JASA

CONTOH SURAT PERINTAH KERJA DAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PENGADAAN BARANG/JASA

S U R A T P E R JA N JIA N P E K E R JA A N JA S A P E M E L IH A R A A N K E B E R S IH A N GEDUNG DAN HALAM AN KANTOR NOMOR : …………………… ANTARA …………………………………………………………… DENGAN … … … … … … … … … … … … … … … … .. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama NIP Jabatan Alamat

: ................................................ : ................................................ : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebutkan instansinya) : (sebutkan alamat instansinya)

Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat

: .............................................. : Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma/Koperasi............... : ...............................................

yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pekerjaan jasa pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor untuk keperluan Kantor ……… dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pem buat Komitm en ………………………………………………………….. Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Tentang : Penetapan Pem enang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pem eliharaan Kebersihan Gedung dan Halam an Kantor

Pengum um an Nomor Tanggal Tentang Surat

: …………………………………. : …………………………………. : Pengum um an Pem enang Pelelangan

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat ………………………………………………………… Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Tentang : Penunjukkan Pemenang Pelelangan

Pem buat

Komitm en

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Pasal 2 TUGAS DAN KEW AJIBAN

PIHAK PERTAMAm emberi tugas kepada PIHAK KEDUAdan PIHAK KEDUAm enerim a serta bersedia m elaksanakan tugas tersebut dan oleh karenanya m enjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan dan oleh karenanya m enjadi kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan dan berpedom an pada : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tanggal : ………………………. Pengum um an Pelelangan Nomor : ………………………. Tanggal : ……………………….

Berita Acara Kualifikasi Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. Berita Acara Pelelangan Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. Berita Acara Evaluasi Penawaran (Rangking). Nomor : ………………………. Tanggal : ……………………….

Harga

Perusahaan

dan

Pengajuan

Peringkat

Surat pengusulan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA Nomor : ………………………. Tanggal : ……………………….

Seluruh dokum en seperti tersebut pada pasal (2) butir (1) sam pai dengan (8) bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pasal 3 TUGAS DAN KEW AJIBAN

Tugas yang dimaksud dalam Pasal (2), adalah Pengadaan Pekerjaan Jasa Pem eliharaan Kebersihan Gedung dan Halam an Kantor ……………….., uraian pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KEDUAm enyetujui untuk m elaksanakan Pekerjaan Jasa Pem eliharaan Kebersihan Gedung dan Halam an Kantor, seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. ………………………………. ,tanggal …………….., beserta lam pirannya. PIHAK KEDUAwajib melaksanakan pekerjaan tersebut dengan hasil yang baik dan benar sesuai dengan isi dalam lam piran perjanjian ini. Pasal 4 HARGA PEKERJAAN

Harga Borongan dari pekerjaan sebagaimana dim aksud dalam pasal (3) Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp…………………..,- (……………………………….. ……………………………) sudah term asuk Pajak-pajak.

Harga Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk keuntungan untuk perusahaan ini, Paja Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak-pajak lainnya serta semua biaya yang tim bul dalam proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA . Pasal 5 CARA PEM BAYARAN

Pem bayaran Harga Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMAkepadaPIHAK KEDUAyaitu PT/CV/Firma/Kop. ………………………………,yang mem punyai Rekening : No. ……………… pada Bank ……………………………………………., sebagaimana dim aksud dalam Pasal (4) Surat Perjanjian ini, ditetapkan sebagai berikut : Pem bayaran olehPIHAK PERTAMAkepadaPIHAK KEDUAdilakukan setiap bulan yaitu Rp………………….. : 12 Bulan =Rp. ………….,- (…………………….. …………………………………………..) setelah Berita Acara Serah Terim a Pekerjaan ditandatangani oleh Tim Penerim a Barang/Jasa.

Pem bayaran Hasil Pekerjaan Jasa Pem eliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor yang diterima oleh PIHAK KEDUA , akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kas Daerah …………. Sem ua Pajak-pajak yang tim bul akibat dari Surat Perjanjian ini m enjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya. Pasal 6 JANGKA W AKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Pekerjaan Jasa Pem eliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor sebagaim ana dimaksud dalam Pasal (3) Surat Perjanjian ini harus diselesaikanPIHAK oleh KEDUAdalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lim a) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja Nomor. ………………., beserta lam pirannya, tanggal ………………….., diterbitkan atau sam pai dengan tanggal 31 Desem ber ……….. Pasal 7 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Untuk setiap penyerahan hasil pekerjaan setiap bulan harus dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terim a Pekerjaan. Tem pat penyerahan dan pelaksanaan seluruh pekerjaan dilaksanakan di PIHAK tem patPERTAMA , yaitu di ……………………………………………………………..

Pasal 8 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA setiap hari m elakukan kelalaian/tidak melakukan kewajiban seperti tersebut dalam pasal (1) surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUAdikenakan sanksi denda sebesar 1 o/oo (satu permil) atau sebesar–besarnya 5% dari harga keseluruhan yang diterim a dari PIHAK PERTAMAseperti tersebut dalam Pasal (4) surat perjanjian ini. Pasal 9 KENAIKAN HARGA Pada

dasarnya PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kenaikan harga, kecuali apabila terjadi kebijaksanaan Pem erintah dibidang m oneter yang secara langsung m em pengaruhi Harga Pekerjaan sebagaimana dim aksud dalam Pasal (4) Surat Perjanjian ini.

Apabila terjadi kebijaksanaan Pem erintah dibidang Moneter sebagaimana dim aksud dalam ayat (1) Pasa ini, PIHAK KEDUAdapat m engajukan kenaikan Harga dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tidak diijinkan m eminta keuntungan tam bahan atas kenaikan harga tersebut. Besarnya kenaikan Harga yang dapat diajukan PIHAK oleh KEDUAsebagaim ana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pem erintah. Pasal 10 KEADAAN MEM AKSA (FORCE M AJEURE) Dalam hal terjadi keadaan m emaksa (force majeure), PIHAK KEDUAwajib m em beritahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMAselam bat-lam batnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak keadaan m emaksa (force majuere) tersebut terjadi.

Yang dim aksud dengan keadaan mem aksa (for m ajeure) antara lain adalah : gem pa bumi, kebakaran perang, hura-hara, pemogokan dan Kebijaksanaan Pem erintah dibidang Moneter, yang sem uanya berkaitan langsung dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Atas pem beritahuan PIHAK KEDUA , maka PIHAK PERTAMAakan m em berikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai keadaan m emaksa (force m ajeure) tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterim anya pem beritahuan PIHAK dari KEDUA . Apabila keadaan m emaksa (force m ajeure) ditolak PIHAK oleh PERTAMA , m aka berlaku ketentuanketentuan sebagaim ana dimaksud dalam Pasal (8) Surat Perjanjian ini.

Pasal 11 JAM INAN PELAKSANAAN

Sebelum kedua belah pihak m enandatangani Surat Perjanjian PIHAK ini, KEDUAwajib m enyerahkan Jam inan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Surat Perjanjian Pem borongan ini, atau sebesar Rp. ………………, (……. ………………………….. ……………………) yang dikeluarkan oleh Bank Um um atau Perusahaan Asuransi Kerugian, dan berm asa lakunya sekurang-kurangnya 365 (tiga ratus enam puluh lim a) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian ini atau sekurangkurangnya sam pai dengan tanggal ………………….. Jam inan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUAsetelah Surat Perjanjian Pemborongan ini berakhir atau setelah kedua belah pihak m emenuhi segala kewajibannya. Jam inan Pelaksanaan ini akan menjadi milik Negara apabila : PIHAK KEDUAm engundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUAtidak mem enuhi segala kewajiban dalam jangka waktu sebagaim ana ditentukan dalam Surat Perjanjian ini. Pasasl 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk m enyelesaikannya dengan cara musyawarah dan m ufakat. Apabila dengan cara m usyawarah dan m ufakat perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, m aka kedua belah pihak sepakat untuk m enyelesaikannya melalui pengadilan. Pasal 13 DOM ISILI HUKUM

Untuk melaksanakan Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat mem ilih Dom isili Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri ……………….

Pasal 14 PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor ini, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan m asing-m asing merupakan Asli serta m em punyai kekuatan Hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ……………………………………………………………………………... ……………………………. Pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaim ana tersebut di atas. PIHAK KEDUA, PT/CV/Firm a/Kop. …………….. Kom itmen

PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat …………………………….. ……………………………..

………………………….

Lampiran Surat Perjanjian No. ……………………. Tanggal.. ……………………

…………………………. NIP.

PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR No.

URAIAN PEKERJAAN

1

Pemeliharaan Gedung Kantor I.1 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Pembersihan Lantai ruang kantor/lab Pembersihan Water Closet/Kamar mandi Pembersihan Kaca ruang kantor/lab Pengisian sabun wastafel Pengisian Pengharum ruangan Pewangi Pesawat Telephone Kelengkapan Sarana Kamar Mandi Pembersihan Talang Gedung I.2

Pemeliharaan Kebersihan Halaman Kantor Pembuatan & Pembersihan rumput Pembersihan Parit Membuat Semak liar di trace jalan Menyapu sampah Pembersihan Taman Terbilang : ……………………………………………… ………………………………………………

PIHAK KEDUA, …………………………….. Kom itmen ……………………………..

JUMLAH SATUAN 13.644 M2 1 Paket

JUMLAH HARGA ……………

36.416 M2 1 Paket

……………

JUMLAH PPN 10% TOTAL

……………… ……………… ………………

PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat ……………………………..

…………………………. Jabatan

…………………………. NIP.

SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor : ........................ Menunjuk kepada Berita Acara Pelelangan Nomor. ………………….. tanggal ………………………… serta Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen : ………………………….., tanggal …………………….. tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor yang dana pembiayaannya tersedia didalam Daftar Isian Pelaksana Anggara (DIPA) ……………………….. Mata Anggaran …………………………… ….., Tahun Anggaran 200…, Biaya Pemeliharaan, maka dengan ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor ..............., dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Harga Tetap

:

Rp. …………………, (……………………………….. ………………………………………..), sudah termasuk Pajak-pajak (daftar rincian pekerjaan terlampir).

2.

Pendanaan

:

Dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA ) ………………………………………………………….. Mata Anggaran (…………….)………………, Tahun Anggaran 200....

3.

Pembayaran

:

4.

Waktu Penyerahan

:

Akan dilaksanakan oleh KPPN/Kas Daerah..............., Kepada ………………………………………………………….. dengan Rekening No. …………………./BANK …… ………………………, setelah Hasil Pekerjaan diterima dengan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender mulai tanggal 02 Januari ………. Sampai dengan tanggal 31 Desember ………….

5.

Tempat Penyerahan

:

Kantor……………………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………..

6.

Denda Keterlambatan

:

Untuk setiap hari keterlambatan atau absen melaksanakan Pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar satu permil (1 o/oo) dari harga borongan dan diperhitungkan pada saat penagihan pembayaran.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini untuk dilaksanakan secara baik dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan/persyaratan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor. Tem pat/tgl.............. ………… Yang Menerim a Perintah, Yang Memberi Perintah, PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, …………………………….. Pejabat Pembuat Kom itmen ……………………………..

…………………………. Ketua

…………………………. NIP.

Lampiran Surat Perjanjian No. ……………………. Tanggal.. ……………………

PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR No.

URAIAN PEKERJAAN

1

Pemeliharaan Gedung Kantor I.1 Pemeliharaan Kebersihan Gedung a. Pembersihan Lantai ruang kantor/lab b. Pembersihan Water Closet/Kamar mandi c. Pembersihan Kaca ruang kantor/lab d. Pengisian sabun wastafel e. Pengisian Pengharum ruangan Pewangi Pesawat Telephone Kelengkapan Sarana Kamar Mandi Pembersihan Talang Gedung I.2

Pemeliharaan Kebersihan Halaman Kantor Pembuatan & Pembersihan rumput

JUMLAH SATUAN 13.644 M2 1 Paket

JUMLAH HARGA ……………

36.416 M2 1 Paket

……………

Pembersihan Parit Membuat Semak liar di trace jalan Menyapu sampah Pembersihan Taman Terbilang : ……………………………………………… ………………………………………………

JUMLAH PPN 10% TOTAL

……………… ……………… ………………

PIHAK KEDUA, …………………………….. Kom itmen ……………………………..

PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat

………………………….

…………………………. NIP.

……………………………..

KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN KOMPUTER/PC PADA …………………………… ………………………………………………………… Nomor : …………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.



Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola

keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Komputer/PC untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini. Pasal 1 Tugas /Lingkup Pekerjaan PIHAK KESATU memberikan tugas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/ pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa Pekerjaan Pengadaan Komputer/PC sebanyak 3 (tiga) unit pada …………………………………... ……………………… Tahun Anggaran …….. seperti tertera pada Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Nomor : ………………. Tanggal …………………….

Pasal 2 Ketentuan Dan Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, berdasarkan. Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat ………………………………………………………….. Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Tentang : Penetapan Pem enang Pengadaan Kom puter/PC

Pengum um an Nomor

: ………………………………….

Pem buat

Komitm en

Tanggal Tentang Surat

: …………………………………. : Pengum um an Pem enang Pelelangan


Pem buat

Komitm en

Surat Perintah Penawaran harga dari PT/CV/Firm a/Kop................. Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Pasal 3 Itikad Baik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 4 Syarat-syarat Umum Yang dimaksud dengan PIHAK KESATU adalah Pihak Pemberi Pekerjaan, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitment ………………………………….. Tahun Anggaran ……………….. Yang dimaksud dengan PIHAK KEDUA adalah Pelaksana Pekerjaan, dalam hal ini adalah …(sebutkan nama orangnya) ……………………….. yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. ……………………………………, Kontrak Perjanjian adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Komputer/PC antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA. Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 kontrak Perjanjian ini; Pekerjaan yang diadakan adalah sebagaimana lampiran Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan computer/PC;

Surat/Kontrak Perjanjian ini didukung oleh semua dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan seperti dimaksud dalam Pasal 1, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian ini; PIHAK KEDUA menjamin dan melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak manapun apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk. Pasal 5 Persyaratan Teknis Pekerjaan Perincian dari nama, Mutu, jenis, volume dan spesifikasi teknis Pengadaan Komputer/PC pada …………………………………………………… Tahun Anggaran …….. adalah sebagaimana yang diminta oleh PIHAK KESATU seperti dalam Dokumen Kontrak Pengadaan dan tertera dalam Keputusan Penetapan Penyedia Barang Nomor …………………………….. tanggal …………………… yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian ini. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Seluruh pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diatas, harus 100% selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Kontrak diterbitkan dan seluruh pekerjaan harus selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal ……………… Pasal 7 Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Untuk

melaksanakan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan, pengoreksian, dan pengujian pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang dan Jasa.

PIHAK

KEDUA harus mengetahui segala petunjuk teknis dan pengarahan serta perintah dari Panitia Pemeriksa/Penguji seperti tersebut pada ayat 1 diatas. Pasal 8 Harga Kontrak Pekerjaan

Harga Borongan /kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Kontrak Perjanjian adalah sebesar Rp. ……………………………………………………………………. ………………………..) termasuk biaya pengiriman (transportasi) serta perhitungan – perhitungan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran DIPA No. ………… tanggal 31 Desember…… Tahun Anggaran ……… Pasal 9

Tata Cara Pembayaran dan Syarat-syarat Pembayaran Harga Borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut : Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan sekaligus 100% dari nilai kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/pengujian oleh Panitia Pemeriksa /Penguji yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian. Pembayaran atas barang/peralatan yang telah dilakukan serah terima barang/pekerjaan dan dinyatakan baik serta memenuhi syarat, akan dilakukan PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (tagihan) yang dilampiri : Kwitansi dalam rangkap 7 (tujuh) rangkap KESATU bermaterai Rp. 6.000,Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian. Faktur Pajak Pelaksanaan Pembayaran dilakukan dengan pengujian SPP-LS melalui KPPN/ Kas Daerah ………., sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Nomor Rekening PIHAK KEDUA : Bank ……………………… Nomor. Rekening : ……………. Dan Nomor NPWP……………………………… Seluruh pembayaran untuk pelaksanaan kontrak pekerjaan ini dibayarkan dengan mata uang Rupiah. Setelah Kontrak ditandatangani oleh para pihak, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan uang muka setinggi – tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak. Pembayaran uang muka dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sesuai dengan ketentuan pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan ini. Pengambilan uang muka sebagaimana dimaksud diatas, diperhitungkan berangsurangsur secara merata (proporsional) pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan selambat-lambatnya harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). Pasal 10 Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA, telah menyerahkan jaminan pelaksanaan Pekerjaan pada PIHAK KESATU sebesar 5% x Rp. ……………………=

Rp. ………………, (…………………. …………………………………………………………) dalam bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak Perjanjian oleh kedua belah Pihak dan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah waktu penyerahan pekerjaan, dan pekerjaan secara keseluruhan telah selesai 100%. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan tanggal ………………… Jaminan Uang Muka adalah jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai sekurangkurangnya 20% dari nilai kontrak. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, harus dikeluarkan oleh Bank Umum. Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan Kontrak, maka jaminan –jaminan yang diserahkan kepada PIHAK KESATU disita oleh PIHAK KESATU untuk dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan tugas kewajiban PIHAK KEDUA. Jaminan Uang Muka akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU setelah pengembalian uang muka dilunasi oleh PIHAK KEDUA. Pasal 11 Sanksi dan Denda Jika Pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 6 Surat perjanjian Pemborongan ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib membayar “denda keterlambatan” sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan. Besarnya denda yang dibayar oleh PIHAK KESATU atas keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12 Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak dan kewajiban PIHAK KESATU PIHAK KESATU berhak menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi yang diminta, baik volume, jenis maupun mutu dalam keadaan baik dan baru. PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan awal terhadap mutu semua bahan/material/peralatan/barang yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan, penelitian, pemeriksaan dan pengujian terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU berhak menolak atau mengembalikan bahan/material/barang/peralatan yang dikirim rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau pemasangannya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pelelangan. PIHAK KESATU berkewajiban membayar sejumlah harga pekerjaan yang telah disepakati apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajibannya. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berkewajiban dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis Dokumen Pelelangan Penyediaan Barang/Jasa Nomor …………………….. ………… Tanggal ……………….. PIHAK KEDUA wajib menjamin keaslian barang dan tidak melanggar hak cipta/merk/kekayaan intelektual serta jaminan purna jual selama 1(satu) tahun. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan. PIHAK KEDUA berkewajiban tetap menjaga lingkungan pelaksanaan dengan baik dan bersih. PIHAK KEDUA berhak meminta pembayaran dengan harga yang telah disepakati apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajibannya. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan seluruh bahan/material/peralatan/barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak perjanjian dan sesuai Jadwal Pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pasal 13

Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada pasal 1 Kontrak Perjanjian ini adalah di Kantor …………………………………………………………………. …………………………….). Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan dengan membuat dan menyerahkan dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan. Pasal 14 Transportasi Dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyediakan alat transportasi untuk pengiriman/pengangkutan barang yang dipesan oleh PIHAK KESATU. Segala biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi beban PIHAK KEDUA dan sudah termasuk dalam biaya kontrak. Pasal 15 Pemutusan Hubungan Kerja PIHAK

KESATU berhak memutuskan kontrak perjanjian sepihak, dengan memberitahukan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya setelah melakukan peringatan /teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut kepada PIHAK KEDUA.

1).

2).

3).

PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) minggu terhitung kontrak perjanjian ini, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan sebagai diatur dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan pekerjaan ini.

Jika terjadi Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK KESATU dapat menunjuk perusahaan lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU semua arsip dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak perjanjian ini. Dalam hal demikian, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 Kontrak Perjanjian ini menjadi milik negara. Jaminan tersebut akan dicairkan oleh PIHAK KESATU dan diperhitungkan dengan presentasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut rugi kepada PIHAK KESATU. Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan Perselisihan yang timbul mengenai pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diusahakan penyelesaiannya melalui satu arbritrase yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU, wakil PIHAK KEDUA dan anggota lainnya yang dipilih atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang semuanya akan duduk dalam satu arbritase. Apabila arbritase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 16 tidak berhasil mencapai suatu penyelesaian, maka permasalahan akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam rangka perjanjian ini kedua belah pihak bersepakat untuk memilih kedudukan domisili yang tetap yaitu Kantor Pengadilan Negeri …………….. Pasal 17 Bahasa dan Hukum Dalam rangka pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa bahasa yang akan digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Hukum yang digunakan adalah Hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pasal 18 Perpajakan Harga Kontrak Pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 8 perjanjian ini sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. Pasal 19 Korespondensi Dalam rangka pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa demi kelancaran pekerjaan dapat dilakukan korespondensi diantara kedua belah pihak baik melalui surat, fax maupun telepon, dengan alamat seperti tertera pada pembukaan Kontrak Perjanjian ini. Pasal 20 Kenaikan Harga Untuk pelaksanaan Kontrak perjanjian ini tidak ada kenaikan harga (claim) kecuali pemerintah secara Khusus mengaturnya. Pasal 21 Keadaan kahar

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan atau kemampuan kedua belah pihak, keadaan dimaksud adalah ; Peperangan Kerusuhan Revolusi Bencana alam; banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan. Pemogokan nasional Kebakaran Gangguan industri lainnya. 2.

Dalam hal terjadi keadaan kahar PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan Kahar, dilampauinya jangka waktu tersebut hilangnya hak PIHAK KEDUA untuk menunjukkan keadaan – keadaan kahar dan hak untuk menuntut akibat keadaan kahar, dan PIHAK KESATU akan menyelesaikan berdasarkan perundangundangan yang berlaku Pasal 22 Pengawasan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

1.

Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan yang terjadi atas pengawasan, pengoreksian dan pengujian pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa /Penguji Barang/Jasa;

PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk teknis dan pengarahan serta perintah dari Panitia /penguji. Pasal 23 Amandemen Kontrak PIHAK

KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk tidak melakukan Amandemen/perubahan Kontrak sepanjang tidak terjadi keadaan Kahar, Perubahan Pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan, pesanan. Apabila terjadi Amandemen Kontrak, PIHAK KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur dalam Amandemen Kontrak yang tidak merugikan PIHAK KESATU. Pasal 24 Ketentuan Tambahan Apabila ada perubahan dalam hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak akan mencantumkan dalam addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Jika Terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat perjanjian ini dapat diadakan perbaikan atau peninjauan kembali oleh kedua belah pihak. Pasal 25 Lampiran-lampiran Pada surat perjanjian Kontrak ini dilampirkan : Jaminan Pelaksanaan ; Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPBB) ; Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan ; Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ; Surat Pengusulan Calon Pemenang dari Panitia Pelelangan ; Berita Acara Hasil Pelelangan ; Berita Acara Evaluasi dan Penilaian Penawaran ; Berita Acara Pembukaan Penawaran ; Berita Acara Pemberian Penjelasan ; Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pasal 26 Penutup Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 6 (enam) dan 2 (dua) eksemplar dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop……………….

PIHAK KESATU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

…………………….. ……………………………

…………………….. ……………………………

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ......... /I/......./200... Pada Hari, tanggal Nama Jabatan Alamat Memberi Perintah Kerja kepada Nama Jabatan Alamat Macam pekerjaan yang dilaksanakan Jumlah Harga Pembayaran dilakukan melalui

Pekerjaan tersebut harus Dimulai Selesai selambat-lambatnya

: ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : Pejabat Pembuat Komitmen ......... ..... …………………………………………….. ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : Pengadaan Komputer PC untuk Keperluan Kantor ........................ : Rp. ……………………(Dengan huruf). : Kantor Pelayanan Perbendaharaan … Negara/Kas Daerah …………… dari Anggaran Dana Kegiatan ……Tahun Anggaran 200... : ………………………………………………… : …………………………………………………

Dengan ketentuan-ketentuan terlampir

:

Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 8 (delapan) dan berlaku syah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai secukupnya. YANG MENERIMA PERINTAH PT/CV/Firm/Kop …………. ……………………………. Direktur

YANG MEMBERI PERINTAH Pejabat Pembuat Komitmen ……. ……………………………………………. ……………………………. NIP.

Lampiran I Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : ………………………… Tanggal : …………………………

KETENTUAN – KETENTUAN ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN Jumlah harga tersebut akan dibayar dari Anggaran Dana Kegiatan ………. ………………………………………………., Tahun Anggaran 2004.

DIPA No

Tidak diperkenankan mengadakan perubahan harga, kwalitas maupun perintah kerja yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Segala sesuatu yang belum diatur /tercantum dalam ketentuan ini berlaku ketentuan umum yang lazim dipakai dalam perjanjian /kontrak. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak akan memilih tempat yang sama dan syah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta. Sanksi/denda akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan dari jumlah harga (Nilai Kontrak). Apabila Pihak pemberi pekerjaan mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan, maka kepada Pihak Pemberi pekerjaan akan dikenakan denda dan harus dibayarkan kepada Pihak pelaksana

dengan nilai sebesar Bunga Bank yang berlaku pada saat transaksi dan mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku.

YANG MENERIMA PERINTAH PT/CV/Firma/Kop…………….

……………………………. Direktur

Lampiran II Nomor Tanggal No 1.

: : :

YANG MEMBERI PERINTAH Pejabat Pembuat Komitmen

……………………………. NIP.

Surat Perintah Kerja (SPK) …………………………….. ……………………………..

Nama Barang Pengadaan Personal Komputer Spesfikasi PC Pentium 4 Mainboard ECS Intel 848 P. A-Intel Presscott CPU Support Include Chipset Northbridge Intel 848 Up 64 MB 2D/3D Support, Sound, Sound ADI Ad 1980 6-Channel Audio CODEC, LAN 10/100Ethernet, 1 Slot AGP, 4 Port USB 2.0, 52 Slot PCI, 1 Port Pararel, 1 Port Serial. Hardisk Seagate Baracuda 80 GB/7200 RPM. VGA AGP 64 Gforce 2/MX 400 DDR 256 MB/PC 2700 Casing Tower Full ATX Simbadda/350 watt

Volu me 3 Unit

Harga Satuan ………

Jumlah Harga (Rp) ………………

DVD Combo Lite on Floppy Disk Panasonic 3,5/1,44 MB Monitor 17’ Flatron ez T. 710 SH LG Keyboard Logitach Mouse PS2 OEM Infra Speaker Subwoofer Stabilizer Modern 56 k Flasdizk 128 MB Proccecor Intel Pentium 42,4 GHz Terbilang :

Jumlah PPN 10% …………………………………………….......................... Total ……………………………………………...................................

…………….. …………….. ……………..

..........

YANG MENERIMA PERINTAH PT/CV/Firma/Kop………………

YANG MEMBERI PERINTAH Pejabat Pembuat Komitmen ………………………………….. …………………………………..

…………………………………. ……………………….

…………………………………. ……………………….

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Nomor : .................................. Tentang PEKERJAAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR BERSIH KAPASITAS SEDANG ……………………………………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama

: ................................................

NIP Jabatan Alamat

: ................................................ : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebutkan instansinya) : (sebutkan alamat instansinya)

Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Kapasitas Sedang keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibehrikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan : Pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Kapasitas Sedang. Secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Dokumen Penunjukan Langsung (RKS) Nomor : …………………………….., tanggal ………………………….. PIHAK KEDUA dalam mengajukan termijn atas prestasi yang dicapai diwajibkan untuk membuat daftar prestasi pekerjaan dan PIHAK PERTAMA akan membuatkan Berita Acara Pekerjaan. Untuk prestasi pekerjaan 100% dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang dalam bentuk Berita Acara Penyerahan I. Untuk prestasi pekerjaan sebagai akhir dari masa pemeliharaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang dalam bentuk Berita Acara Penyerahan II (terakhir). Pasal 2 HARGA Harga Borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Surat perjanjian ini sebesar Rp ……………………….. (dengan huruf), sudah termasuk ongkos kerja, material dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dengan perincian sebagaimana terlampir. Harga tersebut adalah tetap tidak berubah (Fixed Price) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Kapasitas Sedang ……………………………………………… adalah selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan atau kontrak ini atau selambat-lambatnya tanggal ……………………………………………….

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 95% dari total nilai kontrak atau Rp. ………………………, apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan I Oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang, sedangkan tahap kedua merupakan masa pemeliharaan jangka waktu masa pemeliharaan maksimum selama 30 (tiga puluh) hari kalender dapat dibayarkan sisanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau Rp. …………………….. dan dibuktikan pula dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan II (terakhir) oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang. Seluruh pembayaran dibebankan pada DIPA No ……………. Tanggal ………………………….anggaran ……………. Dengan pengajuan SPP-LS oleh bendaharawan ………………………………………………………… kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kas Daerah ……………………….. Pasal 5 DENDA KETERLAMBATAN Apabila jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dilampaui akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari harga borongan pekerjaan. Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa berikut : a.

Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll) b.

Kebakaran

c.

Perang, huru hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi.

d.

Peraturan Pelmerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, sehingga mempunyai akibat langsung tertundanya penyelesaian pekerjaan tersebut.

Dalam hal terjadinya force majeure PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu empat belas (14) hari kalender terhitung sejak kejadian dimaksud. Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dianggap bukan force majeure.

Dalam pemberitahuan kejadian force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika Terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini belum tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang syah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri ………….. Pasal 8 PENUTUP Surat perjanjian ini dibuat 7 (tujuh) rangkap, 3 (tiga) rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda tangani di ……………………. Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan pada perusahaan

PIHAK PERTAMA

Nama NIP

Lampiran : SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (SPK) Nomor :…………………………………… Tanggal : …………………………. Pekerjaan : Pemeliharaan Sumber Air Kapasitas Sedang No

DESKRIPSI

JUMLAH

HARGA SATUAN Rp.

Pemeliharaan Sumber Air Kapasitas sedang berupa Perbaikan saluran pembuangan air bekas (drainage) I.

Pekerjaan Persiapan 1.

Pembongkaran saluran lama

2.

Pengangkutan dan pembuangan puing

II .

42

M

1

Ls

84

M2

Pekerjaann Pemasangan 1. 2.

Pemasangan alas / dasar saluran, bahan plastik Pemasangan coran beton bertulang dengan rangka besi behel 8 mm - 15 cm ,

M2

Perbandingan coran 1 : 2 : 3 3.

Pemasangan kolom bertulang dengan rangka besi behel 8 mm - 15 cm , Perbandingan coran 1 : 2 : 3

4.

Pemasangan grill besi siku-siku 4 x 4 @ 45 cm

6.6

M

50

M2

TOTAL Terbilang :

PIHAK KEDUA

PAJAK 10% TOTAL PIHAK PERTAMA

TOTAL Rp.


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : ………………….. Tentang PEKERJAAN PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR BERUPA MEJA KAYU DAN KURSI BESI / METAL UNTUK KEPERLUAN KANTOR ……………………………….. ……………………………………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Inventaris Kantor untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tugas/kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pekerjaan pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa

Meja Kerja Kayu dan Kursi Besi /Metal pada Kantor ……………………. adalah sebagai berikut : N o

Uraian / Jenis / Spesifikasi Barang

Volum e

Pengadaan barang Inventaris Berupa : Pengadaan Meja Kerja kayu dan Kursi Besi / Metal 01 .

Pengadaan Meja Kerja Kayu Bahan : Mutiplek 18 mm lapis Teakwood kombinasi kayu Mahoni dan list profil. Kaca Ryben – 5 mm Ukuran Meja Kerja : Panjang : 180 cm Lebar : 90 cm Tinggi : 70 cm Ukuran Meja Samping : Panjang : 120 cm Lebar : 40 cm Tinggi : 60 cm Ukuran Meja Bawah / Locker : Panjang : 45 cm Lebar : 45 cm Tinggi : 60 cm

02 .

Pengadaan Kursi Merek Type Bahan Sarung : Sandaran Kepala : Sandaran Tangan Roda dan Kaki : Syatem :

Kerja Besi / Metal : Donati : DO 10 Kulit Tinggi : Kiri - Kanan 5 buah Hydraulik

Pengadaan Kursi Merek Type Bahan Sarung : Sandaran Kepala : Sandaran Tangan Roda dan Kaki : Syatem :

Kerja Besi / Metal : Donati : DO 10 Oskar Standari : Kiri - Kanan 5 buah Hydraulik

1 Set

1 buah

2 buah 03 .

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Kantor Berupa Meja Kerja Kayu dan Kursi Besi / Metal pada kantor ………………………………….. harus diselesaikan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja tanggal ………………………….. atau selambat-lambatnya tanggal …………………………………………………………….. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 tidak dapat diubah, kecuali berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan disertai alasan yang tepat dan dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya akan diatur kemudian dalam Addendum kontrak. Pasal 4 PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan tugas pekerjaan sebagian / seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin PIHAK PERTAMA. Pasal 5 NILAI KONTRAK DAN SYARAT PEMBAYARAN Biaya untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. …………………………… (dengan huruf).

Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan sekaligus atau seluruhnya (100%) apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang. Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dipungut pajak-pajak menurut peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan SPP-LS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kas Daerah ……………………………….. …………………….. Harga tersebut adalah tetap tidak berubah (Fixed Price) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini terkecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 6 PEMERIKSAAN PERALATAN / BARANG Segera setelah peralatan / barang tiba dilokasi, harus segera dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap : Kerusakan yang terlihat. Kesesuaiannya dalam spesifikasi teknis. Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan bersama oleh Panitia Pemeriksa / penguji Barang dan Jasa yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan. PIHAK

PERTAMA berhak menolak semua peralatan/barang yang menyimpang spesifikasi dan persyaratan atau peralatan/barang yang cacat. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib atau harus mengganti peralatan/barang yang ditolak tersebut. Biaya penggantian dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Rekanan bertanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan sehingga dapat diyakini, bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan hasil pekerjaan yang baik. Pasal 7 SANKSI Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian ini, akan dikenakan sanksi “denda” sebesar minimum 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai dengan maksimum sebesar 5% dari harga kontrak.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi kepada yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1. Pasal 8 KENAIKAN HARGA Kenaikan harga selama masa pelaksanaan kontrak ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan tambahan biaya apapun juga (claim) walaupun ada kenaikan harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 9 JAMINAN Apabila peralatan/barang yang diterima dilokasi dalam keadaan rusak, cacat, kurang dan tidak sesuai dengan spesifikasi maka PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan yang baru selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. Peralatan/barang pada Surat Perjanjian ini harus diberikan jaminan Pemakaian minimal selama 1 (satu) tahun untuk segala jenis kerusakan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pemakai. Pasal 10 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan. Pekerjaan tambah kurang hanya berlaku apabila ada permintaan tertulis dari PIHAk KEDUA yang menyebutkan jenis serta biaya pekerjaan. Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah kurang diperhitungkan menurut harga satuan pekerjaan yang dimaksud oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Adanya pekerjaan tambah kurang yang dapat dipakai sebagia alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan dan mengurangi kualitas kerja kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 11 FORCE MAJEURE Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam (gempa, banjir, dan sebagainya) kebakaran, peperangan, huruhara, pemotongan atau kemacetan yang timbul karena dikelluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan moneter. Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya Force Majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure. Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kapada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dinggap bukan Force Majeure. Dalam pemberitahuan kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 PERSELISIHAN Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan ini dapat diselesaikan secara musyawarah antara PIHAk PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Abritasi Nasional Indonesia (BANNI) di Jakarta. Apabila cara yang dimaksud Pasal 12 ayat 1 juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada Keputusan Pengadilan Negeri, untuk itu ditetapkan domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri ………………………. Pasal 13 LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau Perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanian Tambahan (addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, 3 (tiga) rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai ketentuan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ………………… pada hari dan tanggal tersebut diatas. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

Lampiran : SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor :………………………tanggal …………… Pekerjaan : Pengadaan inventaris kantor No

Uraian / Jenis / Spesifikasi Barang

Volume

Pengadaan barang Inventaris Berupa : Pengadaan Meja Kerja kayu dan Kursi Besi / Metal 01 .

1 Set Pengadaan Meja Kerja Kayu Bahan :

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Mutiplek 18 mm lapis Teakwood kombinasi kayu Mahoni dan list profil. Kaca Ryben – 5 mm Ukuran Meja Kerja : Panjang : 180 cm Lebar : 90 cm Tinggi : 70 cm Ukuran Meja Samping : Panjang : 120 cm Lebar : 40 cm Tinggi : 60 cm Ukuran Meja Bawah / Locker : Panjang : 45 cm Lebar : 45 cm Tinggi : 60 cm 02 .

03 .

Pengadaan Kursi Kerja Besi / Metal Merek : Donati Type : DO 10 Bahan Sarung : Kulit Sandaran Kepala : Tinggi Sandaran Tangan : Kiri - Kanan Roda dan Kaki : 5 buah Syatem : Hydraulik

1 buah

2 buah

Pengadaan Kursi Kerja Besi / Metal Merek : Donati Type : DO 10 Bahan Sarung : Oskar Sandaran Kepala : Standari Sandaran Tangan : Kiri - Kanan Roda dan Kaki : 5 buah Syatem : Hydraulik Jumlah PPN 10% TOTAL

Terbilang :

PIHAK KEDUA

Nama Jabatan pada Perusahaan

PIHAK PERTAMA

Nama NIP

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Nomor : …………………………………….. Tentang PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BERUPA : PENGGANTIAN /PEMASANGAN KARPET, PERBAIKAN/PENGECATAN DINDING DAN PERBAIKAN PINTU RUANG KERJA PADA KANTOR …………………………………………….. ………………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada)

Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tugas/kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pekerjaan pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen berupa Penggantian/Pemasangan karpet, Perbaikan/pengecatan dinding dan perbaikan pintu ruang kerja pada Kantor ………………………………………………………………….. adalah sebagai berikut : No

I 1 II A 1

Uraian / Jenis / Spesifikasi Barang PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PERMANEN Berupa : pergantian/pemasangan perbaikan/pengecatan Dinding dan Perbaikan Pintu Ruang Kerja

Volume karpet,

Bahan Spesifikasi 1. Underlayer dan Karpet : Carpets Classic Windsong-Clour Wood -046 a. Construction : Cut Pile Saxony b. Yarn Type : 100% Nylon 6.0 c. Dye Method : Piece Dyed d. Gauge : 1/8 e. Pile Weight : Ca 1100 GM/M2 f. Pile Hight : 12,0 MM g. Primary Backing : Woven Polypropylene h. Secondary Backing : Woven Polypropylene i. Width : 4,0 M j. Static Control : Permanent k. Wear Warranty : 5 Years Limited Wear Warranty 2. Cat Tembok : Vinilex No. 8006, Warna Lily White ABQT. 21 Pekerjaan Persiapan Bongkar Karpet Underlayer (lama)

1 LS

43.586 M2

2 3 4 B 1 2 3 4 III A 1 B 1 IV 1 2 3 V 1 2 3 4

Pekerjaan Pasang Karpet Pemasangan Lapisan Underlayer Karpet Lapisan Underlayer Ruang Kerja SIJ Lapisan Underlayer Kamar Rias SIJ Lapisan Underlayer Ruang Tata Usaha SIJ Lapisan Underlayer Ruang Tunggu Tamu SIJ Pemasangan Karpet Lapisan Lantai-Ruang Kerja SIJ Lapisan Lantai-Kamar Rias SIJ Lapisan Lantai-Ruang Tata Usaha SIJ Lapisan Lantai-Ruang Tunggu Tamu SIJ Pekerjaan Perbaikan Karpet Pemasangan Lapisan Underlayer Lapisan Underlayer Ruang Kerja SIJUK Pemasangan Karpet (ex. Ruang SIJ) Karpet Lantai (ex. SIJ)- Ruang SIJUK Lantai I Pekerjaan Pintu Ruang SIJ – Lantai 2 dan SIJUK – Lantai 1 Pemotongan Rangka Pintu, Stel Rangka dan Tambah Engsel Pemotongan Rangka Pintu, Stel Rangka Perbaikan Pintu Kayu – double teakwood Pekerjaan PEngecatan Dindking dan Plafond – Lantai 2 Cat dinding ruang selar dan tunggu tamu SIJ – Lantai 2 Cat dinding ruang tata usaha SIJ – Lantai 2 Cat dinding ruang kamar rias dan toilet SIJ – Lantai 2 Cat plafond ruang rias dan toilet SIJ – Lantai 2

11.121 M2 22.712 M2 16.609 M2 43.586 43.586 43.586 43.586

M2 M2 M2 M2

43.586 M2 43.586 M2 7 buah 2 buah 1 buah 41.18 46.65 29.59 22.25

M2 M2 M2 M2

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen berupa Pengadaan/ pemasangan karpet, perbaikan/pengecatan dinding dan perbaikan pintu ruang kerja pada kantor ……………………………………………….. harus diselesaikan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontralk atau selambat-lambatnya tanggal ………………………… Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 tidak dapat diubah, kecuali berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan disertai alasan yang tepat dan dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya akan diatur kemudian dalam Addendum kontrak.

Pasal 3 PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan tugas pekerjaan sebagian / seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 NILAI KONTRAK DAN SYARAT PEMBAYARAN Biaya untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. …………………………… (dengan huruf). Untuk

menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Surat Jaminan pelaksanaan di Bank atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian yaitu sebasar 5% dari harga Asuransi Kerugian yaitu sebesar 5% dari harga kontrak = 5% x Rp. …………. = Rp. …………………… (dengan huruf).

Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan sekaligus atau seluruhnya (100%) apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa / Penguji Barang. Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dipungut pajak-pajak menurut peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan dengan pengajuan SPP-LS melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kas Daerah………………………………………………… Harga tersebut adalah tetap tidak berubah (Fixed Price) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini terkecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 5 PEMERIKSAAN PEKERJAAN Segera setelah peralatan / barang tiba dilokasi, harus segera dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap : Kerusakan yang terlihat. Kesesuaiannya dalam spesifikasi teknis.

Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan bersama oleh Panitia Pemeriksa / penguji Barang dan Jasa yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan. PIHAK PERTAMA berhak menolak semua pekerjaan yang menyimpang spesifikasi dan persyaratan atau peralatan/barang yang cacat. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib atau harus mengganti peralatan/barang yang ditolak tersebut. Biaya penggantian dibebankan kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan sehingga dapat diyakini, bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Pasal 6 SANKSI Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian ini, akan dikenakan sanksi “denda” sebesar minimum 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai dengan maksimum sebesar sama dengan nilai jaminan pelaksanaan. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi kepada yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1. Pasal 7 KENAIKAN HARGA Kenaikan harga selama masa pelaksanaan kontrak ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan tambahan biaya apapun juga (claim) walaupun ada kenaikan harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Pasal 8 JAMINAN Apabila pekerjaan yang diterima dilokasi dalam keadaan rusak, cacat, kurang dan tidak sesuai dengan spesifikasi maka PIHAK KEDUA harus segera mengganti

dengan yang baru selambat-lambatnya pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.

1

(satu)

Minggu

setelah

surat

Terhadap pekerjaan tersebut pada pasal 1 diberikan jangka waktu / masa pemeliharaan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pekerjaan selesai yaitu tanggal …………………………. Pasal 9 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan. Pekerjaan tambah kurang hanya berlaku apabila ada permintaan tertulis dari PIHAk KEDUA yang menyebutkan jenis serta biaya pekerjaan. Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah kurang diperhitungkan menurut harga satuan pekerjaan yang dimaksud oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pekerjaan tambah kurang yang dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan dan mengurangi kualitas kerja kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 10 FORCE MAJEURE Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam (gempa, banjir, dan sebagainya) kebakaran, peperangan, huruhara, pemotongan atau kemacetan yang timbul karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan perubahan moneter. Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya Force Majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure. Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kapada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dinggap bukan Force Majeure. Dalam pemberitahuan kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA. Pasal 11 PERSELISIHAN Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dapat diselesaikan secara musyawarah antara PIHAk PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANNI) di Jakarta. Apabila cara yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada Keputusan Pengadilan Negeri, untuk itu ditetapkan domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri ……………………. Pasal 12 LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran Resmi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini adalah : Surat Keputusan Pemenang Pelelangan Nomor : ……………, tanggal …………….. Pengumuman hasil pelalangan Nomor : ………………………, tanggal ……………. Nota Dinas Tidak Adanya Sanggahan Nomor : ……………., tanggal …………….. Penetapan Pemenang Pelangan Nomor : ………………., tanggal …………….. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : ………………………., tanggal ……………….. Berita Acara Evaluasi, Penawaran Harga Nomor : ……………., tanggal …………. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor : …………………., tanggal …………………… Surat Penawaran Harga PT. ……………….Nomor : ………………., tanggal ………… Berita Acara Aanwidjing Nomor : ………………………………, tanggal ……………… Undangan Pelelangan Nomor : ……………………………….., tanggal ………………. Berita Acara Perkiraan Harga Menurut Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor : ………, tanggal ……………… Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : …………, tanggal …………………

Pasal 13 LAIN – LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau Perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, 3 (tiga) rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai ketentuan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ………………… pada hari dan tanggal tersebut diatas. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

Lampiran I SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : ………………………….. Tanggal : ………………………….. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Tahun Anggaran 2003 NO

URAIAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN

GEDUNG

VOLUME KANTOR

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

PERMANEN Berupa : pergantian/pemasangan karpet, perbaikan/pengecatan Dinding dan Perbaikan Pintu Ruang Kerja

I 1 II A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 III A 1 B 1 IV 1 2 3 V 1 2

Bahan Spesifikasi 1. Underlayer dan Karpet : Carpets Classic WindsongClour Wood -046 a. Construction : Cut Pile Saxony b. Yarn Type : 100% Nylon 6.0 c. Dye Method : Piece Dyed d. Gauge : 1/8 e. Pile Weight : Ca 1100 GM/M2 f. Pile Hight : 12,0 MM g. Primary Backing : Woven Polypropylene h. Secondary Backing : Woven Polypropylen e i. Width : 4,0 M j. Static Control : Permanent k. Wear Warranty : 5 Years Limited Wear Warranty 2. Cat Tembok : Vinilex No. 8006, Warna Lily White ABQT. 21 Pekerjaan Persiapan Bongkar Karpet Underlayer (lama) Pekerjaan Pasang Karpet Pemasangan Lapisan Underlayer Karpet Lapisan Underlayer Ruang Kerja SIJ Lapisan Underlayer Kamar Rias SIJ Lapisan Underlayer Ruang Tata Usaha SIJ Lapisan Underlayer Ruang Tunggu Tamu SIJ Pemasangan Karpet

1

LS

43.586 M2 11.121M2 22.712 M2 16.609 M2 43.586 M2 43.586 M2 43.586 M2 43.586 M2

43.586 M2 43.586 M2

3 4

Lapisan Lapisan Lapisan Lapisan

Lantai-Ruang Kerja SIJ Lantai-Kamar Rias SIJ Lantai-Ruang Tata Usaha SIJ Lantai-Ruang Tunggu Tamu SIJ

Pekerjaan Perbaikan Karpet Pemasangan Lapisan Underlayer Lapisan Underlayer Ruang Kerja SIJUK Pemasangan Karpet (ex. Ruang SIJ) Karpet Lantai (ex. SIJ)- Ruang SIJUK Lantai I Pekerjaan Pintu Ruang SIJ – Lantai 2 dan SIJUK – Lantai 1 Pemotongan Rangka Pintu, Stel Rangka dan Tambah Engsel Pemotongan Rangka Pintu, Stel Rangka Perbaikan Pintu Kayu – double teakwood

7 buah 2 buah 1 buah 41.18 46.65 29.59 22.25

M2 M2 M2 M2

Pekerjaan Pengecatan Dinding dan Plafond – Lantai 2 Cat dinding ruang selar dan tunggu tamu SIJ – Lantai 2 Cat dinding ruang tata usaha SIJ – Lantai 2 Cat dinding ruang kamar rias dan toilet SIJ – Lantai 2 Cat plafond ruang rias dan toilet SIJ – Lantai 2 PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor :………………………… Tentang PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PERMANEN BERUPA PERBAIKAN/PEMASANGAN DINDING PANEL KAYU PADA RUANG TATA USAHA, RUANG TUNGGU TAMU DAN RUANG RAPAT…………………….. GEDUNG …………………………… …………………………………………………… Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) Pasal 2 PENYERAHAN TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Berupa Perbaikan/Pemasangan Dinding Panel Kayu Pada Ruang Tata Usaha, Ruang Tunggu Tamu dan Ruang Rapat………………………………………………………… …………………………………., sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan ketentuan pasal-pasal Surat Perjanjian ini beserta lampirannya. Pasal 3 TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA DAN PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan 1.

Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Berupa Perbaikan/Pemasangan Dinding Panel Kayu Pada Ruang Tata Usaha, Ruang Tunggu Tamu dan Ruang Rapat ………………………………..secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor:………………………. Tanggal ……………..………………….

2.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melakukan persiapan dan menyediakan pengawas lapangan sebagai tenaga ahli yang terampil dan menguasai bidangnya serta menyiapkan seluruh peralatan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

3.

PIHAK PERTAMA menunjuk Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pengawas harian pekerjaan bagi PIHAK PERTAMA;

4.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah jam kantor selesai, yaitu :

a. Senin s/d Kamis : pukul 16.00 WIB s/d selesai b. Jum'at : pukul 16.30 WIB s/d selesai c. Lembur hari Sabtu/Minggu (jika diperlukan) : waktu disesuaikan dengan keperluan 5.

Dalam hal pelaksanaan lembur, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permintaan ijin lembur kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan menyerahkan identitas, jumlah pekerja serta waktu pelaksanaan pekerjaan kepada petugas keamanan kantor.......................... …………………

6.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan sehingga dapat diyakini, bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan hasil pekerjaan yang baik;

7.

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan/menyerahkan identitas dan jumlah pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan …………………………………………………………………. sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan;

8.

Setelah pekerjaan selesai dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kerangka acuan atau ketentuan teknis yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang dan Jasa, maka PIHAK PERTAMA akan menerima pekerjaan tersebut yang dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

9.

PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pekerjaan ini, termasuk ketentuan-ketentuan intern yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;

10. PIHAK KEDUA wajib mentaati petunjuk dan saran-saran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA demi kelancaran tugas pekerjaannya. Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen berupa Perbaikan/Pemasangan Dinding Panel Kayu Pada Ruang Tata Usaha, Ruang Tunggu Tamu Dan Ruang Rapat Kantor..........l adalah selama 21 (duapuluh satu) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian kerja atau kontrak ini atau selambat-lambatnya tanggal………………………….. Pasal 5 PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan tugas

pekerjaan sebagian/seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin PIHAK PERTAMA. Pasal 6 HARGA DAN SYARAT PEMBAYARAN 1.

Harga untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp……………………………………………………………………………………………………..

2.

Harga tersebut adalah tetap (Fixed Price), sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak-pajak lain sesuai dengan peraturan perundanq-undangan yang berlaku;

3.

PIHAK KEDUA tidak dibolehkan melakukan perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian ini tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA;

4.

Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar 95% atau Rp. ……………………………. dari total nilai kontrak apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan I oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang, sedangkan tahap kedua yang merupakan masa pemeliharaan dengan jangka waktu masa pemeliharaan maksimum 14 (empat belas) hari kalender dapat dibayarkan sisanya sebesar 5% atau Rp………………………………… dari total nilai kontrak dan dibuktikan pula dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan II oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang.

5.

Semua pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan pada DIPA Nomor………………..Tanggal …………………… Tahun Anggaran ………………

6.

Semua pembayaran akan diselesaikan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-L.S) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN)/Kas Daerah ...........

7.

Pengajuan SPP-LS dimaksud dapat dilakukan setelah diterimanya dokumen tagihan lengkap dari PIHAK KEDUA oleh Bendaharawan…………………………… Pasal 7 SANKSI

1.

Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian ini, setelah mendapat peringatan/teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi "denda" sebesar minimum 1 (satu) permil sampai dengan maksimum sebesar 5 (lima) persen dari harga borongan atau dapat dikenakan Pemutusan Surat

Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa memberi ganti rugi/biaya kepada PIHAK KEDUA. 2.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi denda yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 7

3.

Kerugian-kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan para pekerja PIHAK KEDUA, maka penggantian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA yang besarnya didasarkan pada nilai (harga) barang yang rusak atau biaya perbaikan dan nilai atas barang itu selama tidak berfungsi. Pasal 8 FORCE MAJEURE

1.

Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam (gempa, banjir dan sebagainya), peperangan, pemogokan atau kemacetan yang timbul karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan Look-Out dalam bidang keuangan dan perubahan moneter.

2.

Kelambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya Force Majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

3.

Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dianggap bukan force majeure.

4.

Dalam pemberitahuan kejadian force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

5.

PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empat bolas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA. Pasal 9 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan akan dicoba diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak

dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Arbitrage Nasional Indonesia (BANI) yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, ditambah lagi seorang di luar kedua belah pihak yang sama-sama disetujui baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA. Pasal 10 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran resmi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini adalah : 1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor:……………… tanggal…………… 2.

Undangan Penunjukan Langsung Nomor :………..……Tanggal …………………..

3.

Surat Penawaran Harga PT. …………Nomor :……………… tanggal …………………..

4.

Undangan Negosiasi Harga Nomor :……………………. tanggal ……………………

5.

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor:………….. tanggal ………………

6.

Persetujuan Penetapan Harga Nomor : …………………….. Tanggal ………………

7.

Penetapan Harga Nomor :……………………tanggal ……………………….

8.

Surat Keputusan Kepala Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor………………….. tanggal…………………………… Pasal 11 LAIN - LAIN

1.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian inl atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, 3 (tiga) Rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materal yang cukup dan ditanda tangani di ........ pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

3.

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ....... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

4. Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ........ dan berakhir ......

PIHAK KEDUA ………………………………….. …………………………………..

PIHAK PERTAMA

…………………………………..

……………………………. Jabatan Pada Perusahaan

……………………………. NIP.

Lampiran : Surat Perjanjian Kerja Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen Nomor : ............., Tanggal ............ Hasil Negosiasi : HARGA NO

URAIAN KEGIATAN

VOLUME

SATUA N Rp.

PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR PERMANEN Berupa : Perbaikan/pemasangan Dinding Panel Kayu pada ruang Tata usaha, tunggu tamu dan ruang rapat Irjen lantai II Bahan : Dinding Panel/Pintu Kayu Dinding panel kayu - taekwood bermotif Lapisan pintu panel - taekwood bermotif Rangka Binding kayu profil 3 -2 alur List kayu 3/2, 3,5/2 dan 5/2 ; 2 - 1 luar Lemari Tanam/Buku Dinding dalam multiplex terlapis taekwood Dinding kaca bevel 4 mm Lapisan dinding luar taekwood bermotif Laci/pintu double terlapis taekwood bermotif Pekerjaan politur :

I

Pekerjaan wood filler, wood staind, sanding saller Finishing politur/toop cat gloss/doop Pekerjaan Persiapan Pembongkaran list/rangka pada dinding panel dan dinding gypsumboard Pembongkaran lemari tanam dan lemari buku ruang rapat Irjen

HARGA JUMLAH Rp.

1

Pembongkaran list profil - lama

1 LS

2

Pembongkaran rangka kayu profil - lama

1 LS

3

Pengerukan lapisan politur dinding panel lama

1 LS

4

Pengerukan lapisan politur pintu panel – lama

1 LS

II

Pekerjaan Pasang - Ruang Tata usaha Irjen 1

2 3 4 5 6

Pasang lapisan dinding panel proporsional a. Dinding panel A ; 4,70 meter x 0,80 meter b. Dinding panel B ; 5,00 meter x 0,80 meter c. Dinding panel C ; 3,70 meter x 0,80 meter Pasang list/ban vertikal/horizontal 8 -10 cm Pasang rangka kayu profil - P 80 cm ; 3/5 cm Pasang rangka kayu profil P 265 cm ; 4/5 cm Pasang list profil dinding panel A/B/C ; 3/2 cm Pasang list profil dinding kaca polos ; 3/5 cm

7

Pasang list profil dinding gypsum 3,5/3 cm

8

Pasang list profil lantai/karpet 3/2 cm 1 13.40

III 1

3.76 M 2 4.00 M 2 2.96 M 2 48.40 meter 10 batang 15 batang 14

set

5.20 meter 31.80 meter 13.40 meter

Pekerjaan Pasang - Ruang tunggu tamu Irjen Pasang lapisan dinding panel proporsional a. Dinding panel A ; 4,00 meter x 0,80 meter b. Dinding panel B ; 5,00 meter x 0,80 meter

3.20 M 2 4.00 M 2

7

c. Dinding panel C ; 3,80 meter x 0,80 meter d. Dinding panel/lemari tanam ; 2,25 meter x 0,8 Pasang list/ban vertikaI/horizontal 8 •10 cm Pasang rangka kayu profil panjang 80 cm ; 3/5 c Pasang rangka kayu profil P 265 cm ; 4/5 cm Pasang list profil dinding panel A/B/C ; 3/2 cm Pasang list profil dinding kaca polos ; 3/5 cm Pasang list profil dinding gypsum 3,5/3 cm

8

Pasang list profil lantai/karpet 3/2 cm

2 3 4 5 6

IV 1

7

Pasang list profil lantai / karpet 3/2 cm

4 5

47.70

M

9 batang 7 batang 13 set 5.20 meter 19.95 meter 18.60 meter

Pasang lapisan dinding panel proporsional

6

3

1.80 M 2

Pekerjaan Pasang - Ruang rapat Irjen

a. Dinding panel A ; 3,70 meter x 0,80 meter b. Dinding panel B ; 3,10 meter x 0,80 meter c. Dinding panel/lemari tanam ; 5,50 meter x 0,81 Pasang list/ban vertikal/horizontal 10- 80 crn Pasang rangka kayu profil panjang 80 cm ; 3/5 cn Pasang rangka kayu profil P 265 cm ; 4/5 cm Pasang list profil dinding panel A/B ; 3/2 cm Pasang list profil dinding gypsum 3,5/3 cm

2

3.04 M 2

2.96 M2 2.48 M2 4.40 M2 42.20 meter 5 batang 4 batang 7 set 20.80 meter 32.70 meter dipindahkan

1

2 V 1

2

3

4

5

Pekerjaan Pintu Pintu double - ruang Tata usaha ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar/d 6.00 meter Pintu tunggal - ruang Tata usaha ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar/d 3.60 meter Pintu tunggal - ruang kerja Irjen ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar Pintu tunggal - ruang kerja Irjen ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar Pintu tunggal - ruang tunggu tamu ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam

3

4 V

5.60 M 2 2

set

6.00 M 3.20 M 2 1 set 3.60 M

3.20 M 2 1 set 1.60 M

1.60 M 2 1 set 1.60 M

3.20 M 2

5

b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar/d 6

1 set 3.60 M 2

Pintu double - ruang rapat Irjen ; 1 buah 5.50 M 2 a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam

7

VI 1 2 3 4

VII

b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar/c Pintu tunggal - ruang tamu ke rapat ; 1 buah a. Pasang lapisan daun pintu panel ; luar/dalam b. Pasang list profil relief timbul ; luar/dalam c. Pasang list profil relief timbul pintu atas luar/c Pekerjaan Lemari Tanam - ruang tunggu tamu Pasang dinding sisi kiri - kanan Pasang dinding atas - bawah Pasang ambal tengah ; 1 trap Pasang pintu double dan acessories

2

set

6.00 M 2

3.20 M 2 1

set

3.60 M 2

5.10 1.40 1.40 1.10

M M M M

2 2 2 2

Pekerjaan Lemari Buku - ruang rapat

A. 1 2 3 4 5 6

Lemari buku sisi kiri Pasang rangka kayu profil P 256 cm ; 4/5 cm Pasang dinding sisi kiri/kanan/belakang Pasang dinding atas/bawah/tengah Pasang ambal pintu kaca ; 2 trap Pasang laci dan pintu laci dengan acessories Pasang pintu kaca polos double dan acessories

2 batang 7.70 M 2 2.1.5 M 2 1.40 M 2 4 buah 2.10 M 2

B. Lemari buku sisi kiri 1 2 3 4 5 6

VIII

Pasang rangka kayu profil P 256 cm ; 4/5 cm Pasang dinding sisi kiri/kanan/belakang Pasang dinding atas/bawah/tengah Pasang ambal pintu kaca ; 2 trap Pasang laci dan pintu laci dengan acessories Pasang pintu kaca polos double dan acessories

2 batang 7.70 M 2 2.15 M 2 1.40 M 2 4 buah 2.10 M 2

Perbaikan Dinding Gypsumboard Penggantian/pemasangan dinding gypsumboard 2 Pemasangan wallpaper Terbilang 1

1.00 LS 1.00 LS

…………………………………………………………….

Jumlah PPN 10% Total

…………………………………………………………….

PIHAK KEDUA PERTAMA PT/CV/Firma................. Pembuat Komitmen

-----------------------------------------------

Dibulatk an

PIHAK Pejabat

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : …………………………………. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya,

bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan dokumen-dokumen yang secara langsung mendasari pembuatan perjanjian ini : KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan sanggup untuk melaksanakan perintah tersebut dengan ketentuan sebagaimana pasal - pasal sebagai berikut : Pasal 1

:

Pekerjaan : Pekerjaan/Pembelian/Pengadaan/renovasi dsb.................

Pasal 2

:

Harga Pekerjaan : Rp. …………… (dengan huruf)

Pasal 3

:

Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hingga selesai secara keseluruhan (100% dari total bobot fisik pekerjaan) adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender atau tanggal……. Sampai dengan …………..

Pasal 4

:

Cara Pembayaran : Pembayaran biaya pekerjaan tersebut pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kas Daerah ……………….. Biaya pekerjaan tersebut pada pasal 2 surat perintah kerja ini dibebankan pada DIPA satuan kerja. Tahun anggaran 200…. Nomor : ………….. tanggal 31 Desember ………… dengan Kode Satuan Kerja. Pembayaran dilaksanakan secara sekaligus sebesar 100% dari harga pekerjaan, yaitu sebesar 100% X Rp ……….. kepada Rekening Perusahaan. Dengan Nomor Rekening :…………pada

BANK………, setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan secara keseluruhan pekerjaan tersebut pada Surat Perintah Kerja ini dan di terima baik oleh Pihak pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Pekerjaan atas dasar berita acara dan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan yang di buat dan ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan dan penerimaan barang dan jasa. Pasal 5

:

SANKSI PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga borongan pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan pekerjaan. Jika keterlambatan sudah dalam jangka waktu maksimal maka perusahaan dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai harga borongan dan PIHAK PERTAMA berhak membatalkan secara sepihak atas Surat Perintah Kerja dimaksud. Segala biaya yang timbul sebagian akibat pembatalan surat perintah kerja menjadi Beban Pihak Perusahaan

Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap, terdiri 4 (empat) asli bermaterai cukup, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;.

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop......

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui/Menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran Nb. SPK ini dapat digunakan untuk pekerjaan/Pembelian/Pengadaan/renovasi dsb................. yang pengadaannya jumlahnya relatif kecil. Jadi tidak perlu menggunakan Surat Perjanjian. SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor ………………………. Tentang PEKERJAAN PENGADAAN PERSONAL KOMPUTER DAN MESIN PRINTER PADA KANTOR…………………………………. …………………………………………………

Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Personal Komputer dan Mesin Printer untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 PENYERAHAN TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Personal Komputer dan Mesin Printer Pada Kantor ………………………………… sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan ketentuan pasal-pasal Surat Perjanjian ini beserta lampirannya. Pasal 2 TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan: 1. 2.

Pekerjaan Pengadaan Personal Komputer dan Mesin Printer Pada Kantor ....... Secara baik dan bertanggung jawab sesuai dengan RKS Nomor:………………… tanggal ………………………… Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. 2

3.

4. 5.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut Pasal 1 dalam Surat Perjanjian ini adalah 5 (lima) hari kalender sejak penandatanganan kontrak sampai dengan pekerjaan selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA. Jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Kerangka Acuan atau Ketentuan Teknis yang dinyatakan dengan Berita Acara oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang dan Jasa, maka PIHAK PERTAMA akan menerima pekerjaan tersebut yang dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara. PIHAK PERTAMA berhak membuat evaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA, dan apabila ditemukan adanya penyimpangan (tidak sesuai Surat Perjanjian) maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran kepada PIHAK KEDUA. Apabila setelah diberikan Surat Teguran ternyata tidak ada upaya perbaikan, PIHAK PERTAMA akan memutuskan secara sepihak Surat Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku sehubungan dengan pekerjaan ini, termasuk ketentuan-ketentuan intern yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib mentaati petunjuk dan saran – saran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA demi kelancaran tugas pekerjaannya. Pasal 4 PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengalihkan tugas pekerjaan sebagian/seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 BIAYA DAN SYARAT PEMBAYARAN 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Biaya untuk pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ………………..(………………………………………..) Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan sekaligus, apabila prestasi pekerjaan selesai 100 % dengan baik dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Pengujian Barang oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang/Jasa. Semua pembayaran akan d selesaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dari Bendaharawan ………………………………………………… Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan dipungut pajak-pajak menurut peraturan yang berlaku. Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kas Daerah …………………… Harga tersebut adalah tetap tidak berubah ( Fixed Price) termasuk pajak sesuai kententuan yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 6 SANKSI

1.

2.

Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian ini, setelah mendapat peringatan/tegoran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak mengindahkan tegoran tersebut, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi "denda" sebesar minimum (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimum sebesar 5 (lima) persen dari harga borongan atau dapat dikenakan Pemutusan Surat Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tanpa memberi ganti rugi/biaya kepada PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi denda yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 6. Pasal 7 FORCE MAJEURE

Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam (gempa, banjir dan sebagainya ) peperangan, pemogokan,

pemogokan atau kemacetan yang timbul karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan Look-Out dalam bidang keuangan dan perubahan moneter. Kelambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya Force Majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak. Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dianggap bukan Force Majeure. Dalam pemberitahuan kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA. Pasal 8 GARANSI Terhadap barang-barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seperti tersebut pada Pasal 2 ayat 1 diatas, harus diberikan jaminan bahwa barangbarang tersebut asli (original) baik software maupun hardware dan bertanggung-jawab atas tuntutan hak cipta/merk/kekayaan intelektual dari pihak-pihak yang berhak serta menjamin pemakaian minimal selama 1 (satu) tahun untuk segala jenis kerusakan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pemakai. Pasal 9 PERSELISIHAN Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan akan dicoba diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, ditambah lagi seorang diluar kedua belah pihak yang sama-sama disetujui. Pasal 10 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan Perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Surat Perjanjian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, 3 (tiga) rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda tangani di ……….. pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ………….. pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA, …………………………………..

PIHAK PERTAMA, ………………………………….. …………………………………..


……………………………. NIP.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor : …………………………. Tanggal : ………………… NO

SPESIFIKASI

VOLUME

1

Pengadaan Personal Komputer Merk : Wearnes Premiere 6828 Pentium IV 1,7 GHz Chipset SIS 650 256 MB SDRAM 20 GB HDD Realtek 8139 onboard 10/100 Mbps Ethernet 3,5” 1,44 MB FDD Scroler Mouse 107 Keys multimedia keyboard 15” monitor

4 Unit

2

Pengadaan Mesin Printer 4 Unit Merk : HP. Deskjet 656 C Inkjet Printer 6ppm in black & 3ppm in color Optional photo quality colour eith photo cartridge 100 sheet tray PCL level 3 512kBytes built in RAM and 32Kbyte receive buffer USB interface 1000 page duty cycle Terbilang : ………………………………………………………………… ………. PIHAK KEDUA, …………………………………..

