakan lulus, jika tidak sesuai dinyatakan gugur.

f.Susunan kepemilikan saham. i.Baik untuk sistem manual dan e-proc, dengan cara memeriksa kelengkapan data pemilik saham (komisaris). Jika ada dinyatakan lulus, jika tidak ada dinyatakan gugur. ii. Melakukan pemeriksaan silang (cross check) dengan data kualifikasi penyedia Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

lain yang menjadi peserta, untuk memastikan tidak ada kepemilikan ganda yaitu lebih dari 50 % pemegang saham. iii. Jika ada daftar komisaris dan tidak ada kepemilikan ganda maka dinyatakan lulus, jika tidak ada daftarnya atau ditemukan kepemilikan ganda maka dinyatakan gugur.

g.Kewajiban Perpajakan Baik untuk sistem manual dan e-proc, dengan cara memeriksa kewajiban perpajakan antara lain NPWP dan Laporan Tahunan. Jika ada dan sesuai dengan mengisi nomor dan tanggal laporan pajak dinyatakan lulus, jika tidak ada dinyatakan gugur. Contoh pengadaan alat pengolah data (komputer): didokumen kualifikasi ditetapkan penyedia wajib memiliki laporan pajak tahunan 2011. Jika pada tabel kualifikasi penyedia sudah mengisi nomor dan tanggal laporan pajak maka dinyatakan lulus, jika tidak ada data maka dinyatakan gugur.

h.Data personalia (tenaga ahli tetap badan usaha). Memeriksa daftar tenaga ahli tetap yang dimiliki dibandingkan dengan kebutuhan tenaga ahli dalam KAK. Contoh pengadaan jasa konsultan manajemen konstruksi, membutuhkan 4 orang tenaga ahli yang terdiri : i.1 orang team leader (ahli arsitektur), pendidikan S2. ii.1 orang ahli arsitektur, pendidikan S1. iii.1 orang ahli struktur/sipil pendidikan S1;dan iv.1 orang ahli mekanikal dan elektrikal, pendidikan S1.

i.Data fasilitas/peralatan/perlengkapan pendukung. Dengan cara memeriksa daftar peralatan yang dimiliki dibandingkan dengan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam KAK. Jika penyedia memiliki minimal

peralatan yang dibutuhkan maka

dinyatakan lulus, jika tidak maka dinyatakan gugur. Contoh pada pekerjaan Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

konstruksi (fisik) pembangunan gedung membutuhkan minimal 2 unit dump truck dengan kapasitas 5 M3 yang masih berfungsi baik. Dalam form isian kualifikasi penyedia menyampaikan memiliki 2 mobil dump truck dengan bukti kepemilikan berupa BPKB atau sewa, maka dinyatakan lulus.

j. Data pengalaman yang sejenis 10 tahun terakhir. i.Dengan cara memeriksa daftar pengalaman sejenis yang sesuai dengan bidang dan sub-bidang pekerjaan yang sedang dikompetisikan. Jika tidak sesuai dengan bidang/sub-bidang tidak dihitung (dianggap tidak ada). ii. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya digunakan untuk menghitung nilai kemampuan dasar (KD) dan menentukan jumlah paket terbanyak yang ditangani pada saat bersamaan (N) (digunakan pada perhitungan SKP). iii. Nilai KD dihitung seperti contoh bab II, jika memenuhi nilai KD maka dinyatakan lulus, jika tidak memenuhi KD maka dinyatakan gugur. iv. Untuk pekerjaan konsultan untuk menghitung bobot pada persyaratan teknis. Jika memiliki pengalaman sejenis dinyatakan lulus, jka tidak memiliki dinyatakan gugur. v. Penyedia konsultan yang lulus evaluasi administrasi, dilanjutkan ke evaluasi teknis.

k. Pekerjaan dalam 4 tahun terakhir. Dengan cara memeriksa daftar pekerjaan yang pernah dikerjakan dalam 4 tahun terakhir (khusus penyedia yang berdiri lebih dari 4 tahun). Jika ada dinyatakan lulus, jika tidak ada dinyatakan gugur. Khusus penyedia yang berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib memiliki pengalaman.

l. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Khusus pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dengan memeriksa daftar pekerjaan atau kontrak yang sedang dilaksanakan, kemudian dihitung nilai sisa kemampuan paket (SKP) seperti contoh Bab II. Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

m. Syarat lainnya (jika ada)

4) Hasil penilaian kualifikasi administrasi diatas, dicatat ke dalam kertas kerja dibawah ini. Berikut ini diberikan 2 contoh evaluasi administrasi : a. Pekerjaan pengadaan alat pengolah data dengan pascakualifikasi; dan b. Pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan prakualifikasi

Contoh 1. Hasil Penilaian kualifikasi dengan Pascakualifikasi Pengadaan alat pengolah data, (Personal komputer, laptop dll) dengan nilai

HPS

: Rp. 245.000.000 di suatu lembaga pemerintah non kementrian

dengan metode lelang sederhana pascakualifikasi. Diumumkan tanggal 27 Pebruari 2013, Pemasukan penawaran tanggal 8 Maret 2013, ada 5 penawaran yang masuk. Dari 5 penawaran yang masuk, 2 gugur dievaluasi harga karena penawaran melebihi HPS, ada 3 penyedia yang lulus evaluasi harga dan penawaran ketiga penyedia tersebut di bawah HPS. Pada tanggal 11 Maret 2013, pokja ULP/panitia pengadaan melanjutkan ke evaluasi kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen kualifikasi. Tabel 18. Contoh Hasil Penilaian Kualifikasi dengan Pascakualifikasi No

Unsur

Hasil Evaluasi

1

Pakta Integritas

Kriteri a Menyampaikan pakta integritas

2



√

√

√

3

Pernyatan tertulis calon penyedia

Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I (PNS)

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanki pidana

√

√

√


PT. CMU

CV.PC

CV.BGI

√

√

√



Kode Modul

Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

√

√

√

Menyatakan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam

√

√

√

4

Data administrasi

Nama (badan usaha), Status (pusat/ cabang), Alamat penyedia

√

√

√

5



√

√

√

6


Mengisi data pengurus perusahan (direksi)

