JASA

PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) BALI TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (BTDC)

KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NO : KEP/DIR/PT.PPB/36./IV/2013

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kantor Pusat P.O. Box 3, Nusa Dua 80363, Bali – Indonesia Tel. (0361) 771010 (5 lines) Fax. (0361)771014 E-mail : [email protected]

PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) BALI TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (BTDC)

KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NO : KEP/DIR/PT.PPB/36./IV/2013

LAMPIRAN – LAMPIRAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kantor Pusat P.O. Box 3, Nusa Dua 80363, Bali – Indonesia Tel. (0361) 771010 (5 lines) Fax. (0361)771014 E-mail : [email protected]

DAFTAR ISI KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NOMOR : KEP/DIR/PT.PPB/36./IV/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima Bagian Keenam Bagian Ketujuh Bagian Kedelapan Bagian Kesembilan Bagian Kesepuluh Bagian Kesebelas

BAB II

: : : : : : : : : : :

4 Pengertian Istilah Maksud dan Tujuan Prinsip Dasar Kebijakan Umum Etika Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Ruang Lingkup Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Pengadaan Tim/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa

4 10 10 11 12 13 13 13 14 15 16

KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA

18

Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima Bagian Keenam Bagian Ketujuh Bagian Kedelapan Bagian Kesembilan

: : : : : : : : :

18 24 30 30 32 33 36 38

Bagian Kesepuluh

:

Bagian Kesebelas Bagian Keduabelas Bagian Ketigabelas

: : :

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Penggolongan Penyedia Barang/Jasa Dokumen Pengadaan Dokumen Penawaran Jaminan Pengadaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Metode Evaluasi Penawaran Sanggahan

39 44 48 56 64

Bagian Keempatbelas

: Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang

BAB III PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat

: Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi : Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya : Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan Korban Bencana Alam

BAB IV PENGADAAN KHUSUS Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat BAB V

: : : :

Sewa Menyewa/Sewa Beli Sewa Guna Usaha/Leasing Outsourcing Pengadaan Asuransi

: Cara Pengadaan Barang/Jasa dengan Menggunakan Sarana e-procurement

BAB VI SWAKELOLA Bagian Pertama Bagian Kedua

69

69 83 96

96 98

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Bagian Pertama

65

98 98 100 100 103

103 104

: Ketentuan Umum Swakelola : Pengadaan Melalui Swakelola

104 105

BAB VII PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

106

Bagian Pertama

: Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

BAB VIII PERJANJIAN/KONTRAK Bagian Pertama

: Perjanjian/Kontrak

BAB IX PELAKSANAAN KONTRAK Bagian Pertama

: Pelaksanaan Kontrak

106 108 108 124 124

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

131

Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga

131 131 132

: Pembinaan : Pengawasan : Tindak Lanjut Pengawasan

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

133

Bagian Pertama

133

: Ketentuan Penutup

DAFTAR ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NOMOR : KEP/DIR/PT.PPB/36./IV/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO)

LAMPIRAN 1 CONTOH PAKTA INTEGRITAS

1

Lampiran 1.a Lampiran 1.b Lampiran 1.c

1 3

: : :

Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Staf/Pejabat/PokJa BLP Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Penyedia Barang/Jasa Contoh PAKTA INTEGRITAS Dalam Rangka Usulan Pemenang

LAMPIRAN 2 CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Lampiran 2.a

:

Lampiran 2.b

:

Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

4

6

7 8

LAMPIRAN 3 CONTOH SURAT PERINTAH KERJA

15

Lampiran 3.a Lampiran 3.b

15 17

: :

Contoh Surat Perintah Kerja (PK) Contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK)

LAMPIRAN 4 CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

27

Lampiran 4.a Lampiran 4.b

28 29

: :

Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultasi

KEPUTUSAN DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) NO. Kep/Dir/PT.PPB/36./IV/2013 Tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) DIREKSI PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO) Menimbang

:

a. bahwa mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tersebut di atas, Direksi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : Kep/Dir/73/XII/ 2008, tanggal 15 Desember 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. b. bahwa dalam rangka mendorong sinergi BUMN, sinergi Anak Perusahaan, sinergi BUMN dan Anak Perusahaan, guna menambah nilai perusahaan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan perekonomian, serta menciptakan kesetaraan dalam dunia usaha bagi BUMN dan memberi kesempatan bagi usaha kecil/mikro, maka dipandang perlu oleh Menteri Negara BUMN untuk menyempurnakan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN PER05/MBU/2008. Oleh karena itu, dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, maka Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : Kep/Dir/73/XII/ 2008, tanggal 15 Desember 2008, dipandang perlu disempurnakan agar tetap tercipta efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, jujur, akuntabel, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan barang/jasa yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta adanya kepastian hukum dan tidak kehilangan momentum bisnis namun juga dapat menciptakan sinergi antar BUMN maupun anak perusahaan BUMN.

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

1

Mengingat

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero).

: 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

4.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara;

5.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

6.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali No : KEP-75/MBU/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali;

7.

8.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Nomor : KEP-169/MBU/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali;


2

9.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroaan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali tanggal 14 Agustus 2008 pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi;

10. Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) No. S-05/DEKOM.BTDC/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Batasan Nilai Penunjukan Langsung. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (PERSERO).


3

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1 Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan: 1.1.

Anggaran Perusahaan adalah anggaran PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau Keadaan Darurat (emergency) yang belum ditetapkan di dalam RKAP;

1.2.

Perusahaan adalah PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Bali Tourism Development Corporation selanjutnya disebut BTDC;

1.3.

Anak Perusahaan adalah: 1.3.1. Anak perusahaan BTDC yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BTDC; 1.3.2. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; 1.3.3. Perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%.

1.4.

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN;

1.5.

Direksi adalah Direksi PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan, tujuan dan mewakili kepentingan perusahaan;

1.6.

Dewan Komisaris/Dekom adalah Dewan Komisaris PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Direksi;

1.7.

RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pengembangan Pariwsata Bali (Persero) yang merupakan organ perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak dimiliki Direksi dan Dekom;

1.8.

Direksi Pekerjaan (Pengawas pekerjaan) adalah pejabat maupun pegawai di BTDC serta pihak lain yang ditunjuk oleh Direksi BTDC untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan /atau Jasa;


4

1.9.

Pengguna Barang dan/atau Jasa adalah Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Direktur bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam lingkungan kerja perusahaan;

1.10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Direktur Utama atau Direktur Bidang PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dalam lingkungan kerja perusahaan; 1.11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat atau pegawai BTDC maupun orang lain yang diberi kuasa oleh Direktur Utama atau Direktur Bidang yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dalam lingkungan kerja perusahaan; 1.12. Tahun Anggaran adalah kurun waktu 1 (satu) takwin terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; 1.13. Bagian Layanan Pengadaan selanjutnya disebut BLP adalah Bagian/Unit organisasi perusahaan yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa; 1.14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat BLP yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui pengadaan/pembelian langsung, penunjukan langsung dan pemilihan langsung; 1.15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, Badan Hukum, atau orang perseorangan/subyek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa; 1.16. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, pengadaan khusus dan pengadaan jasa lainnya yang dilakukan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yang pembiayaannya menggunakan dana dari anggaran perusahaan (RKAP), atau tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD, atau yang dibiayai dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri (sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman/guide lines), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa; 1.17. Barang dan/atau Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan/atau jasa; 1.18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang; 1.19. Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

5

1.20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware); 1.21. Pengadaan Khusus meliputi segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya, antara lain: sewa-menyewa/sewa beli, sewa guna usaha (leasing), outsourcing, dan pengadaan asuransi; 1.22. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaaan jasa selain Jasa Konsultansi, Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang; 1.23. Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa mencakup sejak tahap proses memilih Penyedia Barang/Jasa sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan pekerjaan; 1.24. Jadwal Pengadaan adalah rincian waktu proses Pengadaan Barang/Jasa yang dimulai dari pengumuman sampai dengan penandatanganan Kontrak; 1.25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Penggunan Barang dan/atau Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 1.26. Masa Pelaksanaan Kontrak adalah masa sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak; 1.27. Dokumen Pengadaan/Pelelangan adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan Pengguna Barang/Jasa sebagai pedoman yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; 1.28. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP sebagai pedoman dalam Penilaian Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang digunakan pada prakualifikasi maupun pascakualifikasi; 1.29. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa; 1.30. Harga Perkiraan Sendiri/HPS (Owner’s Estimate/OE) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh Bagian/Unit terkait yang disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 1.31. Berita Acara Serah Terima Pertama adalah berita acara yang dibuat setelah fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen); Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

6

1.32. Berita Acara Serah Terima Kedua adalah berita acara yang dibuat setelah masa pemeliharaan selesai; 1.33. Tim Pengawas Pekerjaan adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi yang bertugas memeriksa pekerjaan; 1.34. Tim Penerima Hasil Pekerjaan adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi yang bertugas menerima hasil pekerjaan; 1.35. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; 1.36. Kualifikasi adalah bagian kegiatan untuk menetapkan tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa; 1.37. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP kepada Penyedia Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran; 1.38. Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara Pejabat BLP dengan Penyedia Barang/Jasa; 1.39. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran; 1.40. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran; 1.41. Penilaian Kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa pada saat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa; 1.42. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; 1.43. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; 1.44. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

7

1.45. Joint Procurement adalah Pelelangan yang diselenggarakan oleh satu Pengguna Barang/Jasa yang mewakili beberapa Pengguna Barang/Jasa lainnya; 1.46. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat; 1.47. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 1.48. Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang ditawarkan kepada beberapa pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran; 1.49. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang ditawarkan kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa atau melalui beauty contest; 1.50. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 1.51. Pembelian langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar; 1.52. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan; 1.53. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan; 1.54. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency) adalah pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung terjadinya gangguan yang dapat mengancam jiwa manusia dan/atau dapat merusak citra perusahaan. Keadaan/kondisi seperti ini harus dinyatakan secara tertulis oleh Direksi; 1.55. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); 1.56. Pekerjaan Tidak Kompleks adalah pekerjaan yang menurut penilaian Pengguna Barang/Jasa dianggap tidak memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko rendah dan/atau dinilai tidak memerlukan peralatan dengan spesifikasi khusus;


8

1.57. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa; 1.58. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta; 1.59. Produksi dalam negeri adalah berbagai jenis barang dan jasa yang dibuat dan atau dihasilkan di dalam negeri; 1.60. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Asuransi Kerugian Umum (bukan Asuransi Jiwa) antara lain asuransi property, asuransi kerusakan mesin, asuransi gangguan usaha, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan yang ijin usahanya adalah dalam bidang asuransi kerugian yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan; 1.61. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa; 1.62. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ Lembaga Keuangan lainnya yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban Penyedia Barang/Jasa; 1.63. Surat Kabar Nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi & Informatika; 1.64. Surat Kabar Provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas didaerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur; 1.65. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Direktur Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perusahaan; 1.66. Tenaga Ahli adalah orang yang dianggap ahli untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi baik selaku Konsultan Perorangan maupun konsultan yang bekerja pada suatu badan atau organisasi; 1.67. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

9

1.68. Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 1.69. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 1.70. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 2.1. Maksud diberlakukannya Keputusan Direksi ini adalah untuk mengatur dan memberikan pedoman yang jelas guna pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan BTDC yang dibiayai dari RKAP ; 2.2. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, jujur, akuntabel, sehingga dapat diperoleh hasil pengadaan barang/jasa yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta tercipta sinergi antar BUMN dan atau Anak Perusahaan BUMN maupun yang terafiliasi. Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip: 3.1. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;


10

3.2. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 3.3. Kompetitif (terbuka dan bersaing), berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; 3.4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat; 3.5. Adil (tidak diskriminatif) dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 3.6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran (baik fisik, keuangan maupun azas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa) dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Bagian Keempat Kebijakan Umum Pasal 4 4.1. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; 4.2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan; 4.3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang/Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4.4. Menyederhanakan ketentuan tata cara pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Pengguna Barang/Jasa, Pejabat BLP;


11

4.5. Meningkatkan transparasi, persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dengan melakukan pengadaan secara terbuka; 4.6. Mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian. Bagian Kelima Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 5 Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: 5.1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 5.2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 5.3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 5.4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; 5.5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (conflict of interest); 5.6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam Pengadaan Barang/Jasa; 5.7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan; 5.8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.


12

Bagian Keenam Pelaksanaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pasal 6 6.1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perusahaan dilakukan dengan: 6.1.1. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau 6.1.2. Cara Swakelola. 6.2. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang bersifat substansial (non rutin). 6.3. Pengadaan Barang/Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang bersifat substansial sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 tersebut diatas ditentukan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Bagian Ketujuh Ruang Lingkup Pasal 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini berlaku untuk keperluan Perusahaan BTDC, dalam hal: 7.1. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari anggaran Perusahaan (RKAP); 7.2. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana dari pinjaman/hibah luar negeri baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh pemerintah, dan/atau pinjaman dalam negeri atau non anggaran Perusahaan (sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman /guide lines) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Pengadaan Barang/Jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya; 7.3. Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber dana yang berasal dari dana perusahaan yang tidak dianggarkan karena adanya alasan mendesak atau keadaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 9.4. Bagian Kedelapan Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 8 Perusahaan wajib menyediakan dana Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya administrasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

13

8.1. Honorarium Kelompok Kerja (PokJa); 8.2. Honorarium Tenaga Ahli; 8.3. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa; 8.4. Penggandaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau dokumen prakualifikasi; 8.5. Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Kesembilan Pengguna Barang/Jasa Pasal 9 9.1. Pengguna Barang/Jasa adalah Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau Direktur Bidang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan kerja perusahaan; 9.2. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), maupun pekerjaan yang belum dianggarkan dalam RKAP namun dianggap perlu oleh Direksi Perusahaan karena alasan mendesak atau keadaan darurat, atau pengadaan Barang/Jasa yang sumber dari dana dari pinjaman/hibah luar negeri baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh pemerintah, dan/atau pinjaman dalam negeri atau non anggaran Perusahaan (sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman /guide lines) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Pengadaan Barang/Jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya; 9.3. Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa adalah: Pengguna Barang/Jasa bertugas dan wajib untuk: 9.3.1. Menetapkan Paket-paket Pengadaan Barang/Jasa; 9.3.2. Menetapkan Metode Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan; 9.3.3. Menyetujui Perencanaan dan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun pekerjaan yang belum dianggarkan dalam RKAP namun dianggap perlu oleh Direksi Perusahaan karena alasan mendesak atau keadaan darurat, atau pengadaan Barang/Jasa yang sumber dari dana dari pinjaman/hibah luar negeri baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh pemerintah, dan/atau pinjaman dalam negeri atau non anggaran Perusahaan (sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman /guide lines) dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; 9.3.4. Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis untuk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi atau Jasa Lainnya, menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan Jasa Konsultansi; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

14

9.3.5. Menetapkan dan/atau mengesahkan: 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Direksi/Pengawas Pekerjaan; 3. Jenis Pekerjaan (Kompleks atau Tidak Kompleks); 4. Ijin Prinsip Pengadaan Barang / Jasa; 5. Dokumen Kualifikasi; 6. Dokumen Pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-syarat); 7. Pemenang Penyedia Barang / Jasa; 8. Penunjukan Penyedia Barang / Jasa. 9.3.6. Menyediakan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain pengumuman di surat kabar dan penggandaan dokumen; 9.3.7. Menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak beserta seluruh perubahannya dengan Penyedia Barang/Jasa (perjanjian/kontrak disiapkan oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja BLP); 9.3.8. Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan; 9.3.9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai. 9.4. Pengguna Barang/Jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak tersedia anggaran, kecuali untuk pekerjaan yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: 9.4.1. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); 9.4.2. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; 9.4.3. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; 9.4.4. Pekerjaan yang berskala kecil. Bagian Kesepuluh Organisasi Pengadaan Pasal 10 10.1. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa atau Swakelola terdiri atas: 10.1.1. Direktur Utama; 10.1.2. Direktur Bidang; 10.1.3. BLP/Pejabat BLP; dan 10.1.4. Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan. 10.1.5. Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


15

10.2. Direktur Bidang dapat dibantu oleh Tim Pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 10.3. Perangkat Organisasi BLP ditetapkan oleh Direksi BTDC sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas: 10.3.1. Kepala BLP; 10.3.2. Kepala Seksi/Sekretaris; 10.3.3. Staf Pendukung; 10.3.4. Bila diperlukan dapat ditambahkan Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Bagian Kesebelas Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan & Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 11 11.1. Anggota Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan / Penerima Hasil Pekerjaan ditunjuk dan ditetapkan oleh Direksi; 11.2. Anggota Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan & Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai perusahaan, atau luar perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi BTDC; 11.3. Anggota Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 11.3.1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 11.3.2. Memahami isi Kontrak; 11.3.3. Memiliki kualifikasi teknis; 11.3.4. Menandatangani Pakta Integritas; dan 11.3.5. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 11.4. Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 11.4.1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 11.4.2. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian; 11.4.3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; 11.4.4. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim/Pejabat Pengawas Pekerjaan; 11.4.5. Tim/tenaga ahli sebagimana dimaksud pada butir 11.4.4. ditetapkan oleh Direksi. 11.4.6. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 11.5. Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

16

11.5.1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 11.5.2. Independen dan bersifat objektif; 11.5.3. Memahami isi Kontrak; 11.5.4. Memiliki keahlian dan pengetahuan terkait hasil pekerjaan yang akan diterima; 11.6. Tim / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.


17

BAB II KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 12 12.1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, terdiri atas kegiatan: 12.1.1. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 12.1.2. Pemilihan Sistem Pengadaan; 12.1.3. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi; 12.1.4. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 12.1.5. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 12.1.6. Penetapan HPS. 12.1.7. Apabila pada saat proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa nilai HPS dari Calon Penyedia lebih besar dari nilai HPS yang dimiliki, maka dilakukan review HPS. 12.2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 12.2.1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan masing-masing Divisi, Unit, Bagian; 2. Menetapkan Kebijakan Umum tentang: a. Pemaketan pekerjaan b. Cara Pengadaan Barang/Jasa; dan c. Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa. 3. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), paling sedikit memuat: a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan; c. Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan d. Besarnya total perkiraaan biaya pekerjaan. 12.2.2. Direktur Bidang melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa: 1. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, dan kualitas kemampuan teknis; 2. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, dilarang: a. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pehjkerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil; b. Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau c. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

18

12.2.3. 12.2.4. 12.2.5.

12.2.6.

efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masingmasing; d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Pengguna Barang/Jasa menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kegiatan pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Dalam hal untuk tujuan efisiensi, Pengguna Barang/Jasa dapat menetapkan rencana Pengadaan Barang/Jasa yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak multiyears; Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 1. Menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi / lapangan pada saat akan melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 2. Mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 3. Mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan 4. Memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam 12.2.2. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan, maka Pejabat BLP mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui Direktur Bidang untuk ditetapkan oleh Direksi baik Direktur Utama maupun Direktur Bidang sesuai kewenangannya atas pengadaan barang/jasa tersebut.

12.3. Ijin Prinsip Sebelum Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan, Kelompok Kerja/Pejabat BLP/Lembaga professional yang ditunjuk Direksi wajib terlebih dahulu meminta Ijin Prinsip dari Direksi dalam hal melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibawah ini: 12.3.1. Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai kekhususan dan menggunakan teknologi baru yang belum pernah digunakan perusahaan; atau 12.3.2. Pengadaan Barang dan Jasa yang pembayarannya menggunakan valuta asing kecuali ditentukan lain oleh Direksi. 12.3.3. Ijin Prinsip dari: 1. Direktur Utama, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); atau 2. Direktur Bidang, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai diatas Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,(Satu Milyar Rupiah); atau 3. Pengecualian Ijin Prinsip cukup diberikan Kepala Divisi Bidang terkait, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah).