HARGA SATUAN (RP) …………………..

JUMLAH HARGA (Rp) ……………… …..

…………………..

………………

Jumlah PPN 10% TOTAL

……………….. ……………….. ……………..

PIHAK PERTAMA,

……………………………….. ………………………………..

………………………………….

……………………………..

Direktur

NIP.

KONTRAK PERJANJIAN PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN GENERATOR SET SERTA PERLENGKAPANNYA PADA GEDUNG ………………………………. Nomor : ………………………… Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set Serta Perlengkapannya untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 Tugas/Lingkup Pekerjaan PIHAK KESATU memberikan tugas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas/pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set serta perlengkapannya pada gedung

………………………………………………… Tahun Anggaran ……………. seperti tertera pada Lampiran Surat Keputusan Penetapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Nomor : ……………………………….. tanggal………………………

Pasal 2 Ketentuan dan Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Tersebut dalam Pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, berdasarkan; 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 2. Peraturan Pemerintah lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini; 3. Dokumen Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set serta perlengkapannya Nomor : ……………………. Tanggal…………………. 4. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : ……….…………. tanggal…………… 5. Surat Penawaran Harga Nomor :……………… tanggal ……………….. Pasal 3 Itikad Baik 1. 2.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak; PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama Kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 4 Syarat-syarat Umum

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Yang dimaksud dengan PIHAK KESATU adalah pihak Pemberi Pekerjaan, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen ................................………………. ……………………………………………………………………………………… Yang dimaksud dengan PIHAK KEDUA adalah Pelaksana Pekerjaan, dalam hal ini adalah ………………………………… bertindak untuk dan atas nama Direktur PT…………………………… Kontrak Perjanjian adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set serta perlengkapannya antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA; Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 kontrak Perjanjian ini; Pekerjaan yang diadakan adalah sebagaimana Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Generator Set serta perlengkapannya; Surat/Kontrak Perjanjian ini didukung oleh semua dokumen yang terkait dengan pekerjaan pengadaan seperti dimaksud dalam Pasal 1, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian ini;

7.

PIHAK KEDUA menjamin dan melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak manapun apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk. Pasal 5 Persyaratan Teknis Pekerjaan

Perincian dari nama, mutu, jenis, volume dan spesifikasi teknis Pengadaan dan Pemasangan Generator Set serta perlengkapannya pada gedung ………………….. ……………………………………. Tahun Anggaran ……………. adalah sebagaimana yang diminta oleh PIHAK KESATU seperti dalam Dokumen Kontrak Pengadaan dan tertera dalam Lampiran Keputusan Penetapan Penunjukan Penyedia Barang Nomor :……………………tanggal…………………… yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian ini. Pasal 6 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Seluruh pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut diatas, harus 100% selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah Surat Perjanjian/Kontrak diterbitkan dan seluruh pekerjaan harus selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal ……………………………………………… Pasal 7 Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan 1. 2.

Untuk melaksanakan pengendalian pekerjaan diadakan pengawasan, pengoreksian, dan pengujian pekerjaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang dan Jasa. PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk teknis dan pengarahan serta perintah dari Panitia Pemeriksa/Penguji seperti tersebut pada ayat I diatas. Pasal 8 Harga Kontrak Pekerjaan

Harga borongan/kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Kontrak Perjanjian adalah sebesar Rp. ……………………………………………………(dengan huruf). termasuk perhitungan-perhitungan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran DIPA No………………… tanggal 31 Desember ……………….. MAK : …………………………….Tahun Anggaran 2007. Pasal 9 Tata Cara Pembayaran dan Syarat-syaratnya Pembayaran Harga Borongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan sekaligus 100% dari nilai kontrak dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/pengujian oleh Panitia Pemeriksa/Penguji yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian. Pembayaran atas barang/peralatan yang telah dilakukan serah terima barang/pekerjaan dan dinyatakan baik serta memenuhi syarat, akan dilakukan PIHAK KESATU setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (tagihan) yang dilampiri : a. Kwitansi dalam rangkap 7 (tujuh); rangkap KESATU bermaterai Rp. 6.000,00 b. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan. c. Berita acara Pemeriksaan/Pengujian. d. Faktur Pajak. Pelaksanaan Pembayaran dilakukan dengan pengajuan SPP-LS melalui KPPN/Kas Daerah …………………. sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Nomor Rekening PIHAK KEDUA : Bank ……………………………………………. Nomor Rekening : ……………………………… Seluruh pembayaran untuk pelaksanaan kontrak pekerjaan ini dibayarkan dengan mata uang Rupiah. Setelah Kontrak ditandatangani oleh para pihak, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan uang muka setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak. Pembayaran uang muka dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sesuai dengan ketentuan pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan ini. Pengembalian uang muka sebagaimana dimaksud diatas, diperhitungkan berangsur-angsur secara merata (proporsional) pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan selambat-lambatnya harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). Pasal 10 Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka

1.

2. 3.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini PIHAK KEDUA, telah menyerahkan jaminan Pelaksanaan Pekerjaan pada PIHAK KESATU sebesar 5% x Rp. ……………………………… = Rp. ……………………………………, (………………………………………………………………) dalam bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan. Jaminan, Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak Perjanjian oleh kedua .belah pihak dan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah waktu penyerahan pekerjaan, dan pekerjaan secara keseluruhan telah selesai 100%. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sampai dengan tanggal ………………………… Jaminan Uang Muka adalah jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai sekurangkurangnya 20 % dari nilai kontrak Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka, harus dikeluarkan oleh Bank Umum.

4. 5. 6.

Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan Kontrak, maka jaminan-jaminan yang diserahkan kepeda PIHAK KESATU disita oleh PIIIAK KESATU untuk dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya pelaksanaan tugas kewajiban PIHAK KEDUA. Jaminan Uang Muka akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU setelah pengembalian uang muka dilunasi oleh PIHAK KEDUA. Pasal 11 Sanksi dan Denda

1.

2.

3.

Jika Pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan termasuk sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum pada Pasal 6 Surat perjanjian Pemborongan ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan. Besarnya denda yang dibayar oleh PIHAK KESATU atas keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebepar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1.

2.

Hak dan kewajiban PIHAK KESATU 1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan spesifikasi yang diminta, baik volume, jenis maupun mutu dalam keadaan baik dan baru. 2) PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan awal terhadap mutu semua bahan/material/peralatan/barang yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA 3) PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan, penelitian, pemeriksaan dan pengujian terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA 4) PIHAK KESATU berhak menolak atau mengembalikan bahan/material/ barang/peralatan yang dikirim rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau pemasangannya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pelelangan. 5) PIHAK KESATU berkewajiban membayar sejumlah harga pekerjaan yang telah disepakati apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajibannya. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1)

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

PIHAK KEDUA berkewajiban dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis Dokumen Pelelangan Penyediaan Barang/Jasa Nomor …………………… Tanggal …………………… PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan. PIHAK KEDUA berkewajiban tetap menjaga lingkungan pelaksanaan dengan baik dan bersih. PIHAK KEDUA berhak meminta pembayaran dengan harga yang telah disepakati apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajibannya. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan seluruh bahan/material/ peralatan/barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak perjanjian dan sesuai Jadwal Pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pasal 13 Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan

1. 2.

Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada pasal 1 Kontrak Perjanjian ini adalah di Kantor ………………………………………………………………………………… Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan dengan membuat dan menyerahkan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 14 Transportasi 1. 2.

Dalam rangka pelaksanaan kontrak perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyediakan alat transportasi untuk pengiriman/pengangkutan barang yang dipesan oleh PIHAK KESATU. Segala biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi beban PIHAK KEDUA dan sudah termasuk dalam biaya kontrak. Pasal 15 Pemutusan hubungan Kerja

1.

PIHAK KESATU berhak memutuskan kontrak perjanjian sepihak, dengan memberitahukan tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada PIHAK KEDUA.

1)

2.

PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) minggu terhitung tanggal kontrak perjanjian ini, tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini. 2) PIHAK KEDUA secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan sabagai diatur dalam Pasal 6 Surat perjanjian ini. 3) PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU, sehubungan dengan pekerjaan ini. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK KESATU dapat menunjuk perusahaan lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK KESATU semua arsip dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak perjanjian ini. Dalam hal demikian, maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 Kontrak Perjanjian ini menjadi milik negara. Jaminan tersebut akan dicairkan oleh PIHAK KESATU dan diperhitungkan dengan presentasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU. Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan

1. 2.

3. 4.

Perselisihan yang timbul mengenai pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diusahakan penyelesaiannya melalui satu arbritrase yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU, wakil PIHAK KEDUA dan anggota lainnya yang dipilih atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang semuanya akan duduk dalam satu arbritase. Apabila arbritase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 16 tidak berhasil mencapai suatu penyelesaian, maka permasalahan akan diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam rangka perjanjian ini kedua belah pihak bersepakat untuk memilih kedudukan domisili yang tetap yaitu Kantor Pengadilan Negeri .......................

Pasal 17 Bahasa dan Hukum Dalam rangka pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa bahasa yang akan digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Hukum yang digunakan adalah Hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pasal 18

Perpajakan Harga Kontrak Pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 8 perjanjian ini sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku. P as a l 1 9 Korespondensi Dalam rangka pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa demi kelancaran pekerjaan dapat dilakukan korespondensi diantara kedua belah pihak baik melalui surat, fax maupun telepon, dengan alamat seperti tertera pada pembukaan Kontrak Perjanjian iini. Pasal 20 Kenaikan Harga Untuk pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini tidak ada kenaikan harga (claim) dari PIHAK KEDUA kecuali Pemerintah secara khusus mengaturnya. Pasal 21 Keadaan Kahar 1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan atau kemampuan kedua belah pihak, keadaan dimaksud adalah : 1) Peperangan 2) Kerusuhan 3) Revolusi 4) Bencana alam; banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan. 5) Pemogokan nasional 6) Kebakaran 7) Gangguan industri lainnya. 2. Dalam hal terjadi keadaan kahar PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan Kahar, dilampauinya jangka waktu tersebut hilangnya hak PIHAK KEDUA untuk menunjukkan keadaan kahar dan hak untuk menuntut akibat keadaan kahar, dan PIHAK KESATU akan menyelesaikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 22 Pengawasan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 1.

Untuk

melaksanakan

pengendalian

pekerjaan

yang

terdiri

atas

2. 3.

pengawasan, pengoreksian dan pengujian pekerjaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa/Penguji Barang/Jasa; PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk teknis dan pengarahan serta perintah dari Panitia/penguji; Running Test (Masa Percobaan) dilakukan selama 3 (tiga) hari. Pasal 23 Amandemen Kontrak

1.

2.

PIHAK KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk tidak melakukan Amandemen/perubahan Kontrak sepanjang tidak terjadi keadaan Kahar, perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan, pesanan. Apabila terjadi Amandemen Kontrak, PIHAK KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur dalam Amandemen Kontrak yang tidak merugikan PIHAK KESATU. Pasal 24 Ketentuan Tambahan

1.

2.

Apabila ada perubahan dalam hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak akan mencantumkan dalam addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian ini. Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam surat perjanjian ini dapat diadakan perbaikan atau peninjauan kembali oleh kedua belah pihak. Pasal 25 Lampiran-lampiran

Pada Surat Perjanjian Kontrak ini dilampirkan : 1. Jaminan Pelaksanaan; 2. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPB); 3. Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia Pelelangan; 4. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 5. Surat Pengusulan Calon Pemenang dari Panitia Pelelangan; 6. Berita Acara Hasil Pelelangan; 7. Berita Acara Evaluasi dan Penilaian Penawaran; 8. Berita Acara Pembukaan Penawaran; 9. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 10. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 26

Penutup Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ............. pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 10 (sepuluh) dan 2 (dua) eksemplar dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA …………………………………..

PIHAK PERTAMA ………………………………….. …………………………………..


……………………………. NIP.

SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : 1901 / 91 / SIJUK. I / 2003

Tentang PEKERJAAN PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR BERUPA LCD PROJEKTOR Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa LCD Proyektor untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tugas/kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pekerjaan pengadaan barang inventaris kantor ……………………………………………………berupa LCD Projektor pada kantor ……..adalah sebagai berikut :

No 1

Spesifikasi PENGADAAN BARANG INVENTARIS BERUPA PROJECTOR Merk : INFOCUS LP 650 * Device Type – DLP Projector * Built- in Devices – Stereo speakers * Dimensions ( Wx D x H ) – 13,8 in x 4,3 in * Weight – 9,3 lbs * Image Brightenes – 2500 ANSI lumens * Max Resolution – 1024 x 768 * Tecnology – Digital Light Processing ( DLP) * Color Support – 24 bit ( 16,7 M color) * Image contrast Ratio- 800 : 1 * Lamp Tipe – UHP 250 Watt ( 2000 hour ( s ) ) * Video Input – NTSC, SECAM, PAL, HDTV * Audio Output – Speaker (s) – integrated * Sound Output Mode – Stereo 2 Watt * Input Device – Remote Control * Compliat Standards – UL,CSA,TRUV,EN55022, FCC- A, NOM, C-TICK, GOST, ICES-003 * Power –AC 100/ 240 V ( 50/60 Hz) * Power Consumption Operational – 350 Watt

LCD

Volume 1 unit

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANA Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang inventaris berupa LCD projector pada Kantor ……………… harus diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat perintah Kerja tanggal……… atau selambat-lambatnya tanggal………………… jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak dapat diubah, kecuali berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang disampaikan pada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan disertai alasan yang tepat dan dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak. Pasal 3 PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan ini pihak Kedua tidak dibenarkan mengalihkan tugas pekerjaan sebagian / seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa seizin PIHAK PERTAMA

Pasal 4 NILAI KONTRAK DAN SYARAT PEMBAYARAN Biaya untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp……… (dengan huruf) Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan sekaligus atau seluruhnya ( 100%) apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh panitia pemeriksa / penguji barang Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan di pungut pajak-pajak menurut peraturan yang berlaku Pembayaran dilakukan dengan pengajuan SPP-LS melalui Kantor Pelayaran Perbendaharaan Negara/Kas Daerah .................. Harga tersebut adalah tetap tidak berubah (Fixed Price ) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku Pihak kedua tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian ini kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA Pasal 5 PEMERIKSAAN PERALATAN / BARANG Segera setelah peralatan/ barang tiba di lokasi, harus segera dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap : Kerusakan yang terlihat Kesesuaian nya dalam spesifikasi teknis Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan bersama oleh panitia pemeriksa / penguji barang dan jasa yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA berhak menolak semua peralatan atau barang yang menyimpang dari spesifikasi dan persyaratan atau peralatan /barang yang cacat. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib atau harus mengganti peralatan /barang yang ditolak tersebut. Biaya penggantian dibebankan kepada PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kondisi pekerjaan sehingga dapat diyakini bahwa pekerjaan yang bersangkutan memberikan hasil pekerjaan yang baik Pasal 6 SANKSI Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA Berdasarkan Surat Perjanjian ini akan dikenakan sanksi “denda” sebesar minimum 1(satu) permil untuk setiap hari

keterlambatan penyerahan sampai dengan maksimum sebesar 5% dari harga borongan Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi denda yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Pasal 7 KENAIKAN HARGA Kenaikan harga selama masa pelaksanaan kontrak ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan tambahan biaya apapun juga (Klaim) walaupun ada kenaikan harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini Pasal 8 JAMINAN Apabila peralatan / barang yang diterima di lokasi dalam keadaan rusak, cacat, kurang dan tidak sesuai dengan spesifikasi maka PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan yang baru selambat - lambatnya 1 ( satu ) minggu setelah surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA Peralatan atau barang pada Surat Perjanjian ini harus diberikan jaminan dari tuntutan hak cipta/merk/paten/kekayaan intelektual dari pihak-pihak yang berhak dan menjamin atas pemakaian minimal selama 1 (satu) tahun untuk segala jenis kerusakan yang diakibatkan bukan karena kesalahan pemakai Pasal 9 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Penyimpangan-Penyimpangan dan atau perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan tambah kurang atau hanya berlaku apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang menyebutkan jenis serta biaya pekerjaan Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah kurang diperhitungkan menurut harga satuan pekerjaan yang dimaksud oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan dan mengurangi kualitas kerja kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA Pasal 10 FORCE MAJEURE Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam ( gempa, banjir dan sebagainya ) kebakaran, peperangan,huru-hara, pemotongan

atau kemacetan yang timbul karena dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengakibatkan perubahan moneter Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya force majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini Pihak kedua tidak memberitahukan kejadian force Majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal satu surat perjanjian ini dianggap bukan force majeure Dalam pemberitahuan kejadian force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA Pihak pertama dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA Pasal 11 PERSELISIHAN Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secara musyawarah antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Arbitrasi Nasional Indonesia ( BANI ) di Jakarta. Apabila cara yang dimaksud pasal 11 ayat 1 juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada keputusan pengadilan Negeri, untuk itu ditetapkan domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri …………….. Pasal 12 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran Resmi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini adalah : Surat Keputusan Pemenang Pelelangan Nomor : ……………, tanggal …………….. Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : ………………………, tanggal ……………. Nota Dinas Tidak Adanya Sanggahan Nomor : ……………., tanggal …………….. Penetapan Pemenang Pelangan Nomor : ………………., tanggal …………….. Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : …………………………., tanggal ………………..

Berita Acara Evaluasi, Penawaran Harga Nomor : ……………., tanggal …………. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor : …………………., tanggal ……………………… Surat Penawaran Harga PT. ……………….Nomor : ………………., tanggal ………… Berita Acara Aanwidjing Nomor : ………………………………, tanggal ……………… Undangan Pelelangan Nomor : ……………………………….., tanggal ………………. Berita Acara Perkiraan Harga Menurut Perhitungan Sendiri (HPS) ……………………………, tanggal ………………………… 12. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : …………, tanggal …

Nomor

:

Pasal 13 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian Surat perjanjian ini dibuat dalam 7( tujuh) rangkap 3 ( tiga) rangkap asli dan 4 (empat ) rangkap copy yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani di ………. pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di…………...pada hari dan tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA, …………………………………..

PIHAK PERTAMA, ………………………………….. …………………………………..

…………………………………. Direktur

…………………………….. NIP.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANA PEKERJAAN Nomor : …………………………………. Tanggal : .......…………………………….. TENTANG PENGADAAN FILING CABINET, KOMPUTER PC + PERLENGKAPANNYA, DATA STRORED (USD), TUSTEL, RECORDER DIGITAL, LAPTOP ANTARA ………………………………………………………. DENGAN ………………………………………………………. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.



Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat

yang

selanjutnya dalam


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : 1) DIPA ………………………….. tahun anggaran ……… nomor ……………………… tanggal …………………………………… 2) Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor ……………………………..tanggal ……………………………, tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pembelian dan Pengadaan Barang dan Jasa …………………………………………; 3) Surat Penawaran Harga : No. …………………………………. 4) Berita Acara Negosiasi Harga Nomor : ………………………. tanggal …… …………

5)

Surat Penetapan Penunjukan Nomor : …………………… …. tanggal ………………………. 6) Surat Perintah Kerja Nomor : ……………………………. Tanggal ………………...... Dengan ini kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian pekerjaan Pengadaan Filing Cabinet, tustel, Komputer PC + Perlengkapannya, Data Stored (USB), Digital Recorder, Lapptop, dengan Ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan melaksanakan pekerjaan tersebut untuk PIHAK PERTAMA; Pekerjaan Pengadaan Filing Cabinet, Tustel, komputer PC + Perlengkapannya, Data Stored (USB), Digital Recorder, Laptop tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan yang tertera dalam DIPA ………………………………………. tahun anggaran …………. Nomor…………… tanggal ……………………………. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN Lingkup perjanjian pekerjaan Pengadaan Filing Cabinet, Tustel, Komputer PC + perlengkapannya, Data Stored (USB), Digital Recorder, Laptop, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut diatas meliputi :

Pekerjaan Pengadaan Filling Cabinet sebanyak 3 (tiga) unit, Tustel sebanyak 5 (lima) unit, komputer PC + Perlengkapannya sebanyak 2 (dua) unit, Data Stored (USB) sebanyak 3 (tiga) unit, Laptop sebanyak 2 (dua) unit dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan harga , jumlah, jenis dan spesifikasi sesuai dengan daftar lampiran I dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan terlampir ; Barang-barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baru, baik dan benar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya; PIHAK KEDUA diharuskan memberikan petunjuk/cara pemakaian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menanggung segala biaya yang timbul karena kegiatan diatas. Pasal 3 HARGA BARANG Harga borongan pekerjaan Pengadaan Filing Cabinet, Tustel, Digital Recorder, Komputer PC + Perlengkapannya, Data Stored (USB), Laptop sesuai Pasal 2 perjanjian ini adalah sebesar Rp. ………………………. (dengan huruf), termasuk pajak-pajaknya, dan harga tersebut dalam perjanjian ini adalah tetap dan tidak berubah. Pasal 4 WAKTU PENYERAHAN 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan keseluruhan barang sesuai dengan permintaan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada waktu penyerahan barang-barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, terlebih dahulu harus diadakan uji coba dan pemeriksaan oleh penerima barang dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang; 2. Apabila terdapat penyimpangan atau kekurangan jumlah peralatan sehingga tidak sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA Wajib mengganti dan atau melengkapinya terlebih dahulu. Pasal 5 TEMPAT PENYERAHAN Barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di lokasi …………………………………………(Sebutkan nama kantornya serta alamat yang jelas) …………………………………………………………………………………………………………………… … Pasal 6 CARA PEMBAYARAN Pembayaran dilaksanakan sekaligus, sebesar Rp. ……………………… (dengan huruf), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA seperti dimaksud dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini dan dibayar melalui KPPN/Kas Daerah ………………… dengan cara pemindah bukuan kepada Bank

…………………………………………………………… Nomor Rek. …………………………………….. atas nama PT/CV/Firma/Koperasi .................................. Pasal 7 PAJAK-PAJAK Semua pajak-pajak yang timbul akibat dari perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya. Pasal 8 MASA GARANSI PIHAK KEDUA memberikan masa garansi atas barang-barang yang diserahkan sesuai dengan kondisi umum yang berlaku sejak barang-barang yang diserahkan seluruhnya dengan baik dan lengkap dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Pasal 9 HAK PATEN DAN HAK CIPTA PIHAK KEDUA wajib melindungi barang-barang yang diserahkan dari keasliannya (original) baik software maupun hardware dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak Paten dan Hak Cipta. Pasal 10 SANKSI-SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan atau penyerahan barang tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0 /00 (satu permil) setiap hari keterlambatan atau maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total harga dan dibayarkan sekaligus pada saat pembayaran. Denda sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila PIHAK KEDUA mengalami Force Majeure.

Pasal 11 PERUBAHAN HARGA 1. Kenaikan harga barang yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan pengadaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA; 2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga barang, kecuali terdapat kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khusus untuk pekerjaan borongan.

Pasal 12 FORCE MAJEURE Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam perjanjian ini adalah : 1. Bencana Alam atau keadaan cuaca yang tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan; 2. Adanya haru-hura/perang atau kekacauan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan diselesaikan; 3. Peraturan Pemerintah dibidang ekonomi dan moneter, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 4. Kejadian lain diluar kekuasaan/kemampuan manusia dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 13 PERSELISIHAN DAN DOMISILI 1. Perselisihan dibidang teknis dan diluar bidang teknis akan diselesaikan, oleh kedua belah pihak secara musyawarah; 2. Jika dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai suatu penyelesaian, maka akan dibentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan (Arbitrasi) yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu : Seorang wakil PIHAK PERTAMA; Seorang wakil PIHAK KEDUA; Seorang wakil PIHAK KETIGA yang ditunjuk oleh dan atau dengan persetujuan wakil-wakil kedua belah pihak. 3. Untuk penyelesaian perselisihan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama memilih tempat kedudukan yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri ………………….. Pasal 14 LAIN-LAIN Segala perubahan berkenan dengan isi serta maksud surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, dan akan dituangkan dalam satu addendum yang merupakan suatu kesatuan, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 15 PENUTUP

1.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini demikian pula perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini dan dianggap sah setelah disetujui oleh Kedua Belah Pihak. 2. Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya, dan dinyatakan berlaku dan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan diatas. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menerima satu berkas asli, dan selebihnya diperuntukkan bagi instansi-instansi yang berkepentingan dalam Surat Perjanjian ini; 3. Surat Perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak serta berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani bersama.

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :


Nama NIP

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ………………………….

Pada hari ini, …………… tanggal …………………………. Tahun ……………………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.

Nama Jabatan Alamat

: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..

Berdasarkan Keputusan …………….. Nomor : …………………., tanggal …………….., ditunjukkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada …………………………………., dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah RI/Pemerintah Daerah ……………………., yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

Nama Jabatan Alamat

: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..

Yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan akte notaris Nomor : …….. oleh Notaris ……………………. Yang berkedudukan di ……………………………………….. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi …………………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor : …………………………. Tanggal …………………… dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Filing Cabinet, komputer PC + Perlengkapannya, Data Stored (USB), Digital Recorder, Laptop, dan tustel yang jumlah, jenis dan spesifikasi sesuai dengan daftar lampiran I dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan terlampir; untuk keperluan Kantor ………………………………………………….. dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup untuk melaksanakannya dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor : …………………………. Tanggal ……………………… Harga Pengadaan Filing Cabinet, komputer PC + Perlengkapannya, Data Stored (USB), Digital Recorder, Laptop dan tustel adalah sebesar Rp. ……………………. (dengan huruf), Penyelesaian Pekerjaan sampai 100% oleh PIHAK KEDUA, Paling lambat dalam jangka waktu 20 9dua puluh) hari kalender terhitung sejak di tanda tanganinya Surat Perintah Kerja ini. Pembayaran akan dilaksanakan setelah penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen) atau sebesar Rp ……………………. (dengan huruf); yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

…………………………………. tidak diperkenankan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga. ……………………………….. tidak dibenarkan mengajukan klaim apapun atau mengurangi kualitas pekerjaan dengan alasan kenaikan harga barang dan upah ataupun kesalahan perhitungan dalam penawaran yang telah diajukan. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1

0

00

(satu permil) untuk

setiap hari keterlambatan dan denda komulatif maksimal 5% (lima persen) dari harga penawaran. Demikian Surat Perintah Kerja ini dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Koperasi Komitmen .....


PIHAK PERTAMA Pejabat

Nama NIP

Pembuat

KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA (KPBJ) PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA BERUPA 5 (LIMA) UNIT DELL OPTILEX 170L SMALL MICRO TOWER Nomor : …………………………………… Tanggal : …………………………. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pengadaan peralatan alat pengolah data dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini : Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN 1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pengadaan Alat Pengolah Data berupa : 5 (lima) unit Dell OPTILEX 170L Small Micro Tower. 2. Pengadaan peralatan ………………………

tersebut

diserahkan

dan

dipasang

di

kantor

3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan barang dalam keadaan baru dan

asli serta mengganti barang-barang yang diserahkan apabila ada yang rusak dengan ketentuan dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pelelangan.

Pasal 2 DASAR KONTRAK DAN PELAKSANAAN PENGADAAN 1. Dasar kontrak pengadaan peralatan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah :

a.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : …………………… tanggal ……………………… b. Surat Penawaran Harga Nomor : ………………………….. tanggal ……………… c. Surat Usulan Calon Penyedia Barang/Jasa Nomor : …………………….. tanggal …..………………… d. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : ……………… tanggal …………………… e. Berita Acara : Penjelasan Pekerjaan Pembukaan Surat Penawaran Harga Evaluasi Surat Penawaran Harga Evaluasi, Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga f. Surat Jaminan Pelaksanaan 2. Dasar dan spesifikasi teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini yaitu : a. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Lampiran I dan II. c. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Alat Pengolah Data. Pasal 3 JENIS KONTRAK Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lump sum, kontrak Lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh peralatan tersebut dalam Pasal 1 dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia barang/Jasa. Pasal 4

AMANDEMEN KONTRAK Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak, perubahan kontrak dapat terjadi apabila : Perubahan pekerjaan disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak. Perubahan jadwal pelaksana pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kontrak. a.

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA 1) Memeriksa dan menguji coba pengadaan peralatan yang dilaksanakan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA 2) Memilih laporan-laporan secara periodik mengenai pengadaan peralatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

pelaksanaan

3) Membayar harga peralatan sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA. 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan peralatan. b.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan tersebut pada pasal 1 sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

peralatan

2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan peralatan tersebut. 3) Melaporkan pelaksanaan periodik kepada PIHAK PERTAMA.

pengadaan

peralatan

tersebut

secara

4)

Melaksanakan dan penyelesaian pengadaan peralatan tersebut sesuai dengan jadwal penyerahan barang yang telah ditetapkan. 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

untuk

6)

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu penyerahan barang yang telah ditetapkan. Pasal 6 TANGGUNG JAWAB DAN JAMINAN HUKUM HASIL PEKERJAAN 1. Pengadaan dan penyerahan peralatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi teknis yang telah ditentukan. 2. Pengadaan Peralatan tersebut pada pasal 1 diatas harus dilaksanakan sendiri oleh PIHAK KEDUA dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, untuk pengadaan peralatan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 4. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini dan ketepatan waktu penyerahan/pengiriman barang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. 5. Peralatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan standar yang telah disebutkan dalam spesifikasi teknis pada pasal 1 diatas.

6.

PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang sampai ke kantor ....................(kantor PIHAK PERTAMA) 7. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi teknis dan persyaratan yang telah ditentukan. 8. PIHAK KEDUA diharuskan menyediakan layanan purna jual terhadap peralatan yang dipesan pada pasal 1 diatas. 9. PIHAK KEDUA harus menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. PIHAK

KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala klaim atau tuntutan sehubungan dengan hal tersebut pada ayat 9 pasal ini, dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul, serta PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu termasuk mewakili ke depan pengadilan. Pasal 7 PERALATAN 1. Peralatan yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA dan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan peralatan ini harus diserahkan dalam keadaan baru oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK PERTAMA berhak menolak peralatan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan. 3. Jika peralatan tersebut ditolak PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti peralatan tersebut, dengan peralatan baru yang memenuhi persyaratan. 4. Tidak tersedianya peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan dalam penyerahan barang. 5. Apabila peralatan yang diserahkan setelah melalui pengetesan/pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan maka PIHAK KEDUA wajib mengganti tanpa berhak menuntut kerugian. Pasal 8 JANGKA WAKTU PENYERAHAN BARANG 1. Jangka waktu penyerahan barang ditetapkan selama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani diatas Materai dan disetujui oleh Penyedia Barang/Jasa 2. Waktu penyerahan barang tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur di dalam perjanjian tambahan (addendum kontrak). Pasal 9 UJI COBA PERALATAN 1. Setelah peralatan dikirim, peralatan diuji coba oleh PIHAK KEDUA disaksikan oleh PIHAK PERTAMA.

2. Apabila pengoperasian peralatan tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, biaya pelatihan termasuk dalam harga peralatan yang dipesan. 3. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, maka PIHAK KEDUA memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Pasal 10 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA 1.

Jaminan Pelaksanaan : a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan selamat-lambatnya pada saat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini ditanda tangani. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut dapat berupa guarantee yang harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau berupa Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai program surety Bond. Besar nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari harga kontrak atau sebesar Rp ………………….. (dengan huruf) b. Surat Jaminan pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah seluruh barangbarang diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA. c. Dalam surat jaminan pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa Jaminan Pelaksanaan menjadi Milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA , bilamana terjadi Pemutusan perjanjian dengan memperhintungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. d. Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatangan Kontrak Pengadaan Barang /Jasa ini sampai dengan 14 hari (empat belas) hari setelah kontrak berakhir. e. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara. Dan apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat Membatalkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang pelelangan. f. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang Pelelangan, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ayat 1 a Pasal ini.

2.

Jaminan Uang Muka : a. Sebelum pembayaran uang muka oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Uang Muka berupa surat jaminan umum atau perusahaan asuransi kerugian (bentuk jaminan sesuai dengan ayat 1.a pasal ini) sebesar

20% dari harga barang/nilai kontrak atau sebesar Rp. ……………. (dengan huruf) b. Jaminan uang muka tersebut pada ayat 2.a pasal ini, akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 12 kontrak pengadaan barang/jasa ini. c. Dalam surat jaminan uang muka tersebut ayat 2.a pasal ini, harus ada ketentuan bahwa jaminan uang muka menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi Pemutusan kontrak, dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. d. PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan uang muka tersebut dalam ayat 2.a pasal ini adalah sepenuhnya diperuntukkan atau dipergunakan bagi pelaksanaan pengadaan Alat Pengolah Data berupa : 5 (lima) unit Dell Optiplex 170L Small Micro Tower sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) ini. Pasal 11 HARGA BARANG / NILAI KONTRAK

1.