√

√

√

7

Ijin Usaha yang dimiliki Memiliki SIUP Komputer, kualifikasi kecil

√

√

√

8


Mengisi data susunan kepemilikan saham

√

√

√

9


Mempunyai NPWP

√

√

√

Laporan tahunan 2011

√

√

√

10

Kemampuan menyediakan teknisi

Mempunyai tenaga teknisi sesuai kebutuhan minimal

√

√

√

11



√

√

√

Lulus

Lulus

Lulus

Kesimpulan

Contoh 2. Penilaian Kualifikasi pengadaan jasa konsultan MK dengan prakualifikasi Nama Paket

: Pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) pekerjaaan pembangunan gedung kantor Kementrian di Jakarta

Nilai HPS

: Rp. 463.000.000

Tanggal Evaluasi : 8 April 2013




Kode Modul

Tabel 19. Contoh Hasil Penilaian Kualifikasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi dengan Prakualifikasi No

Unsur

Hasil Evaluasi

Kriteria PT. PD

PT. YK PT. AA PT. UTC PT. GM PT. IK PT. WCB √ √ √ √ √ √

1

Pakta Integritas

Menyampaikan pakta integritas

√

2



√

√

√

√

√

√

3

Pernyatan tertulis calon penyedia

Surat Pernyataan Bukan pegawai K/L/D/I

√

√

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak sedang menjalani sanki pidana

√

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak baik langsung maupun tidak langsung

√

√

√

Menyatakan bahwa tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawsan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

√

√

Menyatakan bahwa salah satu dan/ atau semua pengurus tidak masuk dalam daftar hitam

√

PT. IU

PT. PKP PT. TAG

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

Data administrasi

Domisili perusahaan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6


Mengisi data pengurus perusahan (direksi)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7


SBU dan SIUJK bidang konsultan lainnnya sub bidang Manajemen proyek yang berhubungan dengan konstruksi (MK)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

8


Mengisi data susunan kepemilikan saham

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10


Mempunyai NPWP

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Laporan tahunan 2011

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11

Kemampuan menyediakan tenaga ahli

Mempunyai tenaga ahli minimal sesuai kebutuhan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

12

Kemampuan menyediakan fasilitas

Mempunyai fasilitas sesuai kebutuhan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

13

Data pengalaman sejenis

Mempunyai data pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

14



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Lulus

Kesimpulan

5)Hasil

evaluasi

kualifikasi

yang

dilakukan

secara

manual,

kemudian

dimasukkan/diinput ke dalam sistem eproc dengan cara mencentang (√) pada nama penyedia yang dinyatakan lulus, untuk penyedia yang dinyatakan tidak Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

lulus diberikan alasannya. 6)Pada contoh pekerjaan konsultan diatas ada 10 penyedia jasa konsultan MK

yang menyampaikan form isian kualifikasi secara elektronik (tabel

kualifikasi) dan hasil evaluasi semuanya lulus evaluasi kualifikasi. selanjutnya dilakukan evaluasi persyaratan teknis dengan cara memberikan nilai (bobot) pada unsur teknis yang dipersyaratkan, sesuai ketentuan dalam dokumen kualifikasi. Evaluasi kualifikasi persyaratan teknis Evaluasi persyaratan teknis hanya dilakukan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dengan kriteria : Tabel 20. Kriteria dan Pembobotan Evaluasi Kualifikasi Persyaratan Teknis

Contoh : Paket pekerjaan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Gedung Kantor di suatu Kementrian Pusat dengan nilai HPS Rp. 463.000.000 (Empat ratus enam puluh tiga juta rupiah), lokasi di Kota Depok, Jawa Barat.

Dari keterangan diatas sesuai dengan permen PU No. 8 Tahun 2011 untuk pekerjaan manajemen konstruksi dengan masuk pada bidang pekerjaan : jasa konsultan lainnya, sub-bidang : Jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan. Jadi bidang/sub bidang yang dihitung sebagai pengalaman sejenis setiap penyedia adalah yang sesuai dengan bidang dan sub-bidang tersebut, sedangkan pengalaman penyedia dibidang yang lainnya tidak dihitung.

1.

Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40 % (dari dokumen kualifikasi) Langkah-langkah detail melakukan evaluasi pengalaman sejenis :




a.

Kode Modul

Menghitung jumlah pengalaman yang sesuai bidang dan sub-bidang pekerjaan pada setiap penawaran yang masuk, pengalaman yang tidak sesuai bidang/sub-bidang tidak dihitung. Hasil perhitungan dimasukkan kedalam kertas kerja.

b.

Menentukan jumlah pengalaman sejenis yang tertinggi yang akan menjadi pembanding pengalaman sejenis penyedia yang lain. Menghitung nilai pengalaman (NP) setiap penyedia dengan rumus dibawah ini.

Rumusan penghitungan sebagai berikut: NP X = (JPP X)/JPP PP X= Bobot Keterangan: X

= Nama perusahaan peserta kualifikasi

NP

= Nilai Pengalaman

JPP

= Jumah Pengalaman Perusahaan

Contoh Perhitungan : Jumlah Pengalam sejenis PT. PD : 36 Paket Jumlah Pengalaman sejenis tertinggi diantara peserta seleksi adalah PT. YK sebanyak 57 paket Maka nilai pengalaman (NP) PT. PD = (36/57) x 100 x 40 % = 25

d.

Dengan cara yang sama dapat dihitung untuk penyedia yang lain, kemudian hasil perhitungan dimasukkan dalam kertas kerja di bawah ini.

No

Nama Penyedia


Bobot (40 %)

Nilai Pengalaman

1

PT. PD

36

40 %

25

2

PT. YK

57

40 %

40

3

PT. AA

56

40 %

39

4

PT. UTC

20

40 %

14

5

PT. GM

18

40 %

13

6

PT. IK

36

40 %

25

7

PT. WCB

30

40 %

21

8

PT. IU

3

40 %

2

9

PT. PKP

9

40 %

6

10

PT. TAG

4

40 %

3




Kode Modul

2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan nilai kontrak tertinggi dengan bobot 45 % (dari dokumen kualifikasi). Langkah-langkah detail melakukan evaluasi nilai kesesuaian pekerjaan sejenis: a.

Menghitung nilai kontrak pekerjaan sejenis yang pernah diperoleh pada setiap penawaran yang masuk, nilai kontrak yang tidak sejenis tidak dihitung. Hasil perhitungan dimasukkan kedalam kertas kerja.

b.

Menentukan nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi yang akan menjadi pembanding bagi penyedia yang lain.

c.

