POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SATUAN KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 Jl. Pengantin Ali No 112 Ciracas, Jakarta Timur Telp. (021) 8408979
BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) DOKUMEN PENGADAAN REHAB RUSAK BERAT GEDUNG MAN 2 Nomor : Ma.09.02/SATKER-MAN2/BA-Aanwijzing01/2014
Program Kegiatan Output Nama Pekerjaan Kode Akun Tahun Anggaran Lokasi
: Pendidikan Islam : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam : Gedung/ Bangunan : Rehab Rusak Berat Gedung Madrasah Aliyah Negeri 2 : 533121 : 2014 : Jl. Pengantin Ali No. 112 Ciracas, Jakarta Timur
Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 2 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur telah mengadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk kegiatan Rehab Rusak Berat Gedung Madrasah Aliyah Negeri 2 secara elektronik melalui aplikasi SPSE, proses pemberian penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) sebagai berikut:
1. Rapat dipimpin Jabatan
:
Eprizal, SE
:
Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 2 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
2. Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dihadiri oleh seluruh anggota pokja, PPK dan perwakilan konsultan perencana pengadaan barang/jasa Satker MAN 2 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur; 3. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id; 4. Jalannya penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing): Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dibuka oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 2 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan Rehab Rusak Berat Gedung MAN 2 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014 pada Pukul: 11.00 WIB; Penjelasan Dokumen Pengadaan tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id, pada proses penjelasan ini pokja menerima pertanyaan dari penyedia.
RANGKUMAN PERTANYAAN DAN JAWABAN AANWIJZING No. 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
ID 99007170
Kepada Yth : 99007170
1.
1.
Mohon tenaga personil inti dirubah untuk
Untuk
persyaratan
yang
site manager cukup dengan SKA ahli Muda
dimasukkan kami koreksi menjadi
dan untuk tenaga ahli Arsitek, sipil, ME, d
ahli muda, dimana untuk badan
drop saja dan yang perlu cukup dengan
usaha greed 2,3 dan 4 harus
pelaksana bangunan 1 orang dengan SKT
memiliki tenaga ahli bersetifikat
Pelaksana Bangunan Pendidikan
untuk
D3/STM/SMK karena personil tersebut
penanggung jawab teknik (PJT)
yang wajar untuk pekerjaan pelelangan ini
dan
ditetapkan
sebagai
penanggung
bidang(PJB),
jawab
dan
untuk
persyaratan tenaga terampil (PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya. 2.
mohon dihilangkan jaminan penawaran
2.
Jaminan
penawaran
untuk pekerjaan ini karena nilai pekerjaan di
dipersyaratkan
bawah 2,5M sehingga tidak dipersyaratkan
Perpres
jaminan penawaran untuk nilai pekerjaan di
perubahannya,
bawah 2,5M
Pasal
54
,
Berdasarkan
tahun
68
tetap
2010
dan
dijelaskan
ayat
(1)
pada
Jaminan
Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. Pokja
ULP
jaminan
merevisi
penawaran
besaran menjadi
sebesar 2 % 3.
atas dasar apa panitia lelang membuat
3.
Idem dengan poin nomor 1
4.
Pekerjaan
analisa
pekerjaan
tersebut
pekerjaan
pasangan
personil inti sebanyak itu untuk kualifikasi kecil dan mohon di revisi kembali dan setahu kami persuhaan kualifikasi kecil cukup mempunyai SKT sesuai dengan persyaratan LPJK 4.
mohon dihilngkan analisa No 7 karena tidak ada pekerjaan tersebut
nomor ada dan
di
7, III
beton
nomor 5. 5.
mohon kepada perencana untuk merivisi
5.
Pekerjaan pasangan dan perbaikan
kembali BQ untuk pekerjaan instalasi listrik
instalasi
listrik
sifatnya
hanya
pada BQ kami melihat LS, apakah
memperbaiki
konsultan tidak bisa memperhitungkan
rusak,
berapa titik yang akan dipasang?, dan
disesuaikan dengan BQ. untuk
berapa persen material existing yang bisa di
material existing yang bisa di
pasang kembali, tolong disempurnakan
pasang kembali sebesar 90%
titik lampu
adapun
jumlah
yang lampu
perencanaan tersebut dan kalau konsultanya tidak mengerti, tanya sama kontraktor supaya konsultan belajar lagi 6.
untuk pekerjaan instalasi listrik, jelas kami
6.