Harga barang atau Nilai Kontrak atas pengadaan peralatan tersebut dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. ……………………….. (dengan huruf) merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price) dibebankan pada DIPA Kantor ……………………….. Tahun Anggaran ……… Nomor : ……………… tanggal ………………………………… 2. Dalam Harga / Nilai Kontrak tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 CARA PEMBAYARAN 0 Pembayaran harga barang/nilai kontrak pada pasal 11 tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan sistem dan jumlah tahap berdasar kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan diatur sebagai berikut : Pembayaran Pertama berupa : Uang Muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% dari harga barang/nilai kontrak yaitu : 20% x Rp. ………………………….. = Rp. ……………………… (dengan huruf) dapat dibayarkan setelah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) ini ditandatangani kedua belah pihak dan atas jumlah tersebut PIHAK KEDUA memberikan Jaminan Uang Muka sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 2.a

Pembayaran Kedua : Sebesar 100% dari harga barang/nilai kontrak dikurangi 100% nilai uang muka setelah seluruh peralatan yang dipesan terpasang dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, pembayaran menjadi =100% - (100% Uang Muka) = 100% - 20% = 80% x Rp. ………………… = Rp. ……………………… (dengan huruf). 1 Tahap-tahap pembayaran harga barang/nilai kontrak tersebut dalam ayat 1 dilakukan melalui KPPN /Kas Daerah ……….. dan disalurkan melalui rekening PIHAK KEDUA pada ……. Bank …………………. Rekening Nomor : …………………………. Pasal 13 KENAIKAN HARGA 1. Kenaikan harga peralatan, selama masa pelaksanaan pengadaan Alat Pengolahan Data berupa : 5 (lima) unit Dell Optiplex 170L Small Micro Tower ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (klaim) atas kenaikan harga Alat Pengolah Data berupa : 5 (lima) unit Dell Optiplex 170L Small Micro Tower tersebut, kecuali adanya kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang secara resmi menyatakan dari tentang adanya kenaikan harga-harga yang diakibatkan adanya perubahan kurs valuta asing terhadap mata uang Rupiah (Devaluasi terhadap nilai tukar Rupiah) yang secara resmi diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Pasal 14 BEBAN BIAYA DAN PAJAK 1. Segala biaya sehubungan pembuatan surat perjanjian ini termasuk biaya materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA . 2. Segala pajak sehubungan dengan Pengadaan Alat Pengolahan Data berupa: 5 (lima) unit Dell Optiplex 170L Small Micro tower ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) 1. Yang dimaksud “keadaan kahar” dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. 2.

Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan b. Kerusuhan c. Revolusi

3.

d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan. e. Pemogokan f. Kebakaran g. Gangguan industri lainnya. Apabila terjadi “keadaan kahar”, maka : a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis Kepada PIHAK PERTAMA bahwa telah terjadi “keadaan kahar”.

b.

Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang. c. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang “keadaan kahar” tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya “keadaan kahar” tersebut. 4. Apabila “keadaan kahar” itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini. Pasal 16 DENDA DAN GANTI RUGI Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa sedangkan Ganti Rugi adalah sanksi financial yang dikenakan kepada Pengguna Barang/Jasa, karena terjadinya cidera janji. 0 1

Denda yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA : 0 Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar “Denda Kelalaian” sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya pelaksanaan pengadaan, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan / kelalaian yang diperingatkan tersebut.

1

JIKA PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan peralatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1

0

00

(satu perseribu) dari nilai kontrak.

2 Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 Pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. 3 Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. 2

Ganti rugi yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA : 0 Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran atas penyerahan peralatan dari PIHAK KEDUA akan dikenakan ganti rugi. 1 Besarnya ganti rugi yang dibayar PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran Kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini menurut ketetapan Bank Indonesia. Pasal 17 RESIKO

1. Jika Peralatan yang dipesan PIHAK PERTAMA musnah karena kelalaian PIHAK KEDUA belum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul. 2. Jika pada waktu pemesan Alat Pengolah Data berupa : 5 (lima) unit Dell Optiplex 170L Small Micro Tower tersebut terjadi kemacetan akibat tidak tersedianya peralatan yang dipesan dan karena adanya kesalahan dari PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat keterlambatan dalam penyerahan peralatan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 3. Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pengadaan peralatan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH perdata. Pasal 18 ITIKAD BAIK

1.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 5.

2.

Para pihak setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan

kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Pasal 19 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

2.

Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh : timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara di wilayah Republik Indonesia, keributan, kekacauan dan huruhara, bencana alam lainnya sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

3.

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 di atas.

4.

Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa maupun pelaksanaan pengadaan peralatan, dalam hal ini : a) PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi yaitu 1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara.

2.

Dikenakan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.

3. Membayar denda ganti rugi kepada Negara.

b)

PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan atau jumlah denda kumulatif telah mencapai maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak pengadaan peralatan ini.

6.

Jika terjadi Pemutusan kontrak/ perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Penyedia Barang/Jasa lain untuk melaksanakan pengadaan peralatan tersebut dan PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan peralatan tersebut yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

7.

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam pasal 16 ayat b.2.

8. Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Pasal 20 SERAH TERIMA PERALATAN

1.

Saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

2.

Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan merupakan dilampirkan dalam surat permintaan Pembayaran.

4.

PIHAK PERTAMA dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas pemeriksa dan menandatangani berita acara.

5.

Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja, PIHAK PERTAMA berhak menolak barang tersebut dan PIHAK KEDUA harus mengganti barang yang sesuai dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

dokumen

yang

harus

Pasal 21 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

0

Bila terjadi Perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah

1

Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "Panitia Pendamai" terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas

sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak. 3.

Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

4.

Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri …………………… Pasal 22 TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini beserta segala akibatnya, kedua belah pihak telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Pengadilan Negeri …………………. Pasal 23 PENUTUP

1.Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam (addendum kontrak) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) ini.

2.Kontrak

Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dalarn rangkap 8(delapan) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan peralatan ini. 3.PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak Pengadaan Alat Pengolah Data berupa 5 (lima) unit Dell Optiplex 1701, Small Micro Tower ini telah menyetujui untuk melaksanakan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di ................ (sebutkan lokasi dan kotanya) pada hari dan tanggal tersebut di atas, serta dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disetujui dan ditandatangani di atas, serta dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah disetujui dan ditandatangani diatas materai tempel oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

PT/CV/Firma/Koperasi..... ....


Pejabat Pembuat Komitmen

Nama NIP

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR : ……../SPK/........... Anggaran : DIPA KANTOR .................. Tahun Anggaran : 200.... Kofe Fungsi / Sub Fungsi/ Program/ Kegiatan : Kode Sub Kegiatan / MAK : =====================================================

Kepada : PT/CV/Firma/Koperasi 0000000000000000 Alamat :

NPWP

:

Rekening pada Bank

: Bank ……………………………. Rekening No. ………………………. ===================================================== Kami mengharapkan kepada saudara agar dapat mengirimkan/menyerahkan kepada kami barang-barang tersebut dibawah ini : NO

NAMA BARANG ALAT PENGOLAH DATA BERUPA : Dell Optiplex 170L Small Micro Tower Pentium 4 2.8 GHZ HT/1GB/80 GB/CD-RW/NIC10100/XP PRO+DELL 15” E152FP Plat Panel LCD MONITOR Micro Tower Black-intel Pentium IV 2.8 GHZ HT 1 MB Chase, 1GB 400 MHz DDR SDRAM Memory (Max. 2GB, 2 DIMM Slosts) Intel 865GV Chipset w/800MHz FSB Hyper Treading 80GB HDD Ultra ATA/100 7200 rpm, FDD, 3PCI, 1 serial, 1 pararel, 6 USB Keyboard & mouse, CD-RW Integrated intel extreme graphic (up to 64MB) w/NO AGP Slot. NIC 10/100, XP PRO, DELL 15 E152FP Flat Panel LCD Monitor, external Speaker

Terbilang :

Jumlah 5(lima)

Satuan

Harga (dalam rupiah) Satuan Jumlah

UNIT

Jumlah

SYARAT : 1 Jangka waktu Penyerahan : 20 (duapuluh) kalender terhitung mulai dari tanggal

2 3

4

Surat Perintah Kerja ini Tempat penyerahan : Kantor …………………………………………….(alamat jelas) Keterangan : a. Tanpa hak mengajukan kenaikan harga b. Keterlambatan tanpa dapat membuktikan terjadinya force majeure (hal=hal yang diluar kekuasaan perusahaan), untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari harga/nilai Surat Perintah Kerja ini dan apabila denda telah melebihi 5% maka PIHAK PERTAMAtanpa pemberitahuan lebih dahulu berhak memutuskan surat Perintah Kerja ini secara sepihak dengan menunjuk perusahaan lainnya dan segala kerugian sebagai akibat Pemutusan Surat perintah kerja ini menjadi tanggung jawab perusahaan yang telah menandatangani Surat Perintah Kerja ini. c. Barang dalam keadaan 100% baru dan dapat dipergunakan d. Harga sudah termasuk pajak ; PPN 10% Pembayaran : Dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja ini.

Yang bertanda tangan di bawah ini sanggup menyelesaikan dan memenuhi dengan baik segala isi Surat Perjanjian dan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja ini. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Nama Perusahan Komitmen


Pejabat

Nama NIP

Pembuat

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA BERUPA NOTEBOOK DAN LCD PROJECTOR ………………………………………….. TAHUN ANGGARAN 200... Nomor : …………………………. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa)

Dengan ini menyatakan bahwa :

a.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pengadaan alat pengolah data berupa notebook dan LCD projector untuk keperluan kantor …………………….

b.

Harga barang tersebut sebesar Rp. …………………… (dengan huruf) dari anggaran pengadaan alat pengolah data berupa notebook dan LCD. Projector, …………………….. Kantor ............ yang tertuang dalam DIPA Tahun anggaran 200.... Nomor ……………………….. tanggal ……………………. c. Kedua belah pihak setuju bahwa PIHAK PERTAMA membayar sesuai harga kontrak dan PIHAk KEDUA melaksanakan penyerahan barang sesuai yang diperjanjiakan. d. Pelaksanaan penyerahan barang selama 15 (lima belas) hari kalender dan dimulai pada saat diterbitkannya Surat Pesanan. e. Kontrak/perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,f. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ,menyetujui melaksanakan perjanjian sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal ditandatangani perjanjian/kontrak. g. Kedua belah pihak setuju mengadakan perikatan dalam kontrak pelaksanaan pengadaan alat pengolah data berupa notebook dan LCD Projector, untuk keperluan Kantor.............. dengan syarat-syarat umum dan syaratsyarat khusus sebagai berikut : BAB I SYARAT-SYARAT UMUM (KETENTUAN UMUM) Ketentuan umum terdiri dari definisi ruang lingkup pengadaan, jaminan pelaksanaan dan garansi / Jaminan purna jual, pembayaran harga, amandemen kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan penyerahan barang, pengawasan, keterlambatan penyerahan barang, keadaan kahar, itikad baik, Pemutusan kontrak, penyelesaiaan perselisihan, bahasa, dan hukum, perpajakan, dan korespondensi. Ketentuan umum tersebut diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut : PASAL 1 DEFINISI 1. Perjanjian/Kontrak adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pengadaan alat pengolah data berupa notebook dan LCD projector, Kantor ............. yang dituangkan dalam Surat

Perjanjian/Kontrak. 2. Keadaan Kahar adalah keadaan yang merupakan suatu keadaanyang terjadi diluar kehendak atau perkiraan, sehingga penyerahan barang yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Seperti keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan atau gangguan industri lainnya. PASAL 2 HARGA Harga pengadaan alat pengolahan data berupa notebook dan LCD projector,………………. yang diperjanjikan sebesar Rp. …………………. (dengan huruf) dibiayai dari anggaran Kantor ......................... Tahun Anggaran 200...... PASAL 3 PEMBAYARAN Pembayaran barang sebesar Rp. ……………….. (dengan huruf) akan dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, setelah barang diperiksa yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya diserah terimakan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Kemudian di transfer ke Rekening PT/CFV/Firma/Koperasi ......…………………… pada Bank ……………………… Rekening No. ………………., dan PIHAK KEDUA Menyerahkan jaminan barang/garansi purna jual sebagai jaminan atas kualitas barang. PASAL 4 JAMINAN PELALAKSANAAN DAN GARANSI/PURNA JUAL BARANG

1.

Jaminan pelaksanaan diberikan sebelum penandatanganan kontrak dan diterbitkan oleh bank umum/ perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang direasuransikan kepada perusahaan asuransi. 2. Garansi/purna jual barang diberikan setelah dilaksanakan penyerahan barang yang merupakan jaminan bila adanya kerusakan atau terjadi hal lainnya pada barang yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan penyerahan barang. PASAL 5 AMANDEMEN KONTRAK 1. Amandemen kontrak dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar. 2. Amandemen dapat dilakukan apabila disetujui baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA. PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1.

Pihak kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memeriksa spesifikasi dan kondisi barang dan membayar harga barang tersebut sebesar Rp. ……………………. (dengan huruf). 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan alat pengolahan data berupa notebook dan LCD Projector, ………………… sebesar Rp. ………………. (dengan huruf), memberikan keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan barang-barang yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. PASAL 7 PENYERAHAN BARANG 1. Jangka waktu penyerahan alat pengolahan data berupa notebook dan LCD projector, adalah15 (lima belas) hari kalender mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Pesanan. 2.

Pengiriman barang tersebut menggunakan prangko kantor ............(alamat jelas)

3. Masa berlaku surat garansi/purna jual barang alat pengolah data berupa notebook dan LCD projector, …………………. Selama 1 (satu) tahun sejak barang diserahkan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima Barang dari PIHAK KEDUA. PASAL 8 PEMERIKSAAN BARANG Pemeriksaan barang alat pengolahan data berupa notebook dan LCD projector …………….. dilakukan oleh Tim Pemeriksaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor : ……………………. Tanggal …………………., ketidak sesuaian spesifikasi dan tidak baiknya kondisi barang dari hasil pemeriksaan dapat dikembalikan kepada PIHAK KEDUA. PASAL 9 KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG Apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang atau keterlambatan pembayaran yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, maka diatur denda sebagai berikut : 1. Penyerahan barang dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA mengalami keterlambatan/melebihi dari jadwal yang ditentukan, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1

0

00

(satu perseribu) dari harga kontrak atau 5% x Rp. …………….. = Rp.

…………… (dengan huruf).

2. Pembayaran (Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan, PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. 3. Denda tidak berlaku apabila penyebab keterlambatan disebabkan keadaan kahar. PASAL 10 KEADAAN KAHAR 1. Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga penyerahan barang yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dipenuhi. Keadaan kahar tersebut adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya. Atas keterlambatan penyerahan barang akibat tersebut diatas, maka pembayaran tidak dikenakan sanksi (denda) 2. Apabila terjadi keadaan kahar PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA saling memberitahukan keadaan tersebut dan disepakati kedua belah pihak bahwa keadaan tersebut termasuk keadaan kahar. PASAL 11 ITIKAT BAIK 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa memperlihatkan adanya kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mupakat. PASAL 12 PEMUTUSAN KONTRAK Pemutusan/pembatalan perjanjian/kontrak tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak. PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat melalui Panitia Pendamai atau Pengadilan Negeri. PASAL 14 BAHASA DAN HUKUM

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian/kontrak ini adalah bangsa Indonesia dan hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Negara Indonesia. PASAL 15 PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai dan pajak-pajak lainnya serta bea materai sesuai dengan ketentuan perundingan yang berlaku menjadi beban PIHAK KEDUA. PASAL 16 KORESPONDENSI Korespondensi dalam bentuk surat menyurat kepada PIHAK PERTAMA ditunjukkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, ………………………………………. sedang kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk surat menyurat ditujukkan kepada ……………………………………………………………………………………………………………….... BAB II SYARAT-SYARAT UMUM (KETENTUAN UMUM) PASAL 17 PENANGGUHAN Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, PIHAK PERTAMA dapat melakukan penangguhan pembayaran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

BAB III SYARAT-SYARAT KHUSUS (KETENTUANKHUSUS) PASAL 18 ASAL BARANG Asal barang yang diadakan adalah seluruhnya buatan produk luar negeri karena barangbarang tersebut belum diproduksi dalam negeri. PASAL 19 HAK PATEN DAN HAK CIPTA

PIHAK KEDUA wajib melindungi barang-barang yang diserahkan dari keasliannya (original) baik software maupun hardware dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Paten dan Hak Cipta. PASAL 20 JAMINAN PELAKSANA Jaminan Pelaksanaan pengadaan alat pengolah data berupa produk note book dan LCD projector, sebesar 5% dari kontrak. PASAL 21 PEMBAYARAN 1. Pembayaran dilakukan dalam sekaligus setelah penyerahan barang yang dinyatakan dalam Berita Acara serah terima Barang dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

2.

Pembayaran yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. …………………. (dengan huruf). 3.

Mata uang yang dipergunakan dalam perjanjian/kontrak ini adalah mata uang Rupiah. PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari : 2. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama. 3. Jika keputusan sebagaimana dimaksud Ayat 2 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihanakan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. PASAL 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN

2.

Perjanjian/kontrak pengadaan alat pengolahan data berupa notebook dan LCD projector, …………….. dilampiri dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kontrak terdiri atas : 1. Surat Penawaran dengan lampiran-lampirannya. Surat Keputusan Penunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung Penyedia Barang (SKPPB). 3. Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 24 PENUTUP 1.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. 2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 3. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pengadaan barang ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.................... 4. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun di .................... pada hari dan tanggal tersebut diatas. 5. Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Koperasi........ Komitmen.....



Nama NIP

SURAT PESANAN Nomor : ...................

Pembuat

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat

: : : Pejabat Pembuat Komitmen ................ : ...........................................................

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : .....................tanggal ............., dengan ini kami minta agar Saudara : Nama Jabatan Alamat

: : Direktur PT/CV/Firma/Koperasi...... :

dapat segera mengirimkan barang alat pengolah data berupa notebook dan LCD projector, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian tersebut diatas. Demikian Surat Pesanan ini diterbitkan di ............ pada tanggal ........... agar dapat Saudara laksanakan dengan baik dan atas perhatian serta kesediaan Saudara kami mengucapkan terima kasih PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Koperasi Komitmen......



Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Pembuat

Nomor Tanggal

: :

PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) atau RODA 4 (EMPAT) (Pilih yang mana mau dilaksanakan) Antara KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA …………………………………….. ………………………………………………………….. Dengan …………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan : 1. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) No. ……………………….. tanggal ……………………… 4. Surat Penawaran Perusahaan No. …………………………… Tanggal ………….......

5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No. …………………… tanggal ………………………….

6.

Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran No. ……………….. tanggal ……………………………. 7. Surat Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan No. …………………… tanggal ………………........………. 8. Surat Penetapan Pemenang Lelang No. …………………………………… 9. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ………………… tanggal …….………………….. Dengan ini sepakat untuk membuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasalpasal tersebut dibawah ini : PASAL 1 TUGAS DAN PEKERJAAN PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang Kendaraan Roda 2 (Dua) atau Roda 4 (Empat) sebanyak ……….. unit. PASAL 2 RINCIAN PEKERJAAN Rincian pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) atau Roda 4 (Empat) sebagaimana tersebut pada Pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing). PASAL 3 HARGA BORONGAN

(1)

Jumlah harga borongan seluruh pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) atau Roda 4 (Empat) sebanyak …… unit telah disepakati sebesar Rp. …………………. (dengan huruf) sudah termasuk Pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. (2) Pembayaran dari jumlah harga borongan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 1 diatas dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor ………………………………….. Tahun Anggaran ………… PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu, sampai dengan tanggal ………………………. setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani. (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeure.

PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN (1)

Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari harga borongan dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.

(2)

Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang dalam waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan pekerjaan atau menyerahkan barang.

(3)

Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui KPPN atau Kas Daerah …………, kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pembayaran dilaksanakan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah harga borongan atau sebesar Rp. ………………… (dengan huruf) segera dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Barang kendaraan roda 2 (Dua) atau Roda 4 (Empat) di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang. (2) Pembayaran dilakukan melalui ke Bank …………………………. No. Rekening ………………………………. Atas nama PT/CV/Firma/Koperasi ………………… (3)

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (1)

Bila dalam waktu melaksanakan pekerjaan terjadinya suatu yang dapat dianggap sebagai Force Majeur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadi Force Majeur.

(2)

Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut : a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain). b. Peperangan /Pemberontakan /huru-hara) c. Kebakaran d. Sabotase e. Pemogokan Umum f. Kejadian sebagaimana huruf a. sampai huruf e. dinyatakan resmi oleh Pemerintah sebagai Force Majeur.

(3)

Apabila terjadi " keadaan memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selaku pemberi tugas secara tertulis selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat betas) sejak terjadinya Force Majeur.

(4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut. (5) Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "keadaan memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya " keadaan memaksa" tersebut. (6) Jika PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya karena adanya Force Majeur, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat Force Majeur tersebut. Pembayaran sisa pekerjaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan. PASAL 8 PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN (1)

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/tidak memenuhi kewajiban

dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak ini. (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA. PASAL 9 DENDA DAN GANTI RUGI (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). (2) Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 0/00 (satu per seribu) rak dan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen). per hari dari nilai kontrak (3)

Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keterangan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak. PASAL 10 PERSELISIHAN

(1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri ................. (2)

Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas, dipikul oleh para pihak.

(3) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. PASAL 11 LAIN-LAIN (1) Kontrak yang dibuat meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak. (2)

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-

dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas. (3)

Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 12 PENUTUP

(1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK). (2) Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) ini dibuat dalam rangkap 6 (sesuai kebutuhan), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp 6.000,(Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : Tanggal : PENGADAAN BARANG ELEKTRONIK Antara KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN ………………………………………………………….. Dengan …………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ………………

bulan …………………..tahun dua

ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan : 1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. : ……………………Tanggal ………………………. 2. Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Harga No. : ……………………… Tanggal ……………………….. 3. Surat Penetapan Pemenang Lelang No.: … … … … … … . Tanggal…………….

Berdasarkan hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Barang Elektronik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasalpasal berikut : PASAL 1 TUGAS DAN PEKERJAAN PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang Elektronik. PASAL 2 RINCIAN PEKERJAAN Rincian pekerjaan pengadaan Barang Elektronik tersebut pada Pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). PASAL 3 HARGA BORONGAN (1)

Jumlah harga borongan seluruh pekerjaan Pengadaan. Barang Elektronik telah disepakati sebesar Rp. …………………. (dengan huruf) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pembayaran jumlah harga borongan tersebut pada Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibebankan Anggaran DIPA Kantor .................... Tahun 200..... PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN (1) (2)

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani. Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat menyetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung–jawabkan termasuk diantaranya adalah Force Majcure. PASAL 5 JAMINAN PELAKSANAAN

(1)

Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari HPS dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA serta

dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang. (2)

Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang dalam waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan pekerjaan atau menyerahkan barang sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

(3)

Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). PASAL 6 CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui Bendaharawan DIPA Kantor ................. Tahun 200... kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (1)

Pembayaran dilaksanakan sebesar 100% ( seratus persen) dari jumlah harga borongan sebesar Rp …………………. (dengan huruf) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Barang Elektronik di ………………(sebutkan tempat dan lokasi), yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.

(2)

Pembayaran dilakukan melalui KPPN /Kas Daerah……………… ke Bank ……………………… No. Rekening ………………. a.n PT/CV/Firma ……………………

(3)

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA. PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

(1)

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan klaim atas kenaikan harga borongan/harga jadi.

(2)

PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan apabila kelambatan diakibatkan dari hal-hal atau kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

(3)

PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama.

PASAL 8 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN (1)

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan pada Pasal 1 di atas.

(2)

PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

(3)

Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA. PASAL 9 DENDA DAN GANTI RUGI

(1)

Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ).

(2)

Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 %o (satu permil ) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal 5% (lima persen)

(3)

Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keterangan Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak. PASAL 10 PERSELISIHAN

(1)

Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri ……………..

(2)

Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas dipikul oleh para pihak. PASAL 11 LAIN-LAIN

(1)

Kontrak yang dibuat meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak.

(2)

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.

(3)

Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 P E N U T U P (1) (2)

Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kepada kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas di Jakarta. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap seperlunya, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR ………………………….. Nomor Tanggal

: ……………………………….. : ……………………………….. Antara

Kuasa Pengguna Anggaran DIPA …………………………………. Dengan …………………………………………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : 1. KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 2. KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal .............

4. Dokumen Pelelangan pengadaan inventaris Kantor .................................. 5. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor ............ tanggal .............. 6. Surat Penawaran harga dari PT/CV/Firma/Kop. Nomor ........ tanggal .......... 7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawarani Nomor ..... tanggal ......... 8. Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor ..........tanggal .......... 9. Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa Dengan ini bersepakat untuk membuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini. PERTAMA TUGAS DAN PEKERJAAN PASAL 1 PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat Tulis Kantor. ............................ KEDUA RINCIAN PEKERJAAN PASAL 2 Rincian Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor …………………………tersebut pada pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Inventaris Kantor …………………………………………Nomor .......... tanggal ............... KETIGA HARGA BORONGAN PASAL 3

1.

Jumlah harga borongan pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor tersebut pada pasal 1 adalah sebesar Rp. …………………………… (dengan huruf). 2. Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dari jumlah harga borongan seperti tersebut pada Pasal 3 ayat 1, dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada DIPA Kantor …………………………………. Tahun 200...

KEEMPAT JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PASAL 4 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor .........................kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani.

KELIMA CARA PEMBAYARAN PASAL 5 Cara pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui SP2D oleh KPPN/Kas Daerah……………………….. pada Bank …………………….Nomor Rekening .......... Kepada PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari harga borongan atau Rp. …………………………… (dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 2. Terhadap pembayaran tersebut ayat 1 dilakukan pungutan pajak oleh bendaharawan, selaku wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KEENAM SANKSI PASAL 6 Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentukan pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1

0

00

(satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggitingginya 5% (lima persen) dari harga borongan seluruhnya, kecuali apabila waktu penyerahan diperpanjang karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. KETUJUH KEADAAN MEMAKSA PASAL 7

1. Perusahaan tidak diperkenankan mengajukan klaim atas kenaikan harga borongan yang sudah ditetapkan 2. Perusahaan dapat dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan yang seksama. 4. PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut. 5. Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya “Keadaan Memaksa” tersebut. 6. Bilamana “Keadaan Memaksa” ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan–ketentuan dalam perjanjian ini. KEDELAPAN PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN PASAL 8 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan pada Pasal 1 diatas. 2. PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. 3. Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian pekerjaan yang telah selesai menjadi milik PIHAK PERTAMA.

ini,

maka

semua

KESEMBILAN PERSELISIHAN / ARBITRASE PASAL 9 1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat 2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat menyelesaikan perselisihan yang ada, maka kedua belah pihak dapat mengajukan persoalan kepada Panitia Arbitrase yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh kedua belah pihak sedangkan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3. Apabila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat melalui Panitia Abritrase tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4. Proses Penyelesaian dengan cara musyawarah oleh Panitia Abritase atau Pengadilan Negeri tidak dapat dijadikan alasan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. KESEPULUH LAIN-LAIN PASAL 10 Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

KESEBELAS PENUTUP PASAL 11 1. Surat perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas. 2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya 2 (dua) rangkap masingmasing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

Lampiran I SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : ………………………….. Tanggal : ………………………….. Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2003 NO

URAIAN/JENIS BARANG SEBUT DAN URAIKAN KANTOR YANG DIBELI

ALAT

VOLUME TULIS

HARGA SATUAN (Rp.)

JUMLAH HARGA (Rp.)

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

Nomor Lampiran Perihal

: : : Surat Perintah Kerja

Kepada Yth, Direktur …………………………………. …………………………………………….. …………………………………………….. Berdasarkan Surat Penetapan pemenang pelelangan Nomor : ………………… tanggal …………………………, bahwa PT/CV/Firma/Kop. ……………………………… ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis untuk keperluan Kantor ...............(sebutkan satkernya) Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami perintahkan agar Saudara segera melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah

harga borongan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor …………….. adalah sebesar Rp. ……………………….. (dengan huruf) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah Kerja ini. 3. Penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal ……………………, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 4. Pembayaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ……………., yang dilaksanakan langsung melalui KPPN ………………….. ke Rekening PT/CV/Firma/Kop.………….. pada Bank .................. Nomor Rekening ………… 5. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, diatur dan ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nama Perusahaan Komitmen

Pejabat

Nama Jabatan Pada Perusahaan

Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : Tanggal : Tentang PEKERJAAN PERBAIKAN RUMAH …………………………….. Antara KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) …………………………………………. Dengan ………………………………………………………………

Pembuat




Berdasarkan Surat Keputusan ................. Nomor............. tanggal................. tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan : 1. 2.

KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. 2. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor ............ tanggal .............. 3. Surat Penawaran harga dari PT/CV/Firma/Kop. Nomor ........ tanggal .......... 4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawarani Nomor ..... tanggal ......... 5. Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor ..........tanggal .......... 6. Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Rumah …………………………. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu melaksanakan Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Rumah ……………………………. Sesuai rincian pekerjaan terlampir. Pasal 2 RINCIAN PEKERJAAN Rincian Pekerjaan Perbaikan Rumah …………………….. seperti tersebut pada Pasal 1 harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing). Pasal 3 HARGA BORONGAN Jumlah harga borongan seluruh pekerjaan Perbaikan Rumah ……………………….. telah disepakati sebesar Rp. ………………………… (dengan huruf) sudah termasuk pajakpajak. Pasal 4 JANGKA WAKTU PELALKSANAAN (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.

(2)

Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA dapat menyetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk diantaranya adalah force majeure.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

(1)

Pembayaran dilaksanakan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah harga borongan atau sebesar Rp. …………………….. (dengan huruf) dapat dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan melalui KPPN/Kas Daerah......... ke Rekening Bank ……………….. No. …………………… atas nama PT/CV/Firma/Kop ................... (2) Pajak-pajak lain yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6 SANKSI Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1

0

00

(satu perseribu) dari harga borongan seluruhnya untuk setiap hari

keterlambatan sampai dengan maksimum denda 5% (lima persen) dari harga borongan seluruhnya, kecuali apabila waktu penyerahan diperpanjang karena alasanalasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (1) Perusahaan tidak diperkenankan mengajukan klaim atas kenaikan harga borongan yang sudah ditetapkan, Perusahaan dapat dibebaskan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan apabila kelambatan disebabkan keadaan memaksa dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA dapat meminta pertimbangan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sejak terjadinya keadaan memaksa dan dilampirkan bukti-bukti yang sah untuk menyelesaikan pekerjaan akibat keadaan memaksa berdasarkan penyelidikan bersama. (3) PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut. (4) Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam PIHAK PERTAMA Tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya “Keadaan Memaksa” tersebut. (5) Bilamana “Keadaan Memaksa ditolak PIHAK Pertama maka berlaku ketentuanketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 8 PEMBATALAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

(1)

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA ternyata

tidak mampu melaksanakan pekerjaan pada Pasal 1 diatas dengan bukti bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. (2) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan telah selesai dan terpasang termasuk bahan-bahan yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA. Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah tidak berubah di Pengadilan Negeri ……………………………………………. (3) Proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau Pengadilan Negeri tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pasal 10 LAIN-LAIN Kontrak yang dibuat meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak. (2)

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumendokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas. (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan / Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11 PENUTUP (1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut diatas di ……………. (2) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya dengan 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Nama NIP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) PEKERJAAN PERBAIKAN RUMAH ………………………… KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa hasil evaluasi pengadaan barang/jasa Pekerjaan Perbaikan Rumah ……………………… telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana mestinya.

b.

Bahwa penetapan penyedia barang/jasa tersebut diatas telah ditetapkan dengan surat Nomor : ………………………. Tanggal ……………………………………………………………………

c.

Bahwa berdasarkan penetapan penyedia barang/jasa tersebut perusahaan ………………………… dengan harga Rp. ……………………….. (dengan huruf) dinyatakan sebagai penyedia barang/jasa.

1. 2. 3.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2004 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 MEMUTUSKAN

Menyatakan

:

PERTAMA

:

Menunjuk : Nama Perusahaan Alamat

: :

NPWP

:

Untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Rumah …………………………………………………………......................... KEDUA

:

Harga borongan seluruh pekerjaan pemeliharaan tersebut diatas, sebesar Rp. …………………………. (dengan huruf) termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundingan yang berlaku.

KETIGA

:

Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan apabila ……………………….. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan sanksi denda yang besarnya ditetapkan sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan.

KEEMPAT

:

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja ini, pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan.

KELIMA

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop......

PIHAK PERTAMA Kuasa Pengguna Anggaran


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK Nomor : Tentang PEKERJAAN PENCETAKAN BUKU ...................................................... Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pencetakan Buku .....................................…Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN Tugas/kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pekerjaan pencetakan buku ………………………... sebagai berikut :

No 1

Spesifikasi PENCETAKAN BUKU (……………………sebutkan judul buku)

Volume ……………….

Jelaskan spesifikasi buku yang mau dicetak misalnya ukuran buku …….. x ……. cm kertas yang digunakan HVS ………gram dicetak berapa warna cover biasa apa lux jumlah halaman dan lain-lain berkenaan dengan buku yang akan dicetak.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1.

Waktu pelaksanaan pekerjaan pencetakan buku……………………………. harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja tanggal………atau selambat-lambatnya tanggal……………….…

2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak dapat diubah, kecuali berdasarkan permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA yang disampaikan pada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum batas waktu yang ditetapkan dengan disertai alasan yang tepat dan dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, dan selanjutnya dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak. 3.