Menghitung nilai kesesuaian pekerjaan sejenis (NKPS) setiap penyedia dengan rumus dibawah ini.

1) Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS. NKPS= (Bobot ×100) 2) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS. NKPS= (Nilai Kontrak Tertinggi/HPS) ×100 ×Bobot Keterangan : NKPS

= Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh Perhitungan : Dari data NPT semua penyedia memiliki nilai kontrak diatas HPS paket yang sedang dikompetisikan maka NKPS dihitung: NKPS PT. PD = (45 % x 100 ) = 45 d.

Dengan cara yang sama dapat dihitung untuk penyedia yang lain, kemudian hasil perhitungan dimasukkan dalam kertas kerja di bawah ini. Nilai HPS : Rp. 463.000.000




Kode Modul

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota dengan bobot 10% (dari dokumen kualifikasi)

Langkah-langkah detail melakukan evaluasi Nilai Pengalaman di Lokasi (NPL) : a.

Menghitung jumlah paket pekerjaan sejenis yang pernah diperoleh dilokasi yang sama dengan lokasi pekerjaan yang sedang dikompetisikan pada setiap penawaran yang masuk, jika dilokasi yang berbeda maka tidak dihitung. Hasil perhitungan dimasukkan kedalam kertas kerja.

b.

Menentukan jumlah pengalaman dilokasi yang sama tertinggi yang akan menjadi pembanding bagi penyedia yang lain

c.

Menghitung nilai pengalaman sejenis dilokasi (NPL) setiap penyedia dengan rumus dibawah ini.

NPL X = (JPPL X)/(JPPL Tertinggi)× 100 × Bobot Sub Unsur Keterangan:

X

= Nama perusahaan

NPL

= Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL

= Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

Contoh Perhitungan : Pengalaman dilokasi yang sama PT. PD = 15 paket Pengalaman dilokasi yang sama tertinggi diantara peserta seleksi adalah PT. YK sebanyak 33 Paket maka NPL PT. PD = (15/33) x 100 x 10 % = 5

d.

Dengan cara yang sama dapat dihitung untuk penyedia yang lain, kemudian hasil perhitungan dimasukkan dalam kertas kerja di bawah ini.

No

Nama Penyedia

Jumlah Paket Pengalaman Sejenis Pada Kabupaten/Kota

Bobot (10 %)

Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)

1

PT. PD

15

10%

5

2

PT. YK

33

10%

10

3

PT. AA

32

10%

10

4

PT. UTC

13

10%

4

5

PT. GM

8

10%

2

6

PT. IK

8

10%

2




Kode Modul

7

PT. WCB

19

10%

6

8

PT. IU

0

10%

0

9

PT. PKP

7

10%

2

10

PT. TAG

4

10%

1

4. Domisili

Perusahaan

Induk

(tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota,

kecuali

Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5 % ( dari dokumen kualifikasi). Langkah-langkah detail melakukan evaluasi Nilai Pengalaman di Lokasi (NPL) : a.

Memeriksa domisili (alamat) penyedia di data administrasi dalam form isian kualifikasi.

b.

Membandingkan dengan lokasi pekerjaan yang sedang dikompetesikan, jika domisli perusahan induk di Provinsi yang sama dapat nilai penuh (100), jika di provinsi yang berbeda dapat nilai nol. Contoh perhitungan : Domisili pekerjaan yang sedang : Jakarta Selatan, DKI Jakarta PT. PD memiliki domisili perusahaan induk di DKI Jakarta Maka PT. PD memperoleh nilai : 0 Sedangkan PT. IU memperoleh nilai : 100 x 5 % = 5

c.

Dengan cara yang dapat dihitung untuk penyedia yang lain, hasil perhitungan ke dalam kertas kerja dibawah ini.

No


Nama Penyedia

Bobot (5 %)


1

PT. PD

DKI Jakarta

5%

0

2

PT. YK

DKI Jakarta

5%

0

3

PT. AA

DKI Jakarta

5%

0

4

PT. UTC

DKI Jakarta

5%

0

5

PT. GM

DKI Jakarta

5%

0

6

PT. IK

Bandung

5%

0

7

PT. WCB

DKI Jakarta

5%

0

8

PT. IU

Depok

5%

5

9

PT. PKP

DKI Jakarta

5%

0

10

PT. TAG

DKI Jakarta

5%

0

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100% Langkah-langkah detail melakukan merekapituasi nilai persyaratan teknis : a.

Hasil penilaian persyaratan teknis diatas digabungkan untuk memperoleh nilai total. Contoh Perhitungan :




Kode Modul

Untuk penyedia PT. YK Nilai pengalaman sejenis (NP)

: 40

NKPS

: 45

Pengalaman dilokasi yg sama (NPL)

: 10

Domisili perusahaan

:0

Maka nilai total PT. YK = NP + NKPS + NPL + Nilai Domisili = 40 + 45 + 10 + 0 = 95 b.

Dengan cara yang sama dapat dihitung untuk penyedia yang lain, hasil perhitungan dimasukkan ke dalam kertas kerja dibawah ini.

c.

Hasil

perhitungan

kemudian

diurutkan

dari

nilai

tertinggi

sampai

terendah

diberikan peringkat I, II, III dan seterusnya sesuai jumlah

penyedia.

i. Penyedia yang dinyatakan masuk dalam daftar urutan pendek (short list), kemudian diundang untuk pembuktian kualifikasi. Jika penyedia yang bersangkutan dapat membuktikan maka dinyatakan lulus, jika tidak dapat membuktikan dinyatakan gugur. ii. Hasil

evaluasi

kualifikasi

yang

dilakukan

secara

manual,

kemudian

dimasukkan/diinput ke dalam sistem eproc dengan cara mencentang (√) pada nama penyedia diserta nilai (bobot) yang diperoleh, untuk penyedia Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

yang dinyatakan tidak lulus (tidak masuk short list) diberikan alasannya. Sistem e-procurement Pada tahap evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pokja ULP/panitia pengadaan mulai mengisi form evaluasi kualifikasi pada SPSE

Gambar 5. Halaman Evaluasi Kualifikasi Untuk mengisi form isian kualifikasi, klik nama perusahaan, maka pokja ULP/panitia pengadaan akan diarahkan ke halaman checklist evaluasi kualifikasi.

