JASA

BUKU INFORMASI MENGELOLA SANGGAHAN PESERTA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 2016

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa

Kode Modul

DAFTAR ISI DAFTAR ISI -------------------------------------------------------------------------------------- 2 BAB I

PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ 4 A. Tujuan Umum --------------------------------------------------------------------- 4 B. Tujuan Khusus -------------------------------------------------------------------- 6

BAB II KONSEP DASAR ----------------------------------------------------------------------BAB III PROSEDUR PENANGANAN SANGGAHAN -----------------------------------------BAB IV PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN -----------------------------------------DAFTAR PENYUSUN -----------------------------------------------------------------------------

Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 2 dari 53


Kode Modul

BAB I PENDAHULUAN

A.

Tujuan Umum Setelah

mempelajari

modul

ini

peserta

latih

diharapkan

mampu

mengelolasanggahan peserta pemilihan penyedia barang/jasa. B. Tujuan Khusus Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi mengelola sanggahan pemilihan penyedia ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Membuat persiapan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa yang meliputi menyiapkan kegiatan dokumen kualifikasi secara lengkap untuk dapat diambil oleh peserta kualifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan dalam pengumuman rencana pengadaan barang/jasa; melakukan pendaftaran peserta secara cermat dan lengkap, baik yang mendaftar secara langsung maupun tidak langsung (melalui faksimili, e-mail atau pos/jasa pengiriman), sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan evaluasi kualifikasi penyedia barang/jasa yang meliputi kegiatan membuka

dokumen

kualifikasi

penyedia

barang/jasa

yang

masuk

dan

memeriksa kelengkapan serta kesesuaiannya dengan metode dan tata cara pembukaan dokumen kualifikasi yang telah ditentukan dalam dokumen kualifikasi; menetapkan dokumen kualifikasi dievaluasi secara cermat dengan menggunakan metode dan kriteria penilaian kualifikasi yang telah; melakukan pembuktian kualifikasi peserta secara cermat, melalui verifikasi dokumen maupun verifikasi factual. 3. Menetapkan hasil penilaian kualifikasi yang meliputi kegiatan menetapkan penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi secara cermat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mengumumkan hasil penilaian kualifikasi secara luas kepada seluruh peserta kualifikasi, dengan materi/isi serta media pengumuman

sesuai

dengan

ketentuan;

mengkaji

sanggahan

terhadap

penetapan kualifikasi (apabila ada), secara cermat kebenarannya untuk Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 3 dari 53


Kode Modul

kemudian dijawab secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; membuat berita acara penilaian kualifikasi secara cermat dan lengkap, termasuk dokumen

pendukungnya;

mendokumentasikan

hasil

penilaian

kualifikasi

penyedia bang/jasa secara lengkap dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.


Halaman: 4 dari 53


Kode Modul

BAB II KONSEP DASAR Konsep Sanggahan Proses Pengadaan Barang Jasa baik di lingkungan sektor publik maupun sektor swasta mempunyai tahapan yang generik, sehingga setiap proses mempunyai tipikal kesamaan, namun dapat dilakukan dengan mekanisme yang berbeda sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang dianutnya. Contohnya, setelah evaluasi dilakukan baik di pelelangan

sektor

publik

dan

swasta

ingin

menunjukkan

prinsip

transparan,

akuntabilitas dan adil bagi seluruh peserta lelang, sehingga hasil evaluasi akan diumumkan dan penyebab gugur atau kegagalan menjadi pemenang setiap penawar diberitahukan atau diinformasikan kepada peserta. Ada mekanisme pemberitahuan langsung diumumkan secara publik, ada juga yang hanya menginformasikan hanya kepada peserta yang gagal hasil dari pada evaluasi tersebut secara tertulis. Mekanisme tersebut bergantung kepada ketentuan pelelangan yang berlaku bagi sektor publik dimana pun atau sektor swasta yang mempunyai kebijakan atau ketentuan sendiri. Begitu juga perihal tanggapan atau respons dari penyedia perihal hasil evaluasi lelang tersebut. Ada pengadaan yang menyediakan waktu tenggang untuk memberi kesempatan peserta yang gagal untuk memeriksa hasil evaluasi tersebut dan jika tidak puas diberi waktu untuk mengajukan protes atau keberatan atau sanggahan. Ada juga pengadaan yang menyediakan waktu untuk menerangkan (debriefing) hasil evaluasi kepada peserta yang meminta klarifikasi hasil evaluasi tersebut, namun proses yang disebut debriefing itu tidak menghentikan proses lelang. Berbeda dengan mekanisme sanggahan dan/atau sanggah banding dapat menghentikan proses lelang. a. Pengertian 1) Sanggahan


Halaman: 5 dari 53


Kode Modul

Arti kata sanggah menurut Kamus Bahasa Indonesia1 adalah sebagai berikut:

sanggah /sang·gah / v, menyanggah/me·nyang·gah/ v 1 tidak mau menerima; membantah; 1

menyangkal: terdakwa itu - semua tuduhan yg ditujukan kepadanya; 2 melawan; menentang: hulubalang raja itu berusaha - keputusan raja yg lalim itu; 3 memprotes: rakyat - keputusan gubernur yg merugikan kepentingannya; 4 mempunyai pendapat lain (berbeda) dng pemrasaran dsb (dl diskusi); sanggahan/sang·gah·an/ n 1 bantahan: -nya tidak dapat diterima oleh pengadilan; 2 pendapat lain atas pendapat (pemrasaran dsb); penyanggah/pe·nyang·gah/ n 1 orang yg menyanggah; penentang; pembantah; 2 orang (pihak) yg memberikan pendapat lain (komentar, kritik) thd prasaran (dl diskusi dsb): dl simposium itu saya diminta untuk menjadi - atas kertas kerja Sdr. Fatoni; penyanggahan/pe·nyang·gah·an/ n proses, cara, perbuatan menyanggah: baru akan dilakukan - atas kasus itu

Mekanisme sanggahan pada berbagai pengadaan sektor publik di dunia disebut protes. Di dalam buku International Handbook of Public Procurement (2009) disebut dengan istilah Bid Protests2. Manuel dan Schwartz (2014), mendefinisikan bid protests sebagai berikut: A bid protest is a written objection by an “interested party” to the conduct of a federal agency in acquiring supplies or services for its own direct use and benefit. 3

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan dalam kata-kata sendiri bahwa sanggahan dalam proses pemilihan penyedia barang jasa adalah sebuah bantahan atau protes dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pendapat atau keputusan dari pejabat pembuat keputusan pemenang penyedia barang jasa. Arti kata banding menurut KBBI banding/ban·ding/ n 1 persamaan; tara; imbangan: kecantikan gadis itu tiada -- nya, tiada tolok -nya; 2 Huk pertimbangan pemeriksaan ulang thd putusan pengadilan oleh pengadilan yg lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel: apabila tidak puas dng putusan pengadilan negeri boleh minta - kpd pengadilan tinggi;4 1

Depdikbud (2008). Kamus Besar Bahasa Indoenesia. Jakarta

2

Thai, K. V., (2009). International Handbook of Public Procurement . Flrorida: Taylor & Francis Group, LLC,

p. 75. 3

Manuel, K. M., and Schwartz, M. (2014). GAO Bid Protests: An Overview of Times and Procedures . CRS

Report, p. 2. 4

Depdikbud (2008). Op.cit. Jakarta


Halaman: 6 dari 53


Kode Modul

Berdasarkan KUHAP Pasal 12, disebutkan bahwa banding merupakan upaya hukum untuk tidak menerima putusan yang berupa perlawanan atau mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut.5 Berdasarkan referensi di atas maka banding dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan yang bersangkutan.

2) Debriefing Debriefing adalah tindakan menginformasikan pemasok, kontraktor atau penyedia layanan yang tidak dipilih atau gagal atau gugur pada proses tender/seleksi pada proses pengadaan tertentu, dengan menjelaskan alasan mengapa pemasok tidak dipilih. Hal ini dijelaskan Thai (2009) dalam buku International Handbook of Public Procurement bahwa: Debriefing means informing unsuccessful off erors of the basis for the selection decision and contract award, as well as what was wrong with their proposal. 6

Penjelasan atau pembekalan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Mungkin wajib atau atas permintaan penawar. Tujuan debriefing adalah untuk menginformasikan penawar yang gugur atau kalah, kekuatan dan kelemahan penawarannya dan alasan mengapa mereka tidak dipilih sebagai pemenang. Sebuah debriefing dapat dilakukan sebelum kontrak ditandatangani (selama periode waktu jeda/tenang atau sering disebut standstill - adalah periode waktu antara keputusan penunjukan penetapan pemenang atau pengumuman penghargaan kontrak (award contract notification) dan penghargaan yang sebenarnya yaitu kontrak ), atau setelah penghargaan kontrak. Tapi debriefing ini harus diatur dalam aturan pengadaan.

5

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) UU No. 8 tahun 1981.

6

Thai, K. V., (2009). Op.cit. p. 18.


Halaman: 7 dari 53


Kode Modul

Pengumuman Lelang/Seleksi

·

Pemasukan Penawaran

Evaluasi Penawaran

·

Pengumuman Penetapan Pemenang Pemberitahuan Sebab Gugur/ Gagal

Post Award Debriefing

Gambar 1. Gambaran Umum Langkah ke Tahap Debriefing pada Proses Pemilihan Penyedia Barang Jasa

Gambar 2. Posisi Debriefing pada Proses Lelang Tergantung pada aturan pengadaan, debriefing harus meliputi : •

kriteria evaluasi/seleksi

•

skor penawar yang kalah yang akan dijelaskan/dibekali (debriefed)

•

alasan untuk skor penawar yang kalah

•

skor penawar yang dipilih/menang, dan

•

nama penawar yang dipilih/menang.

