POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SATUAN KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 8 JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 Jl. Balai Rakyat No. 19 Cakung, Jakarta Timur Telp. (021) 4611845
BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) DOKUMEN PENGADAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU MAN 8 Nomor : Ma.09.08/SATKER-MAN8/BA-Aanwijzing01/2014
Program Kegiatan Output Nama Pekerjaan Kode Akun Tahun Anggaran Lokasi
: : : : : : :
Pendidikan Islam Peningkatan akses, mutu kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah Ruang Kelas Baru MA Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru MA 533111 2014 Jl. Balai Rakyat No. 19 Cakung, Jakarta Timur
Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 8 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur telah mengadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk kegiatan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 8 secara elektronik melalui aplikasi SPSE, proses pemberian penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) sebagai berikut:
1. Rapat dipimpin Jabatan
:
Eprizal, SE
:
Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 8 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
2. Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dihadiri oleh seluruh anggota pokja, PPK dan perwakilan konsultan perencana pengadaan barang/jasa Satker MAN 8 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur; 3. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id; 4. Jalannya penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing): Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dibuka oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Satker MAN 8 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014 pada Pukul: 09.00 WIB; Penjelasan Dokumen Pengadaan tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id, pada proses penjelasan ini pokja menerima pertanyaan dari penyedia.
RANGKUMAN PERTANYAAN DAN JAWABAN AANWIJZING No. 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
ID 98382170
Kepada Yth : 98382170
1.
1.
Untuk Jaminan Penawaran Harus nya 1-3%
Untuk
Jaminan
Penawaran
dari HPS bukan 10% dari HPS, seharusnya
berdasarkan Perpres No. 54 Tahun
yang 10% dari HPS adalah Dukungan Bank.
2010 serta perubahannya bernilai 1 -3 % dari HPS untuk itu kami mensyaratkan
untuk
Jaminan
Penawaran senilai 2 % dari HPS 2.
Untuk penilaian ambang batas yang di
2.
Metode Pelaksanaan , Spesifikasi
hitung hanya kebutuhan personil dan
teknis dan jadwal tetap harus
peralatan, untuk metode pelaksaanaan,
dimasukkan,
spesifikasi teknis dan jadwal apakah tidak
mempengaruhi penilaian ambang
masuk dalam pembobotan nilai ambang
batas
walaupun
tidak
batas...? 3.
Dalam Dokumen pengadaan dikatakan
3.
bahwa pekerjaan ini diperuntukkan untuk
Pekerjaan
Pembangunan
ini
menggunakan Kualifikasi kecil
Perusahaan dengan Kualifikasi Kecil. 4.
Untuk pekerjaan dengan nilai dibawah 2,5
4.
Untuk
persyaratan
yang
Milyar diperuntukkan untuk perusahaan
dimasukkan kami koreksi menjadi
kecil dimana tiddak diperlukan tenaga ahli
ahli muda, dimana untuk badan
yang memiliki SKA apalagi SKA yang di
usaha greed 2,3 dan 4 harus
minta dengan kualifikasi Madya dan lebih
memiliki tenaga ahli bersetifikat
dari satu SKA.
untuk
ditetapkan
sebagai
penanggung jawab teknik (PJT) dan
penanggung
bidang(PJB),
dan
jawab untuk
persyaratan tenaga terampil (PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya. 5.
Bahwa dipersyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah junto Pasal 9 dan Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik
5.
Idem Poin 4
Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 9, Pasal 12 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011, junto BAB II huruf C angka 2 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339 /Kpts/M/2003 junto Angka 3 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 junto Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011. Bahwa mempersyaratkan Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 6.
Bahwa mengingat Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi kelerampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi melalui proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi oleh lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan perundangan, sehingga orang perseorangan yang telah memiliki SKTK adalah orang perseorangan
6.
Idem Poin 4
yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan profesi kelerarnpilan kerja sesuai Klasifikasi SKTK orang perseorangan bersangkutan. Bahwa dari defenisi SKTK yang telah kami jelaskan, maka setiap pemegang SKTK telah diakui memiliki kompetensi yang setara dengan pemegang SKTK lain pada klasifikasi yang sama walaupun jenjang pendidikan dari masing-masing pemegang SKTK berbeda. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki SKTK dengan jenjang pendidikan tertentu. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 7.