Idem poin nomor 5
7.
SBU yang berakhir bulan juni bisa
tahu pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan membogkar plafond sehingga untuk pekerjaan instalasi listrik jelas akan dibongkar untuk itu mohon dibuat pemasangan titik lampu kembali lengkap dengan kabel dan kalau harus lumpsum mohon ditentukan berapa persen material exsisting yang dapat dipergunkan 7.
apakah untuk SBU yang berakhir masa berlakunya bulan Juni 2014 bisa mengikuti
mengikuti
pelelangan
Pelelangan ini.
batas akhir pemasukan dokumen pelelangan.
jika
sebelum
sudah
dalam
proses pengurusan perpanjangan bisa dilampirkan dokumen tanda terima. 2.
ID 98386170
Kepada Yth : 98386170
1. Untuk Jaminan Penawaran Harus nya 1-3%
1.
Untuk
Jaminan
Penawaran
dari HPS bukan 10% dari HPS, seharusnya
berdasarkan Perpres No. 54 Tahun
yang 10% dari HPS adalah Dukungan Bank.
2010 serta perubahannya bernilai 1 -3 % dari HPS untuk itu kami mensyaratkan
untuk
Jaminan
Penawaran senilai 2 % dari HPS 2. Untuk penilaian ambang batas yang di hitung
2.
Metode Pelaksanaan , Spesifikasi
hanya kebutuhan personil dan peralatan,
teknis dan jadwal tetap harus
untuk metode pelaksaanaan, spesifikasi teknis
dimasukkan,
dan jadwal apakah tidak masuk dalam
mempengaruhi penilaian ambang
walaupun
tidak
pembobotan nilai ambang batas...?
batas
3. Dalam Dokumen pengadaan dikatakan bahwa 3. pekerjaan ini diperuntukkan untuk
Pekerjaan
Pembangunan
ini
menggunakan Kualifikasi kecil
Perusahaan dengan Kualifikasi Kecil. 4. Untuk pekerjaan dengan nilai dibawah 2,5
4.
Untuk
persyaratan
yang
Milyar diperuntukkan untuk perusahaan kecil
dimasukkan kami koreksi menjadi
dimana tiddak diperlukan tenaga ahli yang
ahli muda, dimana untuk badan
memiliki SKA apalagi SKA yang di minta
usaha greed 2,3 dan 4 harus
dengan kualifikasi Madya dan lebih dari satu
memiliki tenaga ahli bersetifikat
SKA.
untuk
ditetapkan
sebagai
penanggung jawab teknik (PJT) dan
penanggung
bidang(PJB),
dan
jawab untuk
persyaratan tenaga terampil (PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya.
5. Bahwa dipersyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah junto Pasal 9 dan Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 9, Pasal 12 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011, junto BAB II huruf C angka 2 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339 /Kpts/M/2003
5.
Idem Poin 4
junto Angka 3 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 junto Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011. Bahwa mempersyaratkan Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 6. Bahwa mengingat Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi kelerampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi melalui proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi oleh lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan perundangan, sehingga orang perseorangan yang telah memiliki SKTK adalah orang perseorangan yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan profesi kelerarnpilan kerja sesuai Klasifikasi SKTK orang perseorangan bersangkutan. Bahwa dari defenisi SKTK yang telah kami jelaskan, maka setiap pemegang SKTK telah diakui memiliki kompetensi yang setara dengan pemegang SKTK lain pada klasifikasi yang sama walaupun jenjang pendidikan dari masingmasing pemegang SKTK berbeda. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah
6.
Idem Poin 4
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki SKTK dengan jenjang pendidikan tertentu. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 7. Bahwa mengingat Lampiran 2. Peraturan
7.