Prosedur debriefing yang sering dijumpai berbagai referensi pengadaan sektor privat adalah sebagai berikut:


Halaman: 8 dari 53


·

Kode Modul

Setelah diumumkannya penetapan pemenang lelang/seleksi, dan diberitahukannya kepada peserta yang gagal hal-hal yang menyebabkan tidak terpilih sebagai pemenang, para penawar yang gagal dapat menyampaikan permintaan untuk

debriefing. Petugas lelang/seleksi akan menjadwalkan pertemuan atau rapat sesegara mungkin. ·

Petugas lelang/seleksi menyediakan debriefing untuk memberikan dasar keputusan seleksi dan penetapan pemenang lelang/seleksi. Debriefing seharusnya diberikan secara lisan, tertulis, atau dengan metode lain yang ditentukan dalam ketentuan lelang/seleksi, dan seharusnya mencakup: o Evaluasi dari kelemahan atau kekurangan yang signifikan dari penawaran, jika ada o Biaya dan harga (termasuk harga satuan) yang telah dievaluasi secara keseluruhan dan peringkat teknis dari penawaran yang menang dan penawaran yang di-debriefed o Peringkat

seluruh

penawaran

(hasil

rekapitulasi),

bila

ada

peringkat

dikembangkan selama proses lelang/seleksi o Ringkasan alasan untuk penetapan pemenang o

Tanggapan yang masuk untuk pertanyaan yang relevan apakah metode prosedur pengadaan, hukum dan peraturan yang berlaku diikuti.

Debriefing seharusnya tidak: ·

Termasuk perbandingan setiap poin dari penawaran yang sedang di-debrief dengan penawaran lainnya.

·

Mengungkap informasi yang dilarang oleh hukum, termasuk rahasia dagang, atau hak istimewa atau informasi rahasia komersial dan manufaktur. Ringkasan dan berita acara setiap debriefing seharusnya dimasukkan ke dalam rekaman atau bukti kerja kontrak. Berdasarkan referensi yang ada, dapat dilihat perbandingan (perbedaan dan persamaan) mekanisme melalui sanggahan dan debriefing adalah sebagai berikut:


Halaman: 9 dari 53


Kode Modul

Tabel Perbandingan Sanggahan dan Debriefing SANGGAHAN

DEBRIEFING

· digunakan oleh sektor publik · sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh aturan hukum pemerintah (administrasi pemerintah) · menghentikan sementara proses lelang/seleksi · hasil untuk proses perbaikan sistem · hasil dapat mengubah keputusan lelang/seleksi · secara tertulis

· digunakan oleh sektor swasta · sesuai dengan kebijakan pimpinan perusahaan

· tenggang sanggah

waktu

disebut

masa

· tidak menghentikan proses lelang/seleksi · hasil untuk proses perbaikan sistem · hasil tidak mengubah keputusan lelang/seleksi7 · dapat dilakukan secara verbal, untuk kontrak sederhana8 · tenggang waktu disebut masa tenang (standstill)

Fungsi Sanggahan Terlepas dari mengamati kewajiban ketentuan lelang yang berlaku, dimana kontrak diberikan atas dasar lelang yang paling menguntungkan secara ekonomis, adalah praktek yang baik (good practice) untuk mengadopsi kebijakan yang konstruktif perihal pengarahan kembali kepada calon yang gagal. Direkomendasikan bahwa penawar yang tidak berhasil diberikan penilaian obyektif dari kekuatan komparatif dan kelemahan penawarannya dengan memperhatikan sensitivitas komersial dan kebutuhan untuk menghindari mengorbankan hak atau situasi kompetitif dari peserta tender lainnya. Ada manfaat penting dari memberikan umpan balik yang konstruktif untuk penawar yang tidak berhasil. Untuk pengguna barang jasa sanggahan dapat: -

Mengidentifikasi cara memperbaiki proses di masa mendatang

-

Mendorong tawaran yang lebih baik di masa depan

-

Membantu mendirikan sektor publik sebagai pembeli lebih adil, terbuka dan etis

-

Mendorong partisipasi pemasok yang berkesinambungan yang mempromosikan kompetisi

7

Modular Learning System (MLS) ITC., (2010). Obtaining and Selecting Offers: Coursebook Module 6, p.

96 8

Ibid.


Halaman: 10 dari 53


Kode Modul

Bagi pemasok/penawar, sanggahan/sanggah banding dapat: -

Membangkitkan kepercayaan diri dan meyakinkan integritas proses lelang

-

Membantu memperbaiki kinerja/performa di masa mendatang

-

Membantu mereka memahami dan mengoperasikan prosedur dan praktek yang berbeda yang mungkin diaplikasikan di sektor publik

Perlu juga diingat bahwa pengungkapan informasi pada tahap ini sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik dan UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perihal pokok kewajiban memberikan informasi yang diperlukan. Hal ini termaktub pada Naskah Akademik UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa diperlukan kewajiban memberikan bimbingan dan informasi yang memuat penilaian pegawai atau pejabat administrasi terhadap kondisi aktual berkaitan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui. Ketentuan ini berlaku terutama untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu atau masyarakat. Dasar Prosedur Sanggahan Pada pengadaan sektor publik pastinya merujuk kepada aturan pemerintah yang ada tentang ketentuan sanggahan atau sanggah banding. Pengadaan sektor publik yang khususnya pada tahapan proses pemilihan penyedia barang jasa ada pada ranah Hukum Administrasi Negara atau wilayah Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, ketentuan sanggahan atau sanggah banding merujuk kepada ketentuan Administrasi Pemerintah dan/atau Hukum Tata Usaha Negara. Hal ini senada yang dinyatakan pada Naskah Akademik RUU tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara kekuasaan negara dan

masyarakat.

Pemerintah

sebagai

pelaksana

sehari-hari

kekuasaan

negara

merupakan pelaku dan pelaksana hukum administrasi negara. Pemerintah dalam hal ini dapat menciptakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, selain itu pemerintah juga melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara yang berlaku bagi dirinya sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan sanggahan mengacu kepada peraturan terkait Administrasi Pemerintah dan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah sebagai berikut: Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 11 dari 53


Kode Modul

-

UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

-

UU Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya UU Nomor 09 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009

-

UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

-

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

-

PP Nomor 07 tahun 1989 tentang Penerapan UU Nomor 05 tahun 1986 Untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu atau masyarakat

terhadap tindakan administrasi publik, maka Undang-Undang Prosedur Administrasi Pemerintahan harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai gugatan dan tuntutan dalam kasus maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk hukum acara gugatan dan tuntutan berkenaan dengan Administrasi Pemerintahan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, Undang-Undang Prosedur Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai gugatan dan tuntutan yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat secara internal dalam instansi pemerintah terkait. Ganti rugi yang ditimbulkan oleh gugatan dan tuntutan individu harus dibayar oleh Instansi pemerintah yang mengeluarkan KTUN. Sanggahan atau sering disebut protes atau bantahan, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, menunjukkan suatu kondisi berseberangan atau persengketaan antara dua pihak, dalam hal ini pihak Pemilih Penyedia Barang/Jasa dengan pihak penawar. Di sektor publik, penyelesaian sengketa diatur oleh UndangUndang. Penyelesaian sengketa administrasi negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penyelesaian yaitu : 1.

Keberatan;

2.

Banding Administrasi;

3.

Peradilan (Peradilan Pajak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum)

4.

dan lain-lain Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan sanggahan pada istilah

Administrasi Pemerintah atau Tata Usaha Negara disebut sebagai keberatan, sedangkan sanggah banding disebut sebagai banding. Dari peraturan yang disebutkan di atas, dapat ditelusuri ketentuan perihal sanggahan atau sanggah banding. Di bawah ini adalah


Halaman: 12 dari 53


Kode Modul

kutipan-kutipan klausa pada Undang-Undang terkait pengertian dasar sanggahan dan sanggah banding. Namun sehubungan dengan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2015 perihal Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, untuk percepatan pengadaan perlu dilakukan pengadaan yang efektif dan efisien. Adanya proses sanggah banding akan sangat menyita waktu dan tenaga sehingga sering kali pelaksanaan pengadaan atau pelaksanaan kontrak terlambat dikarenakan proses sanggahan atau sanggah banding. Untuk membuat lebih efisien, proses sanggah banding dihapuskan pada sistem EProcurement, hal ini dikarenakan proses sanggahan seharusnya sudah melalui proses yang sangat teliti dan dikaji sesuai dengan ketentuan dan secara sistem pengadaan EProcurement sudah sangat transparan membuka berbagai hal dalam kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Selanjutnya jika penyanggah masih tidak puas atas jawaban sanggahan, penyanggah dapat melanjutkan ke tingkat pemeriksa internal instansi terkait (APIP) dengan menyampaikan pengaduan, dan proses lelang tetap berlanjut. Oleh karenanya pada modul ini, hanya akan dibahas prosedur sanggahan yang sesuai dengan tata cara pelelangan/seleksi saat ini melalui lelang/seleksi secara elektronik. Berikut ini adalah beberapa pengertian dasar terhadap prosedur sanggahan yang dianut pada pengadaan barang jasa pemerintah pada UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 1, 3, 7 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan 2. Fungsi

Pemerintahan

adalah

fungsi

dalam

melaksanakan

Administrasi

Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. 3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya 7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan


Halaman: 13 dari 53


Kode Modul

adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Pasal 75 ayat 1 dan 2 1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan. 2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding. UU 5 – 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 1 ayat 1 – 3, 5 dan 6 1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. 6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Pasal 48 ayat 2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan


Halaman: 14 dari 53


Kode Modul

Pasal 53 ayat 1 dan 2 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan

keputusan

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1)

setelah

mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pasal 122 Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketentuan Sanggahan Secara garis besar, sanggahan dan sanggahan banding baik pada pengadaan sektor publik maupun sektor swasta, jika menggunakan mekanisme sanggahan, dapat digambarkan dalam tahapan di bawah ini:


Halaman: 15 dari 53


Kode Modul

Gambar 3. Diagram Alir Proses Sanggahan a.