Bahwa mengingat Lampiran 2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011, untuk Usaha Kecil cukup memiliki 1 orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). Bahwa dengan mempersyaratkan lebih dari 1 (satu) orang
7.
Idem Poin 4
personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). 8.
Bahwa pada Peraturan Presiden Republik
8.
Untuk NPWP Pokja ulp tidak
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
menggugurkan tetapi berdasarkan
perubahannya tentang Pengadaan
UU No 6 Tahun 1983, PP No. 24
Barang/Jasa Pemerintah, pada standar
Tahun 2011 tentang tata cara
dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh
pelaksanaan hak dan pemenuhan
LKPP, pada standar dokumen pengadaan
kewajiban perpajakan. Setiap wajib
Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No.
pajak
07/PRT/M/2011 tidak mengatur personil
persyaratan objektif dan subjektif
inti harus dilengkapi dengan NPWP dan
sesuai
CV. Bahwa pada Peraturan Presiden
perundang-undangan
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
perpajakan wajib mendaftarkan diri
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pada kantor Dirjen Pajak.
yang
telah
dengan
pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, pada standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011, NPWP dan CV hanya disyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Bahwa mempersyaratkan NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 9.
Bahwa dengan disyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), Jenjang pendidikan
9.
memenuhi
Idem poin 4 dan 8
peraturan dibidang
tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan, mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia selaku Pihak yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menetapkan Dokumen Pengadaan dan PA/KPA yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta pihak yang melakukan pengkajian ulang KAK bersama Pokja ULP/Panitia untuk kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang seharusnya tidak boleh mengarah pada penyedia tertentu. 10. Oleh karena itu kami menyarankan agar
10. Tetap mensyaratkan Tenaga Ahli
persyaratan tenaga ahli yang memiliki SKA
dengan perubahan seperti pada
dalam Paket pengadaan ini agar di hapus,
poin 4.
terima kasih. Yth. Panitia Lelang, Sesuai dengan LDP Huruf K, Dokumen Penawaran 1. Personil Inti, Mohon Untuk Site Manager Pendidikan S1 Sipil/Arsitek dengan SKA Ahli Muda, dan Untuk Tenaga Ahli Sipil, Arsitek, Elektrikal/Mekanikal dibuat pendidikan STM/SMK hanya satu orang saja untuk Tenaga Ahli dengan SKT Pelaksana Bangunan. Terimakasih 11. Bedasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
11. Untuk dokumen Pengadaan yang kami
persyaratkan
itu
semua
perubahannya Pasal 19 Ayah 1 Poin b :
berdasarkan
Perka
memiliki keahlian, pengalaman,
Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
kemampuan teknis dan manajerial untuk
Pemerintah No. 6 Tahun 2010
menyediakan Barang/Jasa dan Poin e :
Tentang
memiliki sumber daya manusia, modal,
Pengadaan
peralatan dan fasilitaslain yang diperlukan
Pemerintah.
Standar
Lembaga
Dokumen Barang/Jasa
dalamPengadaan Barang/ Jasa. sesuai dengan kualifikasi dari setiap perusahaan yang akan mengikuti pelelangan denan meliahat peraturan dan keputusan dari lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Kualifikasi untuk setiap perusahaan. sehingga dalam pelelangan paket ini tidak ada indikasi permainan Pokja ULP untuk mengarahkan pekerjaan ini kepada salah satu pihak rekanan. agar dimana pelelangan ini dapat diikuti secara umum dan luas untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil. agar tidak terjadi persaiangan usaha yang tidak sehat. 12. Apabila Pokja sudah melihat dan membaca
12. Terima
kasih
atas
saran
dan
uraian diatas tetap mempersyaratkan
masukan saudara semoga jawaban
Persyaratan Tenaga Ahli/teknis seperti
yang kami kirim bisa diterima.