Idem Poin 4
8.
untuk NPWP Pokja ULP tidak
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011, untuk Usaha Kecil cukup memiliki 1 orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). Bahwa dengan mempersyaratkan lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). 8. Bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
menggugurkan tetapi berdasarkan
perubahannya tentang Pengadaan
UU No 6 Tahun 1983, PP No. 24
Barang/Jasa Pemerintah, pada standar
Tahun 2011 tentang tata cara
dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh
pelaksanaan hak dan pemenuhan
LKPP, pada standar dokumen pengadaan
kewajiban perpajakan. Setiap wajib
Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No.
pajak
07/PRT/M/2011 tidak mengatur personil inti
persyaratan objektif dan subjektif
harus dilengkapi dengan NPWP dan CV.
sesuai
yang
telah
dengan
memenuhi
peraturan
Bahwa pada Peraturan Presiden Republik
perundang-undangan
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
perpajakan wajib mendaftarkan diri
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada
pada kantor Dirjen Pajak.
standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, pada standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011, NPWP dan CV hanya disyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Bahwa mempersyaratkan NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 9. Bahwa dengan disyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), Jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan, mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia selaku Pihak yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menetapkan Dokumen Pengadaan dan PA/KPA yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta pihak yang melakukan pengkajian ulang KAK bersama Pokja ULP/Panitia untuk kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi serta jumlah
9.
Idem poin 4 dan 8
dibidang
personil inti yang dipekerjakan yang seharusnya tidak boleh mengarah pada penyedia tertentu. 10. oleh karena itu kami menyarankan agar
10. Tetap mensyaratkan Tenaga Ahli
persyaratan tenaga ahli yang memiliki SKA
dengan perubahan seperti pada
dalam Paket pengadaan ini agar di hapus,
poin 4.
terima kasih. 11. Bedasarkan Peraturan Presiden Republik
11. Untuk dokumen Pengadaan yang
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
kami
persyaratkan
perubahannya Pasal 19 Ayah 1 Poin b :
berdasarkan
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
teknis dan manajerial untuk menyediakan
Pemerintah No. 6 Tahun 2010
Barang/Jasa dan Poin e : memiliki sumber
Tentang
daya manusia, modal, peralatan dan
Pengadaan
fasilitaslain yang diperlukan dalamPengadaan
Pemerintah.
Perka
Standar
Barang/ Jasa. sesuai dengan kualifikasi dari setiap perusahaan yang akan mengikuti pelelangan denan meliahat peraturan dan keputusan dari lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Kualifikasi untuk setiap perusahaan. sehingga dalam pelelangan paket ini tidak ada indikasi permainan Pokja ULP untuk mengarahkan pekerjaan ini kepada salah satu pihak rekanan. agar dimana pelelangan ini dapat diikuti secara umum dan luas untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil. agar tidak terjadi persaiangan usaha yang tidak sehat. 12. Apabila Pokja sudah melihat dan membaca uraian diatas tetap mempersyaratkan Persyaratan Tenaga Ahli/teknis seperti dalam dokumen : Tenaga Site Manager minimal : lulusan S1 Sipil/Arsitek, sebanyak 1 orang, pengalaman 10 tahun, SKA Ahli Madya Tenaga Ahli Sipil, Arsitek, M/E minimal : Lulusan S1, masing-masing 1 orang, pengalaman 8 tahun, SKA Ahli Muda Pelaksana (Sipil, Arsitektur, Plumbing /
12. idem poin 3 dan 4
itu
semua Lembaga
Dokumen Barang/Jasa
Listrik Tenaga teknis pelaksana minimal : lulusan D3 sipil / arsitek STM Bangunan / sederajat sebanyak 2 orang, SKT TK.1 Pelaksana Bangunan Gedung/Pek. Gedung, pengalaman untuk D3 6 tahun dan untuk STM 8 tahun Juru Gambar / Drafter minimal : lulusan STM/SMK Bangunan / sederajat sebanyak 1 orang, SKT TK.1 Juru Gambar/Draftman-Arsitektur, pengalaman 2 tahun Logistik Proyek minimal : Lulusan STM/SLTA sebanyak 1 orang Tenaga Administrasi (minimal D3) sebanyak 1 orang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka selama 90 ( sembilan puluh ) hari waktu pelaksanaan dan apakah mejamin semua tenaga ahli yang di persyaratkan tersebut akan berada di lapangan selama pelaksanaan berlangsung. 13. dalam dokumen pengadaan bahwa di dalam
13. Idem poin 3 dan 4
LDP dan LDK untuk persyaratani Tenaga Teknis/Terampil adalah sama, apakah mungkin perusahaan dengan Kualifikasi Kecil memiliki tenaga Kerja dengan persyaratan yang diminta, karena apabila dimasukan dalam LDK itu berarti semua Tenaga Teknis/terampil tersebut sudah menjadi pegawai tetap perusahaan tersebut dengan di buktukan dengan pembayaran PPH pasal 21 karyawan. apakah persyaratan tenaga teknis/terampil tersebut tetap sesuai dengan dokumen pengadaan...?