Sebelum buku naik cetak, naskah yang telah diedit dan dikoreksi oleh PIHAK KEDUA hendaklah diperlihatkan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk dikoreksi sekali lagi untuk menghindari salah cetak. Pasal 3

PENGALIHAN TUGAS PEKERJAAN Dalam pelaksanaan pekerjaan ini pihak Kedua tidak dibenarkan mengalihkan tugas pekerjaan sebagian / seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa seijin PIHAK PERTAMA Pasal 4 NILAI KONTRAK DAN SYARAT PEMBAYARAN 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Biaya untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp……… (dengan huruf) Pelaksanaan pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan sekaligus atau seluruhnya ( 100%) apabila prestasi pekerjaan telah selesai 100% dengan baik yang dinyatakan dengan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh panitia pemeriksa / penguji barang Setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA akan di pungut pajak-pajak menurut peraturan yang berlaku Pembayaran dilakukan dengan pengajuan SPP-LS melalui Kantor Pelayaran Perbendaharaan Negara/Kas Daerah .................. Harga tersebut adalah tetap tidak berubah (Fixed Price ) termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku Pihak kedua tidak dapat membuat perubahan harga atau tambahan biaya apapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan surat perjanjian ini kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA Pasal 5 PEMERIKSAAN BARANG

1.

2. 3.

Segera setelah buku tiba di lokasi, harus segera dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap : Kerusakan yang terlihat Kesesuaian nya dalam spesifikasi teknis Pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan bersama oleh panitia pemeriksa / penguji barang dan jasa yang kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA berhak menolak buku yang menyimpang dari spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib atau harus mengganti buku yang ditolak tersebut. Biaya penggantian dibebankan kepada PIHAK KEDUA Pasal 6 SANKSI

1.

Kelalaian dan keterlambatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA Berdasarkan Surat Perjanjian ini akan dikenakan sanksi “denda” sebesar minimum 1(satu) permil untuk setiap hari keterlambatan penyerahan sampai dengan maksimum sebesar 5% dari harga borongan

2.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bersedia dikenakan sanksi denda yang besarnya disesuaikan dengan tanggung jawab PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Pasal 7 KENAIKAN HARGA Kenaikan harga selama masa pelaksanaan kontrak ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan tambahan biaya apapun juga (klaim) walaupun ada kenaikan harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini Pasal 8 FORCE MAJEURE

1.

2.

3.

4.

5.

Keadaan Force Majeure adalah keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi karena bencana alam ( gempa, banjir dan sebagainya ) kebakaran, peperangan,huru-hara, pemotongan atau kemacetan yang timbul karena dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengakibatkan perubahan moneter Keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya force majeure semacam ini dapat dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA, asal saja diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu selambatlambatnya 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure Apabila dalam kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian force Majeure tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal satu surat perjanjian ini dianggap bukan force majeure Dalam pemberitahuan kejadian force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat dua pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA Pihak pertama dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA Pasal 9 PERSELISIHAN

1.

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan secara musyawarah antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) di Jakarta.

2.

Apabila cara yang dimaksud pasal 11 ayat 1 juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul, maka penyelesaian selanjutnya akan diserahkan kepada keputusan Pengadilan Negeri, untuk itu ditetapkan domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri …………….. Pasal 10 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran resmi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini adalah : Pasal 11 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran Resmi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini adalah : 1.

Surat Keputusan Pemenang Pelelangan Nomor : ……………, tanggal ……………..

2.

Pengumuman hasil pelelangan Nomor : ………………………, tanggal …………….

3.

Nota Dinas Tidak Adanya Sanggahan Nomor : ……………., tanggal ……………..

4.

Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : ………………., tanggal ……………..

5.

Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : ………………………., tanggal ………………..

6.

Berita Acara Evaluasi, Penawaran Harga Nomor : ……………., tanggal ………….

7.

Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Nomor : …………………., tanggal ………………………

8.

Surat Penawaran Harga PT. ……………….Nomor : ………………., tanggal …………

9.

Berita Acara Aanwidjing Nomor : ………………………………, tanggal ………………

10. Undangan Pelelangan Nomor : ……………………………….., tanggal ………………. 11. Berita Acara Perkiraan Harga Menurut Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor : ……………………………, tanggal ………………………… 12. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Nomor : …………, tanggal … Pasal 12 LAIN-LAIN 1.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian.

2.

Surat perjanjian ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap 3 (tiga) rangkap asli dan 4 (empat) rangkap copy yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani di ………. pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. 3. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di…………...pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA, …………………………………..

PIHAK PERTAMA, ………………………………….. …………………………………..

…………………………………. Direktur

…………………………….. NIP.

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : …………………………. Pada hari ini, …………… tanggal …………………………. Tahun ……………………………, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..

Berdasarkan Keputusan …………….. Nomor : …………………., tanggal …………….., ditunjukkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada …………………………………., dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah RI/Pemerintah Daerah ……………………., yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan Alamat

: ……………………………………….. : ……………………………………….. : ………………………………………..

Yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan akte notaris Nomor : …….. oleh Notaris ……………………. Yang berkedudukan di ……………………………………….. dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi …………………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor : …………………………. Tanggal …………………… dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagai Pencetak Buku ......................... yang spesifikasi teknisnya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan terlampir; untuk keperluan Kantor ………………………………………………….. dan PIHAK KEDUA menyatakan sanggup untuk melaksanakannya dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas pekerjaan harus sesuai dengan Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA Nomor : …………………………. Tanggal ……………………… 2. Harga Pencetakan buku…………………………………………….adalah sebesar Rp. ……………………. (dengan huruf), 3. Penyelesaian Pekerjaan sampai 100% oleh PIHAK KEDUA, Paling lambat dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak di tanda tanganinya Surat Perintah Kerja ini. 4. Pembayaran akan dilaksanakan setelah penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen) atau sebesar Rp ……………………. (dengan huruf); yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga. 6. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mengajukan klaim apapun atau mengurangi kualitas pekerjaan dengan alasan kenaikan harga barang dan upah ataupun kesalahan perhitungan dalam penawaran yang telah diajukan. 7. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1

0

00

(satu permil)

untuk setiap hari keterlambatan dan denda komulatif maksimal 5% (lima persen) dari harga penawaran. Demikian Surat Perintah Kerja ini dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Koperasi


PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen .....

Nama NIP

II CONTOH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEMBANGUNAN FISIK SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ……………………… Nomor : Tanggal

:

……………. …………….

Pada hari ini, .......... tanggal ............. bulan .......... tahun Dua ribu ....... kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan pelaksanaan : Antara I.

Nama NIP. Jabatan Alamat Kantor

: : : :

.......................... ......................... Pejabat Pembuat Komitmen Kantor ................... .......................................................................

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala ....... Nomor ........ tanggal ........telah ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor ..................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah ........., yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU. Dengan II.

Nama Jabatan Alamat Kantor Nama Badan Usaha

: : : :

..................................... ..................................... ..................................... PT/CV/Firma/Kop...........

Sesuai dengan Akte Notaris Nomor ... tanggal .......... dan Akte Perubahan terakhir Nomor .... tanggal .......... dari Notaris ..............., SH. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Kop............ , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Maka dengan ini disetujui oleh dan di antara pihak-pihak tersebut, ketentuanketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN 1. 2.

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ……………….. yang berlokasi di ………………………………………………………………… PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Pasal 2 DASAR PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.

Dasar perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor ................ tanggal 31 Desember 200... b. Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor : ....................................... Tanggal : ....................................... c.

Usulan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : ....................................... Tanggal : .......................................

d.

Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : …………………………………… Tanggal : ……………………………………

e.

Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pemborongan Nomor : ...................................... Tanggal : ......................................

f.

Berita Acara : i. Penjelasan Pekerjaan beserta lampiran ii. Pembukaan surat penawaran beserta lampiran Hasil Pelelangan beserta lampiran Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Gambar-gambar Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Shop Drawings Jaminan Pelaksanaan

2.

Dasar spesifikasi teknis dan non teknis pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini yaitu : a. Pasal-pasal yang masih berlaku dari Algemene voorwaarden voor de uitvoerin bij aaneming van openbare werken, yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9 tanggal 29 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 14571. b. Peraturan Pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat. c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 yang diperbaharui dengan KEPPRES No. 61 Tahun 2004 dan No. 32 Tahun 2005. e. Keputusan Menteri PU Nomor : 061/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara. f. Keputusan Menteri PU Nomor : 38/KPTS/1998 tentang Dokumen Lelang Standar Pengadaan Jasa Pemborong. g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/ M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. h. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan. i. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini. j. Selain ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan tentang bangunan lainnya yang berlaku. Pasal 3 PENGAWAS PEKERJAAN

1.

Untuk pengendalian pekerjaan yang terdiri atas kegiatan pengawasan, pengujian dan pengkoreksian, maka PIHAK KESATU menunjuk …………………..…., alamat …………………………………………… sebagai pengawas pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU, dan telah diketahui PIHAK KEDUA.

2.

Apabila Badan Hukum yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk penggantinya dan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

3.

PIHAK KEDUA harus mematuhi perintah/petunjuk teknis dan manajemen dari pengawas pekerjaan sesuai kewenangan yang telah ditentukan. Pasal 4 BAHAN DAN PERALATAN

1.

Bahan, peralatan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA.

2.

PIHAK KEDUA wajib mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

3.

PIHAK KESATU berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan PIHAK KEDUA.

4.

PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 jam. PIHAK KEDUA harus mengganti dengan bahan dan peralatan baru yang memenuhi persyaratan.

5.

6.

Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melakukan pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.

7.

Jika bahan dan peralatan tidak terdapat di pasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK KESATU, dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 13 pasal ini.

8.

Tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.

9.

PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi dari pencurian.

10.

PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

11.

PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik dan aman untuk menyimpan bahan dan peralatan guna kelancaran pekerjaan.

12.

PIHAK KEDUA harus menjalin kerja sama yang baik dengan pemasok perangkat dari luar dan dalam negeri.

13.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa bahan dan peralatan yang dipasang tersedia suku cadang dan agen penjualnya di Indonesia serta bersedia memberikan pelayanan purna jual.

14.

PIHAK KEDUA diwajibkan memaksimalkan penggunaan bahan dan peralatan produksi dalam negeri. Pasal 5 TENAGA KERJA

1.

PIHAK KEDUA wajib menugaskan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam Daftar Isian Staf Inti Proyek dan diserahkan kepada PIHAK KESATU.

2.

Di lokasi pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pemimpin pelaksana yang mempunyai wewenang penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA yang dapat menerima/memberikan/memutuskan segala urusan pekerjaan di lapangan.

3.

Penunjukan/penugasan/penggantian staf proyek atau pemimpin pelaksana harus memenuhi kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang telah ditentukan dengan melampirkan curriculum vitae dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

4.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja harian dalam jumlah cukup dan kualifikasi sesuai dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.

5.

Penyediaan tenaga kerja harian harus dilaporkan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk daftar yang dilampiri keterangan identitas setiap tenaga kerja.

6.

Jika PIHAK KESATU meminta PIHAK KEDUA untuk memperhatikan orang atau tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka PIHAK KEDUA harus menjamin dalam waktu 7 x 24 jam orang atau tenaga kerja tersebut sudah harus meninggalkan lokasi pekerjaan, dan tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan dalam kontrak.

7.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja.

8.

Ongkos-ongkos dan upah tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

9.

PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Asuransi tersebut harus memiliki masa berlaku minimal sampai akhir masa kontrak, dan diserahkan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja. Asuransi tersebut bisa dilakukan menurut variabel jumlah pekerja yang ada di lapangan.

11.

PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian PIHAK KESATU akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakannya.

12.

Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.

13.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban bagi para pekerja yang tinggal sementara di lokasi pekerjaan.

14.

Hubungan antara para pekerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur secara khusus, tunduk pada peraturan-peraturan perburuhan yang berlaku.

15.

Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 6 SUB KONTRAKTOR

PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan Sub Kontraktor (termasuk dengan Sub Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah) setempat, sesuai dengan bidang keahliannya. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada Sub Kontraktor, maka sebelumnya harus mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU. Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA. Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat memberlakukan Pasal 18. Untuk pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor atas persetujuan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor, dan hal ini tidak mengurangi kewenangan Pengawas Pekerjaan. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor. Sebelum dilakukan Serah Terima I (KESATU) pekerjaan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para Sub Kontraktor. Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan sampai 100% (Serah Terima I) ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK KESATU telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum). Pasal 8 MASA PEMELIHARAAN Masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100% dan telah diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima I. Apabila selama masa pemeliharaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan, dan seluruh biaya perbaikan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA. . Berkaitan ayat 2 pasal ini, maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini maka PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA 1.

Jaminan Pelaksanaan : a.

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU Jaminan Pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Surat Jaminan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Besar Nilai Jaminan adalah 5% dari Biaya Pekerjaan Borongan atau sebesar 5% x Rp....................... = Rp..............(dengan huruf)

b.

Surat Jaminan tersebut pada huruf a ayat 1 pasal ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, setelah Serah Terima II pekerjaan fisik dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU. Dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut dalam huruf a ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dan

dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA, bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Masa berlaku Surat Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik negara. PIHAK KESATU dapat membatalkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang lelang, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ayat 1 a pasal ini. 2.

Jaminan Uang Muka a.

Sebelum pembayaran uang muka oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU jaminan uang muka berupa surat jaminan Bank Pemerintah atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) sebesar 20% dari biaya pelaksanaan borongan atau sebesar 20% x …………………………

b.

Jaminan uang muka tersebut pada huruf a ayat 2 pasal ini, secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran sebagaimana termaksud dalam pasal 11 perjanjian ini, dan harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat Serah Terima I pekerjaan konstruksi fisik.

c.

Dalam surat jaminan uang muka tersebut huruf a di atas, harus ada ketentuan bahwa jaminan uang muka menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian, dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan uang muka tersebut dalam butir a ayat 2 pasal ini adalah sepenuhnya diperuntukkan atau dipergunakan bagi pelaksanaan pekerjaan pemborongan sebagaimana disebut dalam pasal 1 surat perjanjian ini.

d.

Pasal 10 BIAYA PELAKSANAAN BORONGAN Jumlah biaya pelaksanaan borongan ini adalah sebesar Rp. …………………….. (……………………………………………………………………………. ) yang merupakan

biaya yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price), yang dibebankan pada DIPA Nomor …………………….. tanggal 31 Desember ……………… Dalam jumlah biaya, pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Volume, harga satuan pekerjaan, satuan upah dan harga satuan bahan tidak mengikat pada harga borongan Lumpsum, tetapi hanya dipakai untuk menghitung perubahan harga bila terjadi pekerjaan tambah kurang. Pasal 11 CARA PEMBAYARAN Pembayaran harga borongan tersebut pasal 10 di atas dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : Termin ke Uang muka

Sebesar dari harga borongan

Atau sebesar (Rp.)

Jika pekerjaan diterima telah bernilai

20% x Nilai Kontrak

Sudah diterima Jaminan Uang Muka dari Bank Umum/Asuransi sebesar nilai uang muka

I

(35% x Nilai Kontrak)- (35% x Uang muka)

35% dari harga borongan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

II


65% dari harga borongan yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

III


100% dari harga borongan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan

IV

5% x Nilai Kontrak

Setelah masa pemeliharaan dilampaui dengan baik yang dibuktikan dengan Berita

Acara Serah Terima II Pekerjaan Pelaksanaan Jumlah

100%

Tahap-tahap pembayaran di atas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kas Daerah ……………… sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditransfer ke Bank ………………………. Nomor Rekening ………………. atas nama PT/CV/Firma/Kop. ………………. Pasal 12 KENAIKAN HARGA Kenaikan harga bahan, peralatan dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan, peralatan dan upah tersebut, kecuali apabila Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter secara resmi menyatakan tentang kenaikan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau pemberitahuan resmi secara tertulis. Pasal 13 BEBAN BIAYA DAN PAJAK 1.

Segala biaya sehubungan pembuatan surat perjanjian ini termasuk biaya materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

2.

Segala biaya sehubungan pekerjaan pemborongan ini ditanggung PIHAK KEDUA dan dilunasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.

PIHAK KEDUA wajib mengurus dan menyelesaikan semua perizinan yang berlaku dengan pelaksanaan pekerjaan ini, dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1.

Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebut jenis, volume dan rincian pekerjaan secara jelas.

2.

Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh Kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan dalam pasal 10 ayat 4 perjanjian ini.

3.

Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 1 dan 2 pasal ini setinggi-tingginya 10% dari harga borongan yang sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

4.

Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

5.

Untuk pekerjaan tersebut di atas, dibuat perjanjian tambahan (addendum).

6.

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tambah kurang dilakukan setelah pekerjaan selesai (100%). Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1.

Yang dimaksud dalam “Keadaan memaksa” dalam perjanjian ini adalah peristiwaperistiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu :

Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir) Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacuan (kecuali karyawan kontraktor) Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA) Keadaan Memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah. 2.

Apabila terjadi “keadaan memaksa”, maka : a. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi “keadaan memaksa”. b. Apabila selama 3 hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK KESATU untuk mendapat persetujuan tertulis. c. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang “keadaan memaksa” tersebut, PIHAK KESATU tidak memberi jawabannya, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya “keadaan memaksa” tersebut. d. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan / persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK KESATU. e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan. f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilakukan perhitungan, dan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pekerja harian dan Sub Kontraktor.

3.

Apabila “keadaan memaksa” itu ditolak oleh PIHAK KESATU maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 7, pasal 16, dan pasal 18 dalam surat perjanjian ini.

Pasal 16 SANKSI / DENDA Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK KESATU 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kontrak Perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar “denda kelalaian” sebesar 1o/oo (satu perseribu) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar “denda keterlambatan sebesar 1o/oo (satu perseribu) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 dan 2 pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah biaya pekerjaan pemborongan. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. Pasal 17 RESIKO Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah karena kelalaian PIHAK KEDUA sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul. Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH Perdata.

Pasal 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK KESATU dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah PIHAK KESATU memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal : Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak memulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur dalam pasal 1 surat perjanjian ini. Dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut pemborongan yang telah dimulainya.

tidak

Secara langsung atau tidak langsung dengan penyelesaian pekerjaan pemborongan ini.

melanjutkan sengaja

pekerjaan

memperlambat

Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (Time Schedule) yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan. PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU. Apabila jumlah denda kumulatif telah mencapai maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah harga pekerjaan pemborongan ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan tentang Sub Kontraktor sebagaimana diatur dalam pasal 6 surat perjanjian ini. 2.

Jika terjadi pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat menunjuk Pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK KESATU dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.

3.

Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka PIHAK KESATU akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasarkan penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

4.

Dalam hal demikian, maka Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam pasal 9 surat perjanjian ini. Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di ………………..

Pasal 20 LAPORAN Jika sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK KESATU untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan dokumen kontrak, laporan, serta catatan, selama pelaksanaan di lapangan maka PIHAK KEDUA harus segera menyerahkannya kepada PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan Sub Kontraktor. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas dan pasti mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Laporan dan atau catatan tersebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, dibuat berbentuk buku harian rangkap 5 (lima) diisi pada format yang telah disetujui pengawas pekerjaan dan harus selalu berada di tempat pekerjaan. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KESATU foto-foto dokumentasi setiap bagian pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan sampai selesai yang dimasukkan dalam album dan dibuat dalam rangkap 5 (lima). PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan 1 pekerjaan yakni gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) dalam bentuk kalkir dan blue print. Pasal 21 TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan perjanjian pemborongan ini beserta segala akibatnya, kedua belah pihak telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri di ..................... Pasal 22 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan pemborongan ini.

Surat perjanjian pekerjaan pemborongan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ………….. pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

NB : Contoh Surat Perjanjian ini bersumber dari pekerjaan pembangunan fisik

Senilai Rp. 1,4 Milyar

SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor : ……………………………….. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.



Dengan ini memerintahkan kepada : 2.

Nama Jabatan Alamat NPWP

: : : :

.............................................. Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma/Koperasi............... ............................................... 0000.000000.000000

Untuk melaksanakan pekerjaan : “Pembangunan …………………………………………..” Yang berlokasi pada …………………………………………………………………, meliputi pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik seperti tercantum dalam Surat Penawaran Nomor ……………. tanggal ……………… dengan biaya sebesar Rp. ………………….. Terbilang : …………………………………………….. Dengan syarat-syarat / ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Biaya pekerjaan Pembangunan ……………………. ini akan dibayarkan dari DIPA Nomor …………………. Tanggal 31 Desember ………. Jumlah biaya pekerjaan pembangunan tersebut sudah termasuk PPN 10% serta pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal ………………. sampai dengan …………………… Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang menerima perintah PT.


___________________ ___________________

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN Nomor : ……………………………………. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.





: : : :

.............................................. Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma/Koperasi............... ............................................... 0000.000000.000000

Dengan ini menyatakan : PIHAK KESATU menyerahkan lapangan kepada PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana pekerjaan Pembangunan ………………………………. pada Kantor…………………terletak di Jalan………..(sebutkan kotanya) , berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : ……………………….. tanggal …………….. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan. Demikianlah Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PT.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen

___________________

___________________

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN Pekerjaan Renovasi Aula dan Pembuatan Lapangan Parkir Nomor : ………/……/…../……/……. Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : Surat

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pem buat Komitm en ………………………………………………………….. Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Tentang : Penetapan Pem enang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Renovasi Aula dan Pem buatan Lapangan Parkir.

Pengum um an Nomor Tanggal Tentang

: …………………………………. : …………………………………. : Pengum um an Pem enang Pelelangan

Surat


Pem buat

Komitm en

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : …………………………………. Tanggal : …………………………………. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Renovasi Aula dan Pembuatan Lapangan Parkir untuk keperluan Kantor ………………………Tahun Anggaran 200… dengan nilai Kontrak yang telah ditetapkan dan pasti; dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini. Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan : Renovasi Aula dan Pembuatan Lapangan Parkir pada Kantor …………………………………………. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi sebagaimana tersebut dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Lampiran – lampiran dimaksud adalah sebagai berikut : Gambar-gambar [termasuk gambar detail], Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) dan Berita Acara Aanwijzing/Penjelasan Pekerjaan. Diikuti semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam : Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering Van openbare werkwn, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Pemerintahan Hindia Belanda Nomor : 9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor : 14571. Peraturan Beton Bertulang di Indonesia Tahun 1977. Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 1971.

Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961. Peraturan Pembangunan Pemerintahan Daerah setempat. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1970, tentang keselamatan kerja. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, dan petunjuk teknis Keppres No. 18 tahun 2000. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 61/KPTS/1981. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295/KPTS/CK/1997 tanggal 1 April 1997. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS No. 6544/D.IV/02/1998- Se.36/A/21/0298 tanggal 10 Pebruari 1998. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan dalam pasal 3 Perjanjian ini, maka mencapai tujuan perjanjian. Pasal 3 DIREKSI / PENGAWAS PEKERJAAN Sebagai Direksi untuk pengawas pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh …… ……………………………………. Yang beralamat di Jalan ……………………….. ………………………….. Pasal 4 BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pemborongan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini harus disediakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gedung yang baik untuk penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat tersebut guna lancarnya pekerjaan. PIHAK PERTAMA /DIREKSI PENGAWAS Pekerjaan berhak disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas nya tidak memenuhi persyaratan. Jika Bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA/ DIREKSI PENGAWAS pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam jangka waktu 2 x 24 jam, kemudian menggantikannya dengan yang memenuhi persyaratan. Tidak tersedia bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan. Pasal 5 TENAGA KERJA DAN UPAH Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian serta keterampilannya. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA diwajibkan menyelenggarakan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja [Astek] sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pemerintah yang berlaku. Pasal 6 PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK KEDUA Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, yang dapat menerima/ memberikan/ memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA /DIREKSI PENGAWAS. Menunjuk pimpinan pelaksana/Tenaga ahli ini harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat yang diperlukan, maka PIHAK KEDUA segera mengganti dengan ahli lain yang memenuhi syarat tersebut. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai perbuatan oleh orang-orang yang dipekerjakan olehnya. Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANA Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) siap yang disebut dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung tanggal ………………….. dan berakhir tanggal …………………………… Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirobah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya “Keadaan Memaksa” seperti diatur dalam pasal 8 perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian dapat diperpanjang. Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA Yang termasuk dalam “KEADAAN MEMAKSA” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut : Bencana alam, [gempa bumi, tanah longsor, angin puyuh dan banjir]. Kebakaran. Perang, huru-hara, Pemogokan, Pemberontakan dan Epidemi, yang secara keseluruhan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan ini. Hal-hal lain yang diluar dari wewenang PIHAK KEDUA. Apabila terjadi “KEADAAN MEMAKSA”, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa serta disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui, atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak ada pemberitahuan tersebut. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, tentang “KEADAAN MEMAKSA” tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya “KEADAAN MEMAKSA” tersebut. Pasal 9 MASA PEMELIHARAAN Masa pemelihataan atas kesil pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan diserah terimakan untuk pertama kalinya. Dalam masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA diwajibkan atas perintah PIHAK PERTAMA dengan segera mengadakan perbaikan/pembetulan segala kekurangan dan cacat. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan ini dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas perintah PIHAK PERTAMA dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 10 JAMINAN PELAKSANAAN PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan Bank Pemerintah/Bank lain/Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebesar 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan = 5% x Rp. …………………, = Rp. ………………………. …………………………………………………… Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender semenjak Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku. Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat 1 pada pasal ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian ini atau apabila Pemutusan perjanjian. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang jaminan pelaksanaannya. Surat jaminan Bank tersebut dikembalikan kepada kontraktor selaku PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) siap. Pasal 11 HARGA BORONGAN

Jumlah harga borongan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ……………….., (…………………………………………………………………………. …………………) dan merupakan jumlah yang pasti yang dibebankan kepada : DIPA : ……………………………………… Nomor : ……………………………………… Tanggal : ……………………………………… Pasal 12 KENAIKAN HARGA BAHAN-BAHAN Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan borongan ini berlangsung, ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter, khususnya untuk pekerjaan pemborongan. Pasal 13 CARA PEMBAYARAN Pembayaran harga borongan tersebut dalam pasal 11 diatas dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : Syarat-syarat pembayaran /Termyn : Angsuran termyn dibayar sesuai dengan nilai prestasi yang dilaksanakan dengan rumus sebagai berikut : Rumus : NA = [P-P’] x NB [P-P’] UM NA : Nilai Angsuran dalam rupiah P : Nilai prestasi yang dicapai dalam persen P’ : Nilai Prestasi yang telah dibayar dalam persen NB : Nilai borongan UM : Uang Muka

telah

Pembayaran Termin yang diperhitungkan dengan rumus tersebut pada ayat 1.a harus bernilai minimum 10% [sepuluh persen) dari jumlah borongan. Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dibayar 95% (sembilan puluh lima persen). Angsuran terakhir sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan dibayar setelah pekerjaan melalui masa pemeliharaan sesuai dengan pasal 9 perjanjian ini dinyatakan dengan suatu Berita Acara Serah Terima ke – 1 antara kedua belah pihak. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara /Kas Daerah …………………….. Pembayaran Uang Muka

Pembayaran uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga borongan yaitu sebesar 20 x Rp. ………………… = Rp. …. …………………………………………………………………………………………………………, dilakukan setelah kedua belah pihak setuju dengan cara memindahkan kedalam rekening Bank PIHAK KEDUA yaitu pada Bank ………Nomor Rekening ………………, setelah PIHAK PERTAMA menyetujui surat permintaan uang muka dari PIHAK KEDUA dengan disertai kuitansi/rencana penggunaan dan kebutuhan serta jaminan uang muka sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Penyimpanan – penyimpanan atau perubahan – perubahan yang merupakan penambahan pekerjaan, hanya dianggap syah sesudah mendapat perintah tertulis dari Direksi Pekerjaan /PIHAK PERTAMA, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasardasar yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan yang dilampirkan bersama ini. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis Direksi pekerjaan/PIHAK PERTAMA. a. Untuk perjanjian diatas dapat dibuat pekerjaan tambahan (addendum). Pasal 15 PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA KERJA PIHAK

KEDUA bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja/tenaga kerja, kebersihan halaman, bangunan-bangunan, alat-alat dan bahan-bahan bangunan selama 75 (tujuh puluh lima) hari pekerjaan berlangsung.

PIHAK

KEDUA, bertanggung jawab/wajib menyediakan sarana untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya, guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan.

Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pertolongan kepada korban dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibatnya menjadi beban / tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban, dalam hal ini para tenaga kerjanya tinggal sementara di lokasi pekerjaan.

Hubungan tenaga kerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur khusus tunduk kepada peraturan perburuhan yang berlaku. Pasal 16 SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 7 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar ‘Denda keterlambatan’ sebesar 1/000 (satu permil) dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya 5 0/0 (lima persen) dari harga borongan. Pasal 17 RESIKO Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah akibat dari bencana atau dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan oleh sesuatu cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau disebabkan oleh retaknya tanah, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan AV pasal 54 (SU) terhitung sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA. Jika

pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan atau alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawan PIHAK KEDUA

Segala persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA, atau dengan kata lain bahwa PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan para tenaga kerja yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bilamana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian – kerugian bagi PIHAK KETIGA (Orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan terdiri atas 2 (dua) alternatif, tergantung alternatif mana yang akan dipilih oleh kedua belah pihak. Untuk Surat Perjanjian ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Alternatif : Jika terjadi perselisihan antara kedua belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit; dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak terdiri dari : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oeh kedua belah pihak. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak diterima oleh ssalah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri …………………. Alternatif 2 : Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan ini akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir. Biaya penyelesaian termasuk dalam ayat 2 pasal ini, akan ditanggung secara bersamaan yang sama besarnya. Pasal 19 PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK

PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya setelah melakukan peringatan / Teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut jika PIHAK KEDUA : Dalam waktu 1(satu) bulan terhitung tanggal Surat Perjanjian ini tidak/belum mulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur pasal 1. Dalam waktu 1 (satu) bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya. Secara langsung/tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan ini. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.

Jika pekerjaan pemborongan ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Jika terjadi Pemutusan hubungan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihan sendiri menurut ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambargambar, perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Pemborongan ini. Dalam hal demikian, maka Jaminan Uang Muka sebagai termaksud pasal 14 menjadi milik negara, jaminan Bank yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan diperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA. Pasal 20 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK Bea materai dan pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan –peraturan yang berlaku. Pasal 21 TEMPAT KEDUDUKAN Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan syah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di ………………… Pasal 22 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) terdiri dari 2 asli bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada Pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan pemborongan ini.

Pasal 23 PENUTUP

Sejak ditanda-tanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen kontrak merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut Ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang meliputi : Penawaran Kontrak Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Gambar-gambar Rencana Berita Acara – Berita Acara Laporan harian, Mingguan dan Bulanan Dengan dan karena ketentuan Ayat (1) dan (2) pasal ini, ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi apabila ke dua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya. Surat Perjanjian Pemborongan ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. PIHAK KEDUA ……………………………………..

PIHAK PERTAMA ……………………………………..

…………………………………….. ………………………..

……………………………… ………………………..

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ……………….



2.


: ................................................ : ................................................ : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebutkan instansinya) : (sebutkan alamat instansinya) : Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. : .............................................. : Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma/Koperasi............... : ............................................... : 0000.000000.000000 Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kerja kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : Nama Pekerjaan : Renovasi Aula dan Pembangunan Lapangan Parkir ………. …………………………… Lokasi : ………………………………………………………………………...... Waktu Pelaksanaan : 75 (tujuh puluh) hari kalender Imbalan Jasa : Sebesar Rp. …………………………………………………….. ……………………………………………. Ketentuan Lain : Akan diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (enam) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tempat, tanggal .............. PIHAK KEDUA, ……………………………

PIHAK KESATU, ……………………………

……………………………

……………………………

dan

III CONTOH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KONSULTAN PERENCANA SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ------------------------------------------------------------------------Nomor : …………………………. Tanggal : ……………… Pada hari ini , …………….. tanggal ………………

bulan …………………..tahun dua

ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pekerjaan perencanaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan : Pekerjaan Perencanaan Pembangunan ………………………………………….1 Paket lokasi kegiatan di…………… Tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), antara lain : a. Melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan seperti : mengumpulkan data dan informasi lapangan, (termasuk penyelidikan tanah sederhana) membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah setempat / perijinan bangunan. b. Membuat pra rancangan teknis seperti : rencana tampak, pra rancangan bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, dan mengurus perijinan sampai mendapatkan advis planning, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB pendahuluan dari Pemerintah Daerah Setempat. c. Membuat pengembangan rancangan teknis seperti : rencana arsitektur, struktur, dan utilitas secara lengkap beserta prasarananya termasuk perhitungan sesuai Keperluannya, dan rencana perkiraan biaya. d. Membuat rancangan gambar detail seperti : gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas, menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat laporan akhir perencanaan termasuk petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya. e. Mengadakan pelelangan seperti : membuat PIHAK PERTAMA dalam menyusun dokumen pelelangan, membantu panitia pelelangan dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan, Aanwijzing, evaluasi penawaran dan menyusun kembali dokumen lelang bilamana terjadi lelang ulang. f. Mengadakan pengawasan berkala selama dalam konstruksi fisik dan membuat laporan pengawasan berkala.

pelaksanaan

g. Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawing). h. Kekurangan informasi dan kesalahan menterjemahkan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

informasi

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1.

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) …………………………… Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. b. Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. c. Surat Usulan Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Perencana. Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. d. Surat Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Nomor : ………………………. Tanggal : ………………………. e. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi Nomor : ………………………. Tanggal : ……………………….

2.

Dasar spesifikasi teknis dan non teknis dan non teknis pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini yaitu : a. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

b. c.

Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung d. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. e. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah. f. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara.

g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPTS/M/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengguna Jasa Konstruksi dalam Instansi Pemerintah. h. Peraturan Beton Indonesia 1971. i. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia PPKI Tahun 1961. j. Peraturan Bangunan Baja Indonesia (PBBI) Tahun 1984. k. Peraturan Pembebanan Baja Indonesia PPI-RI-18-1997. l. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1997. m. Pedoman Plumbing Instalasi Listrik Tahun 1997. n. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI) Tahun 1982. o. Peraturan Pembangunan dari Pemerintah Daerah Setempat. p. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung antara lain : i.