19

12.4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 12.4.1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP atau Lembaga Profesional yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan; 12.4.2. Pejabat BLP beserta staf/Kelompok Kerja (PokJa) BLP atau Lembaga Profesional yang memenuhi syarat, ditunjuk dan diangkat oleh Direksi perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi; 12.4.3. Pejabat BLP dan staf atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP atau Lembaga Profesional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 12.4.1 dan 12.4.4. wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Lampiran 1.a dan 1.b serta Lampiran 1.c Keputusan ini; 12.4.5. Keanggotaan Kelompok Kerja (PokJa) BLP wajib dapat ditetapkan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); 12.4.6. Keanggotaan Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat ditetapkan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan kompleks; 12.4.7. Keanggotaan Kelompok Kerja (PokJa) BLP: 1. Berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan; 2. Dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 12.4.8. Pejabat/Staf BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan Anggota Lembaga Profesional tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajad ketiga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Pejabat/Staf BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP maupun lembaga profesional; 12.4.9. Khusus untuk Lembaga Profesional, sebagaimana dimaksud dalam butir 12.4.1 dan 12.4.2 diatas, harus memiliki Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 12.5. Persyaratan Pejabat dan staf BLP, Anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP: 12.5.1. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 12.5.2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan, memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku; 12.5.3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat maupun staf BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 12.5.4. Memiliki keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan dibuktikan: a. Telah mengikuti pelatihan keahlian Pengadaan Barang/Jasa; atau b. Pernah menjadi Tim/Panitia Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa; 12.5.5. Menandatangani Pakta Integritas; 12.5.6. Tidak boleh merangkap sebagai Pemeriksa Barang dan/atau Penerima Barang. 12.6. Larangan Menjadi Pejabat/Staf BLP, Anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP: 12.6.1. Pejabat/Staf yang karena sifat pekerjaannya menimbulkan benturan kepentingan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

20

12.6.2. Pengurus Koperasi Karyawan Perusahaan atau Anak Perusahaan yang mengikuti Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya; 12.7. Masa Kerja Pejabat /Staf BLP, Kelompok Kerja (PokJa) BLP: Masa kerja Pejabat/Staf BLP, atau Anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP adalah sejak persiapan Pengadaan Barang/Jasa sampai diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa, atau waktu lain sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Direksi. 12.8. Tugas Pokok Pejabat, staf BLP, dan Kelompok Kerja (PokJa) BLP, meliputi: 12.8.1. Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan; 12.8.2. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 12.8.3. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pasca kualifikasi; 12.8.4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk dan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran; 12.8.5. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 12.8.6. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 12.8.7. Menjawab Sanggahan; 12.8.8. Mengusulkan perubahan HPS dan /atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan; 12.8.9. Dalam hal pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari luar perusahaan; 12.8.10. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum di kantor PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan website perusahaan dan/atau mengumumkan melalui surat kabar nasional dan/atau provinsi atau tempat lain sesuai dengan Pedoman ini. 12.8.11. Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan; 12.8.12. Memberikan penjelasan pengadaan (Aanwijzing) kepada Penyedia Barang/Jasa jika diperlukan; 12.8.13. Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa, jika ada data atau hal-hal yang kurang jelas atau meragukan; 12.8.14. Mendokumentasikan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa dengan tertib, dan menyerahkan satu asli dan copy dokumen lengkap kepada Direksi untuk disimpan disekretariat Perusahaan. 12.8.15. Khusus untuk Kelompok Kerja (PokJa) BLP: 1. Mengusulkan calon pemenang Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa dengan Metode Pelelangan/Seleksi dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); 2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur Bidang; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

21

3. Menyerahkan dokumen asli dan satu copy kepada Direksi dan menyimpan copy dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala BLP. 12.8.16. Khusus untuk Pejabat BLP: 1. Mengusulkan calon pemenang Penyedia Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan/Pembelian Langsung, Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Pelelangan Sederhana, Seleksi Sederhana dengan nilai dibawah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); 2. Melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa; 3. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur Bidang; 4. Menyerahkan Perintah Kerja atau Surat Perjanjian Kerja dengan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa; 5. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa; 6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa. 12.8.17. Kepala BLP dan Anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dilarang duduk sebagai: 1. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); atau 2. Bendahara; 12.9. Tugas Pokok dan kewenangan Kepala BLP, meliputi: 12.9.1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan BLP; 12.9.2. Menyusun program kerja dan anggaran BLP; 12.9.3. Mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 12.9.4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama maupun Direktur Bidang dan Pengguna Barang/Jasa; 12.9.5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia BLP; 12.9.6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja (PokJa) BLP; dan 12.9.7. Mengusulkan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja (PokJa) yang ditugaskan di BLP kepada Direktur Utama maupun Direktur Bidang dan Pengguna Barang/Jasa, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. 12.10. Jangka Waktu Pengadaan Barang/Jasa. 12.10.1. Pengumuman Pengadaan minimal selama 3 (tiga) hari kerja di papan pengumuman perusahaan BTDC, portal, sedangkan pengumuman pengadaan yang dilaksanakan melalui surat kabar minimal dilakukan 1 (satu) kali; 12.10.2. Pemasukan Dokumen Kualifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengambilan dokumen berakhir. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

22

12.10.3. Evaluasi kualifikasi sampai Usulan Hasil Prakualifikasi selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja atau disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan; 12.10.4. Pengumuman Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai Pemasukan Dokumen Pengadaan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja. 12.10.5. Pemasukan Dokumen Penawaran sampai Penetapan Calon Pemenang diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja. 12.10.6. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambatlambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengumuman /pemberitahuan pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu. 12.10.7. Jawaban atas sanggahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya sanggahan. 12.10.8. Penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang atau dapat diperpanjang dengan alasan tertentu oleh Pengguna Barang/Jasa. 12.10.9. Pengaturan jangka waktu pengadaan untuk Pemilihan/Seleksi Langsung, Penunjukan Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 12.10.10. Dalam hal Pengadaan Khusus yang menurut sifat dan/atau jenis pekerjaan diperlukan pengaturan jadwal tersendiri, maka ketentuan pembatasan tenggang waktu pelaksanaan pengadaan, diserahkan sepenuhnya kepada Pengguna Barang/Jasa, Pejabat BLP, atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP. 12.11. Jangka Waktu Pengadaan/Pembelian Langsung. Pengaturan jangka waktu dalam proses Pengadaan/Pembelian Langsung diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat BLP. 12.12. Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa. 12.12.1. Pelelangan / Seleksi Umum, diumumkan di papan pengumuman perusahaan (portal perusahaan) dan/atau di surat kabar Provinsi atau Nasional, dan atau bila memungkinkan melalui portal Kementerian BUMN. Apabila melalui surat kabar Provinsi atau Nasional minimal dilakukan 1 (satu) kali; 12.12.2. Ketentuan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut: 1. Nilai pekerjaan diatas Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) diumumkan di papan pengumuman perusahaan dan/atau Website perusahaan; 2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender diumumkan sebagaimana butir 1 diatas jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa, maka diumumkan melalui surat kabar provinsi; 3. Nilai pekerjaan diatas Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), di umumkan di papan pengumuman perusahaan atau Website perusahaan, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

23

dan di 1 (satu) surat kabar dengan jangkauan provinsi atau surat kabar nasional/internasional; 12.13. Isi Pengumuman memuat antara lain: 12.13.1. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 12.13.2. Nama dan lokasi pekerjaan, serta paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan; 12.13.3. Uraian singkat pekerjaan; 12.13.4. Syarat-syarat calon Penyedia Barang/Jasa; 12.13.5. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pengambilan dokumen;

Bagian Kedua Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pasal 13 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara prakualifikasi atau pascakualifikasi. 13.1. Prinsip-prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 13.1.1. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran; 13.1.2. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran; 13.1.3. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi diluar dokumen kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa; 13.1.4. Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas; 13.1.5. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta Pengadaan Barang/Jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi Pengadaan Barang/Jasa; 13.1.6. Pada setiap tahapan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Barang /Jasa atau BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada Penyedia Barang/Jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. 13.2. Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 13.2.1. Proses Prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

24

evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi; 13.2.2. Proses Pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya. 13.3. Ketentuan Prakualifikasi 13.3.1. Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pekerjaan kompleks: 1. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan 2. Pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode penunjukkan langsung untuk pekerjaan kompleks; 3. Pelelangan Terbatas. 13.3.2. Pengguna Barang/Jasa dapat menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang diisyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa; 13.3.3. Dalam proses Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa cukup mengisi formulir isian kualifikasi yang akan dibuktikan kebenarannya sebelum diusulkan sebagai calon pemenang; 13.3.4. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/ Jasa di perusahaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 13.4. Ketentuan Pascakualifikasi. 13.4.1. Pascakualifikasi dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak kompleks. 13.4.2. Dalam proses Pascakualifikasi Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir isian kualifikasi dan pembuktian kebenarannya dapat dilakukan pada saat proses klarifikasi; 13.4.3. Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi materai tentang kebenaran seluruh data yang disampaikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa di perusahaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya serta sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


25

13.5. Dokumen Kualifikasi. BLP atau Kelompok Kerja(PokJa) BLP menyusun Dokumen Kualifikasi. Dokumen Kualifikasi berisi: 13.5.1. Penjelasan singkat mengenai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan (scope of works), perkiraan nilai paket pekerjaan, sumber dana, dan jadwal proses Pengadaan. 13.5.2. Formulir isian kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa konstruksi/Jasa lainnya. Sebagai referensi dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 2.a dan 2.b Keputusan Direksi ini yang terdiri dari: 1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran 2.a); 2. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (Lampiran 2.b). 13.5.3. Formulir pengisian kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi. Sebagai referensi dicontohkan sebagaimana pada Lampiran 4.a dan 4.b Keputusan Direksi ini yang terdiri dari: 1. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan (Lampiran 4.a); 2. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (lampiran 4.b). 13.6. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa 13.6.1. Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya; 2. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit/bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 4. Dalam hal Penyedia Barang dan Jasa berbentuk persekutuan usaha (partnership), wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat representasi persekutuan dan pihak yang mewakili persekutuan; 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; 6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir; 7. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang dan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun; 8. Tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan; 9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 10. Khusus untuk penyedia barang dan jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas kecuali angka 7; 11. Menandatangani Pakta Integritas.


26

13.6.2. Selain persyaratan wajib, Penyedia Barang/Jasa dapat memiliki persyaratan kualifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman untuk pelaksanakan pekerjaan; 2. Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas, modal, dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 3. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan; 4. Untuk pekerjaan khusus / spesifik / teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan atau pengalaman tertentu; 5. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; 6. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Non-Kecil; 7. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk Usaha Non-Kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi; 8. Untuk nilai pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa diatas Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah) harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank. Apabila Pokja menentukan nilai dukungan dari Bank maka besaran surat keterangan dukungan dari Bank sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan untuk Jasa konstruksi, dan 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; 9. Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sejenis: a. Untuk Jasa Konstruksi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 2 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; b. Untuk Barang/Jasa Lainnya memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 5 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; c. Untuk Jasa Konsultansi memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 3 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; 10. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) atau Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang cukup, dengan ketentuan sebagai berikut: Penilaian Kemampuan Keuangan (SKK): SKK = KK – (NK – Prestasi) dimana: NK Prestasi

= Nilai Kontrak dalam pelaksanaan; = Nilai Pekerjaan yang sudah dilaksanakan;


27

KK

= Kemampuan Keuangan.

Kemampuan Keuangan (KK) dihitung berdasarkan: KK = fp x Modal Kerja(MK) Prestasi) dimana: fp = Faktor Perputaran Modal (6 sampai 8); MK = Modal Kerja. Modal Kerja (MK) dihitung berdasarkan: MK = fl x Kekayaan Bersih (KB) dimana: fl = Faktor Likuiditas (0,3 sampai 0,8); KB = (Aktiva lancar + Aktiva tetap + Aktiva lainnya) – (Hutang Jk Pendek + Hutang Jk Panjang); Kriteria Penilaian: SKK > (0,2 sampai 0,8) x Nilai Paket Pekerjaan Penilaian Sisa Kemampuan Paket (SKP) SKP = KP - P dimana: SKP = Sisa Kemampuan Paket KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan a. Untuk Usaha Kecil, KP ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; b. Untuk Usaha Non Kecil, KP ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N; P = Jumlah Paket yang sedang dikerjakan; N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; Kriteria Penilaian: SKP ≥1


28

Untuk Pekerjaan yang nilainya lebih kecil dari Rp.500 000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak diperlukan penilaian Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP). 11. Untuk perusahaan asing yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi wajib mempunyai izin perwakilan Jasa Konstruksi asing di Indonesia. 12. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. Lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah disamakan, atau perguruan tinggi swasta dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi; c. Mempunyai pengalaman di bidangnya; d. Tenaga ahli yang bekerja sebagai konsultan perorangan harus sudah menjadi anggota dan mendapatkan akreditasi dari asosiasi profesi yang diakui di negara masing-masing; e. Membuat Riwayat Hidup (curriculum vitae) yang harus ditulis dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh pimpinan perusahaan (kecuali konsultan perorangan) dan dilampiri dengan copy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja; f. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, diatas kertas bermeterai dan dilampirkan dalam usulan teknis yang diajukan. g. Tidak boleh meninggalkan tempat dan tugas pekerjaan selama masa penugasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak, kecuali dengan persetujuan ijin/ pimpinan; h. Tidak boleh melaksanakan jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugasnya yang disebutkan dalam kontrak. 13.6.3. Dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa: 1. Pegawai Perusahaan, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan perusahaan; 2. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan; 13.6.4. Terpenuhinya persyaratan yang dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP.


29

Bagian Ketiga Penggolongan Penyedia Barang/Jasa Pasal 14 Penggolongan Penyedia Barang/Jasa untuk Jasa Konstruksi atau Jasa Lainnya: 14.1. Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil: Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil dapat dilaksanakan oleh usaha menengah temasuk koperasi, namun apabila telah diumumkan tidak ada Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka dapat dilaksanakan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar; 14.2. Usaha Menengah: Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) diperuntukkan bagi usaha menengah, kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah termasuk koperasi dapat dilaksanakan oleh usaha besar, namun apabila telah diumumkan tidak ada usaha menengah maupun koperasi yang dapat mengambil maka dapat dilakukan oleh Usaha Besar; 14.3. Usaha Besar: Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah); Bagian Keempat Dokumen Pengadaan Pasal 15 15.1. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa Lainnya antara lain terdiri dari: 15.1.1. Instruksi kepada calon Penyedia Barang/Jasa terdiri dari: 1. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi; 2. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi; 3. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; 4. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; 5. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

30

6. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya; 7. Jadwal Pengadaan. 15.1.2. Data Pengadaan (bila diperlukan); 15.1.3. Surat Penawaran; 15.1.4. Jenis Kontrak; 15.1.5. Syarat-syarat umum kontrak; 15.1.6. Syarat-syarat khusus kontrak; 15.1.7. Spesifikasi teknis; 15.1.8. Gambar-gambar (bila diperlukan); 15.1.9. Daftar kuantitas volume pekerjaan (BoQ); 15.1.10. Metode Pelaksanaan; 15.1.11. Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan. 15.2. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Dokumen Pengadaan Jasa konsultansi antara lain terdiri dari: 15.2.1. Dokumen administrasi terdiri dari: 1. Persyaratan administrasi; 2. Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi dan Teknis; 3. Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut; 4. Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai; 5. Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya; 6. Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya; 7. Jadwal Pengadaan. 15.2.2. Data Pendukung (bila diperlukan); 15.2.3. Format Surat Penawaran; 15.2.4. Syarat-syarat umum kontrak; 15.2.5. Syarat-syarat khusus kontrak; 15.2.6. Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat antara lain: 1. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi Pengguna Barang/Jasa; 2. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan, dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan; 3. Lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan, peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa serta peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada Penyedia Barang/Jasa, perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

31

disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa, perkiraan keseluruhan tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan dan jadwal setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan; 4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan (antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir). 15.2.7. Gambar-gambar (bila diperlukan). Bagian Kelima Dokumen Penawaran Pasal 16 16.1. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya sekurangkurangnya terdiri dari: 16.1.1. Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. 16.1.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain: 1. Jaminan Penawaran asli; 2. Daftar Kuantitas dan Harga; 3. Surat Kuasa (bila diperlukan); 4. Metode Pelaksanaan (bila dipersyaratkan); 5. Jadwal waktu pelaksanaan; 6. Daftar peralatan (bila dipersyaratkan); 7. Daftar personil (bila dipersyaratkan); 8. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan) 9. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. 10. Addendum/amandemen/ perubahan Dokumen Pengadaan (bila ada). 16.2. Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sekurang-kurangnya terdiri dari: 16.2.1. Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. 16.2.2. Lampiran Surat Penawaran antara lain: 1. Surat Kuasa (bila diperlukan); 2. Metode Pelaksanaan; 3. Jadwal waktu pelaksanaan; 4. Daftar personil dan pengalamannya; 5. Daftar Biaya Langsung Personil (Remunerasi) dan Biaya langsung non personil (Direct Cost); 6. Analisis harga satuan (bila dipersyaratkan); 7. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; 8. Addendum/perubahan dokumen Pengadaan (bila ada).


32

Bagian Keenam Jaminan Pengadaan Pasal 17 17.1. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 17.1.1. Jaminan Penawaran; 17.1.2. Jaminan Pelaksanaan; 17.1.3. Jaminan Uang Muka; 17.1.4. Jaminan Pemeliharaan; 17.1.5. Jaminan Sanggah. Penetapan bentuk, besaran nilai dan masa berlaku dari masing-masing Jaminan ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 17.1.1. Jaminan Penawaran 1. Nilai Jaminan Penawaran ditetapkan nominal minimum sebesar 1% (satu persen) dari Nilai HPS yang ditetapkan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 2. Dalam hal harga satuan yang menjadi HPS, maka besar nilai nominal Jaminan Penawaran minimum 1% (satu persen) dari hasil perkalian antara harga satuan dengan perkiraan volume yang dibutuhkan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Masa berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran. 3. Jaminan Penawaran diserahkan Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penyampaian Dokumen Penawaran. 4. Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa setelah dikeluarkan Surat Penunjukan Pemenang, kecuali: a. Untuk Pemenang Pengadaan Barang/Jasa ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan setelah menandatangani kontrak; b. Untuk Calon Pemenang urutan kedua dan ketiga akan dikembalikan setelah kontrak ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 5. Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk: a. Pengadaan Jasa Konsultansi; atau b. Pengadaan Jasa Asuransi; atau c. Pengadaan dengan metode Pengadaan/Pembelian Langsung dan Penunjukan Langsung; atau d. Nilai Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) 17.1.2. Jaminan Pelaksanaan 1. Jaminan Pelaksanaan minimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. 2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak atau 1 (satu) minggu setelah tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

33

setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir (Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate atau masa Financial Closing atau Commercial Operation Date). 3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum kontrak ditandatangani atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kontrak ditandatangani dan dapat dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Taking Over Certificate atau Financial Closing atau Commercial Operation Date ditandatangani, bilamana tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai waktu yang ditentukan maka kontrak dinyatakan batal. 4. Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk: a. Jasa Konsultansi; atau b. Pengadaan Jasa Asuransi; atau c. Pekerjaan cleaning services; atau d. Pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam); atau e. Penunjukan Langsung kepada Anak Perusahaan; atau f. Nilai Kontrak Pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). 17.1.3. Jaminan Uang Muka 1. Jaminan Uang Muka (jika ada) harus sama dengan nilai uang muka yang diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa; 2. Masa berlaku jaminan sampai dengan masa waktu pelunasan uang muka tersebut. 3. Jaminan uang muka diberikan apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. 17.1.4. Jaminan Pemeliharaan 1. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak. 2. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir, untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan. 3. Jaminan Pemeliharaan diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa untuk menjamin kualitas dari Jasa Konstruksi yang diserahkan dan dalam hal penyerahan Jasa Konstruksi dibayarkan 100% (seratus persen). 17.1.5. Jaminan Sanggah Jaminan sanggah dapat diberlakukan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Nilai Jaminan Sanggah sebesar nilai jaminan penawaran (bid bond) atau pencairan jaminan penawaran (bid bond). 2. Nilai Jaminan Sanggah untuk jasa konsultansi minimal 1% (satu persen) dari nilai HPS yang ditetapkan oleh BLP atau Kelompok Keja (Pokja) BLP. 3. Uang Jaminan Sanggah tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak perusahaan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.


34

17.2. Ketentuan Surat Jaminan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 17.2.1. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang beroperasi di Indonesia atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mendapatkan dukungan perusahaan reasuransi yang memiliki rating A yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional, kecuali yang didukung oleh perusahaan reasuransi dalam negeri/lokal diutamakan memiliki pemeringkat dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 17.2.2. Khusus untuk Jaminan Uang Muka harus dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia; 17.2.3. Masa berlakunya jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 17.2.4. Besarnya nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; 17.2.5. Tercantum nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima jaminan; 17.2.6. Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum penandatanganan Kontrak, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat meminta Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang Jaminan Penawaran. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran setelah diminta BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP, maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan dokumen Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa. 17.2.7. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/ Jasa dan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero). 17.2.8. Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa menyatakan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak, maka Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan dan Jaminan Penawaran dicairkan oleh Perusahaan. 17.2.9. Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan ke Pengguna Barang/Jasa pada saat sebelum penandatanganan kontrak atau paling lambat 1 (satu) minggu setelah penandatanganan kontrak, dan dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri maka Jaminan Penawaran menjadi milik Perusahaan.