Apa yang Disanggahkan? Sanggahan ditujukan kepada pokja ULP karena pemilihan penyedia dan seluruh

keputusannya dilakukan oleh pokja. Sanggahan yang ditujukan selain kepada pokja ULP dianggap sebagai pengaduan dan wajib ditindaklanjuti. Dasar munculnya sanggahan adalah: •

Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya termasuk petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2010 serta ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

•

Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

•

Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.


Halaman: 16 dari 53


Kode Modul

Surat sanggahan juga ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini bertujuan agar mekanisme kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan. Salah satu contohnya adalah PPK tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) karena mengetahui bahwa ada sanggahan yang dimasukkan oleh peserta. b.

Kapan Masa Sanggahan Berlaku? Penyampaian surat sanggahan oleh peserta pemilihan harus memenuhi jangka

waktu yang telah ditentukan, yaitu pelelangan/seleksi

sederhana

dan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pemilihan

langsung,

sedangkan

untuk

pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Ketidaksesuaian penyampaian waktu sanggahan dapat menyebabkan sanggahan tidak dapat diproses dan hanya dianggap sebagai pengaduan. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan untuk pelelangan/ seleksi umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. Apabila pokja ULP tidak menjawab sesuai dengan ketentuan, maka dapat menjadi alasan untuk pengajuan sanggahan banding. c.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Proses Masa Sanggahan? Berdasarkan paparan di atas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

sanggahan adalah: 1.

Peserta pemilihan/seleksi (pihak yang melakukan sanggahan)

2.

Kelompok Kerja/Pokja ULP (pihak yang disanggah)

3.

Pejabat Pembuat Komitmen (tembusan)

4.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (tembusan)

5.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (tembusan) Peserta pemilihan/seleksi yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari

Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan pengaduan kepada Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah pada instansi yang bersangkutan.


Halaman: 17 dari 53


Kode Modul

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sanggahan banding adalah: 1.

Peserta pemilihan/seleksi (pihak yang melakukan sanggahan banding)

2.

Menteri/Kepala Daerah/Pejabat yang menerima penugasan sanggahan banding (pihak yang menjadi tujuan sanggahan banding)

3.

Kelompok Kerja/Pokja ULP (tembusan)

4.

Pejabat Pembuat Komitmen (tembusan)

5.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (tembusan) Serupa

dengan sanggah, jangka waktu pengajuan sanggahan banding juga

terikat dengan waktu, yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan. Pada UU No. 30 tahun 2014 Pasal 77 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur perihal Keberatan dapat diajukan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah keputusan dibuat dan masa tenggang untuk menjawab keberatan adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah keberatan diterima dan membuat keputusan sesuai keberatan maksimum 5 (lima) hari kerja setelah masa tenggang tersebut. Namun pada Perpres 54 tahun 2010 ditetapkan masa sanggahan adalah 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana dan 5 (lima) hari kerja untuk pelelangan umum. Demikian dengan jawaban sanggahan oleh Pokja ULP sudah diterima penyanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah sanggahan diterima untuk pelelangan sederhana, dan 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima oleh Pokja ULP. Pada UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang keberatan (sanggahan) terhadap Keputusan Pejabat Pemerintah dan banding (sanggah banding) diatur di pasal 77 dan 78 yang berbunyi demikian: Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.


Halaman: 18 dari 53


Kode Modul

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).


Halaman: 19 dari 53


5.

Kode Modul

Implikasi Hukum Salah satu pendapat yang kurang tepat dan dipahami oleh pelaksana pengadaan

barang/jasa adalah sanggahan dan sanggahan banding tidak memiliki dampak hukum apapun apabila tidak ditindaklanjuti sesuai aturan. Tindak

lanjut

terhadap

pertentangan

atau

sengketa

melalui

mekanisme

sanggahan memegang peranan penting terhadap kesuksesan penyelenggaraan program kegiatan, walaupun penyelesaian sengketa bisa saja tidak menggunakan mekanisme sanggahan. Dalam International Handbook of Public Procurement dinyatakan bahwa ... “Although the protest system is not the sole province of public procurement, it tends to take on a more crucial role in influencing both contractors and government employees. Accordingly, the specific causes of protests are worthy of analysis. Practitioners ought to know why contractors challenge the procurement decisions of the public sector, recognize which bases most often lead to adverse decisions, and learn from the decisions rendered against fellow practitioners”. Pengelolaan sanggahan yang efektif akan menentukan keberlangsungan program kegiatan. Banyak kasus pada proses sanggahan berlanjut ke Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan diproses pada kasus pidana di Lembaga APH yang akan memperlambat proses penyelesaian program atau kegiatan dan menguras tenaga dan pikiran pembuat keputusan administrasi negara. Secara garis besar, pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman kepada 3 hukum utama, yaitu Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, hal ini karena ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan ruang lingkup yang merupakan hasil kerja dan bertemunya 2 komponen utama, yaitu Pejabat Tata Usaha Negara (Pengguna Anggaran/PA, Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Unit Layanan Pengadaan/ULP, dan Pejabat atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP) dan penyedia barang/jasa.


Halaman: 20 dari 53


Kode Modul

Gambar 4. Pedoman Hukum Pengadaan Barang/Jasa Sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, pihak- pihak yang merasa dirugikan khususnya penyedia barang/jasa melakukan proses tuntutan hukum melalui pengadilan sedangkan proses pelelangan masih berlangsung. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tanpa melakukan sanggahan banding, peserta langsung melakukan tuntutan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan nal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa yang dapat digugat di pengadilan adalah ketetapan tertulis yang sudah bersifat final atau definitif. Penetapan pemenang belum bersifat nal karena masih memungkinkan dilakukan sanggahan dan sanggahan banding, sehingga apabila proses sanggahan banding belum dilaksanakan, berarti penetapan tersebut tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila jawaban sanggahan banding tidak memuaskan penyedia barang/jasa, maka penyedia dapat melanjutkan melalui tuntutan Tata Usaha Negara, termasuk apabila Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 21 dari 53


Kode Modul

Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding tidak menjawab sanggahan banding dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini karena berarti pejabat tata usaha negara tersebut telah melakukan penolakan mengeluarkan jawaban sanggahan banding. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. (NePP, 2004) Tuntutan yang dapat dilakukan melalui PTUN adalah tuntutan agar keputusan tata usaha negara, dalam hal ini keputusan pemenang, dinyatakan batal atau tidak sah. (Syahrizal, 2012) Dampak hukum apabila sanggah/sanggahan banding diterima, maka ditelaah apakah ada unsur tindak pidana atau TUN, dan sanksi yang dapat diberikan adalah administrasi dan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pada UU No. 30 tahun 2014 pasal 77 dan 78 dinyatakan bahwa keberatan atau banding yang yang diajukan kepada Badan atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, wajib ditindaklanjuti baik dengan menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan atau banding tersebut. Keputusan tersebut dapat berdasarkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan keberatan atau banding tersebut. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, permohonan keberatan atau banding tidak ditindaklanjuti atau tidak diselesaikan oleh Badan atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, maka permohonan keberatan atau banding tersebut dianggap dikabulkan. Oleh karena itu sanggahan pada proses Pemilihan Penyedia Barang Jasa diwajibkan untuk ditindaklanjuti apapun hasilnya, baik menerima atau menolak sanggahan. Jika sanggahan tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan penyelesaian, maka sanggahan tersebut dianggap diterima.