Gambar 6. Halaman Checklist Evaluasi Kualifikasi

Untuk memeriksa apakah data kualifikasi yang dikirimkan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan syarat kualifikasi yang dibuat oleh pokja ULP/panitia pengadaan, klik link “ lihat data kualifikasi”. Selanjutnya akan




Kode Modul

tampil window baru dimana data kualifikasi yang dikirimkan oleh penyedia dapat dilihat oleh pokja ULP/panitia pengadaan. a. Jika data kualifikasi sesuai dengan syarat kualifikasi yang dibuat oleh pokja ULP/panitia pengadaan, maka panitia pengadaan memberikan centang pada formulir check list kualifikasi. Jika semua syarat kualifikasi terpenuhi maka pada kolom lulus akan muncul tanda “√” yang berarti peserta tersebut lulus evaluasi kualifikasi. b. Jika data yang dikirimkan oleh penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan syarat kualifikasi yang dibuat oleh pokja ULP/panitia pengadaan, maka form checklist kualifikasi dikosongkan. Sehingga pada halaman evaluasi kualifikasi, pada bagian kolom lulus tidak muncul centang “ √” atau kosong, dimana artinya peserta tersebut tidak lulus evaluasi kualifikasi. Jika penyedia barang/ jasa tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka pokja ULP/panitia pengadaan wajib mengisikan kolom keterangan untuk alasan mengapa penyedia tersebut lulus evaluasi.

Klik tombol

jika telah mengisi check list peserta dan dilanjutkan untuk

mengevaluasi data kualifikasi peserta lainnya dengan melakukan prosedur yang sama. Jika semua data kualifikasi peserta telah selesai dievaluasi klik tombol . Jika data evaluasi kualifikasi sudah disimpan, namun terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi, data

tersebut masih dapat diubah selama tahap

evaluasi kualifikasi belum selesai. Ubah data tersebut dengan klik nama peserta, lalu lakukan prosedur evaluasi.

Untuk undangan pembuktian kualifikasi dapat dikirimkan oleh pokja ULP/panitia pengadaan melalui menu berita di aplikasi SPSE. Tampilan undangan pembuktian kualifikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Kode Modul

Gambar 7. Undangan Pembuktian Kualifikasi

3.1

Pembuktian dan Klarifikasi Dokumen Kualifikasi Langkah – langkah melakukan pembuktian kualifikasi: 1.

Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengundang penyedia yang lulus kualifikasi

untuk

evaluasi

pembuktian kualifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

untuk sistem pascakualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang, cadangan pemenang 1 dan 2 (jika ada). 2.

Untuk sistem prakualifikasi dilakukan terhadap penyedia lulus evaluasi kualifikasi.

3.

Untuk

pekerjaan

konsultan

badan

usaha

dengan prakualifikasi,

pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penyedia yang masuk daftar pendek (short list) Undangan yang disampaikan tidak boleh dilakukan secara mendadak, untuk sistem manual undangan dikirimkan ke alamat penyedia via email, fax atau surat, sedangkan untuk sistem e-proc dilakukan melalui SPSE. 4.

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya.

5.

Meminta penyedia menunjukkan dokumen asli antara lain : a. Akte pendirian perusahaan/Anggaran dasar koperasi beserta perubahannya (jika ada), Surat pengangkatan kepala cabang (jika perusahan cabang), Surat perjanjian Kerjasama operasi (jika KSO) kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan. Dari akte pendirian perusahaan diperoleh informasi :




Kode Modul

i.

Daftar pengurus badan usaha (direksi)

ii.

Daftar Kepemilikan saham (komisaris)

iii.

Tanggal pendirian perusahaan.

Dari surat kuasa direktur kepada pegawai tetap/surat pengangkatan sebagai kepala cabang perusahaan/ surat perjanjian KSO di peroleh informasi pihak yang berwenang mewakili perusahaan.Dari data tersebut, pokja ULP/panitia pengadaan dapat melakukan pemeriksaan ulang (recheck) terhadap : 1) Pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili penyedia, jika namanya

ada

dalam akte pendirian perusahaan/surat kuasa/SK kepala cabang maka dinyatakan lulus, jika tidak ada maka dinyatakan gugur. 2) Kesesuaian antara data direksi dan komisaris di form isian kualifikasi dengan data direksi dan komisaris di akte pendirian perusahaan, jika datanya sama maka dinyatakan lulus, jika tidak sama maka dinyatakan gugur. 3) Tanggal pendirian perusahaan untuk melihat apakah perusahaan baru berdiri? atau sudah lama?, jika perusahaan baru dibawah 3 tahun maka tidak wajib memiliki pengalaman, jika berdiri lebih dari 4 tahun maka wajib memiliki minimal 1 pengalaman. 4) Melakukan

pembuktian

kualifikasi

silang

dengan

akte

pendirian

penyedia yang lain untuk memastikan tidak ada pengurus ganda (direksi) dan kepemilikan ganda (komisaris)

5) Jika ditemukan ada pengurus ganda dan kepemilikan ganda maka kedua/lebih penyedia tersebut dinyatakan gugur.

b. Surat Ijin Usaha (SIUP/SIUJK/ITUP dan lain-lain) kepada pokja ULP/panitia pengadaan untuk melihat kualifikasi (bidang/sub bidang usaha) dan klasifikasi penyedia (kecil/non kecil). Misalnya paket yang sedang dilelang/seleksi adalah : 1.

Alat pengolah data (komputer) dengan nilai paket Rp. 245.000.000,,(Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) maka penyedia wajib memiliki SIUP bidang komputer kualifikasi kecil yang masih berlaku karena nilai paket dibawah RP. 2,5 miliar. Jika memiliki surat ijin usaha sesuai yang dipersyaratkan maka dinyatakan lulus, jika tidak dinyatakan gugur.




2.

Kode Modul

Konsultansi manajemen konstruksi (MK) dengan nilai paket Rp. 463.000.000,-, maka penyedia wajib memiliki SIUJK bidang konsultansi lainnya, sub-bidang manajemen proyek terkait konstruksi bangunan (MK) yang masih berlaku.

c. Surat domisili penyedia yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat untuk melihat alamat resmi penyedia, jika sesuai dengan alamat dalam form isian kualifikasi maka dinyatakan lulus, jika tidak sesuai form isian dinyatakan gugur. d. NPWP, surat bukti lapor pajak tahunan /Surat Keterangan Fiskal (SKF). Jika dapat menunjukkan NPWP dan bukti lapor pajak asli maka dinyatakan lulus, jika tidak dapat menunjukkan makan dinyatakan gugur. e. Bukti

kepemilikan

peralatan/fasilitas/perlengkapan

pendukung.