35

Bagian Ketujuh Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pasal 18 18.1. Fungsi dan Penerapan HPS: 18.1.1. HPS dapat difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade) dalam melakukan proses pengadaan Barang dan Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan berada pada kisaran nilai HPS. HPS juga dapat difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade) / bahan negosiasi dalam proses pengadaan barang / jasa dengan menggunakan Metoda Pengadaan / Pembelian Langsung dan Penunjukan Langsung. 18.1.2. HPS dapat difungsikan sebagai batas atas (ceiling price) dalam melakukan proses pengadaan Barang dan Jasa apabila perkiraan harga penawaran yang dapat dipertanggungjawabkan tidak akan melebihi HPS. Penawaran dinyatakan gugur apabila harga penawarannya melebihi HPS. Total nilai HPS sebagai batas atas (ceiling price) bersifat terbuka; 18.1.3. Dalam hal harga penawaran lebih kecil 80% dari HPS maka Penyedia Barang/Jasa wajib menyertakan rincian unsur biaya. 18.1.4. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), penawaran dinyatakan gugur apabila setelah dievaluasi nilainya melebihi 10% (sepuluh persen) dari HPS; 18.1.5. Nilai total HPS harus diumumkan pada saat penjelasan Dokumen Pengadaan kecuali HPS untuk pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade); 18.2. Penyusunan dan Kegunaan HPS: 18.2.1. Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS); 18.2.2. HPS wajib disusun oleh Bagian/Unit terkait dan atau Pengguna Barang/Jasa. HPS dapat direviu oleh Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa, sepanjang tidak merubah jumlah plafon yang telah disetujui dalam ijin prinsip; 18.2.3. HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 18.2.4. HPS digunakan sebagai alat untuk menetapkan besaran jaminan penawaran; 18.3. Data/Referensi Penyusunan HPS: 18.3.1. HPS dibuat dan disusun secara cermat dengan menggunakan data/referensi dasar dan pertimbangan antara lain, namun tidak terbatas pada: a. Dokumen Pengadaan (Spesifikasi/Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Kerangka Acuan Kerja atau Term Of Reference (KAK atau TOR)/Syarat Penawar /Syarat Kontrak); b. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; c. Harga kontrak untuk barang atau pekerjaan sejenis yang sedang atau telah dilaksanakan; d. Analisa harga satuan pekerjaan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

36

e. Daftar harga dan tarif dari instansi yang berwenang; f. Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) atau media cetak dan elektronik lainnya atau instansi yang berwenang; g. Perkiraan Perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer’s Estimate (EE); h. Daftar harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi pabrikan/ agen tunggal atau instansi lain yang berwenang, baik pusat maupun daerah; i. Untuk barang yang mengandung unsur komponen impor diperhitungkan antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang asing dari negara asal terhadap Rupiah. 18.3.2. HPS yang disusun wajib memperhitungkan: a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Risiko, Overhead Cost dan Keuntungan (ROK) yang wajar bagi Rekanan sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan, dan maksimum besarnya 10% (sepuluh persen). 18.3.3. HPS tersebut tidak boleh memasukkan biaya tak terduga (contingency), biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh). 18.4. Tata Cara Penyusunan HPS: 18.4.1. Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya, Divisi/Bagian/Unit terkait wajib: 1. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar; 2. Meneliti kondisi lapangan dan dibandingkan dengan perkiraan perhitungan biaya; 3. Meneliti harga satuan dasar upah tenaga kerja, bahan/material dan peralatan; 4. Memilih alternatif dan menetapkan metode kerja; 5. Melaksanakan analisa teknis perhitungan komponen tenaga kerja, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis yang ditentukan; 6. Menghitung harga satuan dan membandingkan dengan harga pasar, hargaharga kontrak yang sedang / telah dilaksanakan yang sejenis; 7. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 18.4.2. Dalam menyusun HPS untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi, Divisi/Bagian/Unit terkait wajib: 1. Mempelajari dan memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference (TOR) termasuk syarat kontrak; 2. Mempelajari dan mengumpulkan informasi/data-data mengenai kondisi lapangan; 3. Mempelajari program dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; 4. Menetapkan jumlah kualifikasi tenaga ahli, tenaga teknis serta tenaga pendukung lainnya termasuk jadwal penugasan masing-masing personil, fasilitas/peralatan yang diperlukan dan lain-lain; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

37

5. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; 6. Menghitung Biaya Langsung Personil (remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (direct cost): a. Biaya Langsung Personil meliputi pembayaran tenaga ahli, teknisi dan tenaga penunjang. Biaya langsung personil bagi masing-masing tenaga ahli dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dikaitkan dengan rate yang berdasarkan harga pasar dan/atau berdasarkan gaji dasar dan/atau kontrak-kontrak yang lalu/sedang berjalan sesuai dengan tahun pengalaman profesional yang ditetapkan dalam KAK, dan b. Biaya Langsung Non Personil meliputi segala biaya yang langsung berkaitan menunjang pelaksanaan tugas konsultan, antara lain pengadaan/sewa kantor, sewa kendaraan, sewa rumah, biaya perjalanan dinas, biaya pelaporan, biaya komunikasi, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, tunjangan perumahan, dan lain-lain, dengan mengacu kepada rate/tarif harga pasar setempat dan/atau tarif/harga satuan kontrak yang lalu/sedang berjalan; 7. Menghitung harga total pekerjaan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 18.4.3. Dalam menyusun HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya, Divisi/Bagian/Unit terkait wajib: 1. Mempelajari dengan cermat dokumen pengadaan, antara lain syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis dan gambar-gambar; 2. Meneliti harga-harga pasar dari barang yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen Pengadaan; 3. Meneliti tarif biaya angkutan dan biaya asuransi; 4. Mempelajari dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 5. Menghitung harga satuan barang dengan mengacu harga pasar, harga kontrak sejenis sebelumnya, biaya angkutan, dan biaya asuransi; 6. Menghitung seluruh harga barang yang akan diadakan termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 19 19.1.

Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada;


38

19.2.

Dalam menyusun rencana dan penentuan pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat;

19.3.

Dalam menetapkan sistem pengadaan, Pengguna Barang/Jasa: 19.3.1. Wajib menyediakan sebanyak-banyaknya pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan teknis usaha kecil; 19.3.2. Dilarang menyatukan beberapa pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil; 19.3.3. Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif. Bagian Kesembilan Metode Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 20

20.1. Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyusun dan menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya; 20.2. Pemilihan Penyedia Barang, dilakukan dengan: 20.2.1. Pelelangan Umum; 20.2.2. Pelelangan Terbatas; 20.2.3. Pelelangan Sederhana; 20.2.4. Penunjukan Langsung; 20.2.5. Pengadaan Langsung; atau 20.2.6. Kontes. 20.3. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, dilakukan dengan: 20.3.1. Pelelangan Umum; 20.3.2. Pelelangan Terbatas; 20.3.3. Pemilihan Langsung; 20.3.4. Penunjukan Langsung; atau 20.3.5. Pengadaan Langsung. 20.4. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, dilakukan dengan: 20.4.1. Pelelangan Umum; 20.4.2. Pelelangan Sederhana; 20.4.3. Penunjukan Langsung; 20.4.4. Pengadaan Langsung; atau 20.4.5. Sayembara.


39

20.5. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. 20.6. Pelelangan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 20.6.1. Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan melalui metode Pascakualifikasi. 20.6.2. Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas; 20.6.3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi melalui metode Pelelangan Umum atau PelelanganTerbatas dilakukan untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 20.6.4. Penyedia Barang / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya melalui Metoda Pelelangan Umum diumumkan secara terbuka dan secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan atau portal BTDC atau portal Kementrian Negara BUMN sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya 20.7. Pelelangan Sederhana Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 20.7.1. Untuk Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai diatas Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan: 1. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; 2. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 20.7.2. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan melalui papan pengumuman resmi perusahaan atau website perusahaan; 20.7.3. Metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan langsung dapat dilakukan dalam hal: 1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional perusahaan sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional perusahaan; atau 2. Calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memasukkan penawaran harga dalam Metode Pelelangan Umum hanya 2 (dua); atau 3. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metode Pelelangan Umum ternyata hanya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang: a. Mendaftar; atau b. Memasukkan Penawaran dalam Metode Satu sampul dan Metode Dua sampul; atau c. Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metode Dua Tahap. 4. Proses Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan cara: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

40

a. Dalam hal seperti butir 20.7.3 angka 1 di atas, Pejabat BLP mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa dan membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa. b. Dalam hal seperti butir 20.7.3 angka 2 dan 3 di atas, Pejabat BLP membandingkan penawaran dari Penyedia Barang/Jasa. 20.8. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya 20.8.1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang/Jasa atau melalui beauty contest; 20.8.2. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan tertentu; dan/atau 2. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. 3. Dengan nilai diatas Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) 20.8.3. Metode Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan untuk pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah); 20.8.4. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 20.8.2 dapat dilakukan terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya; 20.8.5. Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 20.8.2 dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut: 1. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); atau 2. Penyedia Barang/Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik), yang tak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak kompatibel. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut: Penyedia Barang/Jasa harus merupakan pabrikan (engine maker dan/atau primary manufacture) atau Agen tunggal dengan penawaran dari pabrikan; atau 3. Pengadaan barang impor dengan persyaratan : a. Merupakan barang yang belum dapat diproduksi di Dalam Negeri; atau b. Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di Dalam Negeri belum memenuhi persyaratan; atau c. Produksi Dalam Negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Dimana Penyedia Barang / Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di Dalam Negeri 4. Barang/Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/Jasa; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

41

5.

Barang/Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen tunggal) yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture; 6. Penanganan darurat (emergency) yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaiannya harus segera/tidak dapat ditunda: untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; 7. Penanganan darurat (emergency) akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; 8. Barang/Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order). Penunjukan berulang dilakukan dalam hal: a. Terhadap Barang yang secara terus menerus dibutuhkan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang; atau b. Terhadap Jasa yang secara terus menerus dibutuhkan perusahaan sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa. Hanya dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Penyedia Barang/Jasa yang telah memenangkan pelelangan sebelumnya. c. Penyedia Jasa yang telah memenangkan pelelangan dan dikontrak multiyears, dapat dilakukan Penunjukan Berulang (repeat order) maksimal 1 (satu) kali jangka waktu multiyears kontrak sebelumnya. 9. Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; 10. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral; 11. Bila Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pelelangan (seleksi) atau pemilihan langsung gagal, atau telah dua kali dilakukan namun peserta pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajaran. a. Dalam metode 2 (dua) tahap, Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus evaluasi Tahap I sebanyak ≥ 3 peserta namun yang memasukkan penawaran harga (Tahap II) hanya 1 (satu), maka jaminan penawarannya dicairkan; atau b. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metode Pelelangan ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang: 1) Mendaftar; atau Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

42

2) Lulus Prakualifikasi; atau 3) Memasukkan Penawaran dalam Metode Satu sampul atau Dua sampul; atau 4) Memasukkan Penawaran administrasi dan Teknis dalam Metode Dua Tahap; 12. Pengadaan Barang/Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu (non rutin) yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 20.8.6. Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiasi BUMN; 20.8.7. Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara: 1. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 1 sampai 6 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran. 2. Pengadaan barang spesifik sesuai butir 20.8.5. angka 2 diatas dapat dilaksanakan sepanjang dilakukan kepada penyedia barang tunggal yang merupakan pabrikan/kantor cabang/unit usaha/agen tunggal/agen/distributor yang berstatus agen, dengan syarat dibuktikan dengan perjanjian keagenan atau surat penunjukan dari pabrikan atau pihak yang diberi kewenangan oleh pabrikan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 10 butir b 4) di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran . 4. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 10 butir b 3) di atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga. 5. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 8 di atas, Pengguna Barang dan Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja (PK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) kepada Penyedia Barang dan Jasa yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya. 6. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 7 di atas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja (PK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) kepada Penyedia Barang/Jasa dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penawaran yang diajukan. 7. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5. angka 9 di atas, dilakukan dengan mengundang BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran. 8. Dalam hal terjadi sesuai butir 20.8.5 angka 10, 11 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa (yang mampu dan mempunyai reputasi baik) untuk memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran. 9. Dalam evaluasi penawaran dapat dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

43

20.8.8. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosisasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 20.9. Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung 20.9.1. Pengadaan/Pembelian Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 20.9.2. Pengadaan/Pembelian Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Merupakan kebutuhan operasional perusahaan; 2. Teknologi sederhana; 3. Risiko kecil; dan/atau 4. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil; 20.9.3. Dilarang menggunakan Metode Pengadaan/Pembelian Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 20.9.4. Untuk Pengadaan/Pembelian Langsung dengan nilai: 1. Paling tinggi Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah): a. Dilakukan dengan berpedoman pada data Penyedia Barang/Jasa yang dimiliki oleh perusahaan, apabila tidak terdapat dalam daftar data Penyedia Barang/Jasa yang dimiliki oleh perusahaan maka dilakukan survey minimal terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. b. Bukti pembayaran berupa kuitansi dengan materai secukupnya; 2. Diatas Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), bentuk perikatan berupa PK (Perintah Kerja) atau OP (Order Pembelian) yang ditandatangani oleh Kepala Divisi disertai kuitansi dengan materai secukupnya, dan Berita Acara; 3. Diatas Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), bentuk perikatan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Bidang;

Bagian Kesepuluh Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 21 21.1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan: 21.1.1. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

44

21.1.2. Penunjukan Langsung; 21.1.3. Pengadaan Langsung; atau 21.1.4. Sayembara. 21.2. Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyusun dan menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi. Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; 21.3. Seleksi Umum Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 21.3.1. Pada prinsipnya pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui Metode Seleksi Umum; 21.3.2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan secara terbuka dan secara luas melalui papan pengumuman dan Website perusahaan dan/atau melalui surat kabar, dan atau bila memungkinkan melalui portal Kementerian BUMN, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; 21.3.3. Daftar pendek dalam Seleksi Umum Calon Penyedia Jasa Konsultansi hasil kualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi; 21.3.4. Metode Seleksi Umum dapat dilakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 21.4. Seleksi Sederhana Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Sederhana dapat dilakukan dalam hal: 21.4.1. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi; 21.4.2. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang: 1. Bersifat sederhana; dan 2. Bernilai lebih tinggi dari Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); 21.4.3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan melalui papan pengumuman atau Website perusahaan; 21.4.4. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana Calon Penyedia Jasa Konsultansi hasil kualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 5(lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 21.5. Penunjukan Langsung Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 21.5.1. Metode Penunjukan Langsung untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilaksanakan untuk pekerjaan dengan nilai lebih besar dari Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,(Tiga Ratus Juta Rupiah). 21.5.2. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

45

21.5.3. Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 21.5.2, apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut: 1. Jasa yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mampu mengaplikasikannya; atau pekerjaan yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; 2. Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency); atau 3. Pekerjaan penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Ilmiah Pemerintah; atau 4. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang dalam Metode Seleksi Umum ternyata hanya 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi yang: a. Mendaftar; atau b. Lulus Prakualifikasi; atau c. Memasukkan Penawaran; atau 5. Penunjukan berulang (repeat order) terhadap Penyedia Jasa Konsultansi non Konstruksi sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas jasa; atau 6. Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau 7. Penyedia Jasa Konsultansi adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang jasa yang dibutuhkan merupakan layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral; 21.5.4. Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiasi BUMN sebagaimana dimaksud pada butir 21.5.3 angka 7, diprioritaskan kepada Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan; 21.5.5. Proses Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara: 1. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 21.5.3 angka 1 sampai 3 di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan penawaran, sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran. 2. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 21.5.3 angka 4 a, b di atas, dilakukan dengan mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk untuk memasukkan Penawaran; 3. Dalam hal sesuai pada butir 21.5.3 angka 4 c di atas, dilakukan evaluasi Penawaran harga. 4. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 21.5.3 angka 5 diatas, Pengguna Barang dan Jasa menerbitkan Surat Perintah Kerja (PK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

46

5. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 21.5.3 angka 6 di atas, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Perintah Kerja (PK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang telah mempunyai ikatan kerja sebelumnya di lokasi yang sama dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penawaran. 6. Dalam hal terjadi sesuai pada butir 21.5.3 angka 7 di atas, dilakukan dengan mengundang BUMN, Anak Perusahaan BUMN, serta Perusahaan Terafiliasi BUMN yang ditunjuk untuk memasukan Penawaran dan dilakukan evaluasi Penawaran. 7. Dalam evaluasi penawaran dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 21.5.6. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosisasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 21.6. Pengadaan Langsung Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan 21.6.1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Merupakan kebutuhan operasional perusahaan; 2. Bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 21.6.2. Pengadaan Langsung terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan oleh BLP; 21.6.3. Dilarang menggunakan Metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Metode Seleksi. 21.7. Sayembara dalam Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan 21.7.1. Sayembara dilakukan terhadap Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreativitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan 2. Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan; 21.7.2. Pejabat BLP menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti sayembara; 21.7.3. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 21.7.2, Pejabat BLP dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Jasa Konsultansi; 21.7.4. Persyaratan dan Metode Evaluasi Teknis ditetapkan oleh Pejabat BLP setelah mendapat masukan dari Tim yang ahli di bidangnya; 21.7.5. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim yang ahli di bidangnya. 21.8. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 21.8.1. Jasa Konsultansi Perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

47

1. Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team work); 2. Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri; 3. Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya /pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 4. Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan masukan/nasehat. 21.8.2. Pihak yang memberikan jasa konsultansi tidak boleh terlibat menjadi pelaksana dari pekerjaan yang menjadi obyek konsultansi. 21.8.3. Yang dapat mengikuti Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan adalah Penyedia Jasa Konsultansi perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan yang dipersyaratkan. 21.8.4. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan diproses melalui Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung. Bagian Kesebelas Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pasal 22 22.1. Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran; 22.2. Metode penyampaian/pemasukan Dokumen, terdiri atas: 22.2.1. Metode satu sampul; 22.2.2. Metode dua sampul; atau 22.2.3. Metode dua tahap. 22.3. Dalam pemilihan penyedia barang/Jasa Konstruksi/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan; 22.4. Metode Satu Sampul Yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1(satu) sampul tertutup. 22.4.1. Metode Satu Sampul digunakan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pengguna Barang/Jasa; 2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yag sederhana; atau 3. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

48

22.4.2. Selain Pengadaan Barang/Jasa seperti tersebut pada butir 22.4.1 tersebut diatas, metode Satu Sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara. 22.4.3. Cara penyampaian Penawaran dengan Metode Satu Sampul adalah sebagai berikut: 1. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan Penawaran yang dimasukkan ke dalam satu sampul, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penawaran sebagaimana diminta dalam Dokumen Pengadaan mencakup Surat Penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa; b. Pada sampul hanya dicantumkan alamat BLP yang mencantumkan jenis pekerjaan; c. Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf; d. Penawaran bersifat rahasia dan dikirim ke alamat BLP (dilarang dikirim kepada perseorangan). 2. Jika disampaikan secara langsung, maka penawaran harus dimasukkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh BLP, sampul ditujukan kepada BLP dengan mencantumkan alamat, nama pekerjaan, dan nama Penyedia Barang/Jasa; 3. Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul sebagaimana dimaksud angka 1 b diatas dimasukkan ke dalam sampul luar ditujukan kepada BLP dengan mencantumkan alamat, nama pekerjaan, dan nama Penyedia Barang/Jasa; 4. Jika Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, BLP mencatat tanggal dan jam penerimaannya. 5. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan. 22.4.4. Cara pembukaan Penawaran dengan metode Satu Sampul adalah sebagai berikut: 1. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk sedangkan Surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk. 2. Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk berjumlah 3 (tiga) atau lebih, BLP atau Tim Pengadaan Barang/Jasa melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Membuka sampul penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa pada waktu yang telah ditetapkan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

49

b. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menunjuk saksi diluar dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; c. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memeriksa, menunjukkan dan membacakan kelengkapan penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa, yang terdiri dari: 1) Nama Calon Penyedia Barang/Jasa; 2) Surat Penawaran yang mencantumkan masa berlaku penawaran; 3) Jaminan Penawaran asli; 4) Nilai Penawaran; 5) Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. 3. Pada saat pembukaan penawaran BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP hanya mencatat semua kejadian pada saat acara pembukaan penawaran, tidak dilakukan evaluasi atau pengguguran penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat. Setelah dilakukan pembukaan penawaran, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), yang berisikan hal-hal dan data-data pokok yang penting termasuk informasi yang diperoleh pada saat pembukaan penawaran, sebagai berikut: 1) Nama-nama Calon Penyedia Barang/Jasa, nilai penawarannya, termasuk penawaran alternatif (bila ada), ada tidaknya jaminan penawaran; 2) Alasan bila terjadi penundaan pembukaan penawaran; 3) Keberatan dari Calon Penyedia Barang/Jasa (bila ada); 4) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; b. Menandatangani BAPP bersama 2 (dua) orang saksi yang hadir. 4. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa dalam proses pelelangan, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan: a. Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan; b. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP. 5. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa. 22.5. Metode Dua Sampul Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (disebut “Sampul Penutup”). Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

50

22.5.1. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk: 1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis; 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakateristik sebagai berikut: a. Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak dipengaruhi penilaian teknis; atau b. Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. 22.5.2. Cara penyampaian Penawaran dengan Metode Dua Sampul adalah sebagai berikut: 1. Calon Penyedia Barang/Jasa mengajukan penawaran yang dimasukkan ke dalam dua sampul, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan teknis serta Jaminan Penawaran asli yang disyaratkan, dan pada sampulnya ditulis “Data Administrasi dan Teknis“; b. Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan pada sampulnya ditulis “Harga Penawaran”; c. Sampul pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada butir 22.5.3. angka 1 a dan b diatas dimasukkan ke dalam satu Sampul Penutup; d. Sampul Penutup mencantumkan alamat Pengguna Barang/Jasa yang mengadakan Pengadaan Barang/Jasa, dan jenis pekerjaan. 2. Harga penawaran dalam Dokumen Penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf; 3. Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada perseorangan /jajaran BLP atau anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP, melainkan dimasukkan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 4. Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan; 5. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, Sampul Penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua, dimasukkan dalam satu sampul (disebut “Sampul Luar”). Sampul Luar hanya mencantumkan alamat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP serta nama pekerjaan dan nama Penyedia Barang/Jasa; 6. Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa pengiriman, pada Sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 7. Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali.


51

22.5.3. Cara pembukaan Penawaran dengan Metode Dua Sampul adalah sebagai berikut: 1. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat Pengunduran Diri. 2. Dalam hal Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk berjumlah 3 (tiga) atau lebih, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan urutan langkah-langkah sebagai berikut: a. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka Sampul I di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa; b. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menunjuk saksi diluar dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; c. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan penawaran Sampul I; d. Sampul II yang berisi data penawaran harga tidak boleh dibuka; e. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus persyaratan Administrasi dan Teknis kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa atau sekurang-kurangnya 1 (satu) Calon Penyedia Barang/ Jasa, maka pembukaan Sampul II tetap dilanjutkan; f. Sampul II dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus persyaratan teknis dan administrasi dapat dibuka dihadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menunjuk saksi diluar dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 3. Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa dalam proses pelelangan, maka proses Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan: a. Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan; b. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh semua BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; c. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengumumkan untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa yang baru dan mengundang seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran administrasi dan teknis sebelumnya untuk memasukkan penawaran kembali. 4. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/Jasa.