Halaman: 22 dari 53


Kode Modul

BAB III PROSEDUR PENANGANAN SANGGAHAN Inventarisasi Sanggahan Perlu diketahui, bahwa tujuan dari pelaksanaan sanggah dan/atau pengaduan tidak sekedar mempertanyakan keputusan para pihak yang terlibat. Beberapa pelaksanaan sanggahan yang dilakukan justru bertujuan untuk memperlambat proses pengadaan atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka inventarisasi dan identifikasi sanggahan dan sanggahan banding harus dilakukan, agar pelaksanaan sanggahan, dan pengaduan memang dilakukan oleh pihak-pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data, sedangkan identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas. Hal ini berarti inventarisasi sanggahan merupakan proses pencatatan yang dilakukan oleh penerima surat atau bagian persuratan sedangkan identifikasi sanggahan merupakan proses penentuan identitas sanggahan dan merupakan tindak lanjut dari proses inventarisasi. Proses persuratan untuk sanggahan diprioritaskan dalam percepatan perlakuan karena ada batasan waktu khusus untuk menjawab sanggahan. Setiap keterlambatan dalam proses pengelolaan sanggah akan berpotensi untuk menimbulkan tuntutan Tata Usaha Negara (TUN) atau perdata oleh penyedia barang/jasa yang dirugikan. Untuk mempercepat sanggahan, maka perlu disusun SOP khusus pada setiap K/L/D/I termasuk menetapkan tujuan surat sanggahan pada LDP. Inventarisasi sanggahan dilakukan oleh ULP karena sanggahan ditujukan kepada Pokja ULP. Inventarisasi dilakukan dengan cara mencatat nomor dan tanggal surat, tujuan surat, serta perihal surat dan dicatat ke dalam buku surat masuk dan diberi nomor urut. Selain tanggal yang tertera pada surat, tanggal diterimanya surat juga penting untuk diinventarisir oleh penerima surat. Apabila sanggahan dilakukan secara elektronik dengan cara diisikan langsung pada kolom sanggahan, biasanya tidak menggunakan surat, namun bersifat pesan sanggahan yang langsung ditujukan dan dijawab oleh pokja ULP. Setelah proses inventarisasi selesai dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah identifikasi. Identifikasi surat sanggahan dilakukan oleh pokja ULP. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Identifikasi Surat Sanggahan Sanggahan yang dilakukan oleh peserta harus dilakukan secara tertulis dan memenuhi pokok-pokok sanggahan agar dapat diproses lebih lanjut. Ketidaksesuaian Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 23 dari 53


Kode Modul

antara ketentuan mengenai sanggahan dengan proses dan isi sanggahan dapat menyebabkan sanggahan tidak dapat diterima karena tidak dapat diperlakukan sebagai sanggahan namun tetap dijawab, khususnya substansi yang berkaitan dengan proses pengadaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal-hal yang harus diidentifikasi pada saat menerima surat sanggahan adalah: a.

Identitas Penyedia Surat sanggahan disampaikan oleh peserta pemilihan yang memasukkan

dokumen penawaran atau kualikasi (khusus apabila metode yang digunakan adalah prakualifikasi), sehingga hal pertama yang harus diperhatikan adalah, apakah surat sanggahan mencantumkan identitas perusahaan. Pencantuman identitas ini dapat berupa

penggunaan

kertas

kop,

informasi

nama

penyedia

pada

isi

surat,

penandatanganan surat, dan/atau stempel pada bagian tanda tangan. Khusus lelang secara elektronik atau E-Procurement, sanggahan hanya dapat dikirimkan melalui login dari penyedia barang/jasa, sehingga identitas penyedia dapat ditentukan secara jelas. Setelah identitas penyedia ditemukan, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa penyedia tersebut merupakan peserta pemilihan atau seleksi dan telah memasukkan dokumen penawaran atau dokumen kualikasi apabila pelaksanaan pemilihan/seleksi menggunakan prakualifikasi. Hal ini karena proses sanggahan merupakan proses pernyataan ketidakpuasan terhadap hasil pelelangan/ seleksi sehingga hanya berpengaruh pada peserta yang merupakan peserta pelelangan/seleksi. Penyedia yang tidak mendaftar dan mengikuti pelelangan tidak dapat mengajukan sanggahan, namun dapat mengirimkan pengaduan. Apabila lelang dilakukan secara elektronik, maka sudah pasti yang dapat mengirimkan sanggahan adalah peserta pelelangan/seleksi. Alasan sanggahan adalah peserta yang tidak puas terhadap keputusan pokja ULP, sehingga yang berhak mengajukan sanggahan adalah peserta yang merasa dirugikan terhadap proses evaluasi dan proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pokja ULP. Apabila pelelangan dilakukan dengan metode prakualifikasi, maka yang berhak menyanggah pada tahap prakualifikasi adalah peserta yang memasukkan dokumen kualikasi, dan pada tahap pemilihan adalah peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Apabila pelelangan dilakukan dengan metode pasca kualikasi, maka yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Khusus

pelaksanaan

pelelangan

secara

elektronik

(E-Proc),

berdasarkan

Peraturan Kepala (Perka) LKPP No. 18 Tahun 2012, maka Ike yang dianggap sebagai Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 24 dari 53


Kode Modul

penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1)

Satu file : Harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan

2)

Dua file atau dua tahap :

daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga

satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Hal ini berarti apabila dokumen penawaran tidak berhasil dibuka dan/atau tidak memenuhi ketentuan di atas, maka sanggahan penyedia barang/jasa tidak memenuhi persyaratan. Untuk sanggahan banding, maka perusahaan yang dapat mengajukan sanggahan banding hanyalah perusahaan yang tidak puas terhadap jawaban sanggah yang telah dilakukan oleh Pokja ULP, sehingga identifikasi terhadap surat sanggahan banding dilakukan dengan melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut sudah pernah mengajukan sanggahan sebelumnya. b.

Tanggal Surat Diterima Hal kedua yang harus diperhatikan setelah menerima surat sanggahan atau

sanggahan banding adalah tanggal diterimanya surat tersebut. Hal ini karena prosedur sanggahan dan sanggahan banding dibatasi oleh waktu, sehingga apabila sudah melewati batas waktu maka tidak dapat dianggap sebagai sanggahan atau sanggahan banding. Yang perlu diperhatikan, dasar untuk tanggal ini bukan tanggal yang tertera pada surat, melainkan tanggal disampaikannya surat tersebut kepada Pokja ULP untuk sanggahan atau kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab untuk sanggahan banding. Oleh sebab itu, perlu untuk melihat data disposisi surat masuk untuk memperoleh informasi mengenai tanggal surat ini. Apabila surat sanggahan diterima melebihi 3 hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, serta 5 hari kerja untuk pelelangan/seleksi umum setelah pengumuman pemenang, maka surat tersebut dianggap bukan sanggahan. Demikian juga untuk surat sanggahan banding yang diajukan melebihi 5 hari kerja untuk pelelangan umum/seleksi umum/pelelangan terbatas dan melebihi 3 hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana/pemilihan langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan dari pokja ULP, maka surat tersebut dianggap bukan sanggahan banding. Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 25 dari 53


Kode Modul

Apabila pelelangan dilakukan secara elektronik/ e-procurement, maka waktu yang digunakan adalah hari kalender namun wajib mengalokasikan dua hari kerja untuk sanggahan banding. c.

Tujuan Surat Hal ketiga yang harus diidentifikasi pada surat sanggahan atau sanggahan

banding adalah tujuan surat. Surat sanggahan wajib ditujukan kepada pokja ULP sesuai dengan ketentuan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP). Sedangkan surat sanggahan banding ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding sesuai dengan LDP. Khusus lelang secara elektronik/ E-Procurement, sanggahan dilayangkan melalui SPSE sehingga sudah dapat dipastikan ditujukan kepada pokja ULP yang melaksanakan pelelangan/seleksi. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. d.

Isi Surat Isi surat sanggahan dan sanggahan banding sudah merupakan proses pengkajian

dan persiapan penyusunan jawaban, sehingga pada tahapan identifikasi, yang perlu diperhatikan

adalah

apakah surat sanggahan

dan sanggahan banding sudah

mencantumkan butir-butir sanggahan Apabila lelang dilaksanakan secara elektronik, maka ada 2 cara yang dilakukan oleh penyedia dalam mengajukan sanggahan. Cara pertama adalah dengan langsung menuliskan butir-butir sanggahan pada kotak sanggahan dan cara kedua adalah dengan mengunggah surat sanggahan pada kotak sanggahan. e.

Tanda Tangan Surat sanggahan dan sanggahan banding merupakan surat yang dikirimkan oleh

penyedia secara resmi. Oleh sebab itu, pengirim surat harus orang yang secara hukum dapat mewakili perusahaan penyedia. Pada tahap identifikasi, dilakukan pemeriksaan, apakah surat tersebut ditandatangani oleh orang yang secara hukum dapat mewakili perusahaan tersebut. Apabila penandatanganan tidak dilakukan oleh direksi atau pengurus perusahaan dan dikuasakan kepada pihak yang menurut hukum dapat menerima kuasa, maka surat sanggahan atau sanggahan banding harus dilengkapi juga dengan surat kuasa tersebut.


Halaman: 26 dari 53


Kode Modul

Kelalaian memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan surat sanggahan atau sanggahan banding dianggap tidak mewakili penyedia yang sah sehingga tidak dapat dianggap sebagai sanggahan namun tetap wajib dijawab. Khusus lelang elektronik, maka surat sanggahan tidak perlu ditandatangani, namun surat sanggahan banding tetap perlu ditandatangani karena dikirimkan dan diproses secara manual. f.

Tembusan Hal terakhir yang diidentifikasi pada surat sanggahan dan sanggahan banding

adalah tembusan surat. Surat sanggahan ditembuskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PA/KPA, serta APIP. Untuk surat sanggahan banding, ditembuskan kepada Pokja ULP, PPK, dan APIP. Penyusunan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, di bawah ini adalah tabel daftar simak (checklist) yang dapat digunakan dalam proses inventarisasi dan identifikasi: Tabel 1. Form Checklist Inventarisasi dan Identifikasi


Halaman: 27 dari 53


2.

Penyusunan Jawaban Sanggahan

a.