SNI 03-3990-1995 tentang Tatacara Instalasi Penangkal petir untuk bangunan.

ii.

SNI-0255-1987 D tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987.

iii.

SNI 03-1727- 1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.

iv.

SNI 03-1729-1989 tentang Tatacara perencanaan Baja untuk gedung.

v.

SNI 03-1736-1989 Tentang Tatacara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

vi.

SNI 03-2410-1989 tentang Tatacara Pengecatan Dinding Tembok dengan cat emulsi.

vii.

SNI 03-2847-1992 tentang Tatacara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.

q.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan perencanaan yang ditetapkan.

r. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang masih sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini. s. Selain ketentuan tersebut diatas juga terikat kepada peraturan tentang bangunan lainnya yang berlaku. Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1.

Pekerjaan Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini.

2.

PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ketentuan – ketentuan dalam Surat Perjanjian ini.

3.

Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada Pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

5.

PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan cetakan-cetakan yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari PIHAK KEDUA.

6.

PIHAK KEDUA beserta personalianya tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub kontraktor maupun pemasok bahan bangunan dari kegiatan ini dan juga tidak dibenarkan merangkap sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi.

7.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran perencanaan yang dihasilkannya dan segala kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada waktu pelaksanaan dan pasca konstruksi, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA, sebagai akibat kesalahan perencanaan tersebut.

8.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

9.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH, Perdata. Pasal 4 HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN

Hasil pekerjaan perencanaan oleh PIHAK KEDUA yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), setidak-tidaknya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Konsep Rancangan Teknis. a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan.

b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. c. Laporan data dan informasi lapangan, termasuk penyelidikan tanah sederhana, keterangan rencana kota, dll. 2.

Tahap Pra-rancangan Teknis a. Gambar-gambar rencana tapak b. Gambar-gambar pra-rencana bangunan c. Perkiraan biaya pembangunan d. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) e. Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. f. Gambar perspektif dan maket (sepanjang diwajibkan).

3.

Tahap Pengembangan Rancangan. a. Gambar Pengembangan rencana arsitektur, struktur utilitas. b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan c. Draf rencana anggaran biaya d. Draf rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).

4.

Tahap Rancangan Gambar Detail a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) c. Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ) d. Rencana anggaran biaya (RAB) e. Laporan perencanaan arsitektur, struktur, lengkap dengan perhitungan yang diperlukan.

5.

6.

Tahap Pelelangan a. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan b. Dokumen petunjuk penggunaan, pemeliharaan, peralatan / perlengkapan /bangunan (bila ada).

dan

perawatan

Tahap Pengawasan Berkala Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERENCANAAN

1.

Pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

2.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan sampai dengan penyerahan dokumen pelelangan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat 1,2,3 dan 4 Perjanjian ini ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan ditanda tangani di atas material dan disetujui oleh Penyedia Jasa Konsultan Perencana.

3.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 14 Surat Perjanjian ini, atau adanya perintah perubahan tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan terdapat perpanjangan/ penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum).

4.

Hasil pekerjaan perencanaan sampai mencapai prestasi 100% sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat 6 Surat Perjanjian ini paling lambat harus sudah selesai dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah tanggal dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan pelaksanaan fisik dari Kontraktor Pelaksana kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 6 BIAYA PEKERJAAN PERENCANAAN

1.

Jumlah biaya perencanaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ……..…….. (………………………………………………. ………………………………), merupakan biaya yang pasti dan tetap (Lumpsum Fixed Price) yang dibebankan pada DIPA ………………………. ……………………….. Tahun Anggaran ……. Nomor : …………………… tanggal 31 Desember ……….. Nomor Kode Fungsi, Fungsi, Program, kegiatan, Sub Kegiatan, ………………………………………………………….

2.

Dalam Jumlah biaya pekerjaan perencanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan dalam pasal 6 Surat Perjanjian ini dilaksanakan secara terhadap sesuai dengan prestasi pekerjaan perencanaan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Pembayaran tahap kesatu sebesar 25% dari jumlah biaya perencanaan yakni sejumlah Rp. …………… (……………………………………………….. …………………………) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan perencanan mencapai 25%, yaitu PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan Tahap Konsep Rancangan teknis dan Tahap Pra-Rancangan teknis, dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

2.

Pembayaran tahap kedua sebesar 25% dari jumlah biaya perencanaan yakni sejumlah Rp. …………… (………………………………………………..

…………………………) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan perencanaan mencapai 50%, yaitu PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan tahapan pekerjaan sampai dengan Tahap Pengembangan Rancangan dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA. 3.

Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% dari jumlah biaya perencanaan yakni sejumlah Rp. …………… (……………………………………………….. …………………………) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan perencanaan mencapai 80%, yaitu PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan tahapan pekerjaan sampai dengan Tahap Rancangan Gambar Detail dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

4.

Pembayaran tahap keempat sebesar 5% dari jumlah biaya perencanaan yakni sejumlah Rp. ……….. (……………………) dibayarkan ÿÿtelah prestasi pekerjaan perencanaan mencapai 85%, yaitu PIHAK PERTAMA sudah menunjuk Kontraktor Pelaksana dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan pada Tahap Pelelangan serta diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

5.

Pembayaran tahap kelima/terakhir 15% dari jumlah biaya pekerjaan perencanaan yakni sejumlah Rp. ……………(dengan huruf) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan pelaksanaan mencapai 100%, yaitu dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi Fisik dari kontraktor Pelaksana Kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan seluruh hasil tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.

6.

Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak melalui KPPN/Kas Daerah …….dan disalurkan ke Rekening PIHAK KEDUA pada Bank …………………………. ……………………………….. Nomor : ………………. . Pasal 8 BEBAN BIAYA DAN PAJAK

Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan perencanaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 TENAGA KERJA DAN UPAH Agar

pekerjaan perencanaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan bentuk organisasi dan menyediakan tenaga kerja yang

cukup jumlah, keahlian serta ketrampilannya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pekerjaan perencanaan ini. Ongkos-ongkos dan upah tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 10 PELAKSANAAN PIHAK KEDUA Di tempat pekerjaan perencana PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugas tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini. Untuk setiap tahapan pekerjaan perencanaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pekerjaan, yang mempunyai wewenang /kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Penunjukan Penanggung Jawab Pekerjaan, yang dilampiri dengan Curriculum Vitae yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, penanggung jawab pekerjaan yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan petugas/tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 11 SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan perencanaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari biaya pekerjaan perencanaan untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan. Jika PIHAK KEDUA melalaikan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dan telah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA, tetapi PIHAK KEDUA tidak juga memperbaiki kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari biaya perencanaan, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap

bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut. Maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan perencanaan. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan perencanaan bertentangan dengan Surat Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 9 ayat 1 perjanjian ini baik dalam bentuk organisasi, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA setuju diberi imbalan biaya/jasa sebesar perhitungan yang nyata-nyata digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam bagian pekerjaan perencanaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA. Biaya Perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 13 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) Yang dimaksud “keadaan kahar” dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga pekerjaan/jasa yang telah ditentukan dalam kontrak. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : Peperangan Kerusuhan Revolusi Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung, meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan. Pemogokan; Kebakaran; Gangguan, industri lainnya;

Apabila terjadi “keadaan kahar”, maka : PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi “keadaan memaksa”. Apabila selama PERTAMA tidak PIHAK KEDUA PERTAMA untuk

3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK membuat pernyataan tersebut ayat 2a pasal ini, maka berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK mendapat persetujuan tertulis.

Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang “keadaan kahar” tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya “keadaan kahar” tersebut. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan kahar dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan kahar, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilakukan perhitungan, dan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila “keadaan kahar” itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuanketentuan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 14 Surat Perjanjian ini. Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan / teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkan dalam hal : PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas perencanaan sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Surat Perjanjian ini. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA.

Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini. Dalam waktu satu bulan berturut-turut perencanaan yang telah dimulainya.

tidak

Secara langsung atau tidak langsung dengan penyelesaian pekerjaan perencanaan ini.

melanjutkan sengaja

pekerjaan

memperlambat

PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan perencanaan. Denda kumulatif telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan perencanaan, seperti dalam pasal 11 ayat 3 perjanjian ini. Jika terjadi Pemutusan perjanjian perencanaan ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menujuk Konsultan Perencana lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersebut dalam pasal 1 diatas, atas biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal adanya Pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA, tetapi berhak atas pembayaran prestasi dengan memperhitungkan nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta kegunaan bagi negara. Selain yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 15 JAMINAN HUKUM ATAS HASIL PEKERJAAN PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua hasil pekerjaan PIHAK KEDUA yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar hak patent atau hak lain yang dimiliki oleh Pihak Ketiga. Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dan di manapun yang mungkin timbul serta PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu termasuk mewakili ke depan pengadilan. Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu “Panitia Pendamai” yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah Pihak. Keputusan “Panitia Pendamai” ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 17 TEMPAT KEDUDUKAN Untuk pelaksanaan perjanjian perencanaan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah tempat kedudukan (Domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri ………………………... Pasal 18 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta kepada Pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan ini. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di ………… pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop.………………….

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

…………………….. Direktur

…………………….. NIP :

SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ………………………….. Diperintah Kepada : Nama Perusahaan Alamat NPWP Nomor Rekening Pada Bank

: : : :

……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

Untuk melaksanakan : Pekerjaan Perencanaan Pembangunan ……………………………………………. ………………………………….. Gedung Kantor dan ……………………………………………. Dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan terhitung …………….sampai dengan dilakukannya serah terima pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana. Biaya Perencanaan ditetapkan sebesar Rp. …………….. ……………………………………………). Dibebankan pada anggaran : DIPA …………………………………………… tanggal 31 Desember ….. Nomor Kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan, MAK. Cara Pembayaran : Diatur dalam Surat Perjanjian.

sejak tanggal konstruksi fisik (………………… ………………… Program, Sub

Catatan : Tanpa hak mengajukan kenaikan harga. Keterlambatan pekerjaan tanpa dapat membuktikan terjadi force majeure (halhal diluar kekuasaan perusahaan) dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan. Tempat/tgl……………………….. Menyetujui SPK ini PIHAK PERTAMA …………………………. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN …………………….. Direktur

…………………….. NIP :

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PERENCANAAN PEKERJAAN : PRASARANA FISIK ........................................................ ............................................................................................. LOKASI : Nomor : Tanggal

:





Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : 1. 2.

DIPA/DPA-SKPD Nomor ………………. Tanggal ………… Penetapan/Penunjukan dan Perintah Kerja Konsultan Perencana Nomor....... tanggal ..................

dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Prasarana Fisik ............. satu paket

di .............................dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Prasarana Fisik ……………………satu paket di ………………………, dengan pedoman persyaratan yang telah di tetapkan yang antara lain meliputi pekerjaan sebagai berikut : Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan , serta penyelidikan tanah sederhana Membuat rencana tapak, perencana dan melakukan penelitian dan pengujian anggaran untuk pelaksanaan konstruksi Membuat rencana lengkap: rencana arsitektur, rencana struktur, penjelasanpenjelasan rencana, perhitungan-perhitungan struktur termasuk tahan gempa, rencana dan perhitungan sistem data cahaya dan plumbing dalam bangunan. Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rencana volume dan biaya, program pelaksanaan dan rencana pelelangan. Memberikan penjelasan-penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, menyusun dokumen konstruksi dan memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN PERENCANAAN Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu: Pedoman Persyaratan /TOR (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis/Biaya) Pekerjaan Perencanaan yang telah ditetapkan. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam : Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat. Algemene Voorwaarden Voor de Uitvoerin Bij Aameming Van Openbare Werken, yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 14571 (Khusus pasal-pasal yang masih berlaku). Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 beserta lampirannya. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 061/KPTS/1981. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Surat Keputusan Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor: S - 42 / A / 2000

S-2262/D.2/05/2000 Tanggal 3 Mei 2000 Keputusan-Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002, tanggal 21 Agustus 2002. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) Tahun 1971 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) Tahun 1977 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) Tahun 1961 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis atau Biaya) yang telah ditetapkan. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan persyaratan (TOR) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua tugas seperti diuraikan dalam pasal 1. Surat Perjanjian ini dan ketetapan waktu penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada Pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA beserta personalianya tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub Kontraktor maupun sebagai leveransir dari pekerjaan ini. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran perencanaan yang dihasilkannya dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Pasal 4 HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN Hasil pekerjaan perencanaan sesuai dengan Pedoman persyaratan yang antara lain meliputi:

PIHAK KEDUA harus menyerahkan 12 (dua belas) exemplar dokumen Pelelangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal ........ yang meliputi: Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) = 12 exemplar. Gambar-gambar termasuk gambar detail = 12 exemplar. Rencana Anggaran Biaya (RAB) = 5 exemplar. CD Copy dari gambar-gambar tersebut = I set. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan Instansi yang berwenang. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dihitung sejak, tanggal………………………. sampai dengan tanggal ………………… Pasal 6 BIAYA PEKERJAAN PERENCANAAN Jumlah biaya perencanaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp. ………………(dengan huruf) yang dibebankan pada DIPA. Nomor: …………………; tanggal 31 Desember 200… dan merupakan jumlah yang pasti (lumpsum fixed price). Dalam jumlah biaya Perencanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 7 CARA PEMBAYARAN Pembayaran Pertama sebesar Rp. ...................... (…………………………………) yakni sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah biaya Perencanaan setelah prestasi mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Pejabat yang berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum/Pejabat yang ditunjuk. Pembayaran kedua sebesar Rp. ........................... (dengan huruf), yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah biaya perencanaan setelah fisik Pekerjaan Pelaksanaan mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan Pejabat yang berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum/Pejabat yang ditunjuk olehnya serta melampiri Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah ………………….. , kepada PIHAK

KEDUA yang mempunyai rekening pada Bank…………………. Nomor Rekening …………… Pasal 8. TENAGA KERJA DAN UPAH Agar Pekerjaan Perencanaan berjalan seperti yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian dan ketrampilannya. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Pasal 9 PELAKSANAAN PIHAK KEDUA Di tempat pekerjaan perencanaan PIHAK KEDUA harus menyediakan tenagatenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugas yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini. Untuk pekerjaan perencanaan berkala harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai tenaga ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan segala petunjuk dari PIHAK PERTAMA. Penunjukkan tenaga ahli harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan maka PIHAK PERTAMA. akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli lain yang mempunyai persyaratan tersebut. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya. Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir). Kebakaran. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemi. Peraturan Pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah. Yang masing-masing mempunyai penyelesaian pekerjaan pemilihan ini.

akibat

langsung

sehingga

tertundanya

Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PEKTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut. Bilamana "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat 3, pasal 5 ayat 2 dan pasal 12 atau pasal 14, Surat perjanjian ini. Pasal 11 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian Pekerjaan Perencanaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Biaya Perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan balk oleh PIHAK PERTAMA, maka akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam pasal 1,2,3,4 dan 9 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelalaian sebesar 20/00 (dua permil) dari biaya Perencanaan. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang, tercantum dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA akan dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 10/00 (satu permil) dari biaya perencanaan sampai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari biaya Perencanaan

Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh "Panitia Arbitrase" yang dibentuk dan diangkat oleh kedua pihak. Keputusan "Panitia Arbitrase" mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk ditingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat diajukan banding. Biaya penyelesaian untuk "Panitia Arbitrase" ditanggung secara bersama yang sama besarnya. Pasal 14. PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila: PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA. Denda keterlambatan akibat kelalaian kerja PIHAK KEDUA telah mencapai 5% (lima persen) dari biaya pekerjaan. Jika terjadi pemutusan Perjanjian PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Konsultan Perencana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak Pasal 15 BEA MATERAI DAN PAJAK Biaya materai dari Surat Perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan harus dilunasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini. kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan syah di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar. Pasal 17 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja (kontrak) ini. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) bermeterai cukup yang sama kuatnya untuk pihak-pihak yang bersangkutan serta ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan ini. Pasal 18 PENUTUP Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum, dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala' sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dan karena ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tersebut, ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya. Perjanjian Perencanaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ………pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini. PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop......... Komitmen Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nb : Contoh Surat Perjanjian ini bersumber Dari pekerjaan Perencanaan prasarana Fisik senilai Rp. 30 juta SURAT PERINTAH KERJA Nomor : ………………………………….

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat





Nama Jabatan Alamat SIUJK NPWP

: : : : :

.............................................. Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma/Koperasi............... ............................................... .............................................. 0000.000000.000000

Untuk melaksanakan Pekerjaan, Perencanaan Prasarana Fisik .................. yang meliputi seperti tercantum dalam Surat Penawaran Harga No. ................... tanggal.....dan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ......tanggal........ Dengan syarat-syarat/ ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. 2.

3.

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Pengarahan Penugasan Kerangka Acuan kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan dan Perubahannya yang tercantum dalam berita acara penjelasan (aanwijzing). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan di tetapkan sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja ini, selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dan pengawasan berkala sampai dengan serah terima I (Pertama) pekerjaan konstruksi fisik. Biaya perencanaan pekerjaan ini akan dibayarkan dari Penyediaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No........., tanggal 31 Desember 200..... Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Mulai Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perencanaan. Konsultan Perencana

------------------------------------------------------------


SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) PERENCANAAN PEKERJAAN : PERENCANAAN PRASARANA FISIK …………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. LOKASI : ……………………………………………………………. Nomor

: …………………………………

Tanggal

: …………………………………





Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : Penetapan/Penunjukan dan Perintah Kerja Konsultan Perencana Nomor..................tanggal .................. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan perencanaan Prasarana

Fisik ................................................ dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini : Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Prasarana Fisik …………………………………… satu paket ……………………………….., dengan pedoman persyaratan yang telah ditetapkan yang antara lain meliputi pekerjaan sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data-data lapangan dan lingkungan, serta penyelidikan tanah sederhana. 2. Membuat rencana tapak, perencana dan melakukan penelitian dan pengujian anggaran untuk pelaksanaan konstruksi. 3. Membuat rencana lengkap : rencana arsitektur, rencana struktur, penjelasanpenjelasan rencana, perhitungan-perhitungan struktur termasuk tahan gempa, rencana dan perhitungan sistem data cahaya dan plumbing dalam bangunan. 4. Membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rencana volume dan biaya, program pelaksanaan dan rencana pelelangan. 5. Memberikan penjelasan-penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, menyusun dokumen konstruksi dan memberikan penjelasan terhadap persoalanpersoalan perencanaan yang timbul selama tahap konstruksi. Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN PERENCANAAN Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 1. Pedoman Persyaratan / TOR (pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis / biaya) Pekerjaan Perencanaan yang telah ditetapkan. 2. Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam : a. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat. b. Aglemene Voorwaarden Voor de Uitvoerin Bij Aanneming Van Openbare Werken, yang disahkan dengan Surat Keputusan pemerintah Hindia Belanda Nomor 14571 (Khusus pasal-pasal yang masih berlaku). c. Keputusan Presiden Nomor 61 Th. 2004 beserta lampirannya. d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 061/KPTS/1981 e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/KPTS/1985 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

f. Surat Keputusan Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan. Nomor : S – 42 / A / 2000 A-2262/D.25/05/2000 g. Keputusan-keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002, tanggal 21 Agustus 2002. h. Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBBI) tahun 1971 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. i. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 1977 yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. j. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) tahun 1961yang diterbitkan oleh Yayasan Normalisasi Indonesia. Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan dan Usulan Teknis atau Biaya) yang telah ditetapkan.

2.

PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan persyaratan (TOR) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 3. Semua tugas seperti diuraikan dalam pasal 1. Surat Perjanjian ini dan ketetapan waktu penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

4.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA kepada Pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya kecuali atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

5.

PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari PIHAK PERTAMA.

6.

PIHAK KEDUA beserta personalianya tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub Kontraktor maupun sebagai levaransi dari proyek ini.

7.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran perencanaan yang dihasilkannya dan kesalahan-kesalahan perencanaan yang baru diketahui pada masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Pasal 4 HASIL PEKERJAAN PERENCANAAN

Hasil pekerjaan perencanaan sesuai dengan Pedoman persyaratan yang antara lain meliputi: 1.

PIHAK KEDUA harus menyerahkan 12 (dua belas) exemplar dokumen Pelelangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal ......yang meliputi: 1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) = 12 exemplar. 2. Gambar-gambar termasuk gambar detail= 12 exemplar. 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) = 5 exemplar. 4.CD Copy dari gambar-gambar tersebut = 1 set. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan Instansi yang berwenang.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% tersebut dalam pasal I Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 21 (Dua puluh satu) hari kalender dihitung sejak tanggal …………………… Sampai dengan tanggal …………………. Pasal 6 BIAYA PEKERJAAN PERENCANAAN

1.

Jumlah biaya perencanaan tersebut dalam pasal I Surat Perjanjian ini sebesar Rp. ………………………. (dengan huruf), yang dibebankan pada DIPA Nomor: ………………………., tanggal …………………… dan merupakan jumlah yang pasti (lumpsum fixed price).

2.

Dalam jumlah biaya Perencanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1.

Pembayaran Pertama sebesar Rp. ………………………………. (dengan huruf), yakni sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah biaya Perencanaan setelah prestasi mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan Pejabat yang berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum/Pejabat yang ditunjuk.

2.

Pembayaran kedua sebesar Rp. Rp. ………………………………. (dengan huruf), yakni. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah biaya perencanaan setelah pisik Pekerjaan Pelaksanaan mencapai 100% (seratus persen) dan

dinyatakan dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan Pejabat yang berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum/Pejabat yang ditunjuk olehnya serta melampiri Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan.

3.

Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kas Daerah………., kepada PIHAK KEDUA yang mempunyai rekening pada Bank ………….. Nomor Rekening: 00.000000 Pasal 8 TENAGA KERJA DAN UPAH 2. Agar Pekerjaan Perencanaan berjalan seperti yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup, baik jumlah, keahlian dan ketrampilannya.

3.

Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk melaksanakan perencanaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

pekerjaan

Pasal 9 PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

1.

Ditempat pekerjaan perencanaan PIHAK KEDUA harus menyediakan tenagatenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugas yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.

2.

Untuk setiap tahapan pekerjaan perencanaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pekerjaan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan segala petunjuk kepada PIHAK PERTAMA. 3. Penunjukan penanggung jawab pekerjaan, dilampiri dengan Curriculum Vitae yang bersangkutan dan harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis. 4. Apabila menurut PIHAK PERTAMA, penanggung jawab pekerjaan yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan petugas/tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang diminta PIHAK PERTAMA. Pasal 10 SANKSI

1.

Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tepat pada waktu yang telah ditentukan pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1

0

00

(satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dan

setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan seluruhnya, kecuali apabila waktu penyerahan diperpanjang karena alasan-alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. 2.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA maka untuk setiap hart keterlambatan sebesar 20/00 (dua permil) dari biaya perencanaan sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari biaya perencanaan.

3. Denda-denda tersebut dalam ayat I dan 2 pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 11 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN 1.

Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam bagian pekerjaan perencanaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan

2.

Biaya Perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 KEADAAN KAHAR Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga penyerahan barang yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dipenuhi. Keadaan kahar tersebut adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya. Atas keterlambatan penyerahan barang akibat tersebut diatas, maka pembayaran tidak dikenakan sanksi (denda) Apabila terjadi keadaan kahar PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA saling memberitahukan keadaan tersebut dan disepakati kedua belah pihak bahwa keadaan tersebut termasuk keadaan kahar. Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1.

Jika terjadi perselisihan kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

2.

Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh "Panitia Arbitrase" yang dibentuk dan diangkat oleh kedua pihak.

3.

Keputusan "Panitia Arbitrase" mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk ditingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat diajukan banding.

4.

Biaya penyelesaian untuk "Panitia Arbitrase" ditanggung secara bersama yang sama besarnya. Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum perdata, apabila: a.

c.

PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal I Surat Perjanjian ini. b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA. Denda keterlambatan akibat kelalaian kerja PIHAK KEDUA telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari biaya pekerjaan.

2. Jika terjadi Pemutusan perjanjian PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Konsultan Perencana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 3. Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak Pasal 15 BEA MATERAI DAN PAJAK Biaya materai dari Surat Perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan harus dilunasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tempatnya sah di Kantor Pengadilan ....................... Pasal 17 LAIN-LAIN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja (kontrak) ini. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) bermeterai cukup yang sama kuatnya untuk pihak-pihak yang bersangkutan serta ada hubungannya dengan pekerjaan perencanaan ini. Pasal 18 PENUTUP

1.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan yang tercantum, dalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undangundang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.

Dengan dan karena ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tersebut, ketentuan pada pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini,

3.

Perjanjian Perencanaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini. PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop....... Komitmen...



Nama NIP Mengetahui,

Pembuat

Kuasa Pengguna Anggaran.....

Nama NIP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor : ……………………………. Pada hari ini .............. tanggal....................bulan................tahun dua ribu ................, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat

: : : Pejabat Pembuat Komitmen ................ : ...........................................................

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : ..............tanggal ............., dengan ini memerintahkan kepada : Nama Jabatan Alamat

: : Direktur PT/CV/Firma/Koperasi...... :

Untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Prasarana Fisik ............. (Pembangunan Gedung Kantor) Satu Paket di ....................... Yang meliputi pekerjaan seperti tercantum dalam Surat Penawaran Harga No: ………………………….. tanggal ………………………. dan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi No. …………………………………, tanggal ……………………… dengan harga borongan sebesar Rp. …………………………..(dengan huruf). Dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.

Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Pengarahan Penugasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Perencanaan dan Perubahannya yang tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

2.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan ditetapkan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dan pengawasan berkala sampai dengan Serah Terima I (Pertama) pekerjaan konstruksi fisik.

3.

Biaya perencanaan pekerjaan ini akan dibayarkan dari Penyediaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA No. ………………………………………., tanggal ………………………………… 4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat Perintah Mulai Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perencanaan yang dibuat kemudian yang merupakan addendum dari surat perjanjian ini. 5.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PT/CV/Firma/Kop....... Komitmen......

Pejabat


Pembuat

Nama NIP

IV CONTOH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KONSULTAN PENGAWAS SURAT PERINTAH KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .................................................. Nomor Tanggal

: :

PEKERJAAN PENGAWASAN REHABILITASI SEDANG GEDUNG ................................................................................................ Berdasarkan surat penetapan penyedia jasa untuk konsultan pengawas nomor : ………………………. kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.



Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA : 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk melakukan tugas pekerjaan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut : Tugas Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan pengawasan yang akan di laksanakan adalah : pengawasan rehabilitasi sedang Gedung……………………………………………………………….. tahun anggaran …. Meliputi tugas- tugas sebagai berikut : Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan di jalankan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi Mengawasi pelaksanaan pemakaian konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realistik fisik. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk membantu memecah kan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala , memahami laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukkan hasil rapat– rapat lapangan, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang di buat oleh pemborong Memeriksa berita acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama, dan Serah Terima Kedua Pekerjaan Konstruksi Meneliti gambar – gambar Pelaksanaan yang di ajukan pemborong Menyusun daftar cacat-cacat/ kerusakan sebelum serah terima pertama mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan. Biaya Pekerjaan Pengawasan Besar biaya Pekerjaan Pengawasan adalah Rp ………………….(dengan huruf) Yang merupakan jumlah yang tetap dan pasti (lumpsum fixed prtice) yang dibebankan pada DIPA/DPA SKPD No……………… tanggal ……………. Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Cara Pembayaran Pembayaran tahap kesatu sebesar 90 % dari jumlah biaya Pengawasan sebesar Rp..................... . (terbilang : ……………………………………………………) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan Konstruksi Fisik di lapangan mencapai 100 % dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas pengawasan serta telah di terima oleh PIHAK KESATU Pembayaran tahap kedua sebesar 10 % dari jumlah biaya pengawasan yakni sejumlah Rp. ,………………….. (terbilang ………………………………..) dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik) serta PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan. Pembayaran tahap ke dua dapat dibayarkan meskipun masa pemeliharaannya belum berakhir dengan catatan

bahwa PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK KESATU jaminan pemeliharaan yang diterbitkan Bank Pemerintah atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. ……..,- (terbilang : ………..) seperti yang diatur dalam Keppres RI( no. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keppres RI No. 61 tahun 2004. Tahap-tahap pembayarantersebut diatas dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak melalui KPPN/Kas Daerah…………. ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank …………………………. Nomor Rekening …………………….. PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS Daftar Isian Pelaksanaan Angsuran (DIPA ) : Nomor : ……………………. Tanggal………………………. Tahun anggaran……………………………. Keputusan Prediden RI No.80 tahun 2003 sebagaimana telah di perbaharui dengan keputusan presiden RI No. 64 tahun 2004 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 322/KPTS/M/22002 tanggal 21 Agustus 2002. Semua Ketentuan Dan Peraturan Serta Standar Nasional Indonesia JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100 % yang disebut dalam butir 1 Surat Perintah Kerja ini terhitung mulai tanggal ……………….sampai dilaksanakan Serah Terima Kedua Pekerjaan Konstruksi, dengan kewajiban bahwa PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasannya kepada PIHAK KESATU. SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA melalaikan tugasnya dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK KESATU 3 (Tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian sebesar 10/00 (satu permil) dari biaya pekerjaan Pengawasan dengan ketentuan bahwa, PIHAK KEDUA tetap menyelesaikan kewajibannya. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka untuk setiap hari kelambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda kelambatan sebesar 3 0/00 (tiga permil) dari biaya pekerjaan Pengawasan. Jumlah denda kumulatif maksimum ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pekerjaan Pengawasan PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri setempat.

Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari tanggal tersebut di dibawah ini dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA . Ditetapkan : ………………………. Tanggal : ……………………… PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas


Di ketahui Oleh : Kuasa Pengguna Anggaran Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : ........................... Tanggal : ........................... BIAYA LANGSUNG PERSONEL. No . 1. 2.

Uraian tugas Supervisor Harian Tenaga AdminisTrasi dan OperaTor Komputer

Kualifika si STM 10 SMA 18

Kelompo k keahlian Pengawa s Operator kompute r

Man Month

Personil 1

1,70

1

1,00

Billing Rate (Rp) 1.850.00 0 1.000.00 0

JUMLAH

Jumlah Rp) 3.145.0 00 1.000.0 00

4.145.0 00

BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL No .

1 2 3

Uraian BIAYA PENGGANDAAN Laporan Mingguan Laporan Bulanan BIAYA ATK

Volume

12 Minggu 3 bulan 1 paket

Banyaknya

3 3

Set Set

Harga satuan (Rp) 15.000 47.200 800.000

Jumlah Harga (Rp) 540.000 424.800 800.000

Jumlah

1. 2.

BIAYA LANGSUNG PERSONIL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL SUB TOTAL PPN 10 % TOTAL DIBULATKAN

PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop...... Komitmen

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.764.800

4.145.000,1.764.800,5.909.980,590.980,6.500.780,6.500.000,-


SURAT PERJANJIAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK ....................................................... Nomor : Tanggal : Pada hari ini, .......... tanggal ............. bulan .......... tahun Dua ribu ....... kami yang bertanda tangan dibawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan pelaksanaan pengawasan pembangunan Prasarana Fisik .....................................: Antara I.

Nama NIP. Jabatan Alamat Kantor

: : : :

.......................... ......................... Pejabat Pembuat Komitmen Kantor ................... .......................................................................

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala ....... Nomor ........ tanggal ........telah ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor ..................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah ........., yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU. Dengan

II.

Nama Jabatan Alamat Kantor Nama Badan Usaha

: : : :

..................................... ..................................... ..................................... PT/CV/Firma/Kop...........