52

22.6. Metode Dua Tahap. Yaitu penyampaian Dokumen Penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup Tahap I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup Tahap II. Penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. 22.6.1. Metode Dua Tahap digunakan dalam hal diperlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan diantara Calon Penyedia Barang/Jasa seperti yang dipersyaratkan pada Dokumen Pengadaan sebelum Calon Penyedia Barang/Jasa memasukkan penawaran harga. 22.6.2. Metode Dua Tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pekerjaan bersifat Kompleks; 2. Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; 3. Mempunyai beberapa alternative penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; 4. Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau 5. Membutuhkan penyetaraan teknis. 22.6.3. Cara penyampaian Penawaran dengan Metode Dua Tahap adalah: 1. Tahap Pertama (I) a. Pemasukan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis: 1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis serta Jaminan Penawaran asli, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pada Sampul Penawaran hanya dicantumkan alamat Pengguna Barang/Jasa dan kata-kata “Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/ Jasa Tahap I”. b) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu sampul (disebut “Sampul luar”). Sampul luar hanya memuat alamat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun. c) Dalam hal Dokumen Penawaran diterima melalui pos atau jasa pengiriman, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada Sampul luarnya 2) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk diambil kembali. b. Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis: BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat pengunduran diri, dengan ketentuan sebagai berikut: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

53

1) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 3 (tiga) atau lebih, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan pembukaan sampul di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. b) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menunjuk saksi diluar dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Sampul yang berisi data administrasi dan teknis dibuka satu persatu, dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I. 2) Dalam hal Dokumen Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, proses Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal dengan ketentuan: a) Dokumen Penawaran yang masuk dikembalikan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan; b) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat Berita Acara Pengadaan Gagal; c) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengumumkan untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru dan mengundang seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran administrasi dan teknis; 3) Dalam hal setelah dilakukan Pelelangan ulang, ternyata tidak ada yang memasukkan Dokumen Penawaran, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyatakan Pengadaan gagal dan melaporkan kegagalan tersebut beserta alasannya kepada Pengguna Barang/ Jasa; 4) Dalam hal yang lulus Tahap I (administrasi dan teknis) kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang dengan ketentuan sebagai berikut: a) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat Berita Acara Pengadaan Gagal yang ditandatangani oleh semua anggota BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; b) Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus tetap diikutkan untuk memasukkan harga penawaran (tahap II). 2. Tahap Kedua (II) a. Pemasukan Dokumen Penawaran Harga 1) Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus evaluasi Tahap I memasukkan surat penawaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: a) Surat Penawaran harga dimasukan ke dalam sampul tertutup; b) Surat Penawaran harga tersebut dilampiri rincian analisis biaya, dan syarat lainnya; c) Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal terjadi perbedaan antara penulisan harga dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

54

angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam penulisan huruf; 2) Penawaran bersifat rahasia dan dilarang dikirim kepada perseorangan, melainkan dimasukkan oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 3) Dokumen Penawaran wajib disampaikan pada waktu yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang disediakan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 4) Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali Dokumen Penawarannya. 5) Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Tahap I tidak memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) atau terlambat memasukkan Dokumen Penawaran harga (Tahap II) pada waktu yang telah ditentukan, maka Jaminan Penawaran dicairkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 6) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul Penawaran dimasukkan dalam satu sampul (disebut “Sampul Luar”). Sampul Luar hanya memuat alamat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun. b. Pembukaan Dokumen Penawaran Harga BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran harga dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk, kecuali Surat pengunduran diri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 3 (tiga) atau lebih, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan pembukaan sampul di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa disaksikan 2 (dua) orang saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa. b) Dalam hal saksi dari wakil Calon Penyedia Barang/Jasa tidak ada, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat menunjuk saksi diluar dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Sampul yang berisi data harga dibuka satu persatu, dibacakan serta dicatat dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II. 2) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk kurang dari 3 (tiga) atau sekurang-kurangnya 1 (satu), maka proses Pengadaan dilanjutkan dengan ketentuan: a) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 2 (dua) maka diproses seperti halnya proses Pemilihan Langsung. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

55

b) Dalam hal Dokumen Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang masuk 1 (satu) maka diproses seperti halnya proses Penunjukan Langsung. 3) Dalam hal tidak ada Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan Dokumen Penawaran maka Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. Bagian Keduabelas Metode Evaluasi Penawaran Pasal 23 23.1. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi 23.1.1. Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Dalam hal terjadi perubahan kriteria dan tata cara evaluasi setelah pemberian penjelasan agar disampaikan secara tertulis kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum pemasukan penawaran. 23.1.2. Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat meminta klarifikasi dari Calon Penyedia Barang/Jasa. Dalam klarifikasi, Calon Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga Calon Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding). 23.1.3. Untuk hal-hal tertentu, Calon Penyedia Barang/Jasa dapat diminta untuk memperpanjang masa berlakunya surat jaminan penawaran yang akan habis masa berlakunya. 23.1.4. Dalam Pelelangan BLP atau Tim Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan negosiasi dalam bentuk dan cara apapun, kecuali negosiasi teknis pada Tahap Pertama terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa dalam Sistem Dua Tahap; 23.1.5. Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu diperhatikan: 1. Untuk pekerjaan tidak kompleks, HPS merupakan batas atas (ceiling price) dan dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Sedangkan untuk pekerjaan kompleks, HPS dijadikan dasar mengevaluasi penawaran; 2. Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi perusahaan dapat diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran harga terendah dan responsif. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

56

23.2. Evaluasi Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dalam pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metode evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi: 23.2.1 Sistem Gugur, 23.2.2 Sistem Nilai, dan 23.2.3 Sisterm Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis: 23.2.1. Sistem Gugur Sistem Gugur adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. 1. Metode Evaluasi Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. 2. Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah); 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. b. Evaluasi Teknis 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi/lulus. 2) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah). 3) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi syarat teknis/lulus atau tidak memenuhi syarat teknis/gugur. c. Evaluasi Harga 1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; 2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.


57

23.2.2. Sistem Nilai; Sistem nilai adalah evaluasi penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa dengan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya. 1. Evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. 2. Sistem Nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Besaran bobot biaya antara 70% (Tujuh Puluh Perseratus) sampai dengan 90% (Sembilan Puluh Perseratus) dari total bobot keseluruhan; b. Unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan c. Tata cara dan kriteria penilaian harus mencantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. 3. Urutan tahapan proses penilaian sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/ gugur. b. Evaluasi Teknis dan Harga 1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran; 2) Melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan / metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsurunsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi; 4) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus (passing grade) untuk penilaian teknis, hal ini harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari nilai tertinggi untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau sama dengan nilai ambang batas lulus.


58

23.2.3. Sistem Penilaian biaya selama umur ekonomis (economic life cycle cost system). Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan factor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu. 1. Digunakan untuk mengevaluasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yang memperhitungkan faktor-faktor Umur Ekonomis; Harga dan Biaya Operasi dan Pemeliharaan dalam jangka waktu operasi tertentu. 2. Sistem economic life cycle cost digunakan khusus untuk mengevaluasi Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis barang tersebut. 3. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. b. Evaluasi Teknis dan Harga 1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran – penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan/atau harga penawaran; 2) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang tunggal berdasarkan nilai tukar (kurs tengah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada saat pembukaan penawaran; 3) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan nilai evaluasi tertinggi; 4) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga kontrak (hanya berfungsi sebagai alat evaluasi saja). 23.2.4. Dalam melakukan evaluasi Pejabat BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 23.3. Evaluasi Penawaran Pengadaan Jasa Konsultansi Dalam pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 4 (empat) metode evaluasi penawaran berdasarkan jenis Jasa Konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu: 23.3.1. Metode evaluasi berdasarkan kualitas; 23.3.2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

59

23.3.3. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah; 23.3.4. Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran. 23.3.1. Metode evaluasi berdasarkan kualitas; 1. Seleksi Jasa Konsultansi dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dipergunakan untuk pekerjaan yang kompleks. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP hanya membuka penawaran harga terhadap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya. 2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas, digunakan untuk pekerjaan: a. Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai factor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau b. Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. 3. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur. b. Evaluasi Teknis 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; 2) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik. c. Klarifikasi dan Negosiasi BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik untuk melakukan klarifikasi dan negosasi biaya, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai teknis terbaik kedua dan seterusnya. 23.3.2. Metode Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya; 1. Seleksi Jasa Konsultansi dengan menggunakan Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya dipergunakan untuk pekerjaan tidak kompleks yang dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. 2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang: a. Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau b. Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas, dan tepat. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

60

3. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi: 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur; b. Evaluasi Teknis 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; 2) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi ambang batas; 3) Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga; 4) Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih tertutup. c. Evaluasi Biaya 1) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis, membacakan dan menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya terkoreksi yang ditandatangani oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi; 2) Penawaran biaya dengan biaya terendah diberikan nilai tertinggi dengan rumusan: NPB =

Penawaran Biaya Terendah (Rp) Penawaran Biaya (Rp)

x 100%

Dimana: NPB = Nilai Penawaran Biaya (%) d. Evaluasi Akhir 1) Evaluasi akhir adalah gabungan/kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya. 2) Berdasarkan hasil evaluasi akhir, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan Nilai Akhir (NA) terbaik. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

61

e. Klarifikasi dan Negosiasi BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir terbaik untuk melakukan klarifikasi dan negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai akhir kedua dan seterusnya. 4. Dalam evaluasi berdasarkan Kualitas dan Baiaya pembobotan nilai teknis dam biaya diatur dengan ketentuan: a. Bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80 b. Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40 23.3.3. Metode Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah; 1. Seleksi Jasa Konsultansi dengan metode evaluasi biaya terendah dipergunakan untuk pekerjaan yang sederhana dan standar yang dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. 2. Metode Evaluasi berdasarkan biaya terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana; 3. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Administrasi 1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran; 2) Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; 3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi/lulus atau tidak memenuhi syarat administrasi/gugur; b. Evaluasi Teknis 1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis; 2) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan teknis terbaik dengan nilai memenuhi ambang batas; 3) Mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang nilai teknis memenuhi ambang batas untuk melanjutkan ke tahap pembukaan penawaran harga; 4) Kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tidak memenuhi ambang batas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, dokumen penawaran biaya dikembalikan kepada yang bersangkutan dalam keadaan masih tertutup. c. Evaluasi Biaya 1) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka penawaran biaya di hadapan seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

62

evaluasi teknis, membacakan dan menulis biaya penawaran dari setiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan membuat berita acara pembukaan penawaran harga dan penawaran biaya terkoreksi yang ditandatangani oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi; 2) Penawaran biaya dengan biaya terendah ditetapkan sebagai pemenang. d. Klarifikasi dan/atau negosiasi BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memberikan kesempatan pertama kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan penawaran terendah untuk melakukan klarifikasi dan/atau negosasi, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam negosiasi dapat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan penawaran terendah kedua dan seterusnya. 23.3.4. Metode Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran Metode Evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan: a. Sudah ada aturan yang mengatur (standar); b. Dapat dirinci dengan tepat; atau c. Anggarannnya tidak melampaui pagu tertentu. 23.3.5. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diiukuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar; 2. Aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama: a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasar/kewajaran biaya; 3. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan; 4. Biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4(empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; 5. Unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan; 6. Dikecualikan dari ketentuan butir 3 dan 5, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan: a. Negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit; b. Besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

63

Bagian Ketigabelas belas Sanggahan Pasal 24 24.1. Tata Cara Sanggahan 24.1.1. Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis; 24.1.2. Sanggahan disampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan; 24.1.3. Apabila dipersyaratkan, Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan wajib menyampaikan jaminan sanggahan sebesar 1% dari nilai penawaran; 24.1.4. Calon Penyedia Barang/Jasa dapat menyampaikan sanggahan dalam hal hanya terjadi penyimpangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan/seleksi dengan prosedur atau tata cara pelelangan/seleksi antara lain sebagai berikut: 1. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan/atau Pengguna Barang/Jasa menyalahgunakan wewenang; 2. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat; dan/ atau 3. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetap-kan dalam Dokumen Pengadaan. 24.2. Jawaban atas Sanggahan Pengguna Barang/Jasa setelah menerima masukan dari BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP memberikan jawaban tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa. Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut: 24.2.1. Apabila terbukti terjadi rekayasa antara Pengguna Barang/Jasa, BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, maka diambil tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku terhadap Pengguna Barang/Jasa dan/atau BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP yang terlibat dan menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa tersebut; 24.2.2. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan karena kesalahan atau kelalaian BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP, maka Pengguna Barang/Jasa memerintahkan BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi ulang; 24.2.3. Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa, maka dilakukan pengadaan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

64

24.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilanjutkan setelah terbitnya jawaban atas sanggahan. 24.4. Apabila ternyata sanggahan atau protes yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pada butir 24.2. seperti tersebut di atas serta tidak disertai dengan bukti-bukti dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah, maka penyanggah/pemrotes dikenakan sanksi pencairan jaminan sanggahan oleh Pengguna Barang/Jasa. 24.5. Jawaban sanggahan dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final. Bagian Keempat belas Pengadaan Gagal dan Pengadaan Ulang Pasal 25 25.1. Pengadaan Gagal 25.1.1. Pelelangan dinyatakan gagal oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dengan menerbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal: 1. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau 2. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga); atau 3. Jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga); atau 4. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 5. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price), pada saat pembukaan surat penawaran harga, apabila harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS. 6. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), harga penawaran terendah setelah dievaluasi lebih besar 10% dari HPS. 25.1.2. Seleksi Umum dinyatakan gagal oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dengan menerbitkan Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan dilaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa dalam hal: 1. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang tercantum dalam daftar pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau 2. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga); atau 3. Jumlah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga); atau Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

65

4. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 5. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas(ceiling price), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS. 6. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS. 25.1.3. Pemilihan/Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung dinyatakan gagal dalam hal: 1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau 2. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas (ceiling price), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau sama dengan HPS. 3. Pada Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada kesepakatan untuk mencapai harga penawaran lebih kecil atau tidak melebihi 10% dari HPS. 25.1.4. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa. 25.1.5. Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Pengguna Barang/Jasa apabila: 1. Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; 2. Pelaksanaan Pengadaan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan. 25.1.6. Setelah Pengguna Barang/Jasa menetapkan pengadaan gagal, maka Pengguna Barang/Jasa: 1. Menugaskan BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan pengadaan ulang tanpa harus merevisi dokumen pengadaan; atau 2. Menugaskan BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan pengadaan ulang dengan memperbaiki dokumen pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa; atau 3. Membatalkan Pengadaan apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi: a. Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa; b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi; c. Akibat adanya penetapan pengadilan; d. Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. e. Adanya indikasi terjadinya KKN. 25.1.7. Pengguna Barang/Jasa tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa bila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.


66

25.2. Tindak Lanjut Pengadaan Gagal 25.2.1. Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam daftar Calon Penyedia Barang/ dan Jasa atau jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/jasa maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera melakukan: 1. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru untuk mengikuti prakualifikasi. 2. Calon Penyedia Barang/Jasa baru yang lulus prakualifikasi ulang dan Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi sebelumnya diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan. 3. Dalam hal setelah dilakukan prakualifikasi ulang jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus (termasuk yang telah lulus pada prakualifikasi awal) kurang dari 3 (tiga), maka dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus hanya 2 (dua), proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Pemilihan Langsung. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus hanya 1 (satu), maka proses Pengadaan dilanjutkan seperti pada proses Penunjukan Langsung. 25.2.2. Apabila Pelelangan/Seleksi Umum dinyatakan gagal karena yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru. 25.2.3. Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa, maka BLP atau Tim Pengadaan Barang/Jasa segera melakukan: 1. Mengumumkan kembali untuk mendapatkan Calon Penyedia Barang/Jasa baru. 2. Melakukan proses sesuai tahapan Pengadaan. 3. Dalam hal setelah dilakukan pengadaan ulang masih tetap tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melaporkan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pelelangan gagal. 4. Pengguna Barang/Jasa memutuskan proses Pengadaan dihentikan atau tetap dilanjutkan dengan merubah persyaratan administrasi dan teknis. 25.2.4. Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena Harga Penawaran terendah setelah pembukaan melebihi HPS untuk Pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas atas (ceiling price) atau apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal karena Harga Penawaran terendah setelah dievaluasi melebihi 10 % dari HPS untuk pengadaan yang menggunakan HPS sebagai batas kewajaran (passing grade), setelah mendapatkan persetujuan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

67

dari Pengguna Barang/Jasa, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera melakukan: 1. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang. 2. Mengumungkan/mengundang ulang Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat juga mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa yang baru. 3. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. 4. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyampaikan ulang Nilai Total HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total HPS kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Penawaran Harga. 5. Setelah dilakukan Pengadaan Ulang, ternyata Harga terendah yang ditawarkan tetap lebih tinggi dari batas atas yang telah ditentukan maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan langsung kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran harga terendah. 25.2.5. Apabila Seleksi dinyatakan gagal karena Negosiasi atas harga penawaran tidak ada kesepakatan harga dan telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Barang/Jasa, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera melakukan: 1. Meninjau ulang isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS. Dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan dan/atau Perhitungan HPS, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP berkewajiban meminta pengesahan dari Pengguna Barang/Jasa sebelum Pengadaan Ulang. 2. Mengundang ulang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. Bilamana dianggap perlu BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat juga mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang baru. 3. Menyampaikan ulang isi Dokumen dalam hal terjadi perubahan pada isi Dokumen Pengadaan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. 4. Dalam hal HPS sebagai batas atas (ceiling price), menyampaikan ulang Nilai Total HPS apabila terjadi perubahan pada Nilai Total HPS kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memasukkan Penawaran Harga. 5. Dalam hal setelah dilakukan Pengadaan Ulang dan masih tetap tidak tercapai kesepakatan harga, maka BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat mengusulkan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan Penunjukan langsung kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan penawaran harga terendah. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

68

BAB III PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 26 26.1. Proses Pelelangan dengan Prakualifikasi 26.1.1. Pengumuman Pelelangan dengan Prakualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan dengan Prakualifikasi melalui papan pengumuman atau website perusahaan dan surat kabar, bila memungkinkan melalui portal Kementerian Negara BUMN. 26.1.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Kualifikasi; Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka dinyatakan gagal. 26.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas materai; Formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan. 26.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 26.1.5. Penetapan Hasil Prakualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengusulkan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan; Apabila Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dinyatakan gagal. 26.1.6. Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang dan Jasa Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa. Apabila diperlukan Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat mengumumkan hasil kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa melalui papan pengumuman atau website perusahaan. 26.1.7. Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus kualifikasi untuk mengambil Dokumen Pengadaan. Proses selanjutnya mengikuti tahapan Pengambilan Dokumen Pengadaan sampai dengan Penandatanganan kontrak.


69

26.2. Proses Pelelangan dengan Pascakualifikasi 26.2.1. Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pelelangan dengan pascakualifikasi melalui papan pengumuman atau website perusahaan dan surat kabar. 26.2.2. Pendaftaran, dan Pengambilan Dokumen Pengadaan serta Dokumen Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada saat yang bersamaan. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka Pengadaan dinyatakan gagal. 26.2.3. Penjelasan (Aanwijzing) 1. Penjelasan dokumen Pengadaan dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dalam daftar Calon Penyedia Barang/Jasa. 2. Ketidakhadiran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat penjelasan pengadaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. 3. Dalam acara penjelasan pengadaan dijelaskan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa antara lain mengenai: a. Metode pengadaan; b. Cara penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Metode evaluasi; e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran; f. Jenis kontrak yang akan digunakan; g. Nilai Jaminan, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan pengadaan. 4. Bila dipandang perlu, Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; 5. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pengadaan, pertanyaan dari Calon Penyedia Barang/Jasa dan jawaban dari Kelompok Kerja (PokJa) BLP serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani semua Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan minimal 1 (satu) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir. BAP ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/Jasa. 26.2.4. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1. Calon Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Dokumen Penawaran dalam Jumlah 2 (dua) rangkap; 2. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 3. Kelompok Kerja (PokJa) BLP mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang diterima melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat dokumen penawaran; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

70

4.

5.

6.

7.

8.

Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen. Dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang masuk; Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan diterima terlambat, Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera memberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima; Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak terpaksa. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa; Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut: a. Kelompok Kerja (PokJa) BLP meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang hadir, Kelompok Kerja (PokJa) BLP menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Kelompok Kerja (PokJa) BLP yang ditunjuk secara tertulis oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP. b. Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: a. Untuk Sistem Satu Sampul, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa. b. Untuk Sistem Dua Sampul, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul I di hadapan Calon Penyedia Barang/Jasa. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua)


71

orang wakil Calon Penyedia Barang/Jasa sebelum disimpan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP. c. Untuk Sistem Dua Tahap, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul penawaran yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia Barang dan Jasa. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga (tahap II) disampaikan setelah Calon Penyedia Barang/Jasa dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi dalam tahap I. 9. Kelompok Kerja (PokJa) BLP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para Calon Penyedia Barang/Jasa mengenai kelengkapan dokumen penawaran: a. Untuk satu sampul, terdiri atas: 1) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran; 2) Jaminan penawaran asli; 3) Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. b. Untuk dua sampul, terdiri atas: 1) Sampul Pertama a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b) Jaminan penawaran asli; c) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2) Sampul Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. c. Untuk dua tahap, terdiri atas: 1) Tahap Pertama a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b) Jaminan penawaran asli; c) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2) Tahap Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. 10. Kelompok Kerja (PokJa) BLP tidak perlu mempersyaratkan kembali syarat-syarat administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa; 11. Kelompok Kerja (PokJa) BLP tidak boleh menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa pada saat pembukaan penawaran, kecuali penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlambat memasukkan penawaran; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

72

12. Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk; 13. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang hadir; 14. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP). 26.2.5. Evaluasi Penawaran 1. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 2. Pada tahap awal, Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 3. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. 4. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pengadaan; c. Adanya penawaran dari Penyedia Barang/Jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pengadaan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat. 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: a. Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditanda-tangani oleh orang yang berwenang; b. Surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dokumen pengadaan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran; c. Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan. 6. Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. 7. Untuk pengadaan Jasa Konstruksi, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

73

8.