Misalnya

BPKB, bukti pembelian/kuitansi/bukti sewa/Sertifikat Hak milik (SHM). Jika dapat menunjukkan bukti kepemilikan/sewa maka dinyatakan lulus, jika tidak maka dinyatakan gugur. f. Daftar tenaga ahli tetap asli, dengan menunjukkan bukti Surat Pengangkatan (SK)/bukti lapor pajak PPh 21. Jika dapat menunjukkan maka dinyatakan lulus, jika tidak dinyatakan gugur. g. Surat perjanjian/kontrak yang pernah diperoleh dan yang sedang dikerjakan, jika dapat menunjukkan bukti kontrak asli yang sesuai dengan form

isian

kualifikasi maka dinyatakan lulus, jika tidak dapat menunjukkan dinyatakan gugur. h. Surat dukungan bank (khusus pekerjaan konstruksi) yang dikeluarkan oleh bank umum pemerintah/swasta. Jika dapat menunjukkan surat dukungan asli maka dinyatakan lulus, jika tidak maka gugur. i. Dokumen

lainnya

yang

dipersyaratkan

misalnya

Sertifikat

ISO

9000/14000/17025 dan Sertifikat K3/OHSAS, jika dapat menunjukkan sertifikat asli, maka dinyatakan lulus, jika tidak maka gugur. j. Jika ditemukan dokumen yang diragukan keasliannya, maka pokja ULP/panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi ke lembaga penerbit surat tersebut. Misalnya klarifikasi bukti laporan pajak ke kantor pajak terkait atau klarifikasi SIUP ke dinas perdagangan dan perindustrian terkait. k. Jika hasil klarifikasi ada pemalsuan data maka penyedia digugurkan. 6.

Pokja ULP/panitia pengadaan menyimpan copy dokumen tersebut sebagai arsip pembuktian kualifikasi.




7.

Kode Modul

Hasil penilaian keaslian dokumen kualifikasi dicatat ke dalam kertas kerja yang telah disiapkan dan dibuat berita acara pembuktian kualifikasi terhadap setiap penyedia yang diundang untuk pembuktian kualifikasi.

8.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka: a. Penyedia tersebut digugurkan b. Jaminan penawaran dicairkan dan setor ke kas negara/daerah (khusus pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya pascakualifikasi). c. Dimasukkan dalam daftar hitam (black list) d. Dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian) atas perbuatan pemalsuan dokumen.

9.

Apabila tidak hadir tanpa ada pemberitahuan saat pembuktian kualifikasi maka peserta dinyatakan gugur.

10. Apabila tidak ada penyedia yang lulus pembuktian kualifikasi, untuk prakualifikasi maka kualifikasi dinyatakan gagal, sedangkan untuk paskakualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal.

Penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Berita acara hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi dibuat oleh pokja ULP/panitia pengadaan dan merupakan kesimpulan dari pokja ULP/panitia pengadaan atas kelengkapan dan keaslian dokumen kualifikasi yang dimiliki oleh penyedia. Berita acara ini perlu dibuat dan ditanda tangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan penyedia yang diundang untuk pembuktian kualifikasi. Contoh format berita acara pembukaan penawaran dapat dilihat pada lampiran 1.




Kode Modul

BAB IV MENETAPKAN HASIL PENILAIAN HASIL KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

4.1

Penetapan Hasil Kualifikasi 1.

Untuk Prakualifikasi a. Semua

peserta

yang

lulus

pembuktian

kualifikasi dimasukkan oleh

Pokja ULP/Panitia Pengadaan ke dalam peserta yang lulus kualifikasi b. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) pada pelelangan umum maka pelelangan dinyatakan gagal. c. Khusus pekerjaan konsultansi badan usaha, pada seleksi umum manual penyedia lulus kualifikasi yang masuk daftar pendek antara 5-7 penyedia, dan pada seleksi sederhana antara 3-5 penyedia. Sedangkan pada seleksi yang menggunakan SPSE, dari penyedia yang lulus kualifikasi hanya 3-5 penyedia yang dimasukkan dalam daftar urutan pendek untuk seleksi umum, sedangkan untuk seleksi sederhana tidak ada daftar pendek. d. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) untuk seleksi umum maka seleksi dinyatakan gagal.

2.

Untuk sistem pascakualifikasi a. Calon pemenang dan cadangan pemenang 1 dan 2 (jika ada) yang lulus kualifikasi dimasukkan kedalam peserta yang lulus kualifikasi. b. Jika calon pemenang tidak lulus kualifikasi maka digantikan oleh peringkat berikutnya. c. Apabila tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka pelelangan dinyatakan gagal

4.2

Pengumuman Hasil Penilaian Kualifikasi Pokja ULP/panitia pengadaan memberitahukan/menyampaikan kepada seluruh peserta kualifikasi dan mengumumkan hasil kualifikasi diwebsite K/L/D/I, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan nasional untuk masyarakat yang memuat paling sedikit : a.

Nama dan nilai paket pekerjaan.

b.

Nama dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta




Kode Modul

alasannya. c.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

d.

Nilai teknis kualifikasi dan peringkatnya (khusus pekerjaan konsultansi).

Format pengumuman hasil kualifikasi dapat dilihat pada lampiran 2.

Sanggahan kualifikasi Sanggahan hanya untuk pekerjaan yang aspek kualifikasinya menentukan kualitas penawaran dan hanya dapat dilakukan oleh penyedia mendaftar dan memasukkan form isian kualifikasi. Penyedia yang tidak mendaftar dan memasukan form isian kualifikasi tidak berhak mengajukan sanggahan.

Prinsipnya sama antara sistem non e-proc dan e-proc, bedanya pada sistem non e-proc peserta yang tidak puas atas hasil penilaian kualifikasi dapat mengajukan sanggahan ke pokja ULP/panitia pengadaan secara manual (offline) dan pokja ULP/ panitia pengadaan menjawab secara offline. Sedangkan untuk sistem e-proc, sanggahan dilakukan via aplikasi SPSE.

Prosedur sanggahan kualifikasi sebagai berikut : a.