Penelaahan/Pengkajian Materi Sanggah

Kode Modul

Setelah surat sanggahan dan sanggahan banding diinventarisir dan diidentifikasi, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengkajian/penelaahan surat tersebut. Fokus dari pengkajian adalah mengkaji butir-butir yang disanggah. Pengkajian surat sanggahan dilakukan oleh pokja ULP sedangkan pengkajian surat sanggahan banding dilakukan oleh penyusun jawaban sanggahan banding. Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 28 dari 53


Kode Modul

Khusus untuk sanggahan banding, maka pihak-pihak yang menyiapkan materi jawaban terdiri atas: •

Pihak yang bertanggung jawab menyusun jawaban Menteri/Kepala Daerah;

•

Pokja ULP;

•

APIP dan/atau

LKPP atas

permintaan

Menteri/Pimpinan

Lembaga/Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi Inventarisasi Dokumen Pendukung Sebelum menyusun jawaban sanggah/sanggahan banding, tahapan pertama adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menjawab sanggahan tersebut. Dokumen yang dibutuhkan untuk menjawab sanggah/sanggahan banding diantaranya adalah: •

Dokumen Pengadaan

•

Dokumen Penawaran

•

Berita Acara Hasil Pelelangan Dokumen pendukung lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang

dibutuhkan, berita acara evaluasi, atau berita acara klarifikasi. Kriteria Sanggahan Sanggahan dan sanggahan banding adalah proses yang timbul karena adanya anggapan

terhadap

permasalahan

yang

terjadi

pada

pengadaan

barang/jasa

pemerintah yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP. Setiap sanggahan yang diterima oleh Kelompok Kerja ULP dipetakan pada beberapa penyebab permasalahan. Pada bab sebelumnya telah disebutkan dasar yang dijadikan sebagai sanggahan atau hal-hal yang dapat membuat peserta pemilihan penyedia barang jasa mengajukan sanggahan, yaitu mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 Pasal 81. Berikut ini adalah penjelasan detail perihal kriteria atau hal-hal yang dapat dijadikan sanggahan pada proses pemilihan penyedia barang jasa: 1)

Adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. Aturan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur oleh Perpres No. 54

Tahun 2010 dan perubahannya. Oleh sebab itu setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada aturan tersebut. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, masih ada Pokja ULP yang melaksanakan proses pemilihan tanpa


Halaman: 29 dari 53


Kode Modul

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Beberapa hal yang sering dilakukan oleh Pokja sehingga menimbulkan sanggahan karena tidak sesuai dengan Perpres Nomor

54 Tahun 2010 dan

perubahannya diantaranya adalah: a)

Menambah persyaratan ijin usaha yang tidak memiliki dasar peraturan perundangundangan

b)

Mewajibkan adanya dukungan bank untuk pekerjaan selain konstruksi

c)

Mempersyaratkan Kemampuan Dasar (KD) untuk pengadaan barang

d)

Jangka waktu pengumuman pelelangan yang terlalu singkat

e)

Tidak melaksanakan penjelasan pekerjaan

f)

Menggugurkan penyedia yang tidak memasukkan foto copy ijin usaha, akta, dan/atau pajak pada dokumen penawaran

g)

Tidak mengumumkan hasil pelelangan. Selain pelanggaran terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya,

penyimpangan juga sering terjadi terhadap ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen pengadaan, khususnya pada ketentuan evaluasi. Tindakan yang sering dilakukan adalah melaksanakan post bidding atau penambahan, pengurangan, pengubahan kriteria dan tata cara evaluasi yang sudah tertuang dalam dokumen pengadaan. Penyedia barang/jasa sering digugurkan padahal sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam dokumen, atau sebaliknya, Pokja ULP memenangkan penyedia yang tidak memenuhi ketentuan dalam dokumen. Termasuk penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur ini adalah tidak mengikuti tata urut proses pengadaan barang/jasa. Contohnya, penyedia dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis, namun tetap diundang untuk pembuktian kualikasi pada metode pasca kualikasi. Padahal menurut tata urut proses, penyedia yang sudah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi penawaran, tidak lagi dievaluasi pada tahap kualikasi. 2)

Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: a)

Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk

suku cadang; b)

Kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan

penilaian yang tidak adil dan transparan; dan Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 30 dari 53


c)

Kode Modul

Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Presiden. Salah satu contoh kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) adalah tidak adanya uraian bobot dan nilai untuk masing-masing butir yang dievaluasi apabila Pokja ULP menggunakan metode sistem gugur ambang batas atau sistem nilai. Setiap nilai yang diperoleh penyedia, harus dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat terbuka dan dapat diuraikan secara detail. Penyedia sebelum memasukkan penawaran, juga dapat melakukan evaluasi diri menggunakan parameter- parameter yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan. Misalnya metode pelaksanaan dituliskan minimal 20 maksimal 80. Maka nilai 20 hingga 80 ini wajib diuraikan lebih detail lagi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Uraian ini harus dituangkan dalam dokumen pengadaan, bukan hanya dalam kertas kerja evaluasi Pokja ULP. Contoh penambahan persyaratan lain yang diluar ketentuan peraturan presiden adalah mempersyaratkan surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan bagian hukum setempat, surat keterangan tidak pailit dari pengadilan niaga, mempersyaratkan kartu keanggotaan asosiasi tertentu, mempersyaratkan kepemilikan satu alat utama, menambah

persyaratan

pengalaman

terbanyak

menjadi

pembanding

sehingga

menyebabkan hanya persaingan tidak sehat dan lain-lain. 3) Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan di luar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Pokja ULP, Tim Pendukung, dan Tim Teknis. Contoh penyalahgunaan wewenang adalah adanya intervensi Kepala Daerah terhadap penetapan pemenang, menggunakan posisinya sebagai Pokja ULP dengan mengatur tata cara penilaian evaluasi seleksi yang tidak obyektif dan menguntungkan satu pihak atau mengatur hasil penilaian evaluasi seleksi. b. Menyusun materi jawaban sanggah Setelah sanggah dan sanggahan banding selesai dikaji, maka tahapan berikutnya adalah menyusun materi jawaban sanggah dan sanggahan banding sesuai dengan hasil pengkajian. Kriteria umum dalam penyusunan ini adalah: 1) Fokus terhadap butir-butir sanggahan 2) Memetakan antara butir sanggahan dengan hasil pengkajian Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 31 dari 53


Kode Modul

3) Melengkapi butir sanggahan dan hasil pengkajian dengan dasar hukum yang sesuai Untuk memudahkan dalam penyusunan materi jawaban sanggah dan sanggahan banding, maka format di bawah ini dapat dijadikan salah satu contoh: Tabel 2. Format Lembar Kerja (Worksheet) Penyusunan Materi Jawab Sanggahan

Tabel 3. Format Rekapitulasi Jawaban Sanggahan Referensi No

Materi Sanggahan

1.

Butir Sanggahan 1

Jawaban Kesimpulan Jawaban Butir Sanggahan 1

Acuan · Perpres 70 tahun 2012 Pasal X Ayat Y · Perka LKPP No. xx tahun xxxx

2

Butir Sanggahan 2

Kesimpulan Jawaban Butir Sanggahan 2

· Perpres 70 tahun 2012 Pasal Y Ayat Z · Perka LKPP No YY tahun YYYY

Dokumen Pendukung · Dok. Penawaran · Dok. Pemilihan (Bab Lembar Data Pelelangan) · Dok. Penawaran (Daftar Kuantitas Harga) · Dok. Pemilihan (Bab Intruksi Kepada Peserta Lelang)

Tindak Lanjut Sanggahan Berdasarkan hasil pengkajian terhadap sanggahan dan sanggahan banding, maka ada 3 hasil dari pengkajian tersebut, yaitu: 1)

Sanggahan Diterima Apabila sanggahan diterima, maka jawaban sanggahan dilakukan oleh Pokja ULP

dan Pokja ULP harus menyatakan bahwa pelelangan gagal dan melakukan proses pemilihan penyedia barang jasa kembali, jika waktu tahun anggaran berjalan masih memungkinkan untuk dilakukan lelang/seleksi ulang dan dengan ketentuan mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. 2)

Sanggahan Ditolak Apabila sanggahan ditolak maka langkah selanjutnya bergantung kepada dua hal.

Jika penawar yang menyanggah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Pokja Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 32 dari 53


Kode Modul

ULP, maka PPK dapat melanjutkan proses penunjukan penyedia barang jasa dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ). Sedangkan, jika penawar yang menyanggah tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Pokja ULP, penawar tersebut dapat menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), namun proses pengadaan tetap berlanjut. Berikut ini adalah bagan

PROSES LELANG/SELEKSI

KONTRAK

SPPBJ

PENGUMUMAN PENETAPAN PEMENANG

MASA SANGGAH

alir tindak lanjut hasil sanggahan.

MENERIMA

KEBERATAN

JAWABAN SANGGAHAN

SANGGAHAN

TIDAK PUAS

PENGADUAN

Gambar 5. Bagan Alir Tindak Lanjut Sanggahan Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 33 dari 53


c.

Kode Modul

Penyampaian Jawaban Sanggahan Yang tidak kalah pentingnya dalam proses sanggahan adalah penyampaian

jawaban

sanggahan

kepada

penawar

yang

mengajukan

sanggahan.

Jawaban

sanggahan harus dipastikan diterima oleh penawar yang mengajukan sanggahan selama batas waktu yang tersedia. Bukti tanda terima jawaban sanggahan harus menjadi rekaman sebagai alat bukti bagi Pokja ULP pada saat mengelola dokumen pengadaan barang jasa khususnya pada tahap pemilihan penyedia barang jasa.