9.

b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; c. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen pengadaan; d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen pengadaan; g. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Untuk Pengadaan Barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: a. Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; b. Jadwal waktu penyerahan barang tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; c. Identitas barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; d. Jumlah barang yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; e. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, meliputi: a. Total harga penawaran terhadap HPS: 1) Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas kewajaran (passing grade), apabila harga penawaran di atas 10% HPS maka penawaran dinyatakan gugur, dan apabila semua harga penawaran di atas 10% HPS maka pengadaan dinyatakan gagal; 2) Untuk HPS yang difungsikan sebagai batas atas (ceiling price), total harga penawaran diatas HPS dinyatakan gugur dan apabila semua harga penawaran di atas HPS maka pengadaan dinyatakan gagal; b. Dalam hal terjadi harga satuan timpang yaitu nilainya lebih besar dari 10% (sepuluh persen) diatas HPS maka perlu diklarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut tidak berubah, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan sesuai dengan dokumen pengadaan, tambahan volume selebihnya menggunakan harga satuan pada HPS; c. Untuk kontrak Lumpsum, mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;


74

d. Untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf dalam penawaran, maka penawaran dinyatakan gugur; e. Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut: 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan; 2) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong; 4) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. f. Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dinilai terlalu rendah yaitu dibawah 80 % HPS, maka Calon Penyedia Barang dan Jasa pengadaan tersebut harus bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai HPS bilamana ditunjuk sebagai pemenang pengadaan. Dalam hal Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan, sedangkan Penyedia Barang/Jasa itu sendiri, di dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di perusahaan untuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. 26.2.6. Klarifikasi dan Negosiasi (bila diperlukan) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang untuk mendapatkan Barang/Jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau spesifikasi yang lebih baik 26.2.7. Pembuktian Kualifikasi Terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah. 26.2.8. Pembuatan Berita Acara Hasil Proses Pengadaan 1. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam Berita Acara Hasil Proses Pengadaan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pengadaan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar Calon Penyedia Barang/Jasa yang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

75

dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP. 2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak. 3. BAHP memuat hal-hal sebagai berikut: a. Nama semua Calon Penyedia Barang/Jasa dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing Calon Penyedia Barang/ Jasa; b. Metode evaluasi yang digunakan; c. Unsur-unsur yang dievaluasi; d. Rumus yang dipergunakan; e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pengadaan; f. Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; g. Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pengadaan dinyatakan gagal. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka terhadap Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat tetap diusulkan sebagai calon pemenang pengadaan. 26.2.9. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa 1. Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengusulkan calon pemenang pengadaan yang menguntungkan bagi perusahaan, dalam arti: a. Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; b. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; 2. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa mempunyai harga penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti kembali data kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan, dan memilih Calon Penyedia Barang/Jasa yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 3. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 4. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a. Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa; b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

76

6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan adalah: a. Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada); b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c. Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP); d. Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon pemenang; e. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang pengadaan dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya, maka diminta kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa pengadaan untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. 26.2.10. Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dari Pengguna Barang/Jasa. 26.2.11. Sanggahan Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa. 26.2.12. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa(SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan yang diadakan, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa; atau b. Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah. 2. Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas perusahaan. Disamping jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan kepada Kas perusahaan, Penyedia Barang/Jasa tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa. 3. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

77

c. Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 26.2.11. angka 2 di atas. 4. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; c. Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 26.2.11 angka 2 di atas. 5. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 26.2.11 angka 2 di atas dan Pengadaan dinyatakan batal oleh Pengguna Barang/Jasa (kriteria dimasukkan dalam pengadaan batal). 6. SPPBJ dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 26.2.13. Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, Pengguna Barang/Jasa menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan; 2. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; 3. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai. 26.3. Pemilihan Langsung Pada dasarnya Pemilihan Langsung dapat dilakukan melalui Prakualifikasi atau melalui Pascakualifikasi. 26.3.1. Pemilihan Langsung melalui Prakualifikasi 1. Pengumuman Pemilihan Langsung serta Undangan kepada Penyedia Barang / Jasa dengan Prakualifikasi BLP harus mengumumkan secara luas tentang adanya pemilihan langsung dengan Prakualifikasi melalui Papan Pengumuman atau Website Perusahaan serta BLP mengundang sekurang-sekurangnya 3 (tiga) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Undangan disampaikan beserta dokumen kualifikasi serta Jadwal penyampaian dokumen kualifikasi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

78

2. Penyampaian Dokumen PraKualifikasi Formulir isian kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas meterai. 3. Evaluasi Dokumen PraKualifikasi BLP melakukan evaluasi atas Dokumen PraKualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 4. Penetapan hasil Prakualifikasi Apabila melalui Prakualifikasi maka BLP mengusulkan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka Pengadaan dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung. 5. Hasil Prakualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa BLP menyampaikan hasil Prakualifikasi kepada para Calon Penyedia Barang/ Jasa; 6. Mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi untuk mengambil Dokumen Pengadaan; 26.3.2. Proses Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi 1. Pengumuman Pemilihan Langsung serta Undangan kepada Penyedia Barang / Jasa dengan Pascakualifikasi BLP harus mengumumkan secara luas tentang adanya Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi melalui Papan Pengumuman atau Website Perusahaan serta BLP mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan 2. Penjelasan Dokumen pengadaan (Aanwijzing) 3. Penyampaian Dokumen Penawaran 4. Evaluasi penawaran Untuk Pemilihan langsung melalui prakualifikasi dilakukan Evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. Untuk Pemilihan langsung melalui pascakualifikasi dilakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. 5. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut: a. Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, BLP membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga dicantumkan hal-hal teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi. b. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan harga terendah setelah dievaluasi, sampai terjadi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

79

6.

7. 8. 9.

kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya. c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan Barang/Jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau spesifikasi yang lebih baik. d. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak harga satuan, BLP melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. e. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak lumpsum, BLP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja. f. Setelah klarifikasi dan negosiasi, BLP meminta kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah hasil evaluasi berikutnya. g. Berdasarkan berita acara tersebut, BLP membuat surat usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Penetapan pemenang a. Berdasarkan usulan dari BLP, Pengguna Barang/Jasa menetapkan pemenang pengadaan; b. Hasil penetapan pemenang disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebagai pengganti pengumuman hasil pemilihan langsung. Sanggahan Mekanisme dan prosedur sanggahan mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada butir 26.1 di atas. Penunjukan pemenang Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa. Penandatanganan kontrak Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 26.2.12 di atas.

26.4. Penunjukan Langsung Untuk penunjukan langsung kepada Pabrikan/Agen Tunggal/Pemegang HAKI tidak dilakukan proses kualifikasi. Penunjukan langsung pada prinsipnya melalui proses Prakualifikasi kecuali untuk Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi. 26.4.1. Penunjukan Langsung dengan Prakualifikasi 1. Undangan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa BLP mengundang sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Undangan disampaikan beserta dokumen kualifikasi serta Jadwal penyampaian dokumen kualifikasi. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

80

2.

Penyampaian Dokumen dan Evaluasi Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan disertai pernyataan Penyedia Barang/Jasa yang ditandatangani di atas materai. BLP melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi. Apabila Calon Penyedia Barang/Jasa tidak lulus prakualifikasi, maka BLP mengundang Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Penetapan Hasil Prakualifikasi BLP menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk mendapatkan penetapan. 4. Pengambilan Dokumen Pengadaan Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil Dokumen Pengadaan; 5. Penjelasan Dokumen pengadaan (bila diperlukan) 6. Penyampaian Dokumen Penawaran 7. Evaluasi penawaran dan Negosiasi BLP melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. 8. Penetapan Penyedia Barang/Jasa BLP menyampaikan hasil evaluasi, klarifikasi, dan hasil negosiasi serta usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa. 9. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Berdasarkan surat penetapan dari Pengguna Barang/Jasa, BLP mengumumkan atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian Pengguna Barang/Jasa menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 10. Penandatanganan kontrak Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 26.2.12 di atas. 26.4.2. Penunjukan Langsung dengan Pascakualifikasi 1. Undangan kepada Penyedia Barang/Jasa BLP mengundang sekurang-sekurangnya 2 (dua) Calon Penyedia Barang/Jasa yang diyakini mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan. 2. Penjelasan Dokumen pengadaan (Aanwijzing) 3. Penyampaian Dokumen Penawaran 4. Evaluasi penawaran Untuk Pemilihan langsung melalui prakualifikasi dilakukan Evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. Untuk Pemilihan langsung melalui pascakualifikasi dilakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

81

5.

6.

7. 8. 9.

yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya. Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut: a. Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, BLP membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga. Dalam pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga dicantumkan hal-hal teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi. b. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan harga terendah setelah dievaluasi, sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya. c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan Barang/Jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau spesifikasi yang lebih baik. d. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak harga satuan, BLP melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS. e. Bagi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kontrak lumpsum, BLP melakukan negosiasi hanya pada harga total saja. f. Setelah klarifikasi dan negosiasi, BLP meminta kepada Calon Penyedia Barang/Jasa untuk menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah hasil evaluasi berikutnya. g. Berdasarkan berita acara tersebut, BLP membuat surat usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Penetapan pemenang a. Berdasarkan usulan dari BLP, Pengguna Barang/Jasa menetapkan pemenang pengadaan; b. Hasil penetapan pemenang disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Barang/Jasa sebagai pengganti pengumuman hasil pemilihan langsung. Sanggahan Mekanisme dan prosedur sanggahan mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada butir 26.1 di atas. Penunjukan pemenang Pengguna Barang/Jasa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa. Penandatanganan kontrak Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada butir 26.2.12 di atas.


82

Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat dilakukan dengan Pascakualifikasi dengan cara mengundang kepada 1 (satu) Calon Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Perintah Kerja (PK) atau Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak, setelah ada pernyataan keadaan darurat dari Pengguna Barang/Jasa; 2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; 3. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah melalui proses Negosiasi; 4. Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada angka 26.2.12 di atas. 26.5. Pembelian Langsung Pengadaan barang yang dilakukan melalui pembelian langsung dapat menggunakan Perintah Kerja (PK) atau tanpa Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak. 26.5.1. Proses Pembelian Langsung Dengan Order Pembelian (Tanpa PK) 1. BLP mendeskripsikan tipe, jenis, spesifikasi dari barang yang akan dibeli. 2. BLP meyakini bahwa anggaran pembelian langsung telah tersedia. 3. BLP menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya kompetitif 26.5.2. Proses Pembelian Langsung Dengan Perintah Kerja (PK) 1. BLP mendeskripsikan antara lain tipe, jenis, spesifikasi dan jumlah dari barang yang akan dibeli. 2. BLP meyakini bahwa anggaran yang diperlukan untuk pembelian langsung telah tersedia. 3. BLP menetapkan Penyedia Barang yang diyakini harga barangnya kompetitif. 4. BLP mengusulkan kepada Pengguna Barang untuk menerbitkan Perintah Kerja (PK) sesuai dengan ketentuan butir 1,2,3 di atas;

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pasal 27 27.1. Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Seleksi Umum dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

83

27.1.1. Pengumuman Seleksi Umum BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP harus mengumumkan secara luas tentang adanya Seleksi Umum melalui papan pengumuman atau website perusahaan dan surat kabar, bila memungkinkan melalui Portal Kementerian BUMN. 27.1.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Kualifikasi; Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 27.1.3. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Fomulir isian kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi disertai pernyataan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditandatangani di atas materai, disampaikan kepada Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi. 27.1.4. Evaluasi Dokumen Kualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan. 27.1.5. Penetapan hasil Prakualifikasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi serta usulan penetapan hasil prakualifikasi kepada Pengguna Barang dan Jasa. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi lebih dari 5 (lima), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dengan peringkat terbaik; 2. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) dan lebih besar atau sama dengan 3 (tiga), maka yang dimasukkan dalam daftar pendek adalah sesuai hasil yang lulus prakualifikasi dengan peringkat terbaik; 3. Apabila Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 27.1.6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 27.1.7. Undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk Daftar Pendek. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk mengambil dokumen seleksi umum. 27.1.8. Penjelasan (Aanwijzing) 1. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menjelaskan isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan Calon Penyedia Jasa Konsultansi, dan memberikan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

84

jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen seleksi umum; 2. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 1 (satu) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir; 3. Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi umum harus dituangkan dalam adendum. Berita acara dan adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi umum; 4. Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib disampaikan kepada para Calon Penyedia Jasa Konsutansi dalam waktu yang sama; 5. Ketidakhadiran Calon Penyedia Jasa Konsultansi dalam rapat penjelasan dan kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 27.1.9. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran 1. Calon Penyedia Jasa Konsultansi menyampaikan Dokumen Penawaran dalam Jumlah 2 (dua) rangkap. 2. Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi. 3. Kelompok Kerja (PokJa) BLP mencatat waktu dan tanggal dokumen penawaran yang diterima melalui pos atau jasa pengiriman pada sampul luar penawaran dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pengadaan. 4. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktu yang dipersyaratkan. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menolak Dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen dilanjutkan dengan membuka dokumen penawaran yang masuk. 5. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman dan diterima terlambat, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat Calon Penyedia Barang/ Jasa. Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera memberitahukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima. 6. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan di dalam adendum dokumen pengadaan dan disampaikan pada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 7. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut a. Kelompok Kerja (PokJa) BLP meminta kesediaan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

85

terdapat saksi dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir, Kelompok Kerja (PokJa) BLP menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Kelompok Kerja (PokJa) BLP yang ditunjuk secara tertulis oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP. b. Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gagal. 8. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: a. Untuk Sistem Satu Sampul, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul dokumen penawaran di hadapan Penyedia Jasa Konsultansi. b. Untuk Sistem Dua Sampul, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul I di hadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) orang wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi sebelum disimpan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP. c. Untuk Sistem Dua Tahap, Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul penawaran yang berisi data administrasi dan teknis di hadapan Calon Penyedia Jasa Konsultansi. Hasil pembukaan penawaran dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran tahap I. Penawaran yang berisi data harga (tahap II) disampaikan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang mempunyai peringkat teknis terbaik. 9. Kelompok Kerja (PokJa) BLP memeriksa, menunjukkan dan membacakan di hadapan para Calon Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kelengkapan dokumen penawaran: a. Untuk satu sampul, terdiri atas: 1) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran; 2) Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. b. Untuk dua sampul, terdiri atas: 1) Sampul Pertama a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

86

2) Sampul Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. c. Untuk dua tahap, terdiri atas: 1) Tahap Pertama a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tanpa mencantumkan harga penawaran; b) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. 2). Tahap Kedua Harga penawaran yang dilengkapi dengan materai, tanggal dan tandatangan. a) Kelompok Kerja (PokJa) BLP tidak perlu mempersyaratkan kembali syarat-syarat administrasi pada dokumen pengadaan yang telah menjadi persyaratan kualifikasi Penyedia Jasa Konsultansi; b) Kelompok Kerja (PokJa) BLP Tim Pengadaaan Barang/Jasa tidak boleh menggugurkan penawaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi pada saat pembukaan penawaran, kecuali penawaran dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang terlambat memasukkan penawaran; c) Kelompok Kerja (PokJa) BLP segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk; d) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh semua Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang hadir; e) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan penawaran (BAPP). 27.1.10. Evaluasi Penawaran sampul I (Metode 2 sampul) Evaluasi Penawaran sampul I meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 1. Evaluasi Administrasi a. Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat prakualifikasi; b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan dipenuhi/ dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Mencantumkan masa berlakunya penawaran sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan. c. Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.


87

d. Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 2. Evaluasi Teknis a. Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. b. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah pengalaman Calon Penyedia Jasa Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. c. Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: Unsur 1) Pengalaman Perusahaan 2) Pendekatan dan Metodologi 3) Kualifikasi Tenaga Ahli Jumlah

Bobot (%) 10 – 20 20 – 40 50 – 70 100

d. Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan. e. Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada pengalaman perusahaan Jasa Konsultansi dan pendekatan metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada kualifikasi tenaga ahli. f. Pengalaman Perusahaan Jasa Konsultansi: 1) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan jasa konsultansi dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 5 (lima) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia dan atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai. Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun). 2) Pengalaman Perusahaan Jasa konsultansi harus dilengkapi dengan referensi dari Pengguna Barang/Jasa, yang menunjukkan kinerja Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan selama 5 (lima) tahun terakhir. Sub unsur yang dinilai, antara lain: a) Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis; b) Pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan di Indonesia dan atau di lokasi proyek/kegiatan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

88

c) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama; d) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap. g. Pendekatan dan Metodologi: 1) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain: a) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; b) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; c) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; d) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. 2) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. h. Kualifikasi Tenaga Ahli 1) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Sub unsur yang dinilai, antara lain: a) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; b) Pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari Pengguna Barang dan Jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim; c) Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

89

(familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi. 2) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai. 3) Penetapan Peringkat Teknis a) Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, Tim Pengadaaan Barang dan Jasa menetapkan urutan Penyedia Jasa Konsultansi yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis; b) Tim Pengadaaan Barang dan Jasa melaporkan hasil penilaian teknis kepada Pengguna Barang dan Jasa untuk dimintakan persetujuan. 4) Pengumuman Peringkat Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa disampaikan kepada seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 27.1.11. Pembukaan Penawaran Harga (sampul II/tahap II) Peringkat Teknis Terbaik. 1. Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP hanya membuka sampul II Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat teknis terbaik, sedangkan untuk metode 2 tahap hanya Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat teknis terbaik yang memasukkan penawaran harga. 2. Dalam hal menggunakan metode evaluasi kualitas teknis dan biaya, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyebutkan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; b. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyebutkan ketentuan pembobotan nilai kombinasi evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan; c. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; d. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; e. Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut: 1) Melakukan koreksi aritmatik; 2) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = [Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran] + [Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya] Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

90

Catatan: Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum. Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut: Bobot penawaran teknis antara 0,50 sampai 0,80 Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,50 Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai (score) penawaran biaya tertinggi 3) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat Calon Penyedia Jasa Konsultansi. f. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh semua Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 3. Dalam hal menggunakan metode evaluasi biaya terendah, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuka sampul II dari seluruh Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus evaluasi teknis; b. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap Calon Penyedia Jasa Konsultansi; c. Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan evaluasi sebagai berikut: 1) Melakukan koreksi aritmatik; 2) Untuk pekerjaan tidak kompleks, menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui HPS. Sedangkan untuk pekerjaan kompleks, menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui 10 % diatas HPS. d. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh semua Kelompok Kerja (PokJa) BLP dan 2 (dua) wakil Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 27.1.12. Klarifikasi dan Negosiasi Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP dengan Pemimpin/Direktur utama perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari Pemimpin/Direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan surat kuasa); 2. Dalam hal penilaian menggunakan metode evaluasi kualitas, klarifikasi dan negosiasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan teknis dan biaya Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

91

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.

dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi; b. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; c. Kualifikasi tenaga ahli; d. Organisasi pelaksanaan; e. Program alih pengetahuan; f. Jadwal pelaksanaan pekerjaan; g. Jadwal penugasan personil; h. Fasilitas penunjang. Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan. Aspek - aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama: a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/ kewajaran biaya. Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan atau kontrak pekerjaan sejenis yang lalu/sedang berjalan atau standard rate instansi/lembaga terkait atau corporate rate atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; b. 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus atau di atas nilai ambang batas sampai tercapai kesepakatan. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi dilampiri pernyataan Calon Penyedia Jasa Konsultansi tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan negosiasi. Kelompok Kerja (PokJa) BLP menyusun risalah dan Berita Acara hasil klarifikasi dan negosiasi serta melaporkan hasilnya kepada Pengguna Barang/Jasa untuk ditetapkan.


92

27.1.13. Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan 1. Kelompok Kerja (PokJa) BLP mengusulkan calon pemenang pengadaan yang menguntungkan bagi perusahaan. 2. Dalam hal terdapat 2 (dua) Calon Penyedia Jasa Konsultansi mempunyai harga penawaran hasil evaluasi yang sama, maka Kelompok Kerja (PokJa) BLP meneliti kembali data kualifikasi Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang bersangkutan, dan memilih Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara. 3. Kelompok Kerja (PokJa) BLP membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk menetapkan pemenang pengadaan. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. 4. Usulan penetapan pemenang pengadaan disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a. Nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa; b. Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 5. Pemenang pengadaan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa berdasarkan usulan Kelompok Kerja (PokJa) BLP. Pengguna Barang/Jasa segera menetapkan pemenang pengadaan dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi (SPPJK) kepada Kelompok Kerja (PokJa) BLP. 6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang pengadaan adalah: a. Dokumen pengadaan beserta addendum (bila ada); b. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP); c. Berita acara hasil proses pengadaan (BAHP); d. Dokumen penawaran dari calon pemenang pengadaan dan cadangan calon pemenang. 27.1.14. Pengumuman Pemenang Pengadaan Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Kelompok Kerja (PokJa) BLP kepada para Calon Penyedia Jasa Konsultansi setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dari Pengguna Barang/Jasa. 27.1.15. Sanggahan Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang berkeberatan atas penetapan pemenang, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa 27.1.16. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 1. Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi kepada Penyedia Jasa Konsultansi sebagai pelaksana pekerjaan yang diadakan, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari Calon Penyedia Jasa Konsultansi; atau Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

93

2.

3.

4.

5. 6.

b. Sanggahan yang diterima Pengguna Barang/Jasa dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati masa sanggah Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka Penyedia Jasa Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Jasa Konsultansi di perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa. Apabila calon pemenang pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi urutan kedua (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa penawaran calon pemenang pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya; c. Bila calon pemenang pertama mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 27.1.16 angka 2 tersebut di atas. Apabila calon pemenang pengadaan urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan: a. Penetapan pemenang pengadaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b. Masa berlakunya penawaran calon pemenang pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang; c. Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 27.1.16 angka 2 tersebut di atas. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, maka berlaku sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 27.1.16 angka 2 tersebut di atas dan pengadaan dinyatakan batal. Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi dibuat setelah masa sanggah dilewati dan segera disampaikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk.