Peserta seleksi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP/ Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari untuk lelang/ seleksi umum, dan 3 (tiga) untuk lelang/seleksi sederhana setelah pengumuman hasil kualifikasi disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I

b.

Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri- sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: i. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen kualifikasi. ii. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaiangan usaha yang sehat; dan/atau iii. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja ULP /atau pejabat yang berwenang lainnya.

c.

Pokja ULP/panitia pengadaan wajib memberikan jawaban tertulis atas nama sanggahan kualifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari untuk lelang/seleksi umum atau 3 (tiga) hari untuk lelang/seleksi sederhana setelah menerima surat sanggahan.

d.

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka pokja ULP/panitia pengadaan menyatakan




Kode Modul

proses kualifikasi gagal. e.

Sanggahan yang disampaikan bukan kepada pokja ULP/ panitia pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

f.

4.3

Tidak ada sanggah banding dalam proses kualifikasi.

Penyusunan Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi

Setelah proses penilaian kualifikasi selesai dilaksanakan, selanjutnya pokja ULP/panitia pengadaan harus menyusun berita acara hasil penilaian kualifikasi. Berita acara hasil penilaian minimal berisi informasi : a.

Unsur-unsur yang dinilai.

b.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

c.

Klarifikasi dan/atau verifikasi yang dilakukan kepada penerbit dokumen bila hal ini dilakukan.

d.

Hasil pembuktian kualifikasi.

e.

Hasil penilaian kualifikasi, yaitu peserta yang lulus dan tidak lulus penilaian kualifikasi, termasuk alasan ketidaklulusan peserta.

f.

Untuk jasa konsultansi, hasil p e n i l a i a n kualifikasi diurutkan mulai dari nilai kualifikasi teknis tertinggi dan mencantumkan nilai ambang batas kualifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Contoh format berita acara hasil penilaian kualifikasi dapat dilihat pada lampiran 3.




Kode Modul

LAMPIRAN 1

Contoh Format berita acara penilaian kualifikasi

Berita Acara Penilaian Kualifikasi Nama Pekerjaan : ............................ No. ......................

Pada hari ini : ........; tanggal :............;Bulan ............; Tahun :..................; dimulai pukul ..........WIB, bertempat di ................, olehPokja ULP, telah diadakan Rapat untuk Penilaian Kualifikasi penyedia pada pekerjaan tersebut di atas.

Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. (Nama anggota pokja) 2. (Nama anggota pokja) 3. (Nama anggota pokja)

Acara / hasil rapat : 1.

Rapat dilaksanakan untuk menilai kualifikasi dengan cara memeriksa dan membandingkan data isian dan pernyataan yang bersangkutan dalam formulir isian penilaian kualifikasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi. P e n i l a i a n dilakukan terhadap penyedia sebagai berikut :

2.

Rekapitulasi hasil Penilaian Kualifikasi dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara ini.

3.

Penyedia yang lulus kualifikasi akan diundang untuk pembuktian kualifikasi.

4.

Rapat Penilaian Kualifikasi ini ditutup oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada pukul .... WIB.

Demikian Berita Acara penilaian Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [nama ]

: 1. …………………..........

2. [nama ]

:

3. [nama ]

: 3. ………………….........

2. …........…………………




Kode Modul

Catatan : Berita acara dianggap sah minimal ditandatangani ½ dari jumlah anggota.

Berdasarkan Berita acara penilaian kualifikasi diatas di atas, hal-hal yang harus diperhatikan Pokja ULP/Panitia Pangadaan dalam menyusun Berita acara penilaian kualifikasi ialah: 1.

Kop surat Kop surat merupakan kop surat dari Satuan Kerja Pokja ULP/Panitia Pengadaan yang sedangkan melakukan pelelangan/seleksi.

2.

Nama Paket pekerjaan Nama paket pekerjaan adalah nama pekerjaan yang sedang dikompetisikan

3.

Nomor surat Nomor surat adalah nomor persuratan pada organisasi Pokja ULP/Panitia Pengadaan,

4.

Nomor, Tanggal, bulan dan tempat penandatanganan berita cara Tanggal, bulan dan tempat penandatanganan Berita Acara Penilaian kualifikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan aspek hukum berita acara itu sendiri. Dimana berdasarkan peraturan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, Pokja ULP/Panitia Pengadaan harus melakukan penilaian kualifikasi segera setelah pemasukan dokumen kualifikasi sesuai dengan pemilihan yang sudah dipublikasikan di SPSE.

5.

Nama, Nomor Sk dan Tanggal SK pengangkatan Pokja ULP/Panitia Pengadaan. Nama Pokja adalah nama pokja yang sedang melakukan proses pelelangan/seleksi yang diangkat sesuai dengan nomor surat dan tanggal pengangjatan oleh kepala Pokja ULP/Panitia Pengadaan.

6.

Penyedia yang lulus dan tidak lulus kualifikasi serta alasannya Penyedia yang lulus kualifikasi adalah penyedia yang dapat memenuhi semua persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi. bagi penyedia yang tidak lulus diberi keterangan alasannya.




7.

Kode Modul

Penutupan rapat evaluasi Penilaian kualifikasi Penutupan rapat adalah waktu dimana rapat yang membahas pemeriksaan kelengkapan kualifikasi dinyatakan berakhir dan ditutup oleh Pokja ULP/Panitia Pengadaan di lokasi dan waktu pembuatan berita acara evaluasi penilaian kualifikasi.

8.

Pokja ULP/penitia pengadaan Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah tim yang melaksanan proses pemilihan yang diangkat sesuai SK Kepala Pokja ULP.

Contoh Surat undangan pembuktian kualifikasi

Dengan hormat, Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kualifikasi nomor : .......................untuk paket pekerjaan ......................di Satuan kerja ................... , maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan ketentuan sbb :

1. Acara dilaksanakan pada : Hari/Tanggal

: ......................

Waktu

: .......................

Tempat

: .......................

2. Penyedia wajib membawa semua kelengkapan dokumen asli/dilegalisir oleh pihak berwenang dan foto copy dokumen rangkap 2 (dua). 3. Dokumen asli yang harus dibawa dan ditunjukkan kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah : a.

Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran dasar koperasi

b.

Surat Pengangkatan Kepala Cabang (jika perusahaan cabang)

c.