3.
ID 98601170 1. Mohon
Kepada Yth : 98601170 perubahan
persyarat
lelang ini 1. Perubahan persyaratan lelang ini akan
dituangkan dalam Addendum/Berita Acara
di tuangkan kedalam berita acara
dengan jelas pak, trima kasih.
penjelasan pekerjaan ( aanwijing ) yang akan di upload, dan tidak ada addendum pekerjaan
2. Untuk atap baja ringan mohon diralat pak 2. Spek baja ringan karena yang dipakai kata-kata mengarah ke merk tertentu, agar
Hollow diminta konsultan dengan
pakai
Cobe Trust, memiliki kekuatan yang
kata
setara,
yang
penting
spesifikasinya jelas, trima kasih 3. Mohon jangan dibatasi Gred3 pak, karena
baik (karena merek lain tidak ada menggunakan Hollow)
peraturan yang berlaku hanya Kualifikasi 3. Berdasarkan lampiran surat edaran Kecil dan Non Kecil, yang penting KDnya
LPJK
Nomor
02/SE/LPJK-
mencukupi, terimakasih
N/III/2012 tgl 22 maret 2012. untuk gred 2,3,dan 4 termasuk dalam golongan usaha kecil
4.
ID 99027170
Kepada Yth : 99027170
Didalam PERPRES Pasal 17 ayat 6 sangat jelas 1. Untuk persyaratan yang dimasukkan mengenai tenaga ahli bpk/ibu yth, tolong direvisi kami
koreksi
menjadi
ahli
muda,
kembali dan dituangkan dalam berita acara, dimana untuk badan usaha greed 2,3 terimakasih..
dan 4 harus memiliki tenaga ahli bersetifikat untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PJT) dan penanggung jawab bidang(PJB), dan untuk
persyaratan
tenaga
terampil
(PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya. berita acara akan diupload pada aplikasi SPSE 5.
ID 99034170
Kepada Yth : 99034170
untuk perusahaan yang SBU nya sudah di 2 SBU yang sudah dikonversi dan KONVERSi tetapi SIUJKnya belum selesai SIUJKnya belum akan tetapi SIUJKnya dikonversi yang mana masih berlaku dan apabila masih
berlaku
ada pergantian pengurus tetapi pada SBU dan pelelangan
bisa
sebelum
mengikuti batas
akhir
IUJK lama masih pengurus lama dan masih aktif pemasukan dokumen pelelangan. jika masa berlakunya apakah pada saat klarifikasi sudah digugurkan?
dalam
perpanjangan
proses
pengurusan
bisa
dilampirkan
dokumen tanda terima.
Dalam hal ini tidak ada addendum dalam pelaksanaan pelelangan; Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) ditutup oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MAN 2 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan Rehab Rusak Berat Gedung Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014.
Demikian berita penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
POKJA PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIS
KETUA
ttd
ttd
Sri Astuti, SE
Eprizal, SE
Anggota: ttd
Ucok Sunandar, SE