Halaman: 34 dari 53


Kode Modul

Gambar 6. Proses Melakukan Sanggahan bagi Penyedia Barang/Jasa

Gambar 6. Screenshoot Jawaban Sanggahan Pokja ULP Berikut ini adalah contoh sanggahan dan jawaban sanggahan dalam Pekerjaan Konstruksi. Sumber:https://eproc.pu.go.id/publik/eproc2013/fulleprocv40/info_lelangsanggah.asp?ti d=10&id=%7BBAF75B24-8646-45AD-9E7D-1FCBD7A7B00D%7D Pengumuman Pelelangan Daftar Penyanggah Paket Pekerjaan "001. Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 - BL.11" Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nama Satuan Kerja : PPK Irigasi dan Rawa I Nama Sub Satuan : PPK Irigasi dan Rawa II Kerja Bidang Pekerjaan : PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI


Halaman: 35 dari 53


No. 1 Nama Perusahaan Sanggahan

Kode Modul

: WIDYA PRATAMA PERKASA, PT :

Waktu Sanggah : 4/Mar/2013

15:36:34 WIB (waktu server)

Kepada Yth, Panitia Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII Prop. Sumsel Di Tempat Sehubungan dengan proses lelang yang diadakan di BBWSS VIII untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 - BL.11. Dengan ini kami menyampaikan sanggahan atas proses lelang tersebut sbb 1.Mengacu pada dokumen lelang yang menyebutkan dasar-dasar peraturan yang mengikat pelelangan ini, maka kami menyampaikan keberatan atas pengumuman pemenang pelelangan yang menetapkan perusahaan PT. Purna Arena Yudha sebagai pemenang lelang yang merupakan perusahaan dengan urutan hasil tawaran peringkat ke-12 (dua belas), sedang kami di peringkat ke 7 (tujuh). 2.Kami merasa tidak ada dasar bagi panitia untuk menggugurkan perusahaan kami pada pelelangan ini, dan perusahaan kami telah dipanggil untuk diminta klarifikasi berdasarkan undangan dari panitia no 01.3/UND-KLA/PAN.PJPAIRIGASI SUMSEL File Pendukung Sanggah : 1 Jawaban

:

Waktu Jawab : 5/Mar/2013


Kepada PT. Widya Pratama Perkasa Di Tempat Perihal

Jawaban Sanggahan

Sehubungan dengan Sanggahan dari PT. Widya Pratama Perkasa untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 BL.11, dengan ini kami sampaikan jawaban atas sanggahan tersebut bahwa -Pada evaluasi administrasi dokumen penawaran PT. Widya Pratama Perkasa dinyatakan lulus, tetapi pada pembuktian verifikasi dan klarifikasi (Surat Undangan No 01.3/UNDKLA/PAN.PJPA-IRIGASI SUMSEL) untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Widya Pratama Perkasa yang telah diperpanjang dan ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2012 tetapi tidak mengacu pada Surat Edaran Menteri PU No 09/SE/M/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi, point 3 (b) yaitu SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 36 dari 53


Kode Modul

28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 223/KPTS/M/2011. -Pada saat pembuktian verifikasi dan klarifikasi, Sertifikat Keterampilan (SKT) atas nama Febriyanto (untuk Surveyor) tidak sesuai dengan SKT yang diminta pada LDP (SKT Juru Ukur) yaitu SKT Teknis Perhitungan Kuantitas PSDA serta SKT tidak tercantum foto atas nama yang bersangkutan.

-Pada saat pembuktian verifikasi dan klarifikasi, tidak menunjukkan ijazas asli untuk personil dengan jabatan Supervisor dan Cad Operator seperti yang diminta panitia (Surat Undangan No 01.3/UND-KLA/PAN.PJPA-IRIGASI SUMSEL), dimana PT. Widya Pratama Perkasa sendiri menandatangani dan setuju atas hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut. Palembang, 05 Maret 2013 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ketua, File Pendukung Jawaban : 1 No. 2 Nama Perusahaan Sanggahan

: PT. KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI :

Waktu Sanggah : 8/Mar/2013 Nomor015/KSSA/III/2013 Lampiran Perihal Sanggahan.

11:0:52 WIB (waktu server) Palembang, 8 Maret 2013

Kepada Yth, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII Provinsi Sumsel Jl. Soekarno Hatta No. 869 RT 12 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang 30154 diPalembang. Sehubungan dengan pengumuman pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal.Sadap BL.6 BL.11 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII tanggal 1 Maret 2013, yang menetapkan PT. PURNA ARENA YUDHA, sebagai pemenang pelelangan dengan penawaran sebesar Rp. 11.432.030.000,- Kami PT. KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI dengan penawaran sebesar Rp. 9.683.111.000.- Gugur Kualifikasi, untuk ini kami keberatan digugurkan dan dengan ini kami mengajukan sanggahan, karena dokumen kualifikasi yang kami sampaikan sudah sesuai dengan persyaratan dokumen lelang. Demikian kami sampaikan atas perkenan d File Pendukung Sanggah : 1 Jawaban

:

Waktu Jawab : 11/Mar/2013 Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

14:12:52 WIB (waktu server) Halaman: 37 dari 53


Kode Modul

Kepada PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi Di Tempat Perihal

Jawaban Sanggahan

Sehubungan dengan Sanggahan dari PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 BL.11, dengan ini kami sampaikan jawaban atas sanggahan tersebut bahwa a.PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi dinyatakan gugur dikarenakan 1.Bentuk Surat Penawaran tidak sama dengan Surat Penawaran yang diminta Pokja dalam Adendum Dokumen Pengadaan (01.1/ADD-DP/PAN.IRIGASI RAWA II/Ah/2013 tanggal 09 Januari 2013) dan terdapat kesalahan yang sama antara Surat Pernyataan yang disampaikan PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi dan PT. Ashfri Putralora. 2.Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak Membuat Tuntutan Ganti Rugi/Klaim serta Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi/Daftar Hitam baik pada Dokumen Penawaran yang diupload maupun Dokumen Asli yang ditunjukkan pada Pembuktian Verifikasi dan Klarifikasi, dimana persyaratan tersebut telah diupload oleh Pokja pada Adendum Dokumen Pengadaan No 01.1/ADD-DP/PAN.IRIGASI RAWA II/Ah/2013 tanggal 09 Januari 2013 -Point K . BENTUK SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT TUNTUTAN GANTI RUGI/KLAIM -Point L. BENTUK SURAT PERNYATAAN KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM 3.Sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) -Point 9. Isi Dokumen Pengadaan 9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya resiko peserta. -Point 12. Perubahan Dokumen Pengadaan 12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya (download) melalui website www. pu.go.id sistem Full e-Procurement, sebagaimana tercantum dalam LDP.

Palembang, 11 Maret 2013 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ketua, File Pendukung Jawaban : 1 No. 3 Nama Perusahaan

: PT. ASHFRI PUTRALORA


Halaman: 38 dari 53


Sanggahan

Kode Modul

:



Nomor 019/SGH-SS/APL/III/2013 Palembang, 08 Maret 2013 Lampiran Perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang. Kepada Yth, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII Provinsi Sumsel diPalembang. Sesuai dengan hasil pengumuman pemenang pelelangan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII pada tanggal 01 Maret 2013 Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 BL.11. dimana PT. PURNA ARENA YUDHA, sebagai pemenang pelelangan dengan penawaran koreksi arimatik sebesar Rp. 11.432.030.000,- dan kami dari PT. ASHFRI PUTRALORA dengan penawaran sebesar Rp. 10.276.968.000.- yang mana kami dinyatakan gugur pada kualifikasi dan sudah dijelaskan oleh Pokja dikarenakan tidak menyampaikan Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi/Daftar Hitam dan Surat Pernyataan Tidak Membuat Tuntutan G File Pendukung Sanggah : 1 Jawaban

:



Kepada PT. Ashfri Putralora Di Tempat Perihal

Jawaban Sanggahan

Sehubungan dengan Sanggahan dari PT. Ashfri Putralora untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 BL.11, dengan ini kami sampaikan jawaban atas sanggahan tersebut bahwa a.PT. Ashfri Putralora dinyatakan gugur dikarenakan 1.Bentuk Surat Penawaran tidak sama dengan Surat Penawaran yang diminta Pokja dalam Adendum Dokumen Pengadaan (01.1/ADD-DP/PAN.IRIGASI RAWA II/Ah/2013 tanggal 09 Januari 2013) dan terdapat kesalahan yang sama antara Surat Pernyataan yang disampaikan PT. Ashfri Putralora dan PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi. 2. Tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak Membuat Tuntutan Ganti Rugi/Klaim serta Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi/Daftar Hitam baik pada Dokumen Penawaran yang diupload maupun Dokumen Asli yang ditunjukkan pada Pembuktian Verifikasi dan Klarifikasi, dimana persyaratan tersebut telah diupload oleh Pokja pada Adendum Dokumen Pengadaan No 01.1/ADD-DP/PAN.IRIGASI RAWA II/Ah/2013 tanggal 09 Januari 2013 -Point K . BENTUK SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBUAT TUNTUTAN GANTI RUGI/KLAIM -Point L. BENTUK SURAT PERNYATAAN KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR SANKSI/ DAFTAR HITAM Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 39 dari 53


Kode Modul

3.Sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) -Point 9. Isi Dokumen Pengadaan 9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan sepenuhnya resiko peserta. -Point 12. Perubahan Dokumen Pengadaan 12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 12.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya (download) melalui website www. pu.go.id sistem Full e-Procurement, sebagaimana tercantum dalam LDP.