Surat Penjanjian KSO (jika perusahaan KSO)

d.

Surat ijin usaha (SIUP/SIUJK/ITUP dll)




Kode Modul

e.

Surat Domilisi dari kelurahan setempat

f.

NPWP, Bukti lapor pajak tahun dan 3 bulan terakhir/Surat keterangan fiskal (SKF)

g.

Bukti Kepemilikan fasilitas/peralatan (kuitansi/bpkb/stnk/bukti sewa/SHM dll)

h.

Daftar Tenaga ahli tetap

i.

Surat kontrak/perjanjian yang pernah diperoleh

j.

Surat Dukungan Bank (khusus konstruksi)

k.

Syarat lainnya (jika ada)

4. Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dihadiri oleh direktur atau dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari direktur perusahaan.

Demikian untuk dimaklumi. Ketua Pokja ULP/Panitia Pengadaan

(Nama )

Catatan : Undangan wajib disampaikan ke penyedia yang lulus kualifikasi Untuk sistem manual via email/fax/surat, untuk sistem eproc dengan upload di SPSE




Kode Modul

LAMPIRAN 2

Contoh Format berita acara pembuktian kualifikasi

Berita Acara PembuktianKualifikasi Nama pekerjaan : .................... No. ......................

Pada hari ini ........ tanggal ......bulan ..... tahun ........ dimulai pukul ...... WIB, bertempat di .......................... olehPokja ULP/Panitia Pengadaan.............., telah diadakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lulus kualifikasi dan diundang olehPokja ULP/Panitia Pengadaan.

Rapat dihadiri oleh : Pokja ULP/Panitia Pengadaan : 1. ...................... 2. ..................... 3. .....................

Penyedia : [nama wakil perusahaan]

: PT/CV...................

Acara / hasil rapat : A. Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline) dan dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi penilaian kualifikasi. B. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya. C. Dari hasil pembuktian kualifikasi penyedia(dapat/tidak dapat) memperlihatkan dokumen asli/legalisir yang dimintadan penyedia dinyatakan (lulus/gugur). D. Rincian hasil pembuktian kualifikasi dapat dilihat pada lampiran berita acara ini.

Demikian Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ]

:

2. [Nama ]

:

3. [Nama ]

1. ………………….......... 2. …........………………… :

3. ………………….........




Nama Wakil Penyedia

Kode Modul

1........................................

Catatan : Berita acara pembuktian kualifikasi dibuat untuk setiap penyedia yang diundang.




Kode Modul

LAMPIRAN 3

Daftar hadir pembuktian kualifikasi

DAFTAR HADIR PEMBUKTIAN KUALIFIKASI Pekerjaan : ...........................

3 POKJA ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ]

: 1. …………………..........

2. [Nama ]

:

3. [Nama]

: 3. ………………….........

2. …........…………………




Kode Modul

LAMPIRAN 4

Rekapituasi hasil penilaian dan pembuktian kualifikasi Pekerjaaan : .................... Nama Penyedia :................................ Tanggal :................................

Catatan : √ = Sesuai dgn persyaratan −

= tidak sesuai

Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ]

:

1. …………………..........

2. [Nama ]

:

2. …........…………………




3. [Nama ]

:

Kode Modul

3. ………………….........

Wakil Penyedia : 1[nama wakil penyedia]

: 1 .................................




Kode Modul

LAMPIRAN 5

Pengumuman hasil kualifikasi 1. Barang/konstruksi/jasa lainnya Kop Surat Satuan Kerja

Pengumuman Hasil Kualifikasi No............................ Berdasarkan Hasil penilaian Dokumen Prakualifikasi No................. tanggal .....bulan.......tahun ..........., maka bersama ini disampaikan hasil penilaian kualifikasi berdasarkan persyaratan teknis dengan hasil sbb : Nama Pekerjaan

: ............................................

Nilai HPS

No

Nama dan Alamat Penyedia

: Rp. ............................(terbilang :..................................)

NPWP

Persyaratan Kualifikasi Lulus/Tidak Keterangan

Pembuktian Kualifikasi Lulus/Tidak Keterangan

1 2 3

Perusahaan yang lulus evaluasi penilaian kualifikasi diundang untuk mengambil dokumen pemilihan/lelang. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih..................,....................201x Pokja ULP

(..............................)

Catatan : Khusus sistem e-proc tidak perlu dibuat karena sudah ada di SPSE




Kode Modul

2. Jasa Konsultansi

Kop Surat Satuan Kerja

Pengumuman Hasil Kualifikasi No............................

Berdasarkan

Hasil

evaluasi penilaian

Dokumen

Prakualifikasi No.................

tanggal

.....bulan.......tahun ..........., maka bersama ini disampaikan hasil evaluasi penilaian kualifikasi berdasarkan persyaratan teknis dengan hasil sbb : Nama Pekerjaan

: ......................................................................

Nilai HPS

: Rp. ............................(terbilang :.......................)

No

Nama dan Alamat Penyedia

Persyaratan Kualifikasi NPWP

Lulus/Tidak

Keterangan (alasan gugur)

Pembuktian Kualifikasi Nilai Teknis Keterangan Kualifikasi Lulus/Tidak (alasan gugur)

Peringkat

1 2 3 4 5 6 7

Perusahaan yang masuk daftar urutan pendek (shortlist) peringkat 1 s/d 7 yang akan diundang untuk mengambil dokumen pemilihan/seleksi. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.................,....................201x Pokja ULP

(..............................)

Catatan : Khusus sistem e-proc tidak perlu dibuat karena sudah ada di SPSE Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

LAMPIRAN 6 Contoh format berita acara hasil penilaian kualifikasi

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KUALIFIKASI PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI No...........................

Pada hari ini ............tanggal ..............bulan..............tahun.......... kami yang bertanda tangan akh.............. telah melaksanakan evaluasi penilaian kualifikasi pekerjaan...........dengan hasil sbb :

1.

Pengumuman kualifikasi Pengumuman .....................No................tanggal..............melalui : a. Website dan portal pengadaan tanggal ............. b. Papan pengumuman resmi..........tanggal..........s/d....................

2.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi Pendaftaran dimulai tanggal..............s/d.................. Penyedia yang mendaftar dan mengambil dokumen kualifikasi sebanyak.......(.......) perusahaan.

3.