Sesuai dengan Akte Notaris Nomor ... tanggal .......... dan Akte Perubahan terakhir Nomor .... tanggal .......... dari Notaris ..............., SH. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Kop............ , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. dengan disetujui oleh dan di antara pihak-pihak tersebut, diadakanlah perjanjian Pengawasan Pembangunan Fisik .......... dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 TUGAS KEGIATAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Prasarana Fisik …………. Tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), seperti antara lain : Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk membantu memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapatrapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. Memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima pertama Menyusun daftar cacat-cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan. Bersama Konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

Membantu PIHAK PERTAMA dalam menyusun dokumen pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara. Pasal 2 DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu : DIPA atau DPA-SKPD Kantor ................................. Nomor : Tanggal : 31 Desember Surat Penawaran Harga (SPH). Nomor : Tanggal : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Tanggal : Dasar spesifikasi teknis dan non teknis pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini yaitu : Pasal-pasal yang masih berlaku dari Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aaneming van open barewerken, yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor : 9, tanggal 29 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor : 14571. Peraturan Pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 beserta lampirannya. Keputusan Menteri PU Nomor: 061/KPTS/1981, tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara. Keputusan Menteri PU Nomor : 38/KPTS/1998 tentang Dokumen Lelang Standar Pengadaan Jasa Pemborong. SK Menteri Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 1 Agustus 2002, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung, antara lain : SNI03-3990-1995 Tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan. SNI 0255-1987 D Tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987. SNI 03-1727-1989 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. SNI 03-1729-1989 Tentang Tata Cara Perencanaan Baja untuk Gedung, SNI 03-1736-1989 Tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. SNI 03-2410-1989

Tentang Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan cat emulsi. SNI 03-2847-1992 Tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengawasan yang ditetapkan. Petunjuk dan peringatan tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang masih. sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini. Selain ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan tentang bangunan lainnya yang berlaku. Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Pekerjaan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan pengawasan akan sesuai dengan Surat Perjanjian ini. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain. PIHAK KEDUA beserta personalianya tidak dibenarkan baik langsung ataupun tidak langsung turut serta baik sebagai sub Kontraktor maupun pemasok bahan dari pekerjaan ini. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala kerugian PIHAK PERTAMA, akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaan ini. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan periksa ulang semua dokumen teknis sesuai keahliannya, dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang kelainan yang ditemukan dan mengusulkan cara penyelesaiannya sesuai standar dan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH Perdata. Pasal 4 HASIL PEKERJAAN PENGAWASAN Hasil pekerjaan pengawasan di samping harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA minimal dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing terdiri dari :

Buku harian. yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari PIHAK PERTAMA, Kontraktor Pelaksana, dan PIHAK KEDUA. Laporan harian, berisi keterangan tentang : Tenaga kerja. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak. Alat-alat. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan. Waktu pelaksanaan pekerjaan. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah kurang. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) dan Manual Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. Laporan rapat di lapangan (Site Meeting).Gambar rincian pelaksanaan (Shop Drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksanaa pengawasan pekerjaan bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran-lampirannya . Laporan Pekerjaan Pengawasan. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai selesai 100 % yang disebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal ……….. (Surat Keputusan Penunjukkan dan Perintah Mulai Kerja dari PIHAK PERTAMA) sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Kedua pekerjaan konstruksi fisik dari Kontraktor Pelaksana kepada PIHAK PERTAMA dengan kewajiban bahwa PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya "keadaan memaksa" seperti diatur dalam Pasal 14 Surat Perjanjian ini, atau adanya perintah penambahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan terdapat perpanjangan/penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum). Pasal 6 BIAYA PEKERJAAN PENGAWASAN Jumlah biaya pekerjaan pengawasan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp........... (dengan huruf) merupakan biaya yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price), yang dibebankan DIPA Kantor ……………… Tahun Anggaran 2005, Nomor : …. tanggal 31 Desember ………. Dengan kode kegiatan. ………………………

Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajakpajak, bea materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 CARA PEMBAYARAN Pembayaran biaya pekerjaan pengawasan tersebut dalam pasal 6 Surat Perjanjian ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan pemborongan, yang telah disetujui/disahkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran tahap kesatu sebesar 95 % dari biaya pengawasan yakni sejumlah Rp. …………… (Dengan huruf) setelah prestasi pekerjaan Kontraktor Pelaksana mencapai 100 % (serah terima pertama), dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik serta diterima oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran tahap kedua sebesar 5 % dari jumlah biaya pekerjaan pengawasan yakni sejumlah ………………… (Dengan huruf) dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir dan sudah dilaksanakan serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik, serta PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan sesuai Pasal 4 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA. Tahap-tahap pembayaran tersebut di atas dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dengan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dari Departemen Kimpraswil atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pasal 8 BEBAN BIAYA DAN PAJAK Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai tempel RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengawasan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 TENAGA KERJA DAN UPAH Agar pekerjaan pengawasan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian serta ketrampilannya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Ongkos-ongkos dan upah kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KETIGA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pekerjaan pengawasan ini. Pasal 10 PELAKSANAAN PIHAK KEDUA Di tempat pekerjaan pengawasan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pengawas/Tenaga Ahli, yang mempunyai wewenang kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima/ memberikan/ memutuskan segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Penunjukan Pemimpin Pengawas/Tenaga Ahli ini yang dilampiri dengan Curriculum Vitae yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Tenaga Ahli dari Pengawas yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, maka PIHAK PERTAMA akan menolak tenaga ahli tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA harus segera mengganti dengan Pengawas/Tenaga ahli lain yang memenuhi syarat sebagaimana yang diminta oleh PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA harus menggunakan bentuk organisasi, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Pengawasan (TOR/KAK) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal 11 SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA melalaikan tugas dan kewajiban sesuai Surat Perjanjian ini dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan "denda kelalaian" sebesar 1%(satu persen) dari biaya pengawasan, dengan kewajiban PIHAK KEDUA tetap harus memperbaiki kelalaian yang diperingatkan tersebut. Jumlah denda kumulatif tersebut dalam ayat 1 di atas ditetapkan maksimum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah biaya pengawasan.

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan pengawasan bertentangan dengan Surat Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat 1 Surat Perjanjian ini baik dalam bentuk organisasi, kualifikasi tenaga maupun jumlah tenaga yang ditetapkan, maka PIHAK KEDUA setuju akan diberi biaya pekerjaan pengawasan sebesar perhitungan yang nyata-nyata digunakan dalam menjalankan tugas pengawasaan tersebut. Denda-denda tersebut dalam ayat I pasal ini, akan diperhitungkan dalam pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 12 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam bagian pekerjaan pengawasan tersebut dalam Pasal I Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA. Biaya pengawasan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA, akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Yang dimaksud "keadaan memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwaperistiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu : Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai, dan banjir). Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan Kontraktor). Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA). Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Apabila terjadi "keadaan memaksa", maka : PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa". Apabila selama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2 a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK. PERTAMA tentang "keadaan memaksa" tersebut PIHAK

PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya "keadaan memaksa" tersebut. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilakukan perhitungan, dan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA. Apabila "keadaan memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 5, pasal 12, dan pasal 15 Surat Perjanjian ini.

Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetapi tidak mengindahkannya dalam hal : PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Surat Perjanjian ini. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA. Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan penunjukkan PIHAK KEDUA tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan yang telah dimulainya. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengawasan ini. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan pekerjaan pengawasan ini. Telah dikenakan denda kumulatif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya pekerjaan pengawasan, sebagaimana seperti dalam Pasal 12 ayat 2 Perjanjian ini.

Jika terjadi pemutusan perjanjian pengawasan ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Konsultan Pengawas lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA, tetapi berhak atas pembayaran prestasi dengan memperhitungkan nilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta kerugian negara. Selain yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN Untuk pelaksanaan perjanjian pengawasan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta. Pasal 17 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut

dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas Komitmen


Pembuat

SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEGIATAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK Nomor Tanggal

: :

Berdasarkan surat penetapan pemenang untuk jasa konsultan pengawas nomor : ………………………tanggal ................. kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama NIP Jabatan

: ................................................ : ................................................ : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (sebutkan instansinya)

Alamat

: (sebutkan alamat instansinya)

Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.I/ Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. MEMERINTAHKAN KEPADA : 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Untuk melakukan tugas pekerjaan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut : TUGAS KEGIATAN Kegiatan Pengawasan yang akan dilaksanakan adalah : Pembangunan………….. yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut : Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk membantu memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapatrapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong. Memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima pertama. Menyusun daftar cacat-cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.

BIAYA PENGAWASAN Besarnya biaya pekerjaan pengawasan adalah Rp. …………..………….. (dengan huruf) yang merupakan jumlah tetap dan pasti (lumpsum fixed price), yang dibebankan pada Proyek sesuai dengan DIPA atau DPA-SKPD ………………………………….. tanggal … Desember ….… Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea meterai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. CARA PEMBAYARAN Pembayaran tahap kesatu sebesar 95 % dari biaya pengawasan yakni sejumlah. Rp……………………………….(dengan huruf) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan Kontraktor Pelaksana mencapai 100 % (serah terima pertama), dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik serta diterima oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran tahap kedua sebesar 5% dari jumlah biaya pekerjaan pengawasan yakni sejumlah Rp. ………..………………………….. dibayar setelah masa pemeliharaan berakhir dan sudah dilaksanakan serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik serta PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan sesuai Pasal 4 Surat Perintah Kerja ini kepada PIHAK PERTAMA. Tahap-tahap pembayaran tersebut di atas dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dengan pengesahan pejabat yang berwenang dari Departemen Kimpraswil atau pejabat yang ditunjukkan olehnya. PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS Keputusan Presiden RI Nomor : 80Tahun 2003 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. SK Menteri Nomor : 322/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002. Kontrak Pelaksanaan Konstruksi fisik yang meliputi gambar-gambar, RKS dan segala perubahannya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Semua ketentuan dan peraturan serta Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung. JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100 % yang disebut dalam butir 1 Surat Perintah Mulai Kerja ini terhitung mulai tanggal ……………………….. sampai dilaksanakan Serah Terima Kedua pekerjaan konstruksi, dengan kewajiban bahwa PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasannya kepada PIHAK PERTAMA. SANKSI DAN DENDA

Jika PIHAK KEDUA melalaikan tugasnya dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian sebesar 1% (satu persen) dari biaya pekerjaan pengawasan dengan ketentuan bahwa, PIHAK KEDUA tetap menyelesaikan kewajibannya. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan batas waktu yang ditetapkan, maka untuk setiap hari kelambatan sebesar 3 % (tiga persen) dari biaya pekerjaan pengawasan. Jumlah denda kumulatif ditetapkan maksimum 10 % (sepuluh persen) dari biaya pekerjaan pengawasan. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Jika terjadi perselisihan dikemudian hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri di ………………. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di …………… dan mulai berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas

(-----------------------)


(-------------------------------------)

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN .................................................... Nomor : Tanggal : Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.




Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma/Koperasi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan ............................, berdasarkan :

4.

DIPA Nomor .......................tanggal 3 I Desember 200.... Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor ............ tanggal ......... Surat Penetapan Konsultan Pengawas Nomor .......................tanggal .............. Surat penunjukkan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Nomor .... tanggal ........

Demikian ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini : Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan ......................................................

Tugas Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), antara lain : a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan din metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi. c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk membantu memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan dan konstruksi Pekerjaan Pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan kostruksi yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Memeriksa berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (As built drawings) sebelum serah terima pertama. i. Menyusun daftar cacat-cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan. Bersama Konsultan Perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung Membantu PIHAK PERTAMA dalam menyusun dokumen pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara Pasal 2 DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pekerjaan tersebut dalam pasal di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yaitu : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : Tanggal : Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor Nomor : Tanggal : Cerita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : Tanggal : Surat Penetapan Konsultan Pengawas Nomor : Tanggal :

Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas Nomor : Tanggal : Keppres RI. No. 80 tahun 2003, yang diperbaharui Keppres RI No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah Dasar spesifikasi teknis dan non teknis pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini yaitu : Pasal-pasal yang masih berlaku dari Algemene voorwaarden voor de uitvoering bij aaneming van openbare werken, yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda. 9 tanggal 29 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 14571 Peraturan Pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat. Undang-undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 beserta lampirannya Keputusan Menteri PU Nomor: 061/KPTS/1981 tentang Prosedur Pokok Pengadaan Bangunan Gedung Negara. Keputusan Menteri PU Nomor : 38/I{PTS/1998 tentang Dokumen Lelang Standar Pengadaan Jasa Pemborong Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung, antara lain : SNI-03-3990-1995 tentang Tata cara Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan SNI-0255-1987 D tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 SNI 03-1727-1989 tentang Tata cara Perencanaan Pembebanan untuk Rul11ah dan Gedung SNI 03-1729-1989 tentang Tata cara Perencanaan Baja untuk Gedung SNI 03-1736-1989 tentang Tata cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. SNI 03-2410-1989 tentang Tata cara Pengecatan Dinding Tembok dengan cat emulsi SN103-2847-1992 tentang Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengawasan yang ditetapkan. Petunjuk dan Peringatan tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang masih sesuai dengan lingkup tanggung jawab PIHAK KEDUA tersebut dalam pasal 3 perjanjian ini. Selain ketentuan tersebut di alas juga terikat kepada peraturan tentang bangunan lainnya yang berlaku.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan keahlian dan Pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pemborong akan sesuai dengan Surat perjanjian ini. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak di perkenankan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain. PIHAK KEDUA beserta Personilnya tidak dibenarkan balk langsung ataupun tidak langsung turut serta baik sebagai Sub kontraktor maupun sebagai pemasok bahan dari pekerjaan ini. PIHAK KEDUA, bertanggung, jawab penuh atas segala kerugian PIHAK PERTAMA, akibat perbuatan orang-orang; yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pekerjaan ini. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan periksa ulang semua Dokumen Teknis sesuai keahliannya, dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang kelainan yang ditemukan dan mengusulkan cara penyelesaiannya sesuai dengan standar dan ketentuan serta peraturan yang berlaku Kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan pengawasan sepenuhya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH Perdata. Pasal 4 HASIL PEKERJAAN PENGAWASAN Hasil pekerjaan pengawasan di samping harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA minimal dalam rangkap 5 (Lima), yang masing-masing terdiri dari :

gan tentang :

Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari PIHAK PERTAMA. Kontraktor pelaksanaan, dan PIHAK KEDUA.

Tenaga kerja. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak. Alat-alat. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan. Walau pelaksanaan pekerjaan 2. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian 3. Berita Acara kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran. 4. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang. 5. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings) dan Manual Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. Laporan rapat di lapangan (site meeting). Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung negara lengkap dengan lampiran-lampirannya. 9. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.

Pasal 5 .JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKER.IAAN Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan sampai selesai 100 % yang disebut dalam pasal I Surat Perjanjian ini. terhitung sejak tanggal diterbitkanya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan dilaksakannya Serah Terima Kedua pekerjaan konstruksi fisik dari Kontraktor Pelaksana kepada PIHAK PERTAMA, dengan kewajiban bahwa PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 surat perjanjian ini. Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut pada ayat I pasal ini, tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan Memaksa seperti diatur dalam pasal 14 Surat Perjanjian ini, atau adanya perpanjangan; penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum). Pasal 6 BIAYA PEKERJAAN PENGAWASAN Jumlah biaya pekerjaan pengawasan tersebut dalam pasal I Surat Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. …………………,- (……………………………………..), yang merupakan biaya yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price), yang dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Biro Umum dan Perlengkapan-LIPI Tahun Anggaran 2005. Dalam jumlah biaya pekerjaan pengawasan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta bea materai dan biaya-biaya lainnya yang harus

dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 7 CARA PEMBAYARAN Pembayaran biaya pekerjaan pengawasan dalam pasal 6 Surat Perjanjian ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan pemborongan, yang telah disetujui/disahkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Pembayaran tahap kesatu sebesar 50% dari biaya pengawasan yakni sebesar : 50% x Rp …………… = Rp. …………………… (dengan huruf) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan Kontraktor Pelaksana mencapai 55%. dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik serta diterima oleh PIHAK PERTAMA. 2. Pembayaran tahap kedua sebesar 40% dari biaya pengawasan yakni sebesar: 40% x Rp………………. = Rp………………….. (dengan huruf) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan Kontraktor Pelaksana mencapai 100%, (serah terima pertama) dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas pengawasan dengan balk serta diterima oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari biaya pengawasan yakni sebesar : 10% x Rp……………….= Rp ……………. (dengan huruf), dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir dan sudah dilaksanakan serah terima kedua pekerjaan konstruksi fisik, serta PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan sesuai pasal 4 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA. 3. Tahap-tahap pembayaran tersebut diatas dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 4. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara langsung melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta 111, dengan cara mentransfer langsung ke rekening Nomor………………….., pada Bank…………………………..atas nama ………………….. Pasal 8 BEBAN BIAYA DAN PAJAK Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian ini termasuk biaya materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Segala biaya sehubungan pekerjaan pengawasan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9

TENAGA KERJA DAN UPAH 1.

Agar pekerjaan pengawasan. berjalan seperti yang ditetapkan. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga kerja yang cukup baik Jumlah, keahlian serta keterampilannya.

2.

Ongkos-ongkos dan upah kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA

3.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pekerjaan pengawasan ini. Pasal 10 PELAKSANAAN PIHAK KEDUA Di tempat pekerjaan pengawasan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA sebagai pimpinan pengawas/tenaga ahli, yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk: mewakili PIHAK KEDUA. Dan dapat menerima/ mendapatkan/ memutuskan segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PER TAMA Penunjukkan pimpinan pengawas/tenaga ahli yang dilampiri dengan Curriculum Vitae yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Tenaga Ahli Pengawas yang di tunjuk PIHAK KEDUA, memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan menolak tenaga ahli tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti pengawas/tenaga ahli lain yang memenuhi syarat sebagaimana yang di minta oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA hanya menggunakan bentuk organisasi, jumlah dan klasifikasi tenaga ahli dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum, dalam pedoman Pengawasan (TOR/KAK) yang telah di setujui oleh kedua belah pihak. Pasal 11 SANKSI DAN DENDA Jika PIHAK KEDUA melalaikan tugas dan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian ini dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 3 (tiga) kali berturutturut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan "denda kelalaian" sebesar I % (satu persen) dari biaya pengawasan, dengan kewajiban PIHAK KEDUA tetap harus memperbaiki kelalaian yang diperingatkan tersebut. Jumlah denda kumulatif tersebut dalam ayat I di atas ditetapkan maksimum Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pengawasan

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan pengawasan bertentangan dengan Surat Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh alas kerugian tersebut Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 11 ayat 1 Surat Perjanjian ini baik dalam bentuk organisasi, kualifikasi tenaga maupun jumlah tenaga yang telah di tetapkan maka PIHAK KEDUA setuju akan di beri biaya pekerjaan pengawasan sebesar perhitungan yang nyata-nyata digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut. Denda–denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan salam pembayaran yang di lakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Pasal 12 PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan pengawasan sesuai pasal I dalam Surat perjanjian ini maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Biaya Pengawasan bagian-bagian pekerjaan yang telah disyahkan/diterima dengan balk oleh PIHAK PERTAMA, akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1.

Yang dimaksud dalam keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwaperistiwa yang berada diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu : a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir) b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan kontraktor) c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA). d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Apabila terjadi “Keadaan Memaksa”, maka PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi keadaan Memaksa Apabila selama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2 a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengaju kan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis Jika dalam waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa keadaan tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberi jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan Memaksa tersebut.

Pihak KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan Memaksa setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah dilakukan perhitungan, dan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA Apabila keadaan memaksa tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan pasal 5, pasal 11 atau pasal 14 surat perjanjian ini. Pasal 14 PEMUTUSAN PERJANJIAN PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal–pasal 1266 & 1267 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/ teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetapi tidak mengindahkanya dalam hal : PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas pekerjaan pengawasan sebagaimana mestinya yang dimaksud dalam pasal 1 dan Pasal 4 Surat perjanjian in. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 surat perjanjian ini tidak ditepati karena kelalaian PIHAK KEDUA. Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal terbitnya surat keputusan penunjukkan PIHAK KEDUA tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan pengawasan sebagaimana di atur dalam pasal 1 surat perjanjian ini Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan yang telah dimulainya. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pengawasan ini PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA memberi keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan pekerjaan pengawasan ini. Telah dikenakan denda yang kumulatif sebesar. 5% (lima persen) dan biaya pekerjaan pengawasan, sebagaimana seperti dalam pasal 10 ayat 2 perjanjian ini. Jika terjadi Pemutusan perjanjian Pengawasan ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Konsultan Pengawas lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam Pasal I di atas. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA, tetapi berhak atas pembayaran

prestasi dengan memperhitungkan nilai hasil pekerjaan yang telah di laksanakan serta kerugian negara Selain yang tersebut dalam ayat I Pasal ini maka Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan antara Kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah 2.

Apabila perselisihan itu tidak diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua belah pihak dan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan Seorang, PIHAK KETIGA yaitu ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3.

Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama

4.

Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat di terima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan negeri di ……………………

biaya

Pasal 16 TEMPAT KEDUDUKAN Untuk pelaksanaan perjanjian pengawasan ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri di ………………… Pasal 17 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat perjanjian ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh Kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat perjanjian Tambah (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang, sama masing - masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan Pekerjaan Pengawasan ini.

Surat perjanjian Pekerjaan Pengawasan ini di tandatangani oleh kedua belah pihak di …………… dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak. SURAT PERINTAH MULAI KERJA NOMOR : ........................... Yang bertanda tangan dibawah ini : 1.



Memerintahkan kepada : 2.

Nama Jabatan Alamat


Untuk melaksanakan : Pekerjaan Lokasi DIPA Tahun anggaran Nilai pengawasan Terbilang Waktu penyelesaian

: : : : : : :

Sampai pekerjaan selesai 100 % atau serah terima II pekerjaan fisik

Demikian surat perintah mulai kerja ini di keluarkan untuk di laksanakan sebaikbaiknya. Jakarta, 8 Juli 2005 PIHAK KEDUA Konsultan Pengawas


LAMPIRAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA Nomor Tanggal

: :

KEGIATAN LOKASI

: :

PEMBANGUNAN ............................................ JL ..................................................................

Jaya Langsung Personil (Remuneration) Jml No 1 A 1 2 3 4 5 B

Uraian Biaya 2 BIAYA LANGSUNG PERSONIL Team Leader Pengawas Arsitketur Pengawas Sipil Pengawas ME Pelaksana Administrasi

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL 1 Biaya Transportsi / Akomodasi , Komunikasi 2 Biaya Bahan & peralatan K antor 3 Biaya Pengadaan Laporan

Personil 3

Remuneration (Rp) 4

Man Month (M/M) 5 2,70 1,70 1,70 0,75 4,00

Jml Biaya (Rp) 6

1 1 1 1 1

4.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00 1.250.000,00 Sub Total

11.880.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 2.025.000,00 5.000.000,00 29.105.000,00

1 1 5

7.445.000,00 6.300.000,00 300.000,00 Sub Total

7.445.000,00 6.300.000,00 1.500.000,00 15.245.000,00

JUMLAH PPN 10 % TOTAL DIBULATKAN

44.350.000,00 4.435.000,00 48.785.000,00 48.785.000,00

EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH

V CONTOH SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KONSULTANSI JASA PENELITIAN DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ………….. ………………………………………………………………………




Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah / Pemerintah Daerah ........................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat

: .............................................. : Direktur/Direktur Utama PT/CV/Firma : ...............................................

yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan :

1.

KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ....... Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konsultansi ...................................... Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor ............ tanggal .............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ..... tanggal ......... (kalau ada) Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa)

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KEDUA BELAH PIHAK bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi ............................................................................ dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 PENGERTIAN UMUM Yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dengan :

a.

”Surat Perjanjian (Kontrak)” adalah suatu perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi ................................ yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD kalau dananya bersumber dari APBD) Nomor .......................... tanggal .......................... antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; b. ”Hari” adalah hari menurut perhitungan hari kalender. c. ”Biaya Pelaksanaan Pekerjaan” adalah biaya/harga jasa konsultansi sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. ”Jasa Konsultansi Penyusunan .......................................... adalah kegiatan penyusunan ........................................... yang akan digunakan sebagai ................... e. ”Konsultan” adalah Perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan kegiatan Penyusunan .......................... f. ”PIHAK KETIGA” adalah pihak lain, diluar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; g. ”Jadwal” adalah waktu pelaksanaan setiap kegiatan; h. ”Tim Teknis” adalah suatu tim yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima.

Pasal 2 SASARAN PEKERJAAN Sasaran pekerjaan penyedia jasa konsultansi adalah ........................... untuk ................ yang terdiri dari (sebutkan jumlah/jenisnya) yaitu : a. .............. b. .............. c. .............. dst. Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK Pekerjaan Jasa konsultansi Penyusunan ............................................ berdasarkan pada ketetapan yang ada di dalam dokumen kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); Kerangka Acuan Kerja (KAK); Berita Acara Penjelasan Pekerjaan beserta lampirannya; Surat Penawaran beserta lampirannya; Berita Acara Penutupan dan Pembukaan penawaran beserta lampirannya; Berita Acara Evaluasi Teknis; Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya; Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; Usul Penetapan Pemenang; Surat Penetapan Pemenang; Surat Perjanjian Pekerjaan; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan Penyusunan ............... tersebut pada pasal 2, berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan beserta perubahannya meliputi :

1.

Menyusun Laporan Pendahuluan (inception report); 2. Menganalisis kebutuhan jenis dan jumlah serta spesifikasi/persyaratan sarana dan prasarana (sesuaikan dengan jenis jasa konsultansi yang dikerjakan) 3. Menyusun daftar kebutuhan sarana berdasarkan hasil analisis; 4. Melakukan ujicoba dan validasi hasil analisis kebutuhan sarana kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait; 5. Membuat laporan kemajuan pekerjaan (intern report)

6.

Membentuk kelompok kerja (proyect reference group) yang beranggotakan unsur stakeholders, yang akan memberikan pengesahan pada standar dan sebagai embrio lembaga sertifikasi penjamin dan pengendalian mutu; 7. Melakukan konfirmasi draft akhir standar kepada stakeholders dan pihak lain yang terkait pada proses validasi standar kebutuhan sarana dan prasarana; 8. Workshop pengesahan dan penandatanganan dokumen standar oleh masingmasing stakeholders; 9. Penggandaan hasil dalam bentuk hardcopy dan CD; 10. Membuat Laporan Akhir (final report). Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan ………………………. Ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA yaitu tanggal ............ sampai dengan tanggal ......... Pasal 6 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1.

2. 3. 4.

Kontrak ini bersifat lumpsum artinya nilai total kontrak digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan seperti tercantum dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini. Apabila terdapat kekurangan biaya satuan pekerjaan maka kekurangan ini akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Jumlah biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dalam pasal 4 adalah sebesar Rp. .............. (dengan huruf) Jumlah biaya tersebut pada ayat 2 tersebut sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah biaya tersebut pada ayat 2 pasal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD kalau dananya bersumber dari APBD) Nomor ................... tangggal ....................... Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN KONTRAK

Permintaan pembayaran untuk tiap tahap pekerjaan harus berdasarkan Berita Acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran kontrak akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ....................... atau Bendahara Umum Daerah pada masing-masing Pemda Kota/Kabupaten/Propinsi (sebutkan salah satu) langsung ke Nomor Rekening ......................... pada Bank .............................. (Bank PIHAK KEDUA) dan dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang diatur sebagai berikut : 1.

Uang Muka a. Apabila diperlukan penyedia jasa konsultansi dapat mengajukan pengambilan uang muka setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau

b. 2.

sebesar Rp. ...................... (dengan huruf), setelah penyedia jasa konsultansi menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan uang muka. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap tahap pembayaran.

Tahap Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan : a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp .................. (dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan (inception report), yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dari Tim Teknis. b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. .................. (dengan huruh), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan draft naskah standar .................................. , yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dari Tim Teknis. c. Pembayaran Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. ........................ (dengan huruf), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir dan naskah-naskah rumusan standar kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara serah terima oleh Tim Teknis. Pasal 8 PENGATURAN HUKUM

Perjanjian ini tunduk dan disusun dibawah Hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 9 HAK PATEN DAN HAK CIPTA PIHAK KEDUA wajib melindungi hasil kerja dari segala tuntutan atau claim dari pihak lain atas pelanggaran hak Paten, hak cipta dan merk. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA tersebut sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

0 1

2

1. Segala perselisihan yang timbul akibat pekerjaan ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila secara musayawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara Arbitrase menurut peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Jakarta dan mengambil tempat di kantor Pengadilan Negeri .......................... 3. Apabila Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan

Negeri ................ Ketetapan yang dihasilkan oleh pengadilan harus merupakan keputusan akhir dan mengikat KEDUA PIHAK. Pasal 11 KAHAR (FORCE MAJEURE)

1

Apabila terjadi kahar/keadaan memaksa (Force Majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender yang dibuktikan dengan surat tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 2 Yang dikategorikan dengan kahar/keadaan memaksa (Force Majeur) adalah perang, blokade, revolusi, huru hara, kekacauan, mobilisasi, pemogokan, larangan kerja, gempa bumi, epidemi, kebakaran, banjir, musibah angkutan laut, udara, darat dan ancaman terorisme. Pasal 12 SANKSI-SANKSI 1. 2. 3.

4.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud pasal 2 kepada pihak lain. Apabila ketentuan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Apabila dalam pelaksanaan terjadi keterlambatan/kegagalan sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA : a. memberi perigatan tertulis kepada PIHAK KEDUA; b. Apabila peringatan tertulis tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan surat perjanjian ini secara sepihak; c. Pelaksanaan yang terlambat akan dikenakan denda kerugian sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak untuk tiap hari keterlambatan dihitung dari batas waktu penyerahan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 kontrak ini dengan jumlah denda maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan dan kelebihan dana sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 PERUBAHAN PERJANJIAN

1. 2.

Perubahan atas perjanjian ini sah apabila dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diituangka dalam sebuah addendum perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila terdapat perbedaan persyaratan dan atau pengertian antara perjanjian ini dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta lampiran-lampirannya maka yang berlaku adalah ketentuan yang tertuang dalam surat perjanian ini. Pasal 14 LAIN-LAIN

0 1

1. Seluruh administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa konsultansi penyusunan ........................... menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian perubahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini. Pasal 15 KETENTUAN PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK yang mulai berlaku sejak hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :


NIP

Nama

PEKERJAAN

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ..........................................

Nomor : .............................. Tanggal : ..............................

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 1.

Nama NIP Jabatan Komitmen Alamat

: ................................................ : ................................................ : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat (sebutkan instansinya) : (sebutkan alamat instansinya)

-------------------- selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. --------------2.

Nama Jabatan Alamat


-------------------- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ------------PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sebagai mana tersebut dibawah ini : 1.

Jenis pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan .............................. (satuan kerja)

untuk keperluan

2.

Biaya : Biaya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ....................... sebesar Rp. .................... (dengan huruf) sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD kalau dananya bersumber dari APBD) Nomor ....................... tanggal .............................

3.

Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini.

4.

Pembayaran : Pembayaran dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ............... atau Bendahara Umum Daerah Kota/Kabupaten/Propinsi (apabila dananya bersumber dari APBD).

5.

Sanksi-sanksi Apabila terjadi keterlambatan dalam hal penyerahan barang, maka akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari dengan maksimum denda tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

6.

Penutup Surat Perintah Mulai Kerja ini berlaku mulai sejak dikeluarkan dan ditandatangani oleh KEDUA PIHAK.

PIHAK KEDUA : PERTAMA :

PIHAK


Nama NIP

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBUATAN PROGRAM MULTI MEDIA PADA COMPACT DISK DALAM RANGKA ............................................................................ Nomor : ............................ Pada hari ini , …………….. tanggal ……………… bulan …………………..tahun dua ribu .........................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.



Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/ Pemerintah Daerah ............................ yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan : 1. KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 2. KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. 6. 7. 8.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) atau DPA-SKPD Nomor : ............... tanggal ............. 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ....... .................................................................................................................................... ..... Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konsultansi ......................................... Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor ............ tanggal .............. Surat Penawaran harga Nomor ........ tanggal ........... Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor ........ tanggal ......... (kalau ada) 9. Surat Keputusan .......... Nomor ....... tanggal ......tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa 10. (dapat ditambahkan surat-surat yang berkenaan tentang pengadaan barang/jasa) Secara bersama-sama menyatakan telah sepakat dan mengikat diri mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ...........................................dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti dimaksud di atas, memberi tugas kepada pihak Kedua, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ..................................... Lingkup pekerjaan dan tugas yang diterima oleh PIHAK KEDUA seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 0 Melakukan persiapan teknis dan administrasi pekerjaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ..................................... 1 Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ..................................... 2 Menyusun buku petunjuk(manual) hasil pelaksanaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ..................................... Pasal 2 DOKUMEN KONTRAK Dalam hal melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus berpedoman pada dokumendokumen tersebut dibawah ini dan bersifat mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini yaitu :

3.

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK); Berita Acara Penjelasan Pekerjaan beserta lampirannya;

4. 5. 7. 8. 10. 12.

Surat Penawaran beserta lampirannya; Berita Acara Penutupan dan Pembukaan penawaran beserta lampirannya; 6.Berita Acara Evaluasi Teknis; Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya; Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; 9. Usul Penetapan Pemenang; Surat Penetapan Pemenang; 11. Surat Perjanjian Pekerjaan; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEMBUATAN PROGRAM MULTI MEDIA PADA MEDIA COMPACT DISK DALAM RANGKA ...................................................................................................... Jangka waktu pelaksanaan Pembuatan Program Multi Media pada Media Compact Disk dalam rangka ..................................... ........., sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 4 PENGAWASAN PEKERJAAN Untuk melakukan pengawasan pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk petugas sebagai pengawas yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dengan tugas mengadakan pengawasan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Pasal 5 PENYERAHAN PEKERJAAN

1. 2.

Hasil pelaksanaan pekerjaan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui Panitia Penerima Barang/Jasa yang diangkat melalui Surat Keputusan oleh PIHAK PERTAMA. Jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang dinyatakan dengan Berita Acara oleh Panitia Penerima Barang/Jasa, maka PIHAK PERTAMA akan menerima pekerjaan tersebut yang dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara. Pasal 6 JUMLAH BIAYA DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1

Jumlah biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan pasal 1 adalah sebesar Rp. .............. (dengan huruf)

2.

Jumlah biaya tersebut pada ayat 1 pasal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD kalau dananya bersumber dari APBD) Nomor ................... tangggal ....................... Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

Permintaan pembayaran untuk tiap tahap pekerjaan harus berdasarkan Berita Acara kemajuan pekerjaan. Pembayaran kontrak akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ....................... atau Bendahara Umum Daerah pada masing-masing Pemda Kota/Kabupaten/Propinsi (sebutkan salah satu) langsung ke Nomor Rekening ......................... pada Bank .............................. (Bank PIHAK KEDUA) dan dilakukan berdasarkan prestasi kerja yang diatur sebagai berikut : Uang Muka Apabila diperlukan penyedia jasa konsultansi dapat mengajukan pengambilan uang muka setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. ...................... (dengan huruf), setelah penyedia jasa konsultansi menyerahkan jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan uang muka. Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap tahap pembayaran. 2.