Palembang, 11 Maret 2013 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ketua, File Pendukung Jawaban : 1 No. 4 Nama Perusahaan Sanggahan

: CITRA MANDIRI ABADI. PT :



Kepada Yth, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Di Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VIII Prop. Sumsel Di Tempat Sehubungan dengan proses lelang yang diadakan di BBWSS VIII untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 - BL.11. Dengan ini kami menyampaikan sanggahan atas proses lelang tersebut sbb 1. Mengacu kepada Pengumuman pelelangan pada Point 2.a mengenai persyaratan peserta dan LDK point B.3 persyaratan kualifikasi, SBU Perusahaan kami memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam dokumen pelelangan dari POKJA tersebut diatas. 2. Pada saat proses klarifikasi dan verifikasi (undangan POKJA No. 01.1/UND-KLA/PAN.PJPA/IRIGASI SUMSEL/2013 Tanggal 05 Februari) menurut hemat kami dokumen penawaran dan kualifikasi kami telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara yang telah kami tanda tangani bersama dengan Pokja. File Pendukung Sanggah : 0 Jawaban

:



Kepada PT. Citra Mandiri Abadi Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 40 dari 53


Kode Modul

Di Tempat Perihal

Jawaban Sanggahan

Sehubungan dengan Sanggahan dari PT. Citra Mandiri Abadi untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Tersier D.I Air Lakitan (1.292 Ha) pada Sal. Sadap BL.6 BL.11, dengan ini kami sampaikan jawaban atas sanggahan tersebut bahwa -Pada evaluasi administrasi dokumen penawaran PT. Citra Mandiri Abadi dinyatakan lulus, tetapi pada pembuktian verifikasi dan klarifikasi (Surat Undangan No 01.1/UNDKLA/PAN.PJPA-IRIGASI SUMSEL) untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Citra Mandiri Abadi yang telah diperpanjang dan ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2012 tetapi tidak mengacu pada Surat Edaran Menteri PU No 09/SE/M/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi, point 3 (b) yaitu SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 223/KPTS/M/2011. Palembang, 11 Maret 2013 Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ketua, File Pendukung Jawaban : 1


Halaman: 41 dari 53


Kode Modul

BAB IV PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN 1.

Definisi Pengaduan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 mendefinisikan bahwa

pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya . Pengertian di atas memang dikhususkan untuk hukum pidana, akan tetapi dari definisi tersebut di atas dapat diambil pengertian secara umum perihal pengertian pengaduan yang merupakan sebuah tindakan pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan kepada pejabat yang berwenang atas sebuah peristiwa hukum dengan maksud supaya pejabat berwenang yang dimaksud dapat menindaklanjuti peristiwa hukum tersebut. Pada Perka LKPP No. 11 tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, pengaduan didefinisikan sebagai berikut: Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Whistlelower sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No. 05 tahun 2009 menyatakan pengaduan masyarakat sebagai bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Berdasarkan penjelasan di atas, pengaduan pada pengadaan barang jasa pemerintah merupakan sebuah tindakan penyampaian informasi atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2.

Pihak yang Terkait Proses Pengaduan Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang dapat

atau

berhak

membuat

pengaduan

adalah

pihak

yang

berkepentingan.

Pihak

yang

berkepentingan ini biasanya adalah pihak yang merasa dirugikan atas keputusan atau peristiwa hukum yang terjadi. Bagaimana dengan pihak luar yang tidak mengikuti pelelangan atau seleksi yang ikut serta dalam konsep pengaduan ini? Pihak di luar yang mengikuti lelang/seleksi dapat ikut serta dalam konsep pengaduan ini, yang disebut sebagai laporan pada KUHAP Pasal 1 ayat 24. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa: Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 42 dari 53


Kode Modul

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban dalam undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Merujuk pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak membuat laporan adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum atau menurut undangundang. Pihak yang dimaksud adalah setiap warga masyarakat (dalam hal ini di luar pihak yang berkepentingan pada pengaduan), ormas, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dapat juga dilakukan oleh instansi pemerintah. Namun, pada proses lelang/seleksi pengadaan barang jasa pemerintah, apakah pihak di luar penawar dapat memberikan pengaduan? Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dinyatakan bahwa: Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Berarti pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat juga dilakukan oleh pihak di luar peserta penawaran, yaitu masyarakat. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa klausa pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya yang menyebutkan bahwa proses pemilihan barang jasa dapat dinyatakan gagal jika pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP atau PPK atau KPA atau ternyata benar . Pengaduan oleh masyarakat pada proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa pengadaan barang jasa pemerintah merupakan merupakan bagian peran masyarakat atas Penyelenggara Negara, yang dalam hal ini adalah PA atau KPA, atau PPK, atau Pokja ULP. Peran masyarakat dalam pemberian masukan atau pengaduan terkait Penyelenggaraan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah 68 tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan bunyi sebagai berikut: Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat dalam berperan serta memberikan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang jasa atau bahkan seluruh proses pengadaan barang jasa dan dilindungi secara hukum. Berdasarkan penjelasan di atas berarti pihak-pihak yang dapat melakukan pengaduan proses pengadaan barang jasa pemerintah adalah: •

Pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan terhadap keputusan hasil lelang/seleksi

•

Organisasi masyarakat


Halaman: 43 dari 53


•

Organisasi politik

•

LSM

•

Instansi pemerintah

3.

Melakukan Pengaduan

Kode Modul

Hasil dan proses pengadaan barang jasa pada instansi pemerintah merupakan bagian dari pelayanan publik pada instansi tersebut. Pelayanan publik bisa saja tidak memuaskan satu atau lebih pihak atau mungkin pihak tersebut merasa dirugikan atas pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, sering dijumpai keluhan, pengaduan atau laporan perihal pemilihan penyedia barang jasa atau proses selain pemilihan dari keseluruhan proses pengadaan seperti pada proses pelaksanaan kontrak. Pengaduan perihal pelayanan publik pada instansi pemerintah atau pengaduan perihal penyelenggaraan negara termasuk proses pengadaan barang jasa pemerintah diatur oleh undang-undang. Beberapa dasar hukum yang perlu diperhatikan ketika membuat pengaduan, yaitu: •

UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

•

PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009

•

PP No. 68 tahun 199 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

•

Peraturan Menteri PAN No. 05 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 68 tahun 1999, cara melakukan pengaduan dapat dilakukan secara

tertulis kepada instansi pemerintah terkait atau institusi pemeriksa pada instansi pemerintah tersebut atau sering disebut APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah). Pengaduan juga harus berisi data yang jelas sekurang-kurangnya mengenai: a.

Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya

b.

Keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan

c.

Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti. Perihal pengaduan pada pengadaan barang jasa, Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010

menyatakan bahwa: (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur,

KKN

dalam

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

dan/atau

pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 44 dari 53


Kode Modul

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. Pengaduan masyarakat atau penyanggah yang tidak puas atas jawaban sanggahan dapat disampaikan ke Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah pada instansi terkait, yang merupakan unit kerja instansi terkait yang berwenang menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung, tertulis/surat, melalui media elektronik atau melalui media cetak. APIP selanjutnya harus menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. Masukan atau pengaduan masyarakat dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

Sumbangan pikiran, gagasan serta saran yang bersifat membangun

b.

Kinerja pelayanan

c.

Dugaan adanya tindak pidana umum

d.

Dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

e.

Permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan

f.

Penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara Sedangkan masukan atau pengaduan perihal pengadaan barang jasa adalah terkait

dengan ditemukannya indikasi hal-hal sebagai berikut: a.

Penyimpangan prosedur pengadaan barang jasa pemerintah

b.

Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa

c.

Pelanggaran persaingan yang sehat

d.

Pengelolaan Penanganan Pengaduan

e.

Dasar Pengelolaan Pengaduan Pengadaan barang jasa harus dijalankan dengan tata nilai yang berlaku. Pengadaan

barang jasa pemerintah mempunyai tata nilai prinsip, etika dan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip pada proses pengadaan barang jasa pemerintah adalah terbuka, transparan dan akuntabel. Transparan yang dimaksud adalah semua elemen masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang terkait pada proses pengadaan barang jasa tersebut. Sedangkan akuntabel yang dimaksudkan sebagai segala sesuatu keputusan atau kebijakan yang diambil pada proses pengadaan barang jasa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditanggung gugat. Perwujudan dari prinsip transparan dan akuntabel tersebut pada proses pengaduan pengadaan barang jasa adalah terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat dan pihak lain Judul Modul: Mengelola Sanggahan Peserta Pemilihan Penyedia B/J Buku Informasi Versi: April 2016

Halaman: 45 dari 53


Kode Modul

yang berkepentingan untuk mengetahui, menanyakan, menyampaikan keberatan/tuntutan/ pengaduan atau menyampaikan suatu hal yang dianggap menyebabkan masalah pada proses pengadaan barang jasa tersebut. Untuk menyampaikan perihal pengaduan tersebut maka instansi pemerintah, seperti yang disampaikan terdahulu, wajib untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengelolaan pengaduan adalah proses kegiatan menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan,

mengonfirmasi,

mengklarifikasi,

memberikan

alternatif

solusi,

mendokumentasikan, dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan ke masyarakat. b.

Tujuan Pengelolaan Pengaduan Tujuan adanya pengelolaan pengaduan adalah agar masalah yang terdapat pada

pengaduan, masalah yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat, dapat segera dicarikan alternatif solusi terbaiknya bagi semua pihak yang terkait. c.