27.1.17. Penandatangan Kontrak Setelah Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi diterbitkan, Pengguna Barang/Jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya telah tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila Penyedia Jasa Konsultansi yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa Konsultansi tersebut dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Jasa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

94

Konsultansi di perusahaan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kecuali alasan pengunduran diri tersebut dapat diterima secara objektif oleh Pengguna Barang/Jasa; 2. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperkenankan mengubah dokumen pengadaan setelah pembukaan penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak. Perubahan dokumen pengadaan sebelum pembukaan penawaran dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Pengguna kepada Penyedia Jasa Konsultansi; 3. Pengguna dan Penyedia Jasa Konsultansi wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen kontrak; 4. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa Konsultansi, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Jasa Konsultansi dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak asli lainnya tanpa dibubuhi materai. 27.2. Seleksi Sederhana Tata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara seleksi umum, dengan mengirimkan undangan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lulus prakualifikasi yang dimasukkan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 3 (tiga) Calon Penyedia Jasa Konsultansi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Penyedia Jasa Konsultansi. 27.3. Penunjukan Langsung Proses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut: 27.3.1. Undangan 1. BLP mengundang sekurang-kurangnya 1 (satu) Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang diyakini mampu untuk melaksanakan Jasa yang diperlukan. 2. Dalam dokumen pengadaan ditetapkan jadwal untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen penawaran. 27.3.2. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi serta penjelasan 1. BLP menerima Dokumen Kualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi; 2. Apabila dari hasil penilaian, ternyata Calon Penyedia Jasa Konsultansi tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang lain; 3. BLP memberikan penjelasan dokumen pengadaan kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi. 27.3.3. Pemasukan penawaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi memasukkan penawaran pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. 27.3.4. Pembukaan dan evaluasi penawaran Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus: Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

95

1. Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan bersamaan sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga. 2. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman Calon Penyedia Jasa Konsultansi, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK. 27.3.5. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 1. BLP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi metode seleksi umum. 2. BLP membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-tangani BLP dan Calon Penyedia Jasa Konsultansi serta membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada Pengguna Barang/Jasa. 27.3.6. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pengguna Barang/Jasa menunjuk Penyedia Jasa Konsultansi berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi. 27.3.7. Penandatanganan kontrak Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Pasal 28 Proses Pengadaan Jasa lainnya dapat diproses seperti halnya proses Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan Korban Bencana Alam Pasal 29 29.1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 29.2. Pekerjaan Kondisi darurat untuk keperluan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan menggunakan konstruksi darurat dengan ketentuan sebagai berikut: 29.2.1. Konstruksi darurat harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; 29.2.2. Harus tetap memenuhi persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah, dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ perawatannya harus diawasi secara terus menerus. 29.3. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

96

29.3.1. Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan Penunjukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pengguna Barang/Jasa dapat menerbitkan Perintah Kerja (PK), setelah ada pernyataan bencana alam dari Presiden/Gubernur/Bupati/ Walikota; 2. Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan; 3. Perhitungan biaya kontrak berdasarkan harga satuan sejenis dari kontrak yang ada dan perkiraan volume dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. 29.3.2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat tidak tersedia, maka proses pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana diatur pada butir 26.4 dan 27.3. 29.4. Pengadaan Barang/Jasa untuk bantuan korban bencana alam dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung dan/atau Pembelian Langsung.


97

BAB IV PENGADAAN KHUSUS Bagian Pertama Sewa Menyewa/Sewa Beli Pasal 30 30.1. Sewa-menyewa adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak, selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disepakati. 30.2. Sewa beli adalah aktivitas Pengguna Barang/Jasa yang saling mengikatkan diri dengan Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan suatu barang, baik barang bergerak dan/atau tidak bergerak. Selama pembayaran yang disepakati belum diselesaikan seluruhnya, kepemilikan barang tetap ada pada Penyedia Barang/Jasa dan pada akhir masa kontrak atau pembayaran yang disepakati telah diselesaikan seluruhnya, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dokumen yang diperlukan dan hak kepemilikan beralih kepada Pengguna Barang/Jasa. 30.2.1. Barang yang dapat disewa / sewa beli antara lain: 1. Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional perusahaan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan (Operation and Maintenance), seperti tetapi tidak terbatas pada: a. Komputer (PC, laptop, notebook), LCD Projector; b. Mesin Fotokopi (photocopier), mesin faximile; c. Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk, alat-alat berat); d. Gedung dan/atau tanah. 2. Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan perusahaan karena memerlukan investasi dan memiliki susut nilai barang (depresiasi harga Barang). Khusus untuk benda tidak bergerak seperti gedung dan /atau tanah, Sewa/sewa beli dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung. Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisa bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan Barang yang dapat disewa/sewa beli. 30.3. Proses Pelaksanaan sewa menyewa/sewa beli dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 31 31.1. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah suatu transaksi pembiayaan untuk penyediaan barang modal secara sewa guna dengan hak opsi memiliki (Financial Lease) maupun sewa guna tanpa hak opsi memiliki (Operating Lease) antara pihak penyedia Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

98

pembiayaan atau barang (Lessor) untuk digunakan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan atau barang (Lessee) selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala/bertahap. Sewa Guna Usaha terdiri dari: 31.1.1. Financial Lease Penyewa guna (Lessee) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna dari pihak yang menyewa gunakan (Lessor) berdasarkan nilai sisa (residual value) yang disepakati bersama. 1. Kriteria terdiri dari: a. Jumlah pembayaran selama masa finance lease ditambah nilai sisa barang modal harus dapat menutup perolehan barang modal dan keuntungan Lessor. b. Perjanjian memuat ketentuan mengenai opsi yaitu pengalihan kepemilikan barang kepada Lessee pada saat berakhirnya perjanjian, atau memperpanjang jangka waktu perjanjian. 2. Jenis Barang Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan barang yang dapat diadakan dengan Financial Lease, seperti tetapi tidak terbatas pada: a. gedung; dan/atau b. tanah. 31.1.2. Operating Lease Obyek sewa guna usaha dioperasikan sendiri oleh Lessee namun kepemilikan obyek sewa guna usaha tidak beralih kepada Lessee. 1. Kriteria terdiri dari: a. Jumlah pembayaran selama Operating Lease tidak dapat atau tidak harus menutupi harga perolehan barang modal, ditambah dengan keuntungan oleh Lessor, b. Perjanjian Operating Lease tidak memuat ketentuan opsi bagi Lessee. 2. Jenis Barang Pengguna Barang/Jasa wajib melakukan analisis bisnis (commercial analysis) dalam hal menentukan barang yang dapat diadakan dengan Operating Lease, seperti tetapi tidak terbatas pada: a. Kendaraan bermotor (mobil, motor, truk) b. Gedung dan/atau tanah. 31.2. Proses pelaksanaan sewa guna usaha (leasing) dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku. 31.3. Jangka waktu kontrak Pengadaan melalui sewa guna usaha (leasing) dilakukan sesuai dengan kemampuan project cash flow.


99

Bagian Ketiga Outsourcing Pasal 32 32.1. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan jasa tenaga kerja yang dibuat secara tertulis. 32.2. Kontrak Outsourcing diadakan dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja atau Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. 32.3. Kriteria pekerjaan yang dapat di outsourcing mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 32.4. Proses pelaksanaan Outsourcing dilakukan seperti halnya proses pengadaan jasa lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku atau Keputusan Direksi khusus mengatur pengadaan outsourcing. Bagian Keempat Pengadaan Asuransi Dalam Rangka Pengadaan Pasal 33 Dalam Rangka Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, Pengguna Barang/Jasa dapat menggunakan Jasa Pialang Asuransi dan Konsultan Asuransi. 33.1. Jenis Asuransi yang digunakan: 33.1.1. Asuransi Pembangunan Proyek Adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul di lingkungan proyek pembangunan selama masa pelaksanaan pembangunan. Jenis asuransinya meliputi: 1. Asuransi Contractor All Risk /Erections All Risk dan Third Party Liability (CAR/EAR + TPL) 2. Asuransi Contractor Plant and Machinary Equipment/Heavy Equipment 3. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara) 4. Workmen Compensation Insurance 5. Comprehensive General Liability 6. Automobile Liability 7. Personal Accident Pada umumnya Asuransi Proyek dilaksanakan melekat dengan kontrak Pengadaan Barang/Jasa/Proyeknya.


100

33.1.2. Asuransi Pada Masa Operasi Yang dimaksud asuransi pada masa operasional adalah asuransi yang menjamin segala macam risiko kerugian yang mungkin timbul atas harta benda atau asset milik perusahaan pada masa operasi dan dimulai sejak proyek diserahterimakan Taking Over Certificate (TOC) atau proyek dioperasikan secara komersial. Jenis Asuransinya meliputi: 1. Asuransi Kebakaran (Property All Risk/PAR/Fire) 2. Asuransi Machinary Break Down (MB) 3. Bussines Interuption Insurance 4. Third Party Liability 5. Marine Cargo Insurance (Asuransi Pengangkutan Darat, Laut, Udara) 6. Money Insurance (Cash In Save, Cash In Transit, Cash In Cashier Box, Fidelity Guarantee) 7. Asuransi Kendaraan Bermotor Penutupan asuransi pada masa operasional dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi dan kondisi keuangan perusahaan. 33.2. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi, antara lain: 33.2.1. Penyedia Jasa Asuransi dapat berupa perusahaan tunggal atau co-insurance dengan satu pemimpin (leader) bekerja sama secara co-insurance dengan perusahaan asuransi lainnya (member); 33.2.2. Pengguna Barang/Jasa menetapkan bentuk Penyedia Jasa Asuransi yang digunakan / dibutuhkan dapat berupa Penyedia Jasa Asuransi Tunggal atau coinsurance dengan Penyedia Jasa Asuransi Lainnya; 33.2.3. Dalam hal co-insurance dengan Perusahaan Asuransi Lainnya, maka Pengguna Barang/Jasa menetapkan jumlah maksimum anggota yang akan mendampingi Penyedia Jasa Asuransi yang bertindak sebagai Pemimpin/leader; 33.2.4. Pengguna Barang/Jasa menetapkan kriteria Penyedia Jasa Asuransi yang dapat bertindak sebagai pemimpin/leader dan yang dapat bertindak sebagai anggota/member; 33.2.5. Dalam Dokumen Pengadaan ditetapkan jumlah Peserta yang menjadi leader dan Jumlah Peserta yang menjadi member berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan pada saat prakualifikasi. (Disesuaikan dengan perkembangan pasar asuransi saat itu); 33.2.6. Pemenang Pengadaan secara otomatis akan menjadi leader dan bekerja sama secara co-insurance dengan Penyedia Jasa Asuransi lainnya dan mempersiapkan Polis Asuransi, Kontrak Asuransi dan Prosedur Klaim, apabila proses pengadaannya dilaksanakan oleh Pengguna Jasa; 33.2.7. Peserta Pengadaan yang menjadi anggota akan mengikuti harga penawaran dari pemenang Pengadaan (leader) dengan ketentuan harus mengikuti persyaratan seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; 33.2.8. Untuk Pelaksanaan Penutupan Asuransi Proyek yang pengadaannya melekat pada kontrak Proyeknya, maka Pengguna Barang dan Jasa berhak mengevaluasi term and conditions Polis Asuransi, Premi dan Perusahaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

101

Asuransi yang digunakan serta memberikan approval sesuai persyaratan kontrak yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa. 33.3. Pengadaan Jasa Asuransi 33.3.1. Tata Cara Pengadaan Proses pelaksanaan Pengadaan Jasa Asuransi dilakukan mengikuti Keputusan Direksi ini kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan yang berlaku. 33.3.2. Apabila dalam perkembangan penanganan perasuransian ternyata dibutuhkan adanya bantuan Jasa Konsultan Asuransi, maka pengadaan Jasa Konsultan Asuransi dilaksanakan secara terpisah dari pengadaan asuransinya dengan mengacu pada ketentuan Pengadaan Jasa Konsultansi.


102

BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Bagian Pertama Cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan sarana e-procurement Pasal 34 34.1. Cara Pengadaan Barang/Jasa selain dilakukan dengan pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pembelian langsung maupun swakelola dapat dilakukan dengan menggunakan sarana e-procurement, yang persyaratan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi; 34.2. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa perusahaan menggunakan sistem e-procurement tidak penuh (manual), maka tidak wajib dihubungkan dengan portal utama Kementerian BUMN; 34.3. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa perusahaan menggunakan sistem e-procurement, maka sistem tersebut wajib dihubungkan dengan portal utama Kementerian BUMN;


103

BAB VI SWAKELOLA Bagian Pertama Ketentuan Umum Swakelola Pasal 35 35.1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh Pengguna Barang/Jasa sebagai Penanggung Jawab Anggaran. 35.2. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola, meliputi: 35.2.1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia; 35.2.2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; 35.2.3. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 35.2.4. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; 35.2.5. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; 35.2.6. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 35.2.7. Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; 35.2.8. Pekerjaan yang bersifat rahasia; 35.2.9. Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri; atau 35.2.10. Penelitian dan pengembangan dalam negeri. 35.3. Pengguna Barang/Jasa menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola. 35.4. Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara swakelola pada prinsipnya sama dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya, yaitu menggunakan metode pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukkan langsung dan pengadaan/pembelian langsung; 35.5. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan; 35.6. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa sebagai Penanggung Jawab Anggaran; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

104

35.7. Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan. Bagian Kedua Pengadaan melalui Swakelola Pasal 36 Pengadaan Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran: 36.1. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran; 36.2. Mempergunakan pegawai sendiri, pegawai lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli; 36.3. Jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (Lima Puluh Perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan;


105

BAB VII PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Bagian Pertama Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Pasal 37 37.1. Pengertian Produksi Dalam Negeri 37.1.1. Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari: 1. Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu; 2. Bahan baku, bahan pelengkap, dan bahan pembantu. 37.1.2. Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. 37.2. Penggunaan Hasil Produksi Dalam Negeri 37.2.1. Dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri; 37.2.2. Pengadaan barang impor dimungkinkan, bilamana: 1. Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau 2. Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau 3. Dalam hal kuantitas barang tidak dapat dipenuhi dari Penyedia Barang/Jasa dalam negeri. 37.2.3. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan. 37.3. Keikutsertaan Perusahaan Asing 37.3.1. Perusahaan asing dapat ikut serta didalam Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai: 1. Untuk Jasa Konstruksi di atas Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah). 2. Untuk Barang dan Jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). 3. Untuk Jasa Konsultansi di atas Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). 37.3.2. Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 37.3.1 di atas harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub kontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. 37.3.3. Ketentuan pada butir 37.3.1 angka 3 tersebut di atas dapat dikecualikan untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan.


106

37.4. Pernyataan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 37.4.1. Para Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assessment). 37.4.2. Para Penyedia Barang/Jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok. 37.4.3. Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat diklarifikasi oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP pada saat evaluasi. 37.5. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 37.5.1. Perusahaan wajib: 1. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang dan jasa; 2. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa Nasional; 3. memaksimalkan penyediaan pekerjaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. 37.5.2. Kewajiban perusahaan sebagaimana disebutkan dalam butir 37.5.1 angka 1, 2, 3 dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. 37.6. Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam proses perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perusahaan mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.


107

BAB VIII PERJANJIAN/KONTRAK Bagian Pertama Perjanjian/Kontrak Pasal 38 38.1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dibedakan atas: 38.1.1. Kontrak Berdasarkan Cara Pembayarannya: 1. Lumpsum Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan atas Pengadaan Barang/Jasa dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masingmasing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan rencana kebutuhan sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. 2. Harga Satuan (Unit Price) Adalah kontrak Pengadaan Barang dan Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume total pekerjaan masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa. Harga satuan, pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survey dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak dapat digunakan kontrak dengan sistem Lumpsum. Kontrak bentuk ini memungkinkan pekerjaan tambah/ kurang. 3. Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Adalah kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Terima Jadi (turn key) Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

108

kriteria kinerja yang telah ditetapkan.Turn key, sistem ini lebih tepat digunakan untuk mengadakan suatu barang yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya. 5. Kontrak Sewa Beli Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilakukan selama barang yang dimaksud digunakan, sedangkan kepemilikan barang tetap ada pada Penyedia Barang/Jasa. Pada masa akhir kontrak dan setelah pembayaran seluruhnya dilaksanakan, Penyedia Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada Pengguna Barang dan Jasa lengkap dengan dokumen yang diperlukan. 6. Kontrak Angsuran (delay payment) Adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang pembayarannya dilaksanakan secara angsuran selama waktu tertentu setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan barang yang dikontrakkan kepada Pengguna Barang/Jasa lengkap dengan dokumen yang diperlukan. 7. Kesepakatan Harga Satuan (KHS) Adalah suatu kesepakatan harga satuan Barang/Jasa tertentu dalam kurun waktu dan spesifikasi tertentu. Selanjutnya harga satuan yang disepakati dapat ditindak lanjuti menjadi kontrak yang prosesnya mengikuti Keputusan ini. a. Tujuan KHS adalah untuk memperoleh Barang/Jasa secara cepat, tepat waktu, mengurangi stock barang di gudang perusahaan, dan mendapatkan harga satuan yang kompetitif. KHS dapat juga diberlakukan untuk jasa, dalam hal jasa tersebut sifatnya pekerjaannya rutin dan dapat distandarkan. b. Harga satuan Barang/Jasa dikompetisikan dengan mengikuti proses Pelelangan atau pemilihan langsung. c. Pemenang pengadaan adalah Calon Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan harga satuan terendah dan hasilnya dituangkan dalam bentuk KHS yang memuat kesepakatan harga satuan antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa. d. KHS berlaku untuk 1 (satu) Tahun. e. Pelaksanaan kontrak yang rinci antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan setelah adanya pesanan barang dari Pengguna Barang/Jasa ke Penyedia Barang/Jasa. f. Kriteria KHS 1) Kebutuhan Barang/Jasa diperlukan tepat waktu (just-in-timepurchasing); 2) Kebutuhan Barang/Jasa bersifat rutin; 3) Volume kebutuhan barang/jasa sifatnya perkiraan; dan 4) Spesifikasi Teknik barang/jasa standard dan tertentu. g. Proses KHS 1) Proses KHS mengacu kepada tahapan Pengadaan yaitu dapat melalui Pelelangan atau Pemilihan langsung melalui penawaran harga. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

109

Setelah dilakukan evaluasi, sebagai Calon pemenangnya adalah penawar terendah; 2) Pengadaan dilaksanakan untuk mendapatkan harga satuan jasa dan/atau harga satuan barang/material sampai ke lokasi-lokasi yang dituju (termasuk biaya asuransi pengiriman barang) dan ditentukan dalam batas waktu tertentu; 3) BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP melakukan penilaian kualifikasi terhadap para Penyedia Barang/Jasa, yang meliputi: a) Kemampuan Penyedia Barang/Jasa dalam produksi/suplai barang; b) Kemampuan waktu pengiriman barang/material; c) Kemampuan transportasi barang/material. 4) Dalam hal volume kebutuhan barang/material melebihi batas kemampuan penyedia barang/material dari penawar terendah, maka pengguna barang/material dapat menetapkan penyedia barang/material lebih dari satu penyedia barang/material dengan mengacu kepada harga hasil negosiasi penawar terendah. 5) Kontrak rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan dibuat dan dilaksanakan setelah terbit purchasing order dari Pengguna Barang dan Jasa. Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak. 38.1.2. Kontrak Berdasarkan Tahun Anggaran. 1. Kontrak Tahun Tunggal (Single Year Contract) Merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana Anggaran (RKAP) selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran. 2. Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1(satu) tahun anggaran atas beban anggaran (RKAP). 38.2. Dokumen Kontrak Dokumen Kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum, yang terdiri dari: 38.2.1. Perjanjian/Kontrak; 38.2.2. Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract Discussion Agreement) 38.2.3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 38.2.4. Surat Penawaran; 38.2.5. Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada); 38.2.6. Syarat-syarat Khusus Kontrak; 38.2.7. Syarat-syarat Umum Kontrak; 38.2.8. Spesifikasi teknis; 38.2.9. Gambar-gambar; 38.2.10. Daftar kuantitas dan harga; 38.2.11. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran Kontrak.


110

38.3. Penyusunan Kontrak Suatu Kontrak terdiri dari: 38.3.1. Surat Perjanjian Kerangka Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 1. Pembukaan (Komparisi) Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi: a. Judul Kontrak 1) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani; 2) Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi). b. Nomor Kontrak 1) Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani; 2) Dalam hal kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. c. Tanggal Kontrak Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak. d. Kalimat Pembuka Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak. e. Penandatanganan Kontrak Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia Barang dan Jasa. f. Para Pihak Dalam Kontrak 1) Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua; 2) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: a) Pihak pertama adalah pihak Pengguna Barang dan Jasa; b) Pihak kedua adalah pihak Penyedia Barang dan Jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; c) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar ia bertindak; d) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya; e) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.


111

2. Isi Kontrak Isi kontrak terdiri dari: a. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya; b. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya; c. Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; d. Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak; e. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu; f. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak; g. Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut; h. Pernyataan mengenai efektifnya kontrak. 3. Penutup Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat: a. Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; b. Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai. 38.3.2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Syarat-syarat umum kontrak antara lain meliputi: 1. Ketentuan Umum Ketentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis kontrak. Ketentuan-ketentuan pokok yang dapat diterapkan pada semua jenis kontrak adalah: a. Definisi Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain. b. Penerapan Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuanketentuan yang ada dalam kontrak. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

112

c. Asal Barang/Jasa Asal Barang/Jasa adalah ketentuan mengenai penjelasan dari negara mana asal Barang/Jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam kontrak. Asal Barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam negeri dan komponen impornya. Asal Barang harus dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus kontrak. d. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuanketentuan kontrak, spesifikasi tehnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan dengan kontrak oleh Penyedia Barang/Jasa dengan ijin tertulis dari Pengguna Barang/Jasa. e. Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek Hak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang mengatur kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk melindungi Pengguna Barang/Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek. f. Jaminan Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berupa, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. g. Asuransi Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu: 1) Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga. 2) Pihak Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Besarnya asuransi ditentukan di dalam Dokumen Pengadaan. h. Pembayaran Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. i. Harga Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh Pengguna Barang dan Jasa kepada Penyedia Barang dan Jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

113

j. Amandemen Kontrak Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. 4) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. k. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: 1) Kapan kontrak mulai berlaku; 2) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan; 3) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Barang dan Jasa. l. Pengawasan Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pengguna Barang/Jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa. Apabila diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa karena Pengguna Barang dan Jasa tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. m. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan mengenai: 1) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak; 2) Sanksi yang diberikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang dan Jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 3) Pengecualian dari ketentuan butir 2). diatas akibat keadaan kahar. n. Keadaan Kahar (Force Majeure) 1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; 2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a) Peperangan; b) Kerusuhan; c) Revolusi; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

114

o.

p.

q.

r.

s.

d) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e) Pemogokan; f) Kebakaran; g) Gangguan industri lainnya. 3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak; 4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi; 5) Pihak yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para pihak; 6) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari para pihak. Itikad Baik (Good Faith) 1) Para pihak bertindak berdasarkan asas kepercayaan (trust) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak; 2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu: 1) Pemutusan kontrak oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa; 2) Pemutusan kontrak oleh pihak Pengguna Barang dan Jasa. Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia. Bahasa dan Hukum 1) Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam kontrak. 2) Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak melibatkan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausula di dalam kontrak, maka bahasa yang dipakai untuk menafsirkan adalah bahasa aslinya. 3) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia atau pilihan hukum yang disepakati para pihak. Perpajakan Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.