Tahap Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan : a. Pembayaran Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp .................. (dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan (inception report), yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dari Tim Teknis. b. Pembayaran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. .................. (dengan huruf), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan draft naskah standar .................................. , yang dibuktikan dengan Berita Acara pemeriksaan dari Tim Teknis. c. Pembayaran Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. ........................ (dengan huruf), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir dan naskah-naskah rumusan standar kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara serah terima oleh Tim Teknis. Catatan : Pembayaran tersebut diatas bisa dilakukan sekaligus setelah kontrak selesai 100%, bisa juga dilakukan per tahap penyelesaian pekerjaan yang prosentasenya disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Pasal 8 PENGATURAN HUKUM

Perjanjian ini tunduk dan disusun dibawah Hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 9 HAK PATEN DAN HAK CIPTA PIHAK KEDUA wajib melindungi hasil kerja dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak Paten dan Hak Cipta. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA tersebut sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. Pasal 10 SANKSI-SANKSI

1.

3.

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. 2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini dan atau mengalami kegagalan sebagai akibat kelalaian pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak; a. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA; b. membatalkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini secara sepihak apabila tiga kali berturut-turut peringatan tertulis tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pekerjaan dan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Negara melalui Kas Negara atau Kas Daerah melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dengan melampaui jangka waktu kontrak seperti tercantum pada pasal 3 , PIHAK KEDUA dikenakan denda ganti rugi sebesar 10/00 (satu permil) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 11 CLAIM PIHAK KEDUA tidak dapat (tidak dibenarkan) menuntut tambahan biaya apapun juga (claim) walaupun ada kenaikan harga material atau jasa yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini, kecuali pemerintah menentukan adanya ijin untuk kenaikan harga (eskalasi) sepanjang dana tersedia untuk itu. Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1.

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender yang dibuktikan dengan surat tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk menjadi bahan pertimbangan.persetujuan PIHAK PERTAMA. 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeur) adalah perang, blokade, revolusi, huru hara, kekacauan, mobilisasi, pemogokan, larangan kerja, gempa bumi, epidemi, kebakaran, banjir, musibah angkutan laut, udara, darat dan ancaman terorisme. 3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan perubahan terhadap batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan. Segala perubahan dimaksud dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, serta dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Segala perselisihan yang timbul akibat pekerjaan ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara Arbitrase menurut peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Jakarta dan mengambil tempat di kantor Pengadilan Negeri .......................... 3. Apabila Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ................ Ketetapan yang dihasilkan oleh pengadilan harus merupakan keputusan akhir dan mengikat Kedua Pihak. Pasal 14 PAJAK DAN BEA METERAI Bea Meterai, semua pajak, dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 15 KETENTUAN PENUTUP 1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah serta mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dibubuhi materai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA : Nama Jabatan pada perusahaan

PIHAK PERTAMA Nama NIP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) PEKERJAAN PEMBUATAN PROGRAM MULTI MEDIA PADA COMPACT DISK DALAM RANGKA ............................................................................

NOMOR : ............................................ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif, (Satuan Kerja .................) akan menyusun ........................................... 2.

Bahwa salah satu kegiatan dalam DIPA / DPA-SKPD Nomor ......... Tahun ............. adalah Pengadaan Jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ..................................................................

MEMPERHATIKAN : 1.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (..Satuan Kerja ) Nomor : .......................... tanggal .........................................

2.

MENGINGAT :

MENETAPKAN PERTAMA

Surat Keputusan Penetapan Pemenang lelang pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka .................................................................. Nomor ......................... tanggal ............................

3.

Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ................................................................ dari PT/CV/Firma ........................ Nomor ............tanggal .......

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Perubahannya Keppres RI Nomor 61 Tahun 2004

2.

Keputusan ...........………………../Gubernur/Bupati/Walikota Nomor ……… tanggal …….. tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan (sebutkan instansinya) : : Memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ................................ kepada : Nama Perusahaan

PT/CV/Firma ....................................... Alamat ...... N.P.W.P

:

: ........................................................ : 00.000.000.0.000.000

Harga Penawaran : Rp..................... (dengan huruf) : Pekerjaan pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ................................................................ dimulai dan berlaku sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja ini ditetapkan dan harus selesai dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK ini ditandatangani.

KEDUA

KETIGA

:

Pekerjaan pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ................................................................ harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pengadaan beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan dan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak yang berkenaan dengan pekerjaan pengadaan ini.

KEEMPAT

:

Pembayaran untuk Pekerjaan pengadaan jasa Konsultansi Pembuatan Program Multi Media pada Compact Disk Dalam Rangka ................................................................ tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD untuk Propinsi/Kabupaten/Kota) Nomor ........tanggal .........................

KELIMA

:

Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan

di

:

.......................... Pada

tanggal

:

..........................

Yang menerima Perintah kerja KOMITMEN


PEJABAT PEMBUAT

Nama NIP

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .................. DENGAN PT/CV/FIRMA ...................................................... PEKERJAAN/PEMBUATAN SISTEM JARINGAN INTERNET PADA ......................................... Nomor : .......................................... Pada hari ini, ..................... tanggal ......................... bulan ......................... tahun dua ribu ..................., kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 1.



Berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ............... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/ Pemerintah Daerah ............................ yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak telah sepakat membuat Perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan/Pembuatan Sistem Jaringan Internet pada ........................, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Lingkup Pekerjaan PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia melakukan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu berupa pekerjaan/pembuatan Sistem Jaringan Internet pada .................., sebagaimana tercantum dalam proposal yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kontrak kerja ini. Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13.

1.KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 2.KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); Kerangka Acuan Kerja (KAK); Berita Acara Penjelasan Pekerjaan beserta lampirannya; Surat Penawaran beserta lampirannya; Berita Acara Penutupan dan Pembukaan penawaran beserta lampirannya; 8.Berita Acara Evaluasi Teknis; Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya; Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; 11. Usul Penetapan Pemenang; Surat Penetapan Pemenang; Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini, terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan penyerahan hasil akhir dari pekerjaan ini adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Pasal 4

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Jumlah biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan pasal 1 adalah sebesar Rp. .............. (dengan huruf) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (DPA-SKPD kalau dananya bersumber dari APBD) Nomor ................... tangggal ....................... Pasal 5 Cara Pembayaran dan Pelaporan PIHAK PERTAMA akan membayar nilai/harga atas pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA dengan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ................. atau BUD Propinsi/Kab/Kota, dengan cara mentransfer langsung ke Rekening Nomor ..................... pada Bank .........................atas nama PT/CV/Firma .......................... PIHAK PERTAMA akan membayar nilai/harga pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan 2 (dua) tahap, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA berupa jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang nilainya minimal sama dengan nilai kontrak yang akan diterima PIHAK KEDUA. 0

Tahap pembayaran diatur sebagai berikut : a. Tahap I

:

PIHAK PERTAMA akan membayarakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak setelah PIHAK KEDUA menyediakan 70% (tujuh puluh persen) barang yang dibutuhkan yaitu sebesar 70% X Rp.............(nilai kontrak) dengan penyampaian laporan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa pekerjaan/penyediaan barang serta kegiatan pelaksanaan telah mencapai 70% dan siap untuk diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

b. Tahap II :

Pembayaran terakhir sebesar 30% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) yaitu sebesar 30% X Rp. ...................(nilai kontrak) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah pihak dan dilampiri Laporan Akhir penyelesaian pekerjaan. Pasal 6 Jadwal Kerja dan Pelatihan

PIHAK KEDUA akan bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam mengatur jadwal kerja. Pegawai yang ditunjuk untuk mengoperasikan internet dimaksud harus hadir sesuai dengan jadwal pelatihan yang telah ditentukan, dan melakukan pertemuan

konsultatif dengan/tanpa undangan atau permintaan pertama sesuai keperluan pelaksanaan kerjasama ini selama masa kontrak. Pasal 7 Tanggung Jawab 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam hal kemudahan pendekatan di lapangan dan kepada staf yang diperlukan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. 2. PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab penuh kepada PIHAK KEDUA atas pembayaran nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. 3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan kesepakatan kerjasama ini sesuai dengan persyaratan dibawah ini : a. memeriksa semua informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan resiko serta serta hal yang tidak terduga maupun keadaan lain yang bersifat force majeure. b. telah mengetahui sampai pada dasar dan tingkat kesulitan dari pekerjaan didalam kesepakatan kerjasama ini. c. Telah menyadari bahwa kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini memerlukan standar keahlian yang tinggi. d. Telah mengetahui adanya tenaga kerja dan sumber lain serta pelayanan yang dibutuhkan. e. Telah memberitahukan kepada pegawai/staf yang ditunjuk sebagai petugas operasional jaringan internet ini.

4.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh kepada PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pekerjaan dan PIHAK KEDUA berjanji untuk memperlakukan semua informasi yang diterima dari PIHAK PERTAMA, maupun yang terungkap dalam pelaksanaan pekerjaan ini sebagai bahan/data yang bersifat rahasia dan berkewajiban menjaga kerahasiaannya terhadap pihak lain. Pasal 8 Hak Paten dan Hak Cipta PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keorosinilan/keaslian atas pemakaian software maupun hardware dalam pekerjaan ini dan wajib melindungi hasil kerja dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak Paten dan Hak Cipta. Pasal 9 Kahar/keadaan memaksa (Force Majeure)

1.

Apabila terjadi kahar/keadaan memaksa (Force Majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

yang dibuktikan dengan surat tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk menjadi bahan pertimbangan.persetujuan PIHAK PERTAMA. 2. Yang dimaksud dengan kahar/keadaan memaksa (Force Majeur) adalah perang, blokade, revolusi, huru hara, kekacauan, mobilisasi, pemogokan, larangan kerja, gempa bumi, epidemi, kebakaran, banjir, musibah angkutan laut, udara, darat dan ancaman terorisme. 3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan perubahan terhadap batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan. Segala perubahan dimaksud dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, serta dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan 1. Segala perselisihan yang timbul akibat pekerjaan ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara Arbitrase menurut peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Jakarta dan mengambil tempat di kantor Pengadilan Negeri .......................... 3. Apabila Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ................ Ketetapan yang dihasilkan oleh pengadilan harus merupakan keputusan akhir dan mengikat Kedua Pihak.

Pasal 11 Pengawasan Pekerjaan Untuk melakukan pengawasan pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk petugas sebagai pengawas yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dengan tugas mengadakan pengawasan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA serta melaporkannya secara berkala kepada PIHAK PERTAMA sampai pekerjaan selesai secara keseluruhan (100%). Pasal 12 Pajak dan Meterai

Semua pajak, bea meterai dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 13 Sanksi dan Denda

1.

3.

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. 2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini dan atau mengalami kegagalan sebagai akibat kelalaian pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak; a. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA; b. membatalkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini secara sepihak apabila tiga kali berturut-turut peringatan tertulis tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pekerjaan dan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Negara melalui Kas Negara atau Kas Daerah melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dengan melampaui jangka waktu kontrak seperti tercantum pada pasal 3, PIHAK KEDUA dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pasal 14 Ketentuan Penutup 1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah serta mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dibubuhi meterai secukupnya yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA : PERTAMA :

PIHAK

Nama Jabatan pada perusahaan SURAT PERINTAH MULAI KERJA NOMOR : ...........................................

Nama NIP

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor ..................... tanggal ................ dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dari PT/CV/Firma ........................ Nomor ........................ tanggal .......................... untuk pekerjaan/pembuatan Sistem Jaringan Internet pada .................., maka dengan ini diperintahkan kepada : PT/CV/Firma ................................. Alamat ............................................ Kota ................................................ Untuk melaksanakan

:

1. Jenis pekerjaan

:

pembuatan Sistem Jaringan Internet pada ........

2. Jumlah/volume pekerjaan

:

1 (satu) paket

3. Jangka waktu

:

90

:

Rp. ............................. (dengan huruf)

(sembilan

puluh)

hari

sejak

SPMK

ini

ditandatangani 4. Biaya pelaksanaan 5. Pembayaran

: Pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .......... atau Bendahara Umum Daerah .............. Prop/Kab/Kota yang ditransfer ke rekening Nomor ....................... Bank ................... atas nama PT/CV/Firma ................................... 6. Penyerahan pekerjaan : Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan pada oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bertempat pada lokasi (................................... sebutkan nama dan tempat/lokasi yang jelas) dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 7. Sanksi-sanksi

: Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dengan melampaui jangka waktu kontrak seperti tercantum pada pasal 3 , PIHAK KEDUA dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini ditetapkan, untuk dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di : ........................... Pada tanggal : ............................ PIHAK KEDUA :

PIHAK PERTAMA :

Nama Nama Jabatan pada perusahaan NIP SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : ............................................................... ANTARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN

..................

DENGAN PT/CV/FIRMA ...................................................... TENTANG PEKERJAAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI ......................................... Pada hari ini, ..................... tanggal ......................... bulan ......................... tahun dua ribu ..................., kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing : 1.


: ................................................ : ............................................... : (sebutkan jabatannya) selaku Pejabat Pembuat (sebutkan instansinya) : (sebutkan alamat instansinya)

Berdasarkan Surat Keputusan ................... Nomor ........... tanggal ............... tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan pada (sebutkan instansinya) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/ Pemerintah Daerah ............................ yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.. 2.

Nama Jabatan Alamat


yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Notaris ................... Nomor ........... tanggal .................... dengan segala perubahannya, bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

1.

2.

3.

4.

Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengadakan kegiatan penyusunan sistem informasi ............................................ yang terdapat dalam kegiatan ............................. pada DIPA (DPA-SKPD) Nomor ............................... tanggal ..........................; Bahwa agar kegiatan tersebut di atas dapat diadakan dengan baik maka diperlukan suatu lembaga penyedia barang/jasa yang akan bertindak sebagai pelaksana bagi kegiatan tersebut; Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan di bidang pengembangan teknologi informasi serta penyedia barang baik berupa software maupun hardware yang telah dinilai melalui proses seleksi umum dan dipandang mampu, cakap serta memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang/jasa penyusunan sistem informasi industri ............................................................ Bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran .......................... Nomor ..................... tanggal ......................... , PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Sistem Informasi .................................. yang terdapat dalam kegiatan ........................... pada DIPA (DPA-SKPD) Nomor .......................... tanggal ..............................

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengikat suatu perjanjian kerja (kontrak) tentang Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi ......................................... pada kegiatan .................................. DIPA (DPA-SKPD) ..................................(sebutkan satkernya) Tahun Anggaran .................., dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Pengertian Umum Yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dengan :

a. b.

c.

d.

”Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak”, adalah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menetapkan ketentuan dan syaratsyarat, berikut lampiran, addendum dan/atau perubahannya apabila ada. ”Kegiatan’ adalah Penyusunan Sistem Informasi .............................................. sesuai dengan yang dimaksud pada kegiatan ................ .................................. DIPA (DPA-SKPD) ..................................(sebutkan satkernya) Tahun Anggaran ................... ”Lampiran” adalah lampiran-lampiran dari surat perjanjian/kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak yang terdiri dari : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Usulan Teknis PIHAK KEDUA, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan Keputusan Pelaksanaan Pekerjaan. ”Nilai Kontrak”, adalah nilai untuk membiayai pelaksanaan Pekerjaan yang dinyatakan dalam rupiah sebagaimana tersebut dalam pasal 6.

e.

f. g. h. i. j.

”Pekerjaan”, yang dimaksud dengan pekerjaan di dalam surat perjanjian kerja sama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Sistem Informasi .................... ”PIHAK PERTAMA” adalah pengguna barang/jasa yang juga adalah Kuasa Pengguna Anggaran DIPA (............sebutkan satkernya) ”PIHAK KEDUA”, adalah badan usaha Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini adalah PT/CV/Firma ..................... ”Pihak Terkait”, adalah badan usaha/lembaga lain selain PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ikut berperan serta dalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi .......................... ”Tim Teknis”, adalah Tim yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengawasi pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi .......................... dari segi teknis selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan. ”Panitia Pemeriksa/Penilai/Penerima” adalah yang selanjutnya disebut Panitia Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan ( ..........siapa yang membuat SK) Nomor ............ tanggal ................. yang bertugas untuk memeriksa, menilai, dan menerima hasil pekerjaan.

Pasal 2 Tugas Pekerjaan PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesanggupan untuk menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi ............................ pada kegiatan .................................... (.......................sebutkan satkernya) Tahun Anggaran ....... Pasal 3 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

3. 4. 5. 6. 7. 9.

1. KEPPRES Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 2. KEPPRES Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); Kerangka Acuan Kerja (KAK); Berita Acara Penjelasan Pekerjaan beserta lampirannya; Surat Penawaran beserta lampirannya; Berita Acara Penutupan dan Pembukaan penawaran beserta lampirannya; 8. Berita Acara Evaluasi Teknis; Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya; 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; 11. Usul Penetapan Pemenang; 12. Surat Penetapan Pemenang;

13.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 14. dapat ditambahkan dengan surat-surat yang berkaitan dengan pengadaan/ pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pasal 4 Lingkup dan Jenis Pekerjaan Ruang lingkup dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi ............................................... sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Pasal 5 Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai ditantangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini, yaitu tanggal ............... Sampai dengan tanggal ............................ Pasal 6 Nilai Kontrak Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi .......................... adalah sebesar Rp. .................... (dengan huruf) termasuk pajak dan biaya meterai yang dibebankan pada anggaran kegiatan .............................. ( .............. sebutkan satkernya ...............) Tahun Anggaran ................ Pasal 7 Jaminan Pelaksanaan

(1)

PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 5% (lima Persen) dari nilai kontrak dan diserahkan paling lambat pada waktu penandatanganan kontrak ini. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah/ Pemerintah Daerah yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan Pelaksanaan mempunyai masa berlaku sama dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender.

(2) (3)

Pasal 8 Tata Cara Pembayaran (1) Sistem pembayaran Pekerjaan dilakukan dalam 3 (tiga )tahap sebagai berikut :

a.

Tahap I : sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp ................................... (dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan sisik sebesar 20% dan menyampaikan Laporan Pendahuluan yang

telah dibahas oleh Tim Penilai dan Panitia Penilai yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

yang dinyatakan diterima

b.

Tahap II : sebesar 60% (enam puluh persen) dari nili kontrak atau sebesar Rp. .......................(dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 75% dan dituangkan dalam Laporan Antara yang telah dibahas oleh Tim Penilai dan Panitia Penilai yang dinyatakan diterima yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

c.

Tahap III : sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp. .......................(dengan huruf) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh hasil pekerjaan fisik (100%) termasuk Laporan Akhir yang telah dibahas oleh Tim Penilai dan Panitia Penilai yang dinyatakan diterima yang dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Pembayaran sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ................ atau Bendahara Umum Daerah yang dipindahbukukab/transfer ke PT/CV/Firma ............ pada Bank ....................... Nomor Rekening .......................... Pasal 9 Pajak dan Meterai Semua pajak, bea meterai dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10 Kewajiban Pemberi Tugas (PIHAK PERTAMA) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

(1) (2) (3)

Memudahkan perijinan pengadaan data yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pekerjaan terhadap Pihak Terkait; Menerbitkan kepada pejabat, agen, lembaga atau perwakilan pemerintah semua permohonan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan. Memberikan keputusan atas semua laporan, rekomendasi dan masalah lain yang diatur dengan benar untuk pengambilan keputusan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu yang wajar sehingga tidak menunda atau mengganggu pelaksanaan pelayanan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kontrak ini.

(4)

Membayar jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai nilai kontrak dan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Pasal 11 Kewajiban Penyedia Barang/Jasa (PIHAK KEDUA)

(1)

(2) (3)

PIHAK KEDUA harus menggunakan semua keahlian, ketelitian dan ketekunan yang selayaknya dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini dan harus melaksanakan semua tanggungjawabnya sesuai dengan standar profesional yang telah diakui; PIHAK KEDUA harus bertindak sebagai wakil PIHAK KEDUA di lokasi kegiatan sesuai dengan lingkup pekerjaannya, terkait dengan tugas-tugasnya sebagai penyedia barang/jasa. PIHAK KEDUA harus bertindak setiap saat untuk melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA dan mengambil langkah-langkah yang wajar guna tercapainya tujuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja. Pasal 12 Hasil Pekerjaan

Hasil pelaksaanaan pekerjaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : (1)

Laporan, Dokumentasi, dan Manual.

(a)

(b)

Laporan adalah sekumpulan penjelasan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dalam periode tertentu, dan dilakukan sebagai sarana bagi Tim Pengendali untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan kegiatan (progress report) dalam periode waktu dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini, PIHAK KEDUA akan memberikan Laporan sebagai berikut : Laporan Pendahuluan. Selambat-lambatnya selama empat belas (14) hari kalender sejak Kontrak ditandatangani, PIHAK KEDUA akan memberikan laporan mobilisasi tenaga ahli yang telah dilakukan, pemantapan metodologi, verifikasi jadwal kegiatan dan penjabarannya untuk mengantisipasi kendala yang mungkin muncul, pelaksanaan organisasi kerja, serta melakukan telaah dan pemahaman tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam laporan tersebut juga diberikan rencana penyediaan sebagian perangkat pendukung, rencana pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan data yang akan dilakukan, mencakup daftar data yang akan diambil, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk antisipasi kondisi perubahan nantinya, jika ada. Laporan pendahuluan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 10 (sepuluh) buku, setelah dibahas dan diterima oleh Tim Penilai dan Panitia Penilai. Laporan Antara. Laporan Antara diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 10 (sepuluh) buku pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak ditandatangani. Laporan antara berisi tentang hasil sementara penyusunan sistem informasi ............................................ , kemajuan kerja pemasukan data tekstual

(c)

(d)

maupun spasial, penyediaan hardware dan software pada ............ (sebutkan lokasi pemasangan) , serta rencana penyelesaian seluruh tahapan proyek. Laporan Akhir Sementara. Laporan ini berisi seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan beserta hasil yang didapatkan, termasuk didalamnya adalah pengumpulan dan hasil pemasukan data tekstual maupun spasial, hasil pengembangan yang dilakukan, hasil instalasi pada seluruh unit kerja, dokumentasi proses dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pada tanggal yang ditetapkan disaksikan Tim Penilai dan Panitia Penilai serta pejabat struktural terkait di lingkungan ( ............... sebutkan satkernya) . Pada bagian akhir laporan diberikan kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat sementara. Laporan Akhir Sementara yang merupakan versi awal ”Laporan Akhir” ini diberikan kepada pemberi kerja tidak lebih dari 2 (dua) minggu sebelum kontrak berakhir yang diberikan sebanyak 10 (sepuluh) buku, yang juga disertai seluruh draft buku Manual dan buku Dokumentasi. Laporan Akhir. Diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum kontrak berakhir sebanyak 20 (dua puluh) buku. Laporan Akhir merupakan revisi Laporan Akhir Sementra yang telah didiskusikan dengan Tim Penilai dan Panitia Penilai Pekerjaan, serta pihak-pihak lain terkait yang berkepentingan terhasil hasil pekerjaan tersebut. Dokumentasi merupakan sarana bagi pemberi pekerjaan dalam memahami secara teknis seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini, PIHAK KEDUA akan memberikan dokumentasi sebagai berikut : Dokumentasi Teknis. Berisi semua rancangan tentang Penyusunan Sistem Informasi ........................................ berbasis sistem informasi .......... (Jelaskan istilah-istilah yang digunakan seperti diagram. Struktur database rinci sampai entity terkecil yang ada, koneksi dan relationship antar tabel dalam database, program aplikasi serta dokumen lain yang terkait dan perlu untuk dijelaskan secara rinci). Dokumentasi teknis diberikan sebanyak 20 (dua puluh) buku, dan dilakukan bersamaan dengan penyerahan laporan akhir. Dokumentasi Digital (softcopy/CD-Rom). Seluruh laporan tersebut di atas beserta hasil-hasilnya, termasuk hasil program aplikasi SIM ...............(diisi dengan nama hasil pekerjaan) berbasis .........(diisi teknologi yang digunakan), Buku Manual, Buku Dokumentasi dalam bentuk CD-Rom sebanyak 20 (dua puluh) copy, dan diberikan bersamaan dengan Laporan Akhir. Manual merupakan sekumpulan penjelasan tentang tata cara operasional atau Prosedur Standar Operasional (SOP) untuk suatu sub sistem kegiatan. Dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini, PIHAK KEDUA akan memberikan Manual sebagai berikut : (a) Manual Program Aplikasi. Buku Manual Aplikasi Sistem Informasi ............. berbasiskan ................. akan memuat secara rinci tahapan pengoperasian aplikasi sampai dengan ”trik” atau cara-cara mudah dalam penyelesaian masalah yang mungkin di temui. Manual aplikasi Sistem Informasi................... berbasisi ........... menjadi 3 (tiga) tingkat pengguna, yaitu (i) Top Eksekutif, (ii) Middle Eksekutif, dan (iii) Operator Pemasukan Data.

Buku Manual Program Aplikasi Sistem Informasi ................................................ berbasis ................... diberikan masing-masing setiap tingkat pengguna dan institusi sebanyak 5 (lima) buku, dan dilakukan bersamaan dengan penyerahan laporan akhir. (b) Manual Database. Manual Database adalah buku pegangan yang diperuntukkan bagi database administrator. Dalam manual ini juga diberikan penjelasan secara rinci tentang konsep, rencana, dan implementasi jaringan (networking) yang telah dipasang, cara perawatan, serta pemasangan dan pelepasan jaringan. Dalam hubungannya dengan database SIM ................., seluruh struktur tabel, relationship, entity terkecil data sampai definisinya, akan dijelaskan pada Buku Manual ini. Manual Database akan diberikan pada saat laporn akhir, dan berjumlah 10 (sepuluh) buku. Untuk pegangan bagi masingmasing institusi, maka setiap institusi akan mendapatkan 2 (dua) copy. Manual Pemeliharaan Sistem. Manual Pemeliharaan Sistem dibuat untuk menjadi pedoman bagi database administrator dalam melaksanakan instalasi sistem , perbaikan sistem, pelepasan sistem, serta prosedur standar operasional (SOP) Manual Pemeliharaan Sistem diberikan bersama-sama dengan Buku Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) buku. Untuk pegangan bagi masing-masing institusi, maka setiap institusi akan mendapatkan 2 (dua) copy. (2)

Program Aplikasi Sistem Informasi ...................... berbasis ................. dalam bentuk ”CD-Installer” dan Perangkat Keras maupun Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi sebagai berikut : Tabel Jumlah & Spesifikasi Teknis Hardware dan Software

No . A 1. 2. B 1. 2.

Spesifikasi Hardware Desktop (jelaskan tipe, jenis, dst) Tuliskan hardware yang dipakai seperti : Laptop, Printer, server dll Software Microsoft Acces 2005 Win 32 English CD Licence Tuliskan software yang dipakai seperti : ArcView 9.1 dll Pasal 13 Hak Paten dan Hak Cipta

Jumlah .tulis banyaknya

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keorisinilan/keaslian atas pemakaian software maupun hardware dalam pekerjaan ini dan wajib melindungi hasil kerja dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak Paten dan Hak Cipta. Pasal 14 Sanksi dan Denda (1) (2)

(3)

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini dan atau mengalami kegagalan sebagai akibat kelalaian pelaksanaan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak; a. Memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA. b. Membatalkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini secara sepihak apabila tiga kali berturut-turut peringatan tertulis tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pekerjaan dan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada Negara melalui Kas Negara atau Kas Daerah melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). c. Menunjuk perusahaan lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, perhitungan, data informasi, dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini. d. Apabila terjadi pembatalan kontrak ini sebagaimana dimaksud pada butir b pasal ini, maka segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian dan kelanjutan pekerjaan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dengan melampaui jangka waktu kontrak seperti tercantum pada pasal 5, PIHAK KEDUA dikenakan denda ganti rugi sebesar 1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pasal 15 Force Majeure

(1)

(2) (3)

Apabila terjadi Force Majeure yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender yang dibuktikan dengan surat tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk menjadi bahan pertimbangan.persetujuan PIHAK PERTAMA. Yang dimaksud dengan Force Majeur adalah perang, blokade, revolusi, huru hara, kekacauan, mobilisasi, pemogokan, larangan kerja, gempa bumi, epidemi, kebakaran, banjir, musibah angkutan laut, udara, darat dan ancaman terorisme. Dalam hal terjadi Force Majeure yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, akan dilakukan perubahan terhadap batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan. Segala perubahan dimaksud dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, serta dituangkan dalam suatu addendum yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 16 Perselisihan (1) (2)

(3)

Bila terjadi perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila secara musayawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara Arbitrase menurut peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang diselesaikan oleh suatu Dewan Arbitrase yang anggota-anggotanya dari seorang wakil PIHAK PERTAMA sebagai anggota dan seorang wakil PIHAK KEDUA sebagai anggota dan Pihak ketiga yang aktif sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan Dewan Arbitrase mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan dan biaya penyelesaian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila dengan jalan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri ................ Ketetapan yang dihasilkan oleh pengadilan harus merupakan keputusan akhir dan mengikat Kedua Pihak. Pasal 17 Wanprestasi

Apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak ini secara sepihak setelah diadakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA. Teguran/peringatan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan setelah terlihat tanda-tanda bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan : Secara langsung atau tidak langsung sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan. Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Menyerahkan pelaksanaan pekerjaan ini kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA. Jika terjadi pemutusan Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk perusahaan lain berdasarkan pilihan untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, perhitungan, data, informasi, dan keterangan lain yang berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini. Apabila terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 18 Amandemen Kontrak

PIHAK

PERTAMA bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk tidak melakukan Amandemen/Perubahan Kontrak sepanjang tidak terjadi Force Majeur dan tidak ada perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan/pesanan. Apabila terjadi Amandemen Kontrak PIHAK PERTAMA bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur dalam Amandemen Kontrak yang tidak merugikan kedua belah pihak (misalnya menunda pelaksanaan pekerjaan, memutuskan perjanjian dan menggantinya dengan perjanjian lain) Pasal 19 Pemberitahuan Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dengan tanda terima dan dikirimkan masing-masing dengan alamat PIHAK PERTAMA : ----------------------------------------------------------------------------------------------------PIHAK KEDUA : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan perjanjian ini maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan. Pasal 20 Penutup Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan bagian dari perjanjian ini. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), diantaranya 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup dan dua tidak bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan dua bermeterai untuk PIHAK KEDUA. Ditandatangani di : ........................ Pada tanggal : ........................ PIHAK KEDUA PERTAMA

PIHAK

Konsultan ..................


-----------------------------

--------------------------------

Kop Surat Satuan Kerja

Nomor : ................. Tempat. Tanggal ........ Lampiran : ................. Hal : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepada Yth : Direktur PT/CV/Firma Di ............................... Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen DIPA..........................................Tahun Anggaran ......... dengan PT/CV/Firma

...........................No. ......................... tanggal ...................... tentang pengadaan barang/jasa Penyusunan Sistem .................................... , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Diminta perhatian Saudara untuk segera melaksanakan pekerjaan penyediaan barang/jasa Penyusunan Sistem ...................................... Nilai kontrak pekerjaan dimaksud pada butir 1 adalah Rp..................(dengan huruf) termasuk PPn dan jangka waktu penyelesaiam adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Pembayaran pekerjaan dimakasud dibebankan pada anggaran DIPA ..................... tahun anggaran ....... Ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada butir 1 dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor ................ tanggal ........... Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Bersedia melaksanakan perintah. Pekerjaan sesuai dengan Ketentuan Komitmen.

Pejabat yang memberi Pejabat Pembuat

...........................................

............................................

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PELAKSANAAN Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Nomor Tanggal

: :

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN Tetap Semula Pekerjaan tersebut, meliputi antara lain (Sesuai Rekapitulasi Penawaran) :

Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Galian dan Urugan Pekerjaan Struktur Lantai 1 Pekerjaan Struktur Lantai 2 Pekerjaan Pasangan Pekerjaan Listrik + Penutup Tangga Pekerjaan Kusen Pekerjaan Pengecatan Berubah Menjadi : Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Galian dan Urugan Pekerjaan Struktur Lantai 1 Pekerjaan Struktur Lantai 2 Pekerjaan Pasangan Pekerjaan Listrik + Penutup Tangga Pekerjaan Kusen DLL seperti yang tercantum di dalam Lampiran Rencana Anggaran Biaya perubahan setelah harga satuan pekerjaan dieskalasi Pasal 2 DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Tetap Tetap Peraturan Menteri Keuangan No : ……………. Tanggal ……………….. tentang PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN NILAI KONTRAK KEGIATAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN Surat Keputusan Bupati …………………… tentang Perubahan Standar Honorarium, biaya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Harga Satuan Bahan/ Material dan Harga Satuan Analisa Pekerjaan Surat Permohonan Eskalasi Harga Nomor : …………… Berita Acara Evaluasi Penawaran Eskalasi Harga Pasal 3 PENGAWAS PEKERJAAN Tetap Tetap Tetap Pasal 4 BAHAN DAN PERALATAN Tetap Tetap Tetap

Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 5 TENAGA KERJA Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 6 SUB KONTRAKTOR Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Tetap Tetap Pasal

8

MASA PEMELIHARAAN Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN UANG MUKA Tetap Tetap Pasal 10 BIAYA PELAKSANAAN BORONGAN Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 11 CARA PEMBAYARAN Tetap Pasal 12 KENAIKAN HARGA Tetap Tetap Pasal 13 BEBAN BIAYA DAN PAJAK Tetap Tetap Tetap Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH KURANG Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Tetap Tetap Tetap Pasal 16 SANKSI DAN DENDA Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 17 PEMUTUSAN PERJANJIAN Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN Tetap Tetap Tetap Tetap PASAL 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Tetap Tetap Pasal 20 LAPORAN Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pasal 21 TEMPAT KEDUDUKAN Tetap Pasal 22 PENUTUP

Tetap Tetap Tetap PIHAK KEDUA PT/CV/Firma/Kop…. Komite


JASA

Recommend Documents