dalam dokumen : Tenaga Site Manager
Kepada
minimal : lulusan S1 Sipil/Arsitek, sebanyak 1 orang, pengalaman 10 tahun, SKA Ahli Madya Tenaga Ahli Sipil, Arsitek, M/E minimal : Lulusan S1, masingmasing 1 orang, pengalaman 8 tahun, SKA Ahli Muda Pelaksana (Sipil, Arsitektur, Plumbing / Listrik Tenaga teknis pelaksana minimal : lulusan D3 sipil / arsitek STM Bangunan / sederajat sebanyak 2 orang, SKT TK.1 Pelaksana Bangunan Gedung/Pek. Gedung, pengalaman untuk D3 6 tahun dan untuk STM 8 tahun Juru Gambar / Drafter minimal : lulusan STM/SMK Bangunan / sederajat sebanyak 1
orang, SKT TK.1 Juru Gambar/DraftmanArsitektur, pengalaman 2 tahun Logistik Proyek minimal : Lulusan STM/SLTA sebanyak 1 orang Tenaga Administrasi (minimal D3) sebanyak 1 orang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka selama 90 ( sembilan puluh ) hari waktu pelaksanaan dan apakah mejamin semua tenaga ahli yang di persyaratkan tersebut akan berada di lapangan selama pelaksanaan berlangsung.
Tolong Panitia/Pokja ULP dijawab pertanyaan kami, jangan menunggu waktu selesai baru dijawab sehingga tidak terjadi interaksi tanya jawab antara Panitia/Pokja ULP dan rekanan. terima kasih.
dalam dokumen pengadaan bahwa di dalam LDP dan LDK untuk persyaratani Tenaga Teknis/Terampil adalah sama, apakah mungkin perusahaan dengan Kualifikasi Kecil memiliki tenaga Kerja dengan persyaratan yang diminta, karena apabila dimasukan dalam LDK itu berarti semua Tenaga Teknis/terampil tersebut sudah menjadi pegawai tetap perusahaan tersebut. apakah persyaratan tenaga teknis/terampil tersebut tetap sesuai dengan dokumen pengadaan...? 2.
ID 98494170
Kepada Yth : 98494170
Kepada Panitia LPSE KEMENAG ,
- Genteng benar 1 M2 = 15 buah -
berhubung jenis kontrak saudara lump
Gambar kerja mengikuti analisa dan
sump. tolong saudara revisi untuk analisa
RAB (khusus jendela almunium dengan
genteng kanmuri 1 m2 = 15 buah,
3 inc) - Penggantung Plafon dan
pengecatan kayu tipe PD tercatat 3,36 m2
pengunci untuk rangka plafon Hollow
(satu sisi) Untuk Kusen Alluminium Jenis
40 X 40 X 4 mm dengan Spek Hollow
apa dan ukuran berapa ? karna di BOQ
Galvanis,
gantungan
bisa
dengan
tertulis 3" sementara di spek/gbr kerja 4"
hollow Galvanis/Root (standar galvanis)
untuk alat penggantung dan penguci , jenis
- spek baja ringan karena yang dipakai
merek apa yang saudara tawarkan , agar
Hollow diminta konsultan dengan Cobe
tidak beli kucing dalam karung . untuk baja
Trust, memiliki kekuatan yang baik
ringan , kenapa harus mengaju pada satu
(karena
merek (monopoli) ? masa berlaku
menggunakan
Penawaran (SPH) brp hari dan dari tanggal
pekerjaan
berapa sampai tanggal berapa ? Dari analisa
sesuai/dengan mutu beton. - Kusen
beton saudara sudakah ketemu 210 kg/cm2
Alumunium
(mutu beton)?
ukuran 3 inc warna sesuai dengan
merek
permintaan
lain Hollow)
beton
tidak
ada
-
untuk
sudah
benar
jenis/merek
madrasah.
alexindo
-Pengecetan
pintu Tipe PD disesuaikan dengan analisa. 3.
ID 98984170
Kepada Yth : 98984170
Kepada Panitia / Pokja ULP kami minta tolong
Untuk BQ penjelasannya volume X
di upload untuk BQ dan Analisa Harga satuan
harga satuan, sedangkan harga satuan
dalam format excel terima kasih.
didapat dari analisa harga, dimana analisa tersebut koefisiennya X harga matrial dan Koefisien X harga Upah kemudian ditambahkan.
Dalam hal ini tidak ada addendum dalam pelaksanaan pelelangan; Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) ditutup oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 8 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014. Demikian berita penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. POKJA PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIS
KETUA
ttd
ttd
Sri Astuti, SE
Eprizal, SE
Anggota: ttd
Ucok Sunandar, SE