Pemberian penjelasan (jika diperlukan) a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal.............bertempat di........... b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak .................(..........)perusahaan Berita acara penjelasan kualifikasi (BAPK) No............tanggal...............(jika diperlukan)

4.

Penyampaian BAPK termasuk addendum dokumen kualifikasi (jika diperlukan) Salinan BAPK termasuk addendum dokumen kualifikasi (jika diperlukan) dapat diambil oleh peserta pada tanggal...........melalui website K/L/D/I.

5.

Penyampaian/pemasukan dokumen kualifikasi a. Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi hari.............tanggal.........jam........




b. Tempat

Kode Modul

:....................

c. Peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi :..........(......) perusahaan d. Peserta yang terlambat memasukkan dokumen kualifikasi : ...........(....) perusahaan

6.

Pembukaan dan evaluasi dokumen kualifikasi a.

Evaluasi dilakukan terhadap dokumen kualifikasi, meliputi pakfta integritas dan formulir isian kualifikasi

b. Penilaian persyaratan kaulifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu ............(diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi). 1.

Jumlah dokumen kualifikasi yang dievaluasi : ............(...) dokumen kualifikasi, yaitu dokumen kualifikasi : PT. ............ PT............... PT...............

2.

Jumlah Dokumen kualifikasi yang dinyatakan gugur

:..........(...)

dokumen kualifikasi, yaitu dokumen kualifikasi, PT. ............ PT............... PT............... 3.

Dokumen kualifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus :.........(......) dokumen kualifikasi, yaitu dokumen kualifikasi, PT. ............ PT............... PT...............

7.

Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi. Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan

dalam berita acara pembuktian kualifikasi

(terlampir). Alasan gugur/tidak lulus dan tidak masuk daftar pendek masing-masing peserta Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

adalah sbb : a........................ b........................ c......................... 8.

Penetapan daftar Pendek (shortlist) Peserta yang dinyatakan masuk daftar pendek sebanyak : ..................(....) peserta yaitu,

9.

Pengumuman kualifikasi Pengumuman hasil kualifikasi ................nomor ...............tanggal...................... Melalui a. Website K/L/D/I tanggal ............... b. Portal pengadaan nasional c. Papan pengumuman resmi..................tanggal..............s/d....................

10. Sanggahan kualifikasi (diisi jika ada sanggahan) Masa sanggah hasil kualifikasi mulai tanggal ........... s/d tanggal............. Jumlah peserta yang keberatan atas penetapan hasil kualifikasi dan menyampaikan Sanggahan ........(....) peserta. Sanggahan yang dinyatakan benar

:.............(..........) sanggahan

Sanggahan yang dinyatakan tidak benar

: ............(.........) sanggahan

Ringkasan sanggahan sebagai berikut :

Selanjutnya penyedia yang dinyatakan lulus evaluasi penilaian kualifikasi yang akan diundang untuk mengambil dokumen pemilihan.

Demikian berita acara hasil evaluasi penilaian kualifikasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Kode Modul

.............,..........2013

Pokja ULP/Panitia Pengadaan 1. [Nama ]

: 1. …………………..........

2. [Nama ]

:

3. [Nama ]

: 3. ………………….........

2. …........…………………

Catatan : Khusus untuk pengadaan dengan pascakualifikasi, berita acara hasil evaluasi kualifikasi jadi satu dengan berita acara hasil pelelangan.




Kode Modul

LAMPIRAN 7

Form kualifikasi [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO] PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama

:

__________________[nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

:

__________________[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

:

_____________

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi

[pilih

yang sesuai dan cantumkan nama] 2.

Nama

:

__________________[nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

:

__________________[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

:

_____________

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi

[pilih

yang sesuai dan cantumkan nama] 3.

........[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka pengadaan

[isi nama paket] pada

[isi sesuai dengan

K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. [tempat],

[tanggal]

[bulan] 20

[tahun]

[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia] [tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan], [nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan] Judul Modul: Melakukan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Buku Informasi Versi: April 2016



Kode Modul

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

No.Identitas

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

[nama peserta] [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

________

Bertindak untukdan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan paket] pada

[isi nama

[isi sesuai denganK/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

i.

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

ii.

Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii.

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat],

[tanggal]

[bulan] 20


[tahun]



Kode Modul

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

[diisi nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

:

[diisi dengan No.KTP/SIM/paspor]

Jabatan

:

[diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk dan atas nama

:

[diisi nama badan usaha]

Alamat

: _______________________________

Telepon/Fax

: ____

Email

:

saya secara hukum untuk dan atas nama perusahaan/ koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan

[akta pendirian/ anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas

nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi. Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.]; saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/ D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];

1.

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

2.

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

3.

Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

4.

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar

A. Data Administrasi.




Kode Modul

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha.

C. Pengurus Badan Usaha. No.

Nama

No. Identitas


Jabatan dalam Badan Usaha



Kode Modul

D. Izin Usaha. 1. 2. 3. 4. 5.

No. Surat Izin Usaha ___________ Masa Berlaku Izin Usaha Instansi Pembelian Izin Usaha Kualifikasi Usaha Klasifikasi Usaha

: _____________________ Tanggal ________ : ______________________ : _____________________________ : _____________________________

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan). 1. No. Surat Izin Usaha ___________ : _____________________ Tanggal ________ 2. Masa Berlaku Izin : ______________________ 3. Instansi Pembelian Izin : ______________________

F. Data Keuangan. 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.

2.

Nama

No.Identitas

Alamat Persentase

Pajak




Kode Modul

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha). No

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Tingkat Pendidikan

Keahlian/ Spesialisasi

Pengalaman Kerja (tahun)

Kemampuan Manajerial

Tahun Sertifikat/ Ijazah

1

2

3

4

5

6

7

8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung. [apabila diperlukan]

I.

No.

Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Bukti Status Kepemilikan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir.

*) wajib diisi untuk konsultan konstruksi

J.

Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir(untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih). (Untuk Penyediayang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)




Kode Modul

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

No.

Nama Pekerjaan

1

2

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

3

4

Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen

Tanggal Kontrak berakhir

Kontrak

Nama

Alamat/ Telepon

No/ Tanggal

Nilai

5

6

7

8

9

10 100

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[tempat],

__ [tanggal]

[bulan] 20

[tahun]

Penyedia

[rekatkan materai Rp 6.000, dan tanda tangan]

(nama lengkap)



JASA

Recommend Documents