Jasa (PBJ)

Manajemen Pengadaan Barang /Jasa (PBJ) Arif Kurniawan Wahono (135020304111002) Fatmawati Yunita (125020306111005) Sarintan Pratiwi Usman (125020300111002) Muhamad Risqi W (125020300111039) M.Januar Setiawan (11502030111113)

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD)

DAPAT DIKUASAKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Pejabat pada SKPD)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

WAJIB BERSERTIFIKAT

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pembantu

Pejabat Verifikator

Pejabat Penandatangan SPM

PA

KPA

Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD

Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Menetapkan paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya di atas Rp 100 M Menetapkan paket pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp 10 M

KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengertian

• Pejabat yang pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

• PPK menyusun dan menetapkan rencana pengadaan yang meliputi: • Spesifikasi teknis; Tugas dan wewenang • Rincian HPS • Rancangan kontrak • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa • PPK menyetujui bukti pembelian serta menandatangani Tugas dan kwitansi, SPK, dan Surat Perjanjian

wewenang

• melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa; Tugas dan • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA Wewenang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kelompok Kerja (Pokja) ULP berjumlah gasal minimal 3 orang, dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

Tugas Pokok dan Wewenang ULP/Pejabat Pengadaan a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA Khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1. menjawab sanggahan; 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Khusus Untuk Pejabat Pengadaan menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: • melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; • menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan • membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa

Swakelola

• Adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

• Adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

Ketentuan Penyedia Barang/Jasa memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi, dengan ketentuan

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut

• Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan • Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir). • KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.

• SKP = KP – P • KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: • untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan • untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. •P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. •N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: 1.

pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;

2.

pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;

3.

pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

4.

pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

5.

penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

6.

pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

7.

pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;

8.

pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;

9.

pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;

10.

penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau

11.

pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri

Pelaksana Swakelola Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran: • direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan • mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.

Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut • direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan • pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut: • direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; • sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan • pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Klasifikasi Barang/Jasa Barang

• Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi

• Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

Jasa Konsultasi

• Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

Jasa Lainnya

• Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

• Pelelangan Umum; • Pelelangan Terbatas; • Pemilihan Langsung; • Penunjuka n Langsung; atau • Pengadaa n Langsung. Pemilihan

atau • Sayembar a

Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa • Pelelangan Umum; • Pelelangan Terbatas; • Pelelangan Sederhana ;Pemilihan Penyedia • Penunjuka Barang n Langsung; • Pengadaa n Langsung; atau • Kontes.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Pemilihan Penyedia Barang Pelelangan Umum

• Nilai pekerjaan > Rp. 5 M

Pelelangan Terbatas

• Pengadaan barang bersifat kompleks • Jumlah Penyedianya terbatas

Pelelangan Sederhana

• Pekerjaan tidak kompleks • Nilai pekerjaan ≤ Rp 5 M

Penunjukan Langsung

• Keadaan tertentu • Pengadaan barang bersifat khusus

Pengadaan Langsung

• Nilai Pekerjaan ≤ Rp. 200 juta; • Untuk kebutuhan operasional, teknologi sederhana, risiko kecil

Kontes

• khusus untuk pemilihan Penyedia barang yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas


• Pekerjaan konstruksi bersifat kompleks • Jumlah Penyedianya terbatas

Pemilihan Langsung

• Pekerjaan konstruksi tidak kompleks • Nilai pekerjaan ≤ Rp 5 M

Penunjukan Langsung

• Keadaan tertentu • Pekerjaan konstruksi bersifat khusus

Pengadaan Langsung


Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pelelangan Umum


Pelelangan Sederhana

• Pekerjaan tidak kompleks • Nilai pekerjaan ≤ Rp 5 M

Penunjukan Langsung

• Keadaan tertentu • Pengadaan jasa bersifat khusus

Pengadaan Langsung


Sayembara

• khusus untuk pemilihan Penyedia Jasa ang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Seleksi Umum

• Nilai pekerjaan > Rp. 200 juta

Seleksi Sederhana

• Pekerjaan bersifat sederhana • Nilai pekerjaan ≤ Rp 200 juta

Penunjukan Langsung

• Keadaan tertentu • Pengadaan jasa bersifat khusus

Pengadaan Langsung


Sayembara

• khusus untuk pemilihan Penyedia Jasa ang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri

METODE PEMASUKAN DOKUMEN Metode satu Sampul

Metode Dua Tahap

Metode Dua Sampul

KUALIFIKASI Prakualifikasi

Pascakualifikasi

Penilaian Kualifikasi Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut • Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; • Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; • Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat dimana penilaian kualifikasi untuk penunjukan langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. • Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Konstruksi/Jasa Konsultasi

Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut • Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; • Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan • Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

22 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Sistem Gugur • B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi

Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap adm, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur

Sistem NIlai • B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik. • Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%

Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis

Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang

 Jasa Konsultansi: Metode evaluasi Kualitas

• Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau • Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

Evaluasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap) • Penasihatan (advisory), • Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional

 Jasa Konsultansi: Metoda evaluasi kualitas dan biaya

• lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau • besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat

Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Desain jaringan irigasi primer, desain jalan, • Studi kelayakan, • Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung

 Jasa Konsultansi: Metoda evaluasi pagu anggaran

• Ada aturan yang mengatur (standar); • Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu

Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta

biaya

Contoh:

• Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung • Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil

 Jasa Konsultansi: Metoda evaluasi biaya terendah

• Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh: • Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana • Pengukuran skala kecil

Sekian Terima Kasih

Jasa (PBJ)

Recommend Documents