115

t. Korespondensi Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, faksimili, atau e-mail dan ditujukan kepada alamat para pihak. Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai alamat korespondensi. 2. Ketentuan Khusus Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya. a. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Pengadaan Barang 1) Standar Standar adalah ketentuan mengenai barang yang disediakan oleh pihak Penyedia Barang harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis 2) Pengepakan (Packaging) Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak. Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak. 3) Pengiriman Pengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman barang yang dilakukan Penyedia Barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pengguna Barang dan Jasa disesuaikan dengan jadwal kebutuhan. 4) Transportasi Transportasi adalah ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang (melalui laut, darat atau udara). Biaya transportasi pada waktu pengiriman barang dimasukan dalam harga kontrak. 5) Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan bahwa Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 6) Layanan Tambahan Penyedia Barang dapat dimungkinkan untuk menyediakan beberapa atau semua layanan lanjutan, termasuk penambahan layanan, yang dituangkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. b. Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi 1) Kewajiban Penyedia Jasa Konsultansi a) Umum Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

116

b)

c) d)

e)

(1) Standar pelaksanaan jasa Penyedia Jasa Konsultansi akan melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak. (2) Hukum Penyedia Jasa Konsultansi dalam melaksanakan jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna Barang dan Jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat. Pertentangan Kepentingan (1) Penyedia Jasa Konsultansi tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa. (2) Penyedia Jasa Konsultansi setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak. (3) Penyedia Jasa Konsultansi, subkonsultan, dan personil konsultan dilarang melaksanakan/melakukan baik secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugasnya. Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi Tanggungjawab Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tindakan Penyedia Jasa Konsultansi yang perlu mendapat persetujuan Pengguna Barang dan Jasa. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan pengguna jasa meliputi: (1) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar; (2) Membuat subkontrak dengan pengaturan: (a) Cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan; (b) Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya. Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi dan menjadi hak milik Pengguna Barang dan Jasa, serta dipergunakan oleh Penggguna Barang dan Jasa sesuai keperluannya.


117

Ketentuan ini mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi menjadi hak milik Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Jasa Konsultansi, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak, harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada Pengguna Barang/Jasa. Penyedia Jasa Konsultansi dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut. f) Peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pengguna Barang/ Jasa. Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan bahan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia Jasa Konsultansi harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi Pengguna Barang/Jasa. 2) Personil Konsultan dan SubKonsultan a) Umum Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan Penyedia Jasa Konsultansi akan mempekerjakan personil atau subkonsultan sesuai dengan kualifikasi dan pengalamannya. b) Personil Inti Personil inti adalah ketentuan yang mengatur mengenai: (1) Nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan; (2) Penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh Penyedia Jasa Konsultansi melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Barang dan Jasa; (3) Jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak. c) Persetujuan Personil Persetujuan personil adalah ketentuan yang mengatur mengenai tenaga kerja inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh Pengguna Barang/Jasa harus memberikan data dirinya dan tertera dalam daftar personalia Penyedia Jasa Konsultansi. 3) Waktu kerja dan lembur Waktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang mengatur mengenai: a) Jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja inti ditentukan dalam dokumen kontrak; b) Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi; c) Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur ataupun sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

118

4) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja a) Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Pengguna Barang dan Jasa. Jika memang terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan Pengguna Barang dan Jasa, dapat dilakukan penggantian tenaga kerja dengan tenaga kerja yang setara atau lebih baik tanpa menambah biaya; b) Jika Pengguna Barang dan Jasa menemukan tenaga kerja yang melakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka Pengguna Barang dan Jasa dapat secara tertulis mengajukan penggantian tenaga kerja tersebut. c. Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Konstruksi 1) Personil Personil adalah ketentuan mengenai pihak Pengguna Barang/Jasa (employer) dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 2) Penemuan-penemuan Penemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai penemuanpenemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa dan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3) Kompensasi Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut: a) Pihak Pengguna Barang/Jasa memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa; b) Pihak Pengguna Barang/Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan. 4) Penangguhan (Suspension) Pihak Pengguna Barang/Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia Barang dan Jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi kesempatan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 5) Hari Kerja (Work day) Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut: a) Semua pekerja dibayar selama hari kerja (22 hari dalam sebulan) dan datanya disimpan oleh pihak penyedia jasa. Daftar Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

119

pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh Pengguna Barang/Jasa; b) Penyedia Barang/Jasa harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditanda-tangani; c) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus dilampirkan. 6) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan a) Penyedia Barang/Jasa diwajibkan memberikan petunjuk kepada pihak Pengguna Barang/asa tentang pengoperasian dan petunjuk perawatan, sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak; b) Jika Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan hal tersebut huruf (a). di atas, Pengguna Barang/Jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 3. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak. a. Untuk Kontrak Jasa Konstruksi, terdiri dari: 1) Surat penunjukan pemenang; 2) Surat penawaran; 3) Spesifikasi umum; 4) Spesifikasi khusus; 5) Gambar-gambar; 6) Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7) Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); 8) Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement) b. Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri dari: 1) Surat penunjukan pemenang; 2) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR); 3) Hasil negosiasi; 4) Pendekatan Metodologi (Approach of Methodology); 5) Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya. 6) Dokumen lainnya, misalnya Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement). c. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, terdiri dari: 1) Surat penunjukan pemenang; 2) Dokumen Penawaran; 3) Spesifikasi umum; 4) Spesifikasi khusus; 5) Gambar-gambar (bila diperlukan); 6) Addendum dalam proses Pengadaan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; 7) Daftar kuantitas dan harga; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

120

8) Dokumen lainnya, misalnya Jaminan pelaksanaan, Kesepakatan diskusi kontrak (Contract Discussion Agreement). 38.3.3. Penandatanganan Kontrak Setelah penetapan Penyedia Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan Surat Penunjukan Pemenang, mencairkan jaminan penawaran dan dimasukkan dalam Daftar Hitam (black list) perusahaan dan tidak diperkenankan ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa di perusahaan selama 2 (dua) tahun serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan mengubah Dokumen Pengadaan secara sepihak setelah penyampaian Dokumen Penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak (postbidding). 3. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan Pemenang Pengadaan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa. 4. Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib: a. Memeriksa konsep kontrak, meliputi seluruh substansi yang diatur dan disepakati, bahasa/redaksional, angka, dan huruf; b. Memeriksa kelengkapan dokumen Kontrak; serta c. Membubuhkan paraf pada lembar demi lembar Dokumen Kontrak; 5. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli pertama untuk Pengguna Barang dan Jasa diberi materai pada bagian yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa, dan kontrak asli kedua untuk Penyedia Barang/Jasa diberi materai pada bagian yang ditandatangani Pengguna Barang/Jasa; b. Rangkap kontrak lainnya tidak perlu diberi materai. 6. Setelah penandatanganan kontrak, Pengguna Barang/Jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang/Jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. 7. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. 8. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.


121

38.3.4. Perubahan Kontrak 1. Perubahan kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan ini. 2. Semua perubahan kontrak dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen Kontrak atau Memorandum Kontrak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak utama. 38.3.5. Penghentian dan Pemutusan Kontrak. 1. Penghentian kontrak (suspension of contract) dapat dilakukan dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (Force Majeure) atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. 2. Pemutusan kontrak (termination of contract) dapat dilakukan dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. 3. Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan kontrak. 4. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang dan Jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang dan Jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak, Pengguna Barang/Jasa wajib membatalkan kontrak, dan dalam masa pemeriksaan maka pekerjaan dapat dihentikan sementara oleh Pengguna Barang/Jasa. 38.4. Tanda Bukti Perjanjian 38.4.1. Tanda bukti perjanjian terdiri atas: 1. Bukti Pembelian; 2. Kuitansi; 3. Perintah Kerja (PK) atau OP (Order Pembelian); 4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 38.4.2. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada butir 38.4.1, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Nilainya pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Bukti pembayaran berupa kuitansi dengan materai secukupnya; 2. Perintah Kerja (PK) sebagaimana dimaksud pada butir 38.4.1 atau Order Pembelian (OP), digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai pekerjaan diatas Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

122

(Lima Puluh Juta Rupiah). Bentuk perikatan berupa PK (Perintah Kerja) atau OP (Order Pembelian) yang ditandatangani oleh Kepala Divisi disertai kuitansi dengan materai secukupnya, dan Berita Acara; 3. Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 38.4.1, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Bentuk perikatan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Bidang; 4. Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak sebagaimana dimaksud pada butir 38.4.1, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Bentuk perikatan berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa (Direktur Utama);


123

BAB IX PELAKSANAAN KONTRAK Bagian Pertama Pelaksanaan Kontrak Pasal 39 39.1. Direksi Pengawas, Pengawas Lapangan dan Penyedia Barang/Jasa 39.1.1. Dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan, Pengguna Barang/Jasa dapat menunjuk wakil yang bertindak atas namanya sebagai Direksi Pengawas. 39.1.2. Direksi Pengawas dimaksudkan untuk menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa pada waktu penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan akhir pekerjaan. 39.1.3. Direksi Pengawas berkoordinasi dengan Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya yang berdomisili di lokasi pekerjaan, yang diberi wewenang penuh dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atas namanya. 39.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 39.2.1. Hak dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak: 1. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa; 3. Melakukan perubahan kontrak, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh para pihak; 4. Memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan; 5. Mengenakan denda keterlambatan; 6. Membayar tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan; 7. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 8. Memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. 39.2.2. Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak; 1. Menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada Pengguna Barang/Jasa; 4. Mengambil langkah-langkah yang maksimal untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

124

5. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa; 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 39.3. Asuransi 39.3.1. Penyedia Barang/Jasa wajib mengasuransikan Barang/Jasa Konstruksi yang nilai kontraknya lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi untuk kepentingan Pengguna Barang dan Jasa dengan jenis asuransi antara lain Marine Cargo, Contractor All Risk (CAR), Erection All Risk (EAR), Comprehensive Liability, Asuransi Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku. 39.3.2. Ketentuan butir 39.3.1 tersebut diatas tidak diwajibkan untuk Jasa Konsultansi. 39.3.3. Ketentuan mengenai masa berlaku, nama tertanggung, syarat dan kondisi, obyek asuransi, harga pertanggungan, dan ketentuan lainnya diatur dalam kontrak. 39.3.4. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa wajib meminta persetujuan tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa atas usulan Calon penanggung (perusahaan asuransi) beserta konsep (draft) syarat-syarat dan kondisi pertanggungan (asuransi) yang akan dituangkan dalam polis sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak dan Polis Asuransi wajib diserahkan kepada Pengguna Barang/Jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diberikan Persetujuan. 39.4. Perpajakan 39.4.1. Penyedia Barang/Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam Dokumen Penawaran; 39.4.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian. 39.5. Pembayaran 39.5.1. Pembayaran uang muka (down payment) pada prinsipnya tidak diberikan kecuali apabila sangat dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan dan keuangan Perusahaan memungkinkan. Pemberian uang muka untuk pengadaan internasional dibayarkan dalam hal tersebut merupakan persyaratan efektifnya kontrak. 39.5.2. Pembayaran diberikan Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Progres Fisik Pekerjaan. 39.5.3. Sistem pembayaran progres fisik pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak (angsuran / termijn atau bulanan / monthly certificate). 39.5.4. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Angsuran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Setelah kemajuan hasil pekerjaan mencapai nilai prosentase tertentu sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

125

laporan kemajuan hasil pekerjaan kepada Direksi Pengawas dengan lampiran data pendukung. 2. Kemajuan hasil pekerjaan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi Pengawas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya. 39.5.5. Pembayaran dengan Sistem Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, Penyedia Barang/Jasa mengajukan sertifikat bulanan kepada Direksi Pengawas dengan lampiran data pendukung. 2. Kemajuan hasil pekerjaan sesuai Sertifikat Bulanan tersebut harus sudah mendapat penetapan dari Direksi Pengawas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan kemajuan hasil pekerjaan tersebut berikut laporan data pendukungnya. 39.5.6. Pembayaran progres fisik pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja. 39.5.7. Pembayaran progres fisik pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada dilapangan. 39.5.8. Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, denda (bila ada), dan pajak. 39.5.9. Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan. 39.5.10. Pembayaran terakhir sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontraknya hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah berita acara penyerahan pertama diterbitkan. 39.6. Pemeriksaan Lapangan Bersama 39.6.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Direksi Pengawas bersama-sama dengan wakil Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. 39.6.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, kuantitas), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan kontrak yang ditindak lanjuti dengan pembuatan amandemen kontrak. 39.6.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan setiap bulan/angsuran. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

126

39.7. Pekerjaan Tambah Kurang 39.7.1. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak/amandemen yang meliputi antara lain: 1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak; 2. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan; 3. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; 39.7.2. Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan, dengan ketentuan nilainya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pengawas. 39.7.3. Dalam hal pekerjaan tambah melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal maka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional oleh Direksi Pengawas dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang dan Jasa sebelum pelaksanaannya. 39.7.4. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 39.8. Denda Keterlambatan Besarnya denda kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5 % (lima persen) dari kontrak. 39.9. Penyesuaian Harga 39.9.1. Penyesuaian harga adalah ketentuan mengenai perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat material dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 2. Dalam hal penyesuaian harga belum dicantumkan dalam kontrak, maka dapat dilakukan kesepakatan penyesuaian harga yang hasilnya dituangkan dalam amandemen kontrak, yang pelaksanaannya didasarkan pada justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. 3. Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 4. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; 5. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum. Bagian kontrak atau pekerjaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

127

yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal; 6. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 39.9.2. Rumusan penyesuaian harga satuan: Hn = Ho [a + (b.Bn/Bo) + (c.Cn/Co) + (d.Dn/Do) + ………] Keterangan: Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan; Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga Penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran); a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15. b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja dsb. Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah 1,00. Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada saat penyusunan harga penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran). Catatan: a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan oleh departemen teknis. b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Barang dan jasa. 39.9.3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak: Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ..... dst Keterangan: Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan barang/jasa; Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat penyusunan harga Penawaran (28 hari sebelum pemasukan penawaran); V1 = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka a adalah 0,15. 39.10. Addendum/Amandemen/Memorandum Kontrak 39.10.1. Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan kontrak. 39.10.2. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila: 1. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

128

2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan. 39.10.3. Prosedur pembuatan Addendum/Amandemen/Memorandum kontrak dilakukan sebagai berikut: 1. Pengguna Barang/Jasa segera memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak; 2. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Pengguna Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari Penyedia Barang dan Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari; 3. Atas usulan perubahan kontrak, dilakukan negosiasi teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil negosiasi; 4. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat Addendum/Amandemen/ Memorandum kontrak. 39.11. Mobilisasi 39.11.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Kontrak atau serah terima lokasi pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 39.11.2. Mobilisasi antara lain meliputi: 1. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan; 2. Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk Penyedia Barang/Jasa meliputi kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak; 3. Mendatangkan alat-alat laboratorium, alat-alat ukur dan peralatan lainnya; 4. Mendatangkan personil pelaksana. 5. Mobilisasi peralatan dan personil pelaksana dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 39.12. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 39.12.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar; 39.12.2. Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. Pekerjaan tambah; 2. Perubahan disain; 3. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa; 4. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang dan jasa; 5. Keadaan kahar (force majeur). 39.12.3. Pengguna Barang dan Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa; Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

129

Persetujuan perpanjangan waktu amandemen/memorandum kontrak.

pelaksanaan

dituangkan di dalam

39.13. Kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa dengan sub kontraktor 39.13.1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Barang/Jasa; 39.13.2. Penyedia Barang/Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut; 39.13.3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. 39.14. Serah Terima Pekerjaan 39.14.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan; 39.14.2. Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Barang/asa wajib memperbaiki/menyelesaikannya; 39.14.3. Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak; 39.14.4. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; 39.14.5. Penyedia Barang/Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan; 39.14.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan; 39.14.7. Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Barang/Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan; 39.14.8. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pengguna Barang/Jasa berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.


130

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan Pasal 40 40.1. Pengguna Barang/Jasa mensosialisasikan kepada semua Divisi/Bagian/Unit di lingkungan perusahaan agar Keputusan Direksi ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar; 40.2. Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil; 40.3. Pengguna Barang/Jasa memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang terlibat sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; 40.4. Pengguna Barang/Jasa dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam Pengadaan Barang/Jasa perusahaan. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 41 41.1. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, menyusun rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa dan Satuan Pengawasan Intern; 41.2. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Pengguna Barang/Jasa dan Satuan Pengawasan Intern; 41.3. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP, wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi; 41.4. BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP, wajib memberikan tanggapan/ informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada calon Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat yang mengajukan pengaduan dan atau yang memerlukan penjelasan; 41.5. Satuan Pengawasan Intern, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama; 41.6. Calon Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat yang mengajukan pengaduan dan atau yang memerlukan penjelasan yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

131

disampaikan oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dapat mengadukan kepada Pengguna Barang/Jasa. Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengawasan Pasal 42 42.1. Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa, maka: 42.1.1. dikenakan sanksi administrasi; 42.1.2. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; 42.1.3. dilaporkan untuk diproses secara pidana. 42.2. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: 42.2.1. Berusaha mempengaruhi BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 42.2.2. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain; 42.2.3. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; 42.2.4. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh BLP atau Kelompok Kerja (PokJa) BLP; 42.2.5. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab; 42.3. Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 42.2, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam kesempatan Pengadaan Barang/Jasa perusahaan; 42.4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 42.3 adalah sbb: 42.4.1. Apabila dilakukan oleh pegawai perusahaan, maka sanksi diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa; 42.4.2. Apabila dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan akan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan. 42.5. Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan atau kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

132

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Bagian Pertama Pasal 43 43.1. Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi nomor: tentang Pedoman Kep/Dir/73/XII/PT.PPB/2008 tanggal 15 Desember 2008 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) beserta Lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 43.2. Contoh formulir isian dalam rangka pengadaan barang/jasa ditetapkan dalam Lampiran I dan II Keputusan Direksi ini; 43.3. Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Nusa Dua Pada tanggal : 08 April 2013 DIREKSI

I.B. WIRAJAYA Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Para Direktur; 2. S P I; 3. Kepala Divisi Keuangan; 4. Kepala Divisi Umum; 5. Kepala Divisi Operasi; 6. Kepala Divisi Pengembangan;


133

Lampiran Nomor Tanggal

: 1 : Kep/Dir/PT.PPB/36./IV/2013 : 08 April 2013

Contoh PAKTA INTEGRITAS Lampiran 1.a. Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Staf BLP/Pejabat BLP/ Kelompok Kerja (PokJa) BLP PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa : 1. Kami telah melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa ________________________________ sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency); 2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut diatas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person rule); 3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas; 4. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (duty abiding the laws).

Lampiran Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

1

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nusa Dua, _______________ 20.......

1. Pengguna Barang/Jasa 2. Bagian Layanan Pengadaan/ POKJA

: .................................., _________ : a. ..............................., __________ b. ..............................., __________ c. ..............................., __________

2. Penyedia Barang/Jasa


: ................................, _________

2

Lampiran 1.b. Contoh PAKTA INTEGRITAS untuk Penyedia Barang/Jasa PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ...........................(nama perkerjaan/kegiatan) pada ……….........................., dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan; 2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…………………………………. , …………. 20.…

Penyedia Barang/Jasa :

…………… (Nama jelas ), ………… (tanda tangan)


3

Lampiran 1.c. Contoh Pakta Integritas Dalam Rangka Usulan Pemenang PAKTA INTEGRITAS (LETTER OF UNDERTAKING) Nomor : ……………………………. Kami, yang menyatakan dan bertandatangan di bawah ini, Panitia Pengadaan ………………….….melalui ………………(metoda pengadaan) yang dibentuk berdasarkan …………………….tentang ……………….., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa sehubungan dengan pengajuan usulan penetapan calon penyedia jasa atau calon pemenang untuk ……………………….: 1. Kami telah melaksanakan dan memeriksa bahwa proses pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ………………( Keputusan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa) serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (independency). 2. Kami telah melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (duty of care and of loyalty) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya seorang profesional dalam posisi yang sama melakukan hal serupa, atau sebagaimana kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (prudent person role). 3. Dalam melaksanakan proses pengadaan sebagaimana tersebut di atas kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas. 4. Kami telah melaksanakan proses pengadaan tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (duly abiding the laws). Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.


4

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………., ………..…… 20.… Panitia Pengadaan : a. b. c. d. e.

………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan) ………… (nama jelas), ………… (tanda tangan)


5



CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pengadaan …………………. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Tahun ……..


6

Lampiran 2.a. Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

:............................... :............................... : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . :............................... :............................... :...............................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh ................……………..…………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ……………………….. , ……………..20.. PT/CV/Firma/Koperasi …………………….. Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap

Perusahaan (Nama Jelas) Jabatan


7

Lampiran 2.b. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan …………………. PT. Pengambangan Pariwisata Bali (Persero) Tahun ……..

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: : :

............................... ............................... PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . .

: : :

............................... ............................... ...............................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat …………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya); 2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:


8

A. Data Administrasi 1. Umum 1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

2.

Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)

:

Alamat PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail

:

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

3.

4.

Pusat

Cabang

: : : (diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya)

B. Ijin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*)

:

………………. Tanggal …………….

Masa berlaku ijin usaha

:

.......……………………………………

Instansi pemberi ijin usaha

:

………...………………………………..

*) Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:

Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta

:

b. Tanggal

:

c. Nama Notaris

:


9

D. Pengurus 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

E. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal

:

3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal

:


10

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun ….. (hanya untuk Pekerjaan Konstruksi) (dalam ribuan rupiah)

AKTIVA I

II

III

Aktiva Lancar Kas Bank Piutang *) Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah (a) Aktiva tetap Peralatan dan mesin Inventaris Gedunggedung Jumlah (b) Aktiva lainnya (c) Jumlah

*)

PASIVA

: Rp. …… : : : :

I V

Rp. …… Rp. …… Rp. …… Rp. ……

Utang jangk pendek Utang dagang Utang pajak Utang lainnya Jumlah (d)

: Rp. …. : Rp. …. : Rp..….

Rp. ....

: Rp. ……

: Rp. …… : Rp. ……

Rp. …

: Rp. …… : Rp. ……

V

Utang jangka panjang (e)

Rp. …

V I

Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+e)

Rp. ....

Rp. … Rp. … Rp. …

Jumlah

Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah

Rp. …

: Rp. : Rp. : Rp.

………….., tanggal ……………….. 20.. PT/CV. …………………………. Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan

Materai Rp. 6.000,Nama Jelas


11

F. Data Personalia 1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk Pekerjaan Konstruksi) No.

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

1

2

3

4

Jabatan dalam “Proyek”

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/ Keahlian

Sertifikat/ Ijazah

5

6

7

8

Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan

Nama Jelas

G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk Pengadaan Konstruksi)

No.

Jenis Peralatan/ Perlengkapan

1

2

Jumlah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi Baik/rusak

Lokasi Sekarang

Bukti Kepemili kan

3

4

5

6

7

8

9

Catatan: bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan


12

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai) Pemberi Tugas / Pengguna Jasa No.

1

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

Nama

2

3

4

5

Alamat/ Telepon

6

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

No / Tanggal

Nilai

Kontra k

BA. Serah Terima

7

8

9

10

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan ( hanya untuk Pekerjaan Konstruksi) Pemberi Tugas / Pengguna Jasa No.

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

Nama

Alamat Telepon

1

2

3

4

5

6


Kontrak *)

Progres Terakhir

No / Tanggal

Nilai

Tanggal

Prestasi Kerja (%)

7

8

9

10

13

J. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank

:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam (black list) BTDC dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun serta sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

…………………… , ………………. 20.. PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..

Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap

(Nama Jelas) Jabatan


14



Lampiran 3.a. Contoh Perintah Kerja (PK) Nomor Tanggal Kepada

: : :

Alamat NPWP

: :

PERINTAH KERJA .../PK/bulan angka romawi/tahun diisi tanggal PK PT/UD NAMA diisi pihak yang diperintahkan kerja hasil dari seleksi pengadaan

Harap Saudara melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : 1. Nama Pekerjaa : diisi pokok pekerjaan dengan jelas 2. Anggaran Investasi : 3. Pengawas Pekerjaan : 4. Pelaksanaan Pekerjaan : mulai tanggal .....bulan tahun s/d tanggal-bulantahun 5. Jumlah biaya : Rp...000,- (isi pakai huruf... rupiah) sudah termasuk PPN 10 % 6. Pembayaran : 1 (satu) minggu setelah pekerjaan selesai, dengan disertai kwitansi dan Berita Acara, atau cara lain yang disepakati sesuai hasil pengadaan barang/jasa. 7. Uraian pekerjaan No.

Uraian Pekerjaan dan spesifikasi teknis

Volume

Biaya

Keterangan Dalam kolom ini ditulis : 1. Pengawas Lapangan 2. Ketentuan cidera janji (Denda keterlambatan, pemutusan sepihak dll) 3. Diisi kondisi serah terima. 4. Apabila terjadi keadaan memaksa maka harus memberitahukan paling lambat 7 hari setelah terjadinya keadaan memaksa. 5. Penambahan biaya dan pekerjaan di dalam PK ini tanpa persetujuan dari pemberi pemberi pekerjaan tidak berlaku untuk


15

Real Cost

penagihan. 6. Pakta integritas telah ditandatangani terlampir.

PPN 10 % Jumlah A Jumlah B Total A + B Dibulatkan

MENYETUJUI

Nama Jabatan


PEMBERI PERINTAH DIREKSI

Nama Jabatan

16

Lampiran 3.b. Contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) No. /SPK/bulan angka romawi/tahun Proyek : ....................... Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa : ……………………………………….. Pada hari ini .................. tanggal ......................... bulan ............... tahun Dua Ribu .............., kami yang bertanda tangan dibawah ini: (IDENTITAS PARA PIHAK meliputi nama, jabatan, alamat dan bukti keabsahan sipenandatangan) Nama Jabatan Alamat Telepon

: ………. : ................ PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) : Kawasan Pariwisata Nusa Dua, PO Box 3 Nusa Dua Bali, Fax 0361 771014, Email [email protected]. : 0361-771010

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ................ PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan

: ………………. : Direktur Utama (atau pimpinan tertinggi berdasarkan anggaran dasar sehingga orang tersebut di atas berwenang dan dapat menandatangani dan bertindak untuk badan hukum tersebut.

Alamat Telepon

: Alamat resmi yang sah dengan jelas, Fax dan Emailnya :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ............. PT. ................................. oleh karena itu sah bertindak dan atas nama PT / CV ......................................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut: Tulis yang melatarbelakangi PIHAK PERTAMA membutuhkan barang/jasa ini dan proses pemilihan sehingga mencerminkan GCG dan sehingga dipilih oleh PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA yang paling tepat diberi pekerjaan ini. Hal ini dibuat untuk memudahkan mengetahui secara pasti latar belakang


17

perjanjian ini. Sebagai gambaran mudahnya adalah dibuat aspek filosofi perjanjiannya, yuridisnya, manfaatnya penyerahaan pekerjaan ini. Atas dasar hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Ketentuan Umum PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan pengadaan barang/jasa“……….[tulis esensi dari pekerjaan yang diserahkan sejalan dengan judul di atas]. Pasal 2 Maksud dan Ruang Lingkup Pekerjaan Tugas yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. [Tulis secara rinci tindakan dan lingkup pekerjaan yang diharapkan oleh pihak pertama antara lain :  pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian jelas  jumlah barang dan jasa yang diperjanjikan.  Persyaratan dan specifikasi teknis yang jelas dan terinci]. Pasal 3 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 tersebut di atas harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Gambar serta uraian teknis yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Petunjuk-petunjuk tertulis atau lisan dari Direksi Pengawas Pekerjaan. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: Jadwal Pelaksanaan/Time Schedule Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban sebagai berikut: a. b. c.


18

2. PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban sebagai berikut: a. b. c. Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan dan Tempat Serah Terima Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 dan 2 perjanjian ini akan dilaksanakan dan diserah terimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan jadwal sebagai berikut: 1. Dalam waktu ........... (............) hari, terhitung sejak tanggal ........................................ sampai dengan tanggal .............................. dengan kondisi ...................(contoh mudah adalah dari ruang lingkup dan tahapan pembayaran). 2. Tempat serah terima hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa. Pasal 6 Hasil Pekerjaan (diisi mengenai keluaran atau hasil (output) dari pengadaan barang dan jasa dan jaminan teknis/hasil pekerjaan) Pasal 7 Biaya Pekerjaan Untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada pasal 2 perjanjian ini maka PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA yang merupakan harga pasti dari Pekerjaan ini sebesar Rp ...........................................000,(.......................................rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya materai. Pasal 8 Cara Pembayaran Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: 1. PIHAK KEDUA dapat menerima Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. ................... (..................... rupiah), setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja oleh PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut: a. Garansi Bank untuk Jaminan Uang Muka dari Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang besarnya sama dengan uang muka yang diberikan atau sebesar Rp. ....................(............... rupiah).


19

b. Surat Permohonan Uang Muka. 2. Pembayaran termijn I (Pertama) akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar ....% (.... persen) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. …………………...000,- (……………..rupiah), setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pekerjaan ……………….. dan dibuatkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK. 3. Pembayaran termijn II (Kedua) akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar ….% (...... persen) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. …………...000,- (……………rupiah) setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pekerjaan ……….. dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK. 4. Pembayaran termijn III (Ketiga) akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA selesai melaksanakan pekerjaan dan masa pemeliharaan, sebesar ....% (.... persen) dari harga pekerjaan atau sebesar Rp. …………..000,(…………………….rupiah), setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Masa Pemeliharaan Selesai yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK. Pasal 9 Pajak-Pajak 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetor ke Kas Negara oleh PIHAK PERTAMA pada setiap pembayaran dan copy bukti Surat Setoran Pajak (SSP) harus dikirim/disetorkan kepada PIHAK KEDUA. 2. Untuk setiap pembayaran angsuran, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Faktur Pajak dan Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas pekerjaan yang dibayarkan. 3. Pajak-pajak lain diluar PPN, yang terkait dengan Surat Perjanjian Kerja ini menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA. Pasal 10 Asuransi & Jaminan Pelaksanaan 1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan semua barang dan peralatanperalatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 2. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.


20

3

Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga pekerjaan dan dapat disampaikan paling lambat 7 (hari) hari setelah kontrak ditandatangani. Apabila jaminan pelaksanaan tidak disampaikan dalam waktu tersebut maka kontrak dinyatakan batal. Pasal 11 Pakta Integritas

Pada saat penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA harus telah menandatangani Pakta Integritas dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Pasal 12 Pekerjaan Tambah Kurang 1. Penyimpangan-penyimpangan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapatkan persetujuan atau perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis Pekerjaan secara jelas dan hal tersebut akan diatur dalam suatu addendum. 2. Perhitungan atas penambahan atau pengurangan Pekerjaan, dilakukan atas dasar harga yang telah disetujui oleh PARA PIHAK. 3. Adanya Pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian Pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. 4. Addendum tersebut pada ayat 1 Pasal ini berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 Penundaan/Pembatalan Perjanjian 1.

PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak membatalkan perjanjian ini tanpa melalui proses pengadilan oleh karena itu sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini dan ketentuan lain dari Pemerintah, setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari PIHAK PERTAMA.

2. Bilamana PARA PIHAK oleh karena sesuatu hal membatalkan Perjanjian ini, maka kewajiban-kewajiban sesuai Perjanjian ini yang belum dipenuhi tetap menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, sampai dengan pembatalan perjanjian dilaksanakan dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh


21

biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengakhiran perjanjian ini dan PIHAK KEDUA diberikan pembayaran sesuai dengan prestasi yang besarnya ditentukan bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 3.

Dengan berakhirnya perjanjian ini baik karena waktunya telah berakhir atau karena sebab lain, maka seluruh barang dan jasa yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA, tanpa kewajiban PIHAK PERTAMA memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

4.

Perjanjian ini dapat ditunda atau diputuskan untuk diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi kecurangan yang menyebabkan kerugian sebagaimana dapat dibuktikan secara wajar bagi PIHAK PERTAMA. Pasal 14 Kerahasiaan Informasi

1. Dalam perjanjian ini PARA PIHAK harus menjaga Kerahasiaan Informasi yang menjadi milik masing-masing PARA PIHAK seperti informasi produk, rencana dan bentuk bisnis, strategi pemasaran, proses jasa, harga, biaya, rencana-rencana, informasi bank, kode, desain gambar, perjanjian-perjanjian dan referensi-referensi, dan informasiinformasi lain yang dinyatakan rahasia. PARA PIHAK hanya mempergunakan kerahasiaan informasi semata-mata untuk tujuan pekerjaan kerjasama ini. 2. Hal-hal yang terjadi terdahulu dan bukan menjadi kerahasiaan informasi adalah : a. Telah diketahui sebelumnya atau menjadi rahasia public yang tidak membutuhkan persetujuan. b. Diketahui dan dikembangkan sendiri oleh PARA PIHAK c. Diperoleh dari Pihak Ketiga yang tidak erkait kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi. 3. Kerahasiaan informasi tidak diperkenankan untuk disebarluaskan kepada Pihak Ketiga kecuali pegawai PARA PIHAK yang memiliki akses untuk mengetahuinya semata-mata untuk tujuan yang telah disetujui diatas dengan terikat pada ketentuan : a. Tidak diperkenankan untuk mempublikasikan informasi dan hanya memberikan informasi-informasi yang ada sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggotanya yang membutuhkan, semata-mata sebagai dasar


22

yang dibutuhkan dan tidak memberikan kepada Pihak Ketiga termasuk afiliasi atau anak perusahaan. b. Tidak memperkenankan pegawai dan anggota-anggotanya untuk memberikan informasi kepada pihak lain hal-hal yang bersifat rahasia. c. Mempergunakan dan mewajibkan pegawai dan anggota-anggotanya dalam kekuatan yang sama beratnya untuk menjaga rahasia yang telah ada. 4. PARA PIHAK harus menjaga semua hak dan kepentingan masingmasing pihak. 5. Tidak diperkenankan adanya ijin yang sama (trade mark, paten, copy right) yang mungkin telah diperoleh oleh Pihak Ketiga.

Pasal 15 Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi 1. 2.

PARA PIHAK dilarang untuk saling menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian. Pasal 16 Hak Milik Intelektual dan Pelestarian Lingkungan

1. PARA PIHAK menjamin bahwa penggunaan seluruh Peralatan dan perlengkapan lainnya tidak melanggar Hak Paten dan/atau Hak Milik Intelektual Pihak Ketiga. 2. PARA PIHAK menjamin bahwa didalam pelaksanaan perjanjian ini, akan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 17 Denda / Sanksi Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam batas waktu dimaksud Pasal 5 akan dikenakan sanksi berupa denda 10/00 (satu permil) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan (maksimal 5% dari harga pekerjaan), dan kalau denda telah melebihi 5% (lima persen) dari harga pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak mencabut kontrak Kerja dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk menyelesaikannya dan PIHAK KEDUA diberikan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan permufakatan PARA PIHAK yang dinyatakan dengan Berita Acara.


23

Pasal 18 Pengawas Pekerjaan Direksi Pengawas dari Pekerjaan ini adalah......................................, sedangkan pengawas lapangan adalah ..............................., pengawas administrasi adalah ..................... dan atau pihak lainnya yang akan ditunjuk kemudian. Pasal 19 Masa Pemeliharaan Masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas adalah selama ... (...) bulan terhitung sejak Pekerjaan selesai dan diserahterimakan. Pasal 20 Dokumen Perjanjian Yang menjadi dokumen resmi dari perjanjian ini adalah: 1. Penawaran harga 2. Surat Perjanjian Kerja 3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: ................................................... Pasal 21 Peraturan Perundang-Undangan Nasional PARA PIHAK akan mentaati ketentuan-ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum secara tegas diatur atau dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Force Majeure Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai Force Majeure adalah sebagai berikut : 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan gempa bumi besar, topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit, pemogokkan umum, huru-hara, sabotase, perang, terorisme dan pemberontakan, yang mengakibatkan salah satu Pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini. 2. Setiap kejadian Force Majeure wajib diberitahukan oleh Pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender secara tertulis kepada Pihak lainnya.


24

3. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya. 4. Apabila terjadi Force Majeure maka PARA PIHAK sepakat merundingkan kembali dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari keadaan tersebut. 5. Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh masing-masing Pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada Pihak lainnya terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo. Pasal 23 Koresponden 1. Untuk melancarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana berikut: a. PIHAK PERTAMA Nama : ................................ Jabatan : ................................ Alamat : PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/BTDC Nusa Dua P.O. Box. 3, Nusa Dua 80363, Bali Telepon : 0361-771010 (5 lines) Facximile : 0361-771014 E-mail : [email protected] b. PIHAK KEDUA Nama : ................................. Jabatan : Direktur Utama (pimpinan yang berwenang) Alamat : .................................. Telepon : .................................. Facximile : .................................. : .................................... E-mail Pasal 24

Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dengan perjanjian ini, maka PARA PIHAK telah sepakat akan diupayakan penyelesaiannya dengan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak dimusyawarahkan upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat


25

untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum pada Pengadilan Negeri Denpasar. Pasal 25 Lain-Lain 1.

Hal - hal yang belum ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK dalam bentuk addendum dari Surat Perjanjian Kerja dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

2.

Lampiran-lampiran yang ada dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini sehingga tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan mengikat untuk PARA PIHAK.

3.

Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan yang tersebut pada Pasal 5 dan Pasal 19.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat atas kesepakatan dan tanpa adanya paksaan ataupun tipu muslihat dari PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai secukupnya, kemudian ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas.

PIHAK KEDUA …………………………

PIHAK PERTAMA PT. Pengembangan Parwisata Bali (Persero)

Nama Jabatan

Nama Jabatan


26



CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi

Pengadaan …………………. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Tahun ……..


27

Lampiran 4.a. Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultasi

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN ……. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email

: : :

............................. ............................. PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . ..

: : :

.............................. .............................. ..............................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan sdilaksanakan oleh proyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran ….., maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. ……….. , ……………. ……..20.. PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..

Materai Rp. 6.000,Tanggal dan Cap Perusahaan

(Nama Jelas) Jabatan Lampiran 4.b.


28

Contoh Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultasi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan …………………. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Tahun …….. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: .................................................

Jabatan

: ................................................

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi..............

Alamat

: ................................................

Telepon/Fax

: ................................................

Email

: ...............................................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/persekuatuan usaha berdasarkan ...................... [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian persekuatuan usaha, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/ persekuatuan usaha]; 2. Saya bukan sebagai pegawai PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero); 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi


29

1. Nama PT

:

2. Status

:

3.

_________ Pusat

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

: : : :

__________ __________ __________ __________

Alamat Kantor Cabang No. Telepon 4. No. Fax E-Mail

Cabang

B. Ijin Usaha 1. No. Surat Ijin Usaha ______

: ________________ Tanggal __________

2. Masa berlaku ijin usaha 3. Instansi pemberi ijin usaha

: __________ : __________

C. Ijin Lainnya 1. No. Surat Ijin ____________

: ________________ Tanggal __________

2. Masa berlaku ijin

: __________

3. Instansi pemberi ijin

: __________

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akte Pendirian PT a. No. Akte b. Tanggal

: :

__________ __________

c. Nama Notaris

:

__________

a. No. Akte

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

2. Akte Perubahan Terakhir


30

E.

Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

F.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Badan Usaha

Data Keuangan 1.

Susunan Kepemilikan Saham

No.

2.

Nama

No. KTP

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 23 3) PPh Pasal 25/Pasal 29 4) PPN b. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]

3.

Persentase

: __________ : No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ : No.__________ tanggal__________ No.__________ tanggal__________ : No. ________tanggal ______

Laporan Audit tahun 2012

1. 2. Tanggal

No. : :

3. Auditor

:


31

G.

Data Pengalaman Perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir

No.

1

H.

No.

1

I.

Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen



Lokasi

2

3

4

Nama 5

Alamat/ Telepon 6


Kontrak

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

7

8

9

10

Data Pengalaman Perusahaan pada bidang Perencanaan Kawasan Pariwisata Terintegrasi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen



Lokasi

2

3

4

Nama 5

Alamat/ Telepon 6


Kontrak

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA Serah Terima

7

8

9

10

Data Personalia (Tenaga ahli badan usaha) No

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Tingkat Pendidikan

Keahlian/ Spesialisasi

Pengalaman Kerja (tahun)

Kemampuan Manajerial

Tahun Sertifikat/ Ijazah

1

2

3

4

5

6

7

8


32

J.

Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung

No.

Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan

Jumlah

Kapasitas

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Bukti Milik / Sewa Beli/ Sewa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K.

Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

1

L.

Nama Pekerjaan

2

Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen


Lokasi

3

4

Nama

5

Alamat/ Telepon

6

Kontrak

No / Tanggal

7

Progres Terakhir

Nilai

Kontrak (rencan a) %

Prestasi Kerja (%)

8

9

10

Surat Perjanjian Kemitraan

SURAT PERJANJIAN PERSEKUTUAN USAHA Sehubungan dengan seleksi pekerjaan __________________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________________ pada tanggal _____________ 20___, maka : _______________________________________ [nama peserta 1], _______________________________________ [nama peserta 2], _______________________________________ [nama peserta 3], _______________________________________ [dan seterusnya], bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk persekutuan usaha. Lampiran Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

33

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk persekutuan usaha dengan nama persekutuan adalah _______________________ b. Menunjuk _________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk persekutuan usaha dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama persekutuan usaha. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam persekutuan usaha adalah: _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _________________________________________ dan seterusnya. 3. Masing-masing peserta anggota persekutuan usaha, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari persekutuan usaha. 4. Pembagian sharing dalam persekutuan usaha ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja BLP atau Pengguna Anggaran (PA) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota persekutuan usaha. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota persekutuan usaha akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama persekutuan usaha diberikan kepada _________________________________ [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan ___________________[nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari ___________________[nama peserta 2], ___________________ [nama peserta 3] ___________________[dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. Lampiran Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

34

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan persekutuan usaha. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (___________________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota persekutuan membubuhkan tanda tangan di ___________________ pada hari ______________ tanggal ______________ bulan ______________ , tahun ______________.

Penyedia 1

Penyedia 2

(______________)

(______________)

Dan Seterusanya

(______________)

Catatan : Surat Perjanjian Persekutuan Usaha ini harus dibuat di atas kertas segel. Untuk pekerjaan kompleks, Surat Perjanjian Persekutuan Usaha ini harus di akta notariskan.

M.

Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank : Nomor

:

Tanggal

:

Nama Bank

:

Nilai

:

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Lampiran Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BTDC

35

Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. __________, ____________ 20__ Nama Perusahaan [meterai Rp 6.000,-] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]


36

JASA

Recommend Documents