Fungsi Pengaduan

Hasil pengaduan dapat berfungsi untuk: 1)

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membangun kontrol sosial yang sehat terhadap jalannya pemerintahan.

2)

Menjadi satu tolak ukur (barometer) kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah

3)

Membangun Citra aparatur pemerintah yang beretika, bermoral, profesional, transparan dan bertanggung jawab dan memiliki jiwa korsa aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

4)

Memperbaiki dan mengefektifkan sistem pengendalian intern termasuk pengawasan fungsional, khususnya bidang pelayanan masyarakat dan pencegahan KKN.

5)

Menumbuhkan memperbaiki

kepekaan kebijakan,

dan

mengefektifkan

perencanaan,

fungsi

penganggaran,

manajerial

terutama

pelaksanaan

dan

dalam laporan

pertanggungjawaban di semua jenjang birokrasi pemerintah. 6) d.

Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib, proporsional dan demokratis. Asas-Asas Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan

Asas-asas yang terdapat pada pelaksanaan pengaduan adalah: 1)

Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan


Halaman: 46 dari 53


2)

Kode Modul

Transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas.

3)

Koordinasi, yaitu melaksanakan kerja sama yang baik antar pejabat pemerintah yang berwenang dan aparatur pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.

4)

Efektivitas dan efisiensi, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya

5)

Akuntabilitas, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya.

6)

Objektivitas, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu.

7)

Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

8)

Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban atau hukum untuk mengungkapkan.

e.

Ketentuan Pengelolaan Pengaduan Secara umum setiap instansi pemerintah diwajibkan menyediakan sarana pengaduan dan

menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Setiap instansi juga diwajibkan untuk mengelola pengaduan dan menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan. Demikian juga halnya dengan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan, wajib diumumkan oleh instansi pemerintah. Setiap penyelenggara pemerintahan wajib menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Materi pengelolaan pengaduan sekurang-kurangnya meliputi: a.

Identitas pengadu

b.

Prosedur pengelolaan pengaduan

c.

Penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan

d.

Prioritas penyelesaian pengaduan

e.

Pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana

f.

Rekomendasi pengelolaan pengaduan

g.

Penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait

h.

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan

i.

Dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan


Halaman: 47 dari 53


j.

Kode Modul

Pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah

diakses Pengaduan baik dari penyanggah yang tidak puas atas jawaban sanggahan atau dari masyarakat seharusnya mudah untuk menyampaikannya. Untuk itu pengaduan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung atau lisan dan tertulis. Demikian juga keberadaan pengelola pengaduan juga harus diketahui masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengaduan yang datang ke instansi terkait seharusnya ditindaklanjuti dan ditangani dengan cepat, tepat dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, dan mekanisme penanganan pengaduan harus jelas dan dapat dilaksanakan di semua lini. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh instansi pemerintah agar ditangani dengan cepat, tepat dan tertib. Pengelolaan pengaduan meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Pencatatan

Pengaduan yang diterima secara langsung, tertulis dan melalui media elektronik atau media cetak dilakukan pencatatan sebagai berikut: a)

Data Surat Pengaduan 1) Nomor dan tanggal agenda 2) Tanggal surat pengaduan 3) Kategori 4) Perihal

b)

Identitas Pelapor 1) Nama 2) Alamat 3) Pekerjaan 4) Kabupaten/kota 5) Provinsi 6) Kategori Pelapor

c)

Identitas Terlapor 1) Nama 2) NIP/NRP 3) Alamat 4) Jabatan 5) Instansi Terlapor 6) Kategori Instansi

d)

Lokasi Kasus 1) Kabupaten/Kota


Halaman: 48 dari 53


Kode Modul

2) Provinsi 3) Negara 2)

Penelaahan Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan jenis

penyimpangan. Jenis penyimpangan pada proses pengadaan barang jasa adalah: •

Penyimpangan prosedur pengadaan barang jasa

•

Terdapat KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa

•

Pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pengadaan barang jasa Langkah-langkah penelaahan materi pengaduan setidaknya meliputi kegiatan sebagai

berikut: (a).

Merumuskan inti masalah yang diadukan

(b).

Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan

(c).

Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi

pengaduan yang diterima (d).

Menetapkan hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya

3)

Penyaluran Penyaluran adalah kegiatan instansi penerima pengaduan untuk meneruskan pengaduan

tersebut kepada instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. 4)

Pengarsipan Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik dimaksudkan untuk menyimpan dokumen

dengan aman dan mempermudah serta mempercepat pencarian dokumen pengaduan bila sewaktu-waktu diperlukan. Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan, yang penyimpanannya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang berdasarkan prosedur pengarsipan yang berlaku. 5.

Pembuktian Pengaduan a.

Pemeriksaan 1)

Telaah Lanjutan


Halaman: 49 dari 53


Kode Modul

Telaah lanjutan adalah melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

Mempelajari dan merumuskan permasalahan

b)

Pemaparan hasil rumusan kepada pimpinan instansi untuk kasus-kasus yang signifikan

c)

Merumuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku

2)

Konfirmasi

Pada tahap konfirmasi yang dilakukan adalah: a)

Mengidentifikasi terlapor

b)

Mencari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan sebagai bahan pendukung

3)

Klarifikasi

Kegiatan klarifikasi hal-hal sebagai berikut: a)

Meminta penjelasan baik lisan atau tertulis kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diadukan

b)

Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku

c)

Meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan kepada pihakpihak yang dimintakan penjelasan

b.

Waktu Penyelesaian Penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari setelah surat pengaduan diterima instansi yang menangani, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. 1)

Pelaporan Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, jela dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil telaah lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan dengan data pendukung serta saran tindak lanjut

2)

Hasil pemeriksaan atas pengaduan yang disalurkan oleh suatu instansi pemerintah harus dilaporkan kepada pimpinan instansi yang menyalurkan

3)

Laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan yang menyangkut kerugian negara/daerah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4)

Hasil pemeriksaan pengaduan segera disampaikan oleh instansi pemeriksa kepada:


Halaman: 50 dari 53


5)

a)

Pimpinan instansi terlapor

b)

Pimpinan instansi penerima pengaduan

Kode Modul

APIP Pusat dan Daerah yang menangani pengaduan wajib melaporkan perkembangan penanganannya secara berkala kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

6.

Tindak Lanjut Pengaduan

a.

Laporan hasil penanganan pengaduan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang

berlaku berupa: 1)

Tindakan administratif

2)

Tindakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi

3)

Tindakan gugatan perdata

4)

Tindakan pengaduan perbuatan pidana

5)

Tindakan penyempurnaan manajemen instansi yang bersangkutan

b.

Terhadap pelapor

Pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang dapat menyampaikan jawaban pengaduan atau hasil informasi hasil pemeriksaan pengaduan kepada pelapor c.

Terhadap terlapor

1)

Apabila hasil pemeriksaan tidak terbukti kebenarannya, pimpinan instansi atau pejabat

yang diberi wewenang segera mengembalikan nama baik terlapor 2)

Apabila hasil pemeriksaan terbukti kebenarannya, pimpinan instansi atau pejabat yang

diberi wewenang segera mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku d.

Terhadap hasil pemeriksaan

1)

Apabila pelapor merasa tidak puas terhadap hasil pemeriksaan dan menyampaikan

pengaduan kembali disertai dengan bukti pendukung yang memadai, pimpinan instansi atau pejabat yang diberi wewenang perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap hasil pemeriksaan 2)

Terhadap hasil pemeriksaan yang dianggap kurang memadai atau tidak sesuai dengan

kondisi dan fakta sebenarnya, maka instansi lain terkait yang berhak menerima laporan atas hasil tindak lanjut penanganan pengaduan dapat melakukan verifikasi atas hasil pemeriksaan tersebut.


Halaman: 51 dari 53


Kode Modul

PENGADUAN

Pencatatan

Indikasi Masalah/ Penyimpangan

Identifikasi Masalah

Pencarian Fakta

Masalah/ Penyimpangan Benar?

Salah Informasi

TAHAP PENGUMPULAN INFORMASI

TIDAK

YA

Analisis Masalah

TIDAK

Fasilitasi Penanganan

TAHAP PENANGANAN

Selesai?

YA Umpan Balik/Jawaban ke Pengadu/Pelapor

TAHAP DOKUMENTASI

Gambar 6. Bagan Alir Penanganan Pengaduan


Halaman: 52 dari 53


Kode Modul

KESIMPULAN Sebagai bagian dari prosedur check and balance, mekanisme proses sanggahan dan sanggah banding pada pengadaan barang jasa sektor publik sangatlah penting. Begitu juga untuk pengadaan pada sektor swasta tentunya tetap dibutuhkan check and balance dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Setiap sektor tetap mempertahankan prinsip efektif dalam proses pengadaannya, oleh karenanya mekanisme protes baik melalui mekanisme sanggahan dan debriefing harus dikelola dengan baik sehingga tidak memakan waktu dan tepat sasaran. Sanggahan atau permintaan penjelasan oleh penawar dikelola dengan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Inventarisasi surat sanggahan 2. Penyusunan jawaban sanggahan, yang terdiri dari: a. Penelaahan/pengkajian materi sanggahan b. Penyusunan jawaban materi sanggahan c. Penyampaian jawaban materi sanggahan 3. Sanggahan yang tidak sesuai ketentuan atau ketidakpuasan terhadap jawaban sanggahan, dianggap sebagai pengaduan. Sehingga pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme pengelolaan pengaduan.


Halaman: 53 dari 53

JASA

Recommend